TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentang edisi khusus 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selama 10 tahun menjadi presiden, Jokowi meninggalkan warisan segunung utang yang bakal menjadi beban generasi penerus negeri ini. Terlebih, besarnya beban utang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi.

Berita lain yang juga mendapat perhatian pembaca adalah tentang malam pertamaPresidenJokowiberkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi mengaku tidak bisa tidur nyenyak saat menginap di Istana KepresidenanIKN. Kenapa?

Lalu berita mengenai penyebab di balik berbedanya hasil uji roti Okko dan roti Aoka.

Kemudian berita tentang Pimpinan PusatMuhammadiyahmenunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanMuhadjirEffendi sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Berita kelima adalah mengenai menguatnya gerakan boikot terhadapAdidas..

Berikut rangkuman lima berita terkini diTempo.co:

1. Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Warisan Utang Menggunung, Tak Sebanding dengan Pertumbuhan

Eddy Martono tak habis pikir soal lesunya sektor sawit hingga lewat dari separuh tahun 2024 ini. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ini menceritakan bagaimanapertumbuhanindustri sawit belakangan stagnan, bahkan menurun karena penanaman kembali sawit rakyat terlambat dilakukan.

Ditambah lagi dengan adanya kebijakan fiskal seperti pungutan ekspor dan bea keluar masih perlu didorong, menurut Eddy, kian memperburuk kinerja industri sawit ini. Padahal sebetulnya harga komoditas sawit mentah (CPO) di pasar Rotterdam masih di kisaran US$ 850-1.000 per metrik ton. “Artinya harga tidak anjlok,” kata dia saat dihubungi 26 Juli 2024.

Namun hal itu tak lantas menjaga agar realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan industri sawit pada semester satu tahun 2024 adalah Rp 6,8 triliun, turun dibanding semester 1 2023 sebesar Rp 15,6 triliun. Kemerosotan terbesar terjadi di komoditas batu bara yang pada paruh awal tahun ini sebesar Rp 14,2 triliun, dibanding periode sama 2023 yakni Rp 68,1 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat total penerimaan PPh badan dari sektor komoditas Rp 73,8 triliun. Dengan demikian, pajak yang dikumpulkan tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1.921 triliun dari sasaran 1.988 triliun, atau hanya 96,6 persen dari target APBN. Sehingga anggaran negara diperkirakan mengalami defisit 2,7 persen dari PDB dari target 2,29 persen terhadap PDB.

Defisit anggaran juga membuat pemerintah butuh menarikutangbaru, sehingga pinjaman terus membengkak. Soal ini, ekonom senior Faisal Basri mengatakan peningkatan utang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. “Utang naik, kalau ekonominya tumbuh maka basis penerimaan pajak naik. Ini kan enggak. Pajaknya turun begini,” ujarnya ditemui di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

<!--more-->

1. Jokowi Tidak Bisa Tidur Nyenyak di IKN, Kenapa?

PresidenJokowimengaku tidak bisa tidur nyenyak di malam pertama menginap di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Tadi malam saya tidur di sini. Nggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya,” kata Jokowi seraya tertawa di Istana Garuda IKN,Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin, 29 Juli 2024, dikutip dari keterangan video yang diterimaTempo.

“Ya mungkin pertama kali aja. Masih belum apa ya.. masih belum nyenyak.”

Jokowi berkantor di IKN untuk pertama kalinya pada hari ini, Senin, 29 Juli 2024. Kepala negara menerima tamu dan melakukan audiensi di ruang kerja kantor presiden.

“Seperti kegiatan acara harian saat Bapak berkantor di Istana Merdeka Jakarta,” kata Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana melalui pesan singkat kepadaTempo, Senin.

Jokowi menggelar rapat terbatas dengan jajaran Otorita IKN. Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono.

Jokowi memberi nama gedung Kantor Presiden itu Istana Garuda, sedangkan Istana Kepresidenan IKN sebagai Istana Negara.

Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuldjono usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Garuda IKN, Senin.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

<!--more-->

1. Hasil Pengujian Roti Aoka dan Okko Berbeda, Profesor ITB Ungkap Faktor Penyebabnya

Pengujian terhadap roti Aoka dan Okko mengalami perbedaan hasil. Menurut Profesor dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Rahmana Emran Kartasasmita, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan kejelasan adalah memastikan apakah sampel roti dari kedua merek yang diperiksa merupakan sampel yang identik atau sama tanggal produksinya.

“Bila sampel yang diuji tidak identik, bisa saja memberikan hasil yang berbeda walaupun berasal dari merek yang sama,” kata Rahmana kepada Tempo, Sabtu 27 Juli 2024.

Menurutnya, bila dapat dipastikan sampel yang diuji identik, maka baru bisa dikaji lebih jauh hal-hal yang terkait dengan metode uji dan hal-hal teknis lain terkait pengolahan dan interpretasi data. Dengan catatan, data-data primer hasil pengujian di laboratorium tersedia.

