TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian (Plt Dirjen IKMA Kemenperin) Reni Yanita mengatakan ada tiga penyebab utama perusahaan tekstil legendaris PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritexpailit. Menurut dia, kondisi buruk yang menimpa industri tekstil di Tanah Air secara umum terjadi akibat impor setelah pandemi Covid-19.

Selain itu, dia menuturkan bahwa ekonomi global yang tidak menentu akibat perang serta berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor turut melemahkan industri tekstil dalam negeri.

“Karena bisnisnya hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah Covid-19, terus perang, terus Permendag (Nomor) 8 (Tahun 2024),” kata Reni di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.Lantas, apa isi Permendag Nomor 8 Tahun 2024?

Isi Permendag Nomor 8 Tahun 2024

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 secara daring pada Selasa, 21 Mei lalu. Sosialisasi tersebut diwakili Direktur Impor Kemendag Arif Sulistiyo, Direktur Teknis Kepabeanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) R. Fadjar Donny Tjahjadi, dan Direktur Efisiensi Proses Bisnis Lembaga National Single Window (LNSW) Kemenkeu YFR Hermiyana.

“Penerbitan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada Jumat, 17 Mei 2024 adalah tindak lanjut arahan Bapak Presiden (Joko Widodo atau Jokowi) dalam rapat internal tanggal 17 Mei 2024,” ucap Arif.

Menurut Arif, Presiden ke-7 RI Jokowi kala itu ingin menyelesaikan kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan-pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Adapun berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, terdapat 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak yang belum bisa mengajukan permohonan dokumen kepabeanan impor karena masalah perizinan per 17 Mei 2024. Kontainer tersebut di antaranya membawa komoditas besi baja, produk kimia, elektronik, serta tekstil dan produk tekstil.

1. Relaksasi Permohonan Persetujuan Impor

Pada sosialisasi itu, disampaikan tujuh substansi dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Pertama, relaksasi persyaratan permohonan persetujuan impor (PI) oleh importir pemilik angka pengenal importir-produsen (API-P) untuk barang komplementer, uji pasar, dan purnajual 18 komoditas yang dibatasi peredarannya dari luar negeri, menjadi tanpa memerlukan pertimbangan teknis.

2. Relaksasi Pengaturan Impor 11 Kelompok Komoditas

Kedua, relaksasi pengaturan impor untuk 11 kelompok komoditas, meliputi elektronik, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, alas kaki, tas, bahan baku pelumas, katup, bahan kimia tertentu (1 HS), barang tekstil sudah jadi lainnya (11 HS), serta tekstil dan produk tekstil (2 HS).

3. Pengaturan Pengeluaran Barang Impor Khusus untuk Periode Tertentu

Ketiga, relaksasi pengaturan pengeluaran barang impor khusus untuk komoditas yang tiba dan tertahan di pelabuhan tujuan mulai 10 Maret hingga 17 Mei 2024. Pada rentang waktu tersebut, terdapat sekitar 26 ribu kontainer.

4. Pengecualian Lartas Impor untuk Komoditas Tertentu

Keempat, pengecualian larangan dan pembatasan (lartas) impor barang kiriman untuk komoditas baja, besi, dan produk turunannya dalam kegiatan usaha maksimal senilai US$ 1.500 per pengiriman yang dikirim dari luar negeri oleh importir pemilik API-P tanpa batasan jumlah pengiriman.

5. Penyederhanaan Persyaratan untuk Pengecualian Barang Lartas

Kelima, penyederhanaan persyaratan permohonan surat keterangan untuk pengecualian lartas impor barang contoh yang tidak untuk diperjualbelikan serta barang untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan produk oleh importir pemilik API-P.

6. Penambahan Ketentuan Pengecualian Barang Lartas

Keenam, penambahan ketentuan pengecualian lartas yang bukan untuk kegiatan usaha, meliputi barang kiriman pribadi, bisa diimpor dalam keadaan baru atau bekas, tanpa batasan jenis, dan total barang, kecuali untuk barang yang dilarang impor, barang berbahaya, dan kendaraan bermotor tidak diberikan pengecualian barang lartas impor.

