TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan, kepengurusannya akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin pada Desember Mendatang. “Pada 1 Desember kami berharap akan melaksanakan Rapimnas,” ujarnya dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

Anin menyebut, acara Rapimnas ini akan berfokus membahas program kerja Kadin dalam kepengurusan lima tahun medatang. Sehingga, program kerja tersebut dapat segera terealisasi. “Jadi program kerja ini bisa dilaksanakan pada tahun 2025,” kata dia.

Anin berharap, Rapimnas ini dapat diikuti seluruh komponen Kadin, baik Kadin Daerah maupun Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin. Di kesempatan yang sama, Kadin versi Anindya juga mengumumkan kepengurusan baru tahap kedua. Putra sulung konglomerat Aburizal Bakrie itu menyebut, pengumuman pengurus kali ini masih sekitar 90 persen dari keseluruhan pengurus. “Tidak gampang membuat kabinet Kadin,” ujar Anindya.

Meski demikian, Anin mengatakan optimis kepengurusan Kadin ke depan dapat mengarungi berbagai harapan dan peluang. “Kita akan optimis dan tetap waspada,” kata dia. Adapun, kepengurusan Kadin tahap kedua ini diumumkan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin, Erwin Aksa. Dalam pengumuman ini, nama Arsjad Rasjid tak lagi disebut dalam struktur kepengurusan Kadin.

Ada beberapa nama baru dalam pengumuman kepengurusan ini, salah satunya adalah Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas Yudhoyono). Ibas didapuk menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin. “Ketua Dewan Penasihat Hashim Djojohadikusumo. Wakilnya Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wishnu Wardhana," ujar Erwin Aksa.

Sebelumnya, Kadin versi Munaslub Jakarta telah mengumumkan sebagian kepengurusan Kadin pada Senin, 7 Oktober 2024. Pengumuman ini disampaikan oleh Sekretaris Formatur Kadin Mulyadi Jayabaya. Dalam pengumuman tahap pertama ini, terdapat sejumlah nama pengusaha terkenal yang didapuk menjadi pengurus Kadin versi Munaslub ini. Di antaranya adalah Chairul Tanjung, Hary Tanoesoedibjo, Raffi Ahmad, hingga Bayu Priawan Djokosoetono.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memastikan bakal mengikuti pembekalan menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.

Ia menuturkan rombongan menteri Presiden Prabowo Subianto bakal terbang dari Jakarta ke Jogja. Selanjutnya, menempuh perjalanan darat dari Jogja ke Jakarta.

Ia tidak melakukan persiapan khusus untuk mengikuti pembekalan esok hari. Pergi ke Magelang, bagi dia, merupakan momen bernostalgia.

“Saya senang sekali karena Akademi Militer kan almamater saya dan tentu selalu ada kenangan, nostalgia setiap ke Kota Magelang,” ujar dia usai rapat di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024.

Menurut dia, pembekalan menteri Kabinet Merah Putih bakal menjadi kegiatan menyenangkan dan mengesankan. Sebab, menurut dia, momen yang jarang bisa dirasakan. “Seluruh kabinett dikumpulkan, diberi pembekalan, termasuk nilai-nilai karakter yang insyaallah akann membekali kami semua yang akan menjalankan Amanah di pemerintahan,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi presiden ke-8 pada Ahad, 20 Oktober 2024. Pada malam harinya, ia langsung mengumumkan jajaran kabinet yang dinamai Kabinet Merah Putih. Esok harinya, Senin, 21 Oktober 2024, Prabowo langsung melantik para pembantunya.

Prabowo juga menggelar rapat kabinet perdana pada Rabu, 23 Oktober 2024. Setelah itu, Prabowo melakukan pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengkonfirmasi, pertemuan tersebut dirancang selama tiga hari.

“Yang saya tahu tanggal 24 itu ada penyamaan visi,” kata Dasco di Istana Kepresidenan Jakarta usai acara pelantikan pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Menurut Dasco, melalui pembekalan tersebut, Prabowo akan membuat menterinya semakin kompak. Namun, ia mengaku tidak mengetahui persis materi yang akan disampaikan kepala negara.

