TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan akan mengajukan tambahan anggaran untuk perlindungan pekerja migran pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, menurut dia selama ini anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan untuk perlindungan pekerja migran terlalu kecil.

“Tahun lalu anggarannya hanya Rp 495 miliar, sedangkan pekerja (migran) kita 1.400 orang dengan luasan tanggung jawab yang begitu besar, meliputi perlindungan, penempatan, dan kebudayaan,” ujarnya saat ditemui di pelataran Gedung DPR/MPR Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Karding belum bersedia menyebutkan nominal anggaran yang akan ia ajukan. Ia mengatakan, saat ini timnya akan mengkaji dahulu anggaran tersebut. “Nanti biar dikaji dulu oleh tim, yang rasional, yang proporsional, sesuai dengan kebutuhan kerja kita ke depan,” kata dia. Menurutnya, kementeriannya akan memfokuskan anggaran pada perlindungan, vokasi, serta penempatan pekerja migran.

Sebelumnya, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rendra Setiawan, mengatakan Kemnaker tidak lagi mengurusi persoalan pekerja migran. Fungsi seperti pembuatan kerja sama luar negeri, penempatan, dan perlindungan pekerja migran yang sebelumnya ada di Kemnaker, kini dipindah ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (PPMI)/Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI).

“Dengan terbentuknya kementerian baru tersebut, maka fungsi yang ada di direktorat kami (P3MI) berpindah ke Kementerian PPMI tersebut,” ujar Rendra ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Rendra juga memastikan, tidak ada transfer pegawai Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI. Ia menyebut, hanya fungsi soal pekerja migran saja yang pindah ke Kementerian PPMI. Hal tersebut berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.

Pembentukan Kementerian PPMI ini, termasuk juga pemindahan Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI, merupakan keinginan Prabowo yang ingin memfokuskan fungsi perlindungan terhadap para pekerja migran dalam satu kementerian tersendiri. Rendra sendiri memastikan tidak akan ada tumpang tindih kewenangan antara Kemnaker dengan Kementerian PPMI ke depan

Vedro Imanuel G. berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan akan mengajukan tambahan anggaran untuk perlindungan pekerja migran pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, menurut dia selama ini anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan untuk perlindungan pekerja migran terlalu kecil.

“Tahun lalu anggarannya hanya Rp 495 miliar, sedangkan pekerja (migran) kita 1.400 orang dengan luasan tanggung jawab yang begitu besar, meliputi perlindungan, penempatan, dan kebudayaan,” ujarnya saat ditemui di pelataran Gedung DPR/MPR Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Karding belum bersedia menyebutkan nominal anggaran yang akan ia ajukan. Ia mengatakan, saat ini timnya akan mengkaji dahulu anggaran tersebut. “Nanti biar dikaji dulu oleh tim, yang rasional, yang proporsional, sesuai dengan kebutuhan kerja kita ke depan,” kata dia. Menurutnya, kementeriannya akan memfokuskan anggaran pada perlindungan, vokasi, serta penempatan pekerja migran.

Sebelumnya, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rendra Setiawan, mengatakan Kemnaker tidak lagi mengurusi persoalan pekerja migran. Fungsi seperti pembuatan kerja sama luar negeri, penempatan, dan perlindungan pekerja migran yang sebelumnya ada di Kemnaker, kini dipindah ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (PPMI)/Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI).

“Dengan terbentuknya kementerian baru tersebut, maka fungsi yang ada di direktorat kami (P3MI) berpindah ke Kementerian PPMI tersebut,” ujar Rendra ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Rendra juga memastikan, tidak ada transfer pegawai Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI. Ia menyebut, hanya fungsi soal pekerja migran saja yang pindah ke Kementerian PPMI. Hal tersebut berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.

Pembentukan Kementerian PPMI ini, termasuk juga pemindahan Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI, merupakan keinginan Prabowo yang ingin memfokuskan fungsi perlindungan terhadap para pekerja migran dalam satu kementerian tersendiri. Rendra sendiri memastikan tidak akan ada tumpang tindih kewenangan antara Kemnaker dengan Kementerian PPMI ke depan

Vedro Imanuel G. berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia kini memegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen dan meminta tambahan 10 persen lagi sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.

