Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia alias BI memberi sejumlah catatan terkait perkembangan moneter dalam Rapat Dewan Gubernur periode 15—16 Oktober 2024 atau jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pihaknya memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6%. Ketidakpastian global hingga pelemahan rupiah menjadi sejumlah alasan BI mempertahankan BI Rate.

Perry menjelaskan bahwa ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat karena konvergensi kebijakan moneter negara maju. Menurutnya, ketegangan geopolitik di Timur Tengah turut mendorong peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global tersebut.

"Inflasi global dalam tren penurunan sehingga mendorong konvergensi pelonggaran kebijakan moneter, khususnya di negara maju," jelas Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (16/10/2024).

Ke depan, menurutnya, tren penurunan suku bunga kebijakan negara maju—khususnya Amerika Serikat—diprakirakan tetap berlanjut. Oleh sebab itu, Perry menekankan perlunya kehati-hatian dalam merumuskan respons kebijakan dalam memitigasi dampak rambatan global.

Terutama, dia menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar. Dengan demikian, stabilitas rupiah terhadap sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi.

Di samping itu, Perry juga mengakui bahwa terjadi pelemahanan nilai tukar rupiah. Selama Oktober ini (1—15 Oktober 2024), terjadi pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 2,82% point to point (ptp) dari bulan sebelumnya.

"Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ketidakpastian global akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah," katanya.

Meski begitu, dia meyakini ke depannya nilai tukar rupiah akan semakin stabil sejalan akibat menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BI, lanjut Perry, juga akan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneternya seperti penguatan strategi operasi pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia), SVBI (Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia), dan SUVBI (Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia).

"Untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah," ujarnya.

Lebih lanjut, BI memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan ditopang kenaikan investasi dan peningkatan konsumsi rumah tangga jelang tahun baru atau selama Kuartal IV/2024. Secara keseluruhan tahun, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7—5,5%.

Agar pertumbuhan ekonomi pada 2025 bisa lebih tumbuh, Perry menyatakan berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran.

"Dari sisi penawaran, kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat untuk mendorong sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja," ucapnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkap nama tokoh yang bakal menjabat sebagai menteri koperasi dan menteri UKM dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Teten menyampaikan, posisi menteri koperasi akan dijabat oleh Budi Arie Setiadi yang saat ini menjabat sebagai menteri komunikasi dan informatika.

“Pak Budi dari Menkominfo,” kata Teten saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Kamis (17/10/2024).

Sementara itu, posisi menteri UKM akan dijabat oleh Maman Abdurrahman. Teten mengungkap, dia telah melakukan komunikasi dengan kedua calon menteri tersebut.

Sebagai menkop UKM yang akan mengakhiri jabatannya sebentar lagi, Teten tengah berupaya untuk membantu kedua calon menteri. Apalagi di pemerintahan baru, Kemenkop UKM bakal dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Meski kedua sektor itu nantinya dipecah, Teten menilai bahwa kedua kementerian tetap dapat bersinergi. Pasalnya, koperasi kerap digunakan sebagai alat konsolidasi agregasi bagi pelaku usaha, utamanya sektor pertanian.

“Meskipun dipecah, saya kira akan disinergikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Teten juga berencana akan menyampaikan sejumlah masalah dan tantangan yang terjadi di sektor koperasi dan UKM, kepada kedua calon menteri, termasuk program-program yang dapat dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya.

Namun, dia enggan untuk mengungkapkan secara detail apa saja yang akan disampaikannya kepada kedua calon menteri tersebut.

Pelantikan pemerintahan baru tinggal menghitung hari. Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak beberapa hari lalu telah memanggil sejumlah tokoh untuk mengisi posisi menteri dan wakil menteri di kabinetnya.

Budi Arie dan Maman Abdurrahman menjadi salah satu tokoh yang dipanggil ke Kertanegara, Jakarta Selatan.

Beredar kabar bahwa akan ada 46 kementerian di pemerintahan baru. Terdapat sejumlah kementerian yang muncul, baik dari peleburan maupun pemecahan kementerian sebelumnya.

Salah satu kementerian yang dipisah yakni Kementerian Koperasi dan UKM juga disebut bakal dipecah, menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Selain itu, ada pula Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejak lama, Sri Mulyani Indrawati menunjukkan sikap penolakan atas pemisahan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kementerian Keuangan, melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Sejatinya, rencana pembentukan lembaga khusus yang mengatur penerimaan negara sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019. Dokumen RPJMN itu menjadi acuan jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama.

Di RPJMN 2015—2019 tertulis bahwa pengumpulan pendapatan atau penerimaan negara dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus yang berada langsung di bawah presiden, dengan koordinasi menteri keuangan.

Namun demikian, menteri keuangan yang ditunjuk Jokowi menunjukkan sikap berlawanan atas pembentukan lembaga khusus penerimaan negara tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada rencana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Tidak ada perubahan kelembagaan sampai sekarang jadi kita [Kemenkeu] tetap beroperasi seperti sekarang," ujar Sri Mulyani pada Rabu (23/10/2019), dilansir dari Antara.

Lebih dari sewindu pemerintahan Presiden Jokowi, wacana pembentukan lembaga khusus itu tidak lagi mengemuka. Fungsi penerimaan tetap dijalankan oleh Kemenkeu.