“Untuk barang kiriman pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam (handheld), serta komputer tablet dari luar daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) maksimal dua unit untuk setiap kali pengiriman,” seperti dikutip dari siaran pers sosialisasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tersebut.

7. Penambahan Syarat Impor Barang Bawaan Pribadi

Substansi terakhir, penambahan ketentuan impor barang bawaan pribadi, mencakup telepon seluler,handheld,dan komputer tablet dari luar kawasan pabean ke dalam KPBPB, maksimal dua unit untuk satu kali kedatangan dalam setahun.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memerintahkan bupati/wali kota di wilayah itu membuat regulasi yang lebih efektif dan relevan untuk memberantas peredaran minuman keras atau miras.

Belakangan, isu miras kembali ramai disorot berbagai elemen massa di Yogyakarta karena dianggap sebagai satu sumber pemicu maraknya kekerasan jalanan yang terjadi. "Kami sudah memiliki kesepakatan memakai langkah-langkah strategis untuk menekan peredaran minuman keras, karena keluhan masyarakat sudah demikian besar," kata Sultan di Yogyakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Awal pekan ini, Raja Keraton Yogyakarta itu telah memanggil seluruh bupati/walikota di DIY membahas persoalan peredaran miras. Terutama miras ilegal. Dalam kesempatan itu, Sultan menyoroti agar tiap kepala daerah yang memiliki kewenangan agar bisa menerbitkan regulasi yang lebih efektif menekan peredaran miras.

Sultan meminta dalam sepekan ke depan sudah ada regulasi itu di tingkat kabupaten/kota. "Bupati/walikota ini perlu membuat regulasi yang lebih relevan soal miras, karena Perda (peraturan daerah) yang ada saat ini sudah tak relevan, misalnya tidak mengatur soal penjualan secara daring (online)," kata Sultan. "Kita harus atur juga (penjualan miras) untuk online, karena ketika penjualannya online artinya bisa dijual ke mana-mana, sampai ke desa-desa," tambahnya.

Sultan membeberkan, dengan adanya regulasi baru soal peredaran miras ini, ada dasar hukum lebih kuat. Yang bisa digunakan aparat perangkat daerah untuk menindak para penjual miras tersebut. "Terutama mereka yang ilegal bisa kami tutup, karena dengan online ini penjual bisa beroperasi walau tanpa ijin, kepada siapapun," ujarnya. "Jadi saya mohon untuk minggu ini, sudah ada aturan soal miras ini entah dalam bentuk surat edaran bupati/wali kota terutama yang mengatur penjualan secara online," lanjut dia.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (PP) DIY, Noviar Rahmad, menuturkan, saat ini yang menjadi permasalahan dalam upaya penindakan diantaranya penjualan atau pembelian miras ilegal secara daring atau dibawa pulang.

Ia menuturkan hasil monitoring pihaknya, ada ratusan tempat penjualan miras ilegal di Yogyakarta. "Yang ilegal cukup banyak, skala kecil ada ratusan titik, sedangkan yang resmi atau legal ada sekitar 21 tempat saja," kata Noviar.

Pemerintah daerah, kata Noviar, umumnya masih mengacu regulasi lama. Yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1953 tentang pengawasan minuman beralkohol. Selain itu, penindakan juga mengacu Perda Nomor 12 Tahun 2015 serta Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang ketertiban umum khususnya tertib perizinan.

Aturan ini dinilai tak relevan karena belum mengatur soal penjualan secara daring. Selain itu, ancaman hukuman di dalam Perda lama itu maksimal hanya 6 bulan dan denda Rp 50 juta. Padahal, biasanya, hukuman yang dikeluarkan pengadilan lebih rendah sehingga pengedar merasa tidak takut atau jera jika terjerat. Adapun aturan yang lebih relevan dengan menjerat melalui penggunaan Undang-Undang (UU) Pangan yang menerapkan hukuman denda hingga miliaran rupiah.