Bahkan menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, tambahan saham 10 persen dari PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi diperoleh secara gratis oleh Indonesia.

"Saya pernah ngomong kan, harganya sekecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Mengenai alasan saham tambahan bisa diperoleh secara gratis, Bahlil menyatakan hal itu merupakan hasil dari lobi yang dilakukan."Ya itu kan bahasa lobinya, (masa)gueharus lapor keelo. Gimana kau," seloroh Bahlil kepada wartawan.

Bahlil mengatakan, saat ini pemerintah tengah menunggu hasil finalisasi dari PTFI.

"Kemarin kita tahu bahwa smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian terbakar di asam sulfatnya, jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi tindak lanjutnya," kata Bahlil.

Dia meyakinkan bahwa perpanjangan IUPK PTFI akan berdampak baik bagi Indonesia.

"Insya Allahtahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya.

Lebih jauh Bahlil mengatakan, dirinya belum mengetahui apakah penambahan saham PTFI 10 persen akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat yang direncanakan dilakukan dalam waktu dekat.

"Saya belum tahu itu akan ikut menjadi pembahasan atau tidak. Tetapi pada prinsipnya ketika kunjungan Bapak Presiden ke Amerika, maka tugas kami dari kementerian teknis adalah menyiapkan segala sesuatu data yang dibutuhkan oleh Bapak Presiden untuk kemudian kami serahkan," ujarnya.

Sebelum lengser, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera merampungkan negosiasi penambahan 10 persen saham PT Freeport.

TEMPO.CO, Tangerang - PT Trans Bumi Serbaraja mengumumkan kenaikan tarif seksi 1A dan penetapan tarif seksi 1B Tol Serpong - Balaraja (Serbaraja). Tarif baru tol Seksi 1A yang meliputi Serpong - Simpang Susun CBD dan Seksi 1B meliputi Simpang Susun CBD – Simpang Susun Legok ini mulai berlaku pada 3 November 2024 pukul 00:00.

"Terdapat penyesuaian tarif baru untuk ruas Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dan seksi 1B," ujar Presiden Direktur PT Trans Bumi Serbaraja Christopher Siswanto Adisaputro dalam keterangan tertulis, Kamis, 31 Oktober 2024.

Christopher, yang juga menjabat sebagai Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk., mengatakan tarif baru Jalan Tol Serbaraja ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 2808/KPTS/M/2024 yang dikeluarkan per tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Penyesuaian Tarif Jalan Tol Serpong - Balaraja Seksi 1A (Serpong-Simpang Susun CBD), dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Serpong - Balaraja Seksi 1B (Simpang Susun CBD – Simpang Susun Legok).

"Penyesuaian Tarif Tol sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 berkenaan dengan Evaluasi dan Penyesuaian Tarif yang ditinjau per dua tahun sekali oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga (DJBM) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sesuai dengan nilai inflasi," kata Christopher.

Christopher mengatakan, ruas Tol Serpong - Balaraja Seksi 1 menggunakan sistem transaksi semi tertutup dibagi menjadi dua zona. Zona 1 (Seksi 1A) SS Serpong-SS CBD atau sebaliknya dengan tarif baru sebesar Rp 6.000 dari tarif semula Rp 5.500, untuk Golongan I dan untuk Golongan II dan III dengan tarif penyesuaian sebesar Rp 9.000 dari tarif semula sebesar Rp8.500 dan untuk Golongan IV dan V, dengan tarif penyesuaian sebesar Rp 12.500 dari tarif sebelumnya sebesar Rp 11.000.

Untuk tarif Zona 2 (Seksi 1B) SS CBD-SS Legok atau sebaliknya dengan besaran tarif sebesar Rp 7.000 untuk Golongan I dan Rp 11.000 untuk Golongan II dan III, serta Rp 14.500 untuk Golongan IV dan V.

