TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah pangan di tingkat pedagang secara nasional rata-rata naik, cabai merah tembus Rp78.110 per kilogram (kg) dan ikan tongkol naik hingga Rp22.030 menjadi Rp53.440 per kg, per 6 Agustus 2024.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas yang dilansir Selasa, pukul 06.30 WIB, harga pangan rata-tata melonjak naik seperti beras medium naik tipis 1,99 persen atau Rp270 menjadi Rp13.870 per kg.Kemudian beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga naik tipis 0,87 persen atau Rp110 menjadi Rp12.690 per kg; tetapi beras premium turun tipis 1,67 persen atau Rp260 menjadi Rp15.310 per kg.

Sementara itu harga komoditas bawang merah naik hingga 33,01 persen atau Rp8.760 menjadi Rp35.300 per kg; sedangkan bawang putih bonggol turun 18,72 persen atau Rp7.470 menjadi Rp47.380 per kg.Kemudian harga komoditas cabai merah keriting naik 22,24 persen atau Rp9.810 menjadi Rp53.920 per kg; cabai rawit juga naik 11,05 persen atau Rp7.770 menjadi Rp78.110 per kg.

Berikutnya harga daging sapi murni naik 4,41 persen atau Rp5.970 menjadi Rp141.230 per kg; begitu pun daging ayam ras naik 7,96 persen atau Rp2.780 menjadi Rp37.700 per kg; telur ayam ras juga naik 18,64 persen atau Rp5.410 menjadi Rp34.440 per kg.

Selanjutnya, kedelai biji kering (impor) terpantau naik 3,51 persen atau Rp420 menjadi Rp12.380 per kg; sementara itu gula konsumsi juga naik 11,86 persen atau Rp2.130 menjadi Rp20.090 per kg.

Minyak goreng kemasan sederhana naik 17.78 persen atau Rp3.210 menjadi Rp21.260 per kg; sedangkan minyak goreng curah turun tipis 2,30 persen atau Rp370 menjadi Rp16.430 per kg.

Berikutnya harga tepung terigu curah terpantau naik 2,92 persen atau Rp300 menjadi Rp10.560 per kg; begitu pun tepung terigu non curah juga naik 17,18 persen atau Rp2.290 menjadi Rp15.620 per kg.

Sementara itu, jagung di tingkat peternak terpantau turun 18,36 persen atau Rp1.050 menjadi Rp4.670 per kg; sama halnya dengan garam halus beryodium juga naik 26,49 persen atau Rp3.060 menjadi Rp14.610 per kg.

Harga ikan kembung naik hingga 52,70 persen atau Rp19.420 menjadi Rp56.270 per kg; ikan tongkol juga naik drastis 70,14 persen atau Rp22.030 menjadi Rp53.440 per kg; begitu pun ikan bandeng naik 51,71 persen atau Rp17.280 menjadi Rp50.700 per kg.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pihaknya bakal membuat mafia tanah tidak nyaman hingga ke akar-akarnya karena akan diusut tuntas demi memberikan keadilan bagi masyarakat."Kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya, ini bukan hanya menjadi jargon semata," kata AHY di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Selain menjadi komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN, tambahnya, hal itu juga merupakan atensi langsung dari Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan adanya masyarakat Indonesia tidak mendapatkan keadilan di negeri sendiri.

Ia menuturkan bahwa negara akan hadir memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan tidak memandang latar belakang, profesi dan sebagainya.

Menteri ATR tidak menginginkan ada masyarakat yang tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak bisa tidur nyenyak dan was-was akan digusur dari tempat tinggal. Sedangkan para mafia tanah dapat bersenang-senang."Apalagi kalau kemudian seolah-olah justru mafia-mafia tanah tersebut yang bisa hidup dengan tenang, nyaman, bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat kecil, di atas penderitaan negara," tegas Menteri ATR.

Ia mengakui bahwa salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa, termasuk konflik pertanahan khususnya yang disebabkan atau dimotori oknum-oknum mafia tanah.

Konflik tanah seperti sengketa antarwarga, antarwarga dengan korporasi, antarwarga dengan pemerintah atau kombinasi di antaranya. Bahkan tidak jarang aset-aset TNI dan Polri juga menjadi objek sengketa, tumpang tindih. Kondisi itu terjadi belasan tahun, bahkan puluhan tahun akibat ulah mafia tanah.

