TEMPO.CO, Jakarta - Air France, maskapai penerbangan Prancis, menghapus layanan makanan gratis dalam penerbangan bagi penumpang kelas ekonomi. Sebagai ganti, mereka menawarkan layanan baru "Buy on Board" pada penerbangan jarak pendek dan menengah tertentu mulai awal 2025.

Penghapusan layanan ini mulai diuji coba. Dalam uji coba, layanan dalam penerbangan masih akan memberikan minuman gratis, mulai dari teh, kopi, dan air, dan kue manis, kata maskapai itu dalam pernyataan email yang dikutip USA Today.

Namun, penumpang juga dapat membeli salah satu makanan a la carte maskapai saat memesan tempat duduk atau hingga 24 jam sebelum keberangkatan. Maskapai penerbangan juga akan menguji coba katering yang dapat dibeli saat berada di dalam pesawat, dengan catatan bahwa membeli makanan tersebut bersifat opsional.

Meniru Maskapai Lain

AirFrance mengatakan perubahan ini terjadi karena perkembangan di pasar, dengan model yang telah digunakan oleh maskapai penerbangan Eropa lainnya seperti Lufthansa dan British Airways.

"Air France terus mempelajari peluang untuk mengembangkan penawarannya, guna memenuhi harapan pelanggan seefektif mungkin, sejalan dengan tren pasar," kata juru bicara maskapai itu.

Saat ini, penumpang pada penerbangan jarak menengah Air France yang lebih dari dua setengah jam diberi roti lapis, menurut situs web maskapai. Dengan model "Buy on Board", penumpang punya lebih banyak pilihan makanan hangat.

Penerbangan Jarak Jauh Tetap Sediakan Makan

Uji coba ini tidak akan memengaruhi layanan pada penerbangan jarak jauh; uji coba ini hanya akan berlaku untuk rute antara Bandara Charles de Gaulle Paris dan Lisbon atau Helsinki. Pelanggan pada penerbangan yang terpengaruh akan diberi tahu secara individual sebelum keberangkatan mereka.

Penumpang kelas bisnis pada semua penerbangan akan tetap menerima layanan penuh dalam penerbangan, lengkap dengan anggur dan sampanye.

Maskapai penerbangan saudara Air France, KLM, melakukan uji coba serupa dengan kemungkinan menghapus makanan gratis secara permanen pada akhir 2025, menurut media Belanda Luchtvaartnieuws.

Mayoritas maskapai telah menghapus makanan gratis di kelas ekonomi untuk penerbangan yang lebih pendek, seperti British Airways. Sebagian besar maskapai penerbangan di AS tidak menawarkan makanan gratis di kelas ekonomi kecuali melakukan penerbangan jarak jauh, seperti penerbangan internasional.

USA TODAY | INDEPENDENT.CO.UK

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan akan terus mendorong kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Skema tersebut dinilai akan menjadi pondasi kuat pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi ke depannya.

"Yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi di Asia adalah Special Economic Zone (Kawasan Ekonomi Khusus)," ujarnya ujarnya saat ditemui di Selasar Loka Kretagama, gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Airlangga menilai bahwa kebijakan KEK sudah berhasil diterapkan di China. Menurutnya keberhasilan ekonomi Negeri Tirai Bambu saat ini, karena menggunakan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus. "Jadi kita lihat kemajuan China, hampir seluruhnya di berbagai daerah karena kebijakan specialeconomic zone," ujar dia.

Selanjutnya, kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus ini memang baru saja didorong oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu, Airlangga menargetkan sekitar lima hingga sepuluh tahun ke depan, dengan skema KEK pertumbuhan ekonomi dapat lebih bagus lagi.

"Kebijakan Special Economic Zone ini juga baru didorong oleh Pak Presiden Joko Widodo, sehingga dengan kebijakan tersebut lima hingga sepuluh tahun ini kita akan diperkirakan bisa gasnya lebih kencang lagi," tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus. Staf Ahli Kemenko Perekonomian Edwin Manansang mengatakan nilai investasi yang didapatkan sebesar Rp 187,5 triliun hingga triwulan pertama 2024.

Edwin melanjutkan dari jumlah investasi tersebut berhasil menyerap 126.506 tenaga kerja . Sepanjang triwulan pertama 2024, jumlah capaian investasi di KEK , kata dia, berjumlah Rp15,1 triliun. KEK yang ada saat ini juga melibatkan 351 pelaku usaha. "Serapan tenaga kerja sepanjang triwulan pertama 2024 yang didorong oleh keberadaan KEK berjumlah 9.342 tenaga kerja," kata Edwin saat konferensi pers peresmian dibukanya Kings College London di KEK Singasari di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.

Kemudian, Airlangga berujar sudah menetapkan tujuh tambahan Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan demikian, saat ini Kawasan Ekonomi Khusus milik Indonesia sudah sebanyak 28. Satu dari tujuh tambahan KEK tersebut merupakan usulan untuk perluasan lahan di KEK Nongsa. "Jadi artinya diresmikan tak diresmikan, barang ini jalan," kata Airlangga.