Jalan Tol Serbaraja merupakan salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) dengan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diprakarsai oleh PT Trans Bumi Serbaraja selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Land yakni PT Bumi Serpong Damai Tbk. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan tol sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR (DJBM dan BPJT).

Tol Serbaraja telah diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo pada 20 September 2022. Pembangunan Tol Tol Serpong - Balaraja Seksi 1A memiliki panjang 3,97 km dan Seksi 1B memiliki panjang 5,37 km. Kehadiran Tol Serbaraja diharapkan dapat mengurai kemacetan yang terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah serta di Provinsi Banten secara keseluruhan.

Jalan Tol Tol Serpong - Balaraja menghubungkan Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang. Tol Serbaraja Seksi 1A terkoneksi dengan Jalan Tol Ulujami-Serpong dan terhubung dengan klaster The Green BSD City menuju simpang susun CBD BSD City, serta terkoneksi langsung dengan kawasan Transit Oriented Development (TOD) Intermoda BSD City. Sementara Tol Serbaraja Seksi 1B menghubungkan CBD BSD City dengan Kawasan Legok yang terkoneksi langsung dengan kawasan residensial Hiera BSD City, Cisauk, Karawaci dan sekitarnya.

Tol Tol Serpong - Balaraja akan memiliki total keseluruhan panjang ±40 km yang terbagi dalam tiga seksi, yakni seksi 1 Serpong - Legok (± 9,8 km), seksi 2 Legok-Pasir Barat (± 11,5 km), dan seksi 3 Pasir Barat-Balaraja (± 18,6 km). Tol Serpong - Balaraja akan mendukung mobilitas masyarakat dan meningkatkan konektivitas wilayah Jakarta dengan kawasan penyangga, khususnya Tangerang Raya, Banten. Tol Serpong - Balaraja akan menjadi ruas awal dari jaringan jalan Jakarta Outer Ring Road 3 (JORR-3) dan akan terkoneksi dengan Tol Jakarta - Serpong, Tol Jakarta - Merak, dan berbagai ruas tol di Pulau Jawa.

TEMPO.CO, Jakarta - Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan mendatangi ruang pimpinan Gedung PT Pertamina Patra Niaga di Kuningan, Jakarta Selatan Kamis pagi ini, 31 Oktober 2024. Mereka disebutkan mendatangi anak perusahaan PR Pertamina (Persero) dan didampingi sejumlah anggota TNI.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, membenarkan informasi itu. Ia mengatakan, tim dari Kejaksaan Agung mendatangi kantornya sekitar pukul 09.00. “Tim Kejaksaan tadi memang datang,” ujar Heppy saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Agustus 2024.

Heppy menjelaskan, tim penyidik Kejaksaan Agung meminta data dan dokumen kepada PT Pertamina Patra Niaga. Ia tak merinci data dan dokumen yang dimaksud.

Yang pasti, kata Heppy, Pertamina dan anak usahanya senantiasa menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas.

“Sebagai anak usaha Pertamina, kami juga berkomitmen menjalankan bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG),” ucap Heppy.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengaku belum mendapatkan informasi ihwal kedatangan tim Kejaksaan Agung ke perusahaan subholding commercial and trading dari Pertamina itu. “Kami juga sedang cari tahu,” katanya saat dihubungi.

Ketika Tempo mendatangi Gedung PT Pertamina Patra Niaga pada Kamis siang, aktivitas karyawan kantor itu berjalan normal seperti biasa. Sejumlah petugas keamanan yang ditemui Tempo mengaku tak mengetahui kedatangan tim dari Kejaksaan Agung.

Mobil dinas para penyidik dari Gedung Bundar pun siang itu tak tampak berada di area parkir. Dari informasi yang didapatkan Tempo, para penyidik Kejaksaan Agung telah pergi setelah mendapati seluruh direksi yang mereka cari tak ada di tempat.

