Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut baru dua provinsi di Indonesia yang lepas dari jerat middle income trap.

Asal tahu saja, middle income trap adalah keadaan di mana suatu daerah atau negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi maju.

AIrlangga menyebut Jakarta menjadi salah satu provinsi yang tak lagi masuk sebagai daerah yang terjebak dalam wilayah berpendapatan menengah. Selain itu, ada Kalimantan Timur yang merupakan tempat keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Jakarta ini sudah lolos middle income trap. Jakarta pendapatan per kapitanya US$21 ribu (setara Rp341,76 juta, asumsi kurs Rp16.274 per dolar AS). Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Jakarta, yaitu Jakarta Pusat itu sudah US$50 ribu (Rp813,7 juta)," jelasnya, dikutip dari detikcom, Kamis (25/7).

"Jadi, aglomerasi Jakarta itu sudah setara dengan negara-negara lain, termasuk Singapura," klaim Airlangga.

Jika mengacu data Bank Dunia, pendapatan per kapita Singapura pada 2023 lalu mencapai US$84.734 atau Rp1,37 miliar. Sedangkan Indonesia baru di level US$4.940 alias Rp80,39 juta per kapita pada tahun lalu.

Berdasarkan klasifikasi, ada empat kategori negara mengacu dari pendapatannya. Ada negara low income (US$1.135 ke bawah), lower middle income (US$1.136 hingga US$4.465), upper middle income (US$4.466 sampai US$13.845), dan high income (di atas US$13.845).

"Kalimantan Timur itu juga sudah lolos middle income trap. Itu adalah tempat IKN, kita juga sudah lolos dari middle income trap," ucap Airlangga.

Pria yang juga merupakan ketua umum Partai Golkar itu mengatakan Kaltim mengantongi pendapatan US$13.996 atau setara Rp227,77 juta per kapita.

Ini menunjukkan bahwa baru ada 2 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, terbebas dari jerat pendapatan menengah.

Berbekal capaian dua provinsi tersebut, Airlangga yakin Indonesia bisa keluar dari jebakan middle income trap. Ia mengatakan pemerintah akan melakukan pemetaan berdasarkan faktor pendorong ekonomi, tingkat kesejahteraan sosial, tingkat pendidikan, dan tingkat kemiskinan.

"Kita sudah punya semua data sehingga kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan agar setiap daerah bisa seperti Jakarta atau seperti Kalimantan Timur," jelas Airlangga.

"Atau, bahkan, di Sumatra Selatan (di) Ogan Komering Ilir sudah lolos middle income trap. Jadi, ini satu hal yang harus kita kejar," tandasnya.

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik regional bruto (PDRB) Sumsel per kapita baru Rp71,95 juta pada 2023 lalu. Khusus di Ogan Komering Ilir (OKI), kabupaten ini mencatat PDRB per kapita sebesar Rp46,89 juta.

Desa Kelawi di Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, tidak hanya menjadi destinasi wisata yang memukau dengan keindahan alamnya, tetapi juga menginspirasi melalui inovasi dalam agrowisata yang telah diakui dengan penghargaan Desa BRILiaN Hijau 2023 dari BRI.

Lokasinya yang strategis, tidak jauh dari Pelabuhan Bakauheni, Kelawi mudah diakses oleh wisatawan, khususnya dari Jakarta. Yakni tidak sampai 10 km atau sekitar 15 menit dari Pelabuhan Bakauheni melalui jalur lintas Sumatera.

Menariknya, dalam perjalanan berliku yang dipenuhi perkebunan, pengunjung disambut dengan pantai indah Pantai Minang Rua yang terkenal dengan pasir putihnya yang bersih.

Pantai ini memang menjadi primadona para wisatawan bila hendak berkunjung di Desa Kelawi. Selain keramahan warga Desa Kelawi, sepanjang bibir pantai yang memiliki pasir putih dijaga penuh kebersihannya.

Kesadaran merawat alam salah satunya didorong melalui terobosan program Bank Sampah yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kelawi Mandiri.Program ini tergolong ampuh mengajak warga Desa Kelawi untuk bergotong royong memastikan kebersihan Pantai Minang Rua dan seluruh wilayah desa.

