TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat menteri untuk melakukan kajian mendalam guna membantu PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Langkah ini dilakukan demi melindungi karyawan dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Prabowo telah menginstruksikan langsung kepada empat kementerian diantaranya Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema agar perusahaan dapat tetap beroperasi dan para pekerja terhindar dari PHK.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024 dikutip dari Antara.

Komisaris Sritex Temui Menteri Perindustrian

Teranyar, Komisaris Utama Sritex Iwan S Lukminto telah melakukan pembahasan terkait dengan penyelamatan perusahaan tersebut dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Iwan menyebut pembahasan ini merupakan sebuah awalan dalam mengatur strategi ke depan. "Masih prematurlah, nanti ada pembahasan berikutnya. Istilahnya, membuat strategi besarlah, bagaimana untuk bisa semuanya lebih sustain ya," ujar Iwan.

Meski begitu, Iwan enggan merinci secara detail mengenai strategi besar yang ia maksud itu. Namun, ia menyebut akan membentuk tim khusus untuk melaksanakan strategi besar tersebut agar bisa terlaksana secepatnya. “(Anggota timnya) kita belum bisa publikasikan ya untuk saat ini,” kata dia.

Sritex, kata dia, saat ini juga masih beroperasi secara normal sesuai dengan arahan Menteri Perindustrian. "Arahan dari Pak Menteri tetap harus jalan, harus beroperasi yang baik, memang ya kita operasional betul baik, di tempat kami gitu," katanya lagi.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga Semarang telah memutuskan kepailitan Sritex pada Rabu, 23 Oktober 2024. Sritex dinyatakan pailit setelah beberapa tahun terakhir menghadapi masalah utang. Hingga akhir tahun lalu, kewajiban jangka pendek Sritex tercatat mencapai US$ 113,02 juta, di mana US$ 11 juta di antaranya adalah utang bank jangka pendek ke PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Dari total kewajiban jangka panjang sebesar US$ 1,49 miliar, sekitar US$ 858,05 juta merupakan utang bank.

Masalah keuangan ini mendorong Sritex melakukan langkah efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sepanjang tahun lalu, perusahaan mengurangi 2.232 karyawan, dari 16.370 karyawan pada akhir 2022 menjadi 14.138 karyawan di akhir tahun.

Saat ini, Manajemen Sritex telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menanggapi keputusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Langkah kasasi ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Oyuk Ivani Siagian, Sukma Kanthi Nurani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis akan menjadi prioritas pemerintahannya selama lima tahun mendatang. Menurut Prabowo, masyarakat, terutama anak-anak, tidak boleh kelaparan mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa.

“Kalau ada yang tidak mendukung prinsip ini, ya jangan, enggak perlu dekat-dekat saya lah. Apalagi ikut pemerintah saya. Saya terang-terangan saja. Bagi saya hal ini prinsip,” ucap mantan Menteri Pertahanan itu lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Prabowo mengklaim, timnya telah menghitung dan mempelajari pelaksaan program yang serupa di negara lain, salah satunya India. Ia mengatakan, India telah menjalankan program ini selama lebih dari 10 tahun. Padahal, pendapatan per kapita negara itu hanya setengah dari Indonesia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, program makan bergizi gratis juga menyasar efek domino berupa meningkatnya penghasilan masyarakat. Prabowo mengklaim, berdasarkan penilaian para pakar, program ini akan memanfaatkan bahan-bahan makanan dari desa-desa.

Dengan begitu, eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu mengatakan pendapatan masyarakat akan bertambah. Uang juga akan beredar di daerah-daerah. “Para petani, produsen mendapat pasar yang terjamin, ada yang beli produk-produk mereka,” ucapnya.

Hitung-hitungan program makan bergizi gratis pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Ia mengatakan, setelah berjalan sebagaimana direncanakan, program ini akan membelanjakan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi sumber daya manusia (SDM) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Hitungan tersebut diambil dari hasil percobaan yang dilakukan Badan Gizi Nasional. Dengan melibatkan 3.000 anak dalam satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, dan 600 liter susu per hari. Sedangkan, apabila program tersebut berjalan penuh, Dadan memperkirakan ada sekitar 30 ribu satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani empat kelompok sasaran utama dari program tersebut.

