TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, Jahja Setiaatmadja mengatakan penurunan simpanan berjangka terjadi karena tingginya godaan nasabah untuk mengalihkan dana dari deposito.

Berdasarkan data Bank Indonesia, simpanan berjangka September 2024 berjumlah Rp3.120,4 triliun, turun tipis dari bulan sebelumnya yang jumlahnya Rp3.127,9 triliun.

“Bunga deposito di BCA hanya 3 sampai 3,25 persen, di bank lain meski ada special rate, tapi counter rate nggak jauh berbeda,” kata Jahja usai menyampaikan paparan "Kinerja BCA Kuartal III 2024" secara daring, Rabu, 23 Oktober 2024.

Menurutnya, nasabah perbankan tergoda untuk memindahkan dananya ke Surat Berharga Negara (SBN) dengan bunga mencapai 6 persen. Beberapa instrument SBN yang dilirik nasabah di antaranya Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Namun, ia mengatakan bahwa mereka yang berinvestasi di SBN harus siap menempatkan dana untu jangka panjang. Durasi 6 hingga 12 bulan.

“Padahal deposito yang enam bulan dan setahun saja kurang laku. Orang menaruh di deposito itu (kebanyakan) untuk satu sampai tiga bulan,” ujarnya.

Sehingga, ia optimistis bahwa simpanan berjangka masih akan diminati nasabah yang memiliki kebutuhan jangka pendek. Menurutnya, pilihan akan sangat bergantung pada likuiditas nasabah.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa BCA terus berkomitmen untuk menjadi market maker atau pembantu pemerintah dalam menjual SBN. Ia mengklaim BCA menjadi salah satu penjual SBN terbesar. “Kita bantu apakah pembelinya asing atau lokal,” ungkapnya.

Pada forum tersebut, ia juga menyampaikan capaian BCA hingga triwulan ketiga 2024. Dari sisi pendapatan bunga bersih, BCA mencatat pertumbuhan sebesar 9,5 persen secara year on year (yoy) mencapai Rp61,1 triliun pada sembilan bulan pertama tahun 2024. Pendapatan selain bunga naik 13,5 persen yoy menjadi Rp19,0 triliun, ditopang kenaikan pendapatan fee dan komisi sebesar 7,0 persen yoy. Total pendapatan operasional mencapai Rp80,1 triliun, naik 10,4 persen yoy.

TEMPO.CO, Jakarta - Mari Elka Pangestu resmi menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral. Presiden Prabowo Subianto melantik Mari bersama enam orang lainnya, seperti Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Zita Anjani di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa lalu, 22 Oktober 2024.

Pelantikannya itu diatur dalam Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI Tahun 2024-2029. Lantas, bagaimana sosok Mari Elka Pangestu?

Profil Mari Elka Pangestu

MelansirAntara,nama Mari Pangestu sudah tidak asing lagi di dalam pemerintahan Indonesia. Perempuan kelahiran Jakarta, 23 Oktober 1956 tersebut pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2004-2011 serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) periode 2011-2014 di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Latar belakang pendidikan tingginya berawal dari Australian National University (ANU) pada jenjang sarjana dan magister ekonomi. Selanjutnya, dia meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) dari University of California, Davis, dalam bidang perdagangan internasional, keuangan, dan ekonomi moneter di Amerika Serikat pada 1986.

Di sektor pendidikan, Mari Pangestu menjabat sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Dia juga masih menduduki kursi Ketua Senat Universitas Prasetiya Mulya dan sempat menjadi Profesor George Ball dalam urusan internasional di Columbia University selama musim gugur pada 2015.

Pada 2020-2023, Mari Pangestu ditunjuk sebagai Managing Director of Development Policy and Partnership di Bank Dunia. Dia juga terlibat di International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington DC sebagai Ketua Dewan Pengawas. Dia pun masih aktif sebagai Penasihat Komisi Global di Energy Transformation of International Renewable Energy Agency (Irena), Abu Dhabi.

Tak hanya itu, Mari Pangestu juga berperan sebagai Adjunct Professor di Lee Kuan Yew School of Public Policy dan di Crawford School of Public Policy, ANU. Dia juga bertugas sebagai Anggota Dewan Direksi di Centre for Strategic & International Studies (CSIS), Jakarta.

