TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia selalu mengalami defisit dari tahun ke tahun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pada akhir 2024, kas negara akan mengalami minus Rp 609,7 triliun.

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, Mei Susanto, mengatakan selisih kekurangan dalam anggaran memang diatur dalam regulasi. "Jadi politik hukum kita memang membolehkan defisit," ujarnya dalam diskusi publik RUU APBN 2025 di kanal Youtube Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Selasa, 30 Juli 2024.

Ia mengatakan defisit dibolehkan karena Indonesia negara berkembang, banyak pembangunan yang masih harus dikejar. Sehingga sangat mungkin keuangan negara masih kurang dalam konteks pendapatannya.

Utang, ia melanjutkan, menjadi salah satu hal logis dan pilihan yang bisa dijalankan. "Hampir tidak ada negara yang tidak berutang, negara maju sekalipun, sehingga dalam kacamata yang lumrah, ini sangat dimungkinkan," kata dia.

Mei mengatakan APBN mungkin saja berimbang atau bahkan surplus. Namun ia meyakini hal itu bisa diraih jika Indonesia telah menjadi negara maju.

Defisit merupakan selisih anggaran yang terjadi karena belanja lebih tinggi dibanding pemasukan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 defisit dibatasi maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sementara utang dibatasi 60 persen terhadap PDB.

Sebagai gambaran, pada 2019 anggaran mengalami kekurangan Rp 348,6 triliun. Pada 2020, menghadapi Covid-19, muncul peraturan perundang-undangan baru sebagai respons pandemi, sehingga defisit diperlebar dengan realisasi Rp 947,6 triliun. Pada 2021 minus APBN sebesar Rp 775 triliun; 2022 Rp 335,8 triliun; 2023 Rp 347,6 triliun; dan 2024 diperkirakan defisit Rp 609,7 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan dalam periode pertama Pemerintahan Presiden Jokowi, defisit APBN terjaga rendah. Pada periode 2015-2019 ia mencatat belanja-belanja prioritas untuk infrastruktur, perlindungan sosial, dan sumber daya manusia meningkat signifikan. "Belanja yang lebih berkualitas dan targeted ini tentunya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional," ujarnya kepada Tempo, Ahad, 28 Juli 2024.

Ia mengakui pemerintah melakukan utang untuk membiayai defisit APBN. Tapi itu dalam rangka pemenuhan belanja-belanja prioritas untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan seimbang.

TEMPO.CO, Batam - Direktur General Affair PT Taman Resort Internet (Tamarin) atau Pengelola KEK Nongsa Digital Park, Nara Dew, menyatakan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bakal tertunda hingga tahun 2026.

"Kami sayangkan karena Kominfo memutuskan untuk menunda projeknya," kata Nara saat ditemuai di Nongsa Digital Park, Kamis 25 Juli 2024. "ini yang masih kami komunikasi dengan Kominfo kenapa mereka menunda proyek."

Apalagi, ujar Nara, belakangan pembangunan program strategis nasional (PSN) PDN menuai protes dari warga karena proses pematangan lahannya diduga mencemari laut.

Adapun pemotongan lahan untuk PDN Kominfo sebetulnya sudah dimulai sejak akhir 2023 lalu dan direncanakan pembangunan fase pertama bakal rampung pada tahun 2025. "Namun di tengah perjalanan mereka mengatakan menghentikan sementara proyek ini," ujar Nara.

Nara menyayangkan hal tersebut karena saat ini kegiatan cut and fill lahan yang sudah dilakukan sangat riskan. Kalau memang tetap dihentikan, ia meminta Kominfo melakukan sejumlah mitigasi, seperti membuat batu miring atau menanami rumput, agar tanah tidak longsor.

"Ini yang kami sayangkan berhentinya tidak pas. Sedang kami bicarakan dengan mereka, supaya mereka ikut melihat dampak yang diakibatkan terhadap itu," tutur Nara.

Nara mengatakan, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan upaya mandiri membangun kolam repasan agar tanah bekas cut and fill tidak semakin parah masuk ke laut. "Kolam itu kami bangun untuk menahan lumpur agar tidak masuk ke laut."

Ia pun berharap semua pihak menangapi dengan positif KEK ini. Kalaupun ada kekurangan dalam proses pembangunannya, Nara berharap bisa ditanggulangi secara bersama-sama.

Warga Protes

Sebelumnya, nelayan di Teluk Mata Ikan Nongsa memprotes pembangunan PDN Kominfo karena membuat laut tercemar lumpur atau tanah. Lumpur itu menyebabkan laut menjadi keruh, sehingga berdampak kepada tangkapan nelayan.