Sekretaris BUMDes Kelawi Mandiri, Rian Haikal menceritakan awal program Bank Sampah ini tercetus di Desa tersebut. Semua bermula dari niat baik untuk mengajak masyarakat agar lebih teredukasi dalam menjaga alam.

"Masyarakat mengumpulkan sampah-sampahnya yang dapat dijual dan selanjutnya kami dari pengelola keliling menimbang dan membayar mereka melalui tabungan BRI," kata Rian kepada tim Jelajah Merdeka saat berkunjung di Desa Kelawi pada awal Juni 2024.

Kehadiran Bank Sampah tentu menjadi penyemangat warga Kelawi dalam menjaga alam. Tidak hanya meningkatkan kesadaran soal kebersihan, mereka juga bentuk nyata hadirnya literasi dan inklusi keuangan yang secara positif dijalankan BRI.

Mewujudkan Green Economy Melalui Varietas Baru Tanaman Alpukat

Selain keindahan pariwisata, Desa Kelawi juga memiliki keunggulan dari sisi agrowisata. Melalui inovasi pertanian, mereka berhasil melahirkan varietas alpukat terbaru, yakni Alpukat Sipit Kelawi yang telah memiliki hak paten dan sertifikasi.

Alpukat Sipit Kelawi sendiri telah dibudidaya selama 15 tahun oleh Syahbana, seorang petani sekaligus ketua kelompok tani di Desa Kelawi. Jenis alpukat ini diketahui merupakan turunan dari varietas lainnya.

Pada lahan seluas tiga hektar, Syahbana mengaku mampu memanen 60 ton lebih dalam satu musim dari 25 jenis alpukat yang ditanamnya. Keberhasilannya juga didorong peran pengelolaan BUMDes Kelawi dalam memperkenalkan sekaligus distribusi kepada masyarakat luas.

Adapun keunggulan alpukat asli Kelawi ini memiliki daging tebal serta rasanya manis, legit dan pulen dibanding dengan varietas lain. Untuk nilai jual sendiri, Alpukat Sipit Kelawi dipasarkan dengan harga mencapai Rp20.000 per kilogram.

Syahbana mengakui hasil panen alpukat Sipit Kelawi memang menggiurkan dan mampu memberikan nilai perekonomian lebih bagi keluarganya. Apalagi pohonnya cenderung cepat berbuah, hanya butuh waktu kurang dua tahun dari bibit.

Dari berbagai keunggulan itu, Syahbana lantas berinisiatif membuat program setiap rumah menanam pohon alpukat Sipit Kelawi. Sejauh ini dirinya dibantu karang taruna telah membagikan 800 bibit alpukat kepada warga Desa Kelawi.

Syahbana berharap melalui alpukat ini juga dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Kelawi. Sehingga dengan memaksimalkan masyarakat desa, alpukat asli Kelawi karena memiliki nilai jual yang bagus.

"Di desa kami memang membuat program satu kepala keluarga menanam dua pohon alpukat Sipit Kelawi. Supaya masyarakat juga tahu terkait nilai jual alpukat itu sendiri," ujar Syahbana.

Kini Syahbana bersama BUMDes Kelawi masih mencari cara untuk mengejar kebutuhan produksi alpukat Sipit Kelawai. Selain memanfaatkan masyarakat untuk ikut menanam, mereka juga tengah meneliti agar jenis alpukat ini mampu panen lebih dari tiga kali dalam setahun.

Sementara itu Rian selaku pengurus BUMDes menyadari adanya potensi ekonomi dari alpukat bagi masyarakat desa. Dengan program satu kepala keluarga dua pohon alpukat, harapannya wisatawan bisa dengan mudah merasakan langsung kenikmatan alpukat asli dari desanya.

"Ketika nanti wisatawan berkunjung ke Kelawi bisa melihat pohon-pohon alpukat di halaman rumah, dan nanti saat berbuah kita yang ambil dan diperjualbelikan kepada wisatawan," kata Rian menambahkan.

Upaya BUMDes Kelawi bersama warganya untuk mengembangkan potensi dan inovasi melalui program penanaman alpukat dan bank sampah telah membuahkan hasil manis.