Memasuki masa pemilihan presiden (pilpres), Prabowo Subianto selaku kandidat kuat menyampaikan rencananya untuk membentuk Badan Penerimaan Negara. Ketika resmi menjadi calon presiden (capres), Prabowo juga menyampaikan hal itu dalam berbagai kesempatan.

Misalnya, dalam Dialog Capres 02 Bersama Kadin, Prabowo menyatakan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara agar Kemenkeu dapat fokus mengelola belanja negara dan tidak perlu memikirkan aspek penerimaan. Dia juga meyakini bahwa badan tersebut dapat memaksimalkan kerja pengumpulan penerimaan negara.

"Kita pisahkan supaya lebih efisien. Menteri Keuangan tidak perlu mikirin atau mengurusi itu [pajak]," ujar Prabowo dalam Dialog Capres bersama Kadin, Jumat (12/1/2024).

Prabowo kemudian terpilih sebagai Presiden RI 2024—2029, sehingga pembentukan Badan Penerimaan Negara semakin menjadi sorotan. Sri Mulyani pun dinilai tidak akan bergabung dengan pemerintahan selanjutnya, terlebih Sri Mulyani telah menyampaikan pesan perpisahan kepada banyak pihak.

Dugaan itu seketika berubah pada Senin (14/10/2024). Sri Mulyani rupanya menjadi salah seorang dari deretan nama calon menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta.

Setelah beberapa waktu, Sri Mulyani keluar dari kediaman itu dan menyampaikan bahwa terdapat ajakan dari Prabowo untuk bergabung pada pemerintahan selanjutnya.

"Beliau meminta saya menjadi Menteri Keuangan kembali," ujar Sri Mulyani, Senin (14/10/2024).

Sontak, awak media pun menanyakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kepada Sri Mulyani. Namun, dia menyatakan tidak ada rencana itu dan Kemenkeu tetap satu.

"Enggak, enggak ada ... [Kemenkeu] masih satu," ujar Sri Mulyani.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Anggawira menilai bahwa peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara masih terbuka. Menurutnya, pembentukan badan khusus itu merupakan strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan keuangan negara.

"Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai menteri keuangan, tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini," ujar Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara Jadi Wakil Sri Mulyani

Dua wakil menteri keuangan atau wamenkeu petahana, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, beserta Anggito Abimanyu terpantau hadir ke kediaman pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa (15/10/2024) sore.

Mereka menyusul sang bendahara negara Sri Mulyani yang telah hadir ke Kertanegara dan ‘diwawancara’ Prabowo pada malam sebelumnya, Senin (14/10/2024).

Suahasil dan Thomas terpantau hadir secara bersamaan ke Kertanegara sekitar pukul 16.22 WIB, kompak mengenakan batik dan celana hitam.

Sambil melambaikan tangannya ke wartawan, Suahasil dan Thomas menuju pintu masuk rumah dari presiden terpilih tersebut.

Di dekat mereka berdua turut terdapat Anggito, yang sebelumnya disebut-sebut sebagai kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara (BPN)—badan baru yang berencana dibentuk oleh Prabowo.

Usai pertemuan itu, Thomas menjelaskan bahwa Prabowo—yang merupakan pamannya—memberikan tugas besar kepada ketiganya untuk membantu Sri Mulyani selaku menkeu. Bahkan Thomas menyebut ketiganya sebagai Trio Wamen.

"Kami bertiga, kami adalah trio wamen, three in one. Tugas itu akan kami kerjakan sebaik mungkin," ujar Thomas pada Selasa (15/10/2024).

Suahasil menjelaskan bahwa Prabowo berpesan agar mereka di Kemenkeu dapat mendorong pembangunan hingga menciptakan investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya.

Sementara itu, Anggito menegaskan bahwa mereka bertiga bertugas untuk membantu kelancaran kerja menteri keuangan. Anggito pun menyinggung soal penerimaan negara usai pertemuan dengan Prabowo itu.

"Salah satunya optimalisasi penerimaan negara. Jadi, yang penting adalah dalam waktu segera, kita harus punya program strategis dalam meningkatkan penerimaan negara," ujar Anggito.
(Dany Saputra)

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim S. Djojohadikusumo membenarkan Kementerian Perumahan bakal dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Hashim menjelaskan, Maruarar yang merupakan Politikus Partai Gerindra bakal menahkodai Kementerian Perumahan bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai wakil menteri perumahan.

“Benar, benar [Maruarar dan Fahri Hamzah pimpin Kementerian Perumahan],” jelasnya singkat saat ditemui di Kantor Kementerian LHK, Kamis (17/10/2024).

Hashim membocorkan pada tahun pertama anggaran Kementerian Perumahan yang bakal dikucurkan sebesar Rp51 triliun.

Sementara itu, saat dikonfirmasi apakah Hashim bakal turut serta masuk ke dalam Kementerian Perumahan, dirinya menepis hal tersebut.

“Enggak [saya tidak masuk Kementerian Perumahan], ya mendekati itu lah anggaran perumahan Rp51 triliun,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, nama Maruarar dan Fahri sendiri mencuat sebagai calon menteri di kabinet Prabowo. Pasalnya, kedua nama itu sudah dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di daerah Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024).