Sebelumnya dalam laporan Majalah Tempo, hasil pengujian roti Aoka danOkkooleh PT SGS Indonesia dari pengajuan Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo menyatakan masing-masing roti mengandung sodium dehydroacetate masing-masing 235 dan 345 miligram per kilogram (mg/kg). Sementara hasil pengujian Badan Pemeriksa Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan roti Okko mengandung natrium dehidroasetat sedangkan roti Aoka tidak.

Rahmana mengatakan natrium dehidroasetat dengan sodium dehydroacetate merupakan zat atau senyawa yang sama. Bahan itu serta dehydroacetic acid berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, merupakan pengawet yang diizinkan dalam produk kosmetik. “Namun tidak diizinkan sebagai pengawet pangan atau makanan,” kata dosen di Kelompok Keilmuan Farmakokimia Sekolah Farmasi ITB itu.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

<!--more-->

1. Ditunjuk Pimpin Tim Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir: Saya Baru Tahu

Pimpinan PusatMuhammadiyahmenunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanMuhadjirEffendi sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

"Kami menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Efendy," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat konferensi pers di Sleman, DIY, Minggu, 28 Juli 2024.

Dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah, Menko PMK Muhadjir Effendy menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal.

Dalam kesempatan itu, Haedar menegaskan bahwa penunjukan Muhadjir bukan dalam posisi sebagai Menko PMK.

Kepada awak media, Muhadjir Effendi mengaku baru mengetahui penunjukan dirinya sebagai ketua tim pengelola tambang Muhammadiyah.

"Saya malah baru tahu," ujar dia.

Menko PMK itu mengatakan belum berencana berkomunikasi dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dengan keputusan PP Muhammadiyah menerima hal tersebut.

"Belum, baru diumumkan tadi masa sudah mau (komunikasi dengan Menteri Investasi). Nanti saya kabari kalau sudah jalan," kata dia.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

<!--more-->

1. Coret Bella Hadid karena Desakan Israel, Seruan Boikot terhadap Adidas Menguat

Adidasmenghadapi reaksi keras dan seruan boikot yang terus meningkat setelah raksasa pakaian olahraga Jerman itu mencoret model Amerika-PalestinaBella Hadiddari kampanye iklan terbarunya.

Pencoretan itu terjadi setelah muncul kritik dariIsraelkarena Hadid telah lama vokal tentang hak-hakPalestina. Adidas mengontrak Hdid untuk kampanye sepatu retro yang merujuk pada Olimpiade Munich 1972.

Hadid telah menyewa tim hukum sebagai tanggapan atas insiden tersebut, menurutDaily Mail.

Pada 21 Juli 2024, Adidas meminta maaf atas "kekesalan atau tekanan yang disebabkan" oleh kampanye iklannya.

Setelah keputusan perusahaan tersebut, pengguna media sosial bersatu untuk membela Hadid, menyerukan pemboikotan produk Adidas.

"Bella Hadid adalah pahlawan! Semoga @adidas akan menderita karena pemboikotan," kata seorang pengguna.

Menanggapi hal tersebut, pengguna lain berkata, "Maaf teman-teman, saya tidak membeli Adidas karena perlakuan mereka yang tidak bernyali terhadap Bella Hadid."

"Setelah kasus Bella Hadid, kami akan mengucapkan selamat tinggal @adidas. Mereka yang mendorong penjahat genosida tidak boleh mendapatkan uang sepeser pun dari uang yang kita peroleh dengan jujur. Boikot orang Arab dan pro-Palestina sedang menjadi gempa bumi bagi Starbucks dan McDonald's ... Adidas, adios!” komentar pengguna lain.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Rupiah ditutup menguat ke level 16.281 per dolar Amerika Serikat, pada Senin, 29 Juli 2024. Pada penutupan perdagangan Jumat 26 Juli 2024, mata uang Indonesia parkir di level 16.304 per dolar. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi memprediksi pekan depan rupiah akan fluktuatif, namun ditutup melemah.

Selain di pasar spot, data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia juga menunjukkan penguatan rupiah, Senin kemarin. Kurs berada di level 16.286 per dolar pada Senin, 29 Juli 2024 atau menguat 0,05 persen dari akhir pekan lalu yakni 16.294 per dolar AS.

Ibrahim mengatakan dolar melemah pada Senin kemarin. Spekulasi bahwa Bank Sentral Amerika atau The Federal Reserve diperkirakan akan memangkas suku bunga mencuat. “Menurut CME Fedwatch, para pedagang hampir sepenuhnya memperkirakan pemangkasan 25 basis poin pada bulan September,” ujar Ibrahim lewat pernyataan tertulis, Senin 29 Juli 2024.

Pergerakan rupiah juga dipengaruhi faktor eksternal lain. Seperti kekhawatiran akan melambatnya pemulihan ekonomi Tiongkok menyusul serangkaian pembacaan yang lemah sepanjang Juli. Hal ini memicu aksi jual yang berkepanjangan di pasar Tiongkok.

Tidak pastinya politik AS juga membebani pasar Cina. Terutama dengan investor yang tidak yakin tentang bagaimana pemerintahan Amerika akan memperlakukan Beijing setelah pemilihan presiden.

Untuk faktor internal, Iberhim memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun 2024 diperkirakan hanya akan bergerak stabil di level 5,1 persen. Pada kuartal pertama 2024 ekonomi RI tercatat tumbuh 5,11 persen. “Ekspansi fiskal yang kuat, pembelanjaan terkait pemilu, dan investasi kemungkinan besar akan menjaga pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) di atas 5,0 persen tahun ini,” ujarnya.

Namun momentum pendorong perekonomian sedikit berkurang di paruh terakhir 2024. Hal ini dikarenakan memudarnya dampak belanja pemilu dan belum pulihnya daya beli. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 persen yoy pada kuartal pertama, atau masih di bawah rata-rata periode sebelum COVID-19, yakni sebesar 5 persen.

“Kami berpendapat bahwa lambatnya penciptaan lapangan kerja di sektor formal dapat mengurangi peningkatan konsumsi pada semester kedua,” ujarnya.

Sementara itu, World Bank atau bank dunia akan mempertahankan perkiraan inflasi rata-rata tahun 2024 sebesar 2,9 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Meskipun rupiah melemah, inflasi rata-rata adalah 2,8 persen yoy di semester awal 2024.

Rupiah kini menguat. Meski demikian, untuk perdagangan senin depan, mata uang rupiah diprediksi fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 16.270 - 16.340 per dolar AS.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengaku tidak bisa tidur nyenyak di malam pertama menginap di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Tadi malam saya tidur di sini. Nggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya,” kata Jokowi seraya tertawa di Istana Garuda IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin, 29 Juli 2024, dikutip dari keterangan video yang diterima Tempo.

“Ya mungkin pertama kali aja. Masih belum apa ya.. masih belum nyenyak.”

Jokowi berkantor di IKN untuk pertama kalinya pada hari ini, Senin, 29 Juli 2024. Kepala negara menerima tamu dan melakukan audiensi di ruang kerja kantor presiden.

“Seperti kegiatan acara harian saat Bapak berkantor di Istana Merdeka Jakarta,” kata Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana melalui pesan singkat kepada Tempo, Senin.

Jokowi menggelar rapat terbatas dengan jajaran Otorita IKN. Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono.

Jokowi memberi nama gedung Kantor Presiden itu Istana Garuda, sedangkan Istana Kepresidenan IKN sebagai Istana Negara.

Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuldjono usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Garuda IKN, Senin.

"Beliau menyampaikan, ini Istana Garuda, bukan Kantor Presiden lagi, tapi namanya Istana Garuda. Yang di bawah, Istana Negara," kata Basuki dalam konferensi pers di lobi Istana Garuda.

Istana Negara IKN, berupa bangunan megah yang menjadi kediaman resmi Presiden Indonesia.

Sedangkan, Istana Garuda berada tepat di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi. Bangunan tersebut menjadi tempat untuk Presiden berkantor.

Basuki menyebut nama istana bagi fasilitas kegiatan Presiden itu sebagai official yang bisa dikenal masyarakat.

"Nama ini sudah official, ini Istana Garuda dan di sana ada Istana Negara," katanya.

Penyelesaian Akhir Istana Garuda

Presiden Jokowi menyebutkan masih ada tahap pekerjaan penyelesaian akhir (finishing) hingga pembersihan di sejumlah area, terutama di Kantor Presiden atau Istana Garuda menjelang Upacara Peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kalau 17 Agustus enggak ada masalah, ini udah bersih-bersih. Tapi memang perlu pekerjaan besar meskipun bersih-bersih,finishingakhir tapi masih pekerjaan besar," kata Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa pembangunan Kantor Presiden saat ini masih terus berjalan karena ribuan pekerja yang masih menyelesaikan pekerjaan.

Kepala Negara mengaku puas dengan kemajuan pembangunan Kantor Presiden saat ini. Namun demikian, ia mengaku tidak ingin terlalu sering meninjau agar tidak menghambat pekerjaan yang berlangsung.

"Banyak yang tinggal pembersihan samafinishingakhir. Pekerjanya kan masih banyak jadi saya enggak bisa membawa ke tempat-tempat yang orang bekerja agar tidak terganggu yang kerja," kata Presiden.

Meski masih banyak pekerja yang lalu-lalang di sekitar Kantor Presiden, sejumlah infrastruktur penunjang seperti listrik, pasokan air dan jaringan internet sudah bisa diakses.

DANIEL A FAJRI | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammadiyah mengumumkan menerima izin usaha pertambangan atau IUP dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, pada Ahad, 28 Juli 2024. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan, penerimaan IUP ini dilakukan Muhammadiyah usai mencermati masukan, kajian, dan beberapa pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 silam.

Berdasarkan Antara, Abdul Mu’ti juga mengungkapkan, pengembangan tambang oleh ormas keagamaan Muhammadiyah akan diusahakan menjadi model usaha not for profit (tidak untuk keuntungan). Artinya, keuntungan usaha dalam pertambangan akan dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat secara luas. Adapun, pertimbangan menerima izin tambang karena kekayaan alam merupakan anugerah Allah dan manusia diberikan wewenang untuk mengelola.

“Memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi,” kata Mu’ti, pada 28 Juli 2024.

Menurut Mu’ti, berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan, pertambangan sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi masuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya boleh. Selain itu, Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan PP Muhammadiyah memperkuat dakwah ekonomi, selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang lainnya.

“Dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam,” ucapnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga mengungkapkan alasan utama menerima IUP tambang batu bara.

“Kami ambil langkah dan keputusan (menerima izin tambang) bukan karena ikut-ikutan atau tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang. Lalu, kami plenokan dan konsolidasi. Jadi, ada dua pandangan hidup (pro-kontra) ini akhirnya mayoritas sampai kesimpulan PP Muhammadiyah satu kesatuan dalam pertimbangan menerima (izin tambang),” kata Haedar.

Muhammadiyah menerima IUP dengan pertimbangan panjang dan tidak bergantung pada keuntungan.

“Yang utama kami ingin adanya aspek keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lewat usaha tambang dan usaha-usaha lain yang diberikan,” ujar Haedar.

Haedar menegaskan, Muhammadiyah adalah organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha dan usaha-usaha lainnya. Saat mengelola izin tambang, hasilnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti membangun sekolah dan rumah sakit di wilayah wilayah terpencil dan kepentingan berbagai pemberdayaan masyarakat.

“Selama ini modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kami akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berubah baik bagi kepentingan bangsa dan negara (bukan profit),” tutur Haedar.

RACHEL FARAHDIBA R | PRIBADI WICAKSONO

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammadiyah mengumumkan menerima izin usaha pertambangan atau IUP dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, pada Ahad, 28 Juli 2024. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan, penerimaan IUP ini dilakukan Muhammadiyah usai mencermati masukan, kajian, dan beberapa pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 silam.

Berdasarkan Antara, Abdul Mu’ti juga mengungkapkan, pengembangan tambang oleh ormas keagamaan Muhammadiyah akan diusahakan menjadi model usaha not for profit (tidak untuk keuntungan). Artinya, keuntungan usaha dalam pertambangan akan dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat secara luas. Adapun, pertimbangan menerima izin tambang karena kekayaan alam merupakan anugerah Allah dan manusia diberikan wewenang untuk mengelola.

“Memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi,” kata Mu’ti, pada 28 Juli 2024.

Menurut Mu’ti, berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan, pertambangan sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi masuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya boleh. Selain itu, Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan PP Muhammadiyah memperkuat dakwah ekonomi, selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang lainnya.

“Dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam,” ucapnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga mengungkapkan alasan utama menerima IUP tambang batu bara.

“Kami ambil langkah dan keputusan (menerima izin tambang) bukan karena ikut-ikutan atau tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang. Lalu, kami plenokan dan konsolidasi. Jadi, ada dua pandangan hidup (pro-kontra) ini akhirnya mayoritas sampai kesimpulan PP Muhammadiyah satu kesatuan dalam pertimbangan menerima (izin tambang),” kata Haedar.

Muhammadiyah menerima IUP dengan pertimbangan panjang dan tidak bergantung pada keuntungan.

“Yang utama kami ingin adanya aspek keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lewat usaha tambang dan usaha-usaha lain yang diberikan,” ujar Haedar.

Haedar menegaskan, Muhammadiyah adalah organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha dan usaha-usaha lainnya. Saat mengelola izin tambang, hasilnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti membangun sekolah dan rumah sakit di wilayah wilayah terpencil dan kepentingan berbagai pemberdayaan masyarakat.

“Selama ini modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kami akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berubah baik bagi kepentingan bangsa dan negara (bukan profit),” tutur Haedar.

RACHEL FARAHDIBA R | PRIBADI WICAKSONO

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai UU Cipta Kerja gagal mewujudkan tujuannya menciptakan lapangan kerja. Penurunan angka ciptaan lapangan kerja terutama terjadi di sektor formal. “Nominal investasi naik, tapi perbandingan antara realisasi investasi dan serapan pekerja yang ditimbulkan makin kecil,” kata Bhima saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 Juli 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2014 sampai dengan 2024, ada tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, 8,5 juta orang terserap oleh lapangan pekerjaan di sektor formal. Angka ini turun menjadi 2 juta orang pada periode kedua.

Bhima menjelaskan, penurunan angka ciptaan lapangan kerja di sektor formal ini disebabkan investasi yang masuk ke Indonesia seiring pemberlakuan UU Cipta Kerja merupakan investasi tak berkualitas. Investasi itu menawarkan upah rendah tanpa menjamin keselamatan kerja serta lingkungan. “Enggak sesuai standardisasi negara-negara maju,” kata dia.

Para investor global yang berkualitas, di sisi lain, terhalang oleh mundurnya standardisasi pengaturan upah layak dengan adanya UU Cipta Kerja. Pada 30 September 2020, ada 23 serikat pekerja dan perusahaan asing menyurati Jokowi untuk meminta standar rendah dalam RUU Cipta Kerja dipertimbangkan ulang.

Standar rendah ini juga, menurut Bhima, yang membuat Indonesia tak banyak kecipratan untung dari Perang Dagang Amerika Serikat-Cina. Perusahaan-perusahaan asing seperti Harley Davidson justru memilih berinvestasi di Thailand dan Vietnam yang terus memperbaiki standar mereka.

Partai Buruh atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan sejumlah elemen buruh kini tengah melayangkan gugatan uji materiil terhadap UU Cipta Kerja. Gugatan mereka ajukan pada 1 Desember 2024 setelah uji formil terhadap UU Cipta Kerja dua bulan sebelumnya ditolak oleh hakim konstitusi pimpinan Suhartoyo.

Dalam permohonan kali ini, para pemohon menggugat tujuh poin dalam UU Cipta Kerja. Poin-poin itu yakni upah murah, outsourcing atau alih daya seumur hidup, pesangon kecil, karyawan kontrak tanpa periode, maraknya tenaga kerja asing, kemudahan PHK, dan ketidakpastian upah cuti haid atau melahirkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai UU Cipta Kerja gagal mewujudkan tujuannya menciptakan lapangan kerja. Penurunan angka ciptaan lapangan kerja terutama terjadi di sektor formal. “Nominal investasi naik, tapi perbandingan antara realisasi investasi dan serapan pekerja yang ditimbulkan makin kecil,” kata Bhima saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 Juli 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2014 sampai dengan 2024, ada tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, 8,5 juta orang terserap oleh lapangan pekerjaan di sektor formal. Angka ini turun menjadi 2 juta orang pada periode kedua.

Bhima menjelaskan, penurunan angka ciptaan lapangan kerja di sektor formal ini disebabkan investasi yang masuk ke Indonesia seiring pemberlakuan UU Cipta Kerja merupakan investasi tak berkualitas. Investasi itu menawarkan upah rendah tanpa menjamin keselamatan kerja serta lingkungan. “Enggak sesuai standardisasi negara-negara maju,” kata dia.

Para investor global yang berkualitas, di sisi lain, terhalang oleh mundurnya standardisasi pengaturan upah layak dengan adanya UU Cipta Kerja. Pada 30 September 2020, ada 23 serikat pekerja dan perusahaan asing menyurati Jokowi untuk meminta standar rendah dalam RUU Cipta Kerja dipertimbangkan ulang.

Standar rendah ini juga, menurut Bhima, yang membuat Indonesia tak banyak kecipratan untung dari Perang Dagang Amerika Serikat-Cina. Perusahaan-perusahaan asing seperti Harley Davidson justru memilih berinvestasi di Thailand dan Vietnam yang terus memperbaiki standar mereka.

Partai Buruh atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan sejumlah elemen buruh kini tengah melayangkan gugatan uji materiil terhadap UU Cipta Kerja. Gugatan mereka ajukan pada 1 Desember 2024 setelah uji formil terhadap UU Cipta Kerja dua bulan sebelumnya ditolak oleh hakim konstitusi pimpinan Suhartoyo.

Dalam permohonan kali ini, para pemohon menggugat tujuh poin dalam UU Cipta Kerja. Poin-poin itu yakni upah murah, outsourcing atau alih daya seumur hidup, pesangon kecil, karyawan kontrak tanpa periode, maraknya tenaga kerja asing, kemudahan PHK, dan ketidakpastian upah cuti haid atau melahirkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto mengharapkan adanya percepatan penyelesaian dugaan kasus denda akibat keterlambatan pengembalian peti kemas ataudemurrage. Dugaan kerugian dalam kasusdemurrageini muncul lantaran impor beras terhambat oleh dokumen pengadaan impor yang tidak layak dan lengkap. Akibatnya, kasus yang melibatkan Bulog dan Bapanas ini menimbulkan biaya denda di beberapa wilayah kepabeanan tempat masuknya barang impor.

“Sebagai wakil rakyat harus tergerak untuk mendorong aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terkait demurrage impor beras,” ujar Bambang, pada 27 Juli 2024, seperti diberitakanAntara.

Bambang menduga kasusdemurragetersebut muncul karena kemungkinan proses pengadaan impor beras yang salah dan tidak efisien sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Bambang meminta upaya dari pihak terkait untuk mengatasi kenaikan harga beras di beberapa daerah. Upaya ini dapat membuat harga-harga kebutuhan pangan kembali stabil.

Kasus Demurrage Bulog

Kasusdemurragemencuat usai Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK. Mereka dilaporkan lantaran dugaanmarkupharga impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Dugaan ini memunculkan kerugian negara akibatdemurrageimpor beras senilai Rp294,5 miliar. Laporan untuk pimpinan Bapanas dan Bulog ini dilayangkan dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pada 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto menyampaikan, jumlah beras yang diimpor sebanyak 2,2 juta ton dengan selisih harga mencapai Rp2,7 triliun.

“Harganya jauh di atas harga penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktikmark up,” lata Hari, pada 3 Juli 2024.

Lebih lanjut, Hari menguraikan, ada dugaan korupsi dari praktikmark upharga impor beras menurut kajian dan hasil investigasi SDR.

“Ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapanas dan Bulog. Karena menurut kajian kami dan hasil investigasi, ada dugaan mark up yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut terkait masalah impor beras. Karena itu, kami coba memasukkan laporan pada hari ini dan ada dua hal indikasi korupsi,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menyampaikan, dugaanmark upimpor beras berkaitan dengandemurrageatau situasi keterlambatan bongkar muat. Menurut Bayu,demurragemenjadi hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai risiko penanganan komoditas impor.

“Jadi, misalnya dijadwalkan lima hari, menjadi tujuh hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya,” ujar Bayu, pada 4 Juli 2024.

Bayu menguraikan, dalam mitigasi risiko importasi, biayademurragesudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor-impor. Bayu dan pihaknya selalu berusaha menekan biayademurrage. Sebab, biaya ini menjadi bagian konsekuensi logis dari ekspor-impor.

Bulog sudah membantah tuduhan terkaitmark upharga tersebut yang dinyatakan sebagai kasusdemurrage. Bulog mengutip media Vietnam CAFEF melalui Ketua Dewan Direksi dan Direktur Utama Tan Long Group (TLG), Truong Sy Ba menyatakan, sejak 2023 sampai sekarang perusahaannya tidak pernah memenangkan tender langsung dari Bulog. TLG pernah berencana menawarkan impor 100.000 ton beras. Namun, perusahaan itu menawar dengan harga US$15 per ton lebih tinggi sehingga Bá tidak ingin memenangkan tender.

RACHEL FARAHDIBA R | HAN REVANDA PUTRA | MICHELLE GABRIELA

TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (IISIP) Jakarta, Jamiluddin Ritonga, mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memboyong sejumlah pemengaruh atau influencer dan pegiat seni ke Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Presiden Jokowi mengaku tidak bisa tidur nyenyak saat pertama kali menginap di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Tadi malam saya tidur di sini. Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya,” kata Jokowi seraya tertawa di Istana Garuda IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin, 29 Juli 2024, dikutip dari keterangan video yang diterima Tempo. “Ya mungkin pertama kali aja. Masih belum apa ya.. masih belum nyenyak.”

Jokowi berkantor di IKN untuk pertama kalinya pada hari ini, Senin, 29 Juli 2024. Kepala negara akan menerima tamu dan melakukan audiensi di ruang kerja kantor presiden. Ia membawa sejumlah influencer seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, dan nama lin saat akan berkantor tiga hari di IKN.

“Kehadiran influencer bersama Jokowi di IKN tentu aneh dan mengejutkan. Sebab, tidak jelas relevansi dan urgensi kehadiran influencer dengan rencana Jokowi berkantor tiga hari di IKN,” kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 29 Juli 2024.

Jamiluddin membaca ada dua alasan Presiden Jokowi melibatkan influencer dalam kerjanya di IKN ini. Pertama, influencer dilibatkan untuk meng-counter isu negatif terkait IKN. “Isu negatif itu memang sudah mengemuka sejak Jokowi menyatakan ibu kota pindah ke IKN,” kata dia.

Isu negatif itu, kata dia, terus menguat hingga Jokowi gagal berkantor di IKN pada awal Juli 2024. Pembangunan dasar yang belum selesai dijadikan dasar untuk menyerang ketidakberesan pembangunan IKN. Minimnya investor yang berinvestasi juga menjadi isu negatif terkait IKN yang bisa memunculkan pesimis terhadap proyek ambisius ini.

“Kehadiran inluencer diharapkan dapat meng-counter semua isu negatif tersebut. Untuk itu, Jokowi tampaknya sengaja melibatkan influencer dalam meresmikan jembatan. Bahkan Jokowi bersama influencer menaiki motor untuk menggambarkan kelayakan IKN,” kata Jamiluddin.

Alasan kedua, menurut Jamiluddin karena kehadiran para pemengaruh ini diharapkan dapat mengemas konten agar masyarakat Indonesia mendukung IKN. Langkah ini dinilai itu perlu karena dukungan masyarakat terhadap pembangunan IKN selama ini relatif rendah.

“Hal itu terjadi karena penetapan IKN dilakukan dengan pendekatan top down, bukan bottom up sebagaimana layaknya di negara demokrasi. Ini artinya, ibu kota negara dipindahkan semata keputusan elite politik, khususnya Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi yang menetapkan tempat ibu kota yang baru,” kata dia. Selain itu, dia mengatakan langkah ini juga dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proyek IKN ini.

Menurut Jamiluddin melibatkan influencer dalam kegiatan Jokowi di IKN memunculkan dua perspektif, yaitu dukungan atau antipati. Fenomena ini, kata dia, akan menjadi buah simalakama bagi influencer yang terlibat.

“Hal itu tentu bak simalakama bagi influencer. Karena itu, influencer perlu berhati-hati dalam menerima order. Sebab tidak semua orderan yang akan dikemas dalam konten akan sesuai dengan sikap awal pengikutnya. Karena itu, berpikirlah sebelum menerima order agar tidak menjadi bumerang,” kata dia.

ADIL AL HASAN | DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia blak-blakan mengenai perannya di balik keputusan PP Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Ia bercerita, pada 13 Juli 2024, ia datang ke rapat pleno Muhammadiyah yang diikuti semua pengurus.

"Saya diminta memberi penjelasan terkait aspek legalitas, aspek tujuan, aspek pengelolaan, dan aspek keseriusan," ujar Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024. "Saya jelaskan resmi di Kantor DPP Muhammadiyah."

Menurut bahlil, setelah PP Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik, Presiden Jokowi memang menugaskannya memberi penjelasan ke publik. Karena itu, selain datang ke Muhammadiyah, ia mengklaim turut memberi penjelasan ke ormas keagamaan lainnya.

"Setelah saya beri penjelasan, PP Muhammadiyah sudah buat keputusan. (Ormas keagamaan) yang lain, juga silakan. Yang penting mereka ajukan, kami lihat mana yang memenuhi syarat," ungkap Bahlil.

Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengklaim, dari 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) se-indonesia yang hadir, telah mufakat dan mendukung Muhammadiyah untuk mengelola tambang di Indonesia. "Prinsipnya semuanya setuju, mereka memberikan masukan-masukan soal lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai muncul konflik sosial," kata Mu’ti di sela rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta pada Minggu, 28 Juli 2024.

Pihaknya belum mengetahui di mana lokasi izin tambang yang diperoleh organisasinya. Dia juga mengaku belum tahu tambang apa yang akan mereka kelola. Meski begitu, dia berharap Muhammadiyah mendapat jenis tambang batubara. "Ada masukan dari kader agar Muhammadiyah memastikan mendapatkan (jenis tambang) batubara, jangan sampai salah dapat batu neraka yang ditambang," seloroh Mu'ti.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam kesempatan itu mengungkapkan izin tambang yang akhirnya diterima Muhammadiyah dapat dilihat secara pendekatan proporsional. Dia mengatakan agar segala hal terkait tambang jangan hanya disorot dari satu sisi. "Agar usaha tambang maupun yang lain jangan dibayangkan serba positif apalagi serba duit, kami jauh dari itu," kata Haedar.

Sikap Muhammadiyah yang memutuskan menerima izin tambang mengejutkan sejumlah pihak, salah satunya anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto yang sejak awal menolak kebijakan ini. Ia menilai, menilai sikap Muhammadiyah sebagai sikap tidak biasa.

Pasalnya, ia menilai, Muhammadiyah dan para tokohnya biasanya kritis terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi kebijakan yang menuai pro kontra. “Dengan menerima izin tambang, Muhammadiyah terkesan mulai turun dari wilayah high politics ke wilayah low politics,” ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo Ahad malam, 28 Juli 2024.

Dengan menerima izin tambang, menurut Mulyanto Muhammadiyah memberi sinyal persetujuan atas substansi yang tergantung dalam regulasinya. “Bahkan, mendukungnya,” ujar Mulyanto. Adapun, regulasi yang mengatur pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan yaitu PP Nomor 25 Tahun 2024.

RIRI RAHAYU | PRIBADI WICAKSONO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia bersyukur Muhammadiyah menerima Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dari pemerintah. Bahlil mengatakan kementeriannya akan segera menyiapkan lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak perusahaan Grup Bakrie untuk Muhammadiyah.

“Kami baru mendengar bahwa mereka, alhamdulilah, mau menerima. Saya akan menyiapkan area dulu yang baik. Setelah itu kami akan mengundang. Eks KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Wilayah bekas PT KPC ini juga akan dikelola oleh Nahdlatul Ulama yang sebelumnya telah menerima WIUPK ini. Pemerintah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara bekas untuk ormas keagamaan. WIUPK ini juga lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama.

Enam WIUPK yang dipersiapkan untuk ormas keagamaan ini terdiri atas lahan eks PKP2B dari beberapa perusahaan besar. Lahan itu meliputi PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Pemberian izin ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

PT KPC, yang merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk, grup Bakrie, memegang konsesi PKP2B yang berakhir pada Desember 2021. Pada awal 2022, PT KPC mendapatkan perpanjangan masa operasional, namun dengan wilayah konsesi yang menciut dari 84.938 hektare menjadi 61.543 hektare. Lebih dari 20 ribu hektare eks lahan PT KPC ini diproyeksikan diserahkan kepada PBNU.

Pembagian izin konsesi tambang ini juga merupakan janji Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam muktamar Nahdlatul Ulama pada Desember 2021. Presiden Jokowi menegaskan bahwa lahan yang akan diberikan kepada NU tidak akan kecil. “Sudah saya siapkan (konsesi). Saya pastikan yang gede, enggak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil,” ujar Jokowi saat menghadiri pengukuhan pengurus PBNU di Balikpapan pada 31 Januari 2022.

Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengklaim, dari 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) se-indonesia yang hadir, telah mufakat dan mendukung Muhammadiyah untuk mengelola tambang di Indonesia. "Prinsipnya semuanya setuju, mereka memberikan masukan-masukan soal lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai muncul konflik sosial," kata Mu’ti di sela rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta pada Minggu, 28 Juli 2024.

Pihaknya belum mengetahui di mana lokasi izin tambang yang diperoleh organisasinya. Dia juga mengaku belum tahu tambang apa yang akan mereka kelola. Meski begitu, dia berharap Muhammadiyah mendapat jenis tambang batubara. "Ada masukan dari kader agar Muhammadiyah memastikan mendapatkan (jenis tambang) batubara, jangan sampai salah dapat batu neraka yang ditambang," seloroh Mu'ti.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam kesempatan itu mengungkapkan izin tambang yang akhirnya diterima Muhammadiyah dapat dilihat secara pendekatan proporsional. Dia mengatakan agar segala hal terkait tambang jangan hanya disorot dari satu sisi. "Agar usaha tambang maupun yang lain jangan dibayangkan serba positif apalagi serba duit, kami jauh dari itu," kata Haedar.

Sikap Muhammadiyah yang memutuskan menerima izin tambang mengejutkan sejumlah pihak, salah satunya anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto yang sejak awal menolak kebijakan ini. Ia menilai, menilai sikap Muhammadiyah sebagai sikap tidak biasa.

Pasalnya, ia menilai, Muhammadiyah dan para tokohnya biasanya kritis terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi kebijakan yang menuai pro kontra. “Dengan menerima izin tambang, Muhammadiyah terkesan mulai turun dari wilayah high politics ke wilayah low politics,” ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo Ahad malam, 28 Juli 2024.

Dengan menerima izin tambang, menurut Mulyanto Muhammadiyah memberi sinyal persetujuan atas substansi yang tergantung dalam regulasinya. “Bahkan, mendukungnya,” ujar Mulyanto. Adapun, regulasi yang mengatur pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan yaitu PP Nomor 25 Tahun 2024.

ADIL AL HASAN | PRIBADI WICAKSONO

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan umum Amerika Serikat akan berlangsung kurang dari empat bulan lagi. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus memprediksi kebijakan ekonomi AS akan lebih ketat jika Donald Trump menang.

Penantangnya, yakni Kamala Harris diprediksi masih akan melanjutkan kebijakan presiden saat ini, Joe Biden. Arsitektur kebijakan diperkirakan akan berubah jika Trump yang terpilih. Salah satu yang paling mungkin diubah adalah forum yang diluncurkan Biden, yakni The Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

“IPEF saat ini jadi blok kerja sama rantai pasok terbesar dunia dan berpotensi ada perubahan, bahkan tidak jadi, karena Trump akan menimbang lagi,” kata Heri dalam diskusi daring Indef, Senin, 29 Juli 2024.

Calon presiden dari Partai Republikan itu akan mereview kembali menguntungkan atau tidaknya posisi AS meski forum telah berjalan. IPEF merupakan keja sama 13 negara alumni The Trans-Pacific Partnership (TPP), ditambah indonesia sebagai anggota baru.

Ke depan, diproyeksi makin banyak hambatan perdagangan diluncurkan. Saat ini saja, menurut Heri, AS sudah memodifikasi Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement, atau seleksi produk yang masuk ke negara tertentu. “Akan makin banyak produk diseleksi, ini juga akan jadi tantangan negara berkembang untuk ekspor ke Amerika,” ujarnya.

Selain itu, neraca perdagangan AS masih terus mengalami defisit, terutama dengan negara mitra seperti Cina. Berdasarkan analisisnya, pada jangka pendek memang dampak akan terlibat secara langsung bagi perlambatan ekspor. Tapi akan ada impak negatif ikutannya pula pada negara yang memiliki hubungan ekonomi langsung dengan Cina, seperti Indonesia.

Perdagangan RI dengan Cina porsinya mencapai 23 persen. “Artinya kalau ada perlambatan ekspor Cina ke Amerika, tentu akan mengurangi permintaan impor Cina dari Indonesia,” kata dia.

Meski demikian, ada dampak positif jika pemerintah Indonesia merespons dengan kebijakan memperlebar kerja sama. Ia mencontohkan Vietnambisa diuntungkan akibat kebijakan pembatasan perdagangan AS-Cina. Vietnam menjadi salah satu pemasok komoditas ke AS, sehingga meningkatkan ekspor dari negara tersebut.

Indonesia perlu mengambil peluang untuk memperdalam kerja sama, meningkatkan investasi. “Ini harus bisa jd kesempatan meningkatkan peran indonesia di rantai pasok global ataupun regional. Ketika bolok ekonomi yang kuat ini mengalami guncangan, masih banyak peluang kerja sama perdagangan yang bisa mendorong ekspor indonesia,” ujar Heri.

Mengutip Reuters, program ekonomi Trump pada dasarnya bersifat inflasioner. Ketua AS di Forum Moneter dan Lembaga Keuangan Resmi AS Mark Sobel, mengatakan Trump akan mengambil kebijakan yang berbeda. “Tarif yang jauh lebih tinggi, kebijakan fiskal yang ekspansif, dan deportasi massal imigran. Semua faktor ini akan bergabung bersama untuk meningkatkan inflasi dan suku bunga lebih tinggi dari yang seharusnya,” ujarnya.