Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat mengeksekusi program 3 juta rumah untuk perumahan rakyat.

Salah satu strategi yang ia bakal lakukan adalah membangun rumah tersebut di atas tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta aset sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pria yang akrab disapa Ara itu menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan strategi tersebut, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Menurutnya, pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Kenegaraan Jakarta, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (KAI), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambahnya.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan, termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia berharap program pembangunan perumahan rakyat ini bisa segera dilaksanakan sebelum 100 hari pemerintahan Prabowo.

"Ini kan bulan Oktober, November, Desember, saya berharap 100 hari program kerja Pak Presiden Prabowo, kita sudah bisa mulai membangun. Hari ini saya tambah semangat dengan adanya apa yang disampaikan dan dukungan penuh dari Pak Jaksa Agung," kata dia.

Sementara itu, Burhanuddin mengatakan rencana pemanfaatan tanah sitaan ini akan segera dilakukan. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan segera memberikan kejelasan soal berapa luas tanah hasil sitaan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Beliau (Maruarar) mengambil cerita ada tugas yang harus dilakukan oleh beliau untuk pembangunan sekitar 5 juta rumah. Dan ini memang memerlukan suatu support bersama dan ini tugas-tugas kita bersama," ucap Burhanuddin usai pertemuannya dengan Ara di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Jika dilihat secara garis besar, strategi ini bertujuan baik bagi keluarga yang belum memiliki rumah. Namun, apakah ada risiko dibalik wacana tersebut?

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan sebelum melakukan pembangunan perumahan untuk masyarakat, penting bagi pemerintah untuk mengecek lokasi tanah sitaan Kejagung ataupun tanah 'nganggur' milik BUMN.

Menurutnya, strategi itu sangat mungkin untuk dilakukan asal memang letak tanahnya strategis. Contoh, jika letak tanah terlalu jauh dari tempat bekerja sang pemilik rumah, maka dikhawatirkan pembangunan di lahan 'nganggur' itu akan mubazir.

Nailul melihat salah satu faktor pertimbangan pembelian rumah adalah jarak antara hunian dengan tempat masyarakat bekerja, begitu juga dengan ketersediaan transportasi umum. Jika kedua hal itu tak terpenuhi, pembangunan rumah pun akan sia-sia.

Ia menyarankan pemerintah juga harus memastikan sejumlah hal lain jika sudah mendapatkan lokasi yang strategis, termasuk adanya akses ke transportasi umum.

"Banyak perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terbengkalai karena tidak ditempati. Akhirnya menimbulkan risiko gagal bayar," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Di samping itu, ia menilai pemerintah juga perlu memastikan tujuan pembelian rumah bukan untuk investasi atau spekulasi, melainkan masyarakat yang betul-betul membutuhkan tempat tinggal.

"Ini yang rumit karena pembangunan dan penjualan tentu tidak semua dari pemerintah. Pemerintah perlu memastikan agar tidak terjadi penyelewengan program," imbuhnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita tak menutup kemungkinan strategi tersebut memicu risiko yang tidak diinginkan.

Menurutnya, strategi membangun di atas lahan sitaan negara maupun BUMN tak masalah selama proses pemberian konsesinya atau proses pelepasannya ke dunia usaha dilakukan secara baik sesuai dengan aturan yang ada.

Toh, menurutnya, selama ini tanah 'nganggur' milik BUMN juga diberikan kepada masyarakat dalam program sertifikat gratis era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Logikanya kan sederhana, ketimbang lahan tersebut tak produktif dan nganggur, tentu akan lebih baik jika diupayakan menjadi produktif, salah satunya untuk perumahan rakyat yang affordable, bersubsidi, dan bisa diakses dengan lebih mudah oleh kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah," ucapnya.

Ronny mengungkap sejumlah persiapan yang perlu dilakukan pemerintah agar strategi dengan niat baik ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pertama, pendataan lahan yang yang telah disita dan telah menjadi milik negara atau BUMN harus jelas. Jangan sampai karena ambisi merealisasikan program perumahan ini, lantas lahan adat, lahan masyarakat, dan lahan milik perusahaan diklaim bersengketa dan diklaim milik negara.

"Jadi datanya harus jelas dan pasti, dengan sokongan legalitas yang jelas," tutur Ronny.

Kedua, penggunaannya harus dipastikan, yakni untuk penyediaan perumahan dengan harga terjangkau di satu sisi dan didukung dengan layanan pembiayaan yang juga aksesibel di sisi lain.