PT Pertamina Patra Niaga merupakan anak usaha Pertamina yang menjalankan rantai kegiatan bisnis hilir. Rantai kegiatan itu mencakup penerimaan, penimbunan dan penyaluran produk BBM, LPG, pelumas dan petrokimia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun di luar negeri.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, membeberkan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex. Sebelumnya perusahaan tekstil legendaris tersebut dinyatakan pailit setelah digugat di Pengadilan Niaga Semarang.

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyan Indrawati itu mengatakan saat ini tugas Kementerian Keuangan baru sebatas membantu kelancaran ekspor dan impor. Ketika ditanya terkait opsi dana talangan atau bailout dari pemerintah, ia belum bisa memastikan. “Kalau itu kita juga belum bisa menyampaikan,” ujar Deni, dikutip Kamis, 31 Oktober 2024.

Deni juga enggan berkomentar apakah ada dana khusus yang disiapkan untuk membantu perusahaan, karena masalah ini masih dikaji secara intensif. Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah berupaya memastikan proses pemesanan dan pengiriman barang dari dan ke luar negeri tetap berjalan. Keringanan lewat Bea dan Cukai ditujukan agar Sritex dapat menyelesaikan kontrak-kontrak sebelumnya, karena perusahaan sangat bergantung pada ekspor dan impor.

Sebelumnya Presiden Prabowo sempat mengadakan rapat terbatas membahas hal ini di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024. Sesuai arahan presiden, ia berujar, koordinasi dengan kementerian teknis lain terus dilakukan. Seperti dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja.

Sinyal bailout sebelumnya dipaparkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Reni Yanita. Reni membenarkan saat ditanya awak media mengenai dana talangan dan insentif untuk Sritex. “Ya, seperti itu (ada insentif atau dana talangan), nanti lihat modelnya disusun. Akan dijadwalkan lebih lanjut, ini kan (keputusan) bersama dengan kementerian lain,” ujarnya di kantor Kemenperin, Senin, 28 Oktober 2024.

Namun hal itu sempat dibantah Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Selama berdiskusi dengan Sritex pada 28 Oktober, tidak ada pembahasan mengenai dana talangan. Agus mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dua skema penyelamatan Sritex. Kedua skema tersebut bergantung pada hasil proses hukum yang tengah dijalani oleh perusahaan. Namun ia enggan menjelaskan skema apa yang disiapkan untuk penyelamatan perusahaan.

Oyuk Ivani Siagian berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu. Dia mengatakan akan menggandeng lima pengusaha kelas kakap untuk merealisasikan janji tersebut.

Menurut Maruarar, skema kerjasama dengan para pengusaha ini adalah bentuk efisiensi karena anggaran yang ada hanya sebesar Rp5,07 triliun. Bahkan, nilai anggaran itu masih harus dikurangi untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meski begitu, dia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dari Prabowo tersebut.

"Buat IKN 2025 total sekitar Rp 1,2 triliun, berarti paling sekitar Rp 3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Apabila rencana tersebut akan direalisasikan, lantas dimana lokasi proyek 3 juta rumah Prabowo yang akan digarap oleh Menteri PKP Maruarar Sirait? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Lokasi Proyek 3 Juta Rumah

Maruarar telah meminta lahan seluas 1.000 hektare di Banten untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proyek tiga juta rumah bagi rakyat kecil. Ini adalah lahan yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari para koruptor.

"Minggu lalu, hari pertama kerja saya datang ke Kejaksaan Agung. Di Banten, dari koruptor sudah dapat sekitar 1.000 hektare. Saya sudah bicara ke Ibu Menteri, saya mau yakinkan ke Kemenkeu, itu bisa buat rakyat," ujarnya, Selasa, 29 Oktober 2024.

Menurut politikus yang akrab disapa Ara itu, tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jualnya menjadi lebih murah. Selain itu, penggunaan lahan sitaan juga membuat adanya efisiensi anggaran dan optimalisasi aset negara.

"Kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah atau gratis ke rakyat, kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah, saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat, karena komponen tanah dan komponen bahan bisa murah," ucap dia.

