TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (Persero) membuka pendaftaran lowongan kerja dalam skema Officer Development Program (ODP) hingga 30 September 2024. Lulusan S1 lintas jurusan bisa mendaftarkan dirinya.

Sebagai informasi, BSI merupakan hasil merger antara tiga bank plat merah yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Saat ini BSI membuka lowongan lewat jalur ODP yang menjadi salah satu program pengembangan talenta. “Diperuntukkan bagi future leader berkualitas dan unggul yang diproyeksikan menjadi pimpinan BSI di masa mendatang,” tulis BSI dalam keterangan resminya dikutip Minggu, 22 September 2024.

Terdapat dua jenis ODP di BSI. Pertama yakni ODP General, yang diperuntukkan untuk jenjang karir baik di jaringan dan kantor pusat. Kandidat terpilih akan mendapatkan pendidikan terkait perbankan syariah yang meliputi hard skill & soft skill serta fokus pada pengetahuan bisnis dana, pembiayaan, dan bisnis lainnya.

Kedua yakni ODP IT yang memiliki spesialisasi untuk jenjang karir spesialis IT perekrutan pegawai pada level officer yang akan dibekali pengetahuan perbankan syariah yang meliputi hard skill & soft skill serta fokus pada pengetahuan bidang IT. Penempatan kerjanya pun di departemen IT BSI.

Syarat dan ketentuan

- Pendidikan minimal S1

- Usia:

Lulusan S1 maksimum 24 tahun saat mendaftar program. Sementara lulusan S2 maksimal 26 tahun saat mendaftar program.

- Jurusan:

ODP General terbuka untuk seluruh bidang studi kecuali: kebidanan, keperawatan, tata boga, pariwisata, ilmu dan sains, keolahragaan, pendidikan dan keguruan, filsafat, seni, dan sastra.

ODP IT diutamakan jurusan sistem informasi, ilmu komputer, Teknik, matematika, statistik, dan sains.

- Tidak memiliki orang tua yang bekerja di BSI

- Tidak terlibat kasus kriminal apa pun

- Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja BSI

- Memiliki jiwa kepemimpinan, komunikasi baik, dan aktif berorganisasi

Pendaftar bisa melakukan registrasi melalui laman https://talentics.id/resources/bank-bsi/. Proses seleksi tidak dipungut biaya apa pun.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Minggu malam, 22 September 2024 dimulai dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk. membuka lowongan kerja untuk lima posisi dengan penempatan di Jakarta. Syarat pengalaman kerja yang dibutuhkan berkisar antara satu sampai 10 tahun.

Disusul, Kabinet Prabowo Subianto ditengarai bakal lebih gemuk dari kabinet Presiden Jokowi, demikian dilaporkan Majalah Tempo edisi 22 September 2024.

Selanjutnya, hasil seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil disingkat CPNS 2024 telah diumumkan beberapa waktu lalu. Kini peserta berada dalam tahap masa sanggah yang berakhir pada hari Minggu, 22 September 2024. Lalu apa tahapan berikutnya?

Berikutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuka lowongan kerja program Pendidikan Calon Pegawai (PCP) pada 18-25 September 2024. Kesempatan ini terbuka untuk lulusan 20 jurusan S1 dari perguruan tinggi terakreditasi A.

Terakhir, anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga tiket pesawat di Indonesia.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. PT Adaro Energy Indonesia Buka Lowongan Kerja....

<!--more-->

1. PT Adaro Energy Indonesia Buka Lowongan Kerja di 5 Posisi, Cek Syarat dan Ketentuannya

PT Adaro Energy Indonesia Tbk. membuka lowongan kerja untuk lima posisi dengan penempatan di Jakarta. Syarat pengalaman kerja yang dibutuhkan berkisar antara satu sampai 10 tahun.

Sebagai informasi, PT Adaro Energy Indonesia atau ADRO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan khususnya batu bara. Pada 2021, total produksi tambangnya mencapai 52,7 juta ton.

Selain itu, ADRO juga baru saja masuk dalam daftar bergengsi “TIME World’s Best Companies 2024” sebagai salah satu perusahaan terbaik di dunia. ADRO menempati urutan ketiga dari lima perusahaan di Indonesia yang masuk daftar ini.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Laporan Majalah Tempo: Prabowo Akan Bentuk 44 Kementerian, Apa Saja?

Kabinet Prabowo Subianto ditengarai bakal lebih gemuk dari kabinet Presiden Jokowi, demikian dilaporkan Majalah Tempo edisi 22 September 2024.