Sebelumnya, nama Fahri malah santer disebut bakal menjadi menteri perumahan. Hal itu setidaknya disampaikan oleh Hashim. Menurut Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, pernyataan Hashim tersebut dinilai menegaskan bahwa Fahri memang anggota Satgas Perumahan yang telah dibentuk saat Prabowo berkampanye.

“Pak Hashim ngomong bahwa tugasnya Fahri Hamzah itu akan sangat berat di perumahan, karena kan memang Pak Fahri Hamzah itu anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dalam rangka janji kampanyenya Pak Prabowo,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa Indonesia akan tetap meningkatkan ekspor kelapa sawit hingga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke China hingga India. Pasalnya, ekspor Indonesia bergantung pada sawit selama 10 tahun terakhir.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa untuk saat ini, produk pertanian dan perkebunan masih didominasi dari komoditas kelapa sawit. Adapun, mitra utamanya adalah Amerika Serikat (AS) hingga China.

Untuk AS, misalnya, Fajarini mengungkap bahwa Indonesia mengekspor produk pertanian berupa sawit, karet, dan produk maritim. Di samping itu, Fajarini menyampaikan bahwa pemerintah juga melakukan diversifikasi pasar dengan meningkatkan pasar non-tradisional.

“Ke India juga sekarang sudah tumbuh bagus, itu shifting pasar, sekarang India sudah masuk, dengan demikian juga Filipina,” jelas Fajarini saat ditemui di sela-sela acara Gambir Trade Talk bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Adapun, dengan India, Fajarini menyampaikan bahwa Indonesia telah memperkuat kerja sama sawit melalui ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) agar jangkauan pasar Indonesia semakin lebih mudah.

“Kalau pasar ke Eropa kita diterima, apalagi kalau ke negara lain. Kita harus percaya bahwa sawit itu baik,” tuturnya.

Dia pun meyakini ekspor komoditas sawi masih akan tetap tinggi ke depan. Terlebih, dia menyampaikan bahwa selama 10 tahun terakhir ekspor Indonesia bergantung pada sawit. Meski begitu, pemerintah juga tetap mengekspor komoditas pertanian dan perkebunan lain ke luar negeri.

“10 tahun terakhir, sawit itu paling besar. Jadi ekspor kita bergantung pada sawit,” ungkapnya.

Jika dilihat berdasarkan pengelompokan primer manufaktur dari UNCTAD, Fajarini menyampaikan bahwa pangsa ekspor Indonesia masih cukup besar. Beberapa produk primer utama yang paling banyak diekspor adalah produk pertanian dan hasil olahannya, seperti minyak kelapa sawit ataucrude palm oil(CPO), makanan dan minuman olahan, pulp, bungkil dan pakan ternak, serta karet olahan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya yang masuk ke dalam komoditas unggulan Indonesia turun pada September 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa ekspor CPO dan turunannya mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan pada September 2024.

Pada September 2024, total volume ekspor CPO dan turunannya hanya sebanyak 1,49 juta ton, merosot dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 1,97 juta ton.

Sementara dari sisi harga CPO dan turunannya di tingkat global pada September 2024 mengalami peningkatan menjadi US$932,05 per ton dari bulan sebelumnya sebesar US$898,90 per ton. Kondisi ini berbeda dengan komoditas batu bara, serta besi dan baja yang terus melaju pada September 2024.

“Secara tahunan, ekspor batu bara meningkat, sedangkan besi dan baja serta CPO dan turunannya mengalami penurunan,” ujar Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS Perkembangan Ekspor-Impor September 2024, Selasa (15/10/2024).

Adapun, nilai ekspor CPO dan turunannya kompak mengalami penurunan baik bulanan maupun tahunan. Perinciannya, turun sebesar 21,64% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan sebesar 24,75% secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya adalah US$1,38 miliar pada September 2024.

Sementara itu, nilai ekspor batu bara terpantau naik sebesar 2,62% mtm dan secara tahunan naik 15,04%. Sedangkan nilai ekspor besi dan baja naik 10,41% mtm, namun turun 4,90% yoy.

Jika ditinjau dari kontribusi, komoditas batu bara sebesar 12,12% pada September 2024. Mengekor, besi dan baja mencatatkan kontribusi sebesar 10,53%, serta CPO dan turunannya dengan kontribusi sebesar 6,62%.

Secara total, BPS menyampaikan bahwa komoditas batubara, besi dan baja, serta CPO dan turunannya memberikan kontribusi sebesar 29,27% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) melaporkan banjirnya produk baja asal China ke pasar domestik Indonesia membuat daya saing turun dan penjualan produsen baja lokal terkikis.

Direktur Eksekutif IISIA, Widodo Setiadharmaji mengatakan, pemerintah dan produsen harus mencermati dan segera mengantisipasi masuknya produk baja asing ke domestik yang menggerus penjualan produsen baja lokal sepanjang tahun ini.

"Beberapa produsen baja nasional melaporkan penurunan penjualan hingga 20% dan beberapa di antaranya bahkan sangat kesulitan melakukan penjualan di pasar domestik akibat serbuan produk baja Tiongkok," kata Widodo kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Dalam catatan IISIA, impor baja dari China telah meningkat sebesar 33,92% dari 2,23 juta ton pada periode Januari-Juli 2023 menjadi 2,98 juta ton pada periode yang sama pada 2024.

Peningkatan impor baja dari China juga tercerminkan dari volume impor baja dari China pada 2023 yang meningkat 43,71% dari 2,85 juta ton pada 2022 menjadi 4,05 juta ton tahun lalu.

