TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pinjaman online atau pinjol PT Investree Radika Jaya (Investree) pada Senin, 21 Oktober 2024. Setelah mencabut izin tersebut, OJK bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencari mantan CEO Investree, Adrian Asharyanto Gunadi, yang diduga berada di luar negeri.

“Prosesnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kami akan bekerjasama dengan Kepolisian RI untuk menangani perkara ini,” kata Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing saat dihubungi pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Tongam mengungkap bahwa penyidik saat ini masih terus mencari keberadaan Adrian, sementara dirinya terus mencari dan menelusuri jumlah dana yang dihimpun. "Adrian diduga melakukan tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin,” tuturnya.

Dalam pernyataan tertulis sebelumnya, OJK telah melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) terhadap Adrian. Hasil dari penilaian tersebut menunjukkan, Adrian dinyatakan tidak lulus, sehingga OJK menjatuhkan sanksi terberat berupa pelarangan untuk menjadi pihak utama atau pemegang saham di lembaga jasa keuangan. “Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan tindak pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree,” kata OJK.

Kini, OJK telah memblokir rekening bank milik Adrian. Tak hanya itu, OJK juga menelusuri aset Adrian dan pihak lain pada lembaga jasa keuangan untuk diblokir. “Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata OJK.

CEO Investree, Adrian Gunadi, diberhentikan pada 2 Februari 2024 di tengah meningkatnya tingkat kredit macet perusahaan. Berdasarkan informasi dari situs resmi Investree, tingkat keberhasilan bayar (TKB90) perusahaan adalah 83,56 persen. TKB90 mengukur keberhasilan platform P2P lending dalam menyelesaikan kewajiban pinjam meminjam dalam 90 hari setelah jatuh tempo.

Sebaliknya, tingkat wanprestasi (TWP90) digunakan untuk melihat rasio kredit macet selama periode 90 hari. Dengan TKB90 Investree di angka 83,56 persen, maka TWP90-nya mencapai 16,44 persen, jauh di atas batas yang ditetapkan OJK, yaitu 5 persen.

Berkaca dari hal itu, OJK mencabut izin usaha fintech peer to peer lending atau pinjol PT Investree Radika Jaya (Investree). Langkah ini sesuai dengan Keputusan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

“Pencabutan Izin Usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat,” tulis OJK dalam keterangan resmi, dikutip Selasa, 22 Oktober 2024.

Dalam hal ini, OJK menjelaskan bahwa pencabutan izin usaha ini merupakan bagian dari upaya menciptakan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya bagi penyelenggara LPBBTI yang berintegritas. OJK menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta penerapan manajemen risiko yang memadai demi melindungi nasabah dan masyarakat secara keseluruhan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pengurus dan pemegang saham Investree untuk memenuhi sejumlah kewajiban, seperti mematuhi persyaratan ekuitas minimum, mencari investor strategis yang kredibel, serta memperbaiki kinerja perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, OJK juga menyarankan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) dari pemegang saham Investree untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut.

OJK telah mengambil langkah-langkah administratif terhadap Investree secara bertahap, mulai dari pemberian Sanksi Peringatan hingga Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), sebelum akhirnya mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Tak hanya itu, OJK saat ini turut memroses hukum terkait dengan dugaan pidana di sektor jasa keuangan bersama aparat penegak hukum atas kasus ini. Segala pihak yang terlibat atass permasalahan dan kegagalan Investree ini juga sedang dalam penelusuran oleh OJK. "Pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata OJK.

RACHEL CAROLINE L.TORUAN | ADIL AL HASAN

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pinjaman online atau pinjol PT Investree Radika Jaya (Investree) pada Senin, 21 Oktober 2024. Setelah mencabut izin tersebut, OJK bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencari mantan CEO Investree, Adrian Asharyanto Gunadi, yang diduga berada di luar negeri.

“Prosesnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kami akan bekerjasama dengan Kepolisian RI untuk menangani perkara ini,” kata Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing saat dihubungi pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Tongam mengungkap bahwa penyidik saat ini masih terus mencari keberadaan Adrian, sementara dirinya terus mencari dan menelusuri jumlah dana yang dihimpun. "Adrian diduga melakukan tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin,” tuturnya.