Sejumlah narasumber yang mengetahui pembahasan nomenklatur kementerian mengatakan Prabowo mungkin akan memiliki 44 anak buah di kabinet. Jumlah itu melonjak dibanding 34 kementerian pada masa Jokowi.

Dari 44 Kementerian, enam adalah kementerian koordinator atau ada tambahan dua posisi dibanding pemerintahan Jokowi. Selain kemungkinan penambahan, nama kementerian koordinator bisa berubah. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bisa jadi berganti nama menjadi Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Investasi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Masa Sanggah CPNS 2024 Berakhir....

<!--more-->

3. Masa Sanggah CPNS 2024 Berakhir, Ini Tahapan Berikutnya

Hasil seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil disingkat CPNS 2024 telah diumumkan beberapa waktu lalu. Kini peserta berada dalam tahap masa sanggah yang berakhir pada hari Minggu, 22 September 2024. Lalu apa tahapan berikutnya?

Berdasarkan jadwal V 2024 yang telah dibagikan, masa sanggah berlangsung selama tiga hari sejak Jum'at 20 September 2024. Dalam tahap ini, para peserta yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi administrasi CPNS dapat mengajukan sanggahan atau komplain melalui laman SSCASN apabila merasa terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan dari pihak verifikator.

Peserta mengajukan sanggahan dengan mengisi form sanggah serta mengunggah dokumen pendukung untuk diperiksa kembali oleh verifikator, dengan begitu peserta yang awalnya dinyatakan tidak lolos masih memiliki kesempatan untuk maju ke tahap berikutnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Lowongan Kerja di LPS untuk Lebih dari 20 Jurusan S1, Cek Ketentuannya

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuka lowongan kerja program Pendidikan Calon Pegawai (PCP) pada 18-25 September 2024. Kesempatan ini terbuka untuk lulusan 20 jurusan S1 dari perguruan tinggi terakreditasi A.

PCP merupakan program pelatihan intensif dan on job training selama setahun yang dirancang untuk melatih kompetensi dan pengetahuan dasar tentang tugas dan fungsi LPS.

Program ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang membuat LPS mendapat amanat tambahan seperti menyelenggarakan Program Penjamin Polis (PPP) dan penguatan program penjaminan simpanan dan resolusi bank.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. KPPU Ungkap Faktor Penyebab Tingginya Harga Tiket Pesawat....

<!--more-->

5. KPPU Ungkap Faktor Penyebab Tingginya Harga Tiket Pesawat

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga tiket pesawat di Indonesia.

Faktor-faktor tersebut adalah mahalnya harga bahan bakar pesawat (Avtur), distribusi avtur yang masih tertutup atau dimonopoli, komponen pajak, dan perilaku pelaku usaha.

Budi berujar saat ini KPPU telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat tersebut, di antaranya adalah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut KPPU, konstansa sebesar Rp 3.581 per liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh bagi pengangkutan dan penyimpanan.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono, mengatakan janji program makan siang gratis untuk mitra ojek online (ojol) di wilayah Jakarta merupakan upaya memeriksa situasi atau cek ombak saja.

“Itu kan test the water (cek ombak) saja,” tutur Suswono ketika ditemui di Terminal Rawamangun, Jakarta Timur, usai menghadiri diskusi dengan komunitas ojol Jakarta pada Ahad, 22 September 2024.

Pelaksanaan program makan siang gratis, menurut Suswono, bukanlah akar permasalahan komunitas ojol Jakarta. “Ternyata tadi tidak disinggung kan persoalan itu (program makan siang gratis). Yang diperlukan utamanya justru kaitan dengan perlindungan hukumnya itu,” kata Suswomo. merujuk pada aspirasi yang disampaikan perwakilan asosiasi ojol dalam kegiatan diskusi sore itu.

Acara tersebut dihadiri oleh 13 komunitas ojol yang ada di Jakarta. Fokus aspirasi yang mereka sampaikan ada pada kebutuhan payung hukum yang dapat melindung hak-hak mereka sebagai mitra pekerja.

Lebih lanjut, Suswono menyampaikan, “Nanti persoalan makan siang gratis bisa saja diatasi oleh lembaga-lembaga sosial,” katanya. Ia juga mengaku terbuka atas kemungkinan adanya kerja sama. "Ada corporate social responsibility (CSR) dan sebagainya yang mungkin banyak yang concern ke situ."