Selain meningkatkan ekonomi, keberhasilan ini juga membuat Desa Kelawi dianugerahi penghargaan sebagai Desa Hijau dalam Program Desa BRILiaN Hijau 2023.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menambahkan Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa yang diinisiasi BRI sebagai bentuk agent of development dalam mengembangkan desa.

Menurut Supari, hingga akhir Juni 2024 terdapat 3.602 desa yang telah mendapatkan pemberdayaan Desa BRILiaN.

"Pemberdayaan wilayah pedesaan menjadi isu yang perlu diperhatikan, mengingat perkembangan desa di Indonesia relatif belum merata dan menjadi tantangan bersama. Kami berharap program ini menjadi salah satu wadah yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh desa-desa yang terlibat sehingga pada akhirnya mampu mendorong kemajuan desa-desa di Indonesia," tegas Supari.

Selengkapnya tentang keindahan alam dan potensi Desa BRILiaN Kelawi dapat ditonton disini.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai buka suara soal rencana pengenaan cukai untuk tiket konser, rumah hingga tisu.

Mereka menegaskan belum ada kajian terhadap rencana itu. Pengenaan atau penambahan barang kena cukai itu pun  masih sekedar usulan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan isu kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut hanya sebagai bahan materi yang disampaikan dalam kuliah umum di ruang lingkup akademik, bukan pernyataan kebijakan resmi.

"Jadi, sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/7).

Nirwala menjelaskan pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang bersifat konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Hingga saat ini barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Artinya belum ada penambahan baru.

Apalagi, proses suatu barang untuk bisa dikenakan cukai itu sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Contohnya, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastic yang sudah diusulkan sejak lama tapi belum juga diimplementasikan.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya,wacana pengenaan objek cukai baru ini disampaikan oleh Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Iyan Rubianto dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai yang disiarkan secara daring, Jumat (19/7).

Iyan menuturkan selain tiket hiburan, sejumlah barang lain juga masuk prakajian. Barang itu seperti, rumah, makanan cepat saji (fast food), tisu, telepon pintar, Monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan deterjen.

Ia menyebut barang-barang tersebut masuk pra-kajian karena berpotensi memberikan nilai tambah. Khusus tiket hiburan, Iyan menyebut minat masyarakat terhadap hal itu cukup tinggi.

"Ini tiket hiburan, ini kayak kemarin sold out. Itu sampai ada konser lagi di Singapura dan dibeli. Masyarakat Indonesia itu kaya-kaya, saya rasa perlu dinaikkan," terang Iyan.

Hyundai salah satu peserta pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Untuk menjaring minat beli pengunjung, Hyundai menggelar sejumlah promo diskon harga hingga Rp100 juta.

Calon pembeli juga tak perlu khawatir dengan masa inden mobil listrik itu. Tenaga penjual Hyundai di GIIAS menyatakan inden Ioniq 5 lebih singkat dari sebelumnya.

Menurut tenaga penjual Hyundai, kondisi ini jauh berbeda dari kondisi sebelumnya atau masa awal Ioniq 5 diluncurkan di Indonesia. Pada periode 2022-2023, mobil tanpa emisi itu dijual dengan harga normal tanpa diskon, sementara indennya lebih dari satu tahun.

"Jadi untuk unit kami ready, dan diskonnya Rp100 juta," kata tenaga penjual ditemui di GIIAS 2024, ICE BSD, Kamis (25/7).

Namun, ia mengatakan diskon Rp100 juta ini tidak diberikan merata kepada semua varian Ioniq 5. Diskon ini hanya berlaku buat varian paling tinggi Ioniq 5 yaitu Signature Long Range Rp816 juta.

Selain Signature Long Range, Ioniq 5 juga tersedia dalam varian Standard Range Rp770,4 Juta, Prime Long Range Rp750,4 Juta, dan Prime Standard Range Rp713 Juta.

"Nah untuk setiap varian di bawahnya itu turun Rp10 juta. Unit tahun ini," kata dia.

Mobil listrik Hyundai lainnya yaitu Ioniq 6 juga didiskon, tapi nilainya lebih kecil yaitu Rp80 juta. Unit yang kena diskon bakal Ioniq 6 itu merupakan produksi 2023.