Adapun daftar Kawasan Ekonomi Khusus tersebut adalah sebagai berikut.

1. KEK Arun Lhokseumawe

2. KEK Sei Mangkei

3. KEK Batam Aero Technic

4. KEK Galang Batang

5. KEK Kendal

6. KEK Gresik

7. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

8. KEK Palu

9. KEK Bitung

10. KEK Nongsa

11. KEK Sorong

12. KEK Tanjung Kelayang

13. KEK Lido

14. KEK Tanjung Lesung

15. KEK Singhasari

16. KEK Mandalika

17. KEK Sanur

18. KEK Morotai

19. KEK Likupang

20. KEK Kura-Kura Bali

21. KEK Tanjung Sauh

22. KEK Setangga

Tujuh Penambahan KEK yang dimaksud Airlangga adalah sebagai berikut:

1. KEK Industri Halal Sidoarjo

2. KEK PT Batuta Chemical Industrial Park, Kutai Timur

3. KEK Patimban

4. KEK Subang

5. KEK Mangkupadi terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

6. KEK Kawasan Industri Terpadu Batang

7. Usulan perluasan lahan di KEK Nongsa

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan akan terus mendorong kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Skema tersebut dinilai akan menjadi pondasi kuat pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi ke depannya.

"Yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi di Asia adalah Special Economic Zone (Kawasan Ekonomi Khusus)," ujarnya ujarnya saat ditemui di Selasar Loka Kretagama, gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Airlangga menilai bahwa kebijakan KEK sudah berhasil diterapkan di China. Menurutnya keberhasilan ekonomi Negeri Tirai Bambu saat ini, karena menggunakan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus. "Jadi kita lihat kemajuan China, hampir seluruhnya di berbagai daerah karena kebijakan specialeconomic zone," ujar dia.

Selanjutnya, kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus ini memang baru saja didorong oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu, Airlangga menargetkan sekitar lima hingga sepuluh tahun ke depan, dengan skema KEK pertumbuhan ekonomi dapat lebih bagus lagi.

"Kebijakan Special Economic Zone ini juga baru didorong oleh Pak Presiden Joko Widodo, sehingga dengan kebijakan tersebut lima hingga sepuluh tahun ini kita akan diperkirakan bisa gasnya lebih kencang lagi," tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus. Staf Ahli Kemenko Perekonomian Edwin Manansang mengatakan nilai investasi yang didapatkan sebesar Rp 187,5 triliun hingga triwulan pertama 2024.

Edwin melanjutkan dari jumlah investasi tersebut berhasil menyerap 126.506 tenaga kerja . Sepanjang triwulan pertama 2024, jumlah capaian investasi di KEK , kata dia, berjumlah Rp15,1 triliun. KEK yang ada saat ini juga melibatkan 351 pelaku usaha. "Serapan tenaga kerja sepanjang triwulan pertama 2024 yang didorong oleh keberadaan KEK berjumlah 9.342 tenaga kerja," kata Edwin saat konferensi pers peresmian dibukanya Kings College London di KEK Singasari di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.

Kemudian, Airlangga berujar sudah menetapkan tujuh tambahan Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan demikian, saat ini Kawasan Ekonomi Khusus milik Indonesia sudah sebanyak 28. Satu dari tujuh tambahan KEK tersebut merupakan usulan untuk perluasan lahan di KEK Nongsa. "Jadi artinya diresmikan tak diresmikan, barang ini jalan," kata Airlangga.

Adapun daftar Kawasan Ekonomi Khusus tersebut adalah sebagai berikut.

1. KEK Arun Lhokseumawe

2. KEK Sei Mangkei

3. KEK Batam Aero Technic

4. KEK Galang Batang

5. KEK Kendal

6. KEK Gresik

7. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

8. KEK Palu

9. KEK Bitung

10. KEK Nongsa

11. KEK Sorong

12. KEK Tanjung Kelayang

13. KEK Lido

14. KEK Tanjung Lesung

15. KEK Singhasari

16. KEK Mandalika

17. KEK Sanur

18. KEK Morotai

19. KEK Likupang

20. KEK Kura-Kura Bali

21. KEK Tanjung Sauh

22. KEK Setangga

Tujuh Penambahan KEK yang dimaksud Airlangga adalah sebagai berikut:

1. KEK Industri Halal Sidoarjo

2. KEK PT Batuta Chemical Industrial Park, Kutai Timur

3. KEK Patimban

4. KEK Subang

5. KEK Mangkupadi terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

6. KEK Kawasan Industri Terpadu Batang

7. Usulan perluasan lahan di KEK Nongsa

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, mengklaim uji coba makan bergizi gratis mulai menunjukan hasil. Dampak positif mulai diukur sejak studi awal atau pilot project program unggulan presiden terpilih itu dilaksanakan.

Burhanuddin memaparkan sebelum pilot project dimulai, anak-anak dicek terlebih dahulu berat dan tinggi badannya, lalu dilihat kebiasaan sekolahnya seperti tingkat bolos sekolahnya. Setelah diberi makan bergizi grais, ia berujar, tingkat kehadiran mereka di sekolah meningkat. Gizi dan kesehatan para anak juga dianggap membaik.

