TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, mengatakan ada dua perusahaan tekstil yang ditengarai akan berhenti beroperasi dalam waktu dekat. Menurut dia, dua perusahaan tersebut tidak berkaitan dengan gugatan kepailitan.

“Ada dua yang lain (selain Sritex), itu tidak terkait dengan kepailitan. Tapi ya masalah mereka tidak mampu lagi dan kemungkinan akan menutup operasinya,” kata Danang saat ditemui usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Baleg DPR di kompleks Senayan, Senin, 4 November 2024.

Ia mengatakan salah satu perusahaan akan menutup operasinya pada November ini. Namun, Danang enggan menyebutkan nama perusahaan itu. “Di perusahaan industri hulu ya, tunggu tanggal mainnya ya, kami nggak enak lah (untuk menyebut),” ujarnya.

Saat ini ada perusahaan garmen dan tekstil, yaitu PT Pan Brothers Tbk yang sedang melakukan restrukturisasi dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada Jumat, 22 November 2024 mendatang, masa perpanjangan PKPU akan berakhir dan dijadwalkan disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Namun, Danang menyebut Pan Brothers bukan perusahaan yang ia maksud. Menurut dia, saat ini Pan Brothers masih dalam tenggat waktu untuk melakukan restrukturisasi dan masih beroperasi secara normal.

Selain Pan Brothers, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), perusahaan tekstil yang bermarkas di Cicalengka, Bandung, juga baru saja digugat PKPU. Dua perusahaan dan satu individu secara bersama-sama menggugat emiten tekstil milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu soal PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk memompa daya beli masyarakat di tengah menyusutnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

Di lansir dari Antara, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci insentif pajak yang diusulkan di antaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Ahad, 3 November 2024 seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan. Hal ini karena dua komponen ini yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja.

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” kata dia.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Adapun perumusan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan ratusan ribu buruh di industri kecil menengah (IKM) sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) kehilangan pekerjaan sejak pandemi Covid-19. Menurut dia, angka itu tidak terdeteksi karena berada di unit-unit usaha kecil.

"Di Jawa Barat, dari 8 ribu yang terdata pada awal pandemi, itu tinggal 30 persen," kata Nandi saat ditemui usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Baleg DPR RI di Kompleks Senayan, Senin, 4 November 2024. "Dari 8 ribu itu ada yang punya 10 mesin, 20 mesin, karyawannya sampai 30. Taruh rata-rata 25, bisa ratusan ribu."

Nandi berharap pemerintahan Prabowo Subianto serius memberikan perhatian pada industri TPT. Ia mengaku sudah beberapa kali menyuarakan isu terpukulnya IKM sektor TPT sejak lama. Bahkan mereka beberapa kali turun aksi ke jalan di Bandung dan Jakarta, menyuarakan aspirasi tersebut.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah bisa mengupayakan penerbitan rancangan undang-undang (RUU) mengenai tekstil atau sandang. Jika ada regulasi itu, ia yakin TPT bisa lebih terlindungi dan bangkit dari masa sulit.

“Sudah lima tahun masa terus begini. Kalau nunggu mati susah bangkit,” ujarnya.

Pada sesi RDPU bersama Baleg DPR, Nandi mengatkaan industri TPT saat ini tergempur oleh impor ilegal. Menurut dia, jika bersaing dengan impor legal para pelaku usaha masih bisa bertahan. Namun, menurut dia lagi, mpor ilegal bisa membuat harga barang menjadi sangat murah.

Selain itu, di hadapan Baleg DPR, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, juga menyampaikan tiga harapan untuk pemerintah dalam rangka penyelamatan industri tekstil nasional. Tiga hal itu yakni penerbitan RUU sandang, penegakan hukum terhadap aktivitas impor ilegal, hingga perbaikan manajemen kebijakan impor.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, menyampaikan tiga harapan kepada pemerintah dalam rangka penyelamatan industri tekstil nasional. Menurut dia, salah satu yang harus segera dilakukan adalah menerbitkan rancangan undang-undang atau RUU sandang.

“Kami punya harapan agar Baleg (Badan Legislasi) DPR RI bisa menggunakan kewenangannya mendorong pemerintah melakukan perbaikan,” kata Danang saat ditemui usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Baleg DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Menurut dia, API telah mengusulkan RUU Sandang sejak tahun lalu. Namun tidak ada tindak lanjut hingga DPR kembali menggelar pertemuan, setelah industri tekstil menjadi sorotan seusai pailitnya Sritex.

Selain aspirasi mengenai undang-undang tersebut, Danang mengatakan pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap kegiatan impor ilegal. Barang impor ilegal, kata dia, masih menjadi momok bagi pelaku industri tekstil.

Danang juga berharap ada perbaikan regulasi mengenai manajemen impor barang, terutama pada barang jadi sektor garmen dan tekstil. Ia menyoroti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang ditengarai menjadi pembuka kran impor barang jadi.

“Ini (regulasi) yang dikeluhkan banyak teman-teman di industri tekstil, industri keramik, industri kaca lembaran, industri kosmetik, industri alat rumah tangga. Bukan hanya garmen, loh,” ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perindustrian untuk membahas mengenai rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024.

“Minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin,” ujar Isy Karim saat ditemui usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Isy menyebut, kepastian mengenai rencana revisi Permendag Nomor 8 2024 ini tergantung pembahasan pada rapat koordinasi terbatas dengan Kemenperin pekan depan. Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 20 menimbulkan permasalahan dalam industri tekstil.

Menurut Agus, hal ini bahkan telah menjadi pengetahuan umum bagi pihak-pihak yang menekuni industri manufaktur, khususnya tekstil. “Orang-orang yang menekuni industri manufaktur itu paham betul memang ada problem yang tercipta sebagai dampak dari terbitnya Permendag 8,” ujarnya melalui sambungan telepon pada Senin, 28 Oktober 2024.

Oyuk Ivani berkontribusi pada artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, menyampaikan tiga harapan kepada pemerintah dalam rangka penyelamatan industri tekstil nasional. Menurut dia, salah satu yang harus segera dilakukan adalah menerbitkan rancangan undang-undang atau RUU sandang.

“Kami punya harapan agar Baleg (Badan Legislasi) DPR RI bisa menggunakan kewenangannya mendorong pemerintah melakukan perbaikan,” kata Danang saat ditemui usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Baleg DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Menurut dia, API telah mengusulkan RUU Sandang sejak tahun lalu. Namun tidak ada tindak lanjut hingga DPR kembali menggelar pertemuan, setelah industri tekstil menjadi sorotan seusai pailitnya Sritex.

Selain aspirasi mengenai undang-undang tersebut, Danang mengatakan pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap kegiatan impor ilegal. Barang impor ilegal, kata dia, masih menjadi momok bagi pelaku industri tekstil.

Danang juga berharap ada perbaikan regulasi mengenai manajemen impor barang, terutama pada barang jadi sektor garmen dan tekstil. Ia menyoroti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang ditengarai menjadi pembuka kran impor barang jadi.

“Ini (regulasi) yang dikeluhkan banyak teman-teman di industri tekstil, industri keramik, industri kaca lembaran, industri kosmetik, industri alat rumah tangga. Bukan hanya garmen, loh,” ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perindustrian untuk membahas mengenai rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024.

“Minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin,” ujar Isy Karim saat ditemui usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Isy menyebut, kepastian mengenai rencana revisi Permendag Nomor 8 2024 ini tergantung pembahasan pada rapat koordinasi terbatas dengan Kemenperin pekan depan. Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 20 menimbulkan permasalahan dalam industri tekstil.

Menurut Agus, hal ini bahkan telah menjadi pengetahuan umum bagi pihak-pihak yang menekuni industri manufaktur, khususnya tekstil. “Orang-orang yang menekuni industri manufaktur itu paham betul memang ada problem yang tercipta sebagai dampak dari terbitnya Permendag 8,” ujarnya melalui sambungan telepon pada Senin, 28 Oktober 2024.

Oyuk Ivani berkontribusi pada artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman berkomentar soal dampak pemilihan presiden Amerika Serikat atau Pilpres AS terhadap Indonesia. Menurut dia, siapa pun presiden AS selanjutnya tak berdampak banyak terhadap kondisi dalam negeri Indonesia.

Suzie menilai bahwa salah satu permasalahan Indonesia ialah soal good governance atau pemerintahan yang baik. Apabila tidak dibereskan secara mandiri, jelas Suzie, Indonesia dapat diganggu.

"AS itu adi daya. Apa pun kondisi dalam negeri kita kalau kita tetap tidak membereskan soal good governance, free market (level playing field), dan mengikuti liberal international system, kita akan terus kesulitan," kata Suzie dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp pada Senin, 4 November 2024.

Lebih lanjut, Suzie menjelaskan bahwa kondisi dalam negeri juga akan berpengaruh pada sikap diplomasi Indonesia. Selain itu, Suzie juga menjelaskan bahwa secara teori ekonomi Internasional dan kondisi perang akan berpengaruh ke dalam negeri bergantung pada coalition patterns--stabil atau tidak--dan regime type--demokratis atau otoriter.

Suzie juga menyebut adanya tantangan bagi hubungan diplomasi Indonesia dengan AS, terlebih AS terikat pada aturan perdagangan dalam Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) dan prinsip Freedom of Navigation di kawasan Indo-Pasifik.

Selanjutnya, Suzie juga menyinggung soal sikap AS yang cenderung memusuhi Cina di sektor ekonomi. Dia khawatir keadaan bisa saja memburuk jika Kamala Harris atau Donald Trump memimpin AS.

Tak sampai di situ, Suzie juga menyinggung soal sikap Donald Trump terhadap negara-negara anggota BRICS. "Trump sudah mengatakan yang anggota BRICS akan terkendala dalam berdagang ada tarif tinggi," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Waffa Kharisma menyebut kebijakan Donald Trump yang diusung oleh Partai Republik maupun Kamala Harris dan Partai Demokrat, tak banyak berpengaruh terhadap Indonesia.

"Tidak terlalu berpengaruh (di bidang politik). Kecuali, ada saluran hubungan langsung antara pemain politik masing-masing negara yang ditemukan secara konkret," kata Waffa dalam pesan tertulis kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Senin, 4 November 2024.

Waffa juga menyoroti sosok Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat. Dia mengaku bahwa kedua sosok itu sama-sama belum bisa menjanjikan kerja sama yang lebih baik dengan Indonesia.

Meski begitu, Waffa menilai bahwa Trump merupakan sosok yang lebih membawa dampak negatif daripada Harris. Dia menilai ada kecenderungan bahwa Trump kurang bisa diandalkan mitra AS.

"Tentu Trump akan cukup buruk. Beliau akan cenderung bisa impulsif terhadap rival. Trump juga sudah dikhawatirkan oleh para sekutu dan mitra terdekat karena kurang terlalu mau berkontribusi dalam barang publik dan cenderung meminta bayaran/kontribusi lebih dari sekutu lain," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan upah minimum akan menjadi fokus utama pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Yassierli, yang juga merupakan Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, membahas hal tersebut saat memimpin Sidang Pleno IV LKS Tripartit Nasional di Jakarta pada Senin, 4 November 2024.

“Jadi kami fokus terkait upah minimun ini dulu. Nanti masukan dari teman-teman semua akan kami bawa ke pak presiden untuk dimintai arahan,” kata dia kepada para pejabat pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang hadir di sidang pleno, dikutip dari keterangan pers Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam sidang itu, Yassierli menekankan dua hal. Pertama, ia berkata putusan MK atas UU Cipta Kerja harus dihormati dan dipatuhi oleh semua anggota LKS Tripartit Nasional. Kedua, ia meminta seluruh anggota LKS Tripartit Nasional bersama-sama membicarakan solusi atas putusan MK tersebut.

“Saya kira putusan MK ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita patuhi bersama-sama,” ujarnya.

Yassierli mengatakan hal paling krusial untuk segera ditindaklanjuti adalah penetapan upah minimum (UM) 2025. Hal itu dikarenakan penetapan UM provinsi 2025 paling lambat dilakukan pada 21 November 2024. Sementara untuk penetapan UM Kabupaten/Kota harus dilakukan paling lambat pada 30 November 2024.

Serikat pekerja yang menjadi anggota LKS Tripartit Nasional pun menyampaikan beberapa usulan terkait penetapan UM 2025. Mereka meminta agar ada keleluasaan kepada gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk berkolaborasi mengenai penetapan UMP, UM kabupaten/kota, dan UM sektoral dengan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut keterangan Kemnaker, serikat pekerja dalam sidang itu juga meminta agar penetapan UM 2025 tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang mengubah PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Para pekerja juga disebut meminta penggunaan survei KHL dari unsur Depekab/Depekot dengan memperpanjang waktu penetapan UM sampai dengan 10 Desember 2024.

Sementara itu, para pengusaha mengusulkan tetap diberlakukannya PP 51/2023 untuk penetapan UM 2025 dan guna menghindari politisasi penetapan UM. Para pengusaha juga meminta KHL yang digunakan adalah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), serta agar UM Sektoral tidak ditetapkan terlebih dahulu untuk sektor padat karya.

Terpisah, Yassierli mengatakan bahwa pemerintah memiliki waktu hingga 7 November 2024 untuk menyelesaikan aturan UMP, entah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau surat edaran. Ia menyampaikan itu setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat internal tentang putusan MK terbaru di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 4 November 2024.

“Kita banyak bicara terkait tentang upah minimum karena ini yang memang menjadi deadline kami dalam 2 hari ke depan. Arahan dari beliau sangat jelas dan nanti teman-teman silahkan tunggu nanti hasil rumusan kami,” kata Yassierli usai rapat.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Salah satu poin di dalam putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut adalah perihal upah minimum provinsi.

Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 mewajibkan kembali pemberlakuan upah minimum sektoral (UMS). Aturan tentang pemberlakuan UMS tercantum dalam UU Ketenagakerjaan yang disahkan pada 2003. Namun, UU Ciptaker menghapus ketentuan tersebut.

MK sependapat dengan gugatan yang dilayangkan kaum buruh bahwa dalam praktiknya, penghapusan UMS sama saja negara tak memberi perlindungan yang memadai bagi pekerja.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyampaikan alasan produk pangan olahan impor latiao asal Tiongkok baru bermasalah meski sudah lama beredar di Indonesia. Latiao, kata dia, awalnya dianggap pangan berisiko rendah, namun ternyata memiliki risiko tinggi setelah diperiksa.

“Ternyata dia high risk, maka kami mengambil langkah tegas karena kita tidak mau kalau nanti tumbuh mikroorganisme,” kata Taruna saat ditemui usai konferensi pers yang diadakan di kantor Badan Pangan Nasional pada Senin, 4 November 2024.

Pada uji laboratirum, Taruna mengatakan baru menemukan bakteri bacillus cereus. Hasil pengujian laboratorium terhadap empat jenis produk latiao positif mengandung bakteri berbahaya yang menyebabkan gejala keracunan berupa sakit perut, pusing, mual, dan muntah.

Keempat produk tersebut yakni Luvmi Hot Spicy Latiao, C&J Candy Joy Latiao, KK Boy Latiao, dan Lianggui Latiao. Saat ini, ada 73 jenis produk latiao yang terdaftar di BPOM.

Jika dibiarkan, Taruna mengkhawatirkan potensi munculnya jenis bakteri lain karena kategori latiao sebagai pangan berisiko tinggi. Selain itu, ia mengatakan ada berbagai faktor lain yang sebenarnya membuat latiao akhirnya memiliki kandungan yang berbahaya.

“(Dikhawatirkan) mungkin bisa muncul salmonella, mungkin jamur atau fungi, dan ini bisa berdampak pada sistem saraf, pada metabolisme kita,” kata dia.

Sebelumnya, pemeriksaan BPOM di sarana peredaran gudang importir dan distributor menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik (CPerPOB). Karena itu, BPOM langsung memerintahkan importir menarik segera produk dari peredaran.

"Kami juga perintahkan pemusnahan produk yang diduga sebabkan kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB KP) dan harus dilaporkan prosesnya ke BPOM," ujar Taruna.

Selain itu, BPOM menangguhkan sementara registrasi dan importasi produk pangan olahan latiao. Langkah ini diambil lembaga itu sebagai upaya kehati-hatian sampai proses pemeriksaan dan pengujian selesai. Tindakan BPOM dilakukan bersama pihak-pihak terkait di masing-masing wilayah melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium.

Han Revanda Putra berkontribusi pada artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyampaikan alasan produk pangan olahan impor latiao asal Tiongkok baru bermasalah meski sudah lama beredar di Indonesia. Latiao, kata dia, awalnya dianggap pangan berisiko rendah, namun ternyata memiliki risiko tinggi setelah diperiksa.

“Ternyata dia high risk, maka kami mengambil langkah tegas karena kita tidak mau kalau nanti tumbuh mikroorganisme,” kata Taruna saat ditemui usai konferensi pers yang diadakan di kantor Badan Pangan Nasional pada Senin, 4 November 2024.

Pada uji laboratirum, Taruna mengatakan baru menemukan bakteri bacillus cereus. Hasil pengujian laboratorium terhadap empat jenis produk latiao positif mengandung bakteri berbahaya yang menyebabkan gejala keracunan berupa sakit perut, pusing, mual, dan muntah.

Keempat produk tersebut yakni Luvmi Hot Spicy Latiao, C&J Candy Joy Latiao, KK Boy Latiao, dan Lianggui Latiao. Saat ini, ada 73 jenis produk latiao yang terdaftar di BPOM.

Jika dibiarkan, Taruna mengkhawatirkan potensi munculnya jenis bakteri lain karena kategori latiao sebagai pangan berisiko tinggi. Selain itu, ia mengatakan ada berbagai faktor lain yang sebenarnya membuat latiao akhirnya memiliki kandungan yang berbahaya.

“(Dikhawatirkan) mungkin bisa muncul salmonella, mungkin jamur atau fungi, dan ini bisa berdampak pada sistem saraf, pada metabolisme kita,” kata dia.

Sebelumnya, pemeriksaan BPOM di sarana peredaran gudang importir dan distributor menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik (CPerPOB). Karena itu, BPOM langsung memerintahkan importir menarik segera produk dari peredaran.

"Kami juga perintahkan pemusnahan produk yang diduga sebabkan kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB KP) dan harus dilaporkan prosesnya ke BPOM," ujar Taruna.

Selain itu, BPOM menangguhkan sementara registrasi dan importasi produk pangan olahan latiao. Langkah ini diambil lembaga itu sebagai upaya kehati-hatian sampai proses pemeriksaan dan pengujian selesai. Tindakan BPOM dilakukan bersama pihak-pihak terkait di masing-masing wilayah melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium.

Han Revanda Putra berkontribusi pada artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Liferdi mengungkapkan Indonesia telah mampu membudidayakan beragam jenis anggur impor. Sejauh ini, ia menyatakan petani Indonesia sudah dapat membudidaya 120 varian anggur impor, termasuk di dalamnya anggur shine muscat yang biasa diimpor dari Cina.

“Dan untuk anggur shine muscat sendiri, kita sudah ada 250 orang yang menanam dan berbuah. Ini berita bagusnya,” katanya saat ditemui usai hadir dalam konferensi pers yang digelar di kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin, 4 November 2024.

Anggur shine muscat ramai jadi pembicaraan belakangan ini karena ada temuan residu pestisida di atas batas aman di Thailand. Kendati demikian, otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan/Food And Drugs Adminsitration (FDA) Thailand belakangan telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan produk anggur shine muscat aman untuk dikonsumsi. Demikian pula hasil uji residu dari laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta hasil uji cepat (rapid test) yang diadakan Badan Pangan Nasional terhadap ratusan sampel anggur shine muscat impor yang tersebar di Indonesia.

Liferdi menyampaikan, ada dua macam inovasi teknologi yang digunakan petani Indonesia. Teknologi budidaya organik dan budidaya yang menggunakan teknologi konvensional. Ia mengklaim inovasi dengan budidaya organik yang digunakan di Indonesia sudah terjamin aman hingga 100 persen. “Karena semuanya organik,” ujarnya.

Sementara, untuk teknologi konvensional, Indonesia mengadopsinya dari Thailand. Mulai dari pemupukan hingga pemberian pestisida. “Dengan dosisnya di bawah Thailand, karena pestisidanya lebih mahal,” Liferdi menerangkan.

Untuk budidaya anggur dengan mekanisme organik, kata Liferdi, telah dibuat modelnya yang berlokasi di rumah dinas dan rumah pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengujian kemudian dilakukan oleh tim kedokteran wakil presiden untuk memastikan keamanannya. "Ternyata hasil analisis yang menggunakan SOP budidaya kita itu aman untuk dikonsumsi oleh Pak Wapres,” tutur Liferdi. “Ke depan kita siap budidayakan."

Kabar tersebut menyusul himbauan Bapanas kepada masyarakat untuk mendorong konsumi produk pangan lokal sebagai alternatif atau substitusi buah impor. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

Dari paparan Liferdi, salah satu keunggulan budidaya anggur lokal ini adalah frekuensi produksinya yang dapat dilakukan di sepanjang tahun. Berbeda dengan produksi di negara asalnya yang hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun.

Pilhan editor: Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Liferdi mengungkapkan Indonesia telah mampu membudidayakan beragam jenis anggur impor. Sejauh ini, ia menyatakan petani Indonesia sudah dapat membudidaya 120 varian anggur impor, termasuk di dalamnya anggur shine muscat yang biasa diimpor dari Cina.

“Dan untuk anggur shine muscat sendiri, kita sudah ada 250 orang yang menanam dan berbuah. Ini berita bagusnya,” katanya saat ditemui usai hadir dalam konferensi pers yang digelar di kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin, 4 November 2024.

Anggur shine muscat ramai jadi pembicaraan belakangan ini karena ada temuan residu pestisida di atas batas aman di Thailand. Kendati demikian, otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan/Food And Drugs Adminsitration (FDA) Thailand belakangan telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan produk anggur shine muscat aman untuk dikonsumsi. Demikian pula hasil uji residu dari laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta hasil uji cepat (rapid test) yang diadakan Badan Pangan Nasional terhadap ratusan sampel anggur shine muscat impor yang tersebar di Indonesia.

Liferdi menyampaikan, ada dua macam inovasi teknologi yang digunakan petani Indonesia. Teknologi budidaya organik dan budidaya yang menggunakan teknologi konvensional. Ia mengklaim inovasi dengan budidaya organik yang digunakan di Indonesia sudah terjamin aman hingga 100 persen. “Karena semuanya organik,” ujarnya.

Sementara, untuk teknologi konvensional, Indonesia mengadopsinya dari Thailand. Mulai dari pemupukan hingga pemberian pestisida. “Dengan dosisnya di bawah Thailand, karena pestisidanya lebih mahal,” Liferdi menerangkan.

Untuk budidaya anggur dengan mekanisme organik, kata Liferdi, telah dibuat modelnya yang berlokasi di rumah dinas dan rumah pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengujian kemudian dilakukan oleh tim kedokteran wakil presiden untuk memastikan keamanannya. "Ternyata hasil analisis yang menggunakan SOP budidaya kita itu aman untuk dikonsumsi oleh Pak Wapres,” tutur Liferdi. “Ke depan kita siap budidayakan."

Kabar tersebut menyusul himbauan Bapanas kepada masyarakat untuk mendorong konsumi produk pangan lokal sebagai alternatif atau substitusi buah impor. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

Dari paparan Liferdi, salah satu keunggulan budidaya anggur lokal ini adalah frekuensi produksinya yang dapat dilakukan di sepanjang tahun. Berbeda dengan produksi di negara asalnya yang hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun.

Pilhan editor: Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI mengungkapkan strategi dan langkah yang diambil perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, kebijakan ekonomi presiden ke-8 Indonesia itu akan berfokus pada hilirisasi, pembangunan, dan energi.

Hilirisasi bakal mengarah pada bahan tambang mineral dan produk-produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit. Kemudian pemerintah juga akan fokus pada kebijakan yang mengarah pada swasembada pangan dan energi.

Terkait kebijakan pemerintah itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, bank rutin melakukan analisis terkait kerangka tujuan nasional. “Berdasarkan analisis kami, pasti ada data-data yang kita analisis, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, produk domestik bruto (GDP) kita, harus tumbuh minimal 6 persen, menurut hitungan BRI,” kata Sunarso pada saat press conference paparan kinerja BRI kuartal III-2024 secara virtual, akhir Oktober lalu.

Sementara itu, lanjut dia, target pertumbuhan ekonomi pemerintah adalah 8 persen, melebihi hasil analisis BRI. Hal itu menunjukkan bahwa target keduanya sudah sinkron dalam mencapai tujuan keluar dari perangkap pendapatan menegah.

Sunarso mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, faktor dominan yang menjadi penentu adalah human capital.“Nah, setelah kita sampai pada kesimpulan human capital, lalu apa basis yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas human capital tersebut? Ternyata, faktor pangan, baik ketersediaannya maupun kualitasnya. Jadi, klop dengan apa yang dicita-citakan pemerintah, program pemerintah, maka fokuslah pada swasembada pangan,” pungkas Sunarso.

Dalam mendukung swasembada pangan, Sunarso mengatakan ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan, dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik. Sementara terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso mengatakan itu pasti akan meningkatkan perputaran ekonomi.

“Maka menurut kami di BRI, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Sudah klop dalam rangka-kerangka tujuan ekonomi nasional,” ujar dia. (*)