"Hal ini telah mengakibatkan produsen baja nasional kehilangan pangsa pasar domestik dan berpotensi mengalami kerugian serta sulit untuk bertahan apabila tidak ada dukungan kebijakan pemerintah yang memadai," ujarnya.

Pihaknya juga mewanti-wanti tingkat persaingan global yang semakin tinggi terutama dari banjirnya produk baja China ke pasar global. Adapun, sepanjang tahun 2023, ekspor produk China ke pasar global meningkat sebesar 39,03% dari 6,64 juta ton pada 2022 menjadi 9,23 juta ton pada 2023.

Peningkatan ini berlanjut pada periode Januari-Agustus 2024 yang naik sebesar 18,46% menjadi 7,13 juta ton dari 6,02 juta ton pada periode yang sama di tahun 2023.

Kondisi tersebut membuat sejumlah negara mulai menutup pasar domestik masing-masing dari serbuan baja China melalui penerapan berbagai trade remedies.

Dia menerangkan, tindakan yang diambil oleh berbagai negara di dunia baru-baru ini adalah menaikkan bea masuk baja, seperti yang dilakukan oleh India yang akan menaikkan bea masuk dari 7,5% menjadi 10-12% untuk melindungi pasar domestiknya dari banjir impor baja asal China.

"Misalnya, Amerika Serikat [AS] juga mengenakan tarif sebesar 25% [Section 301] untuk produk baja asal Tiongkok pada masa pemerintahan Presiden Biden," kata Widodo.

Sebelumnya, AS juga meningkatkan bea masuk baja sebesar 25% (Section 232) pada masa pemerintahan Presiden Trump. Meksiko juga menerapkan tarif sebesar 5-25% untuk produk baja yang berasal dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negaranya.

Tak hanya itu, Brasil menaikkan pajak impor menjadi 25% dari sebelumnya 9-12,5% untuk beberapa jenis produk. Selain itu, Uni Eropa memberlakukan tariff-rate quota sebesar 25% serta CBAM yang efektif mulai tahun 2026 dan akan membuat produk baja dengan emisi karbon tinggi sulit bersaing di pasar Uni Eropa.

"Baru-baru ini, Kanada juga memberlakukan tarif sebesar 25% untuk produk baja impor asal Tiongkok, guna mencegah pengalihan pasar akibat kebijakan yang diambil mitra dagangnya," ujarnya.

Bahkan, produsen baja di Jepang dan Korea pun kesulitan bersaing dengan produk baja China dan meminta perlindungan dari pemerintah masing-masing.

Untuk itu, menurut Widodo, Indonesia harus segera mengambil kebijakan yang sama untuk mempertahankan keberlangsungan industri baja nasional. Langkah proteksionisme perlu diterapkan pemerintah untuk melindungi pasar domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyiapkan lokasi lumbung pangan agar cita-cita swasembada pangan Indonesia bisa tercapai.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa swasembada pangan merupakan program prioritas dari Prabowo Subianto.

“Kalau rencana periode ke depan itu kan swasembada pangan menjadi prioritas dari Bapak Presiden terpilih [Prabowo Subianto] sehingga sudah disiapkan lokasi-lokasi untuk menjadi lumbung pangan kita, yang mudah-mudahan itu bisa terlaksana,” kata Fajarini saat ditemui di sela-sela acara Gambir Trade Talk bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mengimpor beras. Tercatat, volume impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai 3,23 juta ton. Angkanya melambung hingga 80,68% secara kumulatif (c-to-c) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,78 juta ton.

Fajarini menyebut, jutaan impor beras yang dilakukan pemerintah itu diperlukan lantaran produksi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika tidak, kata dia, maka akan terjadi fluktuasi harga beras.

“Tentunya impor diperlukan kalau memang kebutuhan dalam negeri masih kurang. Kalau misalkan itu tidak ada, yang terjadi fluktuasi harga, berasnya juga berkurang,” jelasnya.

Hal ini mengingat sektor pertanian mendukung pertumbuhan nasional yang mampu menyumbang 13,78% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024. Fajarini menjelaskan bahwa sektor pertanian menjadi kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional pada kuartal II/2024, dengan pertumbuhan sebesar 3,25% yoy.

“Kami tentu optimistis bahwa sektor pertanian ini bisa menjadi andalan Indonesia, baik untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan meningkatkan devisa kita,” tuturnya.

Sebelumnya, BPS mengungkap nilai impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai US$2,01 miliar, naik 105% secara kumulatif. Pada periode yang sama tahun lalu adalah US$980,44 juta.

Adapun, impor beras Indonesia berasal dari Thailand dengan volumenya mencapai 1,14 juta ton, Vietnam 998.040 ton, dan Pakistan sebanyak 463.396 ton.

Data BPS juga mengungkap fenomena El Nino berdampak pada merosotnya luas panen pada 2024. Imbasnya, produksi beras Indonesia diperkirakan akan merosot pada tahun ini. Di mana, proyeksi penurunan produksi beras ini sejalan dengan proyeksi luas tanah (panen) padi maupun gabah kering giling (GKG) yang mengalami penurunan.

Pada tahun ini, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan hanya mencapai 30,34 juta ton, atau turun 0,76 juta ton dibandingkan tahun lalu.