"Ioniq 6 juga ada diskonnya Rp80 juta, dan unit tahun kemarin," tutupnya.

Center of Economic and Lawa Studies (CELIOS) memberi tahu presiden terpilih Prabowo Subianto bisa mendapatkan penerimaan negara Rp222,78 triliun - Rp241,62 triliun per tahun tanpa utang. Itu kata mereka bisa didapat dari ekonomi restoratif.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi mengatakan penerimaan itu didapat dari pungutan pajak seperti pajak karbon, pajak windfall, pajak produksi batu bara, dan pajak orang kaya.

"Terobosan inovatif dalam perpajakan ini dapat mendukung inisiatif restoratif tanpa menambah beban utang dan membebani struktur fiskal saat ini," katanya dalam diskusi di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).

Media merinci sumber pajak tersebut adalah pajak karbon sebesar Rp69,75 triliun, pajak windfall Rp42,71 triliun, pajak produksi batu bara Rp28,76 triliun - Rp47,58, dan pajak orang kaya Rp81, 56 triliun.

Media mengatakan ekonomi restoratif merupakan model ekonomi atau langkah pembangunan yang mementingkan keberlanjutan dan perbaikan lingkungan.

Ia pun mendorong presiden terpilih Prabowo Subianto menerapkan ekonomi restoratif alih-alih hanya fokus pada Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, PDB sudah tidak lagi relevan dalam menghitung pembangunan.

Pasalnya, PDB hanya menghitung aktivitas pasar tetapi tidak melihat kerusakan lingkungan yang diakibatkan.

"GDP tidak bisa dimaknai jadi sebuah analisa tunggal untuk melihat progres pembangunan," imbuhnya.

Pemerintah memastikan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite untuk sepeda motor tidak akan dibatasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri acara peluncuran Golden Visa di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (25/7).

Ia mengatakan pembelian pertalite bagi pengguna sepeda motor bakal tetap berjalan normal. Menurut Luhut, langkah tersebut diambil meski pemerintah tengah melakukan berbagai langkah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Selain itu, Luhut juga memastikan harga pertalite untuk 130 juta kendaraan roda dua tidak akan berubah.

"Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian atau harga pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor. Nggak akan itu," kata Luhut.

Saat ini pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) memang tengah berupaya menyalurkan BBM subsidi seperti pertalite dengan tepat sasaran. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan mendata masyarakat yang menggunakan pertalite.

Tujuannya agar pengguna pertalite dan solar betul-betul masyarakat yang berhak atau miskin.

Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pertengahan Juli meliputi Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan langkah pendataan pengguna pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan.

"Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non Jamali, kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya," terang Heppy dalam keterangan, Selasa (23/7).

Sebelumnya, Pertamina telah menerapkan penggunaan QR code pembelian pertalite untuk kendaraan roda empat atau mobil di 41 kota/kabupaten sejak Juli 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima perwakilan World Bank di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7). Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Terima dari World Bank," kata Airlangga.

Namun Airlangga tidak menjelaskan pembahasan dalam pertemuan itu. Saat ditanya terkait peluang pembahasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, ia tak membantah atau membenarkan.

"Kita dengarkan [dulu] terima kasih," ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sebelum bertemu dengan Jokowi, Managing Director of Operations World Bank Anna Bjerde juga telah menyambangi Kantor Kemenkeu pada Senin (22/7) lalu.

Menkeu Sri Mulyani menyebut kedatangan Anna dan tim ke Indonesia untuk meninjau dua proyek di Indonesia, yaitu proyek irigasi untuk agrikultur dan program pengentasan stunting.

Serta untuk mendengar pandangan Indonesia atas berbagai langkah reformasi World Bank Group yang sedang dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden Ajay Bangga untuk menjadi Better Bigger and more effective Bank.

Sri juga mengaku telah diskusi berbagai hal, salah satunya terkait penyederhanaan prosedur di internal Bank, Pricing, New instrument and funding for global public goods seperti climate change.

World Bank menurutnya juga mengapresiasi kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh cukup tinggi di tingkat 5 persen dan stabil serta inflasi yang rendah.