Menteri ATR menambahkan lembaganya juga akan memperkuat pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan. Namun, hal utama yang dilakukan adalah pencegahan.

Perlunya penyelesaian sengketa tanah karena kerap hal itu menjadi masalah yang berlarut-larut, bukan hanya menjadi akar permasalahan antar sesama warga bangsa, namun juga bahkan mengganggu investasi.

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, seperti Polri dan kejaksaan, untuk selalu memberikan keadilan kepada seluruh pemilik tanah di Indonesia."Karena ingat, bukan hanya nilai tanah yang kita hitung dari kerugian sengketa lahan, tetapi potensial lost," ucapnya.

Dia mencontohkan salah satunya di Jawa Tengah ketika masalah sengketa tanah terjadi di daerah Grobogan yang berlarut-larut, mengakibatkan batalnya investasi masuk.

Padahal dengan masuknya investor yang ingin berinvestasi di daerah itu akan dapat menghidupkan industri, membuka ribuan lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Namun, hal itu berhenti akibat adanya sengketa tanah."Merugilah kita semuanya. Oleh karena itu, berbicara urusan tanah ini dari lahir sampai mati, dari rakyat kecil sampai pengembangan investasi, kita ingin menegakkan keadilan dan juga membangun kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia," ujar dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025 akan diumumkan oleh presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Dia menyebut wacana kenaikan gaji yang tertuang di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 itu nantinya merupakan hasil kesepakatan antara presiden saat ini, yaitu Joko Widodo atau Jokowi dengan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.

“Nanti juga presiden (Prabowo) terpilih akan menyampaikan ya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024, yang dipantau melalui akun YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengkonfirmasi adanya rencana kenaikan gaji PNS pada tahun depan. “Iya, disesuaikan,” ucap Airlangga di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Rencana tersebut tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran. Di dalamnya disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai merupakan salah satu arah kebijakan fiskal untuk pemenuhan belanja pegawai.

Adapun pemerintah berencana melaksanakan restrukturisasi belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja (tukin) daerah, serta iuran pensiun dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kendati demikian, Airlangga tidak merinci nominal kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2024. Dia hanya menyebutkan bahwa penyesuaian gaji akan bersifat naik ke atas. “Kalau penyesuaian kan ke atas,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatawarta menuturkan penyesuaian gaji ASN pada APBN 2025 bisa dalam berbagai bentuk.

“Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tukin, atau memberikan insentif lain,” kata Isa di Jakarta Senin, 22 Juli 2024.

Namun, dia mengungkapkan bahwa rencana itu masih dalam proses pembahasan. Menurut dia, kepastian rencana kenaikan gaji PNS akan disampaikan saat pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang oleh Presiden Jokowi.

“Nanti dibicarakan dulu. Kita tunggu tanggal 16 Agustus saja, pasti disampaikan,” ucap Isa.

Untuk diketahui, pada 2024, pemerintah telah menaikkan gaji ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), lalu prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar 8 persen; 12 persen untuk pensiun PNS; serta pemberian tukin 100 persen untuk tunjangan hari raya (THR) keagamaan dan gaji ke-13.

Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lalu, PP Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Kemudian, PP Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia serta PP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, kenaikan gaji pensiun PNS diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. Untuk tukin 100 persen pada THR dan gaji ke-13 termaktub dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat Kesehatan, Zainal Abidin, mengkritisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 atau PP Kesehatan yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut dia, posisi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) terdegradasi karena beberapa alasan yang mendasar dan berdampak pada independensi serta efektivitasnya.

Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu menjelaskan, alasan utama dibentuknya KKI, menurut Pasal 268 UU Nomor 17 Tahun 2023, adalah untuk meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga medis serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pasal tersebut juga menyatakan KKI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Dalam PP Kesehatan, tepatnya pada Pasal 694 ayat (1), KKI juga berposisi yang sama dengan UU induknya tersebut. "Bagaimana KKI bisa independen jika pertanggungjawabannya tidak langsung kepada Presiden?" kata Zainal saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.