Didesak Mundur dari Kursi Mendag hingga Pernah jadi Saksi dalam Kasus Korupsi

Melansir dokumen berjudulInfo Singkat Politik Dalam NegeriVolume III Nomor 19/I/P3D1/Oktober 2011 dari laman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mari Pangestu pernah dituntut mundur dari jabatannya sebagai Mendag oleh Koalisi Bersama Forum Antikorupsi dan Indag Watch. Desakan tersebut hingga memunculkan aksi yang dikenal sebagai Gerakan Anti-Mendag.

Kala itu, Mari Pangestu dinilai gagal menghadang barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Menurut Koordinator Koalisi Bersama Forum Antikorupsi dan Indag Watch, Muslim Arbi, kebijakan Mari Elka seolah-olah justru membuka keran impor selebar-lebarnya, mulai dari garam, ikan, jagung, beras, bawang merah, cabai, hingga singkong.

Sementara itu, usaha para perajin rotan di Cirebon, Jawa Barat justru menjadi hancur. Hal tersebut, menurut Arbi, karena kebijakan ekspor bahan baku rotan yang diberlakukan Kemendag di bawah kepemimpinan Mari Elka.

Mari Pangestu juga tercatat pernah hadir sebagai saksi atas terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Ia diminta menjawab pertanyaan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 Garuda Indonesia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan program-program yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo merupakan cita-cita ayah mereka, Sumitro Djojohadikusumo.

“Saya bersaksi, dia (Prabowo) sudah berulang kali confession, saya bisa jalankan program dari papi (Sumitro Djojohadikusumo). Saya bisa jalankan cita-cita dan impian papi. Kita bisa jalankan,” ujar Hashim dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesiadi Menara Kadin, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

CEO Arsari Grup itu mengatakan, Prabowo begitu bersemangat saat ia bisa menjalamkan pemikiran dan program-program yang direncanakan oleh orang tua mereka sejak 50 hingga 60 tahun yang lalu.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyebut, program yang dijalankan oleh Prabowo adalah program-program yang pro-rakyat. Hal ini, kata Hashim, juga sejalan dengan latar belakang ayah mereka, Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan petinggi Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Menurut Hashim, program pro-rakyat Prabowo ini bisa dilihat dari pidato pertama Prabowo di Gedung Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR). Di sana, Prabowo mengatakan ingin menghapus kelaparan dan mengentaskan kemiskinan.

Oleh karena itu, kata Hashim, Prabowo membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang dikepalai oleh Budiman Sudjatmiko. “Badan ini diberikan tugas jadi koordinator antara kementerian-kementerian, dari 48 kementerian,” ucapnya.

Hashim mengatakan, salah satu program yang dijalankan Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan ini adalah dengan menyediakan akses kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta membangun ketahanan pangan.

Meski demikian, Hashim mengatakan, program Prabowo juga tidak anti-pengusaha. “Dia (Prabowo) bilang, orang kaya tetap kaya nggak masalah, tapi yang miskin harus kita angkat dari comberan dan dari jurang,” kata dia.

Hashim menyebut, jika pengusaha dan pemerintah bersinergi mensejahterakan masyarakat miskin, dunia usaha bisa makin untung. Sebab, kata Hashim, jika masyarakat miskin pendapatannya makin besar, maka pengusaha juga akan menikmati keuntungan lewat konsumsi mereka.

“Mereka (masyarakat miskin) tidak akan bawa uang lari ke Hong Kong atau Shanghai, atau Jenewa, Switzerland. Tidak. Uang mereka akan berputar di sini,” ujar Hashim. “Ini suatu simbiosis, suatu sinergi.”

Hashim menegaskan, pro-rakyat dan pro-pengusaha dapat berjalan beriringan tanpa benturan.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan anggaran dari pemanfaatan serapan karbon (kredit karbon). Ia menyebut jumlah kredit karbon Indonesia mencapai 577 juta ton.