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pertanian (Kementan) berencana mendatangkan sapi hidup ke Indonesia untuk mempersiapkan ketersediaan susu dan daging untuk program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan pengadaan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

"Ini tidak pakai APBN, kemudian terus nanti gimana Pak? Karena kalau kita mengharapkan swasembada daging dan susu, mengharapkan dengan yang indukan eksisting itu mungkin butuh waktu ratusan tahun," ujar Sudaryono ketika ditemui di Kementan, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Dia mengatakan, pemerintah menyediakan ruang bagi para pelaku usaha sapi perah untuk mendatangkan sapi ke Indonesia. Kementan, menurutnya, tidak melakukan impor untuk ketersediaan susu dan daging sapi dalam program makan bergizi gratis. "Yang impor kan bukan negara. Pemerintah itu membuka ruang kepada siapa pun, kepada perusahaan dalam dan luar negeri," ucap dia.

Dia berujar, uang yang dipakai untuk mendatangkan sapi ke Indonesia berasal dari perusahaan itu sendiri. "Jadi yang mendatangkan sapi hidup itu pakai uangnya mereka (pengusaha sapi perah) sendiri, mereka berinvestasi di Indonesia," kata Sudaryono.

Dengan demikian, lanjut dia, investasi para pengusaha sapi perah akan mengoptimalkan program makan bergizi gratis. Sudaryono mengatakan, sapi yang akan didatangkan ke Indonesia jumlahnya mencapai 3 juta ton ekor sapi. "Sehingga harus didatangkan penduduk sapi baru untuk supaya cukup nanti setelah dengan tambahan sekitar dua tiga juta, kita harapkan untuk kebutuhan makan bergizi gratis itu sudah bisa mencukupi untuk daging dan susu," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono, mengatakan pembangunan industri susu sapi perah di Poso diperkirakan akan menggenjot produksi susu nasional hingga 1,8 juta ton. Ia menyebut target ini dapat dicapai dalam tiga hingga lima tahun.

Dengan begitu, kata Arief, produksi ini dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor, yakni sebesar 3,7 juta ton per tahun. “Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian pangan,” ucapnya kepada Tempo, Ahad, 27 Oktober 2024.

Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah Kementan untuk menekan ketergantungan impor dan memperkuat industri lokal. Langkah ini, kata Arief, sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai kemandirian pangan nasional.

Ia menambahkan rencana pembangunan industri susu sapi perah ini juga diharapkan membawa dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya menolak rencana restrukturisasi. Mereka menolak polis asuransi mereka dialihkan dari Jiwasraya ke IFG Life karena menilai, restrukturisasi tersebut hanya rekayasa yang dibuat-buat.

“0,3 persen (nasabah) yang tidak mau menandatangani restrukturisasi buatan rekayasa sepihak dari Jiwasraya kerjasama dengan IFG,” kata perwakilan tim hukum Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya), Otto Cornelis (OC) Kaligis dalam konferensi pers, Selasa 29 Oktober 2024 di kantornya.

Menurut OC Kaligis, per Januari 2024, disebutkan penyelenggara terdapat sisa 980 pemegang polis asuransi Jiwasraya atau golongan 0,3 persen tadi yang menolak restrukturisasi memiliki total dana simpanan mencapai Rp 180 milliar. Padahal, untuk dana simpanan milik 70 nasabah yang dipimpin oleh OC Kaligis sendiri, jumlahnya sudah mencapai sekitar Rp 205 miliar. “Mereka sendiri mengklaim sisa 0,3 itu nilainya sekitar 196 M. Padahal menurut perhitungan kami, kami bertujuhpuluh ini aja sebenarnya (total dana) sudah 205 M,” kata OC Kaligis.

Kejanggalan lainnya menurut OC Kaligis adalah terkait laporan keuangan Jiwasraya tahun 2023 yang dikeluarkan di sekitar kuartal I 2024. Dalam laporan tersebut, aset dari Jiwasraya mencapai total Rp 6,7 triliun, dengan sebesar Rp 350 milliar dalam bentuk deposito berjangka.

Oleh karena itu, ia menilai ada upaya dari oknum tertentu yang ingin menggelapkan dana para nasabah Jiwasraya. Dirinya menilai sangat tidak masuk di akal ketika Jiwasraya tidak mampu membayarkan pengembalian dana sebesar Rp 205 miliar kepada nasabah yang menolak restrukturisasi, di saat perusahaan sebetulnya masih menyimpan kekayaan sebesar itu.

“Ada permainan oknum di dalam yang sengaja berkeras untuk tidak membayar kami padahal uangnya ada. Yang lebih parah itu adalah bahwa uangnya itu ada sebenarnya, jadi mereka selalu mengklaim tidak ada uang itu dasarnya apa?” ucapnya.