Pasal 269 hanya memberikan tiga peran kepada KKI, antara lain merumuskan kebijakan internal, melakukan registrasi tenaga medis, dan melakukan pembinaan teknis keprofesian. Zainal menyayangkan KKI tidak diberi kewenangan untuk mengesahkan sendiri kebijakan dan standar pendidikan profesi.

Dia juga menyebut tugas KKI dalam urusan registrasi menjadi lebih ringan karena Surat Tanda Registrasi (STR) berlaku seumur hidup dan hanya bersifat administratif. "Yang agak berat adalah pembinaan teknik keprofesian medis dan tenaga kesehatan. Sebab, Konsil diharapkan dapat melakukannya sendiri," kata Zainal.

Zainal menyoroti keanggotaan KKI yang diatur dalam Pasal 697 ayat (3) PP Kesehatan dan Pasal 270 UU Kesehatan, terdiri dari empat unsur, yakni Pemerintah Pusat, profesi tenaga medis, Kolegium, dan masyarakat. Ketentuan itu menurut dia menjadi tidak jelas karena Pasal 1 ayat (44) PP Kesehatan maupun Pasal 1 ayat (26) dan Pasal 272 ayat (1) UU Kesehatan menempatkan Kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil. "Pertanyaannya, Kolegium mana yang menjadi anggota dan mana yang alat kelengkapan?" tanya Zainal.

Menurut dia, ketidakjelasan ini mengancam efektivitas dan independensi KKI dalam menjalankan tugasnya. Pasal 268 menjelaskan Konsil harus bersifat independen dalam menjalankan perannya, namun dalam praktiknya, tanggung jawab yang tidak langsung kepada Presiden membuat independensi ini dipertanyakan.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir 1.740 entitas ilegal sejak 2017 hingga Juni 2024. Entitas ilegal itu meliputi investasi ilegal sebanyak 149, pinjaman online ilegal sebanyak 1.591.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pada 1 Januari hingga 31 Juli 2024 institusinya juga telah menerima laporan entitas ilegal sebanyak 10.104.

“Kami juga telah menerima lebih dari 40 ribu terkait aktivitas keuangan ilegal yang merebak di masyarakat,” kata Friderica dalam konferensi pers Dewan Komisioner OJK di Youtube OJK pada Senin, 5 Agustus 2024.

Dia mericikan, dari 40.060 laporan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), terdapat 622 aduan yang terindikasi pelanggaran dan 1.302 yang masuk sengketa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa SJK.

Selain itu, Friderica mengatakan tahun ini hingga 31 Juli 2024, OJK juga telah menggelar 1.732 edukasi keuangan. Kegiatan ini disebut telah menjangkau 3.041.909 peserta secara nasional.

"Upaya literasi keuangan tersebut disertai dengan penguatan program inklusi keuangan melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah," kata dia.

Dia menyebut hingga Juli 2024, telah ada 530 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tim ini tersebar di 36 provinsi dan 494 kabupaten dan kota atau 96,01 persen.

Friderica juga menyinggung hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Hasil sigi ini indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersiap meluncurkan tim pusat antipenipuan atau anti-scam center untuk memberantas aneka aktivitas keuangan ilegal. Dia mengatakan penipuan dalam sektor jasa keuangan telah masif terjadi di masyarakat.

“Diharapkan sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. Di bulan kemerdekaan ini, Agustus tahun ini,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers yang Tempo pantau dari YouTube OJK pada Senin, 5 Agustus 2024

OJK juga telah memblokir 1.740 entitas ilegal sejak 2017 hingga Juni 2024. Entitas ilegal itu meliputi investasi ilegal sebanyak 149, pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 1.591.

Friderica mengatakan pada 1 Januari hingga 31 Juli institusinya juga telah menerima laporan entitas ilegal sebanyak 10.104. “Kami juga telah menerima lebih dari 40 ribu terkait aktivitas keuangan ilegal yang merebak di masyarakat,” kata Friderica dalam konferensi pers Dewan Komisioner OJK yang Tempo pantau di Youtube OJK pada Senin, 5 Agustus 2024.

Dia mericikan, dari 40.060 laporan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), terdapat 622 aduan yang terindikasi pelanggaran dan 1.302 yang masuk sengketa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa SJK.

Selain itu, Friderica mengatakan tahun ini hingga 31 Juli 2024, OJK juga telah menggelar 1.732 edukasi keuangan. Kegiatan ini disebut telah menjangkau 3.041.909 peserta secara nasional.

"Upaya literasi keuangan tersebut disertai dengan penguatan program inklusi keuangan melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah," kata dia.

Dia menyebut hingga Juli 2024, telah ada 530 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tim ini tersebar di 36 provinsi dan 494 kabupaten dan kota atau 96,01 persen.

Piliihan Editor: Ini Daftar 14 BPR yang Ditutup OJK karena Kolaps, Terbanyak dalam 20 Tahun terakhir

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersiap meluncurkan tim pusat antipenipuan atau anti-scam center untuk memberantas aneka aktivitas keuangan ilegal. Dia mengatakan penipuan dalam sektor jasa keuangan telah masif terjadi di masyarakat.

“Diharapkan sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. Di bulan kemerdekaan ini, Agustus tahun ini,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers yang Tempo pantau dari YouTube OJK pada Senin, 5 Agustus 2024

OJK juga telah memblokir 1.740 entitas ilegal sejak 2017 hingga Juni 2024. Entitas ilegal itu meliputi investasi ilegal sebanyak 149, pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 1.591.

Friderica mengatakan pada 1 Januari hingga 31 Juli institusinya juga telah menerima laporan entitas ilegal sebanyak 10.104. “Kami juga telah menerima lebih dari 40 ribu terkait aktivitas keuangan ilegal yang merebak di masyarakat,” kata Friderica dalam konferensi pers Dewan Komisioner OJK yang Tempo pantau di Youtube OJK pada Senin, 5 Agustus 2024.

Dia mericikan, dari 40.060 laporan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), terdapat 622 aduan yang terindikasi pelanggaran dan 1.302 yang masuk sengketa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa SJK.

Selain itu, Friderica mengatakan tahun ini hingga 31 Juli 2024, OJK juga telah menggelar 1.732 edukasi keuangan. Kegiatan ini disebut telah menjangkau 3.041.909 peserta secara nasional.

"Upaya literasi keuangan tersebut disertai dengan penguatan program inklusi keuangan melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah," kata dia.

Dia menyebut hingga Juli 2024, telah ada 530 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tim ini tersebar di 36 provinsi dan 494 kabupaten dan kota atau 96,01 persen.

Piliihan Editor: Ini Daftar 14 BPR yang Ditutup OJK karena Kolaps, Terbanyak dalam 20 Tahun terakhir

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang tahun 2024 telah mencabut izin usaha 14 bank di Indonesia, yang seluruhnya merupakan bank perkreditan rakyat (BPR) karena kolaps.

"Pada tahun 2014 sebanyak 14 bank di Indonesia kolaps dan dicabut izin usahanya. Bank tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan persnya di Makassar, Senin, 5 Agustus 2024.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023 hanya empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut hingga saat ini.

Hampir semua bank yang bangkrut memang merupakan BPR. Satu-satunya bank umum atau bank bukan berjenis BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya hanya PT Bank IFI.

OJK juga menjatuhkan sanksi penegakan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK) selama periode 2024.

Pada Juli 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda atas kasus kepada 2 Manajer Investasi dan 1 Emiten sebesar Rp475.000.000.

Selanjutnya selama 2024, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus di Pasar Modal kepada 83 pihak yang terdiri dari Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp57.175.000.

Selain itu, terdapat 14 perintah tertulis, 1 pencabutan izin usaha manajer investasi, 1 percabutan izin orang perseorangan, dan 5 peringatan tertulis.

Serta mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp49.809.990.000, kepada 561 pelaku jasa keuangan di pasar modal.

Sanksi ini ada 66 peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan, serta mengenakan 2 sanksi administratif berupa peringatan tertulis atas selain keterlambatan.

BPR yang ditutup OJK:

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) melaporkan jumlah pengguna BSI Mobile tembus 7,12 juta nasabah per Juni 2024. Jumlahnya tumbuh 33,9 persen secara tahunan, dari tahun lalu sebanyak 3,26 juta pengguna.

Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Banking BSI, Saut Parulian Saragih, mengatakan BSI terus berinovasi dan mengembangkan agar BSI Mobile dapat lebih kuat sebagai platform yang bisa menjawab kebutuhan nasabah. “Per Juni 2024, jumlah pengguna BSI Mobile sebesar 7,12 juta nasabah atau tumbuh 33,9 persen secara tahunan. Ini membuktikan BSI Mobile diminati dan sudah bisa menjawab kebutuhan sebagai besar nasabah,” kata Saut dalam keterangan tertulis pada Senin, 5 Agustus 2024.

Untuk menjadi bank syariah terbaik, kata dia BSI perlu memiliki platform mobile banking terbaik. Platform diharapkan mampu mendukung layanan keuangan islamic ecosystem yang terintegrasi dan meningkatkan penetrasi nasabah digital. "Tentu saja BSI terus berinovasi agar BSI Mobile bisa menjadi ujung tombak layanan transaksi setiap nasabah."

Saut menyebut, saat ini peluang tersebut sangat terbuka karena makin tingginya permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan yang berbasis syariah. Selain itu, ada pula dukungan yang besar dari pemerintah untuk menjadikan perbankan syariah sebagai salah satu pemain utama dalam perbankan tanah air. Kemudian, didukung oleh pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan wealth management. "Menjadi peluang besar BSI untuk terus bertumbuh dan berkembang," tuturnya.

Per Juni 2024, sebanyak 97,9 persen nasabah BSI sudah menggunakan layanan digital BSI untuk bertransaksi keuangan. Sisanya 2,1 persen nasabah masih memilih bertransaksi di kantor cabang. Demikian pula dalam hal pembukaan rekening, sebanyak 94,4 persen calon nasabah melakukan pembukaan rekening secara daring melalui BSI Mobile.

Untuk transaksi digital lewat QRIS, BSI mencatatkan kenaikan 212 persen secara tahunan dengan jumlah 14,13 juta transaksi per Juni 2024. Sedangkan untuk transaksi QRIS Masjid meningkat sebesar 165 persen secara tahunan dengan jumlah 14,42 juta transaksi.

Pada transaksi digital lewat layanan BI Fast juga tercatat kenaikan 51 persen dengan volume 46,5 juta transaksi. Transaksi Tabungan Haji via BSI Mobile mengalami kenaikan 98 persen secara tahunan dengan 26,7 juta transaksi. Terakhir, pembayaran digital BSI ke institusi tumbuh 53 persen dengan volume 3,4 juta transaksi.

TEMPO.CO, Jakarta - Pematangan skema pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dilakukan. Berbagai kriteria pun diungkapkan pemerintah untuk memilih ASN yang akan berkantor di ibu kota baru.

Terbaru, pemerintah Indonesia akan memprioritaskan ASN yang masih lajang di kementerian dan lembaga untuk pindah lebih dulu ke IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Keputusan itu diambil untuk menyesuaikan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN yang masih dalam tahap pembangunan.

“Ada perkembangan terbaru. Waktu sidang ratas kemarin, arahannya yang pindah tahap awal mereka (ASN) yang masih lajang,” ujar Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Arizal di Antara Heritage Center (AHC) Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas juga mengatakan, ASN yang belum menikah diminta untuk berbagi unit tempat tinggal di IKN. Penggunaan bersama unit tempat tinggal ini dilakukan berdasarkan status pernikahan, bukan golongan eselon.

ASN yang belum menikah akan berbagi unit dengan yang lain yang juga belum menikah. Jika ASN yang sudah berkeluarga, maka akan mendapat satu unit apartemen yang lebih luas, sekitar 98 meter persegi.

“Ini mengacu pada kesiapan hunian yang ada di IKN. Targetnya kurang lebih dalam waktu pendek kalau sesuai skenario terakhir akan ada 3.200-an ASN yang pindah kalau sharing unitnya. Tapi kalau tidak sharing ada 1.700-an,” ucap Azwar Anas pada Senin, 29 Juli 2024.

