TEMPO.CO, Jakarta - Analis menilai program quick win atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) milik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan berpengaruh kepada sejumlah emiten dan sektor saham. Program-program itu memakan biaya hingga Rp121 triliun dan rencananya dieksekusi setelah pelantikan hingga 2025 mendatang.

Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama, Kiswoyo Adi Joe, menganggap sektor yang cepat merasakan dampak dari program quick win Prabowo Subianto adalah emiten produsen susu hingga peternakan. Menurutnya, program yang berkaitan dengan pangan akan cepat terealisasi. “Sektor konsumen ini kan kebutuhannya besar. Program makan bergizi gratis sepertinya sudah dipersiapkan dengan baik,” kata Kiswoyo saat dihubungi Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.

Sebagai informasi, salah satu program quick win Prabowo Subianto adalah makan bergizi gratis yang memakan anggaran sebesar Rp 71 triliun. Program ini nantinya akan mencakup 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota.

Kiswoyo menilai, emiten seperti PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ), PT Garudafood (GOOD), hingga PT Indofood Sukses Makmur (ICPB). Kiswoyo menargetkan ICPB berada di level 13.000 dan ULTJ 2.000 di akhir tahun 2024.

Selain itu, ia memproyeksikan sejumlah emiten peternakan dan unggas juga akan mendapat katalis positif dari kebutuhan bahan protein untuk program makan bergizi gratis. “Kalau untuk peternakan dan unggah menurut saya juga akan terdampak. CPIN hingga Japfa, paling tidak bisa bantu produksi telur,” katanya.

Adapun, program pemeriksaan kesehatan gratis untuk tekanan darah, gula darah, foto rontgen, dan skrining penyakit katastropik juga diperkirakan akan berdampak pada sejumlah emiten di bidang kesehatan dan laboraturium. Program ini memakan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun. Pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menuntaskan kasus tuberkulosis (TBC) dengan sasaran penurunan TBC menjadi 272 per 100.000 penduduk.

Beberapa emiten seperti PT Prodia Widyausaha (PRDA) yang bergerak di bidang laboraturium hingga Kalbe Farma (KLBF), Kiswoyo nilai, akan mendapat katalis positif dari program ini. Ia mematok target PRDA di level 3.200 dan KLBF 1.850 pada akhir 2024.

Sementara itu, analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai sejauh ini banyak saham yang sudah ter-price in atau mengalami kenaikan harga akibat terafiliasi dengan sejumlah program Prabowo-Gibran. Hal itu, kata dia, bahkan terjadi sebelum kabinet baru dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. “Sebagian sudah sejak lama ter-price in,” kata Nafan pada Rabu.

Nafan mengatakan, afiliasi tidak terbatas pada program-program kerja namun juga kepada afiliasi politik di kabinet. Sejumlah saham yang terafiliasi ke Prabowo-Gibran atau partai pendukungnya, kata dia, beberapa waktu terakhir sudah mendapat sentimen positif.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Turki-Amerika Serikat, Daron Acemoglu menjadi salah satu penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2024. Penghargaan diberikan atas penelitiannya bersama Simon Johnson dan James Alan Robinson terkait dengan hubungan antara kolonialisme di masa lalu dengan kesenjangan ekonomi antarnegara di masa kini.

Menurut keterangan resmi Komite Nobel, pada Selasa, 15 Oktober 2024, ketiga peneliti itu telah menunjukkan bahwa salah satu penjelasan mengenai perbedaan kemakmuran setiap negara merupakan institusi sosial yang terbentuk selama masa kolonialisme. Lantas, bagaimana sosok Acemoglu?

Profil Daron Acemoglu

Melansir lamanBritannica,Acemoglu lahir di Istanbul, Turki pada 3 September 1967. Dia tumbuh di dalam keluarga keturunan Armenia. Ibunya adalah kepala sekolah di Armenia, sedangkan ayahnya berprofesi sebagai pengacara bisnis.

Setelah tamat dari sekolah menengah atas di Turki, dia pindah ke Inggris untuk melanjutkan pendidikan di University of York dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi-matematika pada 1989. Dia lalu meneruskan studi di London School of Economics and Political Science (LSE), di mana dia menerima gelar master pada 1990 dan gelar doktor pada 1992.

Setelah itu, Daron Acemoglu menjadi staf pengajar di LSE, tetapi kemudian bergabung dengan Fakultas Ekonomi Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat. Pada 2000, dia menjadi profesor penuh, dan diangkat sebagai Profesor Institut di MIT pada 2019.