"Hasil dari pilot project itu sangat promising, sangat menjanjikan," kata dia dalam acara UOB Economic Outlook 2025, di Hotel Kempinski Jakarta, Rabu, 25 September 2024.

Ia menambahkan program ini menyasar sekitar sepertiga populasi Indonesia sehingga diharapkan menggerakkan perekonomian. Bekas Gubernur Bank Indonesia itu mencontohkan uji coba program di Sukabumi yang sudah dilakukan selama ini dengan melibatkan 40 dapur. “Bayangkan, kebutuhan sekitar 40 ribu dapur yang akan menyerap 40 ribu dikali 55 orang,” ujarnya.

Dia yakin perekonomian daerah bakal berputar karena setiap dapur diperintahkan untuk membeli bahan pangan seperti beras dan telur ayam dari UMKM lokal. Pada kesempatan tersebut, Burhanuddin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai perusahaan swasta yang dalam sekitar 4 bulan terakhir membantu. Juga dukungan dari daerah sehingga tim mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang bagaimana melaksanakan program ini.

Diprediksi bakal ada 44 juta anak sekolah, 5 juta anak pesantren, 30 juta balita dan 4 hingga 5 juta ibu hamil, yang bakal menerima makan bergizi tahun depan. Jumlah totalnya sekitar 80 juta orang. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk program ini tahun depan sebesar Rp 71 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

TEMPO.CO, Jakarta - Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang lebih dikenal sebagai Green Sukuk atau Sukuk Negara, adalah salah satu instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan prinsip syariah.

SBSN menjadi alternatif investasi yang sejalan dengan ketentuan syariah Islam, karena dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau maysir (judi).

Tujuan utama dari penerbitan SBSN adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan para investor, yang akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan negara.

Dilansir dari indonesia.go.id, sukuk adalah istilah dalam bahasa Arab untuk obligasi yang mengikuti prinsip syariah. Dalam fatwa nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta mengembalikan dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Apa itu green sukuk?

Dilansir dari ppid.menlhk.go.id, Green sukuk atau sukuk hijau adalah instrumen keuangan inovatif yang berbasis syariah dan dirancang untuk mendukung komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim. Berdasarkan kerangka Hijau Indonesia, terdapat sembilan sektor yang dapat dibiayai melalui Obligasi/Sukuk Hijau, yaitu: energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, efisiensi energi, pariwisata berkelanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim, bangunan ramah lingkungan, transportasi berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, serta pengelolaan limbah dan energi dari limbah.

Perkembangan Green Sukuk di Indonesia

Dilansir dari berbagai sumber, pada 2018, pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk hijau bersamaan dengan obligasi hijau. Penerbitan ini dilakukan setelah disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 pada tahun 2017 mengenai Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Berbeda dengan obligasi hijau, sukuk hijau mengikuti prinsip perbankan syariah.

Setelah penerbitan sukuk hijau global, pada 2019, pemerintah melanjutkan dengan menerbitkan sukuk hijau ritel. Sukuk ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta mendanai proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan. Instrumen ini juga diharapkan dapat menarik minat investor di pasar surat berharga negara domestik, khususnya mereka yang tertarik pada keuangan syariah.

Pada 2023, green sukuk telah mencapai beberapa pencapaian signifikan. Secara kumulatif, instrumen ini berhasil mengumpulkan dana sebesar USD6,9 miliar, dengan rincian USD5 miliar untuk sukuk hijau global, Rp21,86 triliun untuk sukuk hijau ritel, dan Rp6,73 triliun untuk sukuk hijau berbasis proyek.

Dari segi profil penyaluran, sebagian besar dana yang dihimpun dialokasikan ke sektor transportasi berkelanjutan, diikuti oleh sektor ketahanan terhadap perubahan iklim, serta proyek-proyek pengelolaan air dan limbah air berkelanjutan.

Sejak diterbitkan, sukuk hijau juga telah meraih beberapa penghargaan. Pada tahun 2020, instrumen ini mendapatkan penghargaan sebagai aset triple A dari International Islamic Finance Awards dan 3G Best Green Initiative of the Year dari Cambridge IFA.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia terbuka untuk investasi lebih lanjut dari Cina dalam berbagai industri, ungkap Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) Nurul Ichwan kepada Xinhua dalam sebuah sesi wawancara pada Selasa, 24 September 2024.

"Dalam setiap sektor yang berkaitan dengan kekayaan Indonesia, terutama sumber daya alamnya, kami terbuka untuk mengundang para investor asal Cina karena kami mengetahui Cina saat ini tidak hanya memimpin dalam (bidang) ekonomi, tetapi juga memimpin dalam (bidang) teknologi," ujar Nurul dalam sebuah acara promosi investasi di Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Cina.