Beberapa waktu sebelumnya, pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengaku tengah menghitung besar anggaran yang sekiranya dibutuhkan untuk merealisasikan program makan gratis dengan pengemudi ojol yang beroperasi di wilayah Jakarta sebagai sasarannya. Program tersebut masuk ke dalam upaya mewujudkan visi misi paslon ini ihwal peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Jakarta apabila menang dalam kontestasi Pilkada 2024.

Dalam dokumen visi misi paslon RIDO itu dipaparkan rencana untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta dengan meringankan beban biaya hidup melalui subsidi pangan, transportasi, dan perluasan tenaga kerja.

Program ekonomi lain yang pernah dijanjikan paslon sokongan belasan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus itu adalah program kredit tanpa bunga untuk kelompok duafa. Selain itu, Ridwan Kamil-Suswono juga menjanjikan untuk melakukan revitalisasi pasar kambing dan sapi di Jalan Sabeni Raya, Tanah Abang dan pengadaan anggaran operasional sebesar Rp 100-200 juta untuk setiap rukun warga atau RW di Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melelang Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi senilai Rp 25,404 triliun. Masa pengisian dokumen prakualifikasi telah dimulai pada Kamis, 19 September 2024 dan berakhir 30 September 2024 mendatang.

Proyek pelelangan Tol Gilimanuk-Mengwi mencakup pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta pengoperasian dan preservasi untuk keseluruhan ruas jalan tol sepanjang 96,84 kilometer. Sementara itu, bentuk kerja sama mencakup bangun, guna, dan serah dengan dukungan pemerintah.

“Seluruh badan usaha baik badan usaha tunggal maupun berbentuk konsorsium dibolehkan untuk mendaftar,” terang BPJT dalam keterangan resmi, dikutip Minggu, 22 September 2024.

Proses pendaftaran hanya bisa dilakukan oleh direktur utama perusahaan atau pihak yang diberi kuasa dengan melampirkan surat kuasa.

Pada laman KBPU Kementerian Keuangan, penerbitan pengumuman prakualifikasi pelelangan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sudah pernah terjadi pada 18 Maret 2024. Gilimanuk-Mengwi menjadi jalan tol kedua di Provinsi Bali setelah Jalan Tol Mandara.

Kementerian PUPR memulai pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi pada 10 September 2022. Saat itu, peletakan batu pertama dilakukan oleh Menteri PUPR, Gubernur Provinsi Bali, Dirjen Bina Marga, dan Kepala BPJT. Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi terbagi menjadi 3 Seksi, yakni: Seksi 1 Gilimanuk - Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan - Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka - Mengwi sepanjang 18,9 km. Jalan Tol ini juga akan dibangun jalur khusus kendaraan roda dua untuk sepeda dan sepeda motor.

Di awal, jalan tol ini memiliki nilai investasi Rp 24,62 triliun. Saat itu PT Toll Jagat Kerthi Bali sebagai Badan Usaha Jalan Tol pemenang lelang yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada tanggal 8 Maret 2022 untuk masa konsesi selama 50 Tahun. Namun, PT Toll Jagat Kerthi Bali memutuskan mundur karena tidak bisa melanjutkan proses.

TEMPO.CO, Jakarta - Kabinet Prabowo Subianto ditengarai bakal lebih gemuk dari kabinet Presiden Jokowi, demikian dilaporkan Majalah Tempoedisi 22 September 2024. Sejumlah narasumber yang mengetahui pembahasan nomenklatur kementerian mengatakan Prabowo mungkin akan memiliki 44 anak buah di kabinet. Jumlah itu melonjak dibanding 34 kementerian pada masa Jokowi.

Dari 44 Kementerian, enam adalah kementerian koordinator atau ada tambahan dua posisi dibanding pemerintahan Jokowi. Selain kemungkinan penambahan, nama kementerian koordinator bisa berubah.

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bisa jadi berganti nama menjadi Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Investasi.

Prabowo pun berencana memecah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Hukum. Ia mempertahankan Kementerian Koordinator Ekonomi serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia juga membentuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.

Sejumlah narasumber yang terlibat dalam penyusunan kabinet mengatakan kementerian koordinator akan diprioritaskan bagi ketua umum partai pengusung Prabowo-Gibran. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak membantah atau membenarkan informasi tentang penambahan jumlah koordinator. “Masih dinamis,” kata ketua Tim Sinkronisasi ini.