Dalam pernyataan tertulis sebelumnya, OJK telah melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) terhadap Adrian. Hasil dari penilaian tersebut menunjukkan, Adrian dinyatakan tidak lulus, sehingga OJK menjatuhkan sanksi terberat berupa pelarangan untuk menjadi pihak utama atau pemegang saham di lembaga jasa keuangan. “Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan tindak pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree,” kata OJK.

Kini, OJK telah memblokir rekening bank milik Adrian. Tak hanya itu, OJK juga menelusuri aset Adrian dan pihak lain pada lembaga jasa keuangan untuk diblokir. “Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata OJK.

CEO Investree, Adrian Gunadi, diberhentikan pada 2 Februari 2024 di tengah meningkatnya tingkat kredit macet perusahaan. Berdasarkan informasi dari situs resmi Investree, tingkat keberhasilan bayar (TKB90) perusahaan adalah 83,56 persen. TKB90 mengukur keberhasilan platform P2P lending dalam menyelesaikan kewajiban pinjam meminjam dalam 90 hari setelah jatuh tempo.

Sebaliknya, tingkat wanprestasi (TWP90) digunakan untuk melihat rasio kredit macet selama periode 90 hari. Dengan TKB90 Investree di angka 83,56 persen, maka TWP90-nya mencapai 16,44 persen, jauh di atas batas yang ditetapkan OJK, yaitu 5 persen.

Berkaca dari hal itu, OJK mencabut izin usaha fintech peer to peer lending atau pinjol PT Investree Radika Jaya (Investree). Langkah ini sesuai dengan Keputusan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

“Pencabutan Izin Usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat,” tulis OJK dalam keterangan resmi, dikutip Selasa, 22 Oktober 2024.

Dalam hal ini, OJK menjelaskan bahwa pencabutan izin usaha ini merupakan bagian dari upaya menciptakan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya bagi penyelenggara LPBBTI yang berintegritas. OJK menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta penerapan manajemen risiko yang memadai demi melindungi nasabah dan masyarakat secara keseluruhan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pengurus dan pemegang saham Investree untuk memenuhi sejumlah kewajiban, seperti mematuhi persyaratan ekuitas minimum, mencari investor strategis yang kredibel, serta memperbaiki kinerja perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, OJK juga menyarankan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) dari pemegang saham Investree untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut.

OJK telah mengambil langkah-langkah administratif terhadap Investree secara bertahap, mulai dari pemberian Sanksi Peringatan hingga Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), sebelum akhirnya mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Tak hanya itu, OJK saat ini turut memroses hukum terkait dengan dugaan pidana di sektor jasa keuangan bersama aparat penegak hukum atas kasus ini. Segala pihak yang terlibat atass permasalahan dan kegagalan Investree ini juga sedang dalam penelusuran oleh OJK. "Pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata OJK.

RACHEL CAROLINE L.TORUAN | ADIL AL HASAN

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengganti komponen prasarana kereta api, khususnya pada konstruksi rel kereta di jembatan baja, yang sebelumnya menggunakan bantalan dari bahan kayu menjadi bahan sintetis. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan serta keamanan operasi kereta api.

"Biasanya bantalan rel pada jembatan baja menggunakan kayu karena lebih ringan dibanding bahan beton yang berat. Saat ini KAI melakukan inovasi mengganti bantalan kayu menjadi bantalan sintetis, karena jauh lebih ramah lingkungan,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Anne mengatakan, KAI melakukan pengadaan bantalan sintetis sebanyak 5.656 batang pada 2022. Jumlah pengadaan meningkat menjadi 16.353 batang pada 2023. Kemudian, di tahun 2024, KAI memprogramkan mengganti 15.864 batang kayu menjadi sintetis.

Dengan inovasi ini, KAI berharap dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku kayu yang berasal dari hutan, sekaligus memperpanjang umur infrastruktur rel kereta.

“KAI menargetkan mengganti seluruh bantalan kayu pada konstruksi jembatan baja menjadi berbahan sintetis di tahun ini. Masa penggunaan bahan sintetis akan lebih lama dibandingkan dengan bahan kayu, sehingga KAI dapat lebih efisien dalam pembiayaan perawatan prasarananya,” ujarnya.