“Dengan kredit karbon kita bisa dapat sekitar Rp 190 triliun,” ujar Hashim dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

Hashim menyebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang melakukan verifikasi penyerapan karbon secara nasional pada tahun 2021 hingga 2023 bersama dengan pemerintah melalui Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hasilnya, potensi serapan karbon Indonesia mencapai 600 juta ton atau sekitar 200 juta ton per tahunnya.

Hashim mengkalkulasi, nilai kredit karbon nasional tersebut dapat mencapai Rp 190 triliun dengan nilai jual karbon US$ 10 per ton. Adapun, hasil dari pemanfaatan penyerapan karbon ini, kata Hashim, akan digunakan untuk membiayai program quick wins Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan 3 Juta Rumah.

“Saya sangat optimistis kita ada dana. Bahkan ada dana yang belum dihitung dan akan masuk ke APBN kita. So, saya yakin program makan bergizi dan perumahan akan dilaksanakan,” ucapnya.

Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan, pemerintah akan menawarkan kredit karbon ini kepada negara-negara penghasil emisi, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Abu Dhabi.

Labih lanjut, Hashim mengatakan, Prabowo telah menunjuknya untuk menjadi delegasi Indonesia dalam Conference of the Praties (COP29) di Baku, Azerbaijan yang akan dilaksanakan pada November mendatang. Adapun, konferensi ini, kata Hashim, membahas mengenai perubahan iklim. Di dana, ia akan menawarkan kredit karbon ini pada negara-negara pembeli potensial.

“Karena memang dari dulu sudah 10 hingga 15 tahun saya peduli dengan hal ini,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto manargetkan perolehan sampai Rp 1.000 triliun (atau sekitar US$ 65 miliar) pada 2028 dari penjualan kredit emisi karbon berbagai proyek seperti pelestarian hutan hujan.

Melansir dari Reuters, sebuah badan pengatur baru terkait perdagangan karbon akan dibentuk untuk mengawasi berbagai upaya mencapai target emisi Indonesia berdasarkan perjanjian Paris, kata Ferry Latuhihin, salah satu penasihat Prabowo untuk kebijakan iklim, Jumat, 13 September 2024.

Badan tersebut akan membentuk "misi khusus" yang akan mengelola dana hijau dan mengoperasikan berbagai proyek pengimbangan karbon, katanya. Proyek-proyek tersebut akan mencakup pelestarian hutan, reboisasi, dan penanaman kembali lahan gambut dan bakau, untuk menghasilkan kredit karbon yang dapat dijual secara internasional, kata Ferry.

Targetnya adalah mencapai penjualan Rp1.000 triliun ($65 miliar) pada tahun 2028. "Kita perlu memanfaatkan keunggulan komparatif kita, yaitu alam," ujar Ferry.

Target itu berpotensi membantu salah satu dari 10 penghasil emisi teratas dunia dan rumah bagi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia memenuhi tujuannya untuk mencapai netralitas karbon bersih pada tahun 2060.

TEMPO.CO, Jakarta - Shopee Food adalah layanan pesan antar makanan yang berkembang pesat di Indonesia. Layanan ini menjadi peluang besar bagi para pelaku usaha kuliner untuk memperluas jangkauan pelanggan.

Melalui Shopee Food, merchant bisa dengan mudah menawarkan menu mereka kepada jutaan pengguna aplikasi Shopee.

Cara daftar merchant Shopee Food juga sangat mudah dan cepat. Jika Anda pemilik restoran atau bisnis makanan dan ingin bergabung sebagai merchantShopee Food, simak cara daftar merchantShopee foodberikut ini.

Syarat Daftar Merchant Shopee Food

Sebelum memulai proses pendaftaran, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan.

1. Identitas yang diunggah harus menggunakan KTP atau KITAS asli pemilik usaha dan tidak boleh digantikan dengan Surat Keterangan Resi KTP.
2. Pastikan KTP yang diunggah adalah asli, datanya terdaftar dan sesuai dengan yang ada di Dukcapil, bukan fotokopi dan dalam kondisi baik.
3. Dokumen lain seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Kartu Keluarga (KK) tidak dapat digunakan sebagai pengganti KTP dalam proses pendaftaran.
4. NPWP pemilik usaha bersifat opsional; lampirkan NPWP jika Anda memiliki tarif PB1 (khusus untuk Merchant Shopee Food). Jika tidak, Anda tidak perlu melampirkannya.
5. Informasi rekening, seperti nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening, diperlukan untuk pencairan dana usaha.