Acemoglu telah terlibat dalam sejumlah judul penelitian berpengaruh terkait hubungan antara lembaga sosial dengan pembangunan ekonomi. Salah satu karya tulisnya yang ditulis bersama James Robinson, yaitu Why Nation Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (Mengapa Bangsa Gagal: Asal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan) pada 2012.

Dalam karya tulisnya, Acemoglu berpendapat bahwa negara-negara dengan lembaga politik yang inklusif dan menghormati aturan hukum cenderung makmur. Sementara negara-negara dengan lembaga ekstraktif yang tidak menegakkan kesetaraan politik dan ekonomi yang ekstrem serta hanya melayani segelintir elite, biasanya miskin atau terbelakang secara ekonomi.

Daftar Penghargaan Daron Acemoglu

Kemudian, melansir laman resmi Fakultas Ekonomi MIT, Acemoglu merupakan Profesor Institut yang fokus pada bidang ekonomi makro, ekonomi politik, ekonomi tenaga kerja, ekonomi pembangunan, dan teori ekonomi.

Selain berprofesi sebagai dosen di MIT, Acemoglu adalah seorangfellowterpilih dari National Academy of Sciences, American Philosophical Society, British Academy of Sciences, American Academy of Arts and Sciences, Econometric Society, European Economic Association, Turkish Academy of Sciences, dan Society of Labor Economists.

Tak hanya itu, dia juga tercatat sebagai anggota Group of Thirty (G30), organisasi pegiat ekonomi dan akademisi internasional. Dia telah menerima beberapa penghargaan, di antaranya Penghargaan TW Schultz perdana dari University of Chicago pada 2004 dan Sherwin Rose Award untuk kontribusi luar biasa terhadap ekonomi tenaga kerja pada 2004.

Berbagai perhargaan bergengsi lainnya juga berhasil diraih Daron Acemoglu, meliputi Distinguished Science Award dari Turkish Science Association pada 2006, John von Neumann Award dari Rajk College Budapest pada 2007, Carnegie Fellowship pada 2017, Jean-Jacques Laffont Prize pada 2018, Global Economy Prize pada 2019, dan hadiah CME Mathematical and Statistical Research Institute pada 2021.

Daron Acemoglu juga dianugerahi Medali John Bates Clark pada 2005, penghargaan Erwin Plein Nemmers pada 2012, dan BBVA Frontiers of Knowledge pada 2016. Beberapa gelar doktor kehormatan juga ia terima dari University of Utrecht, Bosphorus University, University of Athens, Bilkent University, University of Bath, Ecole Normale Superieure, Saclay Paris, dan London Business School.

Defara Dhanya Paramithaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Acara puncak Indonesia Entrepreneur Challenge (IEC) 2024, kompetisi tahunan bagi para pelaku usaha, akan dilaksanakan di Hotel Westin-Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat malam ini, 18 Oktober 2024.

Tempo Group, sebagai penyelenggara acara, akan menganugerahkan penghargaan bagi 30 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam berbagai kategori. “Diperoleh 30 pemenang UKM yang memiliki passing grade lebih dari 8,” ucap Ketua Dewan Juri IEC 2024, Wahyu Dhyatmika, dalam keterangannya, Jumat, 18 Oktober 2024.

Tahun ini, kompetisi yang telah digelar untuk kedua kalinya ini diikuti oleh 62,808 pelaku usaha level UKM. Mereka berasal dari 37 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah pendaftar tersebut naik dari tahun lalu yakni sebesar 58.444.

Para pelaku usaha itu sebagian merupakan binaan pemerintah daerah. Untuk menjaring mereka, Tempo berkolaborasi dengan pemerintah daerah masing-masing. Tempo juga menyebar pengumuman ke publik untuk menjaring pelaku usaha yang belum terakses oleh pemerintah daerah.

Ada sembilan kategori bidang bisnis yang tersedia bagi para peserta, yakni Agrobisnis dan Lingkungan, Alat Rumah Tangga dan Produk Kreatif, Digital, Energi Baru dan Terbarukan, Fesyen, Kuliner, Pendidikan, Perawatan Tubuh dan Kosmetik, dan Teknologi Terapan.