“Pak Prabowo akan di sana lebih menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan terutama mungkin dalam 100 hari ke depan dalam program-program yang menterinya harus paham,” kata dia.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah orang untuk menjadi penasihat khusus, utusan khusus, hingga staf khusus bagi presiden dan wakil presiden. Di antaranya ada nama-nama pebisnis Raffi Ahmad, mubalig K.H. Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, hingga musisi Yovie Widianto. Mereka dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa pagi, 22 Oktober 2024.

Pelantikan para utusan dan staf khusus dilakukan menurut Keputusan Presiden (Keppres) 73/M Tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, Prabowo resmi melantik nama-nama sebagai berikut:
1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
2. Setiawan Ichlas: Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan
3. K.H. Miftah Maulana Habiburrahman: Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan
4. Raffi Farid Ahmad: Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
5. Ahmad Ridha Sabana: Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
6. Prof. Mari Elka Pangestu: Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral
7. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
8. Yovie Widianto: Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif

Tugas dan fungsi mereka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Beleid itu menggantikan Perpres Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

Lantas, apa saja tugas dan fungsi para utusan khusus? Apa bedanya dengan staf khusus milenial di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi?

Selanjutnya baca: Utusan khusus, Staf Khusus Presiden<!--more-->

Utusan khusus presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Hal itu tercantum dalam Pasal 18 Perpres 137/2024.

Dalam pelaksanaan tugasnya, utusan khusus presiden bertanggung jawab langsung kepada presiden. Laporan tugasnya dikoordinasikan oleh sekretaris kabinet, yang di pemerintahan Prabowo dijabat oleh perwira aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat Teddy Indra Wijaya.

Utusan khusus presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non-PNS. Mereka yang merupakan PNS, anggota TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tetap menerima gaji dari pekerjaan mereka sembari menjabat penasihat khusus, dan tidak diwajibkan mundur dari pekerjaan mereka.

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi utusan khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri. Masa jabatan mereka paling lama sama dengan masa jabatan presiden yang bersangkutan.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap utusan khusus presiden dibantu paling banyak dua asisten, dan setiap asisten dibantu paling banyak dua pembantu asisten.

Staf Khusus Presiden
Staf khusus presiden tampak memiliki tugas yang sama dengan penasihat khusus dan utusan khusus presiden, jika mengacu pada Perpres 137/2024. Jabatan ini paling banyak diisi oleh 15 orang.

Staf khusus presiden secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet. Bedanya dengan utusan khusus presiden yaitu pelaksanaan tugas staf khusus presiden diatur oleh seorang koordinator, yang diangkat oleh presiden dari kalangan staf khusus presiden itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing staf khusus presiden bertanggung jawab kepada presiden.

Setiap staf khusus presiden dibantu oleh paling banyak Iima asisten. Sekretaris pribadi presiden dapat dibantu oleh wakil sekretaris pribadi presiden, dan dua asisten di antaranya diperbantukan kepada Ibu Negara.

Adapun, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi staf khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a. Status ini berbeda dengan utusan khusus, yang mendapat hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

Selanjutnya baca: Staf Khusus Milenial Jokowi<!--more-->

Di zaman kepresidenan Jokowi, ia menunjuk tujuh orang sebagai staf khusus presiden untuk membantunya dalam pemerintahan. Mereka mulai diperkenalkan kepada publik dalam acara di Istana Merdeka, Jakarta pada 21 November 2019.

Ketujuh staf khusus yang diperkenalkan Jokowi merupakan anak-anak muda berusia antara 23-36 tahun atau generasi milenial, sehingga disebut staf khusus milenial. Menurut Jokowi, para staf khusus milenial tersebut berperan sebagai jembatan antara presiden dengan anak-anak muda, santri muda, hingga diaspora yang tersebar di berbagai tempat.

“Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya, harian, mingguan, bulanan, memberikan gagasan-gagasan segar yang inovatif, sehingga kita bisa mencari cara-cara baru, cara-cara yang out of the box, yang melompat untuk mengejar kemajuan negara,” kata Jokowi saat itu, seperti dikutip dari situs web Presiden RI.

Adapun kala itu, tugas dan fungsi para staf khusus presiden diatur dalam Perpres 17/2012 yang sudah berlaku dari zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Jokowi sempat mengundangkan perubahan ketiga dari aturan itu melalui Perpres 56/2020, namun hanya mengubah ketentuan seputar staf khusus wakil presiden.