Sekitar 100 perusahaan dari kedua negara turut berpartisipasi dalam acara tersebut, yang mencakup industri tekstil, kimia, farmasi, konstruksi, dan pembuatan kapal. Para pejabat dan pebisnis dari kedua negara terlibat dalam diskusi tatap muka dan memamerkan beberapa proyek investasi utama.

Saat ini, Cina merupakan mitra dagang terbesar sekaligus sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia. Nilai investasi langsung Cina di Indonesia mencapai 4,55 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.186) pada 2022, meningkat dua kali lipat lebih dari 2,2 miliar dolar AS pada 2021, menurut data statistik dari Kementerian Perdagangan Cina.

Indonesia berkomitmen mengembangkan ekonomi hijau dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan industri hilir, yang tercakup dalam delapan misi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mencapai Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi satu dari lima perekonomian terbesar di dunia, kata Nurul.

Nurul juga menyerukan lebih banyak investasi Cina dalam pembangunan ibu kota baru Nusantara. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai insentif untuk menarik investasi, termasuk pembebasan pajak penghasilan, pembebasan pajak impor, dan izin penggunaan lahan jangka panjang.

ZTT Group, produsen kawat dan kabel terkemuka di Cina, telah menjalin perdagangan luar negeri dengan Indonesia sejak 2005, dan pada 2017, perusahaan tersebut melakukan investasi perdananya di Indonesia, membangun pabrik, dan mewujudkan produksi lokal."Dalam tiga tahun mendatang, nilai penjualan di perusahaan ZTT Indonesia akan mencapai lebih dari 1 miliar yuan (1 yuan = Rp2.157) atau sekitar 142 juta dolar AS, menciptakan 500 lapangan kerja baru, dan fokus pada peningkatan kemampuan rantai pasokan industri kabel setempat," papar Xue.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia terbuka untuk investasi lebih lanjut dari Cina dalam berbagai industri, ungkap Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) Nurul Ichwan kepada Xinhua dalam sebuah sesi wawancara pada Selasa, 24 September 2024.

"Dalam setiap sektor yang berkaitan dengan kekayaan Indonesia, terutama sumber daya alamnya, kami terbuka untuk mengundang para investor asal Cina karena kami mengetahui Cina saat ini tidak hanya memimpin dalam (bidang) ekonomi, tetapi juga memimpin dalam (bidang) teknologi," ujar Nurul dalam sebuah acara promosi investasi di Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Cina.

Sekitar 100 perusahaan dari kedua negara turut berpartisipasi dalam acara tersebut, yang mencakup industri tekstil, kimia, farmasi, konstruksi, dan pembuatan kapal. Para pejabat dan pebisnis dari kedua negara terlibat dalam diskusi tatap muka dan memamerkan beberapa proyek investasi utama.

Saat ini, Cina merupakan mitra dagang terbesar sekaligus sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia. Nilai investasi langsung Cina di Indonesia mencapai 4,55 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.186) pada 2022, meningkat dua kali lipat lebih dari 2,2 miliar dolar AS pada 2021, menurut data statistik dari Kementerian Perdagangan Cina.

Indonesia berkomitmen mengembangkan ekonomi hijau dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan industri hilir, yang tercakup dalam delapan misi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mencapai Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi satu dari lima perekonomian terbesar di dunia, kata Nurul.

Nurul juga menyerukan lebih banyak investasi Cina dalam pembangunan ibu kota baru Nusantara. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai insentif untuk menarik investasi, termasuk pembebasan pajak penghasilan, pembebasan pajak impor, dan izin penggunaan lahan jangka panjang.

ZTT Group, produsen kawat dan kabel terkemuka di Cina, telah menjalin perdagangan luar negeri dengan Indonesia sejak 2005, dan pada 2017, perusahaan tersebut melakukan investasi perdananya di Indonesia, membangun pabrik, dan mewujudkan produksi lokal."Dalam tiga tahun mendatang, nilai penjualan di perusahaan ZTT Indonesia akan mencapai lebih dari 1 miliar yuan (1 yuan = Rp2.157) atau sekitar 142 juta dolar AS, menciptakan 500 lapangan kerja baru, dan fokus pada peningkatan kemampuan rantai pasokan industri kabel setempat," papar Xue.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah kecelakaan terjadi melibatkan truk dengan Nomor Polis B 9240 UIQ dan Kereta Api (KA) 70 (KA Taksaka relasi Stasiun Gambir - Yogyakarta) di Perlintasan Sebidang (JPL 714) antara Stasiun Sentolo dan Stasiun Rewulu pada pukul 03.52 WIB, Rabu, 25 September 2024. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyayangkan terjadinya insiden tersebut.

Vice President Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, baik penumpang maupun awak KA Taksaka. Namun, etugas masinis dan asisten masinis KA Taksaka mengalami cedera yang selanjutnya dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wates.

"Pertama yang dilakukan adalah memastikan semua penumpang dan kru selamat dan percepatan evakuasi mengantisipasi kelambatan dengan cepat," kata Anne.

Anne menceritakan kronologi insiden ini bermula ketika sopir truk tidak mengindahkan sirine atau isyarat bahwa kereta api akan lewat. Karena itu, truk menjadi terjebak di tengah rel dan membuat kecelakaan terjadi.