[Gambas:Photo CNN]

Artinya, pemerintah perlu memastikan jangan sampai lahan tersebut lepas ke tangan pengusaha yang justru di kemudian hari membangun perumahan mewah untuk kelas atas, membangun mal, atau kawasan bisnis milik perusahaan di sana.

"Jika itu terjadi, tentu sudah melenceng dari tujuan dibuatnya Kementerian Perumahan Rakyat," tegas dia.

Ia menegaskan pemerintah harus membuat seluruh proses dari pembangunan rumah di lahan-lahan ini transparan agar bisa terpantau oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perumahan rakyat. Hal ini, kata dia, guna mendapatkan umpan balik dari publik jika ada lahan yang tak jelas dan dipakai untuk tujuan lain.

Di samping itu, Ronny melihat pemerintah harus melibatkan pengusaha yang memang telah memiliki reputasi publik dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Jika perlu, dijalankan oleh BUMN perumahan dengan dukungan perbankan BUMN juga. Sehingga jika mereka macam-macam, maka mereka sedang mempertaruhkan harga saham mereka di bursa," tutur Ronny.

Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang 6 juta petani dan nelayan ke perbankan. Ia pun akan segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) pemutihan utang tersebut pada pekan depan.

Hal itu disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Utang-utang tersebut katanya membuat nelayan tidak bisa mendapatkan kredit dari perbankan.

"Ini mungkin minggu depan Pak Prabowo akan teken suatu perpres pemutihan. Sedang disiapkan Pak Supratman (Supratman Andi Agtas) menteri hukum, semua sesuai undang-undang," ucapnya dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"Saya berharap minggu depan ya beliau (Prabowo) akan tanda tangan perpres pemutihan. (Ada) 5 juta-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan. Tidak akan ditutup SLIK-nya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," sambungnya.

Hashim mengatakan utang petani dan nelayan ke perbankan itu berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta. Itu merupakan utang di era krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, dan lain-lain.

"Ternyata semua utang ini sudah dihapusbukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tapi hak tagih dari bank belum dihapus. Sehingga 6 juta (petani dan nelayan) ini tidak bisa dapat kredit," ungkap Hashim.

"Mereka (pinjam) ke mana? Ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol apa 6 bulan lalu. Saya memang konglomerat, gak perlu pinjol. Tapi ternyata kita konglomerat yang (punya) hati nurani. Kita (waktu) dengar kaget. Saya sampaikan ke Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu (2023 diketahui) dan Prabowo setuju (dihapus)," sambungnya.

Penghapusan utang ini juga sudah berdasarkan konsultasi Prabowo dengan tim ekonominya. Hashim menegaskan pemutihan tidak akan merusak ekosistem perbankan di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi 53 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih dalam enam bulan kepemimpinannya.

Ini diungkapkan oleh sang adik, Hashim Djojohadikusumo. Ia juga menekankan bahwa Prabowo Subianto adalah orang yang tegas.

"Saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan (dilantik Oktober 2024), Maret-April tahun depan (2025), setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi," kata Hashim dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"So, ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya. Mungkin lelah atau kurang tenaga, bisa ngerti kan? Akan dievaluasi. Dan dia (Prabowo) orangnya tegas, banyak yang sudah tahu," tambahnya.

Di lain sisi, Hashim mengaku mendapat sejumlah komentar dari masyarakat tentang Kabinet Merah Putih. Ia merinci setidaknya ada dua komentar utama dari masyarakat kepadanya.

Pertama, komposisi menteri perempuan di Kabinet Merah Putih. Hashim menyebut masyarakat menilai masih sedikit wanita yang menjadi menteri di kabinet Prabowo.

"Kedua, kok bisa gemuk? Nanti takutnya high cost, little output," ungkapnya.

Ia mengakui bahwa para pembantu Presiden Prabowo itu terbilang banyak.

Hashim paham kabinet tersebut gemuk. Namun, ia meminta masyarakat jangan hanya berfokus pada berapa personel menteri dan wamen di pemerintahan Prabowo.

"(Ada) 48 kementerian, ini agak gemuk memang. Tapi yang penting kita harus lihat outputnya apa. Kalau kabinet yang lebar, yang gemoy, ini kalau bisa outputnya luar biasa, ya apa?" tegas adik Prabowo itu.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita masih belum memberikan lampu hijau untuk peluncuran iPhone 16 di Indonesia.