Program makan bergizi gratis akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, pada November 2024 mendatang, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program makan bergizi gratis dengan jangkauan daerah yang lebih luas.

TEMPO.CO, Sukoharjo - Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk. Iwan Kurniawan Lukminto mengemukakan telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Menurutnya, perusahaan akan berupaya maksimal agar MA dapat mencabut atau membatalkan putusan Pengadilan Niaga Kota Semarang itu.

"Kami menangani masalah ini dengan serius, dalam arti kami mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding (kasasi) di Mahkamah Agung supaya memberikan satu keputusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kota Semarang tanggal 21 Oktober 2024 lalu," ujar Wawan, sapaan karibnya, di hadapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan yang mendatangi di PT Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia mengungkapkan kronologi hingga turunnya putusan pailit atas Sritex yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang.

"Situasi yang kami hadapi saat ini berawal pada tahun 2022 ketika kami memasuki fase PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) atau bisa disebut penundaan pembayaran utang dan di situ melalui proses yang cukup panjang," tutur dia.

Sebagai informasi, status PKPU tersebut setelah majelis hakim Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU CV Prima Karya kepada Sritex.

"Kami lalu mempunyai satu kesepakatan yaitu perjanjian homologi atau perjanjian pembayaran utang, istilahnya kalau yang utang ini misalnya 5 tahun lalu diperpanjang menjadi 7 tahun, yang hutangnya 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Jadi pembayarannya diberikan kesempatan waktu," ujar dia.

Ia memastikan semua perjanjian perdamaian itu disahkan oleh Pengadilan Negeri Kota Semarang dan semua juga sudah sesuai dengan aturan. "Kewajiban kami untuk membayar (utang) sesuai dengan perjanjian ini. Namun salah satu dari pihak yang kurang bertanggung jawab, mereka melayangkan tuntutan untuk membatalkan perjanjian perdamaian ini," ucapnya.

Ia tidak mengetahui penyebab Pengadilan Negeri Kota Semarang akhirnya mengabulkan permintaan penggugat. Sehingga surat perdamaian homologi yang ditandatangani tahun 2022 yang lalu itu batal. "Sehingga perusahaan kami dibilang perusahaan yang pailit," kata dia.

Selain pengajuan kasasi kepada MA, Wawan mengatakan terus menjalankan konsolidasi secara internal dan eksternal dalam menanti putusan MA itu.

"Kami ingin meyakinkan juga kepada seluruh karyawan-karyawati bahwa usaha Sritex saat ini tetap beroperasi normal. Meski dalam proses menunggu keputusan Mahkamah Agung ini tentunya kami akan dihadapkan oleh kendala-kendala teknis tapi kami terus antisipasi untuk menormalisasi kegiatan usaha Sritex ini," kata dia.

TEMPO.CO, Sukoharjo - Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk. Iwan Kurniawan Lukminto mengemukakan telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Menurutnya, perusahaan akan berupaya maksimal agar MA dapat mencabut atau membatalkan putusan Pengadilan Niaga Kota Semarang itu.

"Kami menangani masalah ini dengan serius, dalam arti kami mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding (kasasi) di Mahkamah Agung supaya memberikan satu keputusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kota Semarang tanggal 21 Oktober 2024 lalu," ujar Wawan, sapaan karibnya, di hadapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan yang mendatangi di PT Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia mengungkapkan kronologi hingga turunnya putusan pailit atas Sritex yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang.

"Situasi yang kami hadapi saat ini berawal pada tahun 2022 ketika kami memasuki fase PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) atau bisa disebut penundaan pembayaran utang dan di situ melalui proses yang cukup panjang," tutur dia.

Sebagai informasi, status PKPU tersebut setelah majelis hakim Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU CV Prima Karya kepada Sritex.