Selain menggunakan lahan sitaan di Banten, proyek tiga juta rumah juga akan berlokasi di Tangerang. Ini merupakan lahan sumbangan dari Maruarar Sirait seluas 2,5 hektare. Menurutnya, sumbangan lahan ini adalah salah satu cara untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh Prabowo.

"Kami hibahkan tanah perusahaan kami ke rakyat, dan saya harap gerakan ini bisa menjadi gerakan bersama, karena gotong royong itu harus dimulai," ujarnya.

Ara menjelaskan, tanah tersebut nantinya akan digarap oleh Agung Sedayu dan menjadi role model dari program 3 juta rumah. Dengan skema tersebut, ia menargetkan dalam 8 bulan ke depan, Kementerian PKP sudah bisa menyerahkan rumah secara gratis kepada beberapa masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Selanjutnya baca: Manfaatkan Rumah Susun di Jawa Tengah dan Wisma Atlet

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu. Dia mengatakan akan menggandeng lima pengusaha kelas kakap untuk merealisasikan janji tersebut.

Menurut Maruarar, skema kerjasama dengan para pengusaha ini adalah bentuk efisiensi karena anggaran yang ada hanya sebesar Rp5,07 triliun. Bahkan, nilai anggaran itu masih harus dikurangi untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meski begitu, dia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dari Prabowo tersebut.

"Buat IKN 2025 total sekitar Rp 1,2 triliun, berarti paling sekitar Rp 3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Apabila rencana tersebut akan direalisasikan, lantas dimana lokasi proyek 3 juta rumah Prabowo yang akan digarap oleh Menteri PKP Maruarar Sirait? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Lokasi Proyek 3 Juta Rumah

Maruarar telah meminta lahan seluas 1.000 hektare di Banten untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proyek tiga juta rumah bagi rakyat kecil. Ini adalah lahan yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari para koruptor.

"Minggu lalu, hari pertama kerja saya datang ke Kejaksaan Agung. Di Banten, dari koruptor sudah dapat sekitar 1.000 hektare. Saya sudah bicara ke Ibu Menteri, saya mau yakinkan ke Kemenkeu, itu bisa buat rakyat," ujarnya, Selasa, 29 Oktober 2024.

Menurut politikus yang akrab disapa Ara itu, tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jualnya menjadi lebih murah. Selain itu, penggunaan lahan sitaan juga membuat adanya efisiensi anggaran dan optimalisasi aset negara.

"Kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah atau gratis ke rakyat, kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah, saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat, karena komponen tanah dan komponen bahan bisa murah," ucap dia.

Selain menggunakan lahan sitaan di Banten, proyek tiga juta rumah juga akan berlokasi di Tangerang. Ini merupakan lahan sumbangan dari Maruarar Sirait seluas 2,5 hektare. Menurutnya, sumbangan lahan ini adalah salah satu cara untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh Prabowo.

"Kami hibahkan tanah perusahaan kami ke rakyat, dan saya harap gerakan ini bisa menjadi gerakan bersama, karena gotong royong itu harus dimulai," ujarnya.

Ara menjelaskan, tanah tersebut nantinya akan digarap oleh Agung Sedayu dan menjadi role model dari program 3 juta rumah. Dengan skema tersebut, ia menargetkan dalam 8 bulan ke depan, Kementerian PKP sudah bisa menyerahkan rumah secara gratis kepada beberapa masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Selanjutnya baca: Manfaatkan Rumah Susun di Jawa Tengah dan Wisma Atlet

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan akan fokus melanjutkan pembangunan IKN di tahun 2025. Hal tersebut merupakan respons dari permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

Bimo menjelaskan bahwa OIKN telah menyiapkan aplikasi untuk mendata pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan tahun depan. Dalam penjelasannya, ASN akan menjadi pelopor dalam pemindahan untuk mengisi IKN. "Sehingga nanti kami bisa memetakan semua yang dibutuhkan. Ini kami bicara 2025 dulu ya," ujarnya saat ditemui usai melakukan rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Menurut Bimo, pemindahan ASN ke IKN memungkinkan Otorita untuk memetakan persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan. Ia juga menambahkan bahwa Otorita akan terus menjalin koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain dalam pembangunan IKN. Setelah proses pemindahtanganan selesai, Otorita IKN akan melanjutkan pengelolaannya. "Untuk yang baru-baru, nanti semuanya masih dibicarakan. Untuk pembangunan fisik yang baru, semuanya masih dibicarakan, didiskusikan," ujarnya.

Meski sudah menargetkan pemindahan ASN di tahun 2025, Bimo mengatakan masih harus berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Apalagi, menurutnya, masih banyak yang harus dipersiapkan dalam menyesuaikan dengan kabinet yang baru.

"Karena ini kabinet baru dan pastinya refleksi dari apa yang sudah kami siapkan kemarin itu akan kami sesuaikan dengan kabinet yang baru," kata Bimo.

Selanjutnya: Sementara itu, menanggapi permintaan percepatan pembangunan IKN dari Prabowo....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Industri Pertambangan atau SBIPE di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) meminta agar seluruh perusahaan yang beroperasi di kawasan penghiliran nikel itu diidentifikasi. Hal ini menyusul kecelakaan kerja yang masih terus terjadi. Ketua SBIPE IMIP, Henry Foord Jebss, mengatakan ledakan pabrik yang kerap terjadi tidak boleh dianggap sepele.

“Harus diidentifikasi mana saja yang berpotensi terjadi ledakan atau kecelakaan kerja,” kata Henry ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu malam, 30 Oktober 2024. Menurutnya, perlu ada langkah antisipasi agar kecelakaan kerja tidak terjadi lagi.

Selain itu, Henry mengatakan, perusahaan harus mengedukasi dan meningkatkan pengetahuan para pekerja. Dengan begitu, potensi pekerja melakukan kesalahan bisa diihindari dan kecelakaan kerja bisa dicegah. “Kami minta SOP (standar operating procedure) itu diperjelas,” kata Henry.

Sementara itu, Ketua Harian Serikat Pekerja Industri Morowali-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPIM-KPBI) Jordi Goral menuntut perusahaan membenahi dan memperketat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Pihaknya juga meminta pemerintah turun tangan untuk menuntaskan persoalan ini.

“Persoalan keselamatan kerja selalu kami gaungkan, bahkan sampai melakukan aksi massa. Tapi mereka (perusahaan) masih saja bebal dan abai,” kata Jordi melalui aplikasi perpesanan, Kamis, 31 Oktober 2024.

Kecelakaan kerja seolah sudah jadi langganan di kawasan IMIP. Salah satu kecelakaan maut pernah terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS) pada 24 Desember 2023. Insiden itu merenggut 21 nyawa pekerja. Setelah itu, kecelakaan masih terus terjadi.

Teranyar, ledakan terjadi di smelter nikel, PT Dexin Steel Indonesia (DSI), Jumat, 25 Oktober 2024. Lima hari kemudian, ledakan terjadi di PT Zhongtsing New Energy atau ZTEN pada Rabu pagi, 30 Oktober 2024.

Dalam kasus di PT DSI, Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim, mengatakan ledakan berasal dari tungku penyimpanan slag nikel. Ledakan tersebut meregang nyawa seorang operator house crane berinisial LG.

Menurut informasi yang dihimpun Rasera Project melalui para pekerja di IMIP, insiden di PT DSI kemarin terjadi bukan kelalaian pekerja. Namun, disebabkan instruksi atasan untuk memindahkan slag atau limbah metal ke dalam tungku. “Korban tidak bisa berbuat apa-apa ketika diperintahkan atasan,” katany

Kemarin, pascakejadian di dua perusahaan tersebut, Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan investigasi masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Tempo berupaya menanyakan hasil investigasi dan tanggapan PT IMIP ihwal tuntutan serikat pekerat kepada Dedy melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Namun, Dedy belum memberi keterangan hingga laporan ini ditulis.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mengklaim program Pekarangan Pangan Lestari dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 1.400 trilun. Program ini diklaim dapat mendukung Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Amran mengatakan, setiap rumah tangga mengeluarkan Rp 2 juta per bulan untuk membeli cabai, bawang, sayur, daging, telur, dan kebutuhan dapur lainnya. Dengan mengoptimalkan pekarangan pangan, ia mengatakan uang itu dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain.