Tidak hanya itu, kunjungan wisatawan juga terimbas akibat proses pembangunan PDN tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung pantai Teluk Mata Ikan yang otomatis jeblok. "Wisatawan tidak mau bermain di pantai," kata Andi Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pesona Mata Ikan, kepada awak media, Selasa, 16 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Tomy Winata sering dikaitkan sebagai salah satu dari "9 Naga Indonesia" dikenal dengan kepemilikan usaha di berbagai bidang, mulai dari properti, perbankan, dan infrastruktur. Istilah 9 Naga Indonesia sering digunakan untuk merujuk pada sekelompok pengusaha Indonesia kelas kakap yang memiliki pengaruh pada perekonomian dan politik di Indonesia pada masa Orde Baru.

Dikutip dari majalah Tempo edisi 30 Mei1999, dalam investigasi berjudul Isi Perut Geng Sembilan, ada berbagai bisnis yang digarap kelompok ini. Tak ada bukti eksplisit yang mengatakan bahwa Tomy ada dalam kelompok tersebut. Ia membantah keras terlibat dalam kelompok itu. Julukan 9 naga diklaim sebagai persepsi publik dan media sebab bisnis-bisnis skala besarnya dan koneksinya dengan tokoh-tokoh penting di Indonesia.

Lalu apa sajakah bisnis-bisnis raksasa Tomy Winata?

1. Artha Graha Network (AGN)

Melalui laman Linked In Artha Graha Network, AGN memiliki empat pilar bisnis utama seperti properti, keuangan, industri argo, dan hospitaliti. Selain itu, perusahaan ini juga melebarkan sayap ke bidang pertambangan, media, hiburan, ritel, teknik informatika & telekomunikasi.

Pada awalnya, ia hanya dipercaya untuk membangun kantor koramil di Singkawang pada 1972. Sejak itu, koneksinya dengan orang-orang dalam militer kian bagus hingga akhirnya ia bangun perusahaan berkongsi dengan seniornya, Sugianto Aguan.

Bank Artha Graha Internasional, PT Danayasa Arthatama Tbk, Pacific Place Jakarta, Hotel Borobudur Jakarta, Proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Proyek Jakarta International Trade Fair (JITF), dan Yayasan Artha Graha Peduli adalah sekelumit nama-nama anak perusahaan Artha Graha Network.

2. PT Danayasa Arthatama Tbk

SCBD atau Sudirman Central Business District sering disandingkan dengan distrik Gangnam di Korea Selatan merupakan salah satu kawasan elit dan eksklusif di Indonesia. Kawasan ini identik dengan gedung pencakar langit dan orang-orang berpakaian parlente dengan lanyard di leher sebagai tanda pengenal pekerja perusahaan multinasional bahkan internasional.

Dilansir dari laman resmi SCBD, area ini dikembangkan oleh perusahaan properti milik Tomy yaitu PT Danayasa Arthatama Tbk, mulai dirancang tahun 1987 dan mulai dibangun pada 1992. Pada waktu itu, pemerintah mempercayakan PT Danayasa Arthatama Tbk untuk merubah area ini yang hanyalah berupa 45 hektar pemukiman kumuh di tengah kota Jakarta yang sangat strategis.

Pembangunan selesai pada 1995 dan pertama kali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya pada 19 April 2002. 18 tahun kemudian, secara sukarela PT Danayasa Arthatama mengundurkan diri (voluntary delisting) sebagai perusahaan yang tercatat dalam bursa, tepatnya pada 20 April 2020 lalu.

PT Danayasa Arthatama Tbk sendiri merupakan anak perusahaan Artha Graha Network (AGN).

3. Rempang Eco City

Yang paling baru adalah Rempang Eco City atau proyek pengembangan kawasan terpadu di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Proyek ini bertujuan membangun pusat industri, perdagangan, dan pariwisata di Riau. Proyek yang bakal dibangun di lahan pulau seluas 17 ribu hektare itu ditargetkan mampu menarik investasi hingga Rp381 triliun pada 2080.

Diinisiasi oleh PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan Artha Graha Network. Disadur dari tempo.co, Rempang Eco City mengalami penolakan dari warga setempat dikarenakan tidak melibatkan masyarakat adat dalam pembangunannya serta dinilai abai terhadap suara warga adat 16 Kampung Melayu Tua. Selain itu, warga juga menolak relokasi dan mempertahankan kampung halamannya.