Agus menjelaskan pemerintah belum memberi izin untuk perilisan iPhone 16 di Tanah Air. Menurutnya hal ini dikarenakan Apple belum memenuhi kewajiban investasi mereka.

"Kami Kemenperin belum bisa buka izin untuk iPhone 16 karena masih ada komitmen yang harus direalisasikan oleh pihak Apple," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10), melansir CNBC Indonesia.

Menurutnya, Apple baru merealisasikan investasi sebesar Rp1,48 triliun, tapi masih ada selisih Rp240 miliar dari komitmen total yang ditetapkan sebesar Rp1,71 triliun.

Hal ini membuat Kemenperin tidak dapat merilis International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk perangkat tersebut.Angka tersebut dianggap rendah jika dibandingkan dengan produk yang mereka pasarkan di Indonesia, menurut Agus.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan jika ada iPhone 16 yang dijual di Indonesia saat ini ilegal.

"Kalau ada iPhone 16 yang bisa beroperasi di Indonesia artinya itu boleh saya sampaikan ilegal, laporkan ke kami," kata Agus.

"Karena kami belum keluarkan izin, bahwa mereka masih harus merealisasikan komitmen yang sudah mereka sepakati antara kami dengan mereka, pasti ilegal pasti, IMEI enggak keluar dari Kemenperin," tuturnya menambahkan.

Di sisi lain, masa berlaku sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Apple telah habis dan belum diperpanjang. Pemerintah masih menunggu Apple untuk melaksanakan sisa investasi yang diperlukan agar sertifikasi tersebut dapat diperbaharui.

Namun begitu, iPhone 16Series mulai menunjukkan 'hilal' akan segera muncul di Indonesia. Kehadiran ponsel flagshipApple ini di Tanah Air sebelumnya menjadi tanya karena tak kunjung terlihat.

Pantauan CNNIndonesia.com pada Selasa (22/10), salah satu reseller iPhone di Indonesia, iBox, telah menampilkan banner promosi iPhone 16 Series di website mereka.

Sayangnya, pihak Erajaya, yang menaungi iBox, belum bisa memberikan informasi pasti terkait kapan iPhone 16 Series akan masuk resmi ke Indonesia.

Banner promosi iPhone 16 tak hanya ditampilkan iBox, tetapi juga reseller iPhone lain Digimap.

Sebelumnya, Apple telah buka suara soal nasib iPhone 16 Series di Indonesia usai ramai kabar ketidakjelasan perilisan ponsel teranyar mereka di Tanah Air.

"Kami memiliki komitmen yang besar terhadap Indonesia dan sangat antusias untuk segera menghadirkan produk-produk terbaru kami, termasuk rangkaian iPhone 16, kepada para pelanggan," ujar pihak Apple kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Dalam pernyataannya, Apple juga menyinggung soal investasi yang mereka tanam untuk mendukung berbagai pihak di Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Kamis (24/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG masih memiliki peluang besar untuk menguat di tengah rilis kinerja emiten.

"Sedangkan peluang koreksi minor masih dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pembelian," kata William.

Ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentang support 7.714 dan resistance 7.80.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ASII, ASRI, AALI, TLKM, PWON, dan BSDE.

Sementara itu, Head of Customer Literation and Education dari Kiwoom Sekuritas memperkirakan IHSG melemah. Ia mengatakan pelemahan dari beberapa komoditas energi seperti minyak mentah di tengah kenaikan cadangan di AS turut memengaruhi IHSG.

"Sehingga menjadi sentimen negatif untuk emiten produsen komoditas energi," kata.

Ia memprediksi infeksi bergerak di rentang 7.709 - 7.838.

IHSG ditutup di level 7.787 pada Rabu (23/10). Indeks saham melemah 1,41 poin atau turun 0,02 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14,23 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 33,91 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 243 saham menguat, 323 terkoreksi, dan 282 lainnya stagnan.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Rachmat Pambudy buka suara terkait pesan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar tidak ada menteri di Kabinet Merah Putih yang membuat proyek mercusuar pada pemerintahannya.

Prabowo dalam sidang kabinet paripurna perdana itu juga meminta Rachmat untuk memastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian dan lembaga punya kontribusi yang signifikan bagi rakyat.

"Nanti saja. Karena arahannya sangat internal dan terbatas," kata Rachmat singkat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Prabowo sebelumnya meminta agar para menterinya tidak membuat proyek mercusuar pada pemerintahannya.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Dalam sidang itu, Prabowo menekankan Indonesia perlu swasembada pangan sebagai prioritas di tengah kondisi global yang tak menentu.