Anne menjelaskan KAI juga memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan dalam keputusan mengganti bantalan kayu dengan bantalan sintetis. Untuk memastikan material sintetis memenuhi spesifikasi teknis, KAI telah melakukan serangkaian pengujian, termasuk uji kekuatan lentur, modulus young, ketahanan beban lentur, ketahanan tekan longitudinal, kekuatan geser, kekuatan geser lekat, tegangan tembus arus bolak-balik, resistansi isolasi arus searah, kekuatan cabut screw spike, pengukuran dimensi, ketahanan api, ketahanan fatik, dan ketahanan terhadap cuaca.

"Semakin banyak bantalan sintetis yang dipakai, tentunya batang pohon yang diselamatkan dari penebangan juga semakin banyak. Selain itu, dengan menggunakan bantalan sintetis dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api,” imbuhnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto resmi melantik Haikal Hassan Baras atau Babe Haikal menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Adapun tugas dari Haikal adalah menggencarkan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Indonesia, baik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun perusahaan besar sebagai produsen.

Dikutip dari Antara, tugas tersebut berdasarkan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga diwajibkan untuk mengonsumsi atau menggunakan barang yang halal. Rincian produk yang dapat disertifikasi halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan (bahan kimia, sabun, detergen, kulit, filter air, dan sebagainya).

Dalam melaksanakan tugasnya, ia akan didampingi oleh Arfiansyah Noor, mantan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala BPJPH. Hal ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pengawasan dan jaminan produk halal.

Profil Haikal Hassan

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, Jahja Setiaatmadja, berpendapat keputusan Presiden Prabowo Subianto mempertahankan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan membuat investor lebih yakin untuk menanamkan modal di Indonesia. Pasalnya, Sri Mulyani dan jajaran wakil menteri keuangan (Wamenkeu) saat ini berisi nama-nama yang sudah teruji.

“Kalau orang (sudah dipercaya) memberikan performa bagus, mempertahankan GDP growth di masa susah, saya rasa dengan tim ini cukup meyakinkan investor untuk tidak sembarang take action,” kata Jahja usai menyampaikan paparan Kinerja BCA Kuartal III 2024 secara daring, Rabu, 23 Oktober 2024.

Seperti diketahui, Sri Mulyani akan dibantu oleh tiga wamenkeu yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, serta Anggito Abimanyu. Jahja menganggap jajaran wamenkeu juga merupakan nama yang tidak asing bagi investor.

Menurutnya, jika nama-nama yang dipilih merupakan orang yang asing di mata investor, keputusan yang pertama diambil investor adalah menjual investasi yang ditanam di Indonesia. Namun, jika melihat kebijakan yang diambil ternyata berdampak positif bagi perekonomian maka investor akan membeli kembali saham-saham di Indonesia.

Sedangkan dengan nama-nama baru ini, Jahja melihat, investor akan bersikap untuk tidak sembarangan menjual sahamnya sejak awal. “Pak Suhaisil, Pak Anggito, Mas Tommy. Ketika mendengar nama keluarga Djiwandono, saya kira orang percaya,” katanya.

Sri Mulyani juga telah menggelar rapat perdana dengan tiga wamenkeu Kabinet Merah Putih. Menyitir laman resmi instagramnya Sri Mulyani tampak menerima laporan lima tahunan yang sudah disusun bersama wakil menteri sebelumnya.

Sri Mulyani bersama Suahasil dan Thomas sebelumnya sudah menjadi menteri dan wamen yang ditunjuk kembali, sementara Anggito Abimanyu merupakan Wamenkeu baru. Saat rapat ia mengatakan tidak banyak perubahan dari Kementerian Keuangan di era Presiden Prabowo kali ini. “Tidak ada yang berubah kecuali targetnya makin tinggi,” ujarnya dalam video yang diunggah di akun instagram @smindrawati dikutip Rabu, 23 Oktober 2024.

Pada era presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan akan mengelola pendapatan dan belanja yang kompak ditargetkan naik. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jika dibanding tahun ini, pendapatan dan belanja di masa akhir jabatan presiden Jokowi masing-masing Rp Rp 2.802,3 triliun dan Rp 3.325,1 triliun.

Ilona Estherina berkontribusi pada penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan 5,1 persen hingga 2029. Prediksi organisasi ekonomi global itu jauh dari target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto, yakni 8 persen.