Dalam menentukan kategori bidang-bidang bisnis itu, sejumlah menteri turut terlibat dalam proses audiensi. Mereka yakni Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Sosial Tri Rismaharini yang dilanjutkan Saifullah Yusuf, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Sedangkan Dewan Juri IEC 2024 yang terlibat antara lain Bank BJB, Orbitin Indonesia dan Tempo. Dewan juri diketuai oleh Direktur PT Info Media Digital atau Tempo.co, Wahyu Dhyatmika.

Para panitia telah bekerja menggodok konsep dan sistem penilaian IEC 2024 sejak Mei 2024. Mereka kemudian melanjutkan tahapan dengan penjaringan peserta, kelas inkubasi, penilaian oleh dewan juri, hingga pemberian penghargaan pada malam ini. Mendatang, IEC 2024 direncanakan berlanjut dengan kelas akselerasi bisnis serta investor pitching.

TEMPO.CO, Jakarta - Acara puncak Indonesia Entrepreneur Challenge (IEC) 2024, kompetisi tahunan bagi para pelaku usaha, akan dilaksanakan di Hotel Westin-Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat malam ini, 18 Oktober 2024.

Tempo Group, sebagai penyelenggara acara, akan menganugerahkan penghargaan bagi 30 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam berbagai kategori. “Diperoleh 30 pemenang UKM yang memiliki passing grade lebih dari 8,” ucap Ketua Dewan Juri IEC 2024, Wahyu Dhyatmika, dalam keterangannya, Jumat, 18 Oktober 2024.

Tahun ini, kompetisi yang telah digelar untuk kedua kalinya ini diikuti oleh 62,808 pelaku usaha level UKM. Mereka berasal dari 37 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah pendaftar tersebut naik dari tahun lalu yakni sebesar 58.444.

Para pelaku usaha itu sebagian merupakan binaan pemerintah daerah. Untuk menjaring mereka, Tempo berkolaborasi dengan pemerintah daerah masing-masing. Tempo juga menyebar pengumuman ke publik untuk menjaring pelaku usaha yang belum terakses oleh pemerintah daerah.

Ada sembilan kategori bidang bisnis yang tersedia bagi para peserta, yakni Agrobisnis dan Lingkungan, Alat Rumah Tangga dan Produk Kreatif, Digital, Energi Baru dan Terbarukan, Fesyen, Kuliner, Pendidikan, Perawatan Tubuh dan Kosmetik, dan Teknologi Terapan.

Dalam menentukan kategori bidang-bidang bisnis itu, sejumlah menteri turut terlibat dalam proses audiensi. Mereka yakni Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Sosial Tri Rismaharini yang dilanjutkan Saifullah Yusuf, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Sedangkan Dewan Juri IEC 2024 yang terlibat antara lain Bank BJB, Orbitin Indonesia dan Tempo. Dewan juri diketuai oleh Direktur PT Info Media Digital atau Tempo.co, Wahyu Dhyatmika.

Para panitia telah bekerja menggodok konsep dan sistem penilaian IEC 2024 sejak Mei 2024. Mereka kemudian melanjutkan tahapan dengan penjaringan peserta, kelas inkubasi, penilaian oleh dewan juri, hingga pemberian penghargaan pada malam ini. Mendatang, IEC 2024 direncanakan berlanjut dengan kelas akselerasi bisnis serta investor pitching.

TEMPO.CO, Jakarta - Peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus memastikan iuran dibayarkan setiap bulan maksimal tanggal 10.

Dengan begitu, peserta dapat mengklaim manfaat pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Berbeda halnya dengan peserta pekerja penerima upah (PPU) yang iurannya dibayarkan langsung oleh pemberi kerja kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, atau peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, peserta mandiri harus membayar iuran sendiri setiap bulan.

Namun, beberapa peserta mungkin sering terlambat membayar iuran karena satu dan lain hal, termasuk lupa nomor kartu (noka)BPJS Kesehatanatau nomor akun virtual. Padahal, pemeriksaan tagihan iuran program JKN-KIS dapat dilakukan dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). Bagaimana caranya?

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan dengan NIK

Berikut beberapa cara untuk memeriksa tagihan iuran program JKN-KIS dengan menggunakan NIK:

Via Kantor BPJS Kesehatan

-Pergi ke kantor BPJS Kesehatan sambil membawa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

-Selanjutnya, petugas akan memeriksa jumlah tagihan dengan menggunakan NIK.

-Peserta bisa langsung membayar tunggakan iuran.

Via Kantor Pos

-Kunjungi kantor pos terdekat.

-Sampaikan NIK kepada petugas.

-Petugas selanjutnya akan menginformasikan jumlah tagihan.