Jika semua persyaratan di atas sudah siap, Anda dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran.

Cara Daftar Merchant Shopee Food

Berikut adalah cara mendaftar sebagaiMerchantShopeePay atau Shopee Food melalui aplikasi Shopee Partner, seperti dikutip dari laman resmi Shopee.

1. Siapkan dokumen yang diperlukan, seperti KTP, rekening bank, dan NPWP.
2. Unduh aplikasi Shopee Partner di App Store atau Google Play Store.
3. Buka aplikasi, kemudian pilih "Log In/Sign Up" melalui SMS.
4. Daftarkan nomor handphone aktif yang Anda gunakan.
5. Masukkan kode OTP yang dikirimkan untuk verifikasi.
6. Buat kata sandi dan masuk ke akun yang sudah dibuat.
7. Setelah berhasil masuk, pilih opsi pendaftaran yang sesuai dengan jenis usaha Anda.
8. Jika usaha Anda perseorangan, pilih "Mulai Aktivasi" dan tentukan jenis bisnis yang akan didaftarkan.
9. Isi data usaha sesuai dengan kategori yang dipilih.
10. Lengkapi data pemilik sesuai dengan informasi pribadi pemilik (bukan karyawan), kemudian klik "Kirim".
11. Jika usaha Anda berbentuk perusahaan, Anda akan langsung diminta mengisi formulir pendaftaran yang disediakan.

Penting untuk diingat, proses verifikasi data usaha untuk merchant ShopeePay atau Shopee Food memakan waktu sekitar lima hingga 14 hari kerja.

Anda bisa memantau status verifikasi secara berkala melalui aplikasi Shopee Partner atau email untuk mengetahui hasilnya dan langkah selanjutnya.

Bagi merchant ShopeePay, setelah verifikasi berhasil, Anda bisa langsung menjalankan bisnis. Sementara itu, untuk Merchant ShopeeFood, Anda perlu memasukkan menu, harga, serta jam operasional agar bisnis bisa mulai beroperasi.

TEMPO.CO, Jakarta -- Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024. Luhut diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 139/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut mengatakan ia ditugasi mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. "Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," katanya.

Dewan Ekonomi Nasional, kata Luhut, menargetkan realisasi penyempurnaan sistem digitalisasi ekonomi dalam durasi kerja 1 hingga 2 tahun ke depan. Lantas, apa sebenarnya tugas dari Dewan Ekonomi Nasional?

Dewan Ekonomi Nasional sebelumnya dibentuk Presiden Abdurrahman Wahid pada November 1999. Dewan ini dibesut dengan Ketuanya Emil Salim, Wakil Ketua Subiakto Tjakrawerdaya dan Sekretaris Sri Mulyani Indrawati. Ada pula nama besar sebagai anggota yaitu Boediono, Bambang Subianto, Kuntoro Mangkusubroto, Moh. Arsjad Anwar, Hadi Susastro, H.S. Dillon, Anggito Abimanyu, Gunarni Soeworo, Hasan Zein A. Mahmud, dan Theodore Permadi Rachmat.

Saat itu, Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional. Merujuk Pasal 1 Keppres tersebut, DEN berfungsi memberi nasihat kepada presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi. DEN sendiri bertanggung jawab kepada presiden, sebagaimana bunyi pasal 2.

Dalam mengemban fungsinya, DEN bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasehat kepada presiden untuk saran tindakan lanjutnya. Kemudian menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada presiden, dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi DEN.

Pasal 5 menyebutkan bahwa tatakerja DEN dilaksanakan dengan semangat dan pola kerjasama tim secara musyawarah. Adapun pendapat dan nasehat kepada Presiden disampaikan atas dasar kesepakatan. Sementara itu, Pasal 6 mengatakan DEN bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.

"Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ekonomi Nasional beserta Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi pasal 8.

Disamping itu, Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional melalui unggahan di akun Instagramnya tak lama setelah ia dilantik. “Lembaga ini akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih Presiden @prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya,” kata Luhut lewat akun Instagram-nya, @luhut.pandjaitan.

Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) itu berkata bahwa tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia ke depan tidaklah ringan. Hal itu disebabkan ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang, menurut dia kian kompleks, kini ada di depan mata.

"Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think tank yang akan diisi oleh para pakar ekonomi," kata Luhut.

KHUMAR MAHENDRA | NABIILA AZZAHRA A | ALIF ILHAM FAJRIADI | YUDONO YANUAR
Pilihan edito: Prabowo Bentuk Dewan Ekonomi Nasional, Airlangga: Tidak Membawahi Kemenko Perekonomian

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengajak jajaran kabinetnya melakukan retreat di Akmil Magelang, 24-27 Oktober 2024. Mereka akan digembleng dengan materi tentang bernegara dan pemerintahan, termasuk materi penting soal pencegahan korupsi.

Para menteri anggota Kabinet Merah Putih bersama-sama terbang dengan pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Lanud Adisucipto di Yogyakarta, Kamis sore, 24 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah melaksanakan sidang kabinet paripurna perdana, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, presiden ke-8 RI itu menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola anggaran kepada para menteri.

Prabowo meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para menteri, dan menteri koordinator untuk menelurusi kembali APBN. “Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” kata Prabowo dikutip dari rilis di laman resmi Kementerian Keuangan, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut Presiden Prabowo, para menteri harus memberi contoh, karena fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat. Pada sidang tersebut, Prabowo juga menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

Swasembada pangan saat ini jadi prioritas dasar, karena situasi global dan perang besar bisa pecah setiap saat. Menurut dia pemerintah harus menjamin kemampuan memberi makan rakyat.

Prabowo menginstruksikan kementerian terkait untuk segera merumuskan program penghiliran komoditas utama. Prabowo meminta kementerian segera menginventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi. “26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan. Bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo lagi.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak banyak yang berubah dalam pengelolaan anggaran tahun depan. Hanya saja, targetnya semakin tinggi. Pada era Presiden Prabowo, Kementerian Keuangan akan mengelola pendapatan dan belanja yang ditargetkan naik.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jika dibanding tahun ini, pendapatan dan belanja di masa akhir jabatan presiden Jokowi masing-masing Rp Rp 2.802,3 triliun dan Rp 3.325,1 triliun. Sementara itu, jumlah kementerian semakin banyak. Di era Jokowi hanya ada 34 kementerian dan kementerian koordinator. Sementara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Prabowo memiliki 48 kementerian.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PT PANN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pengembangan armada niaga nasional. Dikutip dari laman resmi milik PT PANN, awalnya perusahaan itu bernama PT PANN Multi Finance (Persero) yang berdiri pada tahun 1974, dengan tujuan sebagai wahana untuk menyelenggarakan program investasi kapal niaga nasional.

Sejak awal berdiri sampai tahun 1994, PT PANN Multi Finance berhasil menyediakan sebanyak lima unit kapal niaga baru yang dibangun digalangan dalam negeri. Selain itu, dalam kurun waktu 20 tahun, perusahaan itu juga membawa delapan unit kapal niaga bekas yang dibeli dari eropa, dengan jenis bulk carrier sebanyak satu unit dan general kargo tujuh unit.

Tidak hanya itu, PT PANN Multi Finance juga membeli sebanyak 30 unit kapal niaga bekas berusia muda yang sumber pendanaannya berasal dari Bank Dunia. Pada tahun 1991, perusahaan di bidang pengembangan armada itu mendapatkan penugasan dari pemerintah.

Sejumlah penugasan pemerintah itu di antaranya adalah perjanjian subordinasi kapal ikan dan pesawat Boeing 737-200, program alih teknologi dengan membangun sebanyak 31 unit kapal ikan Mina Jaya, yang komponennya disediakan dari Spanyol serta menandatangani penerusan pinjaman kapal ikan.

Kemudian, pada tahun 1995 sampai 2006 bisnis armada yang dikelola PT PANN Multi Finance mengalami kerugian. Hal itu dikarenakan sebanyak 10 unit pesawat jenis Boeing 737-200 yang disewakan ke empat perusahaan penerbangan tidak dapat membayar biaya sewa.