Sebelumnya Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menjelaskan bahwa aset Jiwasraya saat ini hanya sebesar Rp 6,7 triliun. Dengan aset tersebut, Jiwasraya belum mampu membayar penuh klaim asuransi para pemegang polis.

Cicilia Ocha ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya menolak rencana restrukturisasi. Mereka menolak polis asuransi mereka dialihkan dari Jiwasraya ke IFG Life karena menilai, restrukturisasi tersebut hanya rekayasa yang dibuat-buat.

“0,3 persen (nasabah) yang tidak mau menandatangani restrukturisasi buatan rekayasa sepihak dari Jiwasraya kerjasama dengan IFG,” kata perwakilan tim hukum Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya), Otto Cornelis (OC) Kaligis dalam konferensi pers, Selasa 29 Oktober 2024 di kantornya.

Menurut OC Kaligis, per Januari 2024, disebutkan penyelenggara terdapat sisa 980 pemegang polis asuransi Jiwasraya atau golongan 0,3 persen tadi yang menolak restrukturisasi memiliki total dana simpanan mencapai Rp 180 milliar. Padahal, untuk dana simpanan milik 70 nasabah yang dipimpin oleh OC Kaligis sendiri, jumlahnya sudah mencapai sekitar Rp 205 miliar. “Mereka sendiri mengklaim sisa 0,3 itu nilainya sekitar 196 M. Padahal menurut perhitungan kami, kami bertujuhpuluh ini aja sebenarnya (total dana) sudah 205 M,” kata OC Kaligis.

Kejanggalan lainnya menurut OC Kaligis adalah terkait laporan keuangan Jiwasraya tahun 2023 yang dikeluarkan di sekitar kuartal I 2024. Dalam laporan tersebut, aset dari Jiwasraya mencapai total Rp 6,7 triliun, dengan sebesar Rp 350 milliar dalam bentuk deposito berjangka.

Oleh karena itu, ia menilai ada upaya dari oknum tertentu yang ingin menggelapkan dana para nasabah Jiwasraya. Dirinya menilai sangat tidak masuk di akal ketika Jiwasraya tidak mampu membayarkan pengembalian dana sebesar Rp 205 miliar kepada nasabah yang menolak restrukturisasi, di saat perusahaan sebetulnya masih menyimpan kekayaan sebesar itu.

“Ada permainan oknum di dalam yang sengaja berkeras untuk tidak membayar kami padahal uangnya ada. Yang lebih parah itu adalah bahwa uangnya itu ada sebenarnya, jadi mereka selalu mengklaim tidak ada uang itu dasarnya apa?” ucapnya.

Sebelumnya Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menjelaskan bahwa aset Jiwasraya saat ini hanya sebesar Rp 6,7 triliun. Dengan aset tersebut, Jiwasraya belum mampu membayar penuh klaim asuransi para pemegang polis.

Cicilia Ocha ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah masih belum mengambil keputusan tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku tahun depan. Rencana kebijakan itu juga tidak dibahas kabinet Prabowo, yakni Kabinet Merah Putih saat melakukan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 25 – 27 Oktober 2024. Padahal, tersisa waktu dua bulan lagi sebelum penyesuaian tarif harus dilakukan sesuai ketentuan undang-undang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pun tak memberi jawaban rinci mengenai rencana pemerintah serta arahan Presiden Prabowo tentang kenaikan PPN. “Nanti kita bahas,” kata dia saat ditemui di kantornya, Kemenko Perekonomian di Jakarta Pusat, pada Senin, 28 Oktober 2024. Menurut Airlangga, hal ini pun tak dibahas kabinet saat retret Akmil Magelang. “Enggak,” ujarnya.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak. Perubahan tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif PPN sebesar 12 persen akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025, seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU HPP. Sementara, tarif sebesar 11 persen telah berlaku sejak 1 April 2022.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah pernah menyarankan agar pemerintah Prabowo mengulas kembali rencana kenaikan PPN di kuartal I 2025. Said mengusulkan agar dilakukan penghitungan kemampuan daya beli masyarakat tahun depan sebelum menerapkan kenaikan PPN.