Akibatnya bentrokan antara masyarakat adat dengan aparat gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta BP Batam tak dapat dihindarkan pada Kamis, 7 September 2023 lalu.

Terbaru, pada Juli 2024 lalu, Badan Pengusahaan (BP) Batam serta pemerintah Kota Batam dan PT Makmur Elok Graha menggelar rapat koordinasi pengembangan Rempang Eco City. Dalam rapat itu dibahas mengenai kesiapan pembangunan rumah dan infrastruktur bagi warga yang terdampak dari pengembangan Rempang Eco City.

"Kedua agenda pemerintah ini menunjukkan seolah penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PSN Rempang Eco-City tidak berarti apapun," kata Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau, Kamis, 25 juli 2024.

SRI DWI APRILIA | ANDIKA DWI | YOGI EKA SAHPUTRA | ANDIKA DWI

TEMPO.CO, Batam - Direktur General Affair PT Taman Resort Internet (Tamarin) atau Pengelola KEK Nongsa Digital Park, Nara Dew, menyatakan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bakal tertunda hingga tahun 2026.

"Kami sayangkan karena Kominfo memutuskan untuk menunda projeknya," kata Nara saat ditemuai di Nongsa Digital Park, Kamis 25 Juli 2024. "ini yang masih kami komunikasi dengan Kominfo kenapa mereka menunda proyek."

Apalagi, ujar Nara, belakangan pembangunan program strategis nasional (PSN) PDN menuai protes dari warga karena proses pematangan lahannya diduga mencemari laut.

Adapun pemotongan lahan untuk PDN Kominfo sebetulnya sudah dimulai sejak akhir 2023 lalu dan direncanakan pembangunan fase pertama bakal rampung pada tahun 2025. "Namun di tengah perjalanan mereka mengatakan menghentikan sementara proyek ini," ujar Nara.

Nara menyayangkan hal tersebut karena saat ini kegiatan cut and fill lahan yang sudah dilakukan sangat riskan. Kalau memang tetap dihentikan, ia meminta Kominfo melakukan sejumlah mitigasi, seperti membuat batu miring atau menanami rumput, agar tanah tidak longsor.

"Ini yang kami sayangkan berhentinya tidak pas. Sedang kami bicarakan dengan mereka, supaya mereka ikut melihat dampak yang diakibatkan terhadap itu," tutur Nara.

Nara mengatakan, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan upaya mandiri membangun kolam repasan agar tanah bekas cut and fill tidak semakin parah masuk ke laut. "Kolam itu kami bangun untuk menahan lumpur agar tidak masuk ke laut."

Ia pun berharap semua pihak menangapi dengan positif KEK ini. Kalaupun ada kekurangan dalam proses pembangunannya, Nara berharap bisa ditanggulangi secara bersama-sama.

Warga Protes

Sebelumnya, nelayan di Teluk Mata Ikan Nongsa memprotes pembangunan PDN Kominfo karena membuat laut tercemar lumpur atau tanah. Lumpur itu menyebabkan laut menjadi keruh, sehingga berdampak kepada tangkapan nelayan.

Tidak hanya itu, kunjungan wisatawan juga terimbas akibat proses pembangunan PDN tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung pantai Teluk Mata Ikan yang otomatis jeblok. "Wisatawan tidak mau bermain di pantai," kata Andi Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pesona Mata Ikan, kepada awak media, Selasa, 16 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Bella Hadid akhirnya buka suara tentang kontroversi iklan sepatu Adidas yang dibintanginya dan mendapat protes keras Israel hingga muncul seruan boikot terhadap produk alat olahraga Jerman oleh kelompok pro-Palestina.

"Saya terkejut, saya kesal, dan saya kecewa dengan kurangnya kepekaan yang dilakukan dalam kampanye ini. Jika saya diberi tahu, dari lubuk hati saya, saya tidak akan pernah berpartisipasi,” tulis Hadid dalam Instagram story-nya, Senin, 29 Juli 2024. “Saya tidak percaya pada kebencian dalam bentuk apa pun, termasuk anti-semitisme.”

Kasus sepatu retro itu jadi panjang karena protes Israel atas keputusan Adidas mengeluarkan lagi produk model yang dipopulerkan pada Olimpiade Munich 1972 di mana kelompok pro-Palestina Black September menyerang pemukiman atlet dan menewaskan 11 atlet Israel serta seorang polisi Jerman.