Sejumlah kementerian teknis diperkirakan juga akan dipecah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan dibelah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Adapun Ditjen Kebudayaan akan masuk Kementerian Pariwisata yang menjadi Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Prabowo juga akan membentuk Badan Ekonomi Kreatif terpisah dari Kementerian Pariwisata.

Sebelumnya adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, juga mengungkapkan Prabowo akan memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga akan dipecah menjadi Kementerian Desa serta Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dipecah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini mengingatkan nomenklatur di zaman Presiden Soeharto ketika pakar ekonomi UI Profesor Emil Salim menjadi Menteri Lingkungan Hidup pada 1978-1983.

Prabowo juga akan menjadikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai holding BUMN seperti Temasek di Singapuran.

Kementerian BUMN baru dibentuk pada 1998 di era terakhir Pemerintahan Soeharto yang mengundurkan diri pada Mei 1998. Setelah itu, pada kabinet Presiden BJ Habibie dipertahankan dengan menterinya Tanri Abeng, mantan menteri sebelumnya.

Setelah itu, kementerian ini dipertahankan sampai Pemerintahan Presiden Jokowi 2014-2024. Kementerian BUMN sebelumnya merupakanunit kerja eselon II Kementerian Keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja eselon I (1993-1998).

Berita selengkapnya bisa Anda simak di Bagi-bagi Kekuasaan Ala Kabinet Prabowo

TEMPO.CO, Banyuwangi - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno meluncurkan kapal cepat rute Pantai Boom (Banyuwangi) - Lovina (Buleleng), Sabtu, 21 September 2024. Sandiaga juga turut mencoba kapal cepat tersebut.

Peluncuran kapal cepat itu sebagai bagian dari upaya mendukung pariwisata internasional Banyuwangi, dengan mengoneksikan pariwisata Banyuwangi - Bali Barat - Bali Utara (3B). Sandiaga mengatakan, program ini menawarkan perpaduan kekayaan potensi wisata di tiga daerah destinasi wisata tersebut.

“Ini menjadi daya tarik yang sangat kaya dari segi keindahan alam, budaya, dan akan ditunjang dengan kuliner-kuliner yang kaya. Saya yakin paket 3B ini akan hits. Apalagi Banyuwangi memiliki potensi wisata yang lengkap,” kata Sandiaga dalam keterangan tertulis, Minggu, 22 September 2024.

Sandiaga mengatakan destinasi unggulan di Banyuwangi akan menjadi suguhan utama dalam paket tersebut. Seperti TWA Kawah Ijen yang terkenal dengan fenomena api biru, pantai Teluk Ijo, Pulau Merah, Hutan De Djawatan, hingga Pantai Sukamade yang dikenal sebagai rumah penyu bertelur.

Selain itu, Banyuwangi juga memiliki dan berpengalaman menggelar berbagai atraksi wisata kelas internasional yang dikemas dalam Banyuwangi Festival, sehingga menambah daya tarik tersendiri.

Potensi wisata di Banyuwangi tersebut akan dipadukan dengan Bali Barat ada spot surfing di pantai Medewi hingga taman nasional yang memiliki fauna endemik Jalak Bali. Terakhir, Bali Utara mempunyai destinasi andalan, seperti Desa Wisata Tembok, Desa Wisata Les, Pemutaran, dan Pantai Lovina. Selain kapal cepat, di Boom Marina Banyuwangi juga terdapat pelabuhan yacht (kapal pelesir) yang bisa digunakan wisatawan.

Selanjutnya: Kemenparekraf sengaja meluncurkan paket wisata 3B....

<!--more-->

Kemenparekraf sengaja meluncurkan paket wisata 3B pada akhir September untuk menyambut musim libur panjang akhir tahun. Sandiaga optimistis, paket wisata ini bakal menjadi magnet yang menarik bagi wisatawan mancanegara, salah satunya China dan Taiwan.

"Setelah libur akhir tahun, akan disusul dengan libur hari raya Imlek pada Februari 2025. Saya yakin ini akan menarik bagi wisatawan mancanegara karena Gunung Ijen masuk dalam top of mind wisatawan China," katanya.

Sandiaga mengatakan, paket wisata 3B tergolong inklusif. Bukan hanya wisatawan kelas atas, wisatawan kelas menengah ke bawah pun bisa menikmatinya. Sebab, paket wisata ini dipatok dengan tarif mulai Rp 700 ribu per orang.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik peluncuran paket wisata 3B. Dengan adanya paket tersebut, Banyuwangi bisa tersambung langsung dengan daerah yang kepariwisataannya sudah maju.