Proyeksi IMF tertuang dalam dokumen World Economic Outlook, yang baru saja diterbitkan Oktober 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan IMF belum menghitung strategi yang disusun pemerintah baru. “Kan mereka baru mengeluarkan kita kan belum mengeluarkan jurus kita,” ujar Airlangga ditemui di kantornya, Rabu malam, 23 Oktober 2024.

Airlangga mengatakan ada beberapa hal yang akan didorong pemerintah ke depan. Untuk kebijakan jangka menengah, menurut Airlangga, sudah ada arahan dari presiden. Di antaranya mendorong ekspor, memperkuat cadangan devisa, mendorong penghiliran, riset dan pengembangan juga inovasi. “Ada beberpa hal lain yang tentu akan kita dorong ke depan,” ujarnya.

Presiden Prabowo menyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal meningkat pada lima tahun pemerintahannya.”Kalau saya optimistis kita bisa mencapai 8 persen,” kata Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan One Satu Peta, di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024 yang dipantau daring.

Pemimpin Partai Gerindra tersebut mengatakan telah bertaruh dengan menteri di negara lain. Jika di bawah kepemimpinannya Indonesia berhasil meraih pertumbuhan 8 persen, Prabowo akan ditraktir makan malam. Prabowo yakin hal itu dapat diraih karena potensi dan kekayaan Indonesia cukup besar

Berdasarkan laporan IMF, ekonomi Indonesia pada tahun lalu dan tahun ini tumbuh 5 persen. Sementara di 2025, IMF memprediksi ekonomi RI tumbuh 5,1 persen dan berlanjut hingga 2029. Sementara tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,2 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, berharap ada perbaikan pada pemerintahan Presiden Prabowo. Ia pun mendesak adanya formalisasi status kerja bagi para ojek online (ojol).

Ojek daring selama ini memang bersifat informal sehingga dikategorikan sebagai bagian dari ekonomi gig. Para ojek daring tidak menyandang status pekerja, namun dianggap sebagai mitra.

Selain formalisasi bagi para ojek daring, Igun juga meminta adanya perlindungan bagi pengemudi ojek daring. Baik itu perlindungan secara hukum lewat regulasi-regulasi, maupun perlindungan sosial.

"Kita kan minta adanya Kementerian Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan, aturan perlindungan hukum maupun perlindungan sosial bagi para pengemudi ojol saat ini," kata Igun ketika dihubungi pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Ia pun berharap, ke depannya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai bagian pemerintah bisa lebih partisipatif dalam membahas regulasi-regulasi yang menyangkut dengan ojek daring. Igun ingin Kemnaker ikut melibatkan organisasi maupun asosiasi ojek daring dalam penyusunan regulasi-regulasi ke depannya.

Igun menyatakan bakal secepatnya mengirimkan surat permohonan audiensi dengan Kemnaker. Igun berharap, audiensi dengan Kemnaker bisa dilangsungkan dalam waktu dekat. Hal tersebut agar pemerintah bisa mengetahui dan menganalisis dengan benar terkait permasalahan yang dialami oleh ojek daring.

"Dibuka ruang diskusi, audiensi dari menteri tenaga kerja maupun wakil menteri tenaga kerja terhadap para pengemudi ojek online, khususnya dari asosiasi yang menaungi banyak para pengemudi (ojek daring)," ujarnya.

Sebelumnya diketahui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli baru saja melakukan serah terima tugas dari Pelaksana Tugas (Plt) Menaker sebelumnya, Airlangga Hartarto. Yassierli menyebutkan beberapa pekerjaan yang akan lakukan dalam 100 hari kerja sebagai Menaker seperti pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga upskilling maupun reskilling pekerja. Namun, Yassierli tidak ada membahas soal status ojek daring dalam program 100 hari kerjanya.

TEMPO.CO, Pangkalpinang - PT Timah (Persero) Tbk. tetap berupaya membuka lokasi tambang baru yang terletak di Perairan Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah meski menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.

Bahkan untuk mewujudkan rencana tersebut, BUMN itu diketahui telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk meminta penggunaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) nelayan.

Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) DPRD Bangka Belitung, Pahlevi Sjahrun, mengatakan, rencana PT Timah untuk mengubah penggunaan TPI nelayan tersebut diketahui saat pihaknya datang ke Desa Batu Beriga untuk mengecek titik lokasi penambangan.

