TEMPO.CO, Jakarta - MENJELANG Joko Widodo lengser pada periode kedua kekuasaannya, 20 Oktober nanti, kami memutuskan untuk memeriksa janji-janjinya, melihat apa yang telah dia perbuat, dan menyajikannya dalam sebuah edisi khusus. Edisi khusus 10 Tahun Jokowi ini terbit untuk memperingati penetapan Komisi Pemilihan Umum atas kemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 pada 22 Juli. Mulai hari ini dan besok, Tempo.co akan menurunkan Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi.

Dalam 10 tahun terakhir, posisi cadangan devisa naik-turun. Pada akhir 2014, cadangan devisa tercatat US$ 111,86 miliar. Penghujung 2022, cadangan devisa turun menjadi US$ 137,23 miliar dan di akhir 2023, naik lagi menjadi US$ 146,38 miliar.

Per Juni 2024, BI melaporkan cadangan devisa sebesar US$ 140,17 miliar. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebutkan faktor-faktor pendorong meningkatnya cadangan devisa akhir Juni.

"Dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," kata Erwin dalam keterangan resmi pada Jumat, 5 Juli 2024.

Sementara Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto menjelaskan, pinjaman valas pemerintah dan penerimaan pajak pemerintah dalam bentuk valas akan menambah cadangan devisa. Sementara pembayaran utang luar negeri pemerintah akan mengurangi cadangan devisa.

“Stabilitas nilai tukar bisa menambah dan mengurangi cadangan devisa,” kata Edi pada Kamis, 26 Juli 2024.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat berimbas pada naiknya harga sejumlah komoditas yang bersumber dari impor, serta menggerus cadangan devisa. Pelemahan mata uang rupiah akan berdampak pada harga komoditas minyak mentah, pupuk, hingga alat elektronik.

"Pelemahan mata uang rupiah ini akan berdampak terhadap harga-harga komoditas. Salah satu adalah bahan komoditas impor seperti pupuk, alat elektronik, minyak mentah," kata Ibrahim, dikutip Sabtu, 15 Juni 2024.

Indonesia masih mengimpor minyak mentah sebanyak 200 ribu barel per hari. Jumlah impor ini, kata Ibrahim bisa saja berkurang karena kondisi yang terjadi. "Ini sudah terlihat dari BBM bersubsidi yang semakin sulit, baik Pertalite maupun Biosolar. Bahkan, saat ini di kota-kota besar pun juga sudah antre panjang," tuturnya.

Direktur Next Policy Yusuf Wibisono mengatakan sudah saatnya pemerintah memfokuskan dua kebijakan yang selama ini terabaikan. Kebijakan ini untuk meningkatkan pasokan dolar AS untuk menguatkan rupiah dan bisa untuk menambah cadangan devisa.

Pertama, menerapkan pajak tambahan atas pendapatan tak terduga dari sumber daya alam atau disebut windfall tax. Pasca pandemi, harga komoditas dunia melonjak jauh di atas harga normal. Pecahnya perang Rusia-Ukraina juga semakin mengerek harga komoditas.

Sebagai eksportir komoditas, terutama batu bara dan minyak kelapa sawit, Indonesia mendapatkan berkah ini. Seperti ekspor batu bara tahun 2020 yang mencapai US$ 14,55 miliar, pada 2022 tembus US$ 46,74 miliar. Namun, keuntungan ini tidak dirasakan publik karena tidak ada penerapan windfall tax. “Keuntungan dari windfall sepenuhnya dinikmati pengusaha,” kata Yusuf pada Selasa, 23 Juli 2024.

Opsi kebijakan kedua adalah pemberlakuan repatriasi devisa hasil ekspor (DHE). Kegagalan repatriasi DHE, kata Yusuf, membuat upaya stabilisasi rupiah kini berbasis intervensi valas dengan cadangan devisa yang terbatas.

Di samping itu, juga beban atas kenaikan suku bunga domestik harus ditanggung seluruh negeri. “Padahal, kita memiliki bantalan ekonomi yang kuat untuk menjaga rupiah, yaitu surplus neraca perdagangan yang sudah 50 bulan berturut-turut surplus sejak Mei 2020 senilai US$ 162,52 miliar.”

Yusuf menyebut pemberlakuan repatriasi DHE sumber daya alam sangat krusial, karena nilainya signifikan dan lebih besar dibandingkan cadangan devisa per Juni yang hanya US$ 140,17 miliar itu. “Ini menjadi amat tidak bermoral ketika surplus neraca perdagangan kita demikian besar, namun tidak kembali ke dalam negeri, sehingga rupiah melemah,” ujar Yusuf.

ANNISA FEBIOLA

TEMPO.CO, Jakarta - MENJELANG Joko Widodo lengser pada periode kedua kekuasaannya, 20 Oktober nanti, kami memutuskan untuk memeriksa janji-janjinya, melihat apa yang telah dia perbuat, dan menyajikannya dalam sebuah edisi khusus. Edisi khusus 10 Tahun Jokowi ini terbit untuk memperingati penetapan Komisi Pemilihan Umum atas kemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 pada 22 Juli. Mulai hari ini dan besok, Tempo.co akan menurunkan Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi.

Dalam 10 tahun terakhir, posisi cadangan devisa naik-turun. Pada akhir 2014, cadangan devisa tercatat US$ 111,86 miliar. Penghujung 2022, cadangan devisa turun menjadi US$ 137,23 miliar dan di akhir 2023, naik lagi menjadi US$ 146,38 miliar.