Selain itu, dari rencana pembangunan 31 unit kapal ikan oleh PT Industri Kapal Indonesia (Persero), hanya dapat diselesaikan sebanyak 14 unit kapal ikan. PT PANN Multi Finance akhirnya menanggung biaya pembangunan sebesar Rp 120 miliar dan tidak dapat diserap pasar.

Lebih lanjut, pada tahun 2013, PT PANN Multi Finance mengajukan restrukturisasi usaha melalui spin off, yaitu kegiatan bisnis pembiayaan sektor maritim. Setelah pengajuan itu, PT PANN Multi Finance merubah nama perusahaannya menjadi PT PANN (Persero), yang merupakan induk perusahaan non operatif holding di bidang maritim.

Pada tahun 2019, PT PANN juga mengajukan restrukturisasi atas utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) ke Kementerian Keuangan. Pengajuan itu, telah disetujui oleh Menteri Keuangan dengan Nomor S-537/MK.05/2019 tentang persetujuan penyelesaian piutang negara terhadap PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero).

Di tahun yang sama, perusahaan yang akhirnya mengelola di bidang maritim, turut meminta Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) non-tunai dari konversi utang SLA, yang tertuang dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020. Selain itu, regulasi itu juga mengatur tentang penghapusan utang non pokok SLA yang tertuang dalam laporan singkat komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meskipun demikian, kini perusahaan itu resmi dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional yang diteken presiden ketujuh, Jokowi , pada Kamis lalu, 17 Oktober 2024.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional dibubarkan," bunyi pasal 1 aturan itu dikutip Senin, 21 Oktober 2024.

Adapun pembubaran PT PANN melalui berbagai kajian serta aspek kinerja perusahaan yang telah dipertimbangkan. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 2 PP Nomor 43 tahun 2024, yang mengatakan pelaksanaan likuidasi dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan BUMN, Perseroan, hingga di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Tidak hanya itu, penyelesaian pembubaran PT PANN dilakukan paling lambat lima tahun. Artinya, sejak perusahaan itu mengajukan restrukturisasi atas utang SLA, maka proses penetapan likuidasi perusahaan itu telah berlangsung.

"Penyelesaian pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional termasuk likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat lima tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini," bunyi pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PT PANN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pengembangan armada niaga nasional. Dikutip dari laman resmi milik PT PANN, awalnya perusahaan itu bernama PT PANN Multi Finance (Persero) yang berdiri pada tahun 1974, dengan tujuan sebagai wahana untuk menyelenggarakan program investasi kapal niaga nasional.

Sejak awal berdiri sampai tahun 1994, PT PANN Multi Finance berhasil menyediakan sebanyak lima unit kapal niaga baru yang dibangun digalangan dalam negeri. Selain itu, dalam kurun waktu 20 tahun, perusahaan itu juga membawa delapan unit kapal niaga bekas yang dibeli dari eropa, dengan jenis bulk carrier sebanyak satu unit dan general kargo tujuh unit.

Tidak hanya itu, PT PANN Multi Finance juga membeli sebanyak 30 unit kapal niaga bekas berusia muda yang sumber pendanaannya berasal dari Bank Dunia. Pada tahun 1991, perusahaan di bidang pengembangan armada itu mendapatkan penugasan dari pemerintah.

Sejumlah penugasan pemerintah itu di antaranya adalah perjanjian subordinasi kapal ikan dan pesawat Boeing 737-200, program alih teknologi dengan membangun sebanyak 31 unit kapal ikan Mina Jaya, yang komponennya disediakan dari Spanyol serta menandatangani penerusan pinjaman kapal ikan.

Kemudian, pada tahun 1995 sampai 2006 bisnis armada yang dikelola PT PANN Multi Finance mengalami kerugian. Hal itu dikarenakan sebanyak 10 unit pesawat jenis Boeing 737-200 yang disewakan ke empat perusahaan penerbangan tidak dapat membayar biaya sewa.

Selain itu, dari rencana pembangunan 31 unit kapal ikan oleh PT Industri Kapal Indonesia (Persero), hanya dapat diselesaikan sebanyak 14 unit kapal ikan. PT PANN Multi Finance akhirnya menanggung biaya pembangunan sebesar Rp 120 miliar dan tidak dapat diserap pasar.