"Kami lalu mempunyai satu kesepakatan yaitu perjanjian homologi atau perjanjian pembayaran utang, istilahnya kalau yang utang ini misalnya 5 tahun lalu diperpanjang menjadi 7 tahun, yang hutangnya 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Jadi pembayarannya diberikan kesempatan waktu," ujar dia.

Ia memastikan semua perjanjian perdamaian itu disahkan oleh Pengadilan Negeri Kota Semarang dan semua juga sudah sesuai dengan aturan. "Kewajiban kami untuk membayar (utang) sesuai dengan perjanjian ini. Namun salah satu dari pihak yang kurang bertanggung jawab, mereka melayangkan tuntutan untuk membatalkan perjanjian perdamaian ini," ucapnya.

Ia tidak mengetahui penyebab Pengadilan Negeri Kota Semarang akhirnya mengabulkan permintaan penggugat. Sehingga surat perdamaian homologi yang ditandatangani tahun 2022 yang lalu itu batal. "Sehingga perusahaan kami dibilang perusahaan yang pailit," kata dia.

Selain pengajuan kasasi kepada MA, Wawan mengatakan terus menjalankan konsolidasi secara internal dan eksternal dalam menanti putusan MA itu.

"Kami ingin meyakinkan juga kepada seluruh karyawan-karyawati bahwa usaha Sritex saat ini tetap beroperasi normal. Meski dalam proses menunggu keputusan Mahkamah Agung ini tentunya kami akan dihadapkan oleh kendala-kendala teknis tapi kami terus antisipasi untuk menormalisasi kegiatan usaha Sritex ini," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menceritakan peranan ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo dalam membentuk karakternya. Sejak kecil, ia mengatakan ayahnya kerap mengajak berdiskusi. Dari sini, ia belajar nilai dan gagasan dari begawan ekonomi itu.

"Saya banyak menyerap, banyak mendengar (dari Sumitro)," kata eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Eks Menteri Pertahanan mengenang, Sumitro dahulu memang terkenal kepintarannya. Di zaman penjajahan Belanda, ia mengatakan ayahnya mampu mampu bersaing dan mengalahkan orang-orang Belanda di sekolah. “Dia orangnya sangat pintar ya. Jauh lebih pintar dari saya," ucap Prabowo.

Di mata Prabowo, Soemitro tak hanya seorang guru besar dan pendidik. Ia juga seorang pemimpin politik. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, ayahnya juga seorang yang sangat idealis.

Majalah Tempo pernah menerbitkan wawancara eksklusif dengan Sumitro Djojohadikusumo di edisi 04/28, 5 April 1999, berjudul “Saya Bukan Godfather”. Dalam wawancara tersebut, besan dari mantan Presiden Soeharto ini menceritakan kepribadian Prabowo menurut sudut pandangnya.

Guru besar kelahiran Kebumen, Jawa Tengah, pada 29 Mei 1917 ini mengatakan sifat Prabowo yang arogan dan cenderung temperamental. Bahkan, ia juga membenarkan Prabowo telah menculik sembilan orang aktivis prodemokrasi sebelum Reformasi 1998.

“Dari segi kemanusiaan, penculikan memang tidak bisa diterima. Tapi, dari sudut ketentaraan, ini adalah perintah. Saya sendiri sulit melihatnya dari sudut pandang mana,” ucap Sumitro yang juga menjadi guru bagi beberapa menteri pada masa pemerintahan Soeharto, seperti B.J. Sumarlin, Ali Wardhana, dan Widjojo Nitisastro.

Sumitro pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian serta Menteri Keuangan pada era Presiden Sukarno. Terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera, ia dihadapkan pada tuduhan korupsi oleh Presiden Sukarno.

Setelah pembubaran Partai Sosialis Indonesia pada 1960, karier Sumitro terpengaruh dan membuatnya harus hidup berpindah-pindah bersama keluarganya hingga masa Orde Baru.

Setelah pengasingan selama era Sukarno, Sumitro kembali ke Indonesia pada pemerintahan Presiden Soeharto. Ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan (1968-1972) dan Menteri Negara Riset (1972-1978).