Selain itu, menurut dia, dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan tenaga kerja juga perlu dipertimbangkan. “Menurut perkiraan saya, alangkah baiknya, alangkah eloknya naik atau tidak naiknya itu dibahas nanti di kuartal I 2025 yang akan datang,” katanya saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat pada Kamis, 19 September 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti sempat memaparkan rencana peningkatan PPN sekitar 12 persen berpotensi mengakibatkan kontraksi ekonomi. Esther menjelaskan, ruang fiskal Indonesia kini kecil karena beberapa faktor, dan peningkatan PPN hanya akan berujung pada penurunan ekonomi.

“Kalau ke depannya diberikan kebijakan kenaikan tarif PPN, maka yang terjadi adalah ternyata kenaikan tarif ini membuat perekonomian terkontraksi,” kata ekonom itu dalam diskusi publik daring bertajuk “Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat” pada Kamis, 12 September 2024.

Hal itu berdasarkan analisis INDEF pada 2021, ketika lembaga itu mencoba menghitung skenario kenaikan tarif PPN 12,5 persen. Menurut Esther, dengan adanya kontraksi ekonomi imbas dari kenaikan PPN, artinya upah nominal, pendapatan riil, Indeks Harga Konsumen (IHK), pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, serta ekspor-impor semuanya akan menurun.

Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan masyarakat kelas menengah merasa tertekan oleh rencana kenaikan PPN ini. Dalam survei itu, para responden ditanyakan tentang apa saja kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang seharusnya dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tiga kebijakan yang paling ingin dibatalkan oleh kelas menengah yaitu kenaikan PPN 12 persen (menurut 43 persen responden), pembangunan infrastruktur yang memangkas alokasi anggaran kesejahteraan sosial (34 persen) dan penghapusan kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (32 persen).

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebutkan pemerintah telah berjanji akan melindungi dua badan usaha milik negara, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero). Ia menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara membutuhkan PLN dan Pertamina yang kuat.

“Kita nggak mau peristiwa-peristiwa yang menyangkut mantan Dirut Pertamina. Mohon maaf, ya, mesti kita protect ini Pertamina dan PLN. Karena kalau enggak, pasti akan jadi sasaran terus,” kata Anggito. “Mereka tidak akan bisa kerja.”

Hal itu disampaikan Anggito di acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2024 di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024. Acara tersebut dihadiri Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan seorang direktur PLN.

Anggito juga menyebutkan Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo kini sudah menjadi satu dan tidak ada lagi oposisi secara formal'. Wamenkeu itu bahkan menyebutkan Jaksa Agung hingga Kepolisian telah dipanggil untuk diberi tahu agar jangan asal menciduk pimpinan Pertamina dan PLN.

“Kemarin Jaksa Agung dan kepolisian dipanggil, ‘eh yuk, kalau ada apa-apa ngomong sama saya. Jangan asal ciduk aja, jangan asal ambil-ambil itu. Pertamina, PLN, saya protect’,” tuturnya menirukan ucapan Prabowo.

Eks Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan itu kemudian menirukan ucapan Kepala Negara selanjutnya kepada Nicke Widyawati. “Beliau (Prabowo) itu sangat sayang sekali sama perusahaan Ibu. Jadi kalau apa-apa, kalau orang Pajak yang anu– laporin ke saya dulu, itu belum tentu salah. Itu teman-teman saya dikasih tahu."

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu bahkan menyinggung peristiwa yang pernah menyangkut mantan direktur utama Pertamina. Namun, ia tidak menyebutkan nama atau kasus spesifik.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG pada September 2023 dan ditahan pada bulan yang sama. Ia kemudian divonis sembilan tahun penjara pada 24 Juni 2024.

Lebih jauh, Anggito menyatakan, pemerintah hanya bisa membantu kedua BUMN itu dengan meregulasi, menyalurkan subsidi, memberi insentif pajak hingga tax holiday. “Namun pada akhirnya, Anda perlu memiliki seseorang yang menguasai bidang. Yang betul-betul bisa bekerja di tengah laut. Karena kebanyakan yang offshore sekarang,” tuturnya.

Perihal pembiayaan, Anggito berkata PLN dan Pertamina harus memiliki skema pembiayaan yang memadai dan tidak terus-terusan melakukan pinjaman. Sebab, investasi Pertamina dan PLN mencapai miliaran dolar.

“Kalau dua institusi ini kuat, 40 persen negara ini selesai. Makanya, Pertamina sama PLN itu sudah kayak menteri,” ujar Anggito.

Andika Dwi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, menyebutkan bahwa transmigrasi tidak bisa diartikan secara sempit. Menurutnya, transmigrasi tidak melulu perpindahan dari pulau Jawa ke Papua, atau dari pulau yang menjadi pusat penduduk ke pulau yang lebih terpencil.

“Di Papua misalkan, transmigrasi tuh tidak harus selalu dari Jawa ke Papua,” ucap di Gedung DPR/MPR, Selasa, 29 Oktober 2024.

Iftitah menyebutkan, untuk transmigrasi di Papua, kemungkinan akan akan lebih difokuskan dalam bentuk transmigrasi lokal. Di mana penduduk yang tinggal di salah satu bagian di Papua, kemudian dipindahkan ke wilayah Papua lainnya dengan beberapa pertimbangan tertentu. Bukan mendatangkan penduduk dari luar ke wilayah Papua.

“Jika dibutuhkan, transmigrasi yang dilakukan adalah menggunakan transmigrasi lokal” ujarnya.

Ia juga menerangkan, untuk di wilayah Papua sendiri, Kementerian Transmigrasi akan lebih memfokuskan diri untuk melakukan revitalisasi terhadap 10 kawasan transmigrasi yang telah ada. Selain di Papua, revitalisasi kawasan transmigrasi, kata Iftitah, juga akan dilakukan di pulau Kalimantan. Kedua wilayah tersebut diketahui merupakan wilayah yang banyak dijadikan tujuan transmigrasi.

“Revitalisasi terlebih dahulu terhadap kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada,” kata Iftitah.

Sebelum resmi dilantik menjadi menteri, Iftitah pernah menyatakan keinginan Prabowo agar Kementerian Transmigrasi dapat fokus melakukan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua. Pembangunan ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan tersebut, sejalan dengan tujuan program transmigrasi.

Iftitah sendiri diketahui juga berkomitmen menyelesaikan berbagai masalah terkait transmigrasi, khususnya dalam hal pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia. Ia mengatakan sedang mengejar penyelesaian HPL untuk beberapa transmigran lainnya yang belum mendapatkannya dalam bentuk SHM (Surat Hak Milik).

“Saya sudah sampaikan bahwa kita akan lakukan revitalisasi kawasan yang belum dimanfaatkan optimal,” seperti dikutip pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Sukma Kanthi Nuraniikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada 2015-2023 di Kementerian Perdagangan. Thomas Lembong, demikian nama lengkapnya adalah Menteri Perdagangan 2015-2016.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa malam, 29 Oktober 2024, mengatakan bahwa keterlibatan Tom Lembong dimulai ketika pada 12 Mei 2015 ikut rapat koordinasi antarkementerian yang menyimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula.

Namun pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula. "Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," ucapnya.

Persetujuan impor yang telah dikeluarkan Tom Lembong itu tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian lain guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri.

Qohar mengatakan sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan mengimpor gula kristal putih hanyalah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 digelar rapat koordinasi di bidang perekonomian. Salah satu pembahasannya adalah Indonesia pada tahun 2016 diprediksi kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Untuk stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional, pada November hingga Desember 2015, CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Delapan perusahaan itu mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, padahal perusahaan itu hanya memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Seharusnya untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, gula yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan perusahaan yang dapat melakukan impor hanya BUMN. Akan tetapi, gula yang diimpor adalah gula kristal mentah.

Setelah itu, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula itu dijual oleh delapan perusahaan tersebut kepada masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan harga Rp16.000 per kilogram, yang lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan operasi pasar.

"Bahwa dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang telah menjadi gula kristal putih tersebut, PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram," jelasnya.

Atas perbuatan keduanya, negara dirugikan sekitar Rp400 miliar.

Tom Lembong dan CS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Profesional Lulusan Harvard

Tom Lembong, 53 tahun, adalah profesional lulusan Universitas Harvard, Amerika Serikat. Ia sempat bekerja di Divisi Ekuitas Morgan Stanley (Singapura) pada 1995, sebelum menjadi bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari tahun 1999-2000.