Usulan insentif pajak mobil hybrid di Indonesia masih terganjal banyak pertimbangan pemerintah sehingga sampai saat ini tak pernah terbit menjadi sebuah kebijakan baru.

Pertimbangan pertama, jelas Asisten Deputi Pengembangan Industri Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Bidang Perekonomian Ekko Harjanto, karena saat ini pemerintah telah menandatangani COP 12 yang merupakan konferensi perubahan iklim terkait upaya menurunkan karbon dioksida hingga 2038 dengan cara sendiri dan berlanjut ke 2060 melalui bantuan internasional.

Ekko bilang komitmen pemerintah terkait upaya penurunan karbon dioksida global telah dimulai dengan cara memasifkan pengguna mobil listrik berbasis baterai di Indonesia.

Pemerintah juga langsung menelurkan banyak kebijakan untuk mempermudah kepemilikan dan penggunaan mobil listrik di Indonesia, salah satunya menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari semestinya 11 persen menjadi satu persen.

"Nah di situ kami ada kebijakan PPN ditanggung pemerintah jadi cuma 1 persen dari 11 persen. Nah keberpihakan kebijakan pemerintah saat ini masih di BEV," kata Ekko di GIIAS 2024, ICE BSD, Kamis (25/7).

Sedangkan untuk mobil hybrid, ia mengakui pemerintah belum membuat keputusan apapun soal insentif meski diakui kendaraan jenis itu juga memberi kontribusi positif terhadap lingkungan.

"Nah sementara untuk hybrid juga berperan mengurangi emisi karbon. Nah kami dari Kemenko Perekonomian sedang mengkaji, bahkan mungkin teman Gaikindo sudah mengundang untuk sama-sama me-review, walau belum secara resmi," ucap Ekko.

Menguap?

Ekko mengatakan pertimbangan berikutnya berada pada sisi penjualan. Ia mengatakan pasar mobil hybrid saat ini sudah jauh lebih berkembang dari mobil listrik berbasis baterai meski pemerintah belum memberi dukungan insentif baik fiskal maupun nonfiskal.

Berdasarkan data Gaikindo pada 2023, penjualan mobil hybrid mencapai 54.179 unit. Data itu hanya meliputi model hybrid electric vehicle (HEV), belum termasuk plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), sebanyak 128 unit.

Bila dibanding 2022, penjualan mobil hybrid 2023 tumbuh 523 persen atau naik lima kali lipat.

Sementara penjualan mobil listrik murni hanya 17.051 unit. Kenaikan dibanding 2022 nyaris 40 persen, lebih kecil dari mobil hybrid.

"Nah untuk hybrid belum ada keistimewaan saja, untuk (Toyota) Zenix, itu lakunya luar biasa, kemudian (Suzuki) XL7 juga luar biasa. Artinya untuk BEV belum bisa ngejar hybrid," ungkap Ekko.

Atas kondisi itu Ekko mengatakan pemerintah lantas berpikir dua kali sebelum memberi insentif mobil hybrid sebab dikhawatirkan dapat mengganggu rencana awal pemerintah menurunkan emisi karbon melalui penggunaan mobil listrik berbasis baterai.

Kendati begitu, ia belum mengungkap secara jelas apakah pemerintah bakal menolak usulan insentif pajak mobil hybrid atau tidak.

"Jadi kalau pukul rata sama-sama diberlakukan (insentif), waduh BEV semakin sulit. Padahal salah satu latar belakang kita memberikan pengurangan karbon. Jadi pemerintah saat mengambil kebijakan banyak pertimbangan yang diperhitungkan," kata dia

"Tapi intinya kami di pemerintahan tetap menggunakan insentif perpajakan untuk mendorong kemajuan dari industri," ucap Ekko menambahkan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka-bukaan mengenai isu penghapusan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan apabila Core Tax Administration System (CTAS) diterapkan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan kewajiban pelaporan SPT akan tetap ada meski CTAS diimplementasikan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada Pasal 3 Ayat (1) UU tersebut disebutkan setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

"Kewajiban tersebut didasarkan pada pemenuhan syarat subjektif yaitu apabila telah mencapai usia dewasa dan syarat objektif yaitu apabila sudah memiliki penghasilan, sesuai peraturan perundangan perpajakan yang berlaku," kata Dwi dalam keterangan yang dikutip pada Kamis (25/7).