Terlebih model untuk memeragakan sepatu tersebut Bella Hadid, model keturunan Palestina yang selama ini lantang menyerukan Kemerdekaan Palestina dan penghentian serangan Israel atas Gaza.

Akibat desakan Israel, Adidas kemudian menarik iklan dengan model Bella Hadid, yang sudah terpasang di sejumlah lokasi utama di Eropa dan AS termasuk di Times Square, New York City.

Adidas segera menghentikan iklan Hadid dan menarik kampanye sepatu kets tersebut. Mereka juga meminta maaf atas “kesalahan yang tidak disengaja” mereka setelah laporan bahwa Hadid mempertimbangkan tindakan hukum terhadap merek pakaian olahraga tersebut.

Hadid sejak lama merupakan pendukung kemerdekaan Palestina, seperti terlihat dalam sejumlah unggahan di Instagram pribadinya.

Pada bulan Juni, ia dan saudara perempuannya Gigi Hadid menyumbangkan $1 juta untuk badan amal bantuan kemanusiaan Palestina. Hadid juga difoto di festival film Cannes pada bulan Mei mengenakan gaun Keffiyeh merah oleh Michael & Hushi, sebuah penghormatan kepada syal Palestina yang dikenakan sebagai simbol nasional. Hadid mengunggah gambar tersebut di Instagram, menyerukan kepada jutaan pengikutnya untuk mendidik diri mereka sendiri tentang keadaan Gaza.

Setidaknya 39.000 warga Palestina telah tewas di tengah operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di Jalur Gaza, angka yang dianggap kredibel oleh AS dan PBB. Sekitar 1.200 orang di Israel tewas selama serangan Hamas pada 7 Oktober.

Bagi sebagian orang, asal-usul tersebut membuat kehadiran Hadid, seorang advokat vokal untuk hak-hak Palestina, menjadi masalah besar.

Dalam pernyataan yang disebarkan secara luas, Komite Yahudi Amerika menggambarkannya sebagai "model anti-Israel yang vokal," dengan mengatakan kehadirannya dalam kampanye tersebut "merupakan kelalaian besar atau sengaja menghasut."

Sementara itu, di X, Negara Israel menuduh Hadid "menyebarkan antisemitisme" dan "menyerukan kekerasan terhadap orang Israel dan Yahudi."

Bella Hadid membantah semua tuduhan tersebut.

"Saya tidak percaya pada kebencian dalam bentuk apa pun, termasuk antisemitisme... Menghubungkan pembebasan rakyat Palestina dengan serangan yang begitu tragis, adalah sesuatu yang menyakiti hati saya. Palestina tidak identik dengan terorisme," lanjut Hadid dalam permintaan maafnya.

"Saya akan selamanya mendukung rakyat Palestina sambil terus mengadvokasi dunia yang bebas dari antisemitisme."

THE CUT | ANADOLU

TEMPO.CO, Penajam - Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN, Danis Sumadilaga menjelaskan kondisi terkini dalam pembangunan rumah tapak jabatan menteri di ibu kota baru.

Saat ini, kata Danis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan satu unit club house dan pengisian perabotan di 12 unit rumah dinas menteri di IKN. "Rumah menteri sebanyak 14 dari 36 unit sudah siap furnished," ujarnya, Selasa, 30 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Adapun Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) berlokasi di Jalan Sumbu Barat berjarak sekitar 1 kilometer dari Istana Negara IKN. Akses jalan dari arah Istana Negara IKN menuju ke lokasi RTJM tersebut belum seluruhnya dibeton, kecuali Jalan Sumbu Barat yang telah berbeton di satu jalurnya.

Danis menyebutkan Kawasan RTJM juga telah ditunjang prasarana fungsional, yaitu jalan kawasan di persil 105, persil 105, pedestrian persil 105. Selain itu, ada fasilitas pendukung fungsional yaitu pool sampah hingga rumah genset.

Adapun pembangunan rumah dinas menteri di IKN didesain dengan merespons kondisi topografi berkontur, terdiri atas dua tipe rumah yang mengikuti kontur lahan. Tiper pertama yaitu tipe upslope atau lantai rumah di atas jalan, dan tipe kedua yakni downslope dengan lantai ruangan di bawah as jalan.

Namun ruangan di dalam rumah menteri tidak dapat diekspos sebab masih dalam proses pembenahan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah menteri bermalam di rumah yang telah rampung dibangun, Senin lalu.