Per Juni 2024, BI melaporkan cadangan devisa sebesar US$ 140,17 miliar. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebutkan faktor-faktor pendorong meningkatnya cadangan devisa akhir Juni.

"Dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," kata Erwin dalam keterangan resmi pada Jumat, 5 Juli 2024.

Sementara Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto menjelaskan, pinjaman valas pemerintah dan penerimaan pajak pemerintah dalam bentuk valas akan menambah cadangan devisa. Sementara pembayaran utang luar negeri pemerintah akan mengurangi cadangan devisa.

“Stabilitas nilai tukar bisa menambah dan mengurangi cadangan devisa,” kata Edi pada Kamis, 26 Juli 2024.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat berimbas pada naiknya harga sejumlah komoditas yang bersumber dari impor, serta menggerus cadangan devisa. Pelemahan mata uang rupiah akan berdampak pada harga komoditas minyak mentah, pupuk, hingga alat elektronik.

"Pelemahan mata uang rupiah ini akan berdampak terhadap harga-harga komoditas. Salah satu adalah bahan komoditas impor seperti pupuk, alat elektronik, minyak mentah," kata Ibrahim, dikutip Sabtu, 15 Juni 2024.

Indonesia masih mengimpor minyak mentah sebanyak 200 ribu barel per hari. Jumlah impor ini, kata Ibrahim bisa saja berkurang karena kondisi yang terjadi. "Ini sudah terlihat dari BBM bersubsidi yang semakin sulit, baik Pertalite maupun Biosolar. Bahkan, saat ini di kota-kota besar pun juga sudah antre panjang," tuturnya.

Direktur Next Policy Yusuf Wibisono mengatakan sudah saatnya pemerintah memfokuskan dua kebijakan yang selama ini terabaikan. Kebijakan ini untuk meningkatkan pasokan dolar AS untuk menguatkan rupiah dan bisa untuk menambah cadangan devisa.

Pertama, menerapkan pajak tambahan atas pendapatan tak terduga dari sumber daya alam atau disebut windfall tax. Pasca pandemi, harga komoditas dunia melonjak jauh di atas harga normal. Pecahnya perang Rusia-Ukraina juga semakin mengerek harga komoditas.

Sebagai eksportir komoditas, terutama batu bara dan minyak kelapa sawit, Indonesia mendapatkan berkah ini. Seperti ekspor batu bara tahun 2020 yang mencapai US$ 14,55 miliar, pada 2022 tembus US$ 46,74 miliar. Namun, keuntungan ini tidak dirasakan publik karena tidak ada penerapan windfall tax. “Keuntungan dari windfall sepenuhnya dinikmati pengusaha,” kata Yusuf pada Selasa, 23 Juli 2024.

Opsi kebijakan kedua adalah pemberlakuan repatriasi devisa hasil ekspor (DHE). Kegagalan repatriasi DHE, kata Yusuf, membuat upaya stabilisasi rupiah kini berbasis intervensi valas dengan cadangan devisa yang terbatas.

Di samping itu, juga beban atas kenaikan suku bunga domestik harus ditanggung seluruh negeri. “Padahal, kita memiliki bantalan ekonomi yang kuat untuk menjaga rupiah, yaitu surplus neraca perdagangan yang sudah 50 bulan berturut-turut surplus sejak Mei 2020 senilai US$ 162,52 miliar.”

Yusuf menyebut pemberlakuan repatriasi DHE sumber daya alam sangat krusial, karena nilainya signifikan dan lebih besar dibandingkan cadangan devisa per Juni yang hanya US$ 140,17 miliar itu. “Ini menjadi amat tidak bermoral ketika surplus neraca perdagangan kita demikian besar, namun tidak kembali ke dalam negeri, sehingga rupiah melemah,” ujar Yusuf.

ANNISA FEBIOLA

TEMPO.CO, Jakarta - MENJELANG Joko Widodo lengser pada periode kedua kekuasaannya, 20 Oktober nanti, kami memutuskan untuk memeriksa janji-janjinya, melihat apa yang telah dia perbuat, dan menyajikannya dalam sebuah edisi khusus. Edisi khusus 10 Tahun Jokowi ini terbit untuk memperingati penetapan Komisi Pemilihan Umum atas kemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 pada 22 Juli. Mulai hari ini dan besok, Tempo.co akan menurunkan Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi.

Joko Widodo atau Jokowi mulai duduk di Istana Kepresidenan pada 20 Oktober 2014. Ketika itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp 12.030. Sementara nilai tukar rupiah yang disepakati dalam asumsi dasar ekonomi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 adalah Rp 11.600.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mencatat, per 31 Desember 2014, nilai tukar rupiah di level Rp 12.440. Rata-ratanya sepanjang tahun adalah Rp 11.878 per dolar AS. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), ada dua faktor yang memengaruhi pelemahan rupiah pada 2014.

“Federal Open Market Committee (FOMC) yang patient dan ekspektasi Fed Fund Rate (FFR) tahun 2015, serta kekhawatiran krisis Yunani,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto pada Kamis, 26 Juli 2024.

Seiring berjalannya waktu, rupiah masih menunjukkan tren pelemahan. Selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi, rupiah melemah hingga dua digit. Sejak 31 Oktober 2014 hingga 31 Oktober 2019, Edi mengungkapkan, rupiah terdepresiasi 13,93 persen.