"Saat kita konfirmasikan, Pemerintah Bangka Tengah menyebutkan telah menerima surat permohonan dari PT Timah untuk menggunakan TPI nelayan sebagai tempat menyimpan timah," ujar Pahlevi saat memaparkan hasil kinerja pansus kepada Ikatan Karyawan Timah (IKT) di Ruang Badan Musyawarah DPRD Bangka Belitung, Rabu sore, 23 Oktober 2024.

Menurut Pahlevi, sikap PT Timah tersebut dinilai hanya mau praktis mengingat titik lokasi rencana penambangan berada persis di depan TPI dan tempat tambat perahu nelayan.

"Kita sudah ke lokasi dan konfirmasi langsung soal titik penambangan ke Pemerintah Bangka Tengah. Lokasi yang akan ditambang tersebut ternyata didepan TPI. PT Timah mau praktis saja bukannya membuka tempat baru," ujar dia.

Pahlevi menuturkan fakta lain yang terungkap dari hasil kinerja pansus adalah ihwal usulan PT Timah untuk penggunaan ruang laut Beriga. Dari 5 ribu hektare total luas IUP PT Timah di Beriga, PT Timah mengusulkan hanya akan menambang di area seluas 46 hektare.

"Ini hasil pertemuan kita di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Mengapa hanya 46 hektare? Dijelaskan pihak KKP, itu disebabkan PT Timah punya kewajiban membayar PNBP. Kalau mengambil blok tambangnya luas, maka iuran PNBP juga besar," ujar dia.

PT Timah, kata Pahlevi, harus memahami bahwa IUP yang didapat bukan berarti lokasi tersebut milik PT Timah atau menjadi ruang bebas. Dia menegaskan bahwa IUP adalah koordinat blok supaya PT Timah bisa menambang di lokasi yang disetujui.

"Tetapi penambangan harus dilakukan atas izin KKP karena disitu ada ruang lain yakni ruang penangkapan ikan. Dalam PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penggunaan Ruang Laut) KKP, PT Timah selain diberikan hak juga ada kewajiban lain," ujar dia.

Kewajiban PT Timah yang dimaksud tersebut, kata Pahlevi, adalah PT Timah sanggup tidak merusak lingkungan laut sekitarnya. Selain itu, kata dia, dalam mengimplementasikan ruang laut yang diizinkan KKP tidak terjadi konflik sosial.

"KKP mensyaratkan bahwa itu bukan ruang bebas meski IUP disetujui. PT Timah sebelum melakukan penambangan pun diwajibkan berdiskusi dan sosialisasi dengan masyarakat supaya tidak terjadi konflik sosial," kata Pahlevi.

Sebelumnya Kepala Unit Tambang Laut dan Darat PT Timah Wilayah Bangka Selatan, Sigit Prabowo mengatakan pihaknya berhak melakukan penambangan karena sebagai perusahaan BUMN telah diamanatkan negara mengoptimalkan cadangan timah.

"Kita memahami pro kontra karena itu ada disetiap kegiatan. Di Batu Beriga kita mempunyai IUP dan itu sudah lama dimulai dari KP (Kuasa Penambangan ) eksplorasi, KP eksploitasi dan pada 2010 sejak pemberlakuan Undang-undang minerba berubah menjadi IUP," ujar dia.

Terpenuhinya semua legalitas, kata Sigit, menjadi dasar dan hak PT Timah untuk melakukan penambangan. Rencana dilakukan penambangan saat ini, kata dia, disebabkan pihaknya menjaga kondusifitas ditengah masyarakat.

"Kalau mau memaksa kita bisa saja sebenarnya. Tapi itu kita hindari. Kalau bisa kita diskusi dan mendengar aspirasi itu lebih baik. Kenapa tidak seperti itu," ujar dia.

Sigit menuturkan kekayaan cadangan timah di Batu Beriga sangat disayangkan apabila tidak dioptimalkan. PT Timah, kata dia, juga tetap terbuka mendengar semua aspirasi masyarakat untuk bisa menemukan solusi terbaik.

"Kami tidak semata-mata melakukan menambang karena mentang-mentang kami BUMN dan punya legalitas. Kami juga punya hak karena ada amanah dari negara. Kita bayar semua iuran yang jadi kewajiban. Kalau disetop, kita harus lapor ke pimpinan," ujar dia.