Alasannya, penurunan produksi beras terjadi pada periode Januari—April, yaitu sebesar 1,91 juta ton dibandingkan periode yang sama pada 2023. Namun, pada periode Mei—Agustus dan periode September—Desember produksi beras diperkirakan naik, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) berjanji akan menjalankan hilirisasi batu bara. Perusahaan bahkan mengaku sudah melakukan studi untuk merealisasikan komitmen tersebut.

Hal ini disampaikan Presiden Direktur ADRO Garibaldi Thohir atau Boy Thohir usai disinggung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Sindiran Bahlil itu dilontarkan tatkala melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024). Adapun disertasi Bahlil berjudul 'Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'.

Dalam pidatonya, Bahlil sempat mengucapkan terima kasih kepada Boy Thohir karena menyempatkan hadir. Selanjutnya, Bahlil pun menagih janji ADRO untuk melakukan hilirisasi batu bara.

"Pak Boy Thohir, mudah-mudahan dengan hilirisasi ini besok Adaro sudah harus melakukan hilirisasi. Karena masih ada utang hilirisasinya," kata Bahlil.

Dia pun mengingatkan para pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) harus disiplin. Hal ini demi mendorong hilirisasi.

"Ya ini hampir semua PKP2B ini nanti kita tertibkan lah, dalam rangka mewujudkan implementasi dari pada keilmuan di hilirisasi," ucapnya.

Ditemui usai acara, Boy Thohir pun lantas berjanji melakukan hilirisasi batu bara. Apalagi, hal itu merupakan kewajiban PKP2B.

"Insyaallah sudah merupakan kewajiban kami melakukan hilirisasi batu bara. Nanti kan [batu bara] bisa banyak ke pupuk, coal to liquid, coal to gas," ucap Boy.

Dia mengaku ADRO saat ini tengah melakukan studi untuk mengubah batu bara menjadi pupuk. Menurutnya, pupuk juga memiliki demand tinggi. Boy mengatakan, pupuk utamanya dibutuhkan di negara Timur Tengah. Pasalnya, di negara-negara memiliki tanah yang gersang.

Selain itu, Boy juga mengungkapkan hilirisasi batu bara bisa diarahkan untuk kebutuhan listrik.

"Karena nilai tambah dari batu bara itu nilai kalori jadi itu yang paling utama. Jadi batu bara menjadi listrik, tapi kita akan menciptakan hilirisasi lain, coal to liquid, coal to chemical," jelasnya.

Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian ESDM, Adaro menjadi salah satu perusahaan yang berencana untuk mengembangkan gasifikasi batu bara menjadi DME.

Adaro merancang proyek hilirisasinya akan menghasilkan 2 juta ton metanol per tahun dan DME 1,34 juta ton per tahun. Rencana mulai produksi ditargetkan pada 2026. Nilai investasinya diperkirakan mencapai US$2,61 miliar untuk metanol dan US$2,83 miliar untuk DME.

Belakangan, Kementerian ESDM menyebut bahwa proyek DME Adaro terhenti lantaran masih mencari partner.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor primer yang terdiri dari pertambangan, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan selalu menjadi sektor dengan realisasi investasi terendah selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa sektor primer selalu kalah saing dari sektor manufaktur (sekunder) dan sektor infrastruktur-jasa (tersier) dari 2014 hingga 2024.

Perinciannya yaitu pada 2014 realisasi investasi sebesar Rp463,1 triliun, terdiri dari sektor primer Rp91,7 triliun, sektor sekunder Rp199,1 triliun, dan sektor tersier Rp172,3 triliun.

Lalu pada 2015, realisasi investasi sebesar Rp545,4 triliun, terdiri dari sektor primer Rp95 triliun, sektor sekunder Rp236 triliun, dan sektor tersier Rp214,4 triliun.

Pada 2016, realisasi investasi sebesar Rp612,9 triliun, terdiri dari sektor primer Rp89 triliun, sektor sekunder Rp335,8 triliun dan sektor tersier Rp188 triliun.

Pada 2017, realisasi investasi sebesar Rp692,8 triliun, terdiri dari sektor primer Rp124,7 triliun, sektor sekunder Rp274,8 triliun, dan sektor tersier Rp293,3 triliun.

Pada 2018, realisasi investasi sebesar Rp721,3 triliun, terdiri dari sektor primer Rp132,1 triliun, sektor sekunder Rp222,3 triliun, sektor tersier Rp366,9 triliun.

Pada 2019, realisasi investasi sebesar Rp809,6 triliun, terdiri dari sektor primer Rp128,3 triliun, sektor sekunder Rp216 triliun, dan sektor tersier Rp465,3 triliun.

Perbesar

Petani melakukan penyemprotan anti hama terhadap tanaman padi yang baru ditanama di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/10/2024). Bisnis/Paulus Tandi Bone

Pada 2020, realisasi investasi sebesar Rp826,3 triliun, terdiri dari sektor primer Rp94,8 triliun, sektor sekunder Rp272,9 triliun, dan sektor tersier Rp458,6 triliun.

Pada 2021, realisasi investasi sebesar Rp901 triliun, terdiri dari sektor primer Rp133,3 triliun, sektor sekunder Rp325,4 triliun, dan sektor tersier Rp442,3 triliun.