Selain memprioritaskan ASN yang lajang, pemerintah juga akan mengutamakan ASN yang menguasai literasi digital untuk dipindahkan ke IKN Nusantara. Menurut Arizal, dinamika pekerjaan di IKN sudah sangat berbeda. Karena itu, dibutuhkan orang-orang dengan kompetensi di bidang tersebut.

“Nah, jadi terkait dengan kompetensi ASN yang dipindah. Ini memang diminta bahwa mereka yang menguasai itu di literasi digital,” ucap dia.

Selanjutnya: Dalam upaya menyederhanakan birokrasi, teknologi informasi....

<!--more-->

Dalam upaya menyederhanakan birokrasi, teknologi informasi memainkan peran utama sebagai penggerak dalam proses transformasi. Hal ini selaras dengan Peraturan Menpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

“Jadi ke depan, kalau ASN tidak berkinerja, ya mohon maaf, dia akan ketinggalan,” katanya.

Menurut Arizal, ASN dengan kinerja yang baik merupakan pegawai yang profesional. Karena itu, penempatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi akan lebih cepat. Dia pun mengatakan pihaknya sedang menyusun peraturan mengenai manajemen ASN tersebut.

“Jadi sudah dibangun, makanya saat ini sedang disusut PP tentang manajemen ASN,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengatakan ASN yang bersedia pindah ke IKN Nusantara bisa cepat mendapat promosi jabatan. Percepatan karier ini menjadi salah satu motivasi agar ASN mau berkantor di ibu kota baru.

“Di antaranya, mungkin yang mau pindah ke sana nanti kita akan pertimbangkan percepatan karier,” kata Tito di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2024.

Pada kesempatan berbeda, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan ASN akan dipindahkan ke IKN Nusantara dimulai September 2024. Hal ini disampaikan Azwar Anas usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.

Dia juga mengatakan pemerintah akan memberikan insentif bagi ASN yang pindah ke IKN. Namun Azwar belum bisa menyebut rinci angkanya. Menpan RB harus terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengkalkulasi.

“Ya tadi kami diminta bapak presiden untuk merumuskan secara rinci terkait insentif pemindahan ASN ke IKN,” kata Azwar Anas pada Senin, 1 Juli 2024.

RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kajian Ekonomi Hijau dan Perubahan Iklim Universitas Indonesia Alin Halimatussadiah mengatakan pemerintah harus mencegah potensi greenflation di sektor ekspor minyak jelantah. Greenflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh kebijakan dalam industri hijau atau ramah lingkungan. Alin mengatakan di Eropa dan Amerika, minyak jelantah dijadikan bahan baku biofuel untuk mencapai transisi energi.

Alin mengatakan permintaan minyak jelantah di Indonesia cukup tinggi, sehingga perlu adanya ketetapan harga maksimum. Menurut dia penetapan harga tertinggi minyak jelantah sudah selayaknya diimplementasikan. Sebab dari nilai ekspornya, minyak jelantah sudah bisa dikategorikan sebagai komoditi.

Traction Energy Asia mencatat pada 2023 indonesia mengekspor 173 kiloton jelantah ke Eropa. Jika dikonversikan jumlah itu setara dengan 173 juta kilogram. Adapun harga tertinggi minyak jelantah pada 2022 mencapai Rp 30 juta per ton.

Untuk menetapkan harga tertinggi minyak jelantah, Alin mengatakan harus ada regulasi yang menetapkan minyak jelantah merupakan komoditi terlebih dahulu. Lagi pula, Alin melihat belum ada regulasi yang menyatakan minyak jelantah sebagai limbah secara jelas.

“Minyak jelantah sudah bisa dikatakan sebagai komoditi. Sekarang banyak sekali peminatnya untuk diekspor, padahal kita juga butuh. Kita ingin menghindari yang namanya greenfaltion karena itu perlu dikelola harganya,” kata Alin dalam acara desiminasi naskah akademik tata kelola dan tata niaga minyak jelantah di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Bila sudah ditetapkan sebagai komoditi, pemerintah bisa menerapkan tarif ekspor terhadap minyak jelantah. Menurut dia langkah tersebut lebih efektif dibanding melarang ekspor minyak jelantah. “Risikonya lebih rendah termasuk menghindari biaya kita untuk menghadapi hukum perdagangan internasional,” ujarnya.