Lebih lanjut, pada tahun 2013, PT PANN Multi Finance mengajukan restrukturisasi usaha melalui spin off, yaitu kegiatan bisnis pembiayaan sektor maritim. Setelah pengajuan itu, PT PANN Multi Finance merubah nama perusahaannya menjadi PT PANN (Persero), yang merupakan induk perusahaan non operatif holding di bidang maritim.

Pada tahun 2019, PT PANN juga mengajukan restrukturisasi atas utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) ke Kementerian Keuangan. Pengajuan itu, telah disetujui oleh Menteri Keuangan dengan Nomor S-537/MK.05/2019 tentang persetujuan penyelesaian piutang negara terhadap PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero).

Di tahun yang sama, perusahaan yang akhirnya mengelola di bidang maritim, turut meminta Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) non-tunai dari konversi utang SLA, yang tertuang dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020. Selain itu, regulasi itu juga mengatur tentang penghapusan utang non pokok SLA yang tertuang dalam laporan singkat komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meskipun demikian, kini perusahaan itu resmi dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional yang diteken presiden ketujuh, Jokowi , pada Kamis lalu, 17 Oktober 2024.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional dibubarkan," bunyi pasal 1 aturan itu dikutip Senin, 21 Oktober 2024.

Adapun pembubaran PT PANN melalui berbagai kajian serta aspek kinerja perusahaan yang telah dipertimbangkan. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 2 PP Nomor 43 tahun 2024, yang mengatakan pelaksanaan likuidasi dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan BUMN, Perseroan, hingga di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Tidak hanya itu, penyelesaian pembubaran PT PANN dilakukan paling lambat lima tahun. Artinya, sejak perusahaan itu mengajukan restrukturisasi atas utang SLA, maka proses penetapan likuidasi perusahaan itu telah berlangsung.

"Penyelesaian pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional termasuk likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat lima tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini," bunyi pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah melantik anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional pada Pilpres 2024 Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Dtemui awak media di kompleks Istana Kepresidenan,Jakarta Pusat, pada Selasa lalu, Budiman irit bicara ketika ditanya kelanjutan proyek Bukit Algoritma. Proyek itu sempat ia pimpin pada 2021, kala Budiman menjabat sebagai Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya KSO.

“Kalau soal itu kan perusahaan swasta, kebetulan nanti saya tidak akan ada di situ setiap hari, paling mengurusi yayasannya saja," kata Budiman pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Eks Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) itu sebelumnya menjadi insiator proyek Bukit Algoritma di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Budiman, kala itu menganggap proyek ini akan menjadi silicon valley versi Indonesia.

Soal jabatan terbarunya di Kabinet Merah Putih, Budiman mengatakan dirinya ditugaskan untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman kemiskinan. Dia menyebut mengentaskan kemiskinan tak sekadar membagikan bantuan tunai.

“Ini adalah badan pengentasan, bukan penanggulangan. Kalau penanggulangan itu ngasih aspirasi saja, tapi Pak Prabowo minta supaya lebih fundamental,” kata Budiman.

Karena itu, Budiman menyebut orang miskin harus diberdayakan. Sementara, kelompok yang terancam miskin harus diselamatkan.

“Siapa yang terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik yang melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi ter-PHK. Atau mereka menjadi korban bencana alam, atau ya akibat-akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, segala macam," kata Budiman.

Menurut dia, kemiskinan itu terjadi karena kurang pendapatan, akses, dan aset. Karena itu, pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyebuhkan gejalanya saja.

“Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi pembedayaan, pembangunan, inklusif. Mulai dari sektor industri, juga kebijakan investasi,” kata dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 atau turun 0,33 persen dari Maret 2024. Jumlah ini juga menurut 0,54 persen poin pada September 2022. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang atau menurun 0,68 juta orang pada Maret 2023 dan menurut 1,14 juta orang pada 2022.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Biaya permohonan pembuatan paspor digadang-gadang bakal naik untuk masa berlaku paling lama 10 tahun.