TEMPO.CO, Pangkalpinang - PT Timah (Persero) Tbk. tetap berupaya membuka lokasi tambang baru yang terletak di Perairan Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah meski menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.

Bahkan untuk mewujudkan rencana tersebut, BUMN itu diketahui telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk meminta penggunaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) nelayan.

Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) DPRD Bangka Belitung, Pahlevi Sjahrun, mengatakan, rencana PT Timah untuk mengubah penggunaan TPI nelayan tersebut diketahui saat pihaknya datang ke Desa Batu Beriga untuk mengecek titik lokasi penambangan.

"Saat kita konfirmasikan, Pemerintah Bangka Tengah menyebutkan telah menerima surat permohonan dari PT Timah untuk menggunakan TPI nelayan sebagai tempat menyimpan timah," ujar Pahlevi saat memaparkan hasil kinerja pansus kepada Ikatan Karyawan Timah (IKT) di Ruang Badan Musyawarah DPRD Bangka Belitung, Rabu sore, 23 Oktober 2024.

Menurut Pahlevi, sikap PT Timah tersebut dinilai hanya mau praktis mengingat titik lokasi rencana penambangan berada persis di depan TPI dan tempat tambat perahu nelayan.

"Kita sudah ke lokasi dan konfirmasi langsung soal titik penambangan ke Pemerintah Bangka Tengah. Lokasi yang akan ditambang tersebut ternyata didepan TPI. PT Timah mau praktis saja bukannya membuka tempat baru," ujar dia.

Pahlevi menuturkan fakta lain yang terungkap dari hasil kinerja pansus adalah ihwal usulan PT Timah untuk penggunaan ruang laut Beriga. Dari 5 ribu hektare total luas IUP PT Timah di Beriga, PT Timah mengusulkan hanya akan menambang di area seluas 46 hektare.

"Ini hasil pertemuan kita di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Mengapa hanya 46 hektare? Dijelaskan pihak KKP, itu disebabkan PT Timah punya kewajiban membayar PNBP. Kalau mengambil blok tambangnya luas, maka iuran PNBP juga besar," ujar dia.

PT Timah, kata Pahlevi, harus memahami bahwa IUP yang didapat bukan berarti lokasi tersebut milik PT Timah atau menjadi ruang bebas. Dia menegaskan bahwa IUP adalah koordinat blok supaya PT Timah bisa menambang di lokasi yang disetujui.

"Tetapi penambangan harus dilakukan atas izin KKP karena disitu ada ruang lain yakni ruang penangkapan ikan. Dalam PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penggunaan Ruang Laut) KKP, PT Timah selain diberikan hak juga ada kewajiban lain," ujar dia.

Kewajiban PT Timah yang dimaksud tersebut, kata Pahlevi, adalah PT Timah sanggup tidak merusak lingkungan laut sekitarnya. Selain itu, kata dia, dalam mengimplementasikan ruang laut yang diizinkan KKP tidak terjadi konflik sosial.

"KKP mensyaratkan bahwa itu bukan ruang bebas meski IUP disetujui. PT Timah sebelum melakukan penambangan pun diwajibkan berdiskusi dan sosialisasi dengan masyarakat supaya tidak terjadi konflik sosial," kata Pahlevi.

Sebelumnya Kepala Unit Tambang Laut dan Darat PT Timah Wilayah Bangka Selatan, Sigit Prabowo mengatakan pihaknya berhak melakukan penambangan karena sebagai perusahaan BUMN telah diamanatkan negara mengoptimalkan cadangan timah.

"Kita memahami pro kontra karena itu ada disetiap kegiatan. Di Batu Beriga kita mempunyai IUP dan itu sudah lama dimulai dari KP (Kuasa Penambangan ) eksplorasi, KP eksploitasi dan pada 2010 sejak pemberlakuan Undang-undang minerba berubah menjadi IUP," ujar dia.

Terpenuhinya semua legalitas, kata Sigit, menjadi dasar dan hak PT Timah untuk melakukan penambangan. Rencana dilakukan penambangan saat ini, kata dia, disebabkan pihaknya menjaga kondusifitas ditengah masyarakat.

"Kalau mau memaksa kita bisa saja sebenarnya. Tapi itu kita hindari. Kalau bisa kita diskusi dan mendengar aspirasi itu lebih baik. Kenapa tidak seperti itu," ujar dia.

Sigit menuturkan kekayaan cadangan timah di Batu Beriga sangat disayangkan apabila tidak dioptimalkan. PT Timah, kata dia, juga tetap terbuka mendengar semua aspirasi masyarakat untuk bisa menemukan solusi terbaik.

"Kami tidak semata-mata melakukan menambang karena mentang-mentang kami BUMN dan punya legalitas. Kami juga punya hak karena ada amanah dari negara. Kita bayar semua iuran yang jadi kewajiban. Kalau disetop, kita harus lapor ke pimpinan," ujar dia.

TEMPO.CO, Jakarta -Beroperasi hampir 10 tajun sejak 2015 silam, PT Investree Radika Jaya (Investree) kini tinggal nama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Investree karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya.

Aturan itu termaktub dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Investree juga dicabut izin usahanya karena kinerja yang memburuk sehingga mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Selama sembilan tahun itu, 2015-2024, Investree telah menyalurkan pinjaman ke 93.769 borrower baik individu atau institusi. Dari jumlah ini, Investree juga telah menyalurkan Rp 14,43 triliun dengan nilai pinjaman lunas Rp 13,36 triliun. Sementara, itu masih ada Rp 402,13 miliar nilai pinjaman outstanding atau belum dibayarkan.

Dilansir dari situs resmi Investree pada Rabu, 23 Oktober 2024, perusahaan yang didirikan oleh Adrian Asharyanto Gunadi, Amiruddin, dan KC Lim ini telah menyalurkan pinjaman senilai Rp 25,59 miliar pada 2024.

Sebelum izin usaha dicabut, CEO Investree Adrian Gunadi pada 2 Februari 2024 diberhentikan di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi. Dilansir pada laman resmi Investree ketika itu, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen.

TKB90 adalah tingkat keberhasilan P to P lending memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak jatuh tempo. Sebaliknya, untuk mengetahui tingkat kredit macet P to P lending digunakan tingkat wanprestasi atau TWP90. OJK menilai rasio kredit macet pinjaman online alias pinjol dalam periode 90 hari.

Jika TKB90 Investree adalah 83,56 persen, maka TWP90-nya mencapai 16,44 persen. Angka tingkat kredit bermasalah ini lebih tinggi dari ketentuan OJK yang sebesar 5 persen.

Usai mencabut izin Investree, OJK akan melibatkan Polri untuk memburu eks CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi yang diduga berada di luar negeri. Adrian diduga berbuat tindak pidana berupa menghimpun dana tanpa izin alias ilegal.

“Prosesnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kami akan bekerjasama dengan Kepolisian RI untuk menangani perkara ini,” kata Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing saat dihubungi pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Meski demikian, Tongam menyebut penyidik saat ini masih mencari posisi Adrian. Dia menyebut akan terus mencari keberadaan dan menelusuri jumlah dana yang dihimpun.

“Adrian diduga melakukan tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin,” kata dia.

Profil Adrian Gunadi

Sejak Oktober 2015, Adrian Gunadi sudah memegang peranan penting dalam perusahaan tersebut. Adrian merupakan pendiri atau Co-Founder sekaligus CEO Investree. Dengan begitu, dirinya sudah memimpin Investree selama kurang lebih 8 tahun 4 bulan.

Sebelum terjun ke dunia fintech P2P lending, Adrian memiliki banyak pengalaman karir di sektor perbankan. Tercatat, Adrian menjabat sebagai Cash and Trade Product Manager di Citi pada 1998 hingga 2002.

Setelah keluar dari Citi, Pria lulusan Universitas Indonesia (UI) program studi akuntansi angkatan 1995 itu melanjutkan studinya dengan meraih gelar master of Business Administration (MBA) di Rotterdam School of Management, Erasmus University pada 2002 hingga 2003.

Pada 2005, Adrian kembali bekerja di dunia perbankan dengan mengisi posisi product structuring di Standard Chartered Bank hingga 2007. Kemudian, pada 2007 hingga 2009, dia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai head of shariah banking di Permata Bank.

Dia kemudian bekerja sebagai managing director, retail banking di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selama 6 tahun, tepatnya pada Juni 2009–September 2015. Barulah pada 2015, dia mendirikan Investree sebagai salah satu fintech P2P lending yang beroperasi pertama di Indonesia.