Sumitro Djojohadikusumo meninggal pada 9 Maret 2001, di usia 84 tahun, di Rumah Sakit Dharma Nugraha, Rawamangun, Jakarta Timur. Sesuai wasiatnya, jenazahnya disemayamkan secara sederhana di kediamannya di Jalan Metro Kencana IV/22, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak Blok A III.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada 21 Oktober 2024.

“Di dalam Perpres disebutkan bahwa kementerian negara pada Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terdiri atas 48 kementerian,” demikian tertulis dalam laman resmi Sekretariat Kabinet.

Dari 48 kementerian yang terdaftar, termasuk di antaranya dua kementerian baru, yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai hasil pecahan dari kementerian sebelumnya, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang dipimpin oleh Sandiaga Salahuddin Uno selama periode 2020-2024.

Untuk mengisi posisi pimpinan kedua kementerian ini, Presiden Prabowo mempercayakan Widiyanti Putri Wardhana sebagai Menteri Pariwisata (Menpar) dan Teuku Riefky Harsya yang menduduki kursi Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf).

Sebagaimana tertuang dalam perpres, pemisahan tersebut juga menjadikan kedua kementerian bertanggung jawab di bawah Kementerian Koordinator yang berbeda.

Disadur dari laman resminya, Kementerian Pariwisata dibawahi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kemenpar akan melaksanakan tugas dan fungsinya bersama beberapa kementerian lain, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif berada dalam naungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di bawah pimpinan Muhaimin Iskandar. Beberapa kementerian lain yang di bawah Muhaimin adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Dilansir dari Antara, Pelaksana Tugas Sekretaris Kemenparekraf/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dessy Ruhati menargetkan proses transisi dari nomenklatur tersebut akan rampung pada akhir November atau Desember 2024. Proses tersebut meliputi transisi SDM, aset, dan juga BMN (Barang Milik Negara), pemisahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau DIPA, hingga pemindahan maupun pemisahan dari kewenangan Kementerian Parekraf menjadi dua kementerian.

"Juga pejabat-pejabat fungsional yang mungkin nanti akan dipindahtugaskan dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan dan dilaksanakan maksimum semua selesai pada 1 Desember 2024. Tentu kita berharap semua penuh semangat dan bekerja dengan baik," ujarnya dalam keterangan resmi, sebagaimana dikutip dari Antara, Senin, 28 Oktober 2024.

Sementara itu, dalam sambutannya pasca pelantikan di balairung kantor Kemenparekraf pada Senin lalu, 21 Oktober 2024, Menekraf Teuku Riefky Harsya menyatakan ia bisa menjamin sinergitas di antara kementerian yang ia pimpin dengan Kementerian Pariwisata yang merupakan pecahan lain dari Kemenparekraf. “Tentu kami yakin sinergitas antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Riefky meminta rekan-rekan dalam kementerian yang ia pimpin untuk tidak khawatir. Hubungan baik yang ia miliki dengan Menpar Widiyanti Putri Wardhana, (mantan) Menparekraf Sandiaga Uno, dan (mantan) Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo merupakan jaminannya.

“Walaupun, mungkin ada penempatan-penempatan yang berbeda lantainya saja. Tetapi, tentu sinergi itu tetap bisa kita lakukan bersama-sama,” Riefky melanjutkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis dimulai dengan besaran gaji eks pejabat MA Zarof Ricar yang menyimpan uang hampir Rp1 triliun dan emas sebanyak 51 kilogram.

Kemudian informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto mengatakan aktivitas judi online telah mengakibatkan negara kehilangan dana hingga ratusan triliun rupiah.