Tak jauh dari salah satu rumah menteri yang digunakan Jokowi menginap, terdapat satu unit club house yang menyisakan pengerjaan pernis pada dinding depan bermotif batu. Club house dengan bangunan memanjang serta berdesain modern kontemporer itu menjadi fasilitas para menteri di tengah klaster perumahan untuk beraktivitas, dan juga tersedia balkon dengan jarak pandang ke kawasan IKN.

Pada ruangan utama club house di IKN itu terdapat deretan sofa dan meja berikut meja kopi yang di sampingnya sedang dibangun fasilitas kolam renang.

TEMPO.CO, Penajam - Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN, Danis Sumadilaga menjelaskan kondisi terkini dalam pembangunan rumah tapak jabatan menteri di ibu kota baru.

Saat ini, kata Danis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan satu unit club house dan pengisian perabotan di 12 unit rumah dinas menteri di IKN. "Rumah menteri sebanyak 14 dari 36 unit sudah siap furnished," ujarnya, Selasa, 30 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Adapun Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) berlokasi di Jalan Sumbu Barat berjarak sekitar 1 kilometer dari Istana Negara IKN. Akses jalan dari arah Istana Negara IKN menuju ke lokasi RTJM tersebut belum seluruhnya dibeton, kecuali Jalan Sumbu Barat yang telah berbeton di satu jalurnya.

Danis menyebutkan Kawasan RTJM juga telah ditunjang prasarana fungsional, yaitu jalan kawasan di persil 105, persil 105, pedestrian persil 105. Selain itu, ada fasilitas pendukung fungsional yaitu pool sampah hingga rumah genset.

Adapun pembangunan rumah dinas menteri di IKN didesain dengan merespons kondisi topografi berkontur, terdiri atas dua tipe rumah yang mengikuti kontur lahan. Tiper pertama yaitu tipe upslope atau lantai rumah di atas jalan, dan tipe kedua yakni downslope dengan lantai ruangan di bawah as jalan.

Namun ruangan di dalam rumah menteri tidak dapat diekspos sebab masih dalam proses pembenahan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah menteri bermalam di rumah yang telah rampung dibangun, Senin lalu.

Tak jauh dari salah satu rumah menteri yang digunakan Jokowi menginap, terdapat satu unit club house yang menyisakan pengerjaan pernis pada dinding depan bermotif batu. Club house dengan bangunan memanjang serta berdesain modern kontemporer itu menjadi fasilitas para menteri di tengah klaster perumahan untuk beraktivitas, dan juga tersedia balkon dengan jarak pandang ke kawasan IKN.

Pada ruangan utama club house di IKN itu terdapat deretan sofa dan meja berikut meja kopi yang di sampingnya sedang dibangun fasilitas kolam renang.

TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Islam (Persis), sebuah ormas keagamaan yang cukup besar, sudah menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambangsesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang belum lama diteken Presiden Jokowi.

"Kami sudah terima sejak awal," kata Wakil Ketua Umum Persis, Atip Latipulhayat, dalam keterangannya, Selasa 30 Juli 2024.

Persis menjadi ormas keagamaan ketiga yang menyatakan siap menggarap tambang berdasarkan IUPK yang diberikan pemerintah setelah PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah.

Meski sejumlah pegiat lingkungan menyayangkan langkah ormas-ormas dengan anggota terbesar itu mau menerima tawaran mengelola tambang yang dinilai merusak lingkungan, ormas ini mempunyai alasan tersendiri.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai keberadaan izin tambang tersebut belum tentu dapat mendorong kesejahteraan ormas keagamaan. Karena itu, Jatam meminta agar ormas keagamaan menolaknya. “Pertambangan itu padat modal dan padat teknologi. Ekonomi tambang sangat rapuh, tidak berkelanjutan, rakus tanah, dan rakus air,” kata organisasi ini lewat siaran pers mereka pada Senin, 3 Juni 2024.

Menurut Atip, Persis berkewajiban untuk ikut mengelola sumber daya alam agar sesuai dengan konstitusi, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Persis juga harus berkontribusi dan memberi contoh pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan.

Persis melihat selama ini pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara kurang fair hanya menguntungkan pihak tertentu. Karena itu, tawaran pemerintah merupakan tawaran untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut.

Ia mengatakan, Persis akan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan. Dalam waktu dekat, Parsis akan segera mengajukan usulan perolehan izin usaha pertambangan tersebut.