Menurutnya, system pelaporan SPT Tahunan melalui CTAS disebut prepopulated. Di mana, itu bukanlah cara baru pelaporan SPT karena sudah berlaku.

"Prepopulated merupakan metode pengisian dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan, di mana data pemotongan dan/ atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (pemungut pajak) secara otomatis tersaji dalam konsep SPT Tahunan Wajib Pajak yang diisi secara elektronik (e-filing)," jelasnya.

"Berdasar data yang telah tersaji tersebut, Wajib Pajak tinggal mengkonfirmasi kebenarannya. Dengan demikian, pengisian SPT Tahunan bisa dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat," imbuhnya.

Prepopulated telah diterapkan sejak beberapa tahun yang lalu, namun cakupannya baru terbatas pada Bukti Potong 1721 A1 dan 1721 A2. Ke depan, DJP berencana memperluas cakupannya sehingga akan makin memudahkan pengisian SPT Tahunan.

Selain itu, saat ini memang sudah ada wajib pajak yang tak perlu lapor SPT Tahunan sesuai dengan PMK 243 Tahun 2014, yakni:

1. Wajib Pajak yang penghasilannya selama satu tahun di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).2. Wajib Pajak tertentu yang memang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT.3. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.

Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melakukan live painting atau melukis di hadapan para hadirin Pertamina Creativepreneur Summit 2024 pada 24-25 Agustus 2024 di di Jakarta Convention Center (JCC).

SBY dijadwalkan tampil pada hari kedua atau 25 Agustus. Ia nanti akan melukis pemandangan ditemani oleh pelukis muda Naufal Absar.

"Pak SBY akan melukis scenery (pemandangan) ya," ucap Founder of Creativepreneur Putri Tanjung dalam konferensi pers di Wangka Kemang, Jakarta, Kamis (25/7).

Sementara itu, Naufal menjelaskan kelak SBY dan dirinya akan berhadap-hadapan. Keduanya akan melukis di kanvas masing-masing sembari mengobrol.

Sementara SBY melukis pemandangan, Naufal akan melukis potret dari mantan presiden tersebut.

"Dari conversation itu aku akan berusaha menyerap dan mengilustrasikan kepada karya," kata Naufal.

Naufal juga menuturkan saat melukis dan mengobral dengan SBY, dirinya akan bertanya beberapa hal. Naufal mengaku ingin tahu sudut pandang SBY terhadap profesi pelukis.

"Dan harapan Pak SBY terhadap pelukis itu seperti apa? apakah hanya untuk sebuah hobi atau bisa menjadi profesi yang menjanjikan atau sebuah karir," katanya.

Pertamina Creativepreneur Summit 2024 bakal digelar pada 24-25 Agustus 2024 di JCC. Khusus tahun ini, event tersebut dihelat sama dua hari bertepatan dengan sepuluh tahun kehadiran Creativepreneur.

Putri Tanjung mengungkapkan Pertamina Creativepreneur Summit 2024 kali ini mengangkat tema 'Conversation for Tomorrow'. Tema itu diambil karena pihaknya ingin para peserta yang hadir, khususnya anak muda fokus menatap masa depan.

Ia menyebut event ini merupakan upaya untuk menyuarakan dan menginspirasi masyarakat dalam bidang bisnis industri kreatif. Oleh karena itu, Creativepreneur Summit 2024 akan menghadirkan tempat pertemuan antara imajinasi dan usaha yang mengungkap berbagai pengalaman inspiratif.

Dalam helatan tahun ini, kata Putri, lebih dari 80 pembicara inspiratif akan menjadi narasumber. Bahkan pihaknya juga mengundang pelaku industri kreatif level internasional.

Adapun para pembicara itu seperti Executive Producer of K-Drama: KIngdom and Extraordinary Attorney Woo, Lee Sang Beak. Lalu, hadir juga Director Marketing (CFP) Philip Morris International, Andre Dahan.

Selain itu, hadir juga CEO GoTO Patrick Walujo, Head of Communications NETFLIX Indonesia Putri Silalahi, Co-founder Zodiac Michael Kilian, Writer and Director Kamila Andini, dan Founder Pestapora Kiki Ucup.

