TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengklaim pihaknya telah memperhatikan tuntutan kenaikan gaji hakim yang disuarakan minggu ini. Dia menyebut Kemenkeu telah menyetujui prinsip kenaikan gaji hakim yang diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas usulan Mahkamah Agung (MA).

“Kami memperhatikan itu dan masih dipakainya remunerasi, dan peraturan lama juga menjadi perhitungan kami untuk memperbaiki secarasegmenteddan parsial,” kata Isa dalam sesi audensi yang digelar para hakim dengan pimpinan MA di Ruang Wiryono, Gedung Utama MA, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.

Besaran kenaikan gaji hakim yang disetujui oleh Kemenkeu mengacu pada draf yang diajukan oleh KemenPAN-RB. Nantinya persetujuan tersebut akan diproses melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Presiden. "Insya Allah keputusannya tidak menyimpang dari apa yang disampaikan," ucap Isa.

Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Suharto mengatakan, draf kenaikan gaji hakim yang disusun Kemenpan RB mengusulkan gaji pokok naik sebesar 8-15 persen, tunjangan naik 45-70 persen, uang pensiun naik 8-15 persen dari gaji pokok, dan tunjangan kemahalan naik 36,03 persen sesuai dengan inflasi sejak 2013-2021.

Namun, khusus untuk tunjangan kemahalan hakim, MA menyarankan hal tersebut bisa digodok melalui peraturan lain mengingat perlunya waktu untuk mengkaji. Jadi, terdapat total tiga poin yang diakomodasi oleh Kemenkeu.

Draf kenaikan gaji hakim yang diterima Kemenkeu itu berbeda dari usulan MA kepada Kemenpan RB. MA mengajukan delapan poin perubahan mengenai kesejahteraan hakim, sedangkan yang diusulkan Kemenpan RB kepada Kemenkeu hanya empat poin.

Delapan poin yang diajukan MA meliputi kenaikan gaji hakim tiga kali gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan pangkat dan golongan, uang pensiun sama dengan gaji pokok terakhir yang diterima oleh hakim di masa aktif, tunjangan jabatan sebesar 100 persen dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah MA, serta tunjangan kemahalan yang diminta untuk dikaji ulang.

Kemudian, empat poin lainnya terdiri dari fasilitas rumah dinas milik negara, transportasi, jaminan kesehatan, dan honorarium penanganan perkara. Namun, Suharto tidak merinci berapa persen nilai kenaikan gaji hakim yang diusulkan MA ke Kemenpan RB.

Dia hanya mengatakan bahwa terkait fasilitas rumah dinas diusulkan untuk mengubah uang sewa menjadi tunjangan. Sementara jaminan kesehatan yang telah didapatkan hakim saat ini, tetapi tidak termasuk suami/istri dan anak.

“Karena tidak diakomodir di draf yang diusulkan Kemenpan-RB, maka nanti kita lihat proses ke depan,” ujar Suharto.

Rincian Gaji dan Tunjangan Hakim Saat Ini

Adapun besaran gaji pokok hakim saat ini mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2012 yang dibedakan atas golongan dan masa kerja selama 0-32 tahun. Berikut rinciannya:

Gaji Pokok

A. Golongan III

-Golongan III/a: Rp 2.064.100 - Rp 3.929.700.

-Golongan III/b: Rp 2.151.400 - Rp 4.047.600.

-Golongan III/c: Rp 2.242.400 - Rp 4.169.000.

-Golongan III/d: Rp 2.337.300 - Rp 4.294.100.

B. Golongan IV

-Golongan IV/a: Rp 2.436.100 - Rp 4.422.900.

-Golongan IV/b: Rp 2.539.200 - Rp 4.555.600.

-Golongan IV/c: Rp 2.646.600 - Rp 4.692.300.

-Golongan IV/d: Rp 2.758.500 - Rp 4.833.000.

-Golongan IV/e: Rp 2.875.200 - Rp 4.978.000.

Tunjangan Jabatan

Sementara itu, tunjangan jabatan hakim didasarkan pada jenjang karier, wilayah penempatan kerja, dan kelas pengadilan. Berikut rinciannya:

A. Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), dan Pengadilan Militer (Dilmil)

-Ketua atau kepala: Rp 40.200.000.

-Wakil ketua atau wakil kepala: Rp 36.500.000.

-Hakim utama, mayor jenderal (mayjen), laksamana muda (laksda), atau marsekal muda (marsda) Tentara Nasional Indonesia (TNI): Rp 33.300.000.

-Hakim utama muda, brigadir jenderal (brigjen), laksamana pertama (laksma), atau marsekal pertama (marsma) TNI: Rp 31.100.000.

-Hakim madya utama atau kolonel: Rp 29.100.000.

-Hakim madya muda atau letnan kolonel: Rp 27.200.000.

B. Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)

-Ketua atau kepala: Rp 27.000.000.

-Wakil ketua atau wakil kepala: Rp 24.500.000.

-Hakim utama: Rp 24.000.000.

-Hakim utama madya: Rp 22.400.000.

-Hakim madya utama atau kolonel: Rp 21.000.000.

-Hakim madya muda atau letnan kolonel Rp 19.600.000.

-Hakim madya pratama atau mayor: Rp 18.300.000.

-Hakim pratama utama: Rp 17.100.000.

-Hakim pratama madya atau kapten: Rp 16.000.000.

-Hakim pratama muda: Rp 14.900.000.

-Hakim pratama: Rp 14.000.000.

C. Pengadilan Kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI) atau Dilmil Tipe A

-Ketua atau kepala: Rp 23.400.000.

-Wakil ketua atau wakil kepala: Rp 21.300.000.

-Hakim utama: Rp 20.300.000.

-Hakim utama madya: Rp 19.000.000.

-Hakim madya utama atau kolonel: Rp 17.800.000.

-Hakim madya muda atau letnan kolonel Rp 16.600.000.