Muhammadiyah: jangan bayangkan serba duit

Pada Ahad, 28 Juli 2024 lalu, Pengurus Pusat Muhammadiyah, memutuskan menerima tawaran IUP khusus dari pemerintah. Keputusan ini adalah hasil pleno pada 13 Juli lalu, dan Konsolidasi Nasional yang dilangsungkan selama 2 hari sejak 27-28 Juli.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan ingin mewujudkan pengelolaan usaha pertambangan yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.

"Kami ingin mengelola tambang yang pro-kesejahteraan sosial dan pro-lingkungan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman, Minggu, 28 Juli 2024.

"Kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," ujar dia.

Dia menegaskan bahwa apabila pada akhirnya pengelolaan tambang itu lebih banyak dampak buruknya bagi lingkungan hidup maka Muhammadiyah akan mengembalikan IUP dari pemerintah.

"Ini poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini. Tetapi kami juga menghargai political will pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 untuk kesejahteraan sosial," kata dia.

Dalam menjalankan usaha pertambangan, pihaknya bakal mengembangkan model reklamasi dengan melibatkan program studi tambang, pertanian, kehutanan, teknik lingkungan, dan geologi di sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah.

Muhammadiyah, kata Haedar, merupakan organisasi besar yang telah berpengalaman dan saksama dalam mengelola berbagai amal usaha berorientasi bisnis yang dimiliki.

"Itu semua kami kembalikan untuk kepentingan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat," ujar dia.

Haedar berharap, semua pihak tidak memandang usaha pertambangan yang bakal dikelola PP Muhammadiyah bakal berorientasi pada keuntungan semata.

"Jangan dibayangkan yang serba positif menggembirakan, apalagi serba duit dan Insyaallah kami jauh dari itu," kata dia.

Sebaliknya, ia juga meminta sektor pertambangan tidak selalu dipandang sebagai suatu ancaman serta kesan buruk lainnya.

"Jangan menganggap dan meletakkannya sebagai sesuatu yang serba pahit, penuh dengan ancaman, dan seakan-akan kiamat kalau kita masuk ke dunia itu. Kita akan tetap dalam posisi moderat, jadi kita lihat sisi positifnya kita cermati dan kita jadikan masukan sisi negatifnya untuk terus kita lakukan kajian sampai pada titik akhir nanti kita menemukan model," kata dia.

Berikutnya: Alasan NU Realistis

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyebutkan Laporan Keuangan (LK) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun 2023 tak terbebas dari kesalahan.

“BPK masih menemukan beberapa kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus diperbaiki,” ujar Nyoman Adhi, saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Polri kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024.

Permasalahan tersebut, di antaranya terkait pengelolaan persediaan pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) dan jajarannya, juga kepolisian daerah (polda) dan jajarannya.Masalah lainnya ialah Rumah Sakit Bhayangkara yang belum optimal karena masih ditemukan pencatatan tak akurat, kartu persediaan tidak lengkap dan/atau tidak akurat, tidak dilakukan stock opname, dan pencatatan transfer masuk/keluar tidak tertib.

Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan menggunakan belanja modal peralatan serta mesin, dan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan menggunakan belanja modal peralatan dan mesin yang mengakibatkan munculnya denda.

“Sebelum LHP diterbitkan, dalam rangka menindaklanjuti kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan negara, pihak Polri dan pihak lain yang terkait telah melakukan penyetoran ke kas negara. Atas hal ini, BPK menyampaikan apresiasi kepada Polri yang telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK ketika pemeriksaan masih berlangsung,” ujar dia pula.

Nyoman melaporkan pula bahwa LK Polri Tahun 2023 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau telah memperoleh opini WTP sebelas kali secara berturut-turut.Sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat penyampaian LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, ujar dia lagi, bahwa opini WTP bukanlah suatu prestasi, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap kementerian/lembaga sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan uang negara.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara baik, karena bersumber dari uang rakyat. Pemeriksaan atas pelaksanaan APBN dilaksanakan setiap tahun oleh BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara," katanya pula.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif tidak membantah kabar terkait dirinya yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. “Insya Allah,” ujar Arifin Tasrif ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024.

Pernyataan tersebut Arifin sampaikan tanpa memberi konteks lebih lanjut. Ia menyampaikan pernyataan tersebut ketika dimintai tanggapan mengenai kabar dirinya yang akan diganti oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Arifin meminta kepada publik untuk menunggu saja kabar selanjutnya tanpa menepis kabar yang beredar. “Kalau benar (diganti), memang kenapa?” ujar Arifin berkelakar ketika didesak untuk memberi penjelasan lebih lanjut.