Kabar tersebut pertama kali dibagikan oleh akun X (Twitter) @sir_amirsyarif yang mengunggah potongan salinan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Ehm, tarif permohonan paspor bakal segera naik, gaes,” tulis @sir_amirsyarif, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Lantas, berapa biaya pembuatan paspor terbaru?

Biaya Pembuatan Paspor Terbaru

Mengacu pada PP Nomor 45 Tahun 2024 yang diunduh dari lamanjdih.setneg.go.id, berikut rincian tarif pelayanan keimigrasian permohonanpasporterbaru:

-Paspor biasa non-elektronik masa berlaku paling lama lima tahun: Rp350.000 per permohonan.

-Paspor biasa non-elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun: Rp650.000 per permohonan.

-Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama lima tahun: R 650.000 per permohonan.

-Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun: Rp950.000 per permohonan.

-Surat perjalanan laksana paspor (SPLP) untuk warga negara Indonesia (WNI): Rp100.000 per permohonan.

-SPLP untuk warga negara asing (WNA): Rp150.000 per permohonan.

-Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama: Rp1.000.000 per permohonan.

Berdasarkan PP yang ditetapkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Jakarta, dua hari menjelang lengser, tepatnya pada Jumat, 18 Oktober 2024 itu, peraturan mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Adapun PP Nomor 45 Tahun 2024 diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Jakarta di hari yang sama. Dengan demikian, peraturan tersebut bakal berlaku pada Selasa, 17 Desember 2024.

Sementara itu, biaya pembuatan paspor yang masih berlaku saat ini merujuk pada PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

-Paspor biasa 48 halaman: Rp350.000 per permohonan.

-Paspor biasa elektronik 48 halaman: Rp650.000 per permohonan.

-SPLP untuk WNI: Rp100.000 per permohonan.

-SPLP untuk WNA: Rp150.000 per permohonan.

-Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama: Rp1.000.000 per permohonan.

Cara Buat Paspor Online

Melansir laman Kantor Imigrasi Bengkalis, Riau, permohonan paspor wajib dilakukan melalui aplikasiM-Pasporsejak 2022 lalui. Namun, bagi pemohon lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan balita dapat datang langsung atauwalk-inke kantor imigrasi.

Berikut langkah-langkah untuk mengajukan permohonan pembuatan paspor di aplikasi M-Paspor:

Pembuatan Akun M-Paspor

-Unduh aplikasi M-Paspor di Google Play Store atau App Store.

-Tekan opsi Daftar Akun.

-Lengkapi formulir pendaftaran akun yang terdiri dari nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat surel (email), dan nomor ponsel.

-Buat dan ulangi kata sandi, lalu centang bagian setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

-Tekan tombol Daftar.

-Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang dikirim keemail.

-Masuk akun (login) M-Paspor menggunakan alamatemaildan kata sandi.

Pengajuan Paspor

-Pada halaman beranda aplikasi, tekan tombol Pengajuan Permohonan.

-Pilih jenis permohonan paspor reguler (selesai empat hari kerja) atau percepatan (selesai di hari yang sama).

-Pilih jenis pemohon, lokasi kantor imigrasi, dan jenis paspor (biasa atau elektronik).

-Ambil foto kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atau unggah secara langsung dari ponsel.

-Isi data verifikasi nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir, dan nama pemohon.

-Jawab pertanyaan, apakah pemohon sebelumnya sudah pernah mempunyai paspor.

-Apabila sudah pernah memiliki paspor, maka pilih kondisi paspor dan masukkan nomor paspor lama.

-Masukkan negara tujuan (jika sudah ada).

-Isi tempat tinggal di negara tujuan dan data keluarga atau kerabat yang dapat dihubungi.

-Unggah beberapa dokumen dalam format jpg, meliputi kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran/ijazah/akta perkawinan/buku nikah/surat baptis.

-Lengkapi data diri dan orang tua.

-Pilih waktu kedatangan, lalu lakukan pembayaran maksimal dua jam.

-Setelah membayar, pemohon akan mendapatkan kode antrean permohonan paspor.

-Kemudian, simpan kode antrean dan datang ke kantor imigrasi sesuai dengan jadwal yang dipilih.