Setelah berganti profesi, ia kemudian menjadi penasihat ekonomi Gubernur Jakarta Joko Widodo. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi presiden 2014.

Tom lalu menjadi Menteri Perdagangan 2015-2016, sebelum menjadi Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sampai 2019.

Nama Tom Lembong muncul lagi ketika ia menjadi tim sukses calon presiden Anies Baswedan. "Ini babak baru dari perjuangan untuk menghadirkan perubahan di Indonesia," kata Anies Baswedan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa 14 November 2024.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa tidak ada unsur politisasi dalam penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015--2023 di Kementerian Perdagangan.

"Tidak terkecuali siapa pun pelakunya. Ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," kata Qohar.

Menurut dia, penyidikan kasus importasi gula ini sudah berjalan cukup lama, yaitu sejak Oktober 2023. Selama setahun hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 90 saksi.

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada 2015-2023 di Kementerian Perdagangan. Thomas Lembong, demikian nama lengkapnya adalah Menteri Perdagangan 2015-2016.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa malam, 29 Oktober 2024, mengatakan bahwa keterlibatan Tom Lembong dimulai ketika pada 12 Mei 2015 ikut rapat koordinasi antarkementerian yang menyimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula.

Namun pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula. "Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," ucapnya.

Persetujuan impor yang telah dikeluarkan Tom Lembong itu tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian lain guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri.

Qohar mengatakan sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan mengimpor gula kristal putih hanyalah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 digelar rapat koordinasi di bidang perekonomian. Salah satu pembahasannya adalah Indonesia pada tahun 2016 diprediksi kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Untuk stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional, pada November hingga Desember 2015, CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Delapan perusahaan itu mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, padahal perusahaan itu hanya memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Seharusnya untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, gula yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan perusahaan yang dapat melakukan impor hanya BUMN. Akan tetapi, gula yang diimpor adalah gula kristal mentah.

Setelah itu, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula itu dijual oleh delapan perusahaan tersebut kepada masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan harga Rp16.000 per kilogram, yang lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan operasi pasar.

"Bahwa dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang telah menjadi gula kristal putih tersebut, PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram," jelasnya.

Atas perbuatan keduanya, negara dirugikan sekitar Rp400 miliar.

Tom Lembong dan CS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Profesional Lulusan Harvard

Tom Lembong, 53 tahun, adalah profesional lulusan Universitas Harvard, Amerika Serikat. Ia sempat bekerja di Divisi Ekuitas Morgan Stanley (Singapura) pada 1995, sebelum menjadi bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari tahun 1999-2000.

Setelah berganti profesi, ia kemudian menjadi penasihat ekonomi Gubernur Jakarta Joko Widodo. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi presiden 2014.

Tom lalu menjadi Menteri Perdagangan 2015-2016, sebelum menjadi Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sampai 2019.

Nama Tom Lembong muncul lagi ketika ia menjadi tim sukses calon presiden Anies Baswedan. "Ini babak baru dari perjuangan untuk menghadirkan perubahan di Indonesia," kata Anies Baswedan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa 14 November 2024.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa tidak ada unsur politisasi dalam penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015--2023 di Kementerian Perdagangan.

"Tidak terkecuali siapa pun pelakunya. Ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," kata Qohar.

Menurut dia, penyidikan kasus importasi gula ini sudah berjalan cukup lama, yaitu sejak Oktober 2023. Selama setahun hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 90 saksi.

INFO BISNIS – BRI UMKM EXPO(RT) merupakan langkah nyata yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai bentuk komitmen dalam mendukung UMKM untuk siap bersaing di pasar global. Hal itu disampaikan Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto, baru-baru ini.

“BRI UMKM EXPO(RT) menjadi momentum strategis bagi UMKM baik yang sekarang sudah bermitra dengan BRI maupun yang baru berminat untuk bergabung untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan mempertemukan mereka dengan potential buyer internasional,” kata dia.

BRI, lanjut Amam, terus berkomitmen untuk memajukan UMKM, baik dari sisi pemberian pembiayaan, pendampingan bisnis, program pemberdayaan hingga bagaimana mengakses pasar yang lebih luas sampai ke pasar global.