Ia juga menekankan Indonesia perlu melakukan swasembada energi. Kendati, ia bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar sehingga tak boleh ragu untuk memanfaatkannya.

Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) (Sritex) pailit.

Hal itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Atas putusan tersebut, Sritex belum memberikan pernyataan.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) membukukan laba bersih Rp41,1 triliun pada kuartal III 2024. Capaian ini melesat 12,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan laba ini ditopang ekspansi pembiayaan berkualitas serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan.

"Peningkatan kredit hingga September 2024 merefleksikan komitmen BCA dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional," tutur Jahja dalam paparan kinerja kuartal I 2024 BCA secara virtual, Rabu (23/10).

Perusahaan dan entitas anak usahanya melaporkan kenaikan total kredit sebesar 14,5 persen secara tahunan menjadi Rp877 triliun per September 2024.

Catatan kredit bank swasta terbesar di Indonesia per September 2024, antara lain kredit korporasi tumbuh 15,9 persen (yoy) dengan total Rp395,9 triliun.

Sedangkan kredit komersial naik 11,8 persen secara tahunan menjadi Rp135,3 triliun dan kredit usaha kecil dan menengah (UKM) tumbuh 14,2 persen secara tahunan hingga Rp120,1 triliun.

Kualitas kredit pun terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 2,1 persen per September 2024. Kredit dalam risiko atau loan at risk (LAR) mencapai 6,1 persen per September 2024, membaik dari setahun sebelumnya 7,9 persen.

Di sisi pendanaan, BCA melaporkan total dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 3,4 persen secara tahunan menyentuh Rp1.125 triliun. Kemudian, dana giro dan tabungan (current account saving account/ CASA) naik sekitar 5,2 persen ke level Rp915 triliun.

Di samping itu, frekuensi transaksi mobile banking dan internet banking mencapai Rp23 miliar atau tumbuh 24 persen secara tahunan. Tercatat, jumlah nasabah yang menggunakan BCA Mobile mencapai lebih dari 31 juta dan pengguna myBCA tumbuh menjadi lebih dari 6 juta.

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja bagi PNS di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dua hari sebelum ia lengser pada 20 Oktober 2024.

Kenaikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2024.

Dalam beleid ini Jokowi menetapkan menteri ketenagakerjaan yang bukan PNS mendapatkan tukin sebesar 150 persen dari besaran tukin tertinggi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Tukin tertinggi diberikan kepada PNS kelas jabatan 17 atau pejabat eselon 1 dan setara sebesar Rp33,24 juta per bulan. Artinya, tukin untuk menteri sebesar Rp49,86 juta per bulan.

"Menteri Ketenagakerjaan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Ketenagakerjaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," tulis Pasal 5 aturan ini.

Adapun besaran tukin yang diterima setiap PNS di Kementerian/Lembaga di luar dari gaji pokok, dan tunjangan melekat lainnya seperti tunjangan anak, makan dan jabatan.

Berikut rincian tukin di Kemenaker yang berlaku sejak 18 Oktober 2024:

Kelas jabatan 17 = Rp33,24 jutaKelas jabatan 16 = Rp27,57 jutaKelas jabatan 15 = Rp19,28 jutaKelas jabatan 14 = Rp17,06 jutaKelas jabatan 13 = Rp10,93 jutaKelas jabatan 12 = Rp9,89 jutaKelas jabatan 11 = Rp8,75 jutaKelas jabatan 10 = Rp5,97 jutaKelas jabatan 9 = Rp5,07 jutaKelas jabatan 8 = Rp4,59 jutaKelas jabatan 7 = Rp3,91 jutaKelas jabatan 6 = Rp3,51 jutaKelas jabatan 5 = Rp3,13 jutaKelas jabatan 4 = Rp2,98 jutaKelas jabatan 3 = Rp2,89 jutaKelas jabatan 2 = Rp2,70 jutaKelas jabatan 1 = Rp2,53 juta.

Presiden Prabowo Subianto akan memutihkan utang 6 juta petani dan nelayan Indonesia.

Ini diungkapkan Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik Prabowo. Ia mengklaim sang Kepala Negara bakal segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) pemutihan utang tersebut pada pekan depan.

"Ini mungkin minggu depan Pak Prabowo akan teken suatu perpres pemutihan. Sedang disiapkan Pak Supratman (Supratman Andi Agtas) menteri hukum, semua sesuai undang-undang," ucapnya dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"Saya berharap minggu depan ya beliau (Prabowo) akan tanda tangan perpres pemutihan. (Ada) 5 juta-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan. Tidak akan ditutup SLIK-nya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," imbuh Hashim.

Hashim menyebut itu semua adalah utang masa lalu petani dan nelayan. Ada yang merupakan utang di era krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, dan lain-lain.

Besaran utangnya juga diklaim tak besar. Hashim menyebut utang petani dan nelayan ke perbankan itu hanya di kisaran Rp10 juta hingga Rp20 juta.

"Ternyata semua utang ini sudah dihapusbukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tapi hak tagih dari bank belum dihapus. Sehingga 6 juta (petani dan nelayan) ini tidak bisa dapat kredit," ungkap Hashim.

"Mereka (pinjam) ke mana? Ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol apa 6 bulan lalu. Saya memang konglomerat, gak perlu pinjol. Tapi ternyata kita konglomerat yang (punya) hati nurani. Kita (waktu) dengar kaget. Saya sampaikan ke Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu (2023 diketahui) dan Prabowo setuju (dihapus)," sambungnya.

Penghapusan utang ini juga sudah berdasarkan konsultasi Prabowo dengan tim ekonominya. Hashim menegaskan pemutihan tidak akan merusak ekosistem perbankan di Indonesia.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan diangkat menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Menurut Hashim, pengangkatan ini menjadi bukti Prabowo serius dalam melanjutkan pembangunan IKN usai ditinggal lensger Jokowi.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita. Ya so lanjut jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," katanya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Rencana Basuki menjadi kepala OIKN mengemuka setelah menteri PUPR era Jokowi itu awal pekan kemarin mengatakan diminta untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Ini saya bukan mau mendahului, tapi menurut Setneg dan Pak Jokowi saya di OIKN," katanya di kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).

"Sekarang sedang diurus bapak-bapak Setneg," imbuhnya.

Mantan Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni mengakui sejumlah pihak minta agar mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita IKN yang baru.

Pria yang akrab disapa Toni itu mengatakan harapan tersebut sudah disampaikan ke Presiden Jokowi sebelum transisi pemerintahan. Namun, keputusan akhir ada di Presiden Prabowo Subianto.

"Ada masukan dan harapan, disampaikan juga kepada mantan Presiden Joko Widodo, agar Pak Basuki dapat meneruskan sebagai Kepala Otorita OIKN definitif. Tapi sekali lagi tentu semuanya adalah otoritas hak prerogatif Pak Presiden (Prabowo)," kata Toni di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Mantan Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni mengakui ada harapan dari sejumlah pihak agar mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita IKN yang baru.

Pria yang akrab disapa Toni itu mengatakan harapan tersebut sudah disampaikan ke Presiden Jokowi sebelum transisi pemerintahan. Namun, keputusan akhir ada di Presiden Prabowo Subianto.

"Ada masukan dan harapan, disampaikan juga kepada mantan Presiden Joko Widodo, agar Pak Basuki dapat meneruskan sebagai Kepala Otorita OIKN definitif. Tapi sekali lagi tentu semuanya adalah otoritas hak prerogatif Pak Presiden (Prabowo)," kata Toni di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih itu mengatakan pemilihan Kepala Otorita IKN perlu waktu. Dia mengatakan UU IKN menyebut kepala Otorita IKN pertama memang bisa langsung ditunjuk oleh presiden.

Meski begitu, untuk berikutnya, presiden tak bisa langsung menunjuk kepala Otorita IKN. Presiden perlu berkonsultasi dengan DPR.

"Itu perlu persetujuan dari DPR. Nanti saya kira Pak Bas, artinya dari Setneg atau Seskab harus mengonfirmasi pencalonan kepala OIKN itu yang baru ini. Di undang-undangnya demikian," ujarnya.

Sebelumnya, posisi kepala dan wakil kepala Otorita IKN kosong setelah Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri. Presiden Jokowi menunjuk Basuki Hadimuljono dan Raja Juli Antoni menjadi pelaksana tugas (plt.).

Posisi itu kembali kosong saat transisi pemerintahan. Saat ini, kursi kepala dan wakil kepala Otorita IKN masih kosong.

Basuki awal pekan kemarin  mengatakan diminta untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Ini saya bukan mau mendahului, tapi menurut Setneg dan Pak Jokowi saya di OIKN," katanya di kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).

"Sekarang sedang diurus bapak-bapak Setneg," imbuhnya.

Ia juga menambahkan bahwa jabatanmya sebagai PLT Kepala OIKN telah berakhir.