Defara Dhanya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta, Anindya Bakrie, menyebut Presiden Prabowo Subianto akan melakukan safari ke luar negeri dalam waktu dekat. Dengan membawa nama Kadin, Anindya menyebut akan turut serta dalam kunjungan kenegaraan tersebut.

“Dengan fokus bagi kami tentunya kepada APEC di Lima, Peru, dan juga Rio, di Brasil, G20,” ujar Anindya dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

Putra sulung konglomerat Aburizal Bakrie itu menyebut, dalam lawatan luar negeri itu, Kadin akan melakukan fungsinya untuk membuka pasar dan mengajak para investor masuk ke Indonesia.

Lebih lanjut, Anindya menyampaikan harapannya agar dapat segera bertemu dengan Prabowo Subianto untuk melakukan audiensi terkait Kadin Indonesia. Audiensi ini, kata Anin, berkaitan dengan pengumuman pengurus harian Kadin yang baru serta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin yang akan rencananya akan diselenggarakan awal Desember tahun ini.

“Kami berharap, mudah-mudahan dalam waktu singkat, siapa tahu, bisa ada audiensi kepada Bapak Presiden,” ucap Anindya.

Di kesempatan yang sama, kubu Anindya Bakrie telah mengumumkan kepengurusan baru tahap kedua. Anindya mengatakan, pengumuman pengurus Kadin kali ini masih sekitar 90 persen dari keseluruhan pengurus. “Tidak gampang membuat kabinet Kadin."

Kepengurusan Kadin versi Munaslub Jakarta tahap kedua ini diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin, Erwin Aksa. Ia menyebut, penyusunan struktur kepengurusan Kadin ini baru selesai jam 3 dini hari. Pengumuman pengurus harian Kadin ini pun melengkapi pengumuman sebelumnya yang dilakukan pada 7 Oktober 2024 lalu.

Ada beberapa nama baru dalam pengumuman kepengurusan ini, salah satunya adalah Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas Yudhoyono). Ibas didapuk menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin.

Selain Ibas, terdapat tokoh-tokoh publik lain yang menjadi pengurus Kadin. Di antaranya adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan P Roeslani, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, eks Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, eks Ketua MPR Bambang Soesatyo, hingga artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Raffi Ahmad.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan memiliki kabinet yang gemuk dalam pemerintahannya. Hal ini disampaikan dalam sidang kabinet paripurna perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, Rabu sore, 23 Oktober 2024.

"Saudara-saudara sekalian. jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang sangat strategis, ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya," ujar Prabowo, seperti dikutip dari Antara.

Kepala Negara menyebutkan jumlah menteri tersebut memang bisa dianggap tergolong besar tapi ada alasannya. "Memang bangsa kita bangsa yang besar. Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk," ucapnya.

Prabowo lantas membandingkan Indonesia dengan Eropa. "Dari luas wilayah kita luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Kita satu negara, mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri," katanya.

Penambahan jumlah kementerian itu, menurut Prabowo, juga sesuai dengan pilihan sistem politik demokratis. "Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit."

Ia pun yakin penambahan jumlah menteri meski akhirnya membuat kabinet gemuk tidak akan menimbulkan masalah. "Yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri, telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi," kata Prabowo.

Agar pengelolaan anggaran lebih efisien, Prabowo juga menginstruksikan agar setiap pembantunya tak lagi menyetujui kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. "Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi," ucapnya.

Prabowo meminta agar tiap jajarannya bisa menjadi contoh. "Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar Pramuka ke negara lain ya. Saya minta efisien."

Dalam kesempatan itu Prabowo juga menjelaskan soal penguatan Kepala Staf Kepresidenan dan alasan pembentukan dua badan baru yakniBadan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus nantinya bertugasmemonitor semua program. Sementara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinanakan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan.

"Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian. Tidak, tapi saya ingin membantu. Di mana adabottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi," ucap Prabowo.

Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi. "Birokrasi di kita sangat terkenal sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita, bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan, kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah," kata Prabowo.

Oleh sebab itu, Prabowo meminta kepada para menteri untuk lebih berani, tidak lagi ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat. "Jangan ragu-ragu, kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti," ujarnya. "Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera. Suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita."