TEMPO.CO, Jakarta - Politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Abdul Musawir Yahya resmi diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO). Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Graha Pertamina Jakarta, pada Rabu, 31 Juli 2024.

“RUPSLB juga memutuskan menambah satu Komisaris Independen baru, dengan mengangkat Abdul Musawir Yahya,” tulis keterangan dalam unggahan Instagram PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, @pge.pertamina.

Pada kesempatan itu, Pertamina juga menunjuk Gigih Udi Atmo sebagai Komisaris, menggantikan Harris. Perusahaan pelat merah itu juga berharap dapat mewujudkan visi perusahaan dengan jajaran direksi dan komisaris baru.

“Mari bersama-sama dengan jajaran direksi dan komisaris PGE yang baru kita wujudkan visi PGE sebagai perusahaan energi hijau kelas dunia!” ucap Pertamina

Adapun jajaran Direksi dan Komisaris PT Pertamina Geothermal Energy Tbk yang baru adalah sebagai berikut:

Direktur Utama: Julfi Hadi

Direktur Eksplorasi & Pengembangan: Edwil Suzandi

Direktur Operasi: Ahmad Yani

Direktur Keuangan: Yurizki Rio

Komisaris Utama: Sarman Simanjorang

Komisaris Independen: Sarman Simanjorang, Abdulla Zayed, Abdul Musawir Yahya

Komisaris: John Anis, Gigih Udi Atmo

Lantas, seperti apa profil Abdul Musawir Yahya yang baru diangkat jadi Komisaris Pertamina?

Profil Abdul Musawir Yahya

Abdul Musawir Yahya atau yang akrab disapa Abdul adalah seorang politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia bergabung dengan partai pimpinan putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep, itu pada 13 Juni 2023 lalu.

Melansir dari situs resmi PSI, Abdul memaknai politik sebagai industri pemikiran, yang diarahkan untuk membuat masyarakat adil dan sejahtera. Menurutnya, hal yang paling cepat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adalah politik.

“Masuk PSI karena partai ini memberikan apresiasi ke anak muda. Hal lain, saya terbiasa dilatih untuk berpikir, berpikir itu anti feodalisme. Saya lebih senang hadir di organisasi yang egaliter. Mas Kaesang menjadikan anak muda sebagai mitra berpikir, tidak menumbuhkan rasa sungkan. Rasa sungkan yang akan menghambat pola berpikir kita,” kata Abdul.

Sebelum terjun ke dunia politik, pria kelahiran 20 Maret 1992 di Ujung Pandang, Makassar ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) periode 2021-2023. Dia terpilih dalam Muktamar IMM ke-19 di Kendari pada 21-23 Oktober 2021, setelah meraih 331 suara dari 452 peserta pemilih.

Abdul merupakan lulusan sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Di kampus yang sama, dia juga melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang magister untuk Program Studi Ilmu Agama Islam.

Dilansir dari laman resmi UMM, selain aktif di berbagai organisasi, Abdul juga ikut terjun ke dunia kewirausahaan. Dia telah merintis dan memiliki berbagai bisnis, seperti Super Kamera Malang, Lumeo Audiovisual Malang, Panjava English Garden, Garden Coffee, Martabak Satu Juli, serta Penerbit Akar. Bahkan, dia sempat menjadi Direktur Maharaya Indonesia.

RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Abdul Musawir Yahya resmi diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO). Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Graha Pertamina Jakarta, pada Rabu, 31 Juli 2024.

“RUPSLB juga memutuskan menambah satu Komisaris Independen baru, dengan mengangkat Abdul Musawir Yahya,” tulis keterangan dalam unggahan Instagram PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, @pge.pertamina.

Pada kesempatan itu, Pertamina juga menunjuk Gigih Udi Atmo sebagai Komisaris, menggantikan Harris. Perusahaan pelat merah itu juga berharap dapat mewujudkan visi perusahaan dengan jajaran direksi dan komisaris baru.

“Mari bersama-sama dengan jajaran direksi dan komisaris PGE yang baru kita wujudkan visi PGE sebagai perusahaan energi hijau kelas dunia!” ucap Pertamina

Adapun jajaran Direksi dan Komisaris PT Pertamina Geothermal Energy Tbk yang baru adalah sebagai berikut:

Direktur Utama: Julfi Hadi

Direktur Eksplorasi & Pengembangan: Edwil Suzandi

Direktur Operasi: Ahmad Yani

Direktur Keuangan: Yurizki Rio

Komisaris Utama: Sarman Simanjorang

Komisaris Independen: Sarman Simanjorang, Abdulla Zayed, Abdul Musawir Yahya

Komisaris: John Anis, Gigih Udi Atmo

Lantas, seperti apa profil Abdul Musawir Yahya yang baru diangkat jadi Komisaris Pertamina?

Profil Abdul Musawir Yahya

Abdul Musawir Yahya atau yang akrab disapa Abdul adalah seorang politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia bergabung dengan partai pimpinan putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep, itu pada 13 Juni 2023 lalu.

Melansir dari situs resmi PSI, Abdul memaknai politik sebagai industri pemikiran, yang diarahkan untuk membuat masyarakat adil dan sejahtera. Menurutnya, hal yang paling cepat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adalah politik.

“Masuk PSI karena partai ini memberikan apresiasi ke anak muda. Hal lain, saya terbiasa dilatih untuk berpikir, berpikir itu anti feodalisme. Saya lebih senang hadir di organisasi yang egaliter. Mas Kaesang menjadikan anak muda sebagai mitra berpikir, tidak menumbuhkan rasa sungkan. Rasa sungkan yang akan menghambat pola berpikir kita,” kata Abdul.

Sebelum terjun ke dunia politik, pria kelahiran 20 Maret 1992 di Ujung Pandang, Makassar ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) periode 2021-2023. Dia terpilih dalam Muktamar IMM ke-19 di Kendari pada 21-23 Oktober 2021, setelah meraih 331 suara dari 452 peserta pemilih.

Abdul merupakan lulusan sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Di kampus yang sama, dia juga melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang magister untuk Program Studi Ilmu Agama Islam.

Dilansir dari laman resmi UMM, selain aktif di berbagai organisasi, Abdul juga ikut terjun ke dunia kewirausahaan. Dia telah merintis dan memiliki berbagai bisnis, seperti Super Kamera Malang, Lumeo Audiovisual Malang, Panjava English Garden, Garden Coffee, Martabak Satu Juli, serta Penerbit Akar. Bahkan, dia sempat menjadi Direktur Maharaya Indonesia.

RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni meminta dispensasi angkut penumpang hingga 150 persen dari kapasitas kapal kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sehingga lebih efektif dalam membantu mendukung aksesibilitas masyarakat.

"Kami meminta, tepatnya kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk dispensasi penumpang sebesar 150 persen dari kapasitas maksimum kapal," kata Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.

Wanita yang akrab disapa Anda ini menyebutkan bahwa saat ini tren minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi laut sangat tinggi, sehingga dia berharap ada dispensasi angkut dari Kemenhub.

Menurutnya, meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kapal laut seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat setelah pandemi Covid-19.

"Karena memang jumlah permintaan atau demand masyarakat untuk bepergian dengan moda transportasi laut saat ini sangat besar atau sangat tinggi," ujarnya.

Anda menyebutkan, jumlah penumpang sebelum masa pandemi Covid-19 tercatat kurang lebih 5,4 juta dalam satu tahun. Kemudian, di akhir tahun 2023 Pelni membukukan jumlah penumpang sebanyak 5,3 juta orang.

"Pada semester I 2024 ini penumpang kami sudah berjumlah sebanyak 2,6 juta penumpang. Yang nanti itu saya proyeksikan di akhir tahun 2024 bisa mencapai 5,4 sampai 5,5 juta penumpang," katanya.

Selanjutnya: Anda optimistis jumlah penumpang kapal Pelni akan terus naik....

<!--more-->

Anda optimistis jumlah penumpang kapal Pelni akan terus naik, apalagi ke depan akan ada momentum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Nanti ada Nataru di akhir tahun. Kemudian kami lihat juga tren dari permintaan masyarakat untuk bepergian dengan moda transportasi laut saat ini sangat besar," kata Anda.

Anda menambahkan, saat ini Pelni memiliki 32 armada dan 26 di antaranya adalah kapal penumpang dengan beragam kapasitas, yakni 3.000 orang, 2.000 orang, 1.000 orang hingga terkecil daya muat 500 orang.

Selain itu, Pelni juga mengoperasikan 50 armada kapal milik Kemenhub terdiri atas kapal perintis, rede, ternak, dan beberapa kapal tol laut.