Berdasarkan perpres yang berlaku saat itu, staf khusus presiden era Jokowi memiliki tugas yang sama dengan staf khusus presiden saat ini, yaitu melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Staf khusus presiden terdiri atas sekretaris pribadi presiden; juru bicara presiden; bidang hubungan internasional; bidang informasi/hubungan masyarakat; bidang komunikasi politik; bidang hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme; bidang komunikasi sosial; serta bidang pangan dan energi.

Ada pula staf khusus presiden di bidang pembangunan daerah dan otonomi daerah; bidang perubahan iklim; bidang publikasi dan dokumentasi; bidang bantuan sosial dan bencana; bidang administrasi dan keuangan; serta bidang ekonomi dan pembangunan.

Masih sama saat itu, staf khusus milenial Jokowi bertanggung jawab secara administratif kepada sekretaris kabinet, dan dalam penugasannya bertanggung jawab langsung kepada presiden. Masa jabatan dan pembagian asisten yang berlaku saat ini pun masih sama dengan saat itu, mengikuti masa jabatan presiden.

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi staf khusus presiden di era Jokowi juga diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Emiten holding milik keluarga Aburizal Bakrie atau Grup Bakrie, PT Bakrie & Brother Tbk (BNBR) akan melaksanakan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atas 13,25 miliar lembar saham. Langkah ini untuk mengkonversi sebagian utang perseroan sebesar Rp855 miliar kepada dua kreditur, yaitu Eurofa Capital Investment (Eurofa) dan Silvery Moon Investment Ltd (SMIL)

“Perseroan berencana untuk melakukan konversi sebagian utang Perseroan kepada Eurofa dan SMIL, keduanya selaku para kreditur Perseroan,” kata manajemen BNBR dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Rabu, 23 Oktober 2024.

Dari 13,25 miliar lembar saham itu merupakan saham biasa seri 3 atau sebesar 7,70 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah melalui mekanisme PMTHMETD. Manajemen BNBR berharap langkah ini bisa memperbaiki posisi keuangan perseroan.

“Di mana Perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang berkurang, dan arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang,” kata BNBR.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian BNBR yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 pos-pos liabilitas dalam Laporan Keuangan Perseroan yang memenuhi kondisi PMTHMETD sesuai ketentuan Pasal 8B huruf (c) POJK Nomor 32 Tahun 2015. Pos Pinjaman Jangka Panjang kepada kreditur Eurofa sebesar USD50.000.000 atau setara dengan Rp 770,8 miliar dan Pos Pinjaman Jangka Pendek - Pihak Ketiga kepada kreditur SMIL dengan jumlah tagihan sebesar Rp 465,1 miliar.

Manajemen BNBR menyebut para kreditur telah menyetujui rencana PMTHMETD dengan harga konversi Rp64 per saham.

“Menerima Saham-Saham Baru dengan harga konversi Rp64 (enam puluh empat Rupiah) per saham dalam Rencana PMTHMETD dengan jumlah saham setara dengan nilai ekuivalen pinjaman dalam mata uang Rupiah dibagi dengan harga pelaksanaan atau konversi dalam Rencana PMTHMETD,” kata BNBR.

Manajemen BNBR akan meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas rencana perseroan ini. RUPS bakal digelar pada 28 November 2024.

“Pelaksanaan Rencana PMTHMETD akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB,” kata manajemen.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan, mengatakan bahwa akses terhadap produk pinjaman online atau pinjol sangat mudah untuk didapatkan. Hal ini menjadi salah satu alasan meningkatnya minat generasi Z untuk menggunakan layanan pinjol, yang semakin populer di kalangan anak muda.

"Modal KTP, kemudian nanti sudah hanya selfie, isi data, segala macam sudah verified, langsung kita mendapatkan dana pinjamannya," ujar Wahyudi dalam acara Indonesia Industry Outlook 2025 Conference pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Selain kemudahan mengakses, Wahyudi membeberkan bahwa dana dari pinjaman tersebut juga boleh digunakan untuk membeli apa saja, tidak ada ketentuan spesifik seperti untuk modal usaha, mencicil barang, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya regulasi yang ketat terkait pinjol untuk mencegah generasi Z terjebak dalam utang. Regulasi tersebut seharusnya menetapkan batasan jelas mengenai tujuan penggunaan pinjol agar layanan ini tidak disalahgunakan.