Via Pegadaian

Peserta mandiri juga dapat memantau jumlah tagihan iuran BPJS Kesehatan dengan mendatangi gerai Pegadaian atau memanfaatkan aplikasi Pegadaian Digital. Berikut langkah-langkah untuk melakukannya di aplikasi Pegadaian Digital:

-Masuk ke akun (login) aplikasi Pegadaian Digital dengan menggunakan nomor ponsel aktif dan kata sandi yang telah didaftarkan.

-Tekan menu Pembayaran & Top Up.

-Masukkan NIK dan bulan pembayaran.

-Centang kolom “Saya setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku”.

-Periksa rincian tagihan.

Via Minimarket

Peserta juga dapat memeriksa jumlahiuran BPJS Kesehatanyang belum dibayar di seluruh gerai Indomaret, Alfa Grup,supermarket,dan agen jasa logistik. Berikut cara untuk mempraktikkannya:

-Kunjungi geraiminimarket, supermarket,atau agen jasa logistik.

-Informasikan NIK kepada kasir.

-Kemudian, kasir akan memberi tahu jumlah tagihan.

Via Care Center 165

-Pergi ke situs bpjs-kesehatan.go.id.

-Tekan menu melayang dengan ikonheadphonedan bertuliskan angka 165.

-Masukkan NIK, nama, alamat surel (email), dan nomor ponsel aktif.

-Centang kolom syarat dan ketentuan.

-Ketuk opsi Mulai Panggilan.

-Beri tahu petugas bahwa Anda ingin mengetahui jumlah tunggakan iuran.

Via Aplikasi Mobile JKN

-Loginke aplikasi Mobile JKN menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan.

-Jika peserta belum membuat akun, maka dapat mendaftar dengan memilih Masuk/Daftar pada halaman awal aplikasi.

-Klik opsi Lainnya di halaman utama.

-Tekan tombol Info Iuran.

-Selanjutnya, aplikasi Mobile JKN akan menampilkan informasi mengenai tagihan iuran.

Via e-Commerce

Peserta program JKN-KIS juga dapat mengecek jumlah tagihan iuran BPJS Kesehatan melalui berbagai kanale-commerce,seperti Blibli, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Berikut langkah-langkah untuk melihatnya di Lazada:

-Loginke aplikasi Lazada.

-Pada halaman utama, pilih tombol Pulsa & Tagihan.

-Selanjutnya, pada pilihan Pembayaran Tagihan, pilih BPJS.

-Pilih penyedia layanan BPJS Kesehatan.

-Masukkan NIK dan pilih bulan.

-Tekan tombol Buat Tagihan.

-Sistem kemudian akan menampilkan total tunggakan iuran.

Via M-Banking

Proses pemantauan jumlah tagihan BPJS Kesehatan juga dapat dilakukan melalui aplikasimobile bankingataum-bankingdari berbagai layanan perbankan di Indonesia. Berikut cara untuk melakukannya di aplikasi Livin’ by Mandiri:

-Loginke aplikasi Livin’ by Mandiri.

-Pada halaman beranda, pilih menu Bayar.

-Pilih opsi BPJS.

-Masukkan NIK dan jumlah bulan, lalu tekan tombol Lanjutkan.

-Kemudian, sistem akan menunjukkan jumlah tagihan.

Via e-Wallet

Peserta juga dapat mengetahui total tagihan iuran kepesertaan program JKN-KIS melalui aplikasie-walletatau dompet digital, seperti DANA, GoPay, LinkAja, OVO, dan ShopeePay. Berikut contoh untuk melihatnya di aplikasi GoPay:

-Loginke aplikasi GoPay.

-Gulir layar hingga menemukan menu Tagihan & Pulsa.

-Pilih opsi BPJS.

-Pilih layanan BPJS Kesehatan.

-Masukkan NIK dan pilih rentang bulan.

-Tekan tombol Lanjut, lalu layar akan menampilkan total iuran.

Via Aplikasi Pemesanan Ojek Online

Pengecekan tagihan iuran BPJS Kesehatan juga bisa dilakukan dengan mudah melalui aplikasi layanan transportasi pemesanan ojekonlineatau ojol, seperti Gojek dan Grab. Berikut langkah-langkah untuk melihatnya di aplikasi Gojek:

-Loginke aplikasi Gojek.

-Pada halaman beranda, pilih menu Go Tagihan.

-Gulir layar hingga menemukan bagian Bayar & Tagihan, lalu pilih BPJS.

-Pilih layanan BPJS Kesehatan.

-Pilih pembayaran manual atau autodebit.

-Masukkan NIK dan rentang waktu bulan pembayaran.

-Tekan tombol Lanjut.

-Kemudian, sistem akan menampilkan jumlah tagihan BPJS Kesehatan yang harus dibayar.

Cara membuat kartu BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara mandiri dengan mengunduhnya di aplikasi Mobile JKN. Ini informasinya.

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Achmad Hanif Imaduddin, menyoroti dipanggilnya anak buah Haji Isam, Dudy Purwagandhi, oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara pada beberapa hari lalu. Pemanggilan tersebut diprediksi berkaitan dengan pemberian posisi menteri dalam kabinet Prabowo kepada Dudy yang notabene adalah CEO dari Jhonlin Air, salah satu unit bisnis dari gurita bisnis Haji Isam.

“Relasi antara Dudy, CEO JAT, dengan Haji Isam menunjukkan bahwa keduanya tidak lebih dari kolega Prabowo. Haji Isam pun juga terang2an mendukung Prabowo,” kata Hanif ketika dihubungi, Kamis, 18 Oktober 2024.

Sejumlah pihak memprediksi Prabowo bakal menempatkan Dudy sebagai menteri perhubungan (Menhub) yang baru, menggantikan Budi Karya Sumadi. Posisi Dudy yang notabene merupakan bos dari bisnis transportasi sendiri, kata Hanif, berpotensi tinggi menghadirkan conflict of interest. Meskipun, Jhonlin Air diketahui saat ini hanya beroperasi di Kalimantan. “Ini bisa menimbulkan benturan kepentingan, integritas Dudy pun patut dipertanyakan. Benturan semacam ini bukan hal asing dan bukan tidak mungkin,” ujar Hanif.

Selain itu, naiknya Dudy sebagai Menhub nantinya berpotensi membawa dampak ekonomi, seperti memicu kenaikan saham perusahaannya. Hanif menilai fenomena ini dapat menciptakan ketimpangan baru di masyarakat karena pejabat-pejabat tersebut mendapatkan keuntungan ganda dari posisi kekuasaannya.

Oleh karena itu, Hanif kembali mempertanyakan terkait komitmen Prabowo untuk membentuk zaken kabinet, atau kabinet yang diisi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Kabinet gemuk tersebut, kata Hanif, tak lebih dari sekadar bancakan politik dan upaya balas budi Prabowo ketika sudah menjabat sebagai presiden.

“Alih-alih pembentukan kabinet zaken, pemilihan dan pengangkatan menteri ala Prabowo lebih tampak sebagai sarana akomodasi para elite dan balas budi atas dukungan selama Pemilu 2024,” ucapnya.

Sebelumnya Prabowo diketahui telah memanggil 108 nama ke kediamannya di Kertanegara untuk nantinya dapat mengisi posisi Menteri, Wakil Menteri, maupun Kepala Badan dalam pemerintahan. Pemanggilan tersebut dilakukan dalam dua hari, mulai dari Senin, 14 Oktober 2024 hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Di mana Dudy sendiri diketahui hadir pada hari pertama.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mewacanakan bakal merombak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Temasek Holdings Singapura atau Khazanah Malaysia. Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengatakan pemerintah mendatang harus memisahkan fungsi kinerja jika ingin mengubah instansi BUMN.

Menurutnya, pemisahan fungsi itu agar pemerintah dapat membedakan kinerja BUMN yang diperuntukkan untuk keuntungan bisnis dengan fungsi sosial. Gunawan mengatakan, hal tersebut agar dua fungsi itu dapat menjadi kegiatan untuk menanamkan modal di pemerintahan mendatang. "Yang perlu diperhatikan oleh Pak Prabowo, kalau dia ingin mau lakukan benchmarking seperti itu (Temasek Holdings), dia harus berpikir untuk memisahkan antara BUMN yang profit dengan BUMN yang memiliki fungsi sosial," ujar Herry Gunawan ketika dihubungi pada Ahad, 13 Oktober 2024.

Lebih lanjut, ia menyarankan pemerintah tak menjadikan BUMN sebagai perseroan terbatas saat memfokuskannya sebagai fungsi sosial. Sehingga, lebih baik fungsi sosial dikembalikan ke Badan Layanan Umum (BLU), supaya tidak memikirkan keuntungan. "Jadi BUMN yang memiliki fungsi sosial, jangan dijadikan PT, bubarkan aja PT-nya, tapi kembali ke BLU, Badan Layanan Umum itukan seperti kantor berita Antara enggak perlu nyari profit, tapi fungsi sosialnya berjalan," kata dia.