"Kantor Cabang Pelni dari Sabang sampai Merauke atau dari Rote sampai Miangas itu berjumlah 44 cabang dengan 306 terminal point," katanya.

Seluruh kapal-kapal Pelni menyinggahi lebih dari 306 pelabuhan, baik pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo maupun oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP).

"Peran dari Pelni itu sendiri adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayaran transportasi. Saat ini satu-satunya perusahaan yang memiliki angkutan penumpang. Sebanyak 100 persen sahamnya milik pemerintah," kata Anda.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni meminta dispensasi angkut penumpang hingga 150 persen dari kapasitas kapal kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sehingga lebih efektif dalam membantu mendukung aksesibilitas masyarakat.

"Kami meminta, tepatnya kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk dispensasi penumpang sebesar 150 persen dari kapasitas maksimum kapal," kata Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.

Wanita yang akrab disapa Anda ini menyebutkan bahwa saat ini tren minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi laut sangat tinggi, sehingga dia berharap ada dispensasi angkut dari Kemenhub.

Menurutnya, meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kapal laut seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat setelah pandemi Covid-19.

"Karena memang jumlah permintaan atau demand masyarakat untuk bepergian dengan moda transportasi laut saat ini sangat besar atau sangat tinggi," ujarnya.

Anda menyebutkan, jumlah penumpang sebelum masa pandemi Covid-19 tercatat kurang lebih 5,4 juta dalam satu tahun. Kemudian, di akhir tahun 2023 Pelni membukukan jumlah penumpang sebanyak 5,3 juta orang.

"Pada semester I 2024 ini penumpang kami sudah berjumlah sebanyak 2,6 juta penumpang. Yang nanti itu saya proyeksikan di akhir tahun 2024 bisa mencapai 5,4 sampai 5,5 juta penumpang," katanya.

Selanjutnya: Anda optimistis jumlah penumpang kapal Pelni akan terus naik....

<!--more-->

Anda optimistis jumlah penumpang kapal Pelni akan terus naik, apalagi ke depan akan ada momentum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Nanti ada Nataru di akhir tahun. Kemudian kami lihat juga tren dari permintaan masyarakat untuk bepergian dengan moda transportasi laut saat ini sangat besar," kata Anda.

Anda menambahkan, saat ini Pelni memiliki 32 armada dan 26 di antaranya adalah kapal penumpang dengan beragam kapasitas, yakni 3.000 orang, 2.000 orang, 1.000 orang hingga terkecil daya muat 500 orang.

Selain itu, Pelni juga mengoperasikan 50 armada kapal milik Kemenhub terdiri atas kapal perintis, rede, ternak, dan beberapa kapal tol laut.

"Kantor Cabang Pelni dari Sabang sampai Merauke atau dari Rote sampai Miangas itu berjumlah 44 cabang dengan 306 terminal point," katanya.

Seluruh kapal-kapal Pelni menyinggahi lebih dari 306 pelabuhan, baik pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo maupun oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP).

"Peran dari Pelni itu sendiri adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayaran transportasi. Saat ini satu-satunya perusahaan yang memiliki angkutan penumpang. Sebanyak 100 persen sahamnya milik pemerintah," kata Anda.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia masih terus berlanjut. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, terdapat 32.064 pekerja/buruh yang terdampak PHK pada periode Januari hingga Juni 2024.

Adapun korban PHK berhak untuk mengajukan klaim tunjangan pengangguran atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan program kolaborasi antara Kemnaker dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

“Program JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP tersebut.

Namun, tidak semua pekerja terkena PHK memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat JKP, seperti pekerja yang mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia, atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masa kerjanya sudah habis sesuai dengan periode kontrak.

Syarat Klaim JKP

Berikut kriteria pekerja terdampak PHK yang berhak menerima JKP:

- Warga negara Indonesia (WNI).

- Belum mencapai usia 54 tahun ketika terdaftar sebagai peserta.

- Peserta pada pemberi kerja/badan usaha (PK/BU) skala usaha menengah dan besar yang mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

- Pekerja pada PK/BU skala kecil dan mikro yang minimal mengikuti program JKK, JKM, dan JHT.

- Terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada badan usaha program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, calon penerima tunjangan pengangguran juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Telah melalui masa iur program JKP selama 12 bulan dalam 24 bulan di mana terdapat enam bulan dibayar berturut-turut.

- Mengajukan klaim sejak dinyatakan PHK hingga maksimal tiga bulan.

- Mengalami kasus PHK yang dibuktikan dengan bukti penerimaan PHK dan tanda terima laporan PHK dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; atau petikan/putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Belum bekerja kembali sebagai pekerja dalam segmen penerima upah.

- Bersedia aktif mencari lowongan pekerjaan dengan dibuktikan oleh surat komitmen aktivitas pencarian kerja (KAPK).

Cara Klaim JKP

Berikut tahapan pengajuan klaim manfaat tunjangan pemerintah:

- Pelaporan Kasus PHK

- Pengusaha wajib memberitahukan perubahan data peserta yang mengalami PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan maksimal tujuh hari kerja sejak kejadian. Pelaporan dilakukan dengan cara mengisi formulir Lapor PHK melalui layanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang dapat diakses melalui laman wajiblapor.kemnaker.go.id.

- Calon penerima juga dapat mengisi formulir Lapor PHK secara mandiri melalui portal SIAPKerja. Portal web SIAPKerja dapat diakses melalui tautan siapkerja.kemnaker.go.id.

Pengajuan Klaim

Berikutnya, peserta yang terkena PHK dapat mengajukan klaim manfaat tunjangan pengangguran melalui portal SIAPKerja. Klaim dilakukan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

- Verifikasi Data oleh BPJS Ketenagakerjaan

- BPJS Ketenagakerjaan kemudian akan melakukan verifikasi dan validasi data peserta. Apabila memenuhi kriteria penerima, maka manfaat akan disalurkan kepada peserta.

Penerimaan Manfaat

Penerima manfaat akan mendapatkan uang tunai bulan pertama setelah mengajukan klaim dan melakukan asesmen atau penilaian diri. Selanjutnya, uang tunai bulan kedua hingga kelima dapat diajukan maksimal lima hari setelah tanggal acuan pengajuan manfaat.

Sementara uang tunai bulan keenam diajukan paling cepat lima hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian JKP dan paling lambat pada akhir bulan keenam. Untuk mengklaim uang tunai bulan kedua hingga keenam, peserta harus melampirkan bukti melamar pekerjaan minimal kelima perusahaan dalam satu bulan, bukti panggilan tes atau wawancara minimal satu perusahaan dalam satu bulan, dan memenuhi presensi pelatihan kerja bulan sebelumnya minimal 80 persen kehadiran.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan progres terbaru mengenai kesiapan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Anas mengatakan, ASN nantinya dapat berbagai unit tempat tinggal yang disediakan pemerintah di IKN. Namun, penggunaan bersama unit tempat tinggal ini dilakukan berdasarkan status pernikahan, bukan berdasarkan golongan eselon.

“Nah ini kemarin sudah diputuskan, sharing itu bukan berdasarkan eselonnya. Kalau mereka eselon satu tapi belum nikah, sharing unitnya. Kalau eselon dua tapi mereka sudah berkeluarga, nanti mereka dapat satu unit apartemen yang cukup luas, kurang lebih 98 meter persegi dan itu ada di ringside,” kata Anas dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Senin, 29 Juli 2024.

Menurut dia, berdasarkan skenario pemindahan ASN ke IKN yang telah ditetapkan, akan ada sekitar 3.200 pegawai negeri yang akan segera berkantor di ibu kota baru. Jumlah tersebut hanya untuk ASN yang akan sharing atau berbagai tempat tinggal.

“Ini mengacu pada kesiapan hunian yang ada di IKN. Targetnya kurang lebih dalam waktu pendek kalau sesuai skenario terakhir akan ada 3.200-an ASN yang pindah kalau sharing unit-nya. Tapi kalau tidak sharing ada 1.700-an,” ucap dia.

Lebih lanjut, Anas juga nenyebutkan pemindahan pegawai negeri ke IKN ini lebih dari sekadar pindah tempat kerja. Dia mengatakan, ASN yang berkantor di ibu kota baru akan bekerja dengan sistem dan cara kerja yang baru. Sederhananya, cara kerja yang dipakai adalah work from anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja, termasuk kantin dan perpustakaan.

“Jadi bisa saja satu meja tidak bisa lagi dia ini milik satu orang terus, tapi share-sharing. Jadi nanti dengan sistem bekerja seperti di banyak negara itu akan justru mendorong kita bekerja jauh lebih efisien. Bisa saja teman-teman besok kerjanya dari kantin, ruang perpustakaan di IKN dan seterusnya tapi pelayanannya selesai,” jelas Anas.