Terhitung 20 Oktober 2019, Jokowi kembali duduk sebagai orang nomor satu di Indonesia. Pemerintah mematok nilai tukar rupiah dalam asumsi dasar makro APBN 2020 dengan optimisme yang tinggi, pada kisaran Rp 14.400 per dolar AS. Namun, optimisme itu digebuk oleh pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Nilai tukar rupiah pun terpukul, hingga mencapai titik terlemahnya di level Rp 16.741 per dolar AS.

Pelemahan rupiah kali ini merupakan yang terendah sejak krisis tahun 1998, dipicu kekhawatiran investor. Penguatan rupiah mulai terlihat pada kuartal II dan bergerak dinamis. Menjelang akhir tahun, rupiah bertengger di level Rp 14.105 per dolar AS. Sepanjang tahun 2020 itu, rata-rata nilai tukar rupiah tercatat Rp 14.577 per dolar AS, sedikit lebih tinggi daripada asumsi dasar makro.

Pasca pandemi, rupiah cenderung terus melemah. Nilai tukar rupiah hampir selalu berada di atas asumsi dasar ekonomi makro APBN. Bahkan rupiah sempat menyentuh Rp 16.475 per dolar AS. Sementara di APBN 2024, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati asumsi nilai tukar rupiah pada level Rp 15 ribu per dolar AS.

Pada 20 Juni 2024, Presiden Jokowi memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke Istana Kepresidenan, tak lain karena pelemahan rupiah ini. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Sejak memasuki periode kedua Jokowi hingga 24 Juli 2024, rupiah telah melemah sekitar 12,3 persen. Edi menuturkan, hampir semua mata uang pasar negara berkembang atau emerging market memang mengalami tren pelemahan. “Mata uang emerging market, khususnya rupiah, banyak disebabkan oleh sentimen global, di tengah sebetulnya fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik,” tutur dia.

Bila disigi berdasarkan kelompok emerging market, pelemahan nilai tukar rupiah sejak Oktober 2019 hingga 24 Juli 2024 memang masih unggul dibandingkan sejumlah negara lain. Di bawah rupiah, ada mata uang won Korea Selatan yang terdepresiasi 13,49 persen. Rupee India melemah 15,07 persen, baht Thailand 15,24 persen, dan rubel Rusia melemah 25,77 persen. Sementara itu, lira Turki terdepresiasi 82,58 persen, bahkan peso Argentina tertekan hingga 93,78 persen.

Menurut Direktur Next Policy Yusuf Wibisono, akar masalah dari pelemahan rupiah yang persisten adalah defisit pasokan valuta asing atau valas, yang tecermin pada transaksi berjalan. Kebutuhan valas yang sangat besar didominasi oleh kebutuhan untuk impor barang, pembayaran pendapatan primer terutama bunga utang dan repatriasi keuntungan, serta pembayaran tagihan utang luar negeri.

Di sisi lain, pasokan valas yang berasal dari ekspor barang dan penerimaan pendapatan primer selalu lebih rendah dibanding kebutuhan. Yusuf menilai, pelemahan rupiah dalam sepuluh tahun era Presiden Jokowi mencerminkan kelemahan internal perekonomian Indonesia.

“Ketergantungan yang makin tinggi terhadap impor, ekspor yang sangat bergantung pada komoditas dengan harga fluktuatif, rendahnya pendalaman industri nasional dan lemahnya ekspor manufaktur,” kata ekonom tersebut pada Selasa, 23 Juli 2024.

Selain itu, menurut Yusuf, dominasi modal asing dan ketergantungan terhadap utang luar negeri yang semakin tinggi juga sangat berpengaruh.

ANNISA FEBIOLA | DANIEL A FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - MENJELANG Joko Widodo lengser pada periode kedua kekuasaannya, 20 Oktober nanti, kami memutuskan untuk memeriksa janji-janjinya, melihat apa yang telah dia perbuat, dan menyajikannya dalam sebuah edisi khusus. Edisi khusus 10 Tahun Jokowi ini terbit untuk memperingati penetapan Komisi Pemilihan Umum atas kemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 pada 22 Juli.Mulai hari ini dan besok, Tempo.co akan menurunkan Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi.

Dalam salah satu janji kampanye Joko Widodo atau Jokowi pada 2014 menyangkut rupiah. Kala itu Jokowi menjanjikan jika terpilih menjadi presiden, nilai tukar rupiah bakal menguat hingga di bawah Rp 10 ribu per dolar Amerikar Serikat (dolar AS).

10 tahun berselang dari janji itu, menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi, rupiah terus meriang. Pada akhir perdagangan Jumat, rupiah tergelincir 51 poin atau 0,31 persen menjadi Rp 16.301 per dolar AS dari sehari sebelumnya sebesar Rp 16.250 per dolar AS.

Tentu saja, banyak faktor yang mempengaruhi turun naiknya rupiah, baik eksternal maupun internal. Tapi ini termasuk salah satu janji saat masa kampanye, yang pada akhirnya tak sanggup dipenuhi Jokowi.

Dari internal di dalam negeri, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyebut, pasar terus memantau perkembangan utang luar negeri (ULN) Indonesia ke China yang terpantau membengkak dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Posisi terakhir pada Mei 2024 senilai US$ 22,86 miliar atau setara Rp 372,3 triliun (kurs Jumat, 26 Juli 2024 Rp 16.288 per dolar AS),” kata Ibrahim dalam analisisnya Jumat akhir pekan lalu.