Pada 2022, realisasi investasi sebesar Rp1.207,2 triliun, terdiri dari sektor primer Rp212,6 triliun, sektor sekunder Rp497,7 triliun, dan sektor tersier Rp496,9 triliun.

Pada 2023, realisasi investasi sebesar Rp1.418,9 triliun, terdiri dari sektor primer Rp255,5 triliun, sektor sekunder Rp596,3 triliun, dan sektor tersier Rp567,1 triliun.

Pada Januari—September 2024, realisasi investasi sebesar Rp1.261,43 triliun, terdiri dari sektor primer Rp221,8 triliun, sektor sekunder Rp515,7 triliun, dan sektor tersier Rp523,8 triliun.

Artinya, hampir setiap tahunnya sektor primer berkontribusi kurang dari 20% dari total realisasi investasi. Para investor baik asing maupun dalam negeri lebih memilih menanamkan modal ke sektor sekunder dan tersier.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat bahwa sektor primer tampak lesu beberapa tahun terakhir. Menurutnya, permintaan pasar yang menurun turut berdampak negatif ke sektor primer.

"Primer ini agak sedikit terganggu. Saya kira juga ada faktor pasar turut mempengaruhi," jelas Tauhid kepada Bisnis, dikutip Rabu (16/10/2024).

Dia mendorong agar pemerintah lebih konsisten ke depannya. Padahal, pemerintah kerap berjanji memodernisasi pertanian dan semacamnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan ekonomi terbaru yang diambil China mencerminkan upaya strategis untuk menstabilkan perekonomian domestiknya sekaligus memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara dan sekitarnya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China telah menerapkan reformasi moneter dan fiskal yang signifikan untuk mengatasi tantangan ekonomi di dalam negeri dan memperkuat posisinya sebagai penopang stabilitas ekonomi regional.

Pada pertemuan Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China pada 26 September 2024, ditegaskan pentingnya langkah-langkah strategis seperti penurunan rasio cadangan wajib (RRR) dan penyesuaian suku bunga hipotek untuk mendorong pemulihan sektor properti serta meningkatkan ketahanan finansial.

Penyesuaian kebijakan ini diperkirakan akan memengaruhi dinamika ekonomi di kawasan dan menciptakan peluang bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk lebih terintegrasi dengan kebijakan ekonomi China dan mengeksplorasi kerja sama yang saling menguntungkan.

Langkah China yang menyuntikkan sekitar 1 triliun yuan (US$141,82 miliar) ke dalam sistem keuangannya melalui penurunan RRR sebesar 0,5% menunjukkan tekad untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Upaya ini memperkuat stabilitas pasar keuangan China dan menyampaikan pesan kepada mitra-mitra regional bahwa Beijing berkomitmen untuk menjaga jalur pertumbuhan yang stabil meskipun dihadapkan pada tantangan internal maupun eksternal.

Dampak dari kebijakan ini terbukti nyata, terlihat dari kenaikan Indeks Komposit Shanghai sebesar 4,59%, Indeks Komponen Shenzhen sebesar 9,17%, dan ChiNext—yang berfokus pada sektor teknologi—melonjak hingga 17,25% setelah pembukaan kembali pascalibur Hari Nasional.

Volume perdagangan gabungan di bursa Shanghai dan Shenzhen mencapai rekor 3,45 triliun yuan (US$490 miliar), melebihi puncak sebelumnya sebesar 2,6 triliun yuan, yang mencerminkan efektivitas kebijakan regulasi China dalam memulihkan kepercayaan investor dan mendorong aktivitas ekonomi.

Langkah China untuk mengatasi masalah di pasar properti—sektor yang mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir—juga sangat penting. Penurunan rasio uang muka minimum untuk pembelian rumah kedua dari 25% menjadi 15% dan penyesuaian suku bunga hipotek untuk kredit yang sudah ada diharapkan dapat meringankan beban keuangan sekitar 50 juta rumah tangga, dengan potensi penghematan tahunan sekitar 150 miliar yuan.

Langkah-langkah ini dirancang untuk menstabilkan sektor properti, yang tetap menjadi salah satu penggerak utama ekonomi China. Dengan menghidupkan kembali sektor ini, Beijing tak hanya berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga membangun fondasi stabilitas regional yang lebih kokoh. Ekonomi China yang stabil akan memberikan landasan kuat bagi kerja sama ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan di kawasan.

Pemulihan ekonomi China juga membawa peluang besar bagi Asia Tenggara. Kebangkitan pasar saham China (A-share) telah meningkatkan minat investor global, yang diperkirakan akan mengarah pada peningkatan aliran modal ke pasar-pasar Asia Tenggara. Hal ini sangat penting bagi negara-negara seperti Indonesia yang selama ini menjadi penerima utama investasi asing dari China. Proyek infrastruktur seperti Kereta Api China-Laos, yang telah memfasilitasi pengangkutan lebih dari 10 juta ton kargo sejak mulai beroperasi pada Desember 2021, menunjukkan keterlibatan aktif China dalam meningkatkan konektivitas dan perdagangan regional. Pengembangan Mohan di Provinsi Yunnan sebagai pusat transportasi utama menunjukkan komitmen China dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan dan menyediakan peluang bagi negara-negara Asia Tenggara untuk lebih mempererat hubungan ekonomi dengan Beijing.

Di samping itu, dominasi China dalam perdagangan global makin mengukuhkan posisinya sebagai pemain utama dalam perekonomian kawasan. Pada tahun 2023, total perdagangan barang China mencapai US$5,9 triliun, yang menyumbang 12,4% dari total perdagangan global. Selama tujuh tahun berturut-turut, China berhasil mempertahankan posisinya sebagai negara perdagangan terbesar dunia, menegaskan pengaruhnya yang signifikan terhadap dinamika perdagangan regional. Perdagangan jasa China juga mengalami pertumbuhan pesat, menempati peringkat keempat dunia dengan volume ekspor dan impor mencapai US$933,1 miliar. Data ini memperlihatkan pentingnya bagi negara-negara seperti Indonesia untuk makin selaras dengan strategi ekonomi China, terutama dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), guna memanfaatkan peluang perdagangan yang makin luas dan mengakses pasar-pasar baru di dalam jaringan ekonomi China yang besar.

Penguatan hubungan ekonomi antara China dan Asia Tenggara dapat dijelaskan melalui teori ketergantungan kompleks (complex interdependence theory). Teori ini menyatakan bahwa makin terhubungnya negara-negara melalui hubungan ekonomi, sosial, dan politik, makin tinggi pula biaya konflik yang harus ditanggung dan makin jelas manfaat dari kerja sama tersebut. Paradigma ini menjelaskan mengapa negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, dapat mengambil manfaat dari integrasi yang lebih dalam dengan strategi ekonomi China untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan regional. Dengan mengadopsi model ketergantungan ini, ekonomi regional dapat mengurangi risiko ketidakstabilan dan mendorong pertumbuhan bersama yang menguntungkan semua pihak.

Namun, penguatan hubungan ekonomi dengan China juga memunculkan tantangan tersendiri. Ketergantungan yang makin kuat pada ekonomi China berarti bahwa setiap perubahan kebijakan atau kinerja ekonomi China akan berdampak besar pada seluruh kawasan Asia Tenggara. Risiko ketergantungan yang berlebihan terhadap modal dan investasi China sangat besar, terutama bagi Indonesia yang menjadi penerima utama investasi China di sektor infrastruktur, manufaktur, dan real estate. Inisiatif proaktif China untuk menstabilkan pasar keuangan dan propertinya—seperti penerbitan obligasi pemerintah jangka panjang dan obligasi khusus pemerintah daerah—menunjukkan dedikasi terhadap stabilitas regional, yang menunjukkan bahwa China tidak hanya fokus pada pertumbuhan internal, tetapi juga mempertimbangkan dampak lebih luas di kawasan.

Arus modal China yang terus meningkat ke Asia Tenggara memberikan dukungan penting bagi proyek-proyek pembangunan. Namun, hal ini juga berpotensi menekan industri lokal dan menghambat upaya untuk meningkatkan kapasitas domestik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa investasi China terintegrasi ke dalam prioritas pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang dan ketahanan ekonomi. Ini bisa dicapai dengan menerapkan kerangka regulasi yang mendorong kolaborasi, transfer teknologi, dan usaha patungan sehingga perusahaan lokal dapat memanfaatkan investasi China tanpa kehilangan kendali atas aset dan sektor strategis.

Untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari pemulihan ekonomi China, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya perlu mengadopsi pendekatan proaktif yang mengharmoniskan integrasi ekonomi dengan diversifikasi kemitraan global. Memperkuat daya saing ekonomi domestik melalui reformasi struktural di sektor-sektor utama—seperti manufaktur, teknologi, dan jasa—akan memungkinkan Indonesia mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas primer dan menempatkan dirinya sebagai bagian penting dari rantai pasok global. Strategi ini akan meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global dan memperkuat daya tahan ekonominya.

Peran Asean sebagai forum diplomasi kolektif juga harus dimaksimalkan. Dengan mengadopsi sikap yang kohesif dalam berdialog dengan China, Asean dapat memastikan bahwa setiap kesepakatan regional, termasuk yang berada dalam kerangka BRI, sejalan dengan tujuan pembangunan anggotanya dan mendorong pertumbuhan yang berkeadilan di seluruh kawasan. Sikap bersama ini akan menyeimbangkan interaksi ekonomi antara China dan Asia Tenggara, serta mencegah ketergantungan berlebihan pada investasi China oleh negara manapun.

Regulasi finansial dan stabilitas ekonomi menjadi elemen penting dalam strategi ini. Para pembuat kebijakan di Indonesia harus memprioritaskan pembangunan institusi keuangan yang kuat dan kerangka regulasi yang mampu mengelola aliran modal China secara efektif sambil meminimalkan risiko yang terkait dengan volatilitas arus modal. Pengawasan keuangan yang lebih baik dan penerapan manajemen risiko yang cermat akan membantu Indonesia mengatasi guncangan ekonomi yang mungkin muncul dari perubahan kebijakan ekonomi China.

Sebagai penutup, perubahan kebijakan ekonomi China baru-baru ini memberikan peluang yang besar bagi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka dengan China yang sedang bangkit kembali. Respons negara-negara Asia Tenggara juga harus bersifat pragmatis dan dirancang dengan cermat, agar dapat mendorong integrasi yang lebih dalam dengan China tanpa kehilangan kemandirian strategis. Seiring dengan prediksi pertumbuhan ekonomi China yang akan kembali meningkat, negara-negara Asia Tenggara dapat mempererat kerja sama mereka dengan raksasa ekonomi ini, yang berkomitmen terhadap kesejahteraan bersama dan pembangunan regional yang stabil.

Bisnis.com, JAKARTA – Tren deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut hingga September 2024 menjadi sinyal penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.

Pelemahan daya beli ini pun menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pelaku ekonomi karena memiliki efek berantai dan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa deflasi selama berbulan-bulan hanya terjadi ketika ada krisis atau kondisi ekonomi yang sedang tidak baik.

Deflasi berbulan-bulan, sambungnya, merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5%.

"Deflasi lima bulan berurut-urut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal ini tidak terjadi untuk negara dengan tingkat pertumbuhan seperti di Indonesia yang 5%," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan, notabenenya deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan. Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat melemah.

Menurutnya, pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan pra pandemi. Selain itu, banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," jelas Faisal.

Efek Berantai

Deflasi dan pelemahan daya beli juga berisiko memengaruhi sektor lain seperti perbankan, terutama pada penyaluran kredit. Menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan permintaan kredit melambat, baik untuk konsumsi maupun investasi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan mengatakan deflasi secara tidak langsung akan memberikan pengaruh pada kinerja bisnis bank. Dia menyebut deflasi berdampak salah satunya pada permintaan kredit.

“Adapun dari sisi permintaan kredit, ketika deflasi terjadi menggambarkan bahwa daya beli itu rendah. Jadi ketika daya beli rendah, artinya masyarakat menurunkan konsumsinya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa penurunan pendapatan bisa menjadi bahaya serius bagi perbankan karena dapat memicu kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL).

Akan tetapi, kata Abdul apabila disoroti secara kasus per kasus, di mana deflasi terjadi lantaran masyarakat mengerem belanja, sebaliknya kondisi ini bisa memperbaiki kemampuan dalam membayar cicilant

“Berarti harus dapat dilihat dua persepsi, persepsi makronya dan persepsi individunya. Tapi saya lebih kepada melihat dari sisi makronya sih bahwa deflasi itu karena daya beli masyarakat yang turun. Jadi orang enggak punya duit untuk belanja,” tandasnya.

Sementara itu, Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman dalam risetnya memperkirakan penurunan 4%—5% daya beli kelas menengah, berdampak negatif pada beragam variabel ekonomi di Indonesia, yang pada akhirnya juga berimbas negatif pada lini bisnis asuransi.

"Jadi penurunan daya beli kelas menengah sebesar 4%—5% itu dampaknya ternyata lebih besar ke asuransi umum daripada asuransi jiwa," kata Ibrahim di acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Dari hitungannya, untuk penurunan 4%—5% daya beli kelas menengah akan berdampak negatif sebesar 39%—49% penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang berimbas pada penurunan sekitar 5%—6% pada asuransi properti.

Penurunan daya beli juga berdampak sebesar 65%—81% penjualan kendaraan bermotor yang berimbas sebesar 6%—7% terhadap asuransi kendaraan bermotor. Dampak lainnya adalah sebesar 2%—3% bagi populasi masyarakat yang tinggal di perkotaan, yang membawa dampak sebesar 12%—15% asuransi kecelakaan pribadi.

Terakhir, penurunan daya beli masyarkat kelas menengah sebesar 4%—5% juga membawa dampak sebesar 8%—10% penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berimbas sebesar 15%—19% pada asuransi kredit.

Di sisi lain, terjadi peningkatan piutang pembiayaan Buy Now Pay Later atau layanan paylater dari perusahaan pembiayaan di saat daya beli masyarakat turun.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dari Juni hingga Agustus 2024 piutang pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan konsisten mencetak pertumbuhan dua digit. Masing-masing tumbuh 47,81% (year on year/YoY) menjadi Rp7,24 triliun, kemudian tumbuh 73,55% (YoY) menjadi Rp7,81 triliun, dan kembali tumbuh 89,20% (YoY) menjadi Rp7,99 triliun.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda khawatir hal ini akan menjadi bom waktu terhadap batas aman rasio kredit macet atau non performing financing (NPF).

Meski begitu, NPF relatif tetap terjaga di bawah ambang batas sesuai ketentuan OJK. NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik di level 2,52%.

"Namun demikian, terdapat potensi nilai NPF bisa meningkat dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan habisnya tabungan nasabah. Ketika sudah tidak ada biaya pembayaran cicilan, yang terjadi adalah pembayaran cicilan jadi macet. Maka potensi gagal bayar juga bisa lebih tinggi ke depan," kata Huda kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Penopang Daya Beli

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.

Menurutnya, perkembangan perekonomian nasional akan terus didorong optimal hingga akhir 2024 agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Kebijakan yang akan mendukung pertumbuhan tersebut kata dia salah satunya adalah pemberian insentif bagi sektor kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik.

"Insentif diberikan mengingat properti dan otomotif merupakan produk pembelian terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah," jelasnya melalui keterangan resmi, Kamis (3/10/2024).

Selain itu, kebijakan lain yang diberikan pemerintah bagi masyarakat kelas menengah adalah subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, hingga insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Bisnis.com, JAKARTA — Cita-cita Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan menghadapi tantangan serius berupa banjir impor beras. Ketergantungan Indonesia terhadap beras dari luar negeri terus meningkat.

Menjelang masa pemerintahan baru Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa volume impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai 3,23 juta ton.