Cara kerja ini, menurut Anas, berhubungan dengan sistem Digital ID yang sedang dikerjakan pemerintah. Melalui Digital ID, pelayanan dapat dilakukan hanya dengan sekali mencatat Digital ID seseorang, tanpa harus memberikan dokumen cetak.

“Kenapa ini bisa selesai? Karena Digital ID bertahap September akan selesai. Kalau Digital ID selesai, pelayanannya tidak perlu lagi pakai cetak, fotokopi KTP, ngisi, dan seterusnya. Cukup sekali digital ID-nya dicatat, datanya sudah keluar,” ujarnya.

Anas juga memastikan sistem Digital ID ini digarap dengan serius oleh pemerintah. Bahkan untuk mempercepat agar sistem Digital ID ini cepat selesai, dia mengatakan telah melakukan rapat bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebelumnya, Anas pernah mengungkapkan bahwa ASN yang akan dipindahkan ke IKN adalah mereka yang melek digital, punya kemampuan multitasking, serta bisa menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Pasalnya, KemenPAN RB berencana penerapan prinsip kerja shared services dan kerja fleksibel untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan kerja ASN di IKN Nusantara.

Konsep kerja tersebut akan melengkapi konsep kota pintar atau smart city, green design, green building, serta green open space (ramah lingkungan), yang akan diterapkan di IKN. “Untuk menjamin efektivitas,” ujar Anas melalui keterangan resminya, dikutip pada Selasa, 20 Februari 2024.

Selain itu, Anas juga mengatakan tunjangan telah disiapkan untuk para ASN pionir yang pindah paling awal ke ibu kota baru. Bahkan, ASN yang telah menikah bisa membawa keluarganya pindah ke IKN. Anggota keluarga yang ditanggung, antara lain satu pasangan ASN, dua anak, dan satu asisten rumah tangga.

“Nanti mulai kepindahan, pengepakan barang dan transport itu akan dibantu,” kata Anas di kantor Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta Pusat, pada Rabu, 17 April 2024.

RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya berkantor untuk pertama kali di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Senin, 29 Juli 2024. Namun, pengalaman berkantor di ibu kota baru itu dirasakan Jokowi dengan tidak bisa tidur nyenyak pada malam sebelumnya. Dia pun beralasan hal itu terjadi karena pertama kali menginap di Istana Kepresidenan IKN.

“Tadi malam saya tidur di sini. Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Ya mungkin pertama kali aja. Masih belum apa ya.. masih belum nyenyak,” kata Jokowi seraya tertawa pada Senin, 29 Juli 2024, dikutip dari keterangan video yang diterima Tempo.

Sebagai informasi, Kepala negara telah sampai di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sejak Ahad, 28 Juli. Sesampainya di IKN Nusantara, Jokowi langsung meninjau progres pembangunan jalan tol di IKN Nusantara dengan menggunakan sepeda motor. Dia beralasan, kondisi jalan tol dapat lebih dirasakan apabila menggunakan sepeda motor.

“Setelah tadi mencoba jalan itu, paling gampang kalau kita naik sepeda motor akan terasa. Meskipun belum selesai, tetapi Alhamdulillah, tadi lancar dan mulus,” ucap Jokowi dalam keterangannya, Ahad.

Setelah menyelesaikan kegiatannya hari itu, Jokowi pun perdana bermalam di Istana Kepresidenan IKN sebelum memulai hari pertamanya bekerja di ibu kota baru, pada Senin, 29 Juli 2024.

Pengalaman Jokowi yang tidak bisa tidur nyenyak ini berbeda dengan pernyataannya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan jika tinggal di IKN Nusantara yang akan dibangun sebagai kota hijau, maka seseorang akan jauh dari penyakit karena pikirannya senang melihat panorama alam yang ada.

Melansir dari Mediation Moments, pikiran yang senang dan positif memang dapat membantu seseorang untuk tidur lebih nyenyak. Namun pada kenyataannya, pengalaman Jokowi menginap perdana di Istana Kepresidenan IKN ternyata tidak sejalan dengan ucapannya.

“Kalau kita melihat kehijauan di sini oksigennya banyak, mestinya pikirannya senang, (sakit) strokenya menjauh, menurut saya (sakit) jantungnya juga menjauh,” ujar Jokowi dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di IKN, Kalimantan Timur, Rabu, 20 Desember 2023.

Kata Pengamat Soal Jokowi Tak Bisa Tidur Nyenyak

Menanggapi kabar Jokowi yang tak bisa tidur nyenyak saat pertama kali menginap di Istana IKN, pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat buka suara. Dia menduga kepala negara tidak bisa tidur nyenyak karena banyak pikiran, terutama ihwal investor yang belum juga menanamkan modalnya di IKN.

“Banyak pikiran karena investor belum kunjung datang, tapi APBN sudah banyak diinvestasikan,” ucap Achmad, Senin, 29 Juli 2024.

Menurut catatan Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN yang dikucurkan untuk IKN sejak 2022-Mei 2024 nominalnya mencapai Rp 72,3 triliun. Sementara, pemerintah berencana hanya menggunakan 20 persen atau sekitar Rp 90 triliun dari total kebutuhan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 466 triliun.

Pemerintah menargetkan ada investasi masuk untuk membangun ibu kota baru itu. Teranyar, Jokowi juga sudah meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Beleid itu mengatur pemberian insentif kepada investor, seperti pemberian hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun dan hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun. Namun, kepastian investasi, apalagi dari investor asing, belum menunjukkan hilalnya.

“Investor masih ragu proyek ini akan berkelanjutan,” ujar Achmad.

Di sisi lain, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berdalih bahwa pemerintah memprioritaskan penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk masuk klaster pertama pembangunan IKN. Ia mengklaim sudah ada investor asing yang mendaftar untuk berinvestasi di IKN tapi pemerintah belum mengeksekusi, sehingga belum ada konstruksi yang dibangun di sana.

“Klaster kedua, baru masuk asing. Start mereka (investor asing) mungkin November-Desember. Termasuk groundbreaking,” ujarnya di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024.

RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai Indonesia AirAsia meresmikan rute penerbangan langsung dari Jakarta ke Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Jumat, 2 Agustus 2024.

Rute ini merupakan rute penerbangan langsung pertama yang dioperasikan oleh Indonesia AirAsia ke Brunei Darussalam.

“Dibukanya rute ke Bandar Seri Begawan, kembali memperkuat posisi Indonesia AirAsia di kawasan ASEAN dengan terus memperluas jangkauan ke negara-negara tetangga terdekat dari Indonesia," ujar Head of Indonesia Affairs & Policy Indonesia AirAsia Eddy Krismeidi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Langkah ini, kata Eddy, merupakan bagian dari komitmen Indonesia AirAsia dalam melebarkan jaringan dan memfasilitasi perjalanan penumpang antar destinasi dengan lebih mudah, baik untuk kebutuhan liburan maupun perjalanan bisnis.

Brunei Darussalam, kata Eddy, menjadi negara ke-6 yang dilayani oleh Indonesia AirAsia setelah Australia, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bertambahnya rute baru ini, diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dari kawasan ASEAN, khususnya dari Brunei Darussalam.

Penerbangan perdana Indonesia AirAsia dengan nomor penerbangan QZ 528 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), mendarat dengan sempurna di Brunei International Airport (BWN) pada Jumat, 2 Agustus pukul 21.00 waktu setempat disambut dengan water salute.

Selanjutnya: Indonesia AirAsia rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Sribegawan....

<!--more-->

Indonesia AirAsia rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Sribegawan dijadwalkan akan terbang 3 kali sepekan dengan kapasitas 180 seat per hari.

Eddy mengatakan, koneksi penerbangan langsung antara kedua negara membuka jalan bagi interaksi yang lebih erat dan berkontribusi pada peningkatan hubungan ekonomi serta bisnis. "Kami berharap kedua pemerintah dapat mempromosikan hubungan bilateral yang lebih kuat," kata Eddy.

Duta Besar LBBP (Luar Biasa dan Berkuasa Penuh) RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah mengatakan, penerbangan ini tidak hanya memudahkan perjalanan antara Brunei Darussalam dan Indonesia, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk kolaborasi di sektor pariwisata dan perdagangan.

“Penerbangan perdana dari Jakarta ke Bandar Seri Begawan menandai tonggak penting dalam memperkuat hubungan kedua negara. Rute baru Indonesia AirAsia ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas, tetapi juga mendorong pariwisata dan pertukaran budaya," ujarnya.

Pada 2023, Brunei Darussalam menyambut 13.672 wisatawan Indonesia, meningkat dari 1.596 kedatangan pada 2022. Hingga Juni 2024, telah tercatat 10.482 wisatawan Indonesia.

"Kami berharap dapat menyambut lebih banyak kedatangan wisatawan tahun ini melampaui total tahun lalu di akhir tahun ini,” kata Acting Director of Tourism Development Department of Brunei Darussalam Salinah Salleh.

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai Indonesia AirAsia meresmikan rute penerbangan langsung dari Jakarta ke Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Jumat, 2 Agustus 2024.

Rute ini merupakan rute penerbangan langsung pertama yang dioperasikan oleh Indonesia AirAsia ke Brunei Darussalam.

“Dibukanya rute ke Bandar Seri Begawan, kembali memperkuat posisi Indonesia AirAsia di kawasan ASEAN dengan terus memperluas jangkauan ke negara-negara tetangga terdekat dari Indonesia," ujar Head of Indonesia Affairs & Policy Indonesia AirAsia Eddy Krismeidi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Langkah ini, kata Eddy, merupakan bagian dari komitmen Indonesia AirAsia dalam melebarkan jaringan dan memfasilitasi perjalanan penumpang antar destinasi dengan lebih mudah, baik untuk kebutuhan liburan maupun perjalanan bisnis.

Brunei Darussalam, kata Eddy, menjadi negara ke-6 yang dilayani oleh Indonesia AirAsia setelah Australia, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bertambahnya rute baru ini, diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dari kawasan ASEAN, khususnya dari Brunei Darussalam.

Penerbangan perdana Indonesia AirAsia dengan nomor penerbangan QZ 528 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), mendarat dengan sempurna di Brunei International Airport (BWN) pada Jumat, 2 Agustus pukul 21.00 waktu setempat disambut dengan water salute.

Selanjutnya: Indonesia AirAsia rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Sribegawan....

<!--more-->

Indonesia AirAsia rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Sribegawan dijadwalkan akan terbang 3 kali sepekan dengan kapasitas 180 seat per hari.

Eddy mengatakan, koneksi penerbangan langsung antara kedua negara membuka jalan bagi interaksi yang lebih erat dan berkontribusi pada peningkatan hubungan ekonomi serta bisnis. "Kami berharap kedua pemerintah dapat mempromosikan hubungan bilateral yang lebih kuat," kata Eddy.

Duta Besar LBBP (Luar Biasa dan Berkuasa Penuh) RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah mengatakan, penerbangan ini tidak hanya memudahkan perjalanan antara Brunei Darussalam dan Indonesia, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk kolaborasi di sektor pariwisata dan perdagangan.

“Penerbangan perdana dari Jakarta ke Bandar Seri Begawan menandai tonggak penting dalam memperkuat hubungan kedua negara. Rute baru Indonesia AirAsia ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas, tetapi juga mendorong pariwisata dan pertukaran budaya," ujarnya.

Pada 2023, Brunei Darussalam menyambut 13.672 wisatawan Indonesia, meningkat dari 1.596 kedatangan pada 2022. Hingga Juni 2024, telah tercatat 10.482 wisatawan Indonesia.

"Kami berharap dapat menyambut lebih banyak kedatangan wisatawan tahun ini melampaui total tahun lalu di akhir tahun ini,” kata Acting Director of Tourism Development Department of Brunei Darussalam Salinah Salleh.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan nilai tukar rupiah pada sesi perdagangan awal pekan depan, Senin, akan bergerak secara fluktuatif. Namun, dia mempekirakan pergerakan rupiah ditutup menguat di rentang Rp 16.160 hingga Rp 16.230 per dolar AS.

Mata uang rupiah naik 37 poin menjadi Rp 16.200 per dolar AS di perdagangan akhir pekan, Jumat, 2 Agustus 2024. Pada penutupan sebelumnya, Kamis, rupiah sempat menguat 40 poin terhadap dolar AS, yakni di level Rp 16.237.

Terkait indeks dolar yang melemah, Ibrahim mengungkapkan, pelaku pasar mencemaskan terjadinya perlambatan ekonomi di Amerika Serikat.

“Indeks manajer pembelian AS yang lemah dan data pasar tenaga kerja meningkatkan kekhawatiran atas perlambatan ekonomi terbesar di dunia dan pemotongan suku bunga pada bulan September oleh Federal Reserve (Fed) berpotensi terlambat bagi ekonomi untuk mencapai soft landing,” kata Ibrahim dalam analisis hariannya pada Jumat sore.