"Terima kasih kepada Kemenparekraf yang terus mendukung pariwisata Banyuwangi. Kami siap menyambut wisatawan dalam program ini. Apalagi saat ini sudah berdiri Kantor Imigrasi di Banyuwangi jadi wisatawan asing bisa mengurus dokumen di Banyuwangi," kata Ipuk.

Ipuk yakin dengan adanya paket wisata 3B bisa menjadi berkah bagi pelaku wisata, UMKM, dan termasuk mengangkat ekonomi di Banyuwangi.

"Banyuwangi sudah siap. Hotel dan homestay kami sudah memadai. Event di Banyuwangi bahkan juga sudah cukup banyak. Kulinernya juga menarik-menarik," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Adaro Energy Indonesia Tbk. membuka lowongan kerja untuk lima posisi dengan penempatan di Jakarta. Syarat pengalaman kerja yang dibutuhkan berkisar antara satu sampai 10 tahun.

Sebagai informasi, PT Adaro Energy Indonesia atau ADRO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan khususnya batu bara. Pada 2021, total produksi tambangnya mencapai 52,7 juta ton.

Selain itu, ADRO juga baru saja masuk dalam daftar bergengsi “TIME World’s Best Companies 2024” sebagai salah satu perusahaan terbaik di dunia. ADRO menempati urutan ketiga dari lima perusahaan di Indonesia yang masuk daftar ini.

Berikut beberapa posisi yang sedang dibutuhkan di PT Adaro Energy Indonesia:

Tax Compliance Staff

Penempatan: Jakarta

Status kerja : kontrak

Minimal pengalaman: 1 tahun

Persyaratan:

- Sarjana dari jurusan akuntansi/perpajakan dengan minimal IPK 3.00

- Fresh graduate dipersilakan mendaftar

- Memiliki kompetensi dan pengetahuan dalam regulasi dan proses perpajakan, e-SPT, penghitungan pajak, dan kepatuhan pajak

- Detail, disiplin, bertanggung jawab, dan bisa bekerja individu maupun dalam tim

- Mau bekerja dengan sistem kontrak

Sekretaris

Penempatan: Jakarta

Status kerja: karyawan tetap

Minimal pengalaman: 3 tahun

Persyaratan:

- Pendidikan D3/S1 dari bidang kesekretariatan, administrasi bisnis, dan manajemen

- Memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai sekretaris di perusahaan

- Memiliki skil komunikasi yang baik

- Memiliki kompetensi kesekretariatan, manajemen dokumen, dan administrasi perkantoran

- Memiliki kemampuah berbahasa Inggris tertulis dan verbal yang baik

Statutory & Consolidation Officer

Penempatan: Jakarta

Status kerja: karyawan tetap

Minimal pengalaman: 3 tahun

Persyaratan:

- Sarjana akuntansi dari kampus bereputasi baik dengan minimal IPK 3.00

- Minimal 3 tahun pengalaman sebagai reporting staff, consolidation staff, dan atau berpengalaman dari kantor akuntansi publik

- Memiliki pengetahuan yang baik soal analisis laporan keuangan, akuntansi, pelaporan keuangan, serta perencanaan keuangan dan budgeting

- Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik

Statutory & Consolidation Head

Penempatan: Jakarta

Status kerja: karyawan tetap

Minimal pengalaman: 5 tahun

Persyaratan:

- Sarjana akuntasi dari kampus bereputasi baik dengan minimal IPK 3.00

- Minimal lima tahun pengalaman sebagai reporting consolidation, diutamakan dari perusahaan Tbk atau kantor akuntansi publik

- Memiliki kompetensi yang baik dalam analisis laporan keuangan, akuntansi, dan regulasi perpajakan

- Detail dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik

Strategic Project Support Specialist

Penempatan: Jakarta

Status kerja: karyawan tetap

Minimal pengalaman: 10 tahun

Persyaratan:

- Sarjana keuangan, bisnis, atau bidang terkait

- Minimal 10 tahun pengalaman di bidang manajemen kontrak dan pengembangan proyek, diutamakan dari sektor energi terbarukan

- Memiliki kemampuan bahasa Inggris dan Mandarin secara verbal dan tertulis

Lowongan kerja PT Adaro Energy Indonesia Tbk ini ditutup pada 30 September 2024 mendatang. Pendaftaran dan informasi selengkapnya bisa dilihat di laman adarocareer.com.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Adaro Energy Indonesia Tbk. membuka lowongan kerja untuk lima posisi dengan penempatan di Jakarta. Syarat pengalaman kerja yang dibutuhkan berkisar antara satu sampai 10 tahun.