"Nah pinjol mungkin juga harus diregulasi lebih ketat lagi, dan sampai diatur pada level penggunaannya, ini untuk apa segala macam. Karena kan kredit-kredit yang lain rata-rata semuanya sudah spesifik peruntukannya," kata dia.

Sebagai informasi, hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan ada 34 persen Gen Z pernah mengakses pinjol dalam enam bulan terakhir pada September 2024. Sementara itu, 66 persen Gen Z menyatakan tak pernah mengakses layanan pinjol yang meliputi Kredivo, Dana, Akulaku, Easy Cash, dan lain-lain.

“Artinya satu dari tiga Gen Z mengakses pinjol. Alasan paling dominan untuk membeli barang konsumsi, seperti gadget premium,” kata Yuswohady, Managing Partner Inventure, dalam press conference secara daring Indonesia Industry Outlook 2025 bertajuk tema Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul? pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Yuswohady mengatakan berdasarkan hasil survei, ada 61 persen Gen Z menggunakan hasil pinjol ini untuk membeli barang konsumsi (gadget, peralatan rumah tangga, dll); 35 persen Gen Z berbelanja (baju, sepatu, dll) di toko online atau offline dari hasil pinjol; 27 persen untuk modal usaha; 23 persen Gen Z menggunakan pinjol untuk nongkrong dan liburan (ngopi, ongkos transportasi, makanan, maupun belanja saat liburan). Selain itu, ada juga 18 persen Gen Z yang menggunakan pinjol untuk menutup kebutuhan sehari-hari, 13 persen untuk membayar cicilan yang sudah ada, dan 5 persen untuk biaya pendidikan.

“Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup Gen Z yang gemar mendokumentasikan aktivitas mereka saat menonton konser atau liburan, kemudian mengunggah ke media sosial,” kata dia.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam tulisan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak tujuh orang tokoh ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk berbagai pandangan terkait berbagai sektor yang esensial bagi negara. Tokoh-tokoh tersebut telah dilantik Prabowo pada Selasa, 22 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan Penasihat Khusus Presiden itu dilakukan bersamaan dengan pelantikan Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Kepala Badan atau lembaga baru yang dibentuk oleh Prabowo.

Adapun dari tujuh orang Penasihat Khusus Presiden itu, empat di antaranya adalah mantan perwira tinggi TNI yang telah purna tugas dari kemiliteran. Lantas siapa saja Penasihat Khusus Presiden yang ditunjuk oleh Prabowo? Berikut daftar informasi lengkapnya.

Daftar Penasihat Khusus Presiden

Pengangkatan dan pelantikan tujuh Penasihat Khusus Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden RI. Adapun daftar penasihat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenderal TNI (Purn.) Wiranto S.H.M.M sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

2. Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

3. Jenderal TNI (Purn.) Prof Dr Dudung Abdurachman SE MM sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

4. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.

5. Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi.

6. Muhadjir Effendy sebagai Penasihat Khusus Presiden Khusus Bidang Haji.

7. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Nasional.

Selanjutnya baca: Tugas Penasihat Khusus Presiden

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa ia masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal pembagian tugas, termasuk dalam menangani program makan siang bergizi gratis.

“Habis ini kita sidang kabinet. Kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo,” kata Gibran di sela-sela meninjau uji coba makan bergizi gratis di Jakarta Utara, Rabu, 23 Oktober 2024.

Gibran menjelaskan bahwa kemungkinan tugasnya masih sama seperti Wakil Presiden sebelumnya yakni Ma’ruf Amin. Kendati demikian, dia tetap akan menunggu arahan dari Prabowo.

Di awal bertugas sebagai Wapres, Ma'ruf mengungkapkan bahwa dia bertugas mengurus pemberdayaan ekonomi syariah, stunting, kemiskinan dan penanggulangan bencana.

Sejak resmi dilantik pada 20 Oktober lalu, Gibran mengawasi uji coba makan siang bergizi gratis, meninjau proyek MRT tahap II dan pembangunan Pusat Olahraga di Cibubur..

Hari Rabu ini, merupakan kali kedua Gibran memantau langsung uji coba pemberian makan siang bergizi gratis.

Gibran menjelaskan sebagai Wakil Presiden, dirinya harus berperan aktif dalam membantu Presiden untuk terjun ke lapangan.

“Kita ini pembantunya Presiden. Kita pastikan pembangunan yang ada. Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini terutama yang proyek strategis nasional bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo,” kata Gibran.

Uji Coba Makan Siang Bergizi

Gibran memantau pelaksanaan uji coba makan siang gratis di SMPN 270 Jakarta Utara dengan didampingi Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

“Hampir sama seperti kemarin kita uji coba makan bergizi gratis dengan Pak Pj. Gubernur DKI Jakarta di SDN 03 Menteng. Sekarang di SMPN 270,” kata Gibran saat dijumpai di SMPN 270, Jakarta Utara.

Makan siang yang kali ini disediakan oleh PAM Jaya itu berisi nasi putih, ayam teriyaki, sayur capcai, tahu goreng, dan buah jeruk dengan total 704 kkal. Jumlah makanan yang diberikan sebanyak 700 kotak.

Gibran pada kunjungan tersebut berdialog dengan dua perwakilan siswa SMP tersebut terkait makanan yang diberikan.

Siswa bernama Qweena dan Alwan itu mengaku kenyang menyantap makanan yang diberikan.

“Pengennggak ini tiap hari (diberikan makan siang)?” tanya Gibran kepada dua siswa tersebut.

"Pengensih,” jawab mereka.

Qweena pun mengucapkan terima kasih kepada Gibran yang telah menyempatkan hadir dan memberikan makanan tersebut.

“Semoga Bapak Gibran lancar terus dan selalu sehat selalu ya Pak.Aamiin. Untuk makanannya enak Pak,” kata Qweena.

Gibran juga membagikan buku tulis dan susu kepada siswa-siswi di sekolah tersebut.

Sebelum kembali, Gibran juga menyempatkan berfoto bersama guru, siswa, hingga penjaga kantin sekolah. Para siswa-siswi, penjaga kantin, hingga warga sekitar tampak antusias menyerbu Gibran yang hendak memasuki mobil untuk dapat berfoto bersama.

Berikutnya: Kedudukan dan Wewenang Wakil Presiden <!--more-->

Kedudukan dan Wewenang Wapres

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat 2 UUD 1945, wakil presiden berkedudukan sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Meski sama-sama pembantu presiden, jabatan wapres tidak dapat disejajarkan dengan menteri dalam kabinet. Sekalipun memiliki kewenangan yang pasif, wakil presiden berkedudukan lebih tinggi daripada menteri karena ia merupakan cadangan presiden.

Disamping itu, kewajiban presiden tidak diatur dengan terang dalam UUD 1945. Namun, merujuk praktek sistem presidensial, wapres tidak memiliki "pekerjaan lain" selain tugas-tugas yang bersifat seremonial. Itu sebabnya, dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara UUD 1945, tidak terdapat satu pun pasal yang mengatur kewenangan wakil presiden.

Terlepas dari itu, kewenangan pemerintah hanya dapat diberikan kepada wapres apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama masa jabatannya. ketentuan ini termaktub dalam Pasal 8 ayat 1 UUD 1945.

Dikutip dari artikel berjudul Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia dalam jurnal Lex Crimen, disebutkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh wakil presiden, yaitu:

1. Mendampingi presiden ketika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

2. Menjalankan tugas presiden jika presiden berhalangan hadir.

3. Menggantikan jabatan presiden jika presiden jabatan presiden lowong atau kosong karena meninggal, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan.

4. Memperhatikan secara khusus dan menampung masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat

5. Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen dan lembaga-lembaga non departemen, seperti inspektur jenderal atau deputi pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan.

Khumar Mahendraberkontribusi dalam penulisan artikel ini

INFO BISNIS - Di era digital yang memudahkan untuk bertransaksi keuangan, ternyata juga dimanfaatkan oleh oknum untuk berbuat kejahatan. Ada beragam modus yang digunakan pelaku untuk menipu masyarakat yang kurang waspada. Salah satunya dengan memberikan bukti transfer palsu kepada calon korban.

Kejadian itu sepekan terakhir berseliweran di lini masa sosmed seperti Instagram, TikTok, maupun X. Rekaman kamera pengawas yang merekam upaya penipuan agen BRILink oleh seorang pria berjaket dan mengenakan masker hitam.

Rekaman berdurasi 37 detik–karena dipercepat, memperlihatkan upaya penipu yang akan menarik uang tunai sebesar Rp3 juta melalui agen BRILink. Si pria penipu bersikeras telah mentransfer uang kepada petugas agen tarik tunai dengan memperlihatkan tangkapan layar ‘bukti transfer’ yang ternyata beberapa saat kemudian diketahui bukti transfer palsu.

Perempuan petugas tidak langsung percaya begitu saja dengan ‘bukti transfer’ yang disodorkan. Dia mengecek mutasi rekening berkali-kali namun tidak menemukan data mutasi masuk. Sadar kalau ada upaya penipuan perempuan meminta konfirmasi kembali bahwa tidak ada rekening masuk seperti yang tertera di ‘bukti transfer’. Si pria penipu akhirnya tahu bahwa usahanya untuk menipu tidak berhasil.

Dari peristiwa ini yang dapat dipelajari adalah perlunya sikap waspada, cermat, dan teliti dalam melakukan transaksi keuangan. Transaksi keuangan di tempat umum pun perlu kehati-hatian karena dapat memecah konsentrasi pemilik rekening atau dana. Dan yang perlu diwaspadai saat ini adalah sikap hati-hati ketika melakukan atau menerima transaksi keuangan digital

Halaman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni 2024 pernah memuat modus penipuan transaksi keuangan. Yang pertama, modus salah transfer. Jika menerima transfer tidak dikenal harap waspada. Pelaku ini disebutfraudster, yaitupenipuan yang melakukan tindakan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau mengabaikan hak-hak korban.

Fraudstermenghubungi korban dan menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan transfer dan meminta nasabah mengembalikan dana yang telah masuk ke rekening nasabah sebelumnya. Padahal menggunakan data pribadi korban untuk mengajukan pinjol.

Kedua, modus mengisi link.Fraudstermeminta korban mengisi linkberisi permintaan data pribadi. Jika korban tertipu, maka data pribadi itu dapat dimanfaatkanfraudsteruntuk mengajukan pinjaman atau kejahatan lainnya.

Yang ketiga, modus meminjam data pribadi. Caranya,fraudstermeminjam data korban dengan iming-iming berupa komisi. Selanjutnya data itu digunakan untuk mendapatkan pinjaman difintechpendanaan bersama, dan korban akan diminta mengirimkan dana tersebut kefraudster. Akhirnya korban akan mendapatkan notifikasi penagihan pinjaman.

Oleh sebab itulah, transaksi keuangan dimanapun dalam bentuk apapun tetap memerlukan kewaspadaan dan kecermatan. Agar terhindar dari upaya penipuan dan kejahatan transaksi keuangan. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membuka lowongan pekerjaan bagi putra-putri daerah melalui program Calon Pimpinan Daerah Khusus (CPDK). Lima wilayah pilihan yang terdaftar adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Program tersebut ditujukan sebagai wadah bagi muda-mudi daerah untuk memfasilitasi pengembangan diri, salah satunya dengan membangun jiwa kepemimpinan. PT Bank Mandiri percaya generasi muda juga dapat berkarya, bahkan menjadi penggerak dan memberikan kontribusi terbaik untuk daerahnya maupun untuk Indonesia.

Dilansir dari laman resminya, periode pendaftaran program CPDK dibuka hanya sampai 28 Oktober 2024. Kurang dari satu pekan lagi.

Dari lima wilayah pilihan yang telah disebutkan, untuk wilayah Sumatera termasuk di dalamnya Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Untuk wilayah Kalimantan termasuk di dalamnya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Perlu diketahui bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi adalah calon pelamar harus merupakan warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir, besar, dan berdomisili tetap di lima wilayah pilihan tersebut. Batas minimum masa tinggal yang ditentukan adalah selama 12 tahun.

Untuk latar belakang pendidikan, calon pelamar yang merupakan lulusan minimal S1 dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di lima wilayah tersebut akan menjadi prioritas. Dengan catatan PTN dan PTS tersebut telah terakreditasi baik.

Berikut beberapa persyaratan lain yang perlu diperhatikan dan dipenuhi para calon kandidat:

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3.00 dari skala 4.00.
2. Usia maksimum 26 tahun pada saat mengikuti tahapan seleksi awal.
3. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama menjalani program.

Beberapa keuntungan dan manfaat yang bisa didapatkan dari pekerjaan ini adalah asuransi kesehatan dan asuransi medis, bonus kinerja, disediakannya cuti berbayar, pengadaan pelatihan dan pengembangan profesional, rencana dana pensiun, serta tunjangan di hari-hari raya keagamaan.

Tautan pendaftaran yang terbagi berdasarkan wilayah-wilayah pilihan dapat diakses langsung melalui laman resmi Bank Mandiri.

TEMPO.CO, Jakarta - PT MRT Jakarta menghentikan olahragapound fitdi stasiun menyusul respon sejumlah warga masyarakat yang berpendapat kegiatan tersebut dapat mengganggu pengguna sistem transportasi massal tersebut.

Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan respon dari masyarakat tersebut menjadi poin evaluasi dalam mengkaji kegiatan di area MRT(Mass Rapid Transit) Jakarta sehingga tak mengganggu kenyamanan pengguna.

"Sampai hasil evaluasi selesai, kegiatan olahragapound fitdi stasiun akan dihentikan," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Menurut Ahmad, pada prinsipnya, MRT Jakarta mendukung pelaksanaan kegiatan masyarakat di ruang publik, baik dalam bentuk aktivitas komunitas, hiburan, kesehatan, edukasi, dan lainnya sepanjang tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku.

"MRT Jakarta mengucapkan terima kasih atas atensi dan saran dari publik sehubungan dengan respon atas kegiatan olahragapound fitdi area MRT Jakarta," tutur dia.

Sebelumnya, sebuah video beredar di media sosial X pada Senin, yang memperlihatkan sekelompok orang melakukan olahragapound fitdi dalam area stasiun MRT.

Sebagian warganet berpendapat kegiatan tersebut mengganggu kenyamanan pengguna MRT dan mempertanyakan alasan pengelola bisa membolehkannya diadakan di fasilitas umum. Mereka lalu meminta pengelola mempertimbangkan kembali kegiatanpound fitdi area stasiun.

Pound fit merupakan olahraga kardio yang biasanya menggunakan musik. Latihan Pound fit dirancang untuk meningkatkan kekuatan, kardiovaskular, dan kelincahan, sambil juga memberikan peluang untuk berekspresi melalui musik.

Jenis olahraga ini dikatakan cukup digemari dalam beberapa waktu terakhir karena dapat membakar hingga 900 kalori.

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan program lumbung pangan atau food estatedapat ditempuh pemerintah untuk menambah bluas lahan pertanian. Namun, ia mengingatkan program itu tak akan berhasil jika pemerintah Prabowo mempertahankan cara-cara lama.

Khudori mengatakan, luas lahan di seluruh Indonesia saat ini tinggal sekitar 7,3 juta hektare. Penyusutan dan alih fungsi lahan terancam akan terus terjadi jika pemerintah tak memberikan proteksi kepada lahan-lahan pertanian.

Alif fungsi lahan makin parah ketika pemerintahan Joko Widodo menggelar karpet merah bagi investor melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Lewat beleid itu, Khudori mengatakan lahan sawah beririgasi yang sebelumnya tak dapat dikonversi kini dapat dikonversi.

“Food estate adalah salah satu upaya untuk menambah lahan. Tapi kalau caranya seperti yang sekarang, seperti yang kemarin-kemarin tentu akan sangat sulit untuk mencapai keberhasilan,” ucap lulusan Universitas Jember itu kepada Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

Khudori mengungkap, program food estate yang sebelumnya telah berjalan hampir dapat dipastikan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak benar. Kengawuran itu terjadi bahkan sejak tahap perencanaan. Salah kaprah ini bukan terjadi baru-baru ini, tapi sejak program pembukaan 1 juta hektare lahan gambut era Orde Baru.