-Hakim madya pratama atau mayor: Rp 15.500.000.

-Hakim pratama utama: Rp 14.500.000.

-Hakim pratama madya atau kapten: Rp 13.500.000.

-Hakim pratama muda: Rp 12.700.000.

-Hakim pratama: Rp 11.800.000.

D. Pengadilan Kelas IB atau Dilmil Tipe B

-Ketua atau kepala: Rp 20.200.000.

-Wakil ketua atau wakil kepala: Rp 18.400.000.

-Hakim utama: Rp 17.200.000.

-Hakim utama madya: Rp 16.100.000.

-Hakim madya utama atau kolonel: Rp 15.100.000.

-Hakim madya muda atau letnan kolonel Rp 14.100.000.

-Hakim madya pratama atau mayor: Rp 13.100.000.

-Hakim pratama utama: Rp 12.300.000.

-Hakim pratama madya atau kapten: Rp 11.500.000.

-Hakim pratama muda: Rp 10.700.000.

-Hakim pratama: Rp 10.030.000.

E. Pengadilan Kelas II

-Ketua atau kepala: Rp 17.500.000.

-Wakil ketua atau wakil kepala: Rp 15.900.000.

-Hakim utama: Rp 14.600.000.

-Hakim utama madya: Rp 13.600.000.

-Hakim madya utama atau kolonel: Rp 12.800.000.

-Hakim madya muda atau letnan kolonel Rp 11.900.000.

-Hakim madya pratama atau mayor: Rp 11.100.000.

-Hakim pratama utama: Rp 10.400.000.

-Hakim pratama madya atau kapten: Rp 9.700.000.

-Hakim pratama muda: Rp 9.100.000.

-Hakim pratama: Rp 8.500.000.

Tunjangan Kemahalan

Berikut rincian tunjangan kemahalan hakim:

-Zona 1 (DKI Jakarta serta lokasi kerja lainnya yang tidak termasuk zona 2, zona 3, dan zona 3 khusus): -.

-Zona 2 (Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur): Rp 1.350.000.

-Zona 3 (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Toli-Toli, Poso, Tarakan, dan Nunukan): Rp 2.400.000.

-Zona 3 khusus (Bumi Halmahera, Maluku; Wamera, Papua; dan Tahuna, Sulawesi Utara): Rp 10.000.000.

Jihan Ristiyantiberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 8 Oktober 2024 dimulai dengan direktur dan dewan komisaris PT Net Visi Media Tbk atau Net TV ramai-ramai mengundurkan diri.

Kemudian informasi mengenai hakim di seluruh Indonesia menggelar aksi mogok, yang mereka sebut gerakan cuti bersama, untuk menuntut peningkatan kesejahteraan, Senin, 7 Oktober 2024.

Selain itu berita tentang Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menganggap pengumuman kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta melanggar kesepakatan antara Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub Jakarta Anindya Bakrie. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Direksi dan Komisaris Net TV Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Direktur dan Dewan Komisaris PT Net Visi Media Tbk atau Net TV ramai-ramai mengundurkan diri. Stasiun televisi swasta ini mengumumkan mundurnya tujuh jajaran pimpinan perusahaan pada Senin, 7 Oktober 2024.

Ketujuh pimpinan perusahaan yang mengundurkan diri yakni Deddy Hariyanto selaku Direktur Utama; Azuan Syahril selaku Direktur; Fendy Nagasaputra selaku Direktur; Ferry selaku Direktur; Lie Halim selaku Komisaris Utama; David Rees selaku Komisaris Independen; dan Rachmat Nugroho selaku Komisaris.

Sekretaris Perusahaan PT Net Visi Media Tbk, Shinta Trisnawati, mengumumkan hal tersebut dalam surat pemberitahuan di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Belum diketahui alasan di balik kemunduran jajaran direksi hingga komisaris Net TV. Namun, menurut Shinta, mundurnya jajaran pimpinan perusahaan tersebut tidak memengaruhi operasional perusahaan.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Hakim Menuntut Kenaikan 142 Persen, Ini Tunjangan Mereka jika Dikabulkan

Hakim di seluruh Indonesia menggelar aksi mogok, yang mereka sebut gerakan cuti bersama, untuk menuntut peningkatan kesejahteraan, Senin, 7 Oktober 2024. Pasalnya sudah sejak 2012 tunjangan mereka tak berubah.

"Tuntutan kami adalah tunjangan jabatan 142 persen dari tunjangan hakim pada tahun 2012," ucap Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid dalam audiensi yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Salah satu pertimbangan kenaikan itu ialah karena tunjangan jabatan hakim tidak pernah berubah selama 12 tahun terakhir. Hal ini karena Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim belum direvisi.

"Saya kira angka ini menjadi angka yang wajar, mengingat 12 tahun tidak ada perubahan," ucap dia.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Kadin Munaslub Umumkan Kepengurusan, Kubu Arsjad Rasjid: Melanggar Kesepakatan

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menganggap pengumuman kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta melanggar kesepakatan antara Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub Jakarta Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Harjono menyatakan, pihaknya akan tetap berpegang pada kesepakatan.

“Kami tidak terlibat dalam proses penyusunan kepengurusan yang dimaksud,” tulis Dhaniswara dalam rilis pers yang diterbitkan Kadin pada Senin, 7 Oktober 2024.

Dhaniswara mengklaim, dalam pertemuan Arsjad dan Anin pada 27 September lalu, mereka telah menyepakati untuk melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) usai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan persoalan investasi yang menjadi ganjalan masuknya telepon seluler iPhone 16 ke pasar Indonesia. Agus Gumiwang mengatakan, Apple—produsen iPhone—masih memiliki kekuranngan komitmen investasi senilai Rp 235 miliar. Kekurangan inilah yang menghambat sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN produk tersebut.

Sebelumnya, Apple sudah mengantongi sertifikasi TKDN tetapi masa berlakunya habis. Saat ini, menurut Agus Gumiwang, proses perpanjangan sertifikat TKDN tersebut masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple.

“Karena, realisasi Apple baru mencapai Rp 1,48 triliun dari komitmen investasi Rp 1,71 triliun,” ujar Agus Gumiwang dalam acara Raker Tim Nasional P3DN dan Forum Komunikasi Tim P3DN di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Apabila komitmen investasi tersebut sudah direalisasikan sepenuhnya, Agus Gumiwang berujar, Apple akan mendapat nilai TKDN sebesar 40 persen. Dengan begitu, iPhone 16 dan produk-produk Apple yang menggunakan jaringan seluler bisa masuk ke pasar Indonesia.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, penghitungan TKDN dapat dilakukan menggunakan tiga skema.

Pertama, skema manufaktur atau pembuatan produk di dalam negeri. Kedua, skema aplikasi atau pembuatan aplikasi di dalam negeri. Terakhie, skema pengembangan inovasi di dalam negeri. Dalam hal ini, Agus Gumiwang menuturkan, skema yang digunakan Apple adalah skema pengembangan inovasi tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun, terakhir sebesar 0,12 persen secara bulanan pada September 2024.

Dalam Berita Resmi Statistik yang dipaparkan hari ini, disebutkan bahwa deflasi telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak Mei lalu.

Menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), kondisi ini dianggap mengkhawatirkan karena menunjukkan kemiripan dengan situasi krisis, terutama dengan deflasi yang terjadi secara berturut-turut selama lima bulan.

Deflasi, sebuah kondisi di mana harga barang dan jasa menurun secara signifikan, pernah menghantam Indonesia dengan keras dalam beberapa periode penting sejarahnya. Salah satu periode deflasi terparah di Indonesia terjadi selama krisis ekonomi besar yang dikenal sebagai Depresi Besar pada tahun 1930-an, serta selama krisis moneter Asia pada tahun 1997-1998.

Pada masa Depresi Besar, Indonesia yang saat itu masih berada di bawah penjajahan Belanda mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara global. Depresi yang melanda sebagian besar negara di dunia juga memengaruhi perdagangan internasional dan harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia, seperti gula, kopi, dan karet. Ketika harga-harga komoditas global merosot, ekonomi Indonesia ikut terpuruk. Dampaknya tidak hanya terasa di sektor perdagangan, tetapi juga pada perekonomian domestik. Harga barang-barang turun drastis, memicu deflasi yang merata di berbagai sektor ekonomi.

Namun, deflasi yang paling dikenal oleh masyarakat modern Indonesia terjadi selama krisis moneter Asia pada tahun 1997-1998. Krisis ini berawal dari gejolak ekonomi di Thailand, yang kemudian merembet ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia. Ketika krisis ini mencapai puncaknya di Indonesia, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi tajam, mencapai titik terendah sepanjang sejarah.

Pada masa-masa awal krisis moneter, permintaan konsumen menurun secara signifikan akibat ketidakpastian ekonomi yang melanda negara. Hal ini menyebabkan dunia usaha mengalami kesulitan besar, karena produksi barang melampaui permintaan, sehingga banyak perusahaan terpaksa menurunkan harga untuk menghabiskan stok yang ada.

Fenomena ini terjadi di berbagai sektor, dari bahan pokok hingga produk non-essensial. Deflasi ini menambah beban ekonomi karena meski harga barang menurun, daya beli masyarakat justru semakin menurun akibat pengangguran dan inflasi yang terjadi setelahnya.

Deflasi selama krisis 1997-1998 juga diperburuk oleh ketidakstabilan politik yang menyertai krisis ekonomi. Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade, runtuh. Krisis politik ini memperburuk kondisi masyarakat yang sudah terdampak oleh deflasi dan depresiasi nilai tukar rupiah.

Akibat dari deflasi ini sangat merusak perekonomian Indonesia. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan karena tidak mampu menahan penurunan harga yang drastis, sementara banyak pekerja dipecat atau dirumahkan. Pengangguran meroket, dan angka kemiskinan melonjak secara signifikan. Dunia usaha mengalami stagnasi, dan sektor perbankan terperosok ke dalam krisis yang lebih dalam. Pada akhirnya, Indonesia harus meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menstabilkan ekonominya, meskipun langkah-langkah yang diambil saat itu juga memicu kontroversi.

Meski Indonesia telah pulih dari krisis dan deflasi tersebut, peristiwa ini menjadi pelajaran penting mengenai betapa rapuhnya ekonomi suatu negara ketika dihadapkan pada krisis besar. Inflasi dan deflasi keduanya dapat menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi dan sosial, terutama jika tidak ditangani dengan kebijakan ekonomi yang tepat dan dukungan politik yang kuat. Deflasi lima bulan beruntun tentu amat diwaspadai, bukan disambut dengan gembira.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusomo menyebut Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ia mengatakan presiden terpilih itu bahkan telah mengantongi nama menterinya.

“Badan Penerimaan Negara nanti akan jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Meski demikian, Hashim tidak menyebutkan lebih lanjut siapa nama yang telah dipilih Prabowo untuk memegang jabatan tersebut.

Adik kandung Prabowo itu menyatakan pemerintahan baru Prabowo-Gibran memiliki target rasio penerimaan negara mencapai 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hashim menyebut, rasio penerimaan Indonesia saat ini masih sangat rendah dengan rasio pajak sebesar 10 hingga 10,5 persen. “Revenue ratio itu pajak ditambah cukai, ditambah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), ditambah lain-lain. Forecast untuk tahun ini 12,7 persen,” ungkapnya.

Ia membandingkan angka tersebut dengan negara-negara tetangga Indonesia, seperti Kamboja dan Vietnam yang masing-masing memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 18 persen dan 23 persen.

Rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB di Indonesia, menurut dia, terjadi karena penegakan aturan Indonesia yang belum maksimal dibandingkan dengan Kamboja dan Vietnam.

Ia menceritakan pengalamannya bertemu dengan Bank Dunia. Institusi tersebut, kata dia, mengatakan bahwa Indonesia berpeluang meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB. Namun, untuk mencapai hal tersebut, tergantung pada kehendak politk pemerintah serta waktu.

Lebih lanjut, Hashim mengatakan Bank Dunia menjelaskan cara untuk meningkatkan rasio penerimaan negara dapat dilakukan melalui penggunaan artificial intelligence (AI) dan teknologi informasi. “Bank dunia sudah siap bantu kita,” kata dia.

CEO Arsari Group itu juga memastikan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB tidak akan dicapai melalui peningkatan pajak. Ia juga mengatakan, Indonesia akan menurunkan tarif pajak dari 20 persen mendekati Singapura dan Hongkong. “Ini mau saya tegaskan supaya kawan-kawan pengusaha tidak cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilakukan dua kali dalam sehari. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dalam Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

"Ada masih sebagian masyarakat merasa bahwa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis. Ini makanan gratis 2 kali sehari. Pagi dan siang," ucap adik kandung Prabowo yang baru ditunjuk menjadi Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu.

Hashim mengatakan, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 41 persen atau sekitar 18 juta anak-anak di Indonesia masuk sekolah setiap hari dalam keadaan lapar. Hal itu, kata dia, menjadi pangkal masalah peringkat pendidikan Indonesia selalu buruk.

Dia lalu mengutip Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA) berada di peringkat 63 dari 70 negara. Pada 2018, Indonesia memang menempati peringkat 62 dari 70 negara. "Selalu tidak bergeser dari situ," katanya.

Dalam simulasi program makan bergizi gratis dalam satu tahun belakangan, Hashim mengatakan anak-anak sekolah mendapatkan pembagian makan gratis dari guru-gurunya. Namun, anak-anak itu hanya memakan separuh dari makanan yang disediakan. Ketika ditanya sang guru, anak-anak sekolah itu mengaku ingin membawa separuh makanan sisanya untuk adik-adik mereka di rumah.

"Pak Prabowo dengar ini, semakin dia bertekad. Dia sebagai presiden, harus isi perut semua anak-anak di Indonesia, termasuk anak-anak di rumah yang belum masuk sekolah," katanya.

Selain anak-anak sekolah, makan bergizi gratis juga akan dibagikan pemerintah kepada ibu hamil. Hashim mengaku ibu hamil memang ditambahkan belakangan sebagai sasaran program makan bergizi gratis. Musababnya, ada data dan masukan dari para akademisi banyak anak-aak lahir dalam keadaan cacat setiap tahun karena ibu mereka kurang gizi.

"Pak Prabowo kaget, saya kaget. Lima puluh ribu anak lahir setiap tahun. Lima puluh ribu cacat mental, cacat otak dan sebagainya. Dan diduga oleh para pakar karena kurang gizi," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga sempat memblokir situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Situs kadin.id itu tak bisa diakses sejak Ahad, 6 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Namun belakangan, pada hari ini sekitar pukul 10.40 WIB, situs tersebut kembali bisa diakses.

“Sempat diblokir, masuk blacklist. Ini menyulitkan kami,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika Firlie Ganinduto saat dihubungi pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Firlie mengatakan pemblokiran ini sempat mengganggu kinerja Kadin dalam membantu para UMKM. Dia mengatakan situs tersebut biasanya untuk melayani sertifikasi aneka kegiatan termasuk ekspor dari para UMKM.

“Banyak UMKM terdampak. Ini UMKM menggerakan ekonomi. Ini bahaya kalau terganggu,” kata dia.

Tak hanya itu, Firlie juga menyayangkan bila pemblokiran ini dilakukan sebagai buntut perseteruan Kadin kubu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Firlie menilai pemblokiran tersebut ganjil dan tak perlu dilakukan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 14 ayat 3, ada tiga kondisi mendesak untuk pemutusan layanan elektronik yang dilarang, yaitu terkait dengan terorisme, pornografi anak dan atau konten yang meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban umum.

“Ini (situs) berisi layanan UMKM,” kata Firlie.

Firlie mengatakan asosiasinya juga telah mengirimkan surat permohonan klarifikasi ke Kominfo atas dugaan pemblokiran ini pada Senin, 7 September 2024. Namun, kata dia, surat itu belum mendapat jawaban hingga kini.

Tempo telah menghubungi Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Prabu Revolusi pada Selasa, 8 Oktober 2024. Namun, hingga berita ini ditayangkan, Prabu belum merespons pesan Tempo.

Kadin kubu Arsjad Rasjid dengan Ketua Umum Anindya Bakrie berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Pada Kamis, 3 Oktober kemarin, Menteri Kominfo Budi Arie bertemu dengan Anindya di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam persamuhan itu, Budi diminta untuk mengisi sarasehan.

Dalam acara itu, Budi Arie berharap Kadin dapat menjadi mitra pemerintah dalam mendorong kemajuan perekonomian Indonesia melalui sektor digital. Ia pun menyebutkan Kadin harus mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan juga startup.

“Karena kita ini salah satu negara dengan jumlah startup terbesar. Saya berharap Kadin Indonesia serta seluruh pelaku industri dapat memanfaatkan peluang di sektor digital untuk melakukan inovasi bisnis yang dapat meningkatkan nilai tambah Indonesia dalam rantai pasok global,” ujar Budi Arie.

Oyuk Ivani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga sempat memblokir situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Situs kadin.id itu tak bisa diakses sejak Ahad, 6 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Namun belakangan, pada hari ini sekitar pukul 10.40 WIB, situs tersebut kembali bisa diakses.

“Sempat diblokir, masuk blacklist. Ini menyulitkan kami,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika Firlie Ganinduto saat dihubungi pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Firlie mengatakan pemblokiran ini sempat mengganggu kinerja Kadin dalam membantu para UMKM. Dia mengatakan situs tersebut biasanya untuk melayani sertifikasi aneka kegiatan termasuk ekspor dari para UMKM.

“Banyak UMKM terdampak. Ini UMKM menggerakan ekonomi. Ini bahaya kalau terganggu,” kata dia.

Tak hanya itu, Firlie juga menyayangkan bila pemblokiran ini dilakukan sebagai buntut perseteruan Kadin kubu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Firlie menilai pemblokiran tersebut ganjil dan tak perlu dilakukan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 14 ayat 3, ada tiga kondisi mendesak untuk pemutusan layanan elektronik yang dilarang, yaitu terkait dengan terorisme, pornografi anak dan atau konten yang meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban umum.

“Ini (situs) berisi layanan UMKM,” kata Firlie.

Firlie mengatakan asosiasinya juga telah mengirimkan surat permohonan klarifikasi ke Kominfo atas dugaan pemblokiran ini pada Senin, 7 September 2024. Namun, kata dia, surat itu belum mendapat jawaban hingga kini.

Tempo telah menghubungi Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Prabu Revolusi pada Selasa, 8 Oktober 2024. Namun, hingga berita ini ditayangkan, Prabu belum merespons pesan Tempo.

Kadin kubu Arsjad Rasjid dengan Ketua Umum Anindya Bakrie berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Pada Kamis, 3 Oktober kemarin, Menteri Kominfo Budi Arie bertemu dengan Anindya di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam persamuhan itu, Budi diminta untuk mengisi sarasehan.

Dalam acara itu, Budi Arie berharap Kadin dapat menjadi mitra pemerintah dalam mendorong kemajuan perekonomian Indonesia melalui sektor digital. Ia pun menyebutkan Kadin harus mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan juga startup.

“Karena kita ini salah satu negara dengan jumlah startup terbesar. Saya berharap Kadin Indonesia serta seluruh pelaku industri dapat memanfaatkan peluang di sektor digital untuk melakukan inovasi bisnis yang dapat meningkatkan nilai tambah Indonesia dalam rantai pasok global,” ujar Budi Arie.

Oyuk Ivani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang, sejumlah nama politikus dikabarkan akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Indonesia Maju. Belakangan, desas-desus ini semakin santer beredar dan meramaikan bursa calon menteri. Berikut ini sederet nama yang dikabarkan akan jadi menteri kabinet Prabowo.

1. Nusron Wahid

Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid, menjadi salah satu nama baru yang dikabarkan akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Namanya muncul di bursa calon menteri usai disebut Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia baru-baru ini. “Pak Nusron cocok lho (jadi menteri). Pak Nusron cocok? Kader bagus juga kok,” kata Bahlil dalam Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilukada Provinsi, Kota, Kabupaten se-Jawa Tengah di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Sabtu, 5 Oktober 2024.

Menurutnya, Nusron, yang turut hadir dalam rapat konsolidasi, cocok karena bagus dan memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan Prabowo. Sebab itu Nusron akan menjadi salah satu nama yang akan diajukan Golkar sebagai menteri kepada Prabowo. Kendati demikian keputusannya tergantung pada Prabowo selaku pemegang hak prerogatif.

2. Meutya Hafid

Satu lagi kader Golkar yang diusulkan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran adalah Meutya Hafid. Namanya disebut oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. “Yang jelas Mbak Meutya dimasukkan dalam daftar, tapi posisinya seperti apa, nanti presiden terpilih yang menentukan,” kata Sarmuji di kompleks gedung DPR, Rabu, 2 Oktober 2024.

Sarmuji juga tidak membantah kabar bahwa Meutya telah bertemu Prabowo. Dia mengatakan menjelang pelantikan, Prabowo terbuka untuk berdiskusi dengan siapa saja. Meutya sebelumnya merupakan Ketua Komisi I DPR, mitra kerja Kementerian Pertahanan pimpinan Prabowo.

3. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikabarkan akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Isu ini beredar setelah Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas), Hashim Djojohadikusumo, membeberkan ada rencana empat jabatan menteri yang bakal diberikan kepada sosok lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang. Direktur Riset & Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo memprediksi salah satunya adalah AHY.

4. Budi Gunawan

Nama Budi Gunawan juga muncul sebagai calon menteri. Hal ini seiring Prabowo yang disebutkan sudah menyiapkan dua kursi menteri atau setingkat menteri untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dua petinggi PDIP dan Partai Gerindra menyebut kursi itu salah satunya akan diberikan kepada Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Budi merupakan orang dekat Megawati. Ia menjadi ajudan saat Megawati menjabat Presiden.

5. Abdullah Azwar Anas

Pada isu calon menteri yang beredar, ada nama Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Dia merupakan kader PDIP yang disebutkan bakal mendapatkan kursi di pemerintahan Prabowo mendatang. Seorang narasumber yang sama dari PDIP dan Gerindra mengatakan, Azwar dan Budi akan ditarik ke kabinet Prabowo sebagai menteri profesional. Dengan begitu hubungan dengan PDIP terjalin baik.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak membantah maupun membenarkan soal pihaknya akan menempatkan Budi dan Azwar di Kabinet Prabowo. Hasto hanya berharap Prabowo bisa membentuk kabinet yang efektif dan membangkitkan optimisme publik. “Kabinet bisa menjawab tantangan ke depan,” katanya dalam laporan Majalah Tempo yang terbit cetak pada Senin, 23 September 2024.

6. Sugiono

Wakil Ketua Harian Partai Gerindra Sugiono, masuk dalam daftar bursa calon menteri Prabowo. Majalah Tempo pada Ahad 22 September 2024, mewartakan Sugiono disiapkan sebagai Menteri Luar Negeri.