Sebagai informasi, PT Adaro Energy Indonesia atau ADRO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan khususnya batu bara. Pada 2021, total produksi tambangnya mencapai 52,7 juta ton.

Selain itu, ADRO juga baru saja masuk dalam daftar bergengsi “TIME World’s Best Companies 2024” sebagai salah satu perusahaan terbaik di dunia. ADRO menempati urutan ketiga dari lima perusahaan di Indonesia yang masuk daftar ini.

Berikut beberapa posisi yang sedang dibutuhkan di PT Adaro Energy Indonesia:

Tax Compliance Staff

Penempatan: Jakarta

Status kerja : kontrak

Minimal pengalaman: 1 tahun

Persyaratan:

- Sarjana dari jurusan akuntansi/perpajakan dengan minimal IPK 3.00

- Fresh graduate dipersilakan mendaftar

- Memiliki kompetensi dan pengetahuan dalam regulasi dan proses perpajakan, e-SPT, penghitungan pajak, dan kepatuhan pajak

- Detail, disiplin, bertanggung jawab, dan bisa bekerja individu maupun dalam tim

- Mau bekerja dengan sistem kontrak

Sekretaris

Penempatan: Jakarta

Status kerja: karyawan tetap

Minimal pengalaman: 3 tahun

Persyaratan:

- Pendidikan D3/S1 dari bidang kesekretariatan, administrasi bisnis, dan manajemen

- Memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai sekretaris di perusahaan

- Memiliki skil komunikasi yang baik

- Memiliki kompetensi kesekretariatan, manajemen dokumen, dan administrasi perkantoran

- Memiliki kemampuah berbahasa Inggris tertulis dan verbal yang baik

Statutory & Consolidation Officer

Penempatan: Jakarta

Status kerja: karyawan tetap

Minimal pengalaman: 3 tahun

Persyaratan:

- Sarjana akuntansi dari kampus bereputasi baik dengan minimal IPK 3.00

- Minimal 3 tahun pengalaman sebagai reporting staff, consolidation staff, dan atau berpengalaman dari kantor akuntansi publik

- Memiliki pengetahuan yang baik soal analisis laporan keuangan, akuntansi, pelaporan keuangan, serta perencanaan keuangan dan budgeting

- Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik

Statutory & Consolidation Head

Penempatan: Jakarta

Status kerja: karyawan tetap

Minimal pengalaman: 5 tahun

Persyaratan:

- Sarjana akuntasi dari kampus bereputasi baik dengan minimal IPK 3.00

- Minimal lima tahun pengalaman sebagai reporting consolidation, diutamakan dari perusahaan Tbk atau kantor akuntansi publik

- Memiliki kompetensi yang baik dalam analisis laporan keuangan, akuntansi, dan regulasi perpajakan

- Detail dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik

Strategic Project Support Specialist

Penempatan: Jakarta

Status kerja: karyawan tetap

Minimal pengalaman: 10 tahun

Persyaratan:

- Sarjana keuangan, bisnis, atau bidang terkait

- Minimal 10 tahun pengalaman di bidang manajemen kontrak dan pengembangan proyek, diutamakan dari sektor energi terbarukan

- Memiliki kemampuan bahasa Inggris dan Mandarin secara verbal dan tertulis

Lowongan kerja PT Adaro Energy Indonesia Tbk ini ditutup pada 30 September 2024 mendatang. Pendaftaran dan informasi selengkapnya bisa dilihat di laman adarocareer.com.

Olahraga fisik yang teratur sangat penting untuk kesehatan otak

Apakah semua penderita diabetes diperbolehkan melakukan suntik insulin?

TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang salah satunya mengatur kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk olahan pangan, membuatKementerian Koperasi dan UKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan aturan teknis yang tidak akan memberatkan pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), namun tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Masalah kandungan gula, garam dan lemak yang tinggi dalam makanan menjadi sorotan karena menyebabkan munculnya banyak penyakit seperti diabates, obesitas, darah tinggi dan kolesterol tinggi.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala BPOM Taruna Ikrar bertemu di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat, 20 September 2024, untuk membahas implementasi dan dampak peraturan tersebut terhadap UMKM.
|
Kedua lembaga berkomitmen untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak membebani para pelaku usaha UMKM di sektor pangan olahan siap saji, tetapi tetap mendukung perlindungan kesehatan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa regulasi ini bertujuan untuk menyehatkan masyarakat tanpa membebani UMKM seperti warteg dan rumah makan padang," kata Plt Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temmy Satya Permana.

“Kami akan mencoba merumuskan teknisnya sehingga nanti pada saat tahapan peraturan menteri tidak memberatkan UMKM dan sifatnya melindungi masyarakat juga,” katanya.

Taruna menyatakan bahwa BPOM sedang mempertajam draf aturan terkait implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024, yangdinilai penting karena mayoritas usaha pangan adalah kelompok UMKM.

Di sisi lain, peran UMKM sektor pangan juga sangat vital dalam menyediakan produk pangan yang aman, bermutu, dan bergizi, termasuk tidak mengandung garam, gula, dan lemak (GGL) berlebih, bagi masyarakat.

Taruna mengatakan aturan teknis dan detail dari peraturan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi sebelum disahkan menjadi peraturan menteri atau peraturan kepala BPOM.

"Kami berharap kesepakatan itu (Peraturan turunan PP Nomor 28/2024) bisa kami tanda tangani sebelum 20 Oktober. Jadi tidak perlu ragu-ragu keberlanjutan karena ini akan berlanjut," kata Taruna.

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disahkan pada 26 Juli 2024, guna menjawab sejumlah tantangan kesehatan, salah satunya kandungan gula, garam, dan lemak dalam makanan.

Regulasi tersebut diterbitkan merespons isu kesehatan seperti diabetes, yang menjadi salah satu penyebab kematian terbesar secara global termasuk di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, diabetes serta penyakit turunannya seperti penyakit jantung, stroke, menjadi beban terbesar dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Bunyi Ketentuan Soal Gula, Garam dan Lemak

Dalam Pasal 195 PP 28 Tahun 2024 disebutkan bahwa:

(1) Setiap Orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji wajib:
a. memenuhi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam dan lemak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194; dan

b. mencantumkan label gizi termasuk kandungan gula, garam, dan lemak pada kemasan untuk pangan
olahan atau pada media informasi untuk pangan olahan siap saji

Pasal 194 menyebutkan bahwa:
(1) Dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

(2) Penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan 'lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan mengikutsertakan' kementerian dan lembaga terkait.

(3) Penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. kajian risiko; dan/atau
b. standar internasional.

(4) Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukai Makanan Berpemanis Terlalu Rendah

Keputusan Kementerian Keuangan menerima usulan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR soal tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025 sebesar 2,5 persen, dinilai YLKI hanya main-main.

Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai tarif cukai 2,5 persen terlalu rendah. “Jika tarifnya terlalu rendah, itu namanya main-main saja. Jauh dari efektif,” katanya seperti dikutip Koran Tempo edisi 14 September 2024.

Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, di Jakarta, Selasa, 10 September 2024, usulan tersebut sejauh ini diterima sebagai rekomendasi, namun keputusannya diserahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Itu rekomendasi saja. Tapi nanti tergantung pemerintah tahun depan,” katanya.

Meski begitu, dia menyebut berbagai aspek akan dipertimbangkan dalam menentukan tarif cukai MBDK, tergantung kondisi pada tahun depan. “Itu nanti kita lihat, sangat tergantung kondisi tahun depan,” katanya.

Sebelumnya, usulan tarif cukai MBDK sebesar 2,5 persen diajukan oleh BAKN DPR. Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan pada Selasa itu, Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan tarif itu bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi MBDK yang sangat tinggi.

BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Di samping itu, juga untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari cukai hasil tembakau (CHT).

“Kami merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar 2,5 persen pada 2025 dan secara bertahap sampai dengan 20 persen,” ujar Wahyu.

Selain cukai minuman berpemanis, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk menaikkan cukai tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM) minimal lima persen setiap tahun selama dua tahun ke depan.

Hal itu dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari CHT dan membatasi kenaikan CHT pada jenis sigaret kretek tangan (SKT) untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja.

TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang salah satunya mengatur kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk olahan pangan, membuatKementerian Koperasi dan UKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan aturan teknis yang tidak akan memberatkan pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), namun tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Masalah kandungan gula, garam dan lemak yang tinggi dalam makanan menjadi sorotan karena menyebabkan munculnya banyak penyakit seperti diabates, obesitas, darah tinggi dan kolesterol tinggi.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala BPOM Taruna Ikrar bertemu di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat, 20 September 2024, untuk membahas implementasi dan dampak peraturan tersebut terhadap UMKM.
|
Kedua lembaga berkomitmen untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak membebani para pelaku usaha UMKM di sektor pangan olahan siap saji, tetapi tetap mendukung perlindungan kesehatan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa regulasi ini bertujuan untuk menyehatkan masyarakat tanpa membebani UMKM seperti warteg dan rumah makan padang," kata Plt Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temmy Satya Permana.

“Kami akan mencoba merumuskan teknisnya sehingga nanti pada saat tahapan peraturan menteri tidak memberatkan UMKM dan sifatnya melindungi masyarakat juga,” katanya.

Taruna menyatakan bahwa BPOM sedang mempertajam draf aturan terkait implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024, yangdinilai penting karena mayoritas usaha pangan adalah kelompok UMKM.

Di sisi lain, peran UMKM sektor pangan juga sangat vital dalam menyediakan produk pangan yang aman, bermutu, dan bergizi, termasuk tidak mengandung garam, gula, dan lemak (GGL) berlebih, bagi masyarakat.

Taruna mengatakan aturan teknis dan detail dari peraturan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi sebelum disahkan menjadi peraturan menteri atau peraturan kepala BPOM.

"Kami berharap kesepakatan itu (Peraturan turunan PP Nomor 28/2024) bisa kami tanda tangani sebelum 20 Oktober. Jadi tidak perlu ragu-ragu keberlanjutan karena ini akan berlanjut," kata Taruna.

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disahkan pada 26 Juli 2024, guna menjawab sejumlah tantangan kesehatan, salah satunya kandungan gula, garam, dan lemak dalam makanan.

Regulasi tersebut diterbitkan merespons isu kesehatan seperti diabetes, yang menjadi salah satu penyebab kematian terbesar secara global termasuk di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, diabetes serta penyakit turunannya seperti penyakit jantung, stroke, menjadi beban terbesar dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Bunyi Ketentuan Soal Gula, Garam dan Lemak

Dalam Pasal 195 PP 28 Tahun 2024 disebutkan bahwa:

(1) Setiap Orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji wajib:
a. memenuhi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam dan lemak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194; dan

b. mencantumkan label gizi termasuk kandungan gula, garam, dan lemak pada kemasan untuk pangan
olahan atau pada media informasi untuk pangan olahan siap saji

Pasal 194 menyebutkan bahwa:
(1) Dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

(2) Penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan 'lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan mengikutsertakan' kementerian dan lembaga terkait.

(3) Penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. kajian risiko; dan/atau
b. standar internasional.

(4) Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukai Makanan Berpemanis Terlalu Rendah

Keputusan Kementerian Keuangan menerima usulan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR soal tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025 sebesar 2,5 persen, dinilai YLKI hanya main-main.

Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai tarif cukai 2,5 persen terlalu rendah. “Jika tarifnya terlalu rendah, itu namanya main-main saja. Jauh dari efektif,” katanya seperti dikutip Koran Tempo edisi 14 September 2024.

Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, di Jakarta, Selasa, 10 September 2024, usulan tersebut sejauh ini diterima sebagai rekomendasi, namun keputusannya diserahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Itu rekomendasi saja. Tapi nanti tergantung pemerintah tahun depan,” katanya.

Meski begitu, dia menyebut berbagai aspek akan dipertimbangkan dalam menentukan tarif cukai MBDK, tergantung kondisi pada tahun depan. “Itu nanti kita lihat, sangat tergantung kondisi tahun depan,” katanya.

Sebelumnya, usulan tarif cukai MBDK sebesar 2,5 persen diajukan oleh BAKN DPR. Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan pada Selasa itu, Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan tarif itu bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi MBDK yang sangat tinggi.

BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Di samping itu, juga untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari cukai hasil tembakau (CHT).

“Kami merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar 2,5 persen pada 2025 dan secara bertahap sampai dengan 20 persen,” ujar Wahyu.

Selain cukai minuman berpemanis, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk menaikkan cukai tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM) minimal lima persen setiap tahun selama dua tahun ke depan.

Hal itu dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari CHT dan membatasi kenaikan CHT pada jenis sigaret kretek tangan (SKT) untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja.