TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan teknologi akuakultur eFishery meraih pendapatan sebesar Rp 10,8 triliun sepanjang 2023. Selain itu, penyaluran kredit pembiayaan melalui program Kabayan, singkatan dari kasih, bayar, nanti, mencapai lebih dari Rp 653 miliar. ‘’Mandat kami adalah meningkatkan kehidupan pembudidaya melalui akuakultur, dan memperkuat peran teknologi dan akuakultur dalam meningkatkan ketahanan pangan,” kata Gibran Huzaifah, CEO & Co-founder eFishery lewat keterangan tertulis, Senin 21 Oktober 2024.

Menurutnya, eFishery bertujuan mendukung pembudidaya kecil dari awal perjalanan hingga panen dan mentransformasi akuakultur di Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai pemimpin dalam teknologi akuakultur, eFishery, Gibran mengakui, keberlanjutan adalah hal yang esensial, tidak hanya untuk kesuksesan dan pertumbuhan bisnis melainkan juga untuk komitmen terhadap praktik korporasi yang bertanggung jawab.

Dedikasi terhadap pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial tetap kuat dan menjadi inti dari segala yang dilakukan. Keberlanjutan, menurutnya, menjadi bagian integral dari misi dan operasi eFishery. “Pencapaian ini terangkum dalam Laporan Keberlanjutan perdana bersamaan dengan Laporan Dampak edisi ketiga kami," ujar Gibran.

Laporan Keberlanjutan eFishery memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan dari periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Laporan itu merinci strategi keberlanjutan, indikator kinerja kunci, dan keselarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Perusahaan berkomitmen untuk selalu transparan dalam menjalankan operasi dan rantai pasok, serta mengajak semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam upaya akuntabilitas.

Disusun sesuai dengan standar global penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan termasuk Global Reporting Initiative (GRI) dan International Financial Reporting Standards (IFRS), laporan itu mencakup 12 tujuan keberlanjutan jangka panjang. Di antaranya komitmen untuk membantu 100 ribu kelompok pembudidaya di 2030, US$ 100 juta untuk program pembiayaan pembudidaya di 2030, serta mengurangi risiko kelaparan bagi lebih dari 1 juta masyarakat di 2050.

CEO Center of Center of Governance, Environmental, Social and Governance Studies (CEGSS), Universitas Airlangga, Iman Harymawan perusahaan harus memahami nilai dan tujuan mereka untuk merumuskan langkah yang berarti ke depan. “Ini bukan sekadar tentang menjadi pemenang terbesar di pasar melainkan tentang mengambil tanggung jawab dan menciptakan dampak positif dalam setiap tindakan yang diambil,” ujarnya. Sebagai unicorn yang berkembang pesat, eFishery menurutnya menunjukkan komitmen kuat terhadap inisiatif sosial terutama melalui program Kabayan.

Menurut Iman, inisiatif itu memberikan akses pendanaan penting bagi pembudidaya lokal, mendukung pertumbuhan akuakultur berkelanjutan dan mendorong inklusi ekonomi. Kinerja sosial dan lingkungan eFishery dinilainya sebagai contoh praktik terbaik dalam tanggung jawab perusahaan yang memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi dan sosial lokal.

Kerangka keberlanjutan eFishery telah berkembang pesat melalui kolaborasi dengan mitra riset. Perjalanan dari laporan ini dimulai dengan early assessment berdasarkan empat standar, membandingkan dengan perusahaan global dan indeks ranking terkemuka seperti Bloomberg, Refinitiv, Corporate Knights, S&P, dan Sustainalytics. Penilaian Double Materiality Assessment dilakukan dengan dukungan Universitas Gadjah Mada. Penilaian ini mengidentifikasi topik kunci yang harus difokuskan oleh eFishery dan mengevaluasi dampak finansial dari isu keberlanjutan terhadap operasi serta efek aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto, mengatakan Indonesia harus bisa memproduksi kebutuhan pangannya sendiri atau swasembada pangan. Hal itu jadi salah satu yang disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo setelah resmi dilantik.

“Saya telah mencanangkan Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo dalam pidato perdananya di agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks DPR/MPR, Ahad, 20 Oktober 2024.

Menurutnya, swasembada pangan menjadi penting mengingat situasi politik global yang tidak menentu. Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung kepada negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Perlu ada ketahanan pangan yang mandiri yang dimiliki oleh Indonesia.

Prabowo bahkan mencanangkan sejumlah strategi untuk mewujudkan swasembada pangan itu, termasuk pencetakan lumbung-lumbung pangan (food estate) terutama untuk padi, jagung, dan singkong. Prabowo juga menargetkan penambahan luas lahan panen hingga 4 juta hektare sampai 2029.

Dikutip dari Koran Tempo Edisi 30 Agustus 2024 Presiden Prabowo Subianto menjadikan program lumbung pangan sebagai prioritas. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, pemerintah menyisihkan Rp 124,4 triliun untuk ketahanan pangan. Di antaranya untuk mendirikan lumbung padi seluas 435 ribu hektare dan jagung 250 ribu hektare.

Kegagalan Food Estate Era Jokowi

Pada kepemimpinan Jokowi, program cetak sawah dimulai di masa pandemi dengan dalih mengatasi paceklik pangan. Namun proyek tersebut mengalami gagal panen dan mangkrak.

Tim Pantau Gambut menemukan bahwa sebagian lahan Food Estate di Kalimantan Tengah kini sudah menjadi semak belukar dan bertumpang tindih dengan area perkebunan sawit milik swasta. Situasi itu digambarkan secara lengkap dalam hasil studi berjudul ‘Swanelangsa Pangan di Lumbung Nasional: Catatan Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah Tiga Tahun Berlalu.’

Manajer Kampanye dan Advokasi Pantau Gambut, Wahyu Perdana, mengatakan ekstesifikasi Food Estate bertolak belakang dengan komitmen emisi bersih (net zero emission) yang sering digaungkan pemerintah Jokowi. Buktinya, program tersebut dilaksanakan di areal bekas pengembangan lahan gambut (PLG) sejuta hektare peninggalan Presiden Soeharto.

"Bekas proyek telah menjelma sebagai ‘bom karbon’, ditunjukkan lewat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) periode 1997–1998 dan 2015," ucap Wahyu melalui pesan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.

Alih-alih menghentikan proyek lumbung pangan dan merestorasi gambut, pemerintah justru membiarkan lahan terbengkalai dan beralih fungsi. Ada 15 titik pemantauan yang vegetasinya sudah hilang dan menjadi semak belukar.

TEMPO.CO, Pangkal Pinang - Ikatan Karyawan Timah (IKT) menuding tim Panitia Khusus (Pansus) pembahasan kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dibentuk DPRD Bangka Belitung berupaya membenturkan PT Timah TBK dengan masyarakat terkait rencana penambangan di laut Batu Beriga. Ketua Umum IKT, Riki Febriansyah, mengatakan tim pansus DPRD Bangka Belitung belum bekerja optimal. Namun, menurutnya, pansus sudah menyimpulkan kondisi sosial masyarakat dan mengeluarkan pernyataan yang terkesan mengadu domba membenturkan PT Timah dengan masyarakat.

"Pansus seharusnya mendengar suara semua pihak terkait baik PT Timah sendiri, maupun pihak yang pro atau kontra. Namun baru sekali datang ke Beriga bertemu dengan masyarakat, sudah menyimpulkan hal yang belum jelas kebenarannya," ujar Riki kepada wartawan, Senin, 21 Oktober 2024.

Menurut Riki, fakta di lapangan tidak seperti yang disampaikan pansus bahwa 80 persen masyarakat menolak PT Timah melakukan penambangan. "Ada suara-suara masyarakat lain yang pro tambang namun belum didengar karena sengaja tidak diberikan ruang atau media untuk menyampaikan aspirasi. Baru dengar sebelah pihak sudah mengeluarkan pernyataan yang mengarah ke adu domba," ujar dia.

Riki menyindir DPRD Bangka Belitung yang begitu antusias mengakomodir penolakan masyarakat terhadap tambang resmi namun disisi lain diam dan bisu dengan praktek tambang ilegal yang merajalela. "PT Timah dengan legalitas yang jelas mau menambang resmi seakan dipersulit. Sementara wakil rakyat itu diam atas aktivitas tambang ilegal yang beroperasi terang-terangan melanggar hukum," ujar dia.

Menurut Riki, praktek penambangan timah ilegal sudah terjadi di Batu Beriga jauh sebelum PT Timah dengan legalitas resmi akan masuk. Beriga yang masuk dalam wilayah IUP PT Timah dan akan beroperasi legal, kata dia, harus dijaga eksistensinya melalui kegiatan operasi penambangan. "PT Timah memiliki lebih dari empat ribu karyawan baik itu karyawan tetap, tenaga alih daya, mitra usaha hingga masyarakat sekitar yang diuntungkan dengan aktivitas tambang PT Timah," ujar dia.

Riki menuturkan pihaknya mengajukan usulan beraudiensi dengan DPRD Bangka Belitung untuk menyampaikan poin penting terkait rencana penambangan PT Timah di Beriga sekaligus mensinergikan komunikasi pihak-pihak yang selama ini tidak diakomodir. "Banyak juga masyarakat yang berharap penambangan timah karena ingin mengubah ekonomi mereka. Sebagai wakil rakyat, pansus juga idealnya bersikap netral dan bisa mendengarkan aspirasi mereka juga," ujar dia.

Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan pernyataan DPRD membenturkan PT Timah dengan masyarakat harus diluruskan. Dia balik bertanya apakah pihak PT Timah sudah mengetahui 80 persen lebih masyarakat Desa Beriga menolak aktivitas penambangan di wilayah tersebut. "Warga Beriga ini sudah turun temurun jadi nelayan. Mereka punya hak juga menyampaikan aspirasi karena disitu tempat mereka menyambung hidup keluarga yang sudah berlangsung sejak dulu," ujar dia.

Didit menambahkan pihaknya tetap berupaya menjaga eksistensi PT Timah karena telah berkontribusi yang sangat besar dalam menggerakkan ekonomi dan pembangunan di Bangka Belitung hingga berpartisipasi dalam pendapatan negara. "DPRD disini hadir justru mencari format win-win solution agar masyarakat batu Beriga tetap bisa melaksanakan aktivitasnya sebagai nelayan tanpa terganggu dan PT Timah juga dapat mendapatkan biji timah sehingga kelangsungan sebagai perusahaan BUMN tetap berjalan," ujar dia.

INFO NASIONAL – Analis senior Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Andry Wicaksono mengatakan, pasar modal atau capital market adalah platform penting bagi masyarakat dan investor untuk melakukan investasi. Menurutnya, Investasi jangka panjang paling efektif dilakukan di platform ini.

“Investasi yang paling optimal sebenarnya adanya di sini, di industri pasar modal,” ujarnya saat menjadi pembicara pada kegiatan Capacity Building Kawan OJK dan Media Gathering, di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Ia mengatakan, industri pasar modal memiliki produk yang sangat banyak. Mulai dari saham sebagai kepemilikan atas suatu perusahaan, obligasi yang menjadi surat utang dan sukuk sebagai model investasi syariah.

“Sekarang, 60 persen saham yang ada di bursa termasuk kedalam saham syariah,” katanya.

Selain itu, kata dia, ada juga reksa dana yang dikelola oleh manager investasi yang dijembatani oleh Bank Kustodia untuk mengelola dana dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang.

Ia menjelaskan, perkembangan pasar modal di Indonesia sempat mengalamipenurunanyang signifikan akibat pandemi Covid-19. Namun, pada tahun ini, pasar modal Indonesia mencatatkan all time high (ATH) pada 21 Agustus 2024. ATH ini terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG di posisi 7.544,59 dan market cap sebesar Rp12.782 triliun.

Hal ini bisa tercapai karena adanya supply dan demand sekuritas, kondisi politik dan ekonomi juga keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dalam hal ini OJK. OJK secara masif melakukan literasi dan edukasi keuangaan kepada masyarakat lewat program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau GENCARKAN. Sehingga masyarakat semakin tahu mengenai tujuan dan urgensi dari berinvestasi khususnya di pasar modal.

“Jika ingin berinvestasi di pasar modal, harus sesuai sama tujuannya. Tujuannya buat apa? Itu tergantung teman-teman. Kenapa?Karena sahamitu investasi jangka panjang,”tambahnya.

Mengenai peran pasar modal dalam perekonomian di Indonesia, Advisor Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Saptono Adi Junarso mengatakan, peran pasar modal bagi perekonomian adalah adanya pendanaan.

“Terutama bagi perusahaan, dimana perusahaan itu untuk kebutuhan pendanaan, untuk ekspansi, untuk bertumbuh. Mereka pasti butuh pendanaan. Nah, pasar modal adalah tempat untuk pendanaan,” ujarnya.

Di sisi lain, pasar modal bagi investor menjadi wadah untuk investasi. Ia mengatakan, jika ingin melakukan investasi harus menggunakan uang yang memang tidak dibutuhkan dalam jangka waktu yang lama.

Hadirnya pasar modal pun memberikan dampak positif bagi perusahaan ataupun investor.

“Jadi kita bisa lihat dari sisi perusahaan, butuh pendanaan. Dari sisi investor, butuh alat untuk investasi. Karena kalau kita tidak investasi, maka nilai uang kita itu akan turun,” ujarnya.

Karena itu, menurutnya, pasar modal memiliki multipier effect bagi pertumbuhan ekonomi. Jika perusahaan bertumbuh dari mulai ketersediaan barang dan modal, secara tidak langsung akan berdampak pada kesejahtraan karyawannya. Peningkatan pembayaran pajak perusahaan kepada negara pun akan terpengaruh sehingga negara bisa meningkatkan kebijakan sosial danekonominya.

“Di sisi lain, bagi investor, ada juga dividen. Dividen saham atau dividen tunai, itu juga menjadi pendorong ekonomi. Kalau investor dapat dividen, nanti ada uang lagi untuk bisa lebih investasi lagi atau lebih bergerak ke perekonomian lain,” kata Adi. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Widiyanti Putri Wardhana resmi dilantik sebagai Menteri Pariwisata di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mengemban amanah baru, mantan Komisaris Teladan Prima Agro tersebut menyatakan tugas barunya ini sebagai sebuah tanggung jawab besar. “Ini merupakan tanggung jawab yang besar, tetapi saya sangat antusias untuk bekerja keras bersama seluruh jajaran Kementerian Pariwisata,” tutur Widiyanti.

Widiyanti menyampaikan hal tersebut saat serah terima jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Menteri Pariwisata dan Menteri Ekonomi Kreatif periode 2024-2029. Acara ini digelar di balairung kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dalam sambutannya, Widiyanti menegaskan dirinya telah berkecimpung di dunia usaha selama lebih dari 30 tahun. Pengalamannya tersebut melahirkan kesadaran pentingnya strategi yang matang, cara kerja yang efisien, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Lebih lanjut, putri dari konglomerat Wiwoho Basuki itu menyebutkan empat strategi utama yang dapat dilakukan demi memperkuat potensi pariwisata sebagai salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia. Yakni, melalui strategi transformasi pariwisata menuju Indonesia Emas 2045, di antaranya terkait infrastruktur, investasi, sumber daya manusia (SDM), dan produksi.

Widiyanti mengungkapkan, salah satu inisiatif yang akan menjadi fokus di 6 bulan pertama masa jabatannya adalah dengan mendengarkan aspirasi dari pihak-pihak terkait ihwal transformasi pariwisata. "Kita pertama-tama ingin mendengar dulu ya dari semua stakeholder, kementerian, dan ekspert turisme yang ada untuk mendesain transformasi pariwisata kita," ujarnya.

Beberapa inisiatif lain yang ia sebutkan adalah penerapan tourism 5.0 contohnya dengan pemasaran berbasis digital. Kemudian, ada pula rumusan grand strategy, penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan event berskala internasional, serta merancang kerja sama untuk transfer pengetahuan menggunakan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.

Saat ini, ia melanjutkan, sektor pariwisata Indonesia telah berhasil meraih peringkat ke-22 dari 119 negara dalam Travel & Tourism Development Index 2024. Lulusan Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Malibu, California, Amerika Serikat itu berkomitmen melanjutkan momentum tersebut demi memajukan sektor pariwisata guna meraih pencapaian yang lebih besar.

TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah analis menilai program Presiden Prabowo Subianto terkait perumahan seperti tiga juta hunian per tahun perlu waktu untuk mendorong pertumbuhan saham sektor properti. Pasalnya, program-program pembangunan cukup memakan waktu yang lama.

Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, menilai sejauh ini emiten properti belum terlihat akan mendapat dampak positif dari program tiga juta hunian yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, nantinya tidak menutup kemungkinan jika detail dari program tersebut sudah semakin jelas. “Mungkin nanti, properti akan mendapat sentimen positif dari pemerintah,” kata Rully pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Selain itu, ia mengaku belum terlalu yakin program tersebut akan mengerek performa saham perbankan yang menjadi pihak penyalur kredit. Sejauh ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN menjadi bank yang disebut akan bekerja sama. “BTN sejauh ini belum power, kita lihat nanti seberapa,” ujarnya.

Senada, Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama, Kiswoyo Adi Joe, menganggap sektor properti masih perlu menunggu program-program terkait perumahan itu berjalan. Pasalnya, kata dia, program terkait pembangunan memerlukan waktu yang panjang. Berbeda dengan program terkait konsumsi seperti makan bergizi gratis. “Karena kita perlu lihat dulu bagaimana nanti harganya, bangunannya, prosesnya panjang,” kata Kiswoyo kepada Tempo, Rabu, pekan lalu.

Kiswoyo menilai, sektor yang cepat merasakan dampak dari program quick win Prabowo Subianto adalah emiten produsen susu hingga peternakan. Menurutnya, program yang berkaitan dengan pangan akan cepat terealisasi.

Begitu pula pada sektor laboraturium kesehatan, beberapa emiten seperti PT Prodia Widyausaha (PRDA) yang bergerak di bidang laboraturium hingga Kalbe Farma (KLBF), Kiswoyo nilai, akan mendapat katalis positif dari program ini. Ia mematok target PRDA di level 3.200 dan KLBF 1.850 pada akhir 2024.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan kepada penggantinya, Pratikno, untuk mengubah usia awal masuk sekolah dasar dari 7 tahun saat ini menjadi 6 tahun.

"Masa awal masuk sekolah yang awalnya 7 tahun sebaiknya dipercepat menjadi 6 tahun," ujar Muhadjir dalam acara pisah sambut di Kantor Kemenko PMK, Senin, 21 Oktober 2024.

Muhadjir menjelaskan alasan pemerintah saat itu mewajibkan usia sekolah saat memasuki 7 tahun karena keterbatasan institusi pendidikan sekolah dasar (SD).

Kini, kata dia, institusi pendidikan di Indonesia sudah merata di seluruh Indonesia sehingga awal masuk sekolah bisa dipercepat menjadi 6 tahun.

Percepatan awal masuk sekolah ini, menurut Muhadjir, akan berdampak pada skor Programme for International Student Assessment (PISA).

PISA merupakan program asesmen berskala internasional yang menguji dan mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, kesejahteraan, dan kesetaraan pada siswa usia 15 tahun.

"Karena PISA yang ada di ukuran di umur 15 tahun. Kalau startnya terlambat maka kalah dengan yang duluan (masuk sekolah)," kata dia.

Bagaimana Aturan Usia Masuk SD?

Ketentuan tentang usia masuk SD ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51/ 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD berusia: a. 7 tahun; atau b. paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pada ayat 2, disebutkan bahwa sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun.

Namun ada perkecualian bagi anak berbakat meski usianya belum 6 tahun. Pada ayat 3 diatur pengecualian syarat usia paling rendah 5,5 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Alasan Usia Masuk SD 7 Tahun

Di banyak negara, termasuk Indonesia, kebijakan untuk memasukkan anak ke sekolah dasarpada umur 7 tahun telah diterapkan selama bertahun-tahun. Lantas, apa alasan anak masuk SD harus berusia 7 tahun?

1. Aspek Psikologis

Dilansir dari laman Badan Pendidikan Kristen Penabur, ketika anak memasuki usia 7 tahun, secara psikologis kemampuan konsentrasi anak telah meningkat. Jadi mereka dapat membedakan mana hal yang harus diperhatikan mana yang tidak. Kemampuan konsentrasi pada anak tujuh tahun sekitar 30-45 menit.

Sementara itu, di bawah usia tujuh tahun masih mengembangkan keterampilan geraknya. Jika mereka dipaksa masuk pada usia tersebut, bisa menyebabkan anak sulit berkonsentrasi dan memperhatikan pelajaran di dalam kelas.

2. Aspek kognitif

Ketika anak masuk SD, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sederhana perlu dimiliki anak agar bisa mengikuti pelajaran di kelas. Mereka juga diharapkan mampu memahami dan mengikuti instruksi yang diberikan guru. Pada usia 7 tahun, anak umumnya telah menguasai kemampuan - kemampuan tersebut sehingga lebih siap untuk belajar di sekolah.

3. Aspek Fisik

Anak usia 7 tahun memiliki otot dan syaraf yang sudah terbentuk. Hal tersebut membuat mereka sudah siap untuk belajar di sekolah dari pagi hingga siang. Mereka juga sudah bisa menggunakan alat tulis tanpa harus dibantu guru.

4. Aspek Emosi

Saat mencapai usia 7 tahun, anak dinilai memiliki emosi yang sudah cukup matang bila dibandingkan saat mereka di taman kanak-kanak. Mereka akan bisa lebih mandiri, mampu membedakan kapan mereka harus bermain, dan kapan harus belajar serta mengerjakan tugas yang diberikan guru.

Jadi, jika menyekolahkan anak terlalu dini, masalah yang timbul adalah ketika anak bisa mengikuti pelajaran di sekolah, tapi di sisi lain, anak masih minta ditunggui orang tua atau tidak berani pipis sendiri di toilet umum sekolah.

5. Aspek Mandiri

Mungkin anak-anak akan terlihat manja kepada orang tua mereka, namun saat usianya sudah 7 tahun anak akan lebih mandiri hal tersebut dibuktikan dari anak yang bisa melakukan kegiatannya sendiri seperti mandi, memakai baju, menata tempat tidur bahkan makan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pidato Prabowo Subianto mengungkapkan akan berupaya mencukupi kebutuhan energi nasional atau swasembada energi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada sumber energi luar negeri menjadi ancaman serius di tengah ketegangan geopolitik global dan kemungkinan perang. Akibatnya, Indonesia harus siap dengan kemungkinan buruk dan memenuhi kebutuhan sendiri.

“Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain,” kata Prabowo, pada 20 Oktober 2024.

Menurut Prabowo, dengan sumber daya saat ini, Indonesia mampu melakukan swasembada energi. Ia menilai Indonesia telah diberikan karunia oleh Tuhan dengan berbagai kekayaan alam sehingga tidak perlu bergantung kepada bangsa lain.

“Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung dan lain-lain,: jelasnya.

Swasembada energi pemerintahan Prabowo ini dilakukan melalui upaya menggunakan energi panas bumi atau geothermal. Sebab, Indonesia mempunyai cadangan yang cukup, batu bara berlimpah, dan energi air sangat besar

“Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” tegas Prabowo.

Pidato pertama Prabowo ini direspons oleh salah satu fraksi PKS, Muh Haris. Ia mengatakan, mendukung penuh visi tersebut dan menekankan swasembada energi menjadi kunci penting mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Pidato Presiden Prabowo hari ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi bangsa kita. Swasembada energi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan energi saat ini, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk masa depan Indonesia yang berdaulat dan mandiri. Dengan mencapainya, kita tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan pada impor energi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri lokal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Haris, pada 20 Oktober 2024, seperti dikutippks.id.

Haris menilai, untuk mencapai swasembada energi, Indonesia harus serius mengembangkan penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.

“Pemanfaatan energi terbarukan adalah langkah konkret untuk mencapai target Indonesia Emas 2045, di mana kita bercita-cita menjadi negara maju dengan perekonomian terbesar di dunia. Kita harus bergerak cepat dalam membangun infrastruktur energi ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Haris menekankan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah dan keterlibatan pihak swasta dalam mempercepat transisi energi. Sebab, keberhasilan swasembada ini juga terletak pada regulasi yang mendorong inovasi dan investasi dalam sektor energi terbarukan.

Haris berharap agar semangat swasembada energi ini dapat menjadi momentum bangsa untuk semakin mandiri dalam berbagai sektor. Selain itu, ia juga berharap seluruh elemen negara bersinergi menjadikan swasembada energi sebagai pilar penting pembangunan nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Sebelum pidato Prabowo yang pertama diungkapkan, Presiden RI saat ini memanggil para calon menteri untuk mengisi kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, pada 14 Oktober 2024.

Setelah menemui calon menteri, Prabowo mengatakan, perwakilan dari PKS sedianya sudah ada dari non-kader. Prabowo sendiri mengapresiasi pilihan PKS maupun partai lain yang memilih mengajukan nama profesional maupun teknokrat. Prabowo berkata,“Mungkin PKS anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional."