Orang kepercayaan Prabowo itu merupakan mantan prajurit TNI. Dia pernah aktif sebagai prajurit Kopassus dengan pangkat terakhir Letnan Satu. Ia menanggalkan dinas kemiliterannya kemudian berpolitik di Partai Gerindra yang dibentuk pada 2008. Dia juga lulusan SMA Taruna Nusantara.

7. Sjafrie Sjamsoeddin

Sama seperti Sugiono, Sjafrie Sjamsoeddin juga merupakan orang kepercayaan Prabowo. Mantan Wakil Menteri Pertahanan itu disebut akan menjabat sebagai Menteri Pertahanan periode 2024-2029. Selain itu, Sjafrie juga menjabat Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Manajemen Pertahanan sejak tanggal 6 Desember 2019.

8. Bahlil Lahadalia

Empat petinggi partai pendukung pemerintah dan dua kolega Jokowi menyatakan, presiden mengusulkan sejumlah nama calon menteri dan kepala lembaga negara kepada Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang disebutkan berpeluang mengisi posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Mantan Menteri Investasi itu belakangan dilantik sebagai Menteri ESDM era Jokowi menggantkan Arifin Tasrif.

9. Raja Juli Antoni

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, dikabarkan menjadi salah satu nama yang diusulkan Jokowi untuk masuk dalam kabinet Prabowo. Juli saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Majalah Tempo pada Ahad, 6 Oktober 2024 menyebutkan, Juli dikabarkan akan menduduki posisi sebagai Menteri Kehutanan di periode Prabowo mendatang.

10. Pratikno

Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga disodorkan Jokowi agar tetap berada di pemerintahan mendatang. Pratikno adalah operator atau tangan kanan Jokowi. Ia diduga terlibat dalam berbagai manuver politik Jokowi. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu diperkirakan bakal menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia.

11. Budi Arie Setiadi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi, disebutkan menjadi salah satu calon menteri di Kabinet Prabowo, atas usul Jokowi. Ketua Umum kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo itu dikabarkan akan menjadi Menteri Desa.

Budi adalah loyalis Jokowi yang membantu pemenangannya dalam pemilihan presiden pada 2014 dan 2019. Dia juga membantu kampanye Prabowo yang berpasangan dengan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024.

12. Listyo Sigit Prabowo

Nama terakhir yang dikabarkan diusulkan Jokowi untuk menjadi menteri Prabowo adalah Listyo Sigit Prabowo. Selain posisi di kabinet, Jokowi juga disebut mengajukan Listyo Sigit Prabowo untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri.

Hendrik Khoirul Muhid, Septia Ryanthie, Nandito Putra, Ni Kadek Trisna, Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai program Bantuan Sosial atau bansos serta Kartu Prakerja yang berlaku di era Presiden Joko Widodo, kurang maksimal. Menurutnya, pembagian bantuan sosial yang bertujuan membantu masyarakat miskin itu tidak sesuai sasaran.

"Menurut saya sih belum optimal ya (bansos), ya belum begitu berhasil ya, karena saya melihat beberapa target itu masih banyak yang tidak tepat sasaran," ujar Tauhid ketika dihubungi Tempo pada Senin, 7 Oktober 2024.

Adanya program bantuan sosial yang dikeluarkan Jokowi, dinilai tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tauhid berujar, jika kegiatan bantuan itu justru berdampak pada sektor ekonomi Indonesia. "Kalau kita lihat di makro saja pertumbuhan ekonomi gak berhasil hanya inflasi saja, saya kira ini yang kemudian menjadi catatan pemerintah," ucap dia.

Menurut Tauhid, program bantuan sosial seharusnya dilakukan ketika kondisi pasar Indonesia mengalami peningkatan. Meskipun begitu, kata dia, manajemen keuangan negara untuk alokasi dana bansos harus dibenahi kembali.

Selama ini menurutnya, program bantuan sosial yang ada tidak membuahkan hasil lantaran sama sekali tidak mempengaruhi angka pengangguran di Indonesia yang masih tinggi. "Tapi bagaimana mengurangi kemiskinan, pengangguran dengan bansos yang sangat besar tersebut itu akan menjadi catatan," ujarnya.

Sementara itu, Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan lagi rencana melanjutkan program Kartu Prakerja dan penyaluran bansos beras.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.

Achmad punya beberapa alasan yang mendukung usulanprogram bansos beras dan Kartu Prakerja tidak perlu dilanjutkan, di antaranya, ketidaktepatan sasaran program, risiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi. Achmad menyarakan sejumlah program pengganti yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.

TEMPO.CO, Jakarta - Deflasi merupakan penambahan nilai mata uang, antara lain dengan pengurangan jumlah uang kertas yang beredar dengan tujuan mengembalikan daya beli yang yang nilainya turun. Deflasi merupakan fenomena penurunan harga yang ada di dalam suatu wilayah. Deflasi terjadi karena kekurangan jumlah uang beredar yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun.Ini berbeda dengan inflasi, yang menggambarkan kenaikan harga.

Penurunan harga ini pada dasarnya terdengar seperti kabar baik bagi konsumen karena mereka bisa membeli barang lebih murah.

Namun, dalam skala makroekonomi, deflasi justru sering kali dihindari karena bisa membawa dampak negatif yang besar bagi perekonomian.

Melansir dari kemenkeu.go.id, deflasi biasanya terjadi ketika ada penurunan permintaan yang signifikan terhadap barang dan jasa. Permintaan yang melemah ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti penurunan konsumsi akibat ketidakpastian ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi, atau masalah pada sektor keuangan.

Ketika permintaan turun, produsen biasanya menurunkan harga untuk mencoba menarik konsumen, namun ini dapat memicu siklus penurunan harga yang lebih luas dan berkepanjangan.

Dampak Deflasi terhadap Ekonomi

Dampak deflasi bagi perekonomian umumnya negatif. Salah satu dampaknya adalah menurunnya tingkat konsumsi masyarakat. Meskipun harga barang turun, masyarakat sering kali menunda pembelian dengan harapan harga akan terus menurun.

Penundaan konsumsi ini menekan permintaan lebih lanjut, yang pada akhirnya memaksa produsen untuk menurunkan harga lebih jauh lagi. Siklus ini bisa memicu apa yang dikenal sebagai “deflationary spiral” atau spiral deflasi, yang sulit dihentikan tanpa intervensi kebijakan ekonomi yang tepat.

Selain itu, deflasi meningkatkan beban utang. Ketika harga-harga turun, nilai riil utang menjadi lebih besar. Ini terutama berdampak pada rumah tangga dan perusahaan yang memiliki pinjaman dengan suku bunga tetap. Penurunan pendapatan, yang biasanya mengikuti deflasi, membuat semakin sulit bagi mereka untuk membayar utang, sehingga dapat memicu kebangkrutan dan mengganggu kestabilan sektor keuangan.

Berapa Persen Deflasi yang Masih Aman?

Pada umumnya, perekonomian tidak mentoleransi tingkat deflasi yang terlalu tinggi. Deflasi yang masih tergolong aman biasanya berada pada tingkat yang rendah dan hanya bersifat sementara. Beberapa ekonom berpendapat bahwa tingkat deflasi sebesar 0% hingga 1% masih dapat ditoleransi, terutama jika itu terjadi dalam waktu singkat. Namun, ketika deflasi berlangsung dalam jangka panjang dan berada di bawah -1%, ini sudah mulai dianggap berbahaya.

Bank sentral di berbagai negara, seperti Bank Indonesia atau Federal Reserve di Amerika Serikat, biasanya menargetkan tingkat inflasi yang moderat, misalnya sekitar 2%, sebagai tanda stabilitas harga.

Inflasi moderat dianggap sehat bagi perekonomian karena mendorong konsumsi dan investasi. Sementara itu, deflasi dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi karena dapat menciptakan ketidakpastian dan mendorong perilaku menahan pengeluaran.

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelundupan pasir timah dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka diduga makin marak dengan memanfaatkan celah lemahnya pengawasan dan koordinasi dengan aparat setempat. Smelter-smelter timah di Pulau Bangka diduga kuat menjadi penampung karena tidak satu pun smelter di Belitung yang beroperasi.

Penelusuran Tempo menemukan fakta bahwa ribuan ton pasir timah keluar dari Pulau Belitung setiap pekannya. Pasir timah tersebut diselipkan diantara muatan yang dibawa truk-truk ekspedisi kemudian menyeberang ke Pulau Bangka menggunakan kapal jenis roro.

Penyelundupan dilakukan dengan dua cara yakni melalui pelabuhan resmi yakni Pelabuhan Tanjung Ru yang berada di Pegantungan Kecamatan Badau dan dua pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus di wilayah Tanjung Binga dan Tanjung Kelayang.

Di Pelabuhan Tanjung Ru, Tempo melihat bagaimana proses penyeberangan dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka. Pelabuhan ini dilayani tiga kapal yakni KMP Menumbing Raya dengan rute pelayaran Tanjung Ru - Sadai Bangka, KMP Gorare rute Tanjung Ru - Sadai Bangka dan KMP Puteri Leanpuri dengan rute Tanjung Ru - Tanjung Nyato Kecamatan Selat Nasik Belitung.

Di pelabuhan ini tidak terlihat adanya penjagaan ketat karena kendaraan begitu bebas keluar masuk area pelabuhan tanpa ada penjaga atau aparat penegak hukum. Yang tampak hanya puluhan truk ekspedisi menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal.

Petugas instansi yang terlibat dalam otoritas Pelabuhan Tanjung Ru saat dikonfirmasi soal adanya penyelundupan pasir timah di Tanjung Ru saling lempar tanggung jawab.

"Kami tidak punya kewenangan untuk memeriksa apa yang dibawa oleh truk-truk yang menyeberang. Kami hanya menyiapkan fasilitas pelabuhan saja," ujar Wakil Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Tanjung Ru yang bernama Suhadak.

Suhadak sempat menyebutkan tanggung jawab pemeriksaan barang ada pada PT Angkutan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Namun dia meralat keterangannya setelah Supervisor ASDP Tanjung Ru Sukisman datang menemaninya wawancara dan menyebut pemeriksaan barang tanggung jawab aparat penegak hukum.

"Soal muatan tidak tahu karena bukan kewenangan kami. Setiap keberangkatan kita hanya mengecek dokumen. Kita tidak bisa menuduh atau mencurigai kendaraan membawa pasir timah ilegal karena orang bisa marah," ujar dia.

Supervisor ASDP Tanjung Ru Sukisman pun enggan berkomentar terkait dugaan penyelundupan pasir timah tersebut. Dia berdalih tidak bisa menyampaikan keterangan dari perusahaan. "Saya tidak berwenang berkomentar karena ada GM (ASDP) yang saat ini sedang ada di Bangka," ujar dia.

Sementara itu BT kolektor timah asal Bangka yang ditemui di Pelabuhan Tanjung Ru mengatakan transaksi jual beli timah dilakukan dengan sistem Cash On Delivery (COD). Dia mengaku langsung membeli pasir timah dari pengepul kecil kemudian ditampung ke dalam gudang.

"Jika sudah banyak saya kirim ke Bangka selanjutnya dijual lagi ke smelter. Ini saya antri mengirimkan barang ke Bangka. Didepan saya ada 19 mobil. Nomor antrian saya 20," ujar dia.