Berdasarkan riset Traction Energy Asia, kebanyakan penduduk Indonesia masih melihat minyak jelantah sebagai limbah. 75 persen masyarakat juga membuang minyak jelantah langsung ke selokan setelah digunakan.

Melihat kondisi tersebut, Direktur Center for Environmental Law and Climate Justice Fakultas Hukum UI, Andri G. Wibisana, menyebut belum ada aturan yang secara tegas menetapkan minyak jelantah sebagai limbah di rezim hukum manapun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, minyak jelantah tidak masuk dalam kategori limbah.

Andri menyebut dalam regulasi itu diatur ihwal limbah nirtitik, seperti limbah rumah tangga, air limpasan dan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti air mandi cuci dan kakus.

Kalaupun minyak jelantah dikategorikan sebagai limbah titik, Andri mengatakan pemerintah berkewajiban menyesuaikan dengan baku mutu air limbah dan pengelolaan limbah tersebut. “Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, minyak jelantah juga dikecualikan untuk kategori limbah khusus,” katanya.

Andri menjelaskan peraturan pemerintah tersebut juga memberi ruang pengaturan limbah non B3 sebagai sumber energi, sebagaimana diatur dalam Pasal 459 ayat (3) huruf (b). “Namun penerapannya membutuhkan aturan lebih lanjut tentang ruang pengaturan ini,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah bisa mengatur pengelolaan minyak jelantah melalui Peraturan Pemerintah atau Kepres. Aturan ini nantinya akan menjangkau pengaturan minyak jelantah sebagai salah satu limbah yang belum diatur dan menjadi acuan pemanfaatannya sebagai sumber energi terbarukan. “Pemerintah perlu mengatur ini secara rinci, mulai dari pengelolaan, penampungan, pengangkutan sampai kepada tahap pemanfaatan minyak jelantah tersebut,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan, Sora Lokita, menjadi perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) dalam Diseminasi dan Penyerahan Naskah Akademik Tata Kelola dan Tata Niaga Minyak Jelantah yang diadakan oleh Traction Energy Asia dan Center for Environmental Law and Climate Justice (CELCJ) FH UI di Jakarta.

Ia menekankan pentingnya keselarasan pemahaman di antara seluruh pemangku kepentingan dalam tata kelola minyak jelantah. "Tanpa adanya keselarasan pemahaman, diskusi mengenai isu limbah dan komoditi dalam konteks minyak jelantah dikhawatirkan hanya akan berputar tanpa solusi yang konkret," ucap Sora di Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Sora mengatakan semua pihak perlu fokus agar bisa mencapai kesepahaman bersama, "bukan hanya berdiskusi tanpa arah," ujar dia. Kemenko Marves, kata dia, sedang dalam proses penyusunan regulasi yang akan mengatur tata kelola dan tata niaga minyak jelantah. Regulasi ini akan didasarkan pada naskah akademik yang telah disusun tim ahli. Naskah akademik tersebut, menurut ia, merupakan tonggak penting yang merangkum isu-isu krusial yang harus diperhatikan oleh semua pihak.

Selain itu, Sora juga menyampaikan pemerintah berencana memastikan regulasi yang akan disusun tidak hanya berfungsi di atas kertas, tetapi juga bisa diimplementasikan secara efektif di lapangan. Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam diskusi ini, kata dia, adalah perdebatan soal status minyak jelantah sebagai limbah atau komoditi. Isu ini perlu terus dilanjutkan dalam forum yang lebih spesifik, agar pemahaman yang seragam bisa tercapai.

Asisten Deputi tersebut mengapresiasi kontribusi semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan naskah akademik tersebut. "Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, mulai dari sektor akademik hingga industri, yang telah berperan aktif dalam menyusun dasar regulasi ini," ujar Deputi.

Di akhir pidatonya, Sora mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mempelajari dan mendalami isi naskah akademik tersebut. Ia menegaskan bahwa tanpa pemahaman yang mendalam dari setiap pihak, diskusi ke depan hanya akan mengulang isu-isu yang sama. "Kami sangat mendorong agar semua pihak, baik yang hadir secara fisik maupun daring, bisa mulai mempelajari naskah akademik ini agar diskusi ke depan lebih terarah," tutupnya.