RACHEL FARAHDIBA R | M. RIZKI YUSRIAL | VEDRO IMANUEL G

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha fintech peer to peer lending atau pinjol PT Investree Radika Jaya (Investree). Langkah ini sesuai dengan Keputusan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

“Pencabutan Izin Usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat,” tulis OJK dalam keterangan resmi, dikutip Selasa, 22 Oktober 2024.

OJK menyebut pencabutan izin usaha tersebut juga bagian dari mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah atau masyarakat.

Otoritas juga meminta pengurus dan pemegang saham Investree untuk memenuhi kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga berkomunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Karena itu, OJK juga telah mengambil tindakan dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

“Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku,” kata OJK.

Usai dicabut izin usahanya, OJK mewajibkan Investree yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48A, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, untuk mematuhi hal-hal berikut ini.

1. Menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan;

2. Melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan;

3. Menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan;

4. Menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

5. Memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;

6. Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree;

7. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.

8. Terkait dengan hal ini, nasabah/Masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id, dan alamat: AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

9. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kesehatan, Ridwan Kamil, mengatakan, terpilihnya kembali Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan dibantu tiga Wakil Menteri, seharusnya dapat memperbaiki keadaan Indofarma lebih cepat. “Pak Erick sudah tahu persis keadaan di Indofarma dan BUMN farmasi lainnya, apa lagi wamennya masih Pak Tiko plus dua orang lagi,” ujar Kamil dikutip dari rilis tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.

Dalam kasus Indofarma, kata Kamil, Kementerian BUMN harus segera bertindak cepat memperbaiki grup ini. Sebab, selain nasib karyawan yang makin memburuk akibat gaji yang tak dibayar utuh, beban penyelamatan perusahaan juga akan makin membesar jika dibiarkan terlalu lama.

“Utang perusahaan ke karyawan juga akan semakin besar, dan jika ada PHK, maka biaya PHK akan makin besar karena masa kerja terus bertambah,” kata dia.

Ia menyebut, saat ini Indofarma sudah tak lagi memiliki aset yang cukup. Sedangkan, kewajiban perusahaan pada karyawan nilainya mencapai 5 kali lipat dari aset yang tersedia. Oleh karena itu, menurut dia, agar perusahaan farmasi BUMN ini bisa selamat, pemerintah sebagai pemegang saham harus melakukan intervensi. “Intervensi berupa pemberian dana penyertaan modal negara (PMN) untuk modal kerja sekaligus mendorong program penyehatan perusahaan, misalnya melalui Rightsizing karyawan,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Indofarma, Warjoko Sumedi, membeberkan penyebab krisis keuangan perusahaan farmasi pelat merah ini. Ia menyatakan, bahwa krisis bermula saat pandemi Covid-19. "Penjualan kami tidak sesuai harapan. Kami tidak mempunyai modal kerja untuk belanja material," kata Warjoko pada Jumat, 5 April 2024.

Tidak adanya modal kerja itu membuat perusahaan tak mampu memproduksi, sehingga berdampak pada penghasilan perusahaan. Ketika pandemi, Warjoko mengatakan, perusahaan Indofarma dituntut untuk mampu menyediakan produk obat-obatan yang berkaitan dengan Covid-19 secara cepat. Karena kebutuhan masyarakat itu, Indofarma tidak ingin obat-obatan hasil produksinya kosong di pasaran. "Kami tidak bisa memprediksi kapan Covid-19 selesai. Jadi kami belanja (material) yang ukurannya cukup banyak," ucapnya.

M. Raihan Muzakki berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kesehatan, Ridwan Kamil, mengatakan, terpilihnya kembali Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan dibantu tiga Wakil Menteri, seharusnya dapat memperbaiki keadaan Indofarma lebih cepat. “Pak Erick sudah tahu persis keadaan di Indofarma dan BUMN farmasi lainnya, apa lagi wamennya masih Pak Tiko plus dua orang lagi,” ujar Kamil dikutip dari rilis tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.

Dalam kasus Indofarma, kata Kamil, Kementerian BUMN harus segera bertindak cepat memperbaiki grup ini. Sebab, selain nasib karyawan yang makin memburuk akibat gaji yang tak dibayar utuh, beban penyelamatan perusahaan juga akan makin membesar jika dibiarkan terlalu lama.

“Utang perusahaan ke karyawan juga akan semakin besar, dan jika ada PHK, maka biaya PHK akan makin besar karena masa kerja terus bertambah,” kata dia.

Ia menyebut, saat ini Indofarma sudah tak lagi memiliki aset yang cukup. Sedangkan, kewajiban perusahaan pada karyawan nilainya mencapai 5 kali lipat dari aset yang tersedia. Oleh karena itu, menurut dia, agar perusahaan farmasi BUMN ini bisa selamat, pemerintah sebagai pemegang saham harus melakukan intervensi. “Intervensi berupa pemberian dana penyertaan modal negara (PMN) untuk modal kerja sekaligus mendorong program penyehatan perusahaan, misalnya melalui Rightsizing karyawan,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Indofarma, Warjoko Sumedi, membeberkan penyebab krisis keuangan perusahaan farmasi pelat merah ini. Ia menyatakan, bahwa krisis bermula saat pandemi Covid-19. "Penjualan kami tidak sesuai harapan. Kami tidak mempunyai modal kerja untuk belanja material," kata Warjoko pada Jumat, 5 April 2024.

Tidak adanya modal kerja itu membuat perusahaan tak mampu memproduksi, sehingga berdampak pada penghasilan perusahaan. Ketika pandemi, Warjoko mengatakan, perusahaan Indofarma dituntut untuk mampu menyediakan produk obat-obatan yang berkaitan dengan Covid-19 secara cepat. Karena kebutuhan masyarakat itu, Indofarma tidak ingin obat-obatan hasil produksinya kosong di pasaran. "Kami tidak bisa memprediksi kapan Covid-19 selesai. Jadi kami belanja (material) yang ukurannya cukup banyak," ucapnya.

M. Raihan Muzakki berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Selain ketahanan pangan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya swasembada energi dalam pidato pertamanya usai dilantik, pada 20 Oktober 2024, di Gedung DPR. Prabowo juga akan berusaha memenuhi kebutuhan energi nasional atau swasembada energi.

Prabowo mengingatkan bahwa ketergantungan pada sumber energi luar negeri menjadi ancaman serius di tengah ketegangan geopolitik global dan kemungkinan perang. Akibatnya, Indonesia harus memikirkan kemungkinan paling buruk dan memikirkan kebutuhan sendiri.

“Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” kata Prabowo, pada 20 Oktober 2024, seperti tertulis dalamsetneg.go.id.

Prabowo memiliki keyakinan, dengan sumber daya yang ada saat ini, Indonesia mampu melakukan swasembada energi. Ia menilai Indonesia telah diberikan karunia oleh Tuhan dengan berbagai kekayaan sehingga tidak perlu bergantung kepada negara lain. Indonesia memiliki beragam tanaman yang dapat dijadikan sumber energi sehingga dapat mencapai kemandirian energi.

“Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain, seperti singkong, tebu, sagu, jagung dan lain-lain,” kata Prabowo.

Selain itu, swasembada energi yang akan dijalankan dalam pemerintahan Prabowo juga dilakukan melalui upaya menggunakan energi panas bumi atau geothermal. Menurut Prabowo, Indonesia mempunyai cadangan yang cukup. Selain itu, Indonesia masih memiliki batu bara berlimpah dan energi dari air yang sangat besar

“Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengelola air kita dengan baik, alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita” ungkapnya.

Pada pidato pertamanya, Prabowo juga menyoroti pentingnya distribusi subsidi tepat sasaran, terutama untuk masyarakat yang berada kesulitan ekonomi. Ia menekankan bahwa bantuan kepada rakyat harus disalurkan secara langsung dan transparan dengan pemanfaatan teknologi digital.

“Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan,” ucap Prabowo.

Swasembada energi tersebut akan dicapai dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang resmi dilantik Presiden RI dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024-2029. Swasembada energi ditekankan oleh Prabowo usai mengucapkan sumpah jabatan di depan sidang paripurna MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.

“Bismillahirrohmanirrohim, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” sumpah Prabowo di bawah Al-Quran dan disaksikan rohaniawan Islam. Setelah Prabowo, sumpah jabatan diucapkan Gibran.

RACHEL FARAHDIBA R | M. RIZKI YUSRIAL