Berdasarkan pantauan ANTARA di Kantor Kementerian ESDM, sejumlah pejabat eselon I Kementerian ESDM terlihat menyambangi tempat Arifin bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, yang juga merupakan Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), berkantor.

Pejabat eselon I yang terpantau tiba di lokasi, yakni Plt Direktur Jenderal Minerba Bambang Suswantono; Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiana Dewi; serta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu.

Selain para pejabat eselon I, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto juga terlihat menyambangi Kantor Kementerian ESDM. “Saya ke sini dalam rangka mencari tahu soal itu (pergantian menteri),” ujar Sugeng.

Sugeng tidak memberi konfirmasi maupun menepis terkait kabar pergantian menteri. Meskipun demikian, ia meminta kepada publik untuk menghormati hak prerogatif Presiden dalam memilih menteri.

“Kita semua hormatilah, karena itu hak prerogatif Presiden. Tetapi bahwa saya kemari untuk mencari tahu, maka (jawabannya) iya. Karena ini kementerian yang langsung dengan Komisi VII,” kata dia lagi. Lebih lanjut, ia berharap keputusan tersebut dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan kinerja, bukan karena persoalan politik.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik sejumlah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat. "Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar," kata Ari dalam pesan tertulis kepada media yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pernyataan Ari menanggapi kabar yang beredar bahwa Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM akan dirotasi sebagai Menteri ESDM. Ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana agenda perombakan (reshuffle) kabinet. "Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet," kata Ari.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif tidak membantah kabar terkait dirinya yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. “Insya Allah,” ujar Arifin Tasrif ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024.

Pernyataan tersebut Arifin sampaikan tanpa memberi konteks lebih lanjut. Ia menyampaikan pernyataan tersebut ketika dimintai tanggapan mengenai kabar dirinya yang akan diganti oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Arifin meminta kepada publik untuk menunggu saja kabar selanjutnya tanpa menepis kabar yang beredar. “Kalau benar (diganti), memang kenapa?” ujar Arifin berkelakar ketika didesak untuk memberi penjelasan lebih lanjut.

Berdasarkan pantauan ANTARA di Kantor Kementerian ESDM, sejumlah pejabat eselon I Kementerian ESDM terlihat menyambangi tempat Arifin bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, yang juga merupakan Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), berkantor.

Pejabat eselon I yang terpantau tiba di lokasi, yakni Plt Direktur Jenderal Minerba Bambang Suswantono; Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiana Dewi; serta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu.

Selain para pejabat eselon I, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto juga terlihat menyambangi Kantor Kementerian ESDM. “Saya ke sini dalam rangka mencari tahu soal itu (pergantian menteri),” ujar Sugeng.

Sugeng tidak memberi konfirmasi maupun menepis terkait kabar pergantian menteri. Meskipun demikian, ia meminta kepada publik untuk menghormati hak prerogatif Presiden dalam memilih menteri.

“Kita semua hormatilah, karena itu hak prerogatif Presiden. Tetapi bahwa saya kemari untuk mencari tahu, maka (jawabannya) iya. Karena ini kementerian yang langsung dengan Komisi VII,” kata dia lagi. Lebih lanjut, ia berharap keputusan tersebut dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan kinerja, bukan karena persoalan politik.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik sejumlah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat. "Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar," kata Ari dalam pesan tertulis kepada media yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pernyataan Ari menanggapi kabar yang beredar bahwa Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM akan dirotasi sebagai Menteri ESDM. Ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana agenda perombakan (reshuffle) kabinet. "Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet," kata Ari.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Investasi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Devin Wirawan membeberkan alasan perusahaan memutuskan untuk mengakuisisi mayoritas saham Brawijaya Healthcare, sebuah jaringan rumah sakit umum terkemuka di Indonesia pada semester pertama tahun 2024 ini.

“Kami meyakini Brawijaya memiliki fundamental kuat untuk terus bertumbuh dan memperluas jaringan rumah sakitnya di Indonesia,” kata Devin dalam keterangan resminya pada Selasa, 30 Juli 2024.

Adapun PT Saratoga Investama Sedaya Tbk mencatatkan arus kas yang solid sepanjang semester I 2024 sebesar Rp 2,5 triliun dari dividen dan monetisasi portofolio investasi perusahaan. Perusahaan milik Sandiaga Uno dengan kode saham SRTG ini akan mengoptimalkan peluang investasi di sektor-sektor strategis yang memiliki prospek pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang.

Saat ini, Brawijaya telah memiliki dan mengoperasikan lima rumah sakit dan dua klinik yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang.