Selain itu informasi mengenai Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto memastikan kegiatan operasional Sritex tetap berjalan normal usai diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Berikut adalah informasi mengenai ketiga berita tersebut:

1. Segini Gaji Zarof Ricar, Eks Pejabat MA yang Simpan Uang Hampir Rp1 Triliun dan Emas 51 Kilogram

Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terhadap kasasi terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Dia disebut diminta oleh pengacara terdakwa yang berinisial LR untuk memuluskan perkara kasasi dengan korban Dini Sera Afriyanti di tingkat MA.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar mengatakan Zarof Ricar ditangkap dan langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali pada Kamis, 24 Oktober 2024. Penyidik juga menyita uang tunai senilai hampir Rp1 triliun dari berbagai mata uang.

“Yang seluruhnya jika dikonversi ke dalam bentuk rupiah, sejumlah Rp920.912.303.714,” kata Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Prabowo Sebut Judi Online Rugikan Negara Rp900 Triliun per Tahun: Sasar Warga Berpenghasilan Rendah

Presiden Prabowo Subianto mengatakan aktivitas judi online telah mengakibatkan negara kehilangan dana hingga ratusan triliun rupiah. Eks Menteri Pertahanan era Joko Widodo itu mengatakan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 900 triliun tiap tahun.

"Banyak yang kena adalah orang-orang berpenghasilan rendah, yang mencoba. Jadi kita harus benar-benar mencoba untuk berantas," kata mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Prabowo mengklaim telah mengetahui dalang dari maraknya judi online di Tanah Air terdiri dari beberapa orang. Ia bahkan mengatakan sebagian dari mereka mengendalikan aksinya dari luar negeri. “Saya kira aktor utama itu ternyata tidak 1-2 orang, beberapa orang, banyak di luar negeri dan sebagainya," ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Komisaris Utama Sritex Pastikan Operasional Perusahaan Tetap Normal usai Diputus Pailit

Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto memastikan kegiatan operasional Sritex tetap berjalan normal usai diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang.

“(Operasional) berjalan normal,” ujar Iwan saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin, 28 Oktober 2024.

Iwan menyebut, sebanyak 50.000 karyawan Sritex Grup saat ini masih memiliki semangat yang sama. Ia pun menegaskan, seluruh lapisan, baik direksi, komisaris, dan karyawan Sritex harus memupuk semangat yang kuat untuk menghadapi kondisi ini.

“Kita harus punya spirit, terutama saat ini spirit-lah yang harus kita kuatkan,” kata dia.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel mendatangi pabrik PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk. yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 28 Oktober 2024. Kedatangannya untuk memastikan nasib para pekerja dan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan pasca putusan pailit.

Kehadiran Noel diterima langsung oleh Presiden Direktur PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto. Ratusan karyawan dan pekerja perusahaan itu juga turut menyambutnya.

Dalam kesempatan itu, Wawan --begitu dia akrab disapa mengemukakan situasi terkini perusahaan beserta para pekerjanya. Ia memastikan hingga Senin, 28 Oktober 2024, perusahaan masih beroperasi dan para pekerja bekerja seperti biasa.

"Bisa kami laporkan kepada Bapak bahwa pagi hari ini seluruh karyawan-karyawati kami tidak ada yang mengalami keterlambatan pembayaran upah mereka," ucap Wawan saat memberikan sambutannya.

Menanggapi isu kurang menyenangkan soal efisiensi, ia memastikan tidak ada PHK terhadap para karyawan atau pekerjanya. Menurutnya efisiensi memang dilaksanakan. Namun, keputusan untuk efisiensi semuanya berdasarkan adalah keputusan bisnis.

"Efisiensi itu diputuskan karena kami memang tidak bisa atau market masih belum ada pembelinya maka dilaksanakan efisiensi, bukan karena kebangkrutan. Di Sritex ini PHK itu adalah kata-kata yang sangat-sangat tabu, haram," ungkap dia.

Sementara itu, Noel menyatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan PT Sritex. Presiden telah menugaskan empat menteri yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan Menteri Ketenagakerjaan.

"Ini bentuk komitmen negara harus hadir di tengah-tengah kegelisahan ini. Ternyata tidak ada yang gelisah, itu hanya opini-opini liar," ujar Noel di hadapan ratusan pekerja Sritex.