Masih menurut Ibrahim dalam analisisnya, berdasarkan data statististik utang luar negeri milik Bank Indonesia (BI), secara umum posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2024 ini berada di angka US$ 407,3 miliar atau setara Rp 6.634,1 triliun. Posisi tersebut naik 1,8 persen (year on year atau yoy) dari Mei 2023 yang mencapai Rp 400,24 miliar.

Dampak rupiah meriang, satu per satu industri dalam negeri mulai tumbang dipukul pelemahan rupiah. Nilai tukar rupiah yang keok di hadapan dolar AS menghantam salah satunya industri tekstil dan garmen, karena sektor ini sangat bergantung pada bahan baku impor.

Ada industri yang memilih tetap bertahan dengan keuntungan tipis, karena mau tak mau harus menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP). Ditambah lagi, kalah bersaing dengan produk jadi hasil impor.

“Tidak ada untung. Kalau yang speciality market, masih untung. Tapi kalau yang produk-produk basic, sudah gak ada untung. Malah sudah jual di bawah HPP, makanya pada tutup,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, pada Jumat, 26 Juli 2024.

Akibat menjual produk di bawah HPP, akhirnya modal kerja perusahaan habis tergerus. Sejak awal 2024 saja, Redma mencatat, sudah 21 industri tekstil gulung tikar. “Bahkan beberapa perusahaan masih bersengketa dengan karyawan, karena gak bisa bayar pesangon. Cash flow sudah gak ada.”

Di bawah asosiasinya sendiri, tergabung 23 perusahaan. Hingga kini, sudah ada dua perusahaan yang tutup. Satu di antaranya tutup tahun lalu dan satu lagi menyusul tahun ini. Sementara itu, 10 perusahaan sudah mencicil pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.

“Yang jalannya (operasional) 50 persen itu ada lima (perusahaan). Yang lain jalannya masih ada 60-70 persen,” kata Redma.

Sebenarnya, menurut perhitungan Redma, nilai tukar yang aman untuk industri adalah Rp 14.000-14.500. “Sebetulnya kalau di Rp 14.000 sampai Rp 14.500 stabil di situ, sudah cukup bagus buat kami,” katanya.

Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman berharap pemerintah bisa mengendalikan rupiah agar tidak melebihi Rp 16.500 per dolar AS. "Jika melebihi angka itu, dampaknya akan sangat besar terhadap produksi produk pangan dalam negeri," ujar Adhi saat ditemui di Artotel Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Dia mengungkapkan pelemahan rupiah menaikkan ongkos produksi hingga 3 persen. Pasalnya, kata Adhi, sebagian besar bahan baku dan ingredients produk pangan di Indonesia masih diimpor.

Menurut Adhi, pelemahan rupiah sangat berdampak kepada produsen produk makanan yang masih berskala kecil dan menengah. Dia mengatakan, produsen dari UMKM tidak bisa menyetok bahan baku dalam jumlah besar, sehingga harus mengeluarkan biaya mengikuti kenaikan harga pangan yang diimpor.

ANNISA FEBIOLA | IKHSAN RELIUBUN | NANDITO PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Adidas menghadapi reaksi keras dan seruan boikot yang terus meningkat setelah raksasa pakaian olahraga Jerman itu mencoret model Amerika-Palestina Bella Hadid dari kampanye iklan terbarunya.

Pencoretan itu terjadi setelah muncul kritik dari Israel karena Hadid telah lama vokal tentang hak-hak Palestina. Adidas mengontrak Hdid untuk kampanye sepatu retro yang merujuk pada Olimpiade Munich 1972.

Hadid telah menyewa tim hukum sebagai tanggapan atas insiden tersebut, menurut Daily Mail.

Pada 21 Juli 2024, Adidas meminta maaf atas "kekesalan atau tekanan yang disebabkan" oleh kampanye iklannya.

Setelah keputusan perusahaan tersebut, pengguna media sosial bersatu untuk membela Hadid, menyerukan pemboikotan produk Adidas.

"Bella Hadid adalah pahlawan! Semoga @adidas akan menderita karena pemboikotan," kata seorang pengguna.

Menanggapi hal tersebut, pengguna lain berkata, "Maaf teman-teman, saya tidak membeli Adidas karena perlakuan mereka yang tidak bernyali terhadap Bella Hadid."

"Setelah kasus Bella Hadid, kami akan mengucapkan selamat tinggal @adidas. Mereka yang mendorong penjahat genosida tidak boleh mendapatkan uang sepeser pun dari uang yang kita peroleh dengan jujur. Boikot orang Arab dan pro-Palestina sedang menjadi gempa bumi bagi Starbucks dan McDonald's ... Adidas, adios!” komentar pengguna lain.

Berbicara kepada Anadolu, komentator politik Inggris Sami Hamdi menyoroti dampak boikot terhadap perusahaan lain yang dianggap mendukung Israel saat melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza.

“McDonald's, Starbucks, KFC, dan merek lain sudah merasakan dampak gerakan boikot di negara-negara mayoritas Muslim, dengan banyak dari merek ini terpaksa menutup sejumlah cabang. Sudah ada seruan untuk memboikot Adidas dengan cara yang sama,” katanya.

Dalam kasus merek pakaian olahraga tersebut, Sami Al-Arian, seorang aktivis Palestina, mengatakan kepada Anadolu bahwa merek tersebut bersalah karena “menargetkan selebritas dan orang terkenal yang mendukung perjuangan Palestina.”