Menurut Gunawan, saat fungsi kinerja sudah dipisah, lembaga yang statusnya menjadi BLU bisa ditempatkan di bawah kementerian. Jika hal itu dilakukan, menurut Herry, wacana perombakan BUMN yang akan dilakukan oleh Prabowo dapat berjalan optimal. "Kalau dia (BUMN) ke BLU, kemudian kalau perlu tambah aja dia (BLU) di bawah kementerian gitu, jadi akan mendukung program kementerian misalnya gitu," tutur Gunawan.

Sementara itu, dikutip dari laman resmi milik Temasek Singapura, perusahaan itu telah berdiri sejak 1974. Menteri Keuangan pertama Singapura, Goh Keng Swee, adalah pencetus didirikannya lembaga itu.

Kala itu pemerintah Singapura merasa perlu untuk memisahkan tata kelola dari manajemen bisnis. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah dapat berfokus pada peran utamanya, yaitu membuat kebijakan dan regulasi. “Jelas bukan tugas pemerintah untuk menjalankan perusahaan-perusahaan seperti itu, sehingga Temasek didirikan untuk mengambil alih dan memiliki sekitar 35 perusahaan dan berbagai investasi," ujar Goh Kong Swee dikutip laman resmi Temasek yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia.

Adapun portofolio Temasek mencakup berbagai industri dibidang transportasi; layanan keuangan; telekomunikasi; media dan teknologi; konsumen dan real estate; ilmu hayat dan pertanian pangan. Selain itu, sebagian besar investasi yang diciptakan lembaga itu berbentuk ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mewacanakan bakal merombak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Temasek Holdings Singapura atau Khazanah Malaysia. Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengatakan pemerintah mendatang harus memisahkan fungsi kinerja jika ingin mengubah instansi BUMN.

Menurutnya, pemisahan fungsi itu agar pemerintah dapat membedakan kinerja BUMN yang diperuntukkan untuk keuntungan bisnis dengan fungsi sosial. Gunawan mengatakan, hal tersebut agar dua fungsi itu dapat menjadi kegiatan untuk menanamkan modal di pemerintahan mendatang. "Yang perlu diperhatikan oleh Pak Prabowo, kalau dia ingin mau lakukan benchmarking seperti itu (Temasek Holdings), dia harus berpikir untuk memisahkan antara BUMN yang profit dengan BUMN yang memiliki fungsi sosial," ujar Herry Gunawan ketika dihubungi pada Ahad, 13 Oktober 2024.

Lebih lanjut, ia menyarankan pemerintah tak menjadikan BUMN sebagai perseroan terbatas saat memfokuskannya sebagai fungsi sosial. Sehingga, lebih baik fungsi sosial dikembalikan ke Badan Layanan Umum (BLU), supaya tidak memikirkan keuntungan. "Jadi BUMN yang memiliki fungsi sosial, jangan dijadikan PT, bubarkan aja PT-nya, tapi kembali ke BLU, Badan Layanan Umum itukan seperti kantor berita Antara enggak perlu nyari profit, tapi fungsi sosialnya berjalan," kata dia.

Menurut Gunawan, saat fungsi kinerja sudah dipisah, lembaga yang statusnya menjadi BLU bisa ditempatkan di bawah kementerian. Jika hal itu dilakukan, menurut Herry, wacana perombakan BUMN yang akan dilakukan oleh Prabowo dapat berjalan optimal. "Kalau dia (BUMN) ke BLU, kemudian kalau perlu tambah aja dia (BLU) di bawah kementerian gitu, jadi akan mendukung program kementerian misalnya gitu," tutur Gunawan.

Sementara itu, dikutip dari laman resmi milik Temasek Singapura, perusahaan itu telah berdiri sejak 1974. Menteri Keuangan pertama Singapura, Goh Keng Swee, adalah pencetus didirikannya lembaga itu.

Kala itu pemerintah Singapura merasa perlu untuk memisahkan tata kelola dari manajemen bisnis. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah dapat berfokus pada peran utamanya, yaitu membuat kebijakan dan regulasi. “Jelas bukan tugas pemerintah untuk menjalankan perusahaan-perusahaan seperti itu, sehingga Temasek didirikan untuk mengambil alih dan memiliki sekitar 35 perusahaan dan berbagai investasi," ujar Goh Kong Swee dikutip laman resmi Temasek yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia.