Atas perintah Presiden itu, ia ingin memastikan bahwa putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang tidak berimbas terjadinya PHK karyawan atau pekerja di perusahaan tersebut.

"Ini bentuk hadirnya saya, ini atas perintah presiden. Tugas saya melihat kawan-kawan buruh di-PHK atau tidak. Jawabannya tadi dikatakan bahwa tabu kata PHK. Nggak ada kata-kata PHK," katanya.

Ia juga mengapresiasi konsep kekeluargaan yang diusung oleh perusahaan tersebut. "Ini adalah rumah kedua kawan-kawan buruh atau pekerja Sritex. Banggalah kita punya buruh yang patriotik, perusahaan yang patriotik. Pak Prabowo pesankan itu, kita butuh perusahaan yang patriotik," katanya.

Sementara itu, mengenai pengajuan kasasi oleh perusahaan terhadap putusan Pengadilan Niaga Kota Semarang, ia mengatakan itu merupakan urusan perdata. "Kalau terkait hukum ada di Kementerian Hukum. Bukan di saya, kalau tugas saya melihat kondisi teman-teman buruh dan pekerja," katanya.

Ia mengatakan hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 27 ayat 2 Tahun 1945 bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

"Yang jelas soal pailit itu persoalan perdata dan persoalan hukum, biarkan antara perusahaan dan pengadilan, itu bukan domain kami. Sebagai Kementerian Ketenagakerjaan domain kami adalah bagaimana melihat situasi tenaga kerja di sini," katanya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal bertemu Presiden Prabowo Subianto.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginsrtuksikan agar seluruh mobil dinas menteri dan eselon 1 menggunakan kendaraan produksi dalam negeri.

Wakil Menkeu Sri Mulyani Indrawati itu mengatakan saat ini mobil dinas masih menggunakan Toyota Alphard dan bakal beralih ke Maung Pindad.

Anggito Abimanyu mengatakan peralihan akan dimulai pada pekan depan. “Minggu depan saya pakai mobilnya Maung Pindad, karena Pak Prabowo sudah bilang tidak ada impor untuk mobil eselon 1 dan menteri,” ujar Anggito Abimanyu dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 Sekolah Vokasi UGM yang disiarkan daring, Senin 28 Oktober 2024.

Menurut dia, mobil buatan PT Pindad tersebut dianggap sebagai karya anak bangsa, karena sebagian besar komponennya mengandalkan produk lokal. “Kalau Anda lihat Pak Sigit (Direktur Teknologi & Pengembangan PT Pindad), dia merancang mobil Indonesia dengan 70 persen produk dalam negeri,” ujar Anggito Abimanyu.

Menyitir laman resmi perusahaan, PT Pindad (Persero) mulai masuk pada pengembangan teknologi kendaraan bermotor pada tahun 1993 melalui program Mobil Nasional. Pindad telah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam upaya untuk mengembangkan teknologi fungsi kendaraan, khususnya kendaraan tempur untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.

Sebelumnya, salah satu produk yang dihasilkan perusahaan, yakni MV3 Garuda Limousine, kendaraan terbaru produksi industri pertahanan dalam negeri. Jenis ini digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 - 2029 di Gedung MPR/DPR RI pada Ahad, 20 Oktober 2024 lalu.

Sementara kendaraan Maung MV3 Pope Mobile yang juga buatan PT Pindad sempat mendukung perjalanan operasional Paus Fransiskus saat Misa Akbar yang akan dihadiri sekitar 90 ribu umat Katolik pada Kamis, 5 September 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Namun, Anggito Abimanyu tidak merinci mobil jenis apa yang nantinya bakal dipakai anggota kabinet dan jajarannya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu mengungkap Presiden Prabowo Subianto rencana menggapai target swasembada pangan mulai dijalankan. Wakil Sri Mulyani itu mengatakan strategi awalnya adalah dengan mengembangkan food estate atau lumbung pangan di Maluku hingga Kalimantan Tengah.

Program lumbung pangan dimulai dengan cetak sawah 1 juta hektare.”Kalau kita bangun 3 juta, Indonesia akan menjadi penghasil beras terbesar di dunia. Tapi step by step, satu juta dulu, kami akan siapkan anggarannya untuk tiga juta,” ujarnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15Sekolah Vokasi UGM yang disiarkan daring, Senin 28 Oktober 2024.

Anggito mengatakan swasembada merupakan prioritas Presiden RI kedelapan, dengan memastikan Indonesia tidak akan lagi impor beras. Produksi dalam jumlah besar diharapkan mampu membantu menghidupi rakyat melalui pangan.

Program ini dipimpin oleh Kementerian Pertanian dan pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus. Sebelumnya disebutkan bakal ada tambahan anggaran untuk tujuh program unggulan Prabowo-Gibran atau program Quick Wins. Program lumbung pangan, nasional, daerah, dan desa di bawah Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi dana sebesar Rp15 triliun.

Anggito mengatakan cetak sawah sebetulnya telah mulai dijalankan di beberapa wilayah. “Bisa lihat di Kalimantan Tengah sudah mulai berjalan, food estate sebetulnya idenya. Kemudian di Maluku,” ujarnya.

Selain cetak sawah, wakil menteri keuangan yang baru tersebut mengatakan pemerintah juga memperkuat buloh melalui revitalisasi. “Bulog sekarang jadi Bulognas, sudah direvitalisasikan, supaya punya peran sebagai buffer (penyangga) untuk kebutuhan- kebutuhan pangan kita,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan Presiden Prabowo Subianto berpesan agar target swasembada pangan tercapai dalam waktu singkat atau kurang dari empat tahun. “Mudah-mudahan lebih cepat, perintah Bapak Presiden sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya,” kata dia di kantor Kementerian Pertanian, Selasa 22 Oktober 2024.

Untuk memulai rencana tersebut, kementerian pertanian telah menyiapkan dua program, yakni intensifikasi lewat pompanisasi dan ekstensifikasi dengan cetak sawah. Rencana tersebut menurut Amran akan segera dimulai. Lokasinya adalah Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, hingga Jambi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan aktivitas judi online telah mengakibatkan negara kehilangan dana hingga ratusan triliun rupiah. Eks Menteri Pertahanan era Joko Widodo itu mengatakan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 900 triliun tiap tahun.

"Banyak yang kena adalah orang-orang berpenghasilan rendah, yang mencoba. Jadi kita harus benar-benar mencoba untuk berantas," kata mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Prabowo mengklaim telah mengetahui dalang dari maraknya judi online di Tanah Air terdiri dari beberapa orang. Ia bahkan mengatakan sebagian dari mereka mengendalikan aksinya dari luar negeri. “Saya kira aktor utama itu ternyata tidak 1-2 orang, beberapa orang, banyak di luar negeri dan sebagainya," ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Usai mengikuti prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan akan melanjutkan program-program yang telah dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di bawah pimpinan Budi Arie Setiadi, termasuk pemberantasan judi online.

“Perang beliau (Budi Arie) terhadap judi online pastinya akan kami teruskan bersama-sama. Enggak boleh kendor ya, teman-teman,” kata Meutya, dikutip dari Antara.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online dalam kurun tiga tahun terakhir melonjak tajam dari tahun ke tahun. Pada 2021, perputaran duit judi online mencapai Rp 57 triliun. Jumlahnya naik jadi Rp 81 triliun pada 2022. Pelonjakan tajam terjadi di tahun berikutnya menjadi Rp 327 triliun pada 2023.

Pada 2024, nilai transaksi judi online bahkan lebih dari sekedar membuat geleng kepala. Sementara baru dalam kurun tiga bulan pertama 2024, nilainya bahkan melebihi jumlah setahun penuh periode 2023. PPATK mencatat transaksi judi online per Januari-Maret sudah menyentuh Rp 600 triliun.

Hingga pertengahan September 2024, Kemenkominfo mengklaim telah menutup total lebih dari 3 juta situs judi online. Tepatnya, sebanyak 3.277.834 konten bermuatan judi online telah berhasil diputus aksesnya.