“Saya pikir bisa saja ada boikot terhadap produk Adidas, di mana mereka harus belajar dengan cara yang sulit dengan menargetkan keuntungan mereka sendiri karena mereka lebih memilih keuntungan daripada prinsip,” kata Al-Arian, direktur Pusat Islam dan Urusan Global (CIGA) di Universitas Zaim Istanbul.

Menurutnya, tindakan Adidas dan perusahaan multinasional lainnya telah memicu kemarahan di dunia Arab dan Muslim karena menargetkan selebritas pro-Palestina dan pro-boikot.

Sikap yang diambil oleh banyak selebritas ini adalah masalah prinsip terhadap ideologi yang “supremasis dan rasis dan untuk keuntungan kelompok tertentu agar mendominasi kelompok lain.”

“Bagi perusahaan-perusahaan seperti itu, untuk mendukung rezim Israel dan Zionis ini, mereka harus membayar harga dan harga itu harus merugikan kantong mereka sendiri, di mana keuntungan yang mereka hasilkan dari dunia Muslim yang berpenduduk lebih dari 1,8 miliar orang, yang merupakan pasar besar bagi mereka, perlu ditargetkan, dan boikot terhadap Adidas harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan ini.”

Berikutnya: Berdampak di Indonesia dan Malaysia <!--more-->

Laporan tahunan Adidas tahun 2023 menunjukkan bahwa Eropa, Timur Tengah, dan Afrika menyumbang pangsa terbesar dari penjualan bersihnya sebesar 39%, dengan total 8,2 miliar euro (Rp145 triliun ).

Di kawasan Asia-Pasifik, penjualan mencapai €2,3 miliar, atau 11% dari distribusi global. Kedua bagian dunia ini bersama-sama mewakili 50% dari penjualan Adidas.

Mengingat populasi Muslim yang signifikan di kawasan ini, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sikap Adidas akan memengaruhi penjualannya pada tahun 2024. Pengalaman terkini merek seperti Starbucks dan McDonald's setelah serangan Israel di Gaza muncul dalam pikiran.

Pada bulan Februari, McDonald's mengatakan bahwa konflik tersebut telah "berdampak signifikan" pada penjualannya pada kuartal terakhir tahun 2023, khususnya di Timur Tengah dan di negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia dan Indonesia.

"Selama perang ini berlangsung ... kami tidak berharap melihat perbaikan signifikan (di pasar-pasar ini)," kata CEO Chris Kempczinski.

Pada bulan Maret, pemegang waralaba Starbucks di Timur Tengah mengumumkan bahwa mereka memecat sekitar 2.000 karyawan di kedai kopinya di seluruh wilayah tersebut karena boikot atas perang Gaza.

Pernyataan Adidas

Setelah keributan itu, Adidas menyampaikan permintaan maaf kepada para mitra, termasuk Hadid, dengan mengatakan: "Kami membuat kesalahan yang tidak disengaja. Kami juga meminta maaf kepada mitra kami, Bella Hadid, A$AP Nast, Jules Kounde, dan lainnya, atas dampak negatif apa pun pada mereka, dan kami sedang merevisi kampanye tersebut."

Namun, perusahaan itu tidak membatalkan keputusannya tetapi mengumumkan rencana untuk merevisi kampanye tersebut, yang dapat memengaruhi sebagian besar pendapatannya.

“Menyingkirkan Bella Hadid, yang sangat terkenal di dunia mode dari kampanyenya sama saja dengan menundukkan diri pada tekanan Israel sehingga isu Palestina tidak dapat diperjuangkan oleh para selebritas tersebut. Bella Hadid berasal dari Palestina, dan mereka seharusnya tahu bahwa Bella Hadid telah berterus terang tentang isu Palestina,” kata Al-Arian, direktur Pusat Islam dan Urusan Global (CIGA) di Universitas Zaim Istanbul..

Al-Arian menuduh Adidas terlibat lebih jauh dalam upaya melemahkan hak-hak Palestina.

“Bagi mereka untuk mengontraknya dan kemudian meninggalkannya adalah puncak dari kemunafikan tersebut dalam hal isu Palestina. Israel telah menekan perusahaan-perusahaan multinasional ini agar tidak mendukung selebritas dan orang-orang terkenal yang mengadvokasi perjuangan Palestina.”

Reaksi di Israel

Sejumlah pemimpin dan lembaga Yahudi dan pro-Israel mengatakan Hadid, yang sangat kritis terhadap Israel dalam aktivismenya atas nama warga Palestina, adalah pilihan yang tidak tepat untuk mewakili sepatu kets yang terkait dengan Olimpiade Munich.

Akun X resmi untuk Negara Israel memposting tentang kampanye 1972, menuduh Hadid dan ayahnya, pengembang real estat Los Angeles Mohamed Hadid, mempromosikan teori konspirasi antisemit.

"Sebelas warga Israel dibunuh oleh teroris Palestina selama Olimpiade Munich," kata postingan tersebut. "Tebak siapa wajah kampanye mereka? Bella Hadid, model setengah Palestina yang memiliki sejarah menyebarkan antisemitisme dan menyerukan kekerasan terhadap warga Israel dan Yahudi. Dia dan ayahnya sering mempromosikan fitnah berdarah dan konspirasi antisemit terhadap orang Yahudi.”