Terdapat lima kategori yang dapat berpartisipasi dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yakni Home Decor& Craft, Food & Beverage, Accessories & Beauty, dan Fashion & Wastra, serta Healthcare/Wellness. Event ini juga dapat dinikmati oleh Pengunjung maupun UMKM karena terdiri dari rangkaian program yang menarik yakni Expo & Showcase UMKM terkurasi, Business Matching, UMKM Award, Entertainment & Art Installation, dan program lainnya.

Sebelumnya, BRI sudah menggelar UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR pada 2023 yang sukses menghadirkan 700 UMKM terkurasi terpilih dari 3.132 pendaftar di seluruh Indonesia. Tahun ini pendaftaran kurasi BRI UMKM EXPO(RT) 2025 telah dibuka dari tanggal 20 September hingga 30 Oktober 2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui website https://brilianpreneur.com/

Bagi UMKM yang memenuhi kriteria pendaftaran diantaranya usaha telah berjalan minimal dua tahun, UMKM merupakan produsen bukan reseller produk, memiliki local value dan menggunakan material lokal, memenuhi unsur ESG (Environment, Social, Governance), serta menerapkan gerakan go green dan berorientasi ekspor, dapat mengikuti serangkaian kurasi yang dilaksanakan setelah pendaftaran resmi ditutup.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan Kementerian Pertanian tidak ingin memaksakan ketersediaan susu sapi, sebagai salah satu menu program makan bergizi gratis. Hal tersebut merupakan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan.

"Jadi kami tidak ingin memaksa, memaksakan harus susu karena kan makan bergizi itu kan bukan berarti minum susu," ujar Sudaryono ketika ditemui di Kementan, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Menurut dia, program makan bergizi gratis tidak hanya tentang meminum susu. Namun, kata Sudaryono, program itu merupakan upaya dalam mencukupi kebutuhan protein terhadap ibu hamil hingga anak-anak sekolah.

"Makan bergizi itu artinya makan dengan jumlah protein yang cukup untuk ibu hamil untuk anak-anak kita yang sedang sekolah," ucap dia.

Sementara itu, Sudaryono mengatakan, Kementerian Pertanian akan terus meningkatkan ketersediaan susu sapi untuk program makan bergizi gratis. Hal itu, kata dia, seiring dengan permintaan yang dibutuhkan untuk program itu.

"Sehingga nanti pelan-pelan seiring dengan produktivitas susu, kita (Kementan) akan tingkatkan tentu saja kita ingin ngasih susu di beberapa daerah," tutur Sudaryono.

Dia menjelaskan tentang skema penyediaan susu sapi di setiap daerah dalam program makan bergizi gratis. Sudaryono mengatakan, akan memanfaatkan berbagai sentra susu sapi yang ada di Indonesia.

"Sentral-sentral susu seperti di Banyumas misalnya di Baturaden, kemudian di Boyolali dan seterusnya yang dia dekat dengan sentral susu ada beberapa sekolah yang makan bergizinya nanti ada susunya," ujarnya.

Sudaryono mengharapkan, skema yang dibuat kementeriannya untuk memenuhi kebutuhan protein dalam makan bergizi gratis dapat berjalan optimal. Dia mengatakan, akan memperbanyak industri susu sapi yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia.

"Susunya diambil dari peternak yang memang ada di sekitar sekolah itu dan kita berharap nanti kalau indukan kita makin banyak, maka makin banyak sekolah yang akan diberikan susu," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono, mengatakan pembangunan industri susu sapi perah di Poso diperkirakan menggenjot produksi susu nasional hingga 1,8 juta ton. Ia menyebut target ini dapat dicapai dalam tiga hingga lima tahun.

Dengan begitu, kata Arief, produksi ini dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor, yakni sebesar 3,7 juta ton per tahun. “Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian pangan,” ucapnya kepada Tempo, Ahad, 27 Oktober 2024.

Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah Kementan untuk menekan ketergantungan impor dan memperkuat industri lokal. Langkah ini, kata Arief, sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai kemandirian pangan nasional.

Ia menambahkan rencana pembangunan industri susu sapi perah ini juga diharapkan membawa dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar lokasi investasi.