Akibat kecelakaan tersebut, sejumlah perjalanan kereta api jadi terganggu dan menimbulkan kerusakan pada bagian sarana KA New Livery Taksaka & prasarana pos perlintasan. KAI menegaskan akan mengupayakan proses hukum atas kejadian nahas tersebut. Saat ini, sopir truk sudah ditangkap petugas Kepolisian Resor Bantul.

"Kerugian yang dialami oleh KAI akibat dari peristiwa tersebut, saat ini masih dalam proses perhitungan,” kata dia.

Selanjutnya, bagi penumpang yang mengalami keterlambatan akibat kejadian ini, KAI mengatakan akan memberikan Service Recovery (SR). Kereta KA 70 Taksaka setelah evakuasi melanjutkan perjalanan ke stasiun akhir Stasiun Yogyakarta, mengalami kelambatan 192 menit.

“Kami mohon maaf kepada para penumpang KA yang mengalami keterlambatan akibat kejadian ini. Selanjutnya KAI akan berupaya agar kenyamanan para penumpang tetap terjaga,” ujar dia.

Ia mengimbau kepada pengguna jalan untuk selalu menaati aturan di perlintasan sebidang. Ia menegaskan ketika ada sirine atau palang mulai tertutup, pengguna jalan sebaiknya berhenti dan menunggu kereta yang akan lewat.

Hal tersebut juga sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 yang berbunyi, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib: berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup dan atau ada isyarat lain, mendahulukan kereta api, dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel.

"Tengok kiri dan kanan, apabila telah aman, silakan jalan. KAI akan terus melakukan imbauan keselamatan baik di internal maupun eksternal sebagai upaya preventif dalam rangka menekan angka kecelakaan khususnya di perlintasan sebidang,” kata dia.

Berikut merupakan daftar KA yang terganggu akibat kejadian ini:

- KA 90 Mataram terlambat 15 menit

- KA 104 Singasari terlambat 24 menit

- PLB 136a (Bogowonto) terlambat 27 menit

- KA 581 (KA bandara ke YIA) terlambat 24 menit

- PLB 564A (KA bandara ke Yogyakarta) terlambat 41 menit

- PLB 701A (KA bandara ke YIA) terlambat 16 menit

TEMPO.CO, Jakarta - PT Adhi Karya (Persero) Tbk menanggapi adanya gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan itu datang dari Machfud Suroso yang merupakan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras dengan nomor register perkara 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt.Pst.

Machfud Suroso, pemohon PKPU I melayangkan gugatan sebesar Rp25.000.000.000. Sementara pemohon PKPU II yakni PT Dutasari Citralaras menggugat dengan nilai Rp66.660.949.538. Sehingga total nilai gugatan sebesar Rp 91 miliar.

Sekretaris perusahaan PT Adhi Karya, Rozi Sparta mengungkapkan tuntutan yang dilayangkan berkaitan dengan proyek Kerja Sama Operasi (KSO) antara perusahaannya dengan PT Wijaya Karya Tbk (Persero). KSO itu mengerjakan Proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, PT Adhi Karya memiliki persentase 70 persen dan PT Wijaya Karya 30 persen. Proyek itu berlangsung pada 2010 silam.

“Perlu dipahami bahwa KSO ADHI-WIKA merupakan entitas terpisah dari PT Adhi Karya Tbk,” jelas Rozi dalam pernyataan tertulis di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 24 September 2024.

Ia pun mengaku tidak mengetahui pertimbangan dari pemohon yang hanya memohonkan PT Adhi Karya sebagai termohon PKPU. Bahkan, ia menilai permohonan tersebut salah pihak. “Berdasarkan fakta-fakta hukum, permohonan PKPU yang diajukan pemohon PKPU II adalah salah pihak dan kurang pihak karena secara yuridis termohon PKPU tidak pernah menandatangi suatu perjanjian apa pun,” kata dia.

Selanjutnya, Rozi memaparkan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan pemohon, tuntutan sebesar Rp 91 miliar tidak tercatat dalam laporan manajemen keuangan KSO ADHI-WIKA. “Untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam proses ini ADHI melibatkan Jaksa Pengacara Negara pada Jamdatun dan menunjuk kuasa hukum guna mengawal dan memastikan proses hukum ini berjalan dengan baik,” tulis Rozi.

Sementara itu, nilai gugatan sebesar Rp 91 miliar tersebut setara dengan 0,98 persen ekuitas PT Adhi Karya per 31 Juni 2024 yakni sebesar Rp 9,2 triliun. Rozii mengklaim gugatan ini tidak berdampak materialitas dari sisi ekuitas. “Sampai saat ini PT Adhi Karya belum menerima panggilan resmi dari PN Jakarta Pusat,” kata Rozi.

TEMPO.CO, Jakarta - Soal ekspor pasir laut kembali memjadi perbincangan riuh di Tanah Air. Adalah Marine Sand Watch, melacak dan memantau aktivitas pengerukan pasir, tanah liat, lumpur, kerikil, dan batu di lingkungan laut dunia, termasuk titik-titik penting seperti Laut Utara, Asia Tenggara, dan Pantai Timur Amerika Serikat.