Komite Yahudi Amerika ACJ juga mengutuk kampanye Adidas pada X, menyebutnya sebagai “kesalahan yang sangat besar.”

“Bagi Adidas untuk memilih model anti-Israel yang vokal untuk mengingat Olimpiade yang gelap ini adalah kelalaian besar atau sengaja menghasut,” tulis AJC. “Keduanya tidak dapat diterima.”

ANADOLU | TIMES OF ISRAEL

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menandai hari pertama berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menggelar rapat dengan Otorita IKN dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur, Senin, 29 Juli 2024.

"Rencana beliau akan rapat dengan jajaran OIKN didampingi Mensesneg dan Menteri PUPR. Kemudian juga akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana,di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Yusuf mengatakan rapat di Istana IKN akan dilakukan sama halnya seperti rapat-rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Pagi ini Bapak Presiden akan menerima tamu dan rapat di ruang kerja di Kantor Presiden di IKN ini, seperti kegiatan acara harian saat berkantor di Istana Merdeka Jakarta," ujar Yusuf.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan berbagai persiapannya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur.

“Air sudah masuk. Listrik sudah ada. Kamar sudah ada, tempat tidurnya sudah ada. Jadi, bisa tidurlah,” kata Jokowi di IKN, Ahad, 28 Juli 2024, dikutip dari video yang diterima Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menandai hari pertama berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menggelar rapat dengan Otorita IKN dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur, Senin, 29 Juli 2024.

"Rencana beliau akan rapat dengan jajaran OIKN didampingi Mensesneg dan Menteri PUPR. Kemudian juga akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana,di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Yusuf mengatakan rapat di Istana IKN akan dilakukan sama halnya seperti rapat-rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Pagi ini Bapak Presiden akan menerima tamu dan rapat di ruang kerja di Kantor Presiden di IKN ini, seperti kegiatan acara harian saat berkantor di Istana Merdeka Jakarta," ujar Yusuf.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan berbagai persiapannya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur.

“Air sudah masuk. Listrik sudah ada. Kamar sudah ada, tempat tidurnya sudah ada. Jadi, bisa tidurlah,” kata Jokowi di IKN, Ahad, 28 Juli 2024, dikutip dari video yang diterima Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengujian terhadap roti Aoka dan Okko mengalami perbedaan hasil. Menurut Profesor dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Rahmana Emran Kartasasmita, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan kejelasan adalah memastikan apakah sampel roti dari kedua merek yang diperiksa merupakan sampel yang identik atau sama tanggal produksinya.

“Bila sampel yang diuji tidak identik, bisa saja memberikan hasil yang berbeda walaupun berasal dari merek yang sama,” kata Rahmana kepada Tempo, Sabtu 27 Juli 2024.

Menurutnya, bila dapat dipastikan sampel yang diuji identik, maka baru bisa dikaji lebih jauh hal-hal yang terkait dengan metode uji dan hal-hal teknis lain terkait pengolahan dan interpretasi data. Dengan catatan, data-data primer hasil pengujian di laboratorium tersedia.

Sebelumnya dalam laporan Majalah Tempo, hasil pengujian roti Aoka dan Okko oleh PT SGS Indonesia dari pengajuan Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo menyatakan masing-masing roti mengandung sodium dehydroacetate masing-masing 235 dan 345 miligram per kilogram (mg/kg). Sementara hasil pengujian Badan Pemeriksa Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan roti Okko mengandung natrium dehidroasetat sedangkan roti Aoka tidak.

Rahmana mengatakan natrium dehidroasetat dengan sodium dehydroacetate merupakan zat atau senyawa yang sama. Bahan itu serta dehydroacetic acid berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, merupakan pengawet yang diizinkan dalam produk kosmetik. “Namun tidak diizinkan sebagai pengawet pangan atau makanan,” kata dosen di Kelompok Keilmuan Farmakokimia Sekolah Farmasi ITB itu.

Selain itu, standar internasional tentang bahan tambahan pangan juga tidak merekomendasikan penggunaan natrium dehidroasetat atau sodium dehydroacetate dan dehydroacetic acid sebagai pengawet pangan atau makanan. “Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami dan dimaknai, natrium dehidroasetat atau sodium dehydroacetate dan dehydroacetic acid, tidak aman untuk dikonsumsi dan bisa menimbulkan gangguan kesehatan,” ujar Rahmana.

Namun begitu, sifat bahaya suatu zat atau senyawa tidak ditentukan oleh hasil pengujian kualitatif maupun kuantitatif suatu laboratotium pengujian, melainkan berdasarkan evaluasi keamanan yang dilakukan secara komprehensif. Pada tataran internasional, evaluasi keamanan suatu zat atau senyawa yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan dilakukan oleh The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA).

“Sepanjang yang saya ketahui, JECFA belum melakukan atau setidaknya belum mempublikasikan hasil evaluasi keamanan natrium dehidroasetat atau sodium dehydroacetate dan dehydroacetic acid sebagai pengawet pangan atau makanan,” kata dia.

Lazimnya, hasil evaluasi yang dilakukan oleh JECFA menjadi pertimbangan apakah suatu zat atau senyawa layak digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan dapat diadopsi ke dalam General Standard for Food Additives (GSFA). Kalaupun dilakukan adopsi menurut Rahmana, harus melalui serangkaian proses yang panjang. Di antaranya melalui pembahasan pada sidang tahunan Codex Committee on Food Additives (CCFA), dan Codex Alimentarius atau Lembaga PBB di bawah FAO dan WHO.

Soal aspek keamanan konsumen, menurut Rahmana, terkait dengan batas pemakaian suatu zat atau senyawa yang sudah direkomendasikan atau diadopsi sebagai bahan tambahan pangan ke dalam GSFA. Misalnya sorbates sebagai sorbic acid, potassium sorbate, maupun calcium sorbate, sebagai bahan pengawet roti dengan batas maksimal 1.000 miligram per kilogram (mg/kg).

“Bila kadar bahan pengawet itu tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam standar atau regulasi, maka produk pangan tersebut aman untuk dikonsumsi dan sebaliknya,” kata Rahmana.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan resmi membekukan kegiatan usaha PT Sarana Riau Ventura. Melalui surat Nomor S-28/PL.1/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan Nomor S-29/PL.1/2024 tanggal 16 Juli 2024. OJK melarang perusahaan yang berlokasi di Riau itu untuk berkegiatan usaha seperti penyaluran investasi dan penyertaan baru, menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan liabilitas perusahaan kepada LJKNB dan/atau pihak terkait, menerbitkan surat utang, dan melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan LJKNB sejenis lainnya.

Dalam keterangan resmi pada 25 Juli 2024, OJK membekukan PT Sarana Riau Ventura karena persyaratan administrasi yang belum terpenuhi. “Direksi Perusahaan belum dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan di OJK,” tulis OJK.

Aturan itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Dalam regulasi ini menyatakan bahwa “Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama”.

Selain itu, OJK menilai perusahaan belum memenuhi jumlah Direksi minimum. Aturan ini diterangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura (POJK 36/2015), yang menyatakan bahwa "PMV atau PMVS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi”.

Sebelumnya, OJK juga mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung melalui surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP 57/D.03/2024. OJK mengumumkan pencabutan izin usaha perusahaan yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A Sidoarjo, Jawa Timur, itu melalui laman resmi mereka pada Rabu, 24 Juli 2024. “(Pencabutan) terhitung sejak 24 Juli 2024,” tulis OJK.

Usai mencabut izin usaha, OJK menutup kantor PT BPR Sumber Artha Waru Agung untuk umum. Selain itu, OJK juga menghentikan segala kegiatan perusahaan ini. “Kantor PT BPR Sumber Artha Waru Agung ditutup untuk umum dan BPR menghentikan segala kegiatan usahanya,” tulis OJK.

Sementara itu, OJK meminta hak dan kewajiban PT Sumber Artha Waru Agung akan dilakukan oleh tim likuidasi. Tim ini akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. “Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata OJK.

Tak hanya itu, OJK juga melarang direksi, dewan komisaris, atau pemilik PT BPR Sumber Artha Waru Agung mengambil tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR. “Kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS,” kata OJK.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui praktik eksploitasi tambang selama ini telah merusak lingkungan. Menurut Bahlil, kerusakan itu disebabkan pertambangan yang dikerjakan pengusaha asing, bukan ormas keagamaan.

“Sekarang lingkungan kita rusak sebagian gara-gara tambang. Apakah ada ormas di situ yang melakukan? Enggak ada kan?” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengklaim, izin tambang akan dia berikan kepada ormas keagamaan dengan tetap menjaga lingkungan. Bila ternyata lingkungan rusak, Bahlil akan mencabut izin itu. “Kenapa susah? Emang yang lain enggak merusak lingkungan?” kata Bahlil.

Bahlil mempertanyakan publik yang gencar mengkritik izin tambang untuk ormas keagamaan. Padahal, dia baru memulai eksekusi kebijakan itu. Dia mengatakan, eksploitasi tambang yang sudah merusak lingkungan justru tidak dikritik oleh publik. “Ini kita baru mulai kalian sudah kritik. Kalau yang sudah merusah kalian enggak kritik,” kata Bahlil.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Kebijakan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah, mengatakan kajian itu dilakukan sejak diselenggarakannya Kongres Ekonomi Umat di Jakarta pasa 2021 yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo. Menurut Ikhsan, menerima pemanfaatan sumber daya alam bisa dilakukan sepanjang dapat memberikan kemaslahatan umat.

“Bila pertambangan kekayaan alam dilakukan secara bijak dan ditatakelola secara baik dengan memperhatikan dampak lingkungan dan penuh kearifan, kita juga dapat melakukan pembangunan yang sustainable,” kata Ikhsan saat dihubungi Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Menurut Ikhsan, pada dasarnya semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam memelihara dan menjadikan sumber daya alam dan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kata Ikhsan, untuk mewujudkannya secara ekonomis harus disusun bersama atas dasar kekeluargaan.

Pilihan Ekbis: Pengamat Penerbangan Pertanyakan Konsistensi Pemerintah soal Penurunan Harga Tiket Pesawat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui praktik eksploitasi tambang selama ini telah merusak lingkungan. Menurut Bahlil, kerusakan itu disebabkan pertambangan yang dikerjakan pengusaha asing, bukan ormas keagamaan.

“Sekarang lingkungan kita rusak sebagian gara-gara tambang. Apakah ada ormas di situ yang melakukan? Enggak ada kan?” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengklaim, izin tambang akan dia berikan kepada ormas keagamaan dengan tetap menjaga lingkungan. Bila ternyata lingkungan rusak, Bahlil akan mencabut izin itu. “Kenapa susah? Emang yang lain enggak merusak lingkungan?” kata Bahlil.

Bahlil mempertanyakan publik yang gencar mengkritik izin tambang untuk ormas keagamaan. Padahal, dia baru memulai eksekusi kebijakan itu. Dia mengatakan, eksploitasi tambang yang sudah merusak lingkungan justru tidak dikritik oleh publik. “Ini kita baru mulai kalian sudah kritik. Kalau yang sudah merusah kalian enggak kritik,” kata Bahlil.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Kebijakan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah, mengatakan kajian itu dilakukan sejak diselenggarakannya Kongres Ekonomi Umat di Jakarta pasa 2021 yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo. Menurut Ikhsan, menerima pemanfaatan sumber daya alam bisa dilakukan sepanjang dapat memberikan kemaslahatan umat.

“Bila pertambangan kekayaan alam dilakukan secara bijak dan ditatakelola secara baik dengan memperhatikan dampak lingkungan dan penuh kearifan, kita juga dapat melakukan pembangunan yang sustainable,” kata Ikhsan saat dihubungi Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Menurut Ikhsan, pada dasarnya semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam memelihara dan menjadikan sumber daya alam dan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kata Ikhsan, untuk mewujudkannya secara ekonomis harus disusun bersama atas dasar kekeluargaan.

Pilihan Ekbis: Pengamat Penerbangan Pertanyakan Konsistensi Pemerintah soal Penurunan Harga Tiket Pesawat

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Minggu malam, 28 Juli 2024 dimulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dia akan mengundang lagi investor asing untuk menanamkan modal di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah Upacara 17 Agustus 2024.

Disusul, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Dia mengatakan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang sedang dia kerjakan.

Selanjutnya, ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL).

Berikutnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan.

Terakhir, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai hari ini, Senin, 29 Juli 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jokowi Bakal Tagih Komitmen Investasi Asing untuk IKN....

<!--more-->

1. Jokowi Bakal Tagih Komitmen Investasi Asing untuk IKN Setelah 17 Agustus

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dia akan mengundang lagi investor asing untuk menanamkan modal di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah Upacara 17 Agustus 2024.

Kepala negara menekankan lagi bahwa sudah lebih dari 300 investasi asing yang sudah tanda tangan perjanjian kerja sama. “Yang sudah masuk akan mulai diundang lagi untuk melihat dan kita lihat memang perubahan kecepatannya (pembangunan) terlihat,” kata Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Ahad, 28 Juli 2024, dikutip dari video yang diterima Tempo.

Jokowi mengatakan bahwa sebelumnya investor masih menunggu regulasi yang ada di Otorita IKN. Namun saat ini, masalah itu sudah selesai. Eks Gubernur Jakarta itu tidak merinci aturan mana yang dikeluhkan oleh penanam modal. “Nanti akan kita kumpulkan. Dan juga tanda tangan PKS-nya (perjanjian kerja sama) sudah realisasi semua,” katanya.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Bahlil Akui Masyarakat Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Investor dan Pemerintah Pusat

Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Dia mengatakan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang sedang dia kerjakan.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Namun, Bahlil mengklaim belum meratanya manfaat hilirisasi bukan kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan hilirisasi tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. Sebelum era Presiden
Joko Widodo atau Jokowi, Bahlil mengklaim pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu telah ada sejak 2004. "Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang harus kita perbaiki,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor....

<!--more-->

3. Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak

Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL).

Menurut Faisal Basri, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal Basri asuransi kendaraan bermotor tidak bisa bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga saat ini kesadaraan masyarakat Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di level kelas menengah atas.

Faisal Basri menegaskan, di daerah-daerah, masyarakat tidak memikirkan asuransi kendaraan karena ada kebutuhan lebih mendesak seperti konsumsi untuk pangan.

"Kenapa harus diwajibkan kalau orang merasa tidak ada risikonya. Ini akan kesulitan karena di pedesaan misalnya tidak ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini berpotensi meningkatkan inflasi," ujar Faisal Basri saat ditemui usai menjadi pembicara di forum non-bank financial di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bahlil Jelaskan Alasan Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas Keagamaan

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan. Menurut dia, izin itu diberikan pemerintah karena tokoh-tokoh keagamaan banyak berjasa dalam perjuangan kemerdekaan.

Bahlil bercerita, pada perjuangan kemerdekaan banyak tokoh-tokoh keagamaan yang berjasa. Menurut dia, mereka selalu terlibat dalam momentum penting, seperti pendirian Boedi Oetomo pada 1908 dan Sumpah Pemuda 1928. Saat agresi militer Belanda usai kemerdekaan, K.H. Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun para tokoh bangsa setelah kemerdekaan, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini mengatakan kekayaan sumber daya alam dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, dia menilai setelah kemerdekaan justru lebih banyak pengusaha yang menikmati keuntungan dari pertambangan. Sebagian di antaranya asing.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kabar Terkini IKN: Jokowi Siap Jajal kantor Baru....

<!--more-->

5. Kabar Terkini IKN: Jokowi Siap Jajal kantor Baru dan Undang Seleb ke Sana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai hari ini, Senin, 29 Juli 2024.

"Hari ini (kemarin) Bapak Presiden dan Ibu Negara akan bermalam di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara. Besok (hari ini) beliau akan berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 28 Juli 2024.

Jokowi kemarin bertolak ke IKN untuk meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN. Presiden juga akan meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden dan Istana Kepresidenan di IKN.

Berita selengkapnya baca di sini.