“Kalau ini bisa kita hemat lewat pekarangan rumah, kita bisa mengurangi beban APBN hingga Rp 1.400 triliun,” ucap Amran usai memberi pembekalan Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024, dikutip dari keterangan tertulis.

Dengan mengurangi beban APBN sebesar Rp 1.400 triliun, Amran mengklaim inflasi tak akan terjadi lagi. Pendiri Tiran Group ini juga mengatakan stunting akan hilang. Para anak-anak, kata dia, justru akan tumbuh cerdas.

Amran menambahkan, program Pekarangan Pangan Lestari sudah sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada Januari 2024 mendatang. Karena itu, ayah dari politikus Partai Gerindra Andi Amar Ma'ruf Sulaiman ini menilai Makan Bergizi Gratis merupakan program yang bagus karena dapat menggerakkan roda ekonomi.

Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini tengah mempersiapkan dua program untuk mendukung makan bergizi gratis. Dua program itu yakni program pekarangan pangan bergizi serta peningkatan produksi susu dan daging.

“Makan bergizi gratis bagus banget programnya dan Kementan harus mengambil peran,” kata pendiri Tiran Group itu lewat keterangan tertulis, Kamis, 24 Oktober 2024.

Amran menjelaskan, makan bergizi gratis dapat disokong mulai dari tingkat rumah tangga melalui program pekarangan pangan bergizi. Lewat program ini, setiap rumah dapat menyuplai kebutuhan gizi, seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan lainnya dari tanaman yang mereka budidayakan.

Untuk meningkatkan upaya produksi, Kementan menggaet investor serta mengatur regulasi impor sapi perah. Amran mengaku telah mengundang investor dari Vietnam yang berani memproduksi susu 1,8 juta ton. Jumlah tersebut menurutnya, hampir separuh dari kebutuhan susu dalam negeri sebesar 3,7 juta ton.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan keputusan untuk melarang peredaran anggur Muscat di Indonesia masih menunggu hasil uji yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jika hasil kajian BPOM menunjukkan bahwa anggur Muscat mengandung zat berbahaya, maka Kementan akan mempertimbangkan pelarangan peredaran buah tersebut.

"Kami lagi tunggu hasil dari BPOM untuk pengecekan ya. Intinya, kami kalau memang di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya, tentu akan kami kaji dan akan kami larang, iya dong? Nah kami lagi nunggu hasil kajian kandungan di dalam anggurnya itu oleh BPOM, kan yang berwenang BPOM," ujar Sudaryono di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sudaryono menyebut, Kementan juga akan merekomendasikan untuk menghentikan impor anggur Muscat apabila nantinya terbukti terdapat kandungan berbahaya pada buah tersebut.

"Ya harus dong (stop impor), kan berbahaya," ucap dia

Dia mengatakan bahwa sebagian besar anggur yang beredar di Indonesia saat ini merupakan hasil impor, mengingat produksi anggur domestik masih sangat terbatas.

Adapun Presiden Prabowo Subianto, kata Sudaryono, juga telah menginstruksikan agar impor, termasuk buah-buahan seperti anggur, dikurangi secara bertahap, dengan memaksimalkan produksi dalam negeri.

Sudaryono mengatakan, Kementerian Pertanian akan berupaya mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas benih serta teknologi pertanian agar berbagai buah, termasuk anggur, dapat ditanam di iklim dan tanah Indonesia.

Selanjutnya: "Jadi apa yang bisa diproduksi dalam negeri kita...."

• 1
• 2
• Selanjutnya