Adapun portofolio Temasek mencakup berbagai industri dibidang transportasi; layanan keuangan; telekomunikasi; media dan teknologi; konsumen dan real estate; ilmu hayat dan pertanian pangan. Selain itu, sebagian besar investasi yang diciptakan lembaga itu berbentuk ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen mendukung upaya pemerintah mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dukungan tersebut diberikan dengan menyalurkan berbagai bantuan maupun program-program yang dapat membantu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang layak dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

BRI melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) ‘BRI Peduli Ini Sekolahku’ kali ini mengambil inisiatif memberikan bantuan perbaikan SD Negeri (SDN) 001 Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau hingga menjadi sekolah yang indah, bersih dan nyaman. “Program BRI Peduli Ini Sekolahku hadir untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di Indonesia dengan memperbaiki sarana prasarana fisik secara menyeluruh dan signifikan agar dapat digunakan oleh siswa dan guru,” kata Direktur Digital and Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha.

Program BRI Peduli Ini Sekolahku juga memberikan solusi bagi ketersediaan infrastruktur sekolah yang lebih memadai, sehingga akhirnya sekolah akan menciptakan SDM unggul bagi kemajuan bangsa. “Semoga bantuan ini bisa memberikan semangat baru bagi para siswa dalam menimba ilmu dan menggapai cita-cita,” kata Arga.

Adapun bantuan renovasi diberikan dalam bentuk perbaikan bangunan dan sarana prasarana sekolah yang rusak, seperti kursi kelas, meja kelas, lemari kelas, atau peralatan pendukung pendidikan lainnya seperti perbaikan Ruang Guru, Ruang UKS, Ruang Pustaka dan Toilet. Renovasi sekolah SDN 001 Sungai Pagar, kata Arga, merupakan upaya nyata BRI dalam memajukan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Dengan bantuan ini, SDN 001 Sungai Pagar diharapkan dapat menjadi rumah yang aman dan tempat belajar yang nyaman bagi para siswa dan guru,” kata dia. Arga menambahkan, sejak dijalankan pada2021, program ini telah berjalan di 44 lokasi di seluruh Indonesia.

Penyaluran program ini merupakan wujud nyata BRI mendukung terwujudnya pilar pembangunan dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Program ini diharapkan menjadi inisiator penopang, pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan di sekolah, serta mampu mendorong pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Semoga Program BRI Peduli Ini Sekolahku bisa menjadi motivasi dan pemantik semangat bagi siswa/i untuk terus belajar dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan bangunan yang layak serta memberikan solusi bagi ketersediaan infrastruktur sekolah yang lebih memadai sehingga pada akhirnya sekolah akan menciptakan SDM unggul bagi kemajuan bangsa," kata dia.

Kepala Sekolah SDN 001 Sungai Pagar, Zasmel, mengatakan, dengan bantuan renovasi sekolah dari BRI Peduli, dapat memberikan semangat dan motivasi bagi para siswa dan tenaga pengajar dalam kegiatan di sekolah. “Pada akhirnya SDN 001 Sungai Pagar dapat mencetak SDM unggul penerus bangsa,” ucap dia. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024. Perwakilan tim hukum Konsolnas Jiwasraya, Otto Cornelis (OC) Kaligis, mengatakan pihaknya kembali menuntut pengembalian uang sebesar Rp205,78 miliar.

“Pada 30 September 2024, kami telah mengirimkan somasi dan surat tersebut telah diterima berdasarkan tanda terima. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada tanggapan atas somasi tersebut,” kata OC Kaligis, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 17 Oktoberfest 2024.

OC Kaligis menegaskan, jiwa dalam waktu tujuh hari tidak ada pembayaran senilai tuntutan, pihanya akan menempuh jalur hukum. Selain itu, juga mengajukan permohonan penyitaan terhadap aset-aset sebagai jaminan pembayaran kepada 70 korban.

Sebelumnya, 70 nasabah tersebut merupakan bagian dari 0,3 persen korban Jiwasraya yang menolak pengalihan polis ke IFG Life. Berdasarkan klaim dari Tim Pelaksana restrukturisasi Jiwasraya, perusahaan memiliki kewajiban kepada 0,3 persen nasabah atau 946 polis senilai Rp 196 miliar. Sebelum melayangkan somasi pertama, OC Kaligis menerangkan, PT Asuransi Jiwasraya masih memiliki aset sebesar Rp6,77 triliun per 31 Desember 2023 berdasarkan laporan keuangan mereka.