Devin pun optimistis dengan kemampuan ekspansi bisnis Brawijaya yang didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman kuat di sektor kesehatan. Kolaborasi antara tim Saratoga dan manajemen Brawijaya ini disebut akan memperkuat operasional rumah sakit dan menciptakan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

“Brawijaya juga berfokus pada pengembangan Centers of Excellence seperti BraveHeart, yang merupakan salah satu pusat layanan kardiovaskular terbaik di Indonesia,” kata Devin.

BraveHeart memiliki tim dokter subspesialis, termasuk ahli dalam bedah, intervensi koroner, jantung anak, cardiac imaging, penggantian katub jantung tanpa operasi, elektrofisiologi, dan terapi pacu jantung. Tim BraveHeart dipimpin oleh seorang kardiolog senior terkemuka, yaitu seorang dokter bernama Dr. dr. Muhammad Yamin, Sp.JP (K), Sp.PD, FACC, FSCAI, FAPHRS, FHRS.

BraveHeart dilengkapi dengan teknologi canggih seperti Hybrid Operating Theatre. Fasilitas modern ini memungkinkan tindakan bedah dan intervensi non-bedah dilakukan secara bersamaan pada satu pasien dengan kondisi medis tertentu.

Selain sektor kesehatan, Devin mengatakan Saratoga juga akan mengembangkan investasinya pada infrastruktur digital seperti Bersama Digital Data Centres (BDDC) yang sudah menjadi bagian dari portofolio Perusahaan. BDDC merupakan penyedia pusat data dalam kota (in-town data centre) dengan interkonektivitas dan sistem digital terintegrasi.

BDDC baru saja meresmikan pusat data (data centre) yang kedua yakni JST1 di Jakarta Timur. JST1 merupakan fasilitas data centre dengan standar Tier IV yang dapat menampung 1.008 rak dalam delapan lantai ruang data. Data centre ini dilengkapi sumber kelistrikan ganda dan solusi komprehensif dalam satu platform BDDC.

“Solusi ini dapat menunjang kebutuhan penyimpanan data dengan kualitas operasional yang baik serta pertukaran data dengan latensi rendah dan kinerja tinggi,” kata Devin.

Keberadaan JST1 akan melengkapi data centre JBT1 di Jakarta Barat yang sebelumnya telah beroperasi. Ke depan, BDDC menargetkan pengembangan kapasitas JST1 hingga 32 MW dan JBT1 hingga 30 MW. Peresmian JST1 sekaligus membuktikan komitmen BDDC dalam memberikan layanan infrastruktur digital kepada pelaku industri lokal maupun global untuk mendukung kemajuan dan peningkatan kualitas teknologi digital di Indonesia.

Menurut Devin, potensi sektor infrastruktur digital di Indonesia masih sangat besar. Saratoga akan terus mengoptimalkan setiap peluang dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan investasi pada sektor-sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara, salah satunya dengan memperkuat investasi portofolio yang sudah ada dan meningkatkan investasi pada perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan berkelanjutan,” ungkap Devin.

Sementra itu, Direktur Keuangan Saratoga Lany D. Wong menambahkan di tengah kondisi pasar dan ekonomi global yang dinamis, Saratoga mampu mempertahankan kinerja keuangan yang positif. Perusahaan berhasil mencatatkan Net Aset Value (NAV) sebesar Rp 49,4 triliun pada semester I-2024, atau tumbuh 4 persen secara kuartal (QoQ) dibandingkan kuartal I-2024 sebesar Rp 47,5 triliun.

Perolehan NAV ini terutama didukung kinerja positif dan kenaikan harga saham portofolio seperti PT Adaro Energi Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), serta pertumbuhan dari portofolio perusahaan non-publik.

Saratoga juga berhasil menurunkan hampir separuh dari posisi utang bersih di akhir semester I-2024 menjadi Rp 449 miliar, dibandingkan kuartal I-2024 sebesar Rp 885 miliar. Selain itu, Perusahaan mampu mempertahankan rasio biaya dan utang tetap pada level yang sehat. Biaya operasional terhadap NAV dan loan-to-value masing-masing sebesar 0,6 persen dan 0,7 persen dari sebelumnya 0,5 persen dan 1,1 persen di semester I-2023.

“Hal ini mencerminkan bahwa portofolio investasi kami memiliki kinerja yang solid serta keberhasilan manajemen dalam mengeksekusi setiap strategi investasi secara optimal,” kata Lany dalam keterangan tertulisnya.