Namun, perencanaan yang serampangan terus diulangi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Jokowi. Di era Jokowi, food estate menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Program ini dijalankan beberapa wilayah, antara lain Kalimantan Tengah, Sumba Tengah, Gresik, Garut, Temanggung, hingga Merauke.

Namun, Khudori mengungkap ketidakberesan program food estate mantan Wali Kota Solo. Ia mengatakan pada 2020–2021, pembangunan fisik food estate justru dilaksanakan lebih dulu sebelum survei ke lapangan. Hal ini sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2022 yang menyebutkan pelaksanaan kegiatan survei, investigasi dan desain, ekstensifikasi dan intensifikasi di sejumlah wilayah belum sesuai ketentuan.

“Orang yang bangun fisik itu datang duluan ke lapangan dengan membawa asumsi-asumsi di kepala mereka dari Jakarta,” ucap penulis buku Bulog dan Politik Perberasan itu.

Para teknokrat dari Jakarta berpikir, Khudori mengatakan, apa yang ada di kepala mereka pasti benar. Berbekal asumsi itu, mereka membangun irigasi, inlet, oulet, hingga infrastruktur pendukung seperti jalan.

Setelah jauh pembangunan fisik berlangsung, baru datang tim yang mengumpulkan data sifat-sifat tanah, ketersediaan air, hidrologi, curah hujan, cuaca, hingga masyarakat setempat, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Tim yang datang belakangan ini seolah-olah melegitimasi apa yang dilakukan tim yang datang duluan itu. Mestinya kan enggak begitu,” ucap Khudori.

Karena itu, jika ingin melanjutkan food estate, Khudori mengimbau pemerintahan Prabowo untuk mengevaluasi dan mengeksekusi dengan cara-cara yang benar. “Kalau caranya tidak berubah, pasti akan jatuh pada kegagalan lagi,” kata mantan pewarta itu.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Budijanto Ardiansjah, meminta Kementerian Pariwisata fokus mengejar jumlah wisatawan mancanegara. Pemerintah menargetkan wisatawan asing mencapai 14,3 juta hingga akhir 2024. “Ini yang jangka pendeknya, masih ada 2,5 bulan ya,” katanya kepada Tempo melalui sambungan telepon, Selasa, 22 Oktober 2024.

Hal tersebut Budijanto sampaikan sebagai respons terhadap pernyataan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam sambutannya usai dilantik pada Senin, 21 Oktober 2024.

Widiyanti mengungkapkan niatnya mendengarkan aspirasi banyak pihak seperti stakeholder, kementerian, dan pakar turisme untuk membahas transformasi pariwisata. Langkah ini merupakan bagian inisiatif di 6 bulan pertama masa jabatannya.

Menurut Budijanto, banyak hal yang bisa dilakukan Kemenpar untuk menunjang target tersebut, salah satunya dengan melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan terkait Bebas Visa Kunjungan Singkat atau BVKS. “Mudah-mudahan ini bisa ditinjau kembali supaya wisatawan-wisatawan, terutama yang berasal dari negara-negara potensial, bisa masuk kembali, contohnya seperti China dan Australia,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo, sempat mengesahkan kebijakan yang menyebutkan bebas visa kunjungan yang mulanya berlaku bagi 165 negara jadi hanya berlaku untuk 13 negara terpilih. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024.

Budijanto melanjutkan, untuk program jangka panjang, Kementerian Pariwisata perlu fokus pada pemasaran atau promosi. Dalam paparannya, promosi yang dimaksud adalah yang tepat sasaran serta tidak lupa melibatkan industri dan asosiasi.

“Jadi kalau bisa dikonsultasikan dulu apa yang kira-kira menjadi target pasar dengan permintaan yang tinggi ataupun memang merupakan salah satu pasar potensial Indonesia,” ucapnya. Hal ini untuk menghindari pemilihan pasar yang dilakukan secara acak dan hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui risikonya.

Menurut Budijanto, hal lain yang perlu diperhatikan Kemenpar adalah peningkatan Sumber Daya Manusia atau SDM. Selanjutnya adalah harga tiket pesawat yang masih tinggi dan menjadi PR bersama yang masih dicari solusinya.