Selain itu, ia menyitir pernyataan Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN, Robertus Bilitea, yang menyebut Jiwasraya masih memiliki aset berupa reksa dana sebesar Rp1,2 triliun dan tanah serta bangunan sitaan Kejaksaan Agung Rp8 triliun. Tanah itu, disebut, akan dialihkan ke Jiwasraya sebelum diserahkan ke IFG Life untuk menutup sisa liabilitas nasabah yang tidak menyetujui program restrukturisasi.

"Adalah pernyataan yang tidak masuk akal bahwa jumlah sebesar Rp 6,7 Triliun (Rp 350 Miliar Deposito), Rp 1,2 Triliun dan Rp 8 Triliun tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan kepada 0,3 persen nasabah dengan jumlah yang hanya sebesar Rp 196 Miliar (berdasarkan klaim dari Tim Pelaksana Restrukturisasi),” papar OC Kaligis dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 September 2024.

Konsolnas Jiwasraya juga menilai bahwa aset Jiwasraya sebesar Rp6,7 triliun merupakan aset dengan status bersengketa. Sehingga tidak bisa dipindahkan kepada pihak ketiga yakni IFG Life. “Klaim Tim Pelaksana Restrukturisasi bahwa pelaksanaan restrukturisasi sudah sesuai dengan aturan dan perundangan. Namun dalam kenyataannya OJK mengeluarkan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran oleh Jiwasraya dalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut,” terang OC Kaligis.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024. Perwakilan tim hukum Konsolnas Jiwasraya, Otto Cornelis (OC) Kaligis, mengatakan pihaknya kembali menuntut pengembalian uang sebesar Rp205,78 miliar.

“Pada 30 September 2024, kami telah mengirimkan somasi dan surat tersebut telah diterima berdasarkan tanda terima. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada tanggapan atas somasi tersebut,” kata OC Kaligis, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 17 Oktoberfest 2024.

OC Kaligis menegaskan, jika dalam waktu tujuh hari tidak ada pembayaran senilai tuntutan, pihaknya akan menempuh jalur hukum. Selain itu, mereka juga akan mengajukan permohonan penyitaan terhadap aset-aset sebagai jaminan pembayaran kepada 70 korban.

Tujuh puluh nasabah yang diwakili OC Kaligis merupakan bagian dari 0,3 persen korban Jiwasraya yang menolak pengalihan polis ke IFG Life. Berdasarkan klaim dari Tim Pelaksana restrukturisasi Jiwasraya, perusahaan memiliki kewajiban kepada 0,3 persen nasabah atau 946 polis senilai Rp 196 miliar. Sebelum melayangkan somasi pertama, OC Kaligis menerangkan, PT Asuransi Jiwasraya masih memiliki aset sebesar Rp6,77 triliun per 31 Desember 2023 berdasarkan laporan keuangan mereka.

Selain itu, ia menyitir pernyataan Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN, Robertus Bilitea, yang menyebut Jiwasraya masih memiliki aset berupa reksa dana sebesar Rp1,2 triliun dan tanah serta bangunan sitaan Kejaksaan Agung Rp8 triliun. Tanah itu, disebut, akan dialihkan ke Jiwasraya sebelum diserahkan ke IFG Life untuk menutup sisa liabilitas nasabah yang tidak menyetujui program restrukturisasi.

"Adalah pernyataan yang tidak masuk akal bahwa jumlah sebesar Rp 6,7 Triliun (Rp 350 Miliar Deposito), Rp 1,2 Triliun dan Rp 8 Triliun tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan kepada 0,3 persen nasabah dengan jumlah yang hanya sebesar Rp 196 Miliar (berdasarkan klaim dari Tim Pelaksana Restrukturisasi),” papar OC Kaligis dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 September 2024.

Konsolnas Jiwasraya juga menilai bahwa aset Jiwasraya sebesar Rp6,7 triliun merupakan aset dengan status bersengketa. Sehingga tidak bisa dipindahkan kepada pihak ketiga yakni IFG Life. “Klaim Tim Pelaksana Restrukturisasi bahwa pelaksanaan restrukturisasi sudah sesuai dengan aturan dan perundangan. Namun dalam kenyataannya OJK mengeluarkan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran oleh Jiwasraya dalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut,” terang OC Kaligis.