Dikembangkan oleh GRID-Geneva, sebuah Pusat Analisis di bawah Program Lingkungan PBB (UNEP), platform ini menggunakan sinyal Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) dari kapal dan Kecerdasan Buatan (AI) untuk mengidentifikasi operasi kapal pengerukan.

Marine Sand Watch memperkirakan bahwa antara 4 hingga 8 miliar ton pasir dan sedimen lainnya dikeruk setiap tahun di lingkungan laut dan pesisir. Selain itu, data yang dianalisis untuk tahun 2012-2019 menunjukkan bahwa skala pengerukan terus meningkat.

Dunia mendekati tingkat pengisian alami sebesar 10 hingga 16 miliar ton per tahun yang dibutuhkan oleh sungai untuk mempertahankan struktur dan fungsi ekosistem pesisir dan laut. Hal ini sangat mengkhawatirkan terutama bagi daerah-daerah di mana pengerukan lebih intens dan ekstraksi telah secara substansial melampaui anggaran sedimen dari darat ke laut.

Sementara itu, Indonesia justru kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Larangan ekspor, yang telah berlaku selama lebih dari 20 tahun, dicabut pada tanggal 9 September setelah Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan menyelesaikan amandemen dua peraturan perdagangan (Permendag) di bidang ekspor.

Langkah pemerintah Indonesia yang secara efektif mencabut larangan ekspor pasir, meski yang diperbolehkan untuk diekspor adalah pasir yang mengendap di laut, telah memicu banyak protes dan mendapat kecaman luas dari para pemerhati lingkungan dan beberapa politisi.

Menanggapi berbagai kritik itu, Bara Krishna Hasibuan selaku Staf Khusus Menteri Perdagangan dan Perdagangan Internasional menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah mesin utama, bukan kran ekspor pasir laut.

Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat mengeksploitasi lingkungan dan berdampak negatif pada masyarakat. Namun Jokowi mengatakan bahwa produk yang diekspor bukan pasir laut. "Ini bukan pasir laut. Ini sedimen yang bisa diekspor," kata Jokowi, Selasa, 17 September 2024. Hal itu sejalan dengan siaran pers Kemendagri yang mengidentifikasi pasir laut sebagai salah satu jenis sedimen.

Walhi

Menyikapi hal ini, Institut Pertanian Bogor (IPB) merasa terpanggil untuk mengadakan diskusi yang bertajuk The 40th IPB Strategic Talks: Polemik Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (PP No 26 Tahun 2023), yang ditaja oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (DKSRA) IPB University.

Dalam diskusi itu, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Parid Ridwanudin selaku Manager Kampanye Pesisir dan Laut, menjelaskan bahwa tidak ada urgensi apa pun dalam PP Nomor 26 Tahun 2023, apalagi membuka keran ekspor pasir laut.

Menurutnya, jika aturan ini diberlakukan untuk mengatasi permasalahan sedimentasi, penanganan terbaik adalah dilakukan dari hulu hingga hilir, karena penyebab sedimentasi ada di hulu. “Akumulasi sedimen yang terjadi di laut banyak disebabkan oleh aktivitas di darat. PP ini hanya fokus pada fenomena penumpukan sedimen di hilir (laut), dan tidak memperhitungkan aktivitas di darat yang menyebabkan sedimentasi,” ungkapnya.

Ia turut mengungkapkan kekhawatirannya atas legitimasi penambangan pasir dari kebijakan ini. Jika penambangan pasir benar-benar dilakukan, maka akan banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian yang sangat besar. Salah satu yang terparah adalah pulau-pulau kecil di Indonesia terancam tenggelam.

Greenpeace

Sementara itu, Organisasi Greenpeace mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya telah menambah “dosa ekologis” dengan membuka kembali ekspor pasir laut ini. Jokowi harusnya mundur dari jabatannya sebagai presiden sesegera mungkin.

Afdillah Chudiel, juru kampanye kelautan Greenpeace Indonesia, mengatakan bahwa organisasinya telah mengantisipasi pengesahan kembali ekspor pasir laut setelah pengumuman Jokowi tahun lalu. “Kami sudah memprediksi sejak awal bahwa rezim Jokowi tidak akan peduli dengan kritik dan tidak akan berpihak pada lingkungan,” ujar Afdillah seperti dikutip dari situs resmi Greenpeace.

Selain itu, banyak pihak juga menilai kurangnya transparansi mengenai penjelasan mengenai Lokasi dan kebutuhan pasir laut yang sebenarnya. Menjawab pertanyaan itu, Victor Gustaf Manopo selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP memberikan penjelasannya. “Hasil penelitian lebih lanjut akan menentukan berapa jumlah pasir laut yang dibutuhkan dan potensinya di Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi tertentu yang diizinkan untuk pemanfaatan sedimentasi,” ungkapnya.

Namun, jawaban tersebut justru membuat kontroversi baru, bagaimana mungkin pemerintah mengeluarkan kebijakan ini sebelum ada kepastian mengenai kebutuhan, potensi, dan lokasi pengerukan pasir laut secara konkret.

TEMPO.CO, Jakarta - Soal ekspor pasir laut kembali memjadi perbincangan riuh di Tanah Air. Adalah Marine Sand Watch, melacak dan memantau aktivitas pengerukan pasir, tanah liat, lumpur, kerikil, dan batu di lingkungan laut dunia, termasuk titik-titik penting seperti Laut Utara, Asia Tenggara, dan Pantai Timur Amerika Serikat.

Dikembangkan oleh GRID-Geneva, sebuah Pusat Analisis di bawah Program Lingkungan PBB (UNEP), platform ini menggunakan sinyal Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) dari kapal dan Kecerdasan Buatan (AI) untuk mengidentifikasi operasi kapal pengerukan.

Marine Sand Watch memperkirakan bahwa antara 4 hingga 8 miliar ton pasir dan sedimen lainnya dikeruk setiap tahun di lingkungan laut dan pesisir. Selain itu, data yang dianalisis untuk tahun 2012-2019 menunjukkan bahwa skala pengerukan terus meningkat.

Dunia mendekati tingkat pengisian alami sebesar 10 hingga 16 miliar ton per tahun yang dibutuhkan oleh sungai untuk mempertahankan struktur dan fungsi ekosistem pesisir dan laut. Hal ini sangat mengkhawatirkan terutama bagi daerah-daerah di mana pengerukan lebih intens dan ekstraksi telah secara substansial melampaui anggaran sedimen dari darat ke laut.

Sementara itu, Indonesia justru kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Larangan ekspor, yang telah berlaku selama lebih dari 20 tahun, dicabut pada tanggal 9 September setelah Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan menyelesaikan amandemen dua peraturan perdagangan (Permendag) di bidang ekspor.

Langkah pemerintah Indonesia yang secara efektif mencabut larangan ekspor pasir, meski yang diperbolehkan untuk diekspor adalah pasir yang mengendap di laut, telah memicu banyak protes dan mendapat kecaman luas dari para pemerhati lingkungan dan beberapa politisi.

Menanggapi berbagai kritik itu, Bara Krishna Hasibuan selaku Staf Khusus Menteri Perdagangan dan Perdagangan Internasional menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah mesin utama, bukan kran ekspor pasir laut.

Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat mengeksploitasi lingkungan dan berdampak negatif pada masyarakat. Namun Jokowi mengatakan bahwa produk yang diekspor bukan pasir laut. "Ini bukan pasir laut. Ini sedimen yang bisa diekspor," kata Jokowi, Selasa, 17 September 2024. Hal itu sejalan dengan siaran pers Kemendagri yang mengidentifikasi pasir laut sebagai salah satu jenis sedimen.

Walhi

Menyikapi hal ini, Institut Pertanian Bogor (IPB) merasa terpanggil untuk mengadakan diskusi yang bertajuk The 40th IPB Strategic Talks: Polemik Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (PP No 26 Tahun 2023), yang ditaja oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (DKSRA) IPB University.

Dalam diskusi itu, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Parid Ridwanudin selaku Manager Kampanye Pesisir dan Laut, menjelaskan bahwa tidak ada urgensi apa pun dalam PP Nomor 26 Tahun 2023, apalagi membuka keran ekspor pasir laut.

Menurutnya, jika aturan ini diberlakukan untuk mengatasi permasalahan sedimentasi, penanganan terbaik adalah dilakukan dari hulu hingga hilir, karena penyebab sedimentasi ada di hulu. “Akumulasi sedimen yang terjadi di laut banyak disebabkan oleh aktivitas di darat. PP ini hanya fokus pada fenomena penumpukan sedimen di hilir (laut), dan tidak memperhitungkan aktivitas di darat yang menyebabkan sedimentasi,” ungkapnya.

Ia turut mengungkapkan kekhawatirannya atas legitimasi penambangan pasir dari kebijakan ini. Jika penambangan pasir benar-benar dilakukan, maka akan banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian yang sangat besar. Salah satu yang terparah adalah pulau-pulau kecil di Indonesia terancam tenggelam.

Greenpeace

Sementara itu, Organisasi Greenpeace mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya telah menambah “dosa ekologis” dengan membuka kembali ekspor pasir laut ini. Jokowi harusnya mundur dari jabatannya sebagai presiden sesegera mungkin.

Afdillah Chudiel, juru kampanye kelautan Greenpeace Indonesia, mengatakan bahwa organisasinya telah mengantisipasi pengesahan kembali ekspor pasir laut setelah pengumuman Jokowi tahun lalu. “Kami sudah memprediksi sejak awal bahwa rezim Jokowi tidak akan peduli dengan kritik dan tidak akan berpihak pada lingkungan,” ujar Afdillah seperti dikutip dari situs resmi Greenpeace.

Selain itu, banyak pihak juga menilai kurangnya transparansi mengenai penjelasan mengenai Lokasi dan kebutuhan pasir laut yang sebenarnya. Menjawab pertanyaan itu, Victor Gustaf Manopo selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP memberikan penjelasannya. “Hasil penelitian lebih lanjut akan menentukan berapa jumlah pasir laut yang dibutuhkan dan potensinya di Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi tertentu yang diizinkan untuk pemanfaatan sedimentasi,” ungkapnya.

Namun, jawaban tersebut justru membuat kontroversi baru, bagaimana mungkin pemerintah mengeluarkan kebijakan ini sebelum ada kepastian mengenai kebutuhan, potensi, dan lokasi pengerukan pasir laut secara konkret.

TEMPO.CO, Tangerang - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta mewaspadai maraknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural atau ilegal yang ingin bekerja ke luar negeri, dengan modus mengaku sebagai penumpang yang ingin berlibur atau berwisata.

"Kami banyak menemukan CPMI yang mengaku sebagai penumpang ingin berlibur dan berwisata ke luar negeri, padahal untuk bekerja," ujar Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta Bismo Surono kepada Tempo, Rabu 25 September 2024.

Menurut Bismo, para Calon Pekerja Migran Ilegal atau CPMI non prosedural ini berpenampilan meyakinkan seperti penumpang dan turis pada umumnya. Padahal, mereka sangat rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM) seperti yang terjadi di Kamboja dan Myanmar dimana para PMI ini dipekerjakan di tempat judi online.

Untuk mengantisipasi dan mencegah semakin banyaknya korban TPPO dan TPPM yang belakangan marak bekerja untuk judi online di Kamboja, TPI Imigrasi Soekarno Hatta melakukan sejumlah langkah preventif. "Ada empat langkah pencegahan dan pengetatan yang kami terapkan," kata Bismo.

Bismo menjelaskan langkah pertama yang dilakukan petugas TPI di Bandara Soekarno Hatta adalah memperketat dan mengintensifkan profiling dan wawancara apabila ada penumpang warga negara Indonesia (WNI) yang akan keluar negeri yang diduga CPMI . "Ini dilakukan berdasarkan Surat Nomor: B.704/KA/PP.03.04/VII/2023 perihal pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sedang melaksanakan cuti," kata dia.

Langkah kedua, ia melanjutkan, ketika ada penumpang yang diduga sebagai PMI, namun tidak ada bukti atau pengakuan pada saat diwawancara, petugas akan meminta penumpang itu membuat surat pernyataan bahwa tidak akan bekerja di Luar Negeri sebagai PMI. "Cukup membuat surat pernyataan," kata dia.

Langkah ketiga, petugas akan melakukan pengecekan situs SISKOP2MI bila ada PMI yang cuti, karena jika mereka PMI sesuai prosedural nama mereka bisa dilihat pada situs tersebut. Namun, kata dia, jika petugas imigrasi ada suatu keraguan, langkah keempat atau berikutnya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Terminal 3 Internasional untuk mengambil tindakan penundaan keberangkatan karena merupakan PMI non prosedural.

"Langkah-langkah ini kita lakukan sebagai upaya untuk dapat melakukan pencegahan terjadinya TPPO dan TPPM," kata Bismo. Hal tersebut, ujar dia, untuk kepastian petugas Imigrasi Soekarno Hatta dalam melaksanakan tugas sesuai Pasal 16 UU nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Pejabat imigrasi dapat menolak setiap orang keluar wilayah Indonesia apabila tidak memiliki dokumen perjalanan yg sah dan berlaku, diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan masuk dalam daftar pencegahan," kata dia. Cara ini, ia menambahkan, menjadi dasar dalam mengantisipasi terjadinya komplain oleh penumpang yang apabila dilakukan penundaan keberangkatan karena diduga PMI non prosedural.

Bismo mengatakan dengan menerapkan langkah langkah tersebut serta koordinasi yang sangat baik dengan Polri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) dan Instansi lainnya cukup efektif dalam mencegah TPPO dan TPPM dengan modus PMI non prosedural melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah CPMI non prosedural atau ilegal yang digagalkan keberangkatan selama Januari-September 2024 yang mencapai 2.474 orang dengan rincian: Januari 330 orang, Februari 254 orang, Maret 368 orang, April 139 orang, Mei 286 orang, Juni 258 orang, Juli 256 orang, Agustus 394 orang dan 1-16 September 189 orang pada periode 1 -16 September 2024. Negara tujuan utama mereka adalah Kamboja, Myanmar, dan Malaysia. "Per 23 September kemarin saja ada 22 CPMI non prosedural yang berhasil kami tunda keberangkatannya," kata dia.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Dedy Irsan, mengapresiasi pencegahan keberangkatan ribuan CPMI non prosedural itu. Dedy menilai, langkah proaktif dari pihak imigrasi sangat krusial dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) dari risiko perdagangan manusia. "Imigrasi Soekarno-Hatta adalah filter utama pergerakan orang masuk dan keluar Indonesia.Imigrasi harus memberikan pelayanan prima, berhati-hati, dan cermat,” ujar Dedy.