Selain itu, menurut dia, pelaku pasar juga mengawasi perkembangan di Timur Tengah. “Pembunuhan para pemimpin senior kelompok militan yang berpihak pada Iran, Hamas dan Hizbullah, memicu kekhawatiran kawasan itu bisa berada di ambang perang habis-habisan,” ujar dia. Hal ini dinilai akan mengancam dan mengganggu pasokan minyak mentah dan jalur transportasi di Selat Hormutz.

Di dalam negeri, Ibrahim menyoroti Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,18 persen pada Juli 2024. Menurut BPS, ini melanjutkan tren deflasi yang terjadi pada dua bulan sebelumnya, yaitu 0,08 persen pada Juni 2024, dan 0,03 persen pada Mei 2024.

Ibrahim menjelaskan, BPS juga menyebut bahwa kondisi deflasi atau menurunnya harga barang-barang yang terjadi dalam tiga bulan berturut-turut tidak dapat disimpulkan sebagai penurunan daya beli masyarakat pada pertengahan tahun ini. Deflasi di bulan kemarin terjadi karena penurunan harga komoditas pangan akibat pasokan yang cukup di pasar.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut ada 14 rumah tapak jabatan menteri yang siap digunakan saat sidang kabinet pada 12 Agustus mendatang. Jumlah ini belum mencapai separuh dari total rumah menteri yang dibangun di ibu kota baru, yakni sebanyak 36 unit.

"14 rumah siap dimanfaatkan. Nanti yang mengatur Menteri Sekretariat Negara. Siapa ditempatkan di mana," ujar Basuki di Kementerian PUPR, Jumat, 2 Agustus 2024.

Adapun sebelumnya, Presiden Jokowi sempat berencana menggelar sidang kabinet di IKN pada akhir Juli 2024. Wacana ini diungkap pejabat di lingkaran Istana kepada Tempo. Namun, sidang kabinet itu tidak terealisasi ketika Jokowi ke IKN padda 28-30 Juli.

Jokowi dalam keterangan pers di IKN pada Ahad, 29 Juli 2024, sempat mengatakan dia menunggu menteri yang kunjungan kerja ke luar negeri untuk sidang kabinet di Istana calon Ibu Kota baru.

Kepala negara juga mengatakan bahwa dia masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana untuk menggelar Sidang Kabinet IKN. Jokowi mengatakan bahwa dia sendiri tidak mempermasalahkan apabila fasilitas belum siap. Tetapi saat mendatangkan tamu, maka semuanya harus komplit.

“Menunggu semuanya siap, komplit . Tidak hanya listriknya, tidak hanya airnya. Tapi juga AC-nya, kursinya, furniturnya,” Jokowi usai acara ekonomi digital Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Senayan, pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Daniel A. Fajriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal mengundang seribu tamu untuk mengikuti upacara 17 Agustus atau hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Namun, tidak semua tamu bakal menginap di IKN. Hal ini seiring keterbatasan fasilitas penginapan di ibu kota baru yang masih dalam pembangunan itu.

"Sebagian tamu ada yang (menginap) di Balikpapan," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di kantornya pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Adapun sementara ini, yang disiapkan PUPR untuk menjadi tempat penginapan di antaranya adalah 12 tower aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, kata Basuki, hunian pekerja, rumah dinas menteri, serta gedung-gedung Kemenko juga akan dimanfaatkan.

"12 tower ASN yang masing-masing 60 hunian, masing-masing ada tiga kamar. Kemudian, ada juga hotel (Nusantara)" ungkap Basuki.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengikuti upacara 17 Agustus di IKN.

Jumlah undangan untuk upacara 17 Agustus di IKN sebelumnya disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Seribu undangan tersebut, kata dia, bakal mengikuti upacara pada pagi hari untuk upacara pengibaran bendera merah putih. Panitia juga mempersiapkan 1.000 undangan untuk upacara penurunan bendera pada sore hari.

Heru Budi juga mengatakan pengibaran bendera merah putih hanya akan dilaksanakan di IKN. Ia menjelaskan, tata upacara militer berada di IK dimulai pukul 11 WITA, dengan menyesuaikan waktu Jakarta pukul 10.00 WIB. Sementara acara di Jakarta, kata dia, akan mengikuti IKN.

"Di Istana Jakarta adalah tambahan hiburan jadi nanti dikombinasikan teman-teman bisa melihat di media, di Jakarta dengan IKN tetap menyambung,” kata Heru di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Daniel A. Fajriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.