Lalu, Aktor Reza Rahadian, Founder of Close The Door Deddy Corbuzier, Founder Mangkoku Arnold Poernomo, Beauty Content Creator Tasya Farasya, Creator & IP Owner Tahilalat Nurfadli Mursyid, hingga Seniman Naufal Absar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai kewajiban asuransi third party liability (TPL) kendaraan bermotor yang rencananya dimulai pada 2025 mendatang.

Jokowi mengatakan belum menggelar rapat apapun mengenai penerapan asuransi itu. 

"Belum ada rapat mengenai itu," kata Jokowi singkat usai menghadiri acara peluncuran Golden Visa di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (25/7).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyebut seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi TPL mulai Januari 2025.

TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan sifat asuransi itu berubah. Saat ini asuransi kendaraan bersifat sukarela.

Akan tetapi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengatur bahwa asuransi kendaraan dapat menjadi wajib bagi seluruh pemilik mobil dan motor.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan dari UU PPSK tersebut.

Hyundai Motors Indonesia (HMID) pada Kamis (25/7) menyerahkan Kona Electric kepada tiga konsumen pertama dan sepuluh unit khusus untuk PT Blue Bird Tbk. yang bakal menggunakannya di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Hari ini kami secara langsung menyerahkan unit All New Kona Electric pada tiga konsumen pertama serta 10 unit kepada salah satu mitra kami Blue Bird yang akan digunakan untuk menunjang kebutuhan mobilitas bersih di IKN Nusantara," kata Diky Zulkarnaen, Chief Sales Officer HMID saat penyerahan.

Dia menjelaskan serah terima hari ini dimungkinkan berkat kehadiran suplai lengkap produksi mobil listrik Hyundai dari hulu ke hilir. Hal ini, lanjutnya, sudah ditandai dengan peresmian pabrik baterai sel Hyundai pada awal Juli lalu.

Menurut dia pabrik sel baterai itu menghasilkan baterai mobil listrik hasil karya anak bangsa pertama dan menjadikan Kona Electric sebagai mobil listrik pertama dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN terbesar) di Indonesia.

"Dengan kehadiran All New Kona Electric kami berharap dapat meningkatkan market share EV yang saat ini berada di 2,6 persen sampai 2,7 persen, sehingga menciptakan market baru di pasar otomotif Indonesia," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Commercial Officer PT Blue Bird Tbk., Coody Johasman Madjid percaya mobilitas dan keberlanjutan dapat berjalan secara berurutan.

Oleh karena itu sejak tahun pihaknya sudah mulai merealisasikan hal ini dengan meluncurkan armada taksi listrik di dua layanannya yaitu di Blue Bird taksi dan Silver Blue Bird.

"Selain itu berbagai inisiatif keberlanjutan secara konsisten juga terus dilakukan untuk menciptakan mobilitas yang ramah lingkungan," ucapnya.

Blue Bird sudah mengoperasikan banyak mobil listrik dari berbagai merek, termasuk Tesla Model X, BYD e6, BYD T3 dan Hyundai Ioniq 5. Menurut Coody, Blue Bird telah mengurangi ribuan ton emisi karbon di jalanan karena penggunaan kendaraan listrik.

"Tahun ini menandakan 5 tahun tepat kami menggunakan armada listrik untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia. Meski sempat di hadapkan pada pandemi, tetap menunjukkan komitmen kami untuk terus mengupayakan penggunaan kendaraan armada listrik," ucapnya.

Kona Electric merupakan mobil listrik pertama Hyundai yang menggunakan paket baterai buatan dalam negeri produksi Hyundai Energy Indonesia. Paket baterai itu didukung sel baterai dari Hyundai LG Indonesia (GLI) Green Power.

Kona Electric resmi menjadi mobil listrik termurah yang ditawarkan Hyundai di Indonesia saat ini. Posisinya di bawah Ioniq 5 dan Ioniq 6.

Mobil ini dibekali dua pilihan baterai, yakni 48,4 kWh dan 65,4 kWh. Ada tiga pilihan jarak tempuh yaitu 400 km, 500 km dan 600 km.