BT menyebutkan pengiriman pasir timah ke Bangka dengan menggunakan jasa truk ekspedisi yang memuat barang lain. Setiap mobil, kata dia, bisa ada 5 ton sampai 10 ton pasir timah. "Jika kapal berangkat, saya tinggal memastikan barang saya tiba di Bangka tepatnya di Pelabuhan Sadai. Selanjutnya dibawa ke Pangkalpinang dan dijual lagi ke smelter," ujar dia.

Penyelundupan pasir timah via pelabuhan tikus di wilayah Tanjung Binga dan Tanjung Kelayang pun diduga kuat terjadi. Hanya saja proses penyelundupan dilakukan malam hari dengan menggunakan kapal-kapal nelayan.

Kondisi pelabuhan yang sepi tidak ada penjagaan membuat proses pengiriman begitu leluasa dilakukan. Bahkan untuk menuju pelabuhan yang tidak jauh dari Jalan Raya Sijuk ini hanya melewati jalan sempit dengan lebar dua meter saja.

"Kami sering mendengar soal penyelundupan ini. Kalau siang, di wilayah ini aktivitasnya biasa saja karena memang wilayah pelabuhan nelayan. Kalau pengiriman malam, itu mungkin saja," ujar salah satu nelayan Tanjung Binga saat berbincang dengan Tempo.

Selanjutnya baca: Praktik tambang liar timah masih merajalela<!--more-->

Di pelabuhan tikus Tanjung Kelayang, informasi adanya penyelundupan juga terdengar oleh nelayan setempat. Bahkan di sekitar area pelabuhan tikus Tanjung Kelayang ini terdapat gudang timah yang berada tidak jauh dari pelabuhan dan puluhan jerigen - jerigen yang diduga berisi BBM.

"Kalau saya tidak pernah melihat langsung. Hanya dengar saja dari teman-teman yang mengatakan ada orang kirim pasir menuju tengah laut. Di tengah laut nanti ada kapal yang lebih besar menunggu muatan dipindahkan," ujar F nelayan Tanjung Kelayang.

Pelabuhan nelayan di Perairan Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung yang diduga menjadi salah satu lokasi penyelundupan pasir timah. TEMPO/Servio maranda

Jejak penyelundupan pasir timah dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka juga terungkap dalam investigasi yang dilakukan Bangka Belitung Resource Institute (BRINST) dan para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pangkalpinang.

Direktur BRINST Teddy Marbinanda mengatakan hasil investigasi menemukan bahwa pemicu penyelundupan pasir timah dari Pulau Belitung disebabkan masih masifnya penambangan di wilayah tersebut. Sementara disisi lain, kata dia, tidak ada smelter timah di Pulau Belitung yang beroperasi.

"Pasir timahnya sebagian besar dikirimkan ke Pulau Bangka. Pasir timah berasal dari tambang rakyat yang menjual hasilnya ke para pengusaha meja goyang untuk dipisahkan yang kemudian menjualnya lagi ke kolektor timah," ujar Teddy, Senin, 7 Oktober 2024.

Menurut Teddy, para pengusaha meja goyang menjadi target kolektor karena memiliki keahlian untuk memisahkan bijih timah sesuai kadar Organic Carbon (OC) yang merupakan metode pengukuran kadar timah. Transaksi timah illegal di Pulau Belitung pun, kata dia, makin menggeliat seiring masuknya kolektor timah dari Pulau Bangka periode Juni - September 2024.

"Kepentingan para kolektor timah asal Bangka adalah menyerap produksi timah dari Belitung untuk ditampung smelter timah di Bangka. Sempat terjadi perebutan mendapatkan pasir timah antara pemain di Belitung dengan di Bangka yang berdampak melonjaknya harga timah dari Rp125 ribu menjadi Rp170 ribu per kilogram dengan kadar OC 72," ujar dia.

Teddy menuturkan praktik penyelundupan timah dari Pulau Belitung seharusnya menjadi perhatian semua pihak karena menyebabkan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana bagi hasil timah tidak bisa dinikmati Belitung sebagai daerah penghasil.

"Jika dalam satu mobil yang melintas ada 10 ton, berapa kerugian daerah. Rata-rata produksi timah Belitung di kisaran 1.000 ton per bulan sehingga penyelundupan membuat Belitung sangat dirugikan. Sidang korupsi timah di Jakarta ternyata tidak berpengaruh di Bangka Belitung. Praktik liar tambang timah masih merajalela," ujar dia.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bangka Belitung Achmad Subhan Hafiz memperingatkan bahwa praktik penyelundupan timah yang terjadi di Belitung semakin membebani lingkungan dan negara.

"Tata kelola penambangan timah tidak terkendali. Penyelundupan ini menambah beban setelah skandal korupsi Rp 300 triliun. Bahkan situasinya semakin buruk dari sebelumnya. Praktik penambangan timah masih terus berlangsung di kawasan ekosistem esensial," ujar dia.

Aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), kata Hafiz, harus mengidentifikasi aspek ekonomi politik dari penambangan timah dengan mengaudit bisnis pertambangan mulai dari level perusahaan hingga kolektor.

"Investigasi mendalam diperlukan untuk memahami persoalan lingkungan dalam konteks ekonomi politik. Aparat penegak hukum seharusnya menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum dalam industri ini," ujar dia.

Hafiz menambahkan laporan-laporan warga tentang kerusakan lingkungan yang kian masif seharusnya segera ditindaklanjuti. Ketika perusahaan timah ditutup, kata dia, harus ada langkah hukum yang jelas. "Penegak hukum harus menindak aktor-aktor di balik kerusakan ini, mulai dari operator, konsolidator hingga pengusahanya. Kalau kita lihat ini hanya terkesan mengganti aktornya saja," ujar dia.

Kapolres Belitung Ajun Komisaris Besar Deddy Dwitya Putra belum menanggapi konfirmasi Tempo terkait pengamanan atas maraknya aktivitas penyelundupan di wilayah yang dipimpinnya. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp belum ditanggapi.