TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pemilik akun X atau Twitter mengunggah video yang menunjukkan Bea Cukai sedang mengadakan razia. Narasi kiriman di media sosial itu menggambarkan satuan dari direktorat jenderal di kementerian keuangan tersebut sedang melakukan penertiban barang impor ilegal.

Dalam tayangan terlihat pemeriksaan berlangsung di sebuah toko kelontong. “Beraninya sama rakyat kecil, importir nakal dan oknumnya apa kabar?” tulis pemilik akun @Aryprasetyo85 pada 21 Juli 2024.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo lantas merespons hal tersebut. Ia membalas ungahan dengan mengatakan bahwa itu bukan razia barang dari luar negeri.

“Video ini menunjukkan operasi gempur rokok ilegal yang rutin dilakukan oleh teman-teman bea cukai bersama pemda setempat, bukan razia barang impor ilegal” ujarnya lewat akun resmi @prastow dikutip Kamis, 25 Juli 2024.

Anak buah Sri Mulyani itu mengatakan penertiban penting untuk memastikan tidak terjadi peredaran hasil tembakau secara tidak resmi, yang dapat merugikan negara. Operasi di hilir ini, kata dia, dilakukan untuk mendapat petunjuk adanya peredaran rokok ilegal sehingga dapat mendeteksi jejaring dari hulu.

Ia mengklaim sejak kurun waktu 2021 hingga tahun ini, telah dilakukan 67.074 penindakan dengan jumlah 2,2 miliar batang rokok. Nilai yang didapat ditaksir Rp 2,5 triliun.

Pada kesempatan yang sama, akun X resmi @beacukaiRI juga menuliskan hal senada. Penindakan rokok ilegal merupakan kolaborasi Bea Cukai dengan satuan polisi pamong praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dinas perindustrian dan perdagangan dan pemerintah setempat.

Razia barang impor ilegal memang sedang gencar dilakukan sejak dibentuknya satuan tugas impor ilegal oleh kementerian perdagangan. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang menyebut satuan tugas (satgas) yang mengatasi barang impor ilegal berlaku selama satu tahun. “Nanti dievaluasi ditambah produknya diperpanjang lagi," ujar Moga di Jakarta, Rabu 17 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Pasca dibentuknya satgas ramai diberitakan penindakan di pusat perbelanjaan yakni ITC Mangga Dua Jakarta. Namun hal itu dibantah oleh humas Bea Cukai lewat keterangan resminya Jumat, 19 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya akhirnya memutuskan menerima izin tambang.

Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar, sesuai dengan yang nilai-nilai dari ajaran agama. "Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengelola tambang. Agamanya dibawa dalam proses pengolahan tambang," ujarnya saat dihubungi pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Dengan begitu, ia memastikan, pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan bakal berbeda dengan tambang yang dikelola para kapital. Sebab, nilai-nilai dari ajaran agama, seperti kebersamaan maupun saling memedulikan itu harus ditumbuhkembangkan oleh ormas-ormas keagamaan.

"Jangan pula dia meniru cara-cara tidak manusiawi dalam mengelola tambang. Jangan pula meniru cara-cara tidak ramah lingkungan dalam mengelola tambang," ucap Anwar.

Anwar menjelaskan PP Muhammadiyah sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Keputusan ini diputuskan saat rapat pleno. "Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, sudah menyetujui," ucap Anwar. Rapat pleno ini digelar pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Adapun alasan lain ormas keagamaan itu akhirnya memutuskan menerima izin tambang, menurut Anwar, karena Muhammadiyah ingin terlibat langsung dalam merespons masalah masyarakat yang timbul akibat tambang yang kerap memicu konflik.

"Masyarakat yang akan tergusur itu diberi peluang untuk ikut bekerja di perusahaan tambang bersangkutan," kata Anwar.

Mantan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini lantas menjelaskan penyebab kerusakaan lingkungan akibat pertambangan dengan mengutip Al Quran, surah Ar Rum ayat 41. "Mengapa bumi ini rusak? Kan ada ayat itu. Nyatalah kerusakan di darat dan di laut, itu karena siapa? Karena ulah tangan manusia, kan? Itu Manusia yang rakus dan tamak, yang tidak membawa Tuhan dalam bisnisnya," kata dia, sembari mengutip surah Ar-Rum tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa ormas keagamaan selama ini tidak mencari untung. Itu juga yang jadi alasan lain akhirnya Muhammadiyah memutuskan turut mengelola izin tambang. "Jadi bukan ormas keagamaan itu tidak mencari untung. Ia mencari untung, tapi untung itu sifatnya bukan untuk dia saja. Tapi untung itu didapatkan oleh masyarakatnya dan lingkungannya," kata dia.

Lebih jauh Anwar memberi gambaran soal masyarakat terdampak di sekitar daerah pertambangan. Nantinya, warga di sekitar areal tambang akan ditawari banyak pekerjaan, mulai dari kegiatan menambang, membawa aset tambang dengan mobil. "Orang-orang yang bekerja di tambang kan (perlu) makan. Dia diberi kesempatan mengolah katering, bisa kan?" tuturnya.

Ia juga yakin pada pelaksanaanya tidak akan terjadi gesekan antara masyarakat dan perusahaan tambang di lapangan yang kerap kali mengakibatkan warga tergeser. Berbeda dengan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Anwar menyebutkan saat ini pengusaha tambang hanya menggerus hasil bumi dan mencari keuntungan besar.

"Makanya yang terjadi hari ini para pengusaha tambang itu rakus dan tamak. Yang dicarinya hanya profit sebesar-besarnya, keuntungan bagi dirinya bagi perusahaannya," kata Anwar.

Pemberian izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang sebelumnya menuai sorotan masyarakat. Keputusan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sebelum aturan tersebut resmi diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ternyata sejumlah menteri sempat berbeda pandangan mengenai pemberian izin tambang oleh ormas keagamaan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kemudahan investasi dan berkarya bagi warga negara asing melalui Golden Visa Indonesia mesti melalui seleksi ketat. Jokowi menyebut hanya warga negara asing berkualitas dan bisa berkontribusi bagi Indonesia saja yang bisa mendapat Golden Visa.

“Ini hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif dan diseleksi. Benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara, orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” kata Jokowi dalam peluncuran Golden Visa Indonesia di The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024.

Golden Visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Pemegang Golden Visa dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif dari jenis visa ini, di antaranya adalah jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, serta efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus Izin Tinggal Terbatas ke kantor imigrasi.

Selain itu, Jokowi juga meminta para duta besar negara sahabat yang menghadiri acara itu untuk menyosialisasikan Golden Visa Indonesia. Tujuannya agar meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara sahabat dengan Indonesia.

"Saya juga berharap dubes negara-negara sahabat untuk menyampaikan kebijakan ini di negara masing-masing untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perekat persahabatan antarnegara," kata Jokowi.

Selanjutnya: Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim....

<!--more-->

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan Golden Visa Indonesia yang baru saja diluncurkan ini akan berfokus mencari investor dari luar dan menarik talenta dari berbagai negara. Golden Visa Indonesia ini diklaim akan memberi kemudahan untuk berinvestasi dan berkarya di dalam negeri.

“Fokusnya mencari investor dan global talent,” kata Silmy saat ditemui usai kegiatan itu pada Kamis, 25 Juli 2024.

Dalam peluncuran ini, Presiden Jokowi juga menyerahkan secara simbolis Golden Visa kepada pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong. Silmy menyebut Shin Tae-yong merupakan tokoh ikonik yang bisa membantu sosialisasi Golden Visa ini.

“Sin Tae-yon itu ikon yang diharapkan mendorong sosialisasinya juga,” kata dia.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengingatkan pemberian Golden Visa hanya untuk good quality travelers, sehingga harus selektif. "Saya berharap Golden Visa dapat segera disosialisasikan, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi berharap kemudahan investasi yang ditawarkan Golden Visa ini akan berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Dia menyebut jangan sampai Golden Visa ini meloloskan orang berbahaya bagi keamanan negara.

"Jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yg tidak memberi manfaat secara nasional," kata Presiden Jokowi.

Selanjutnya: Kebijakan Golden Visa disahkan pada 30 Agustus 2023....

<!--more-->

Kebijakan Golden Visa disahkan pada 30 Agustus 2023. Regulasi ini dibuat atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023.

Klasifikasi visa ini diperuntukkan orang asing berkualitas yang akan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara. Salah satunya adalah penanam modal baik korporasi maupun perorangan.

Untuk dapat tinggal di Indonesia selama 5 tahun, orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar US$ 2.500.000 atau sekitar Rp. 38 miliar. Sedangkan untuk masa tinggal 10 (sepuluh) tahun, nilai investasi yang disyaratkan adalah sebesar US$ 5.000.000 atau sekitar Rp. 76 miliar.

Sementara itu bagi investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar US$ 25.000.000 atau sekitar Rp 380 miliar akan memperoleh golden visa dengan masa tinggal 5 lima tahun bagi direksi dan komisarisnya; untuk nilai investasi sebesar US$ 50.000.000 akan diberikan lama tinggal 10 tahun.

Ketentuan berbeda diberlakukan untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia. Untuk golden visa 5 tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai US$ 350.000 atau sekitar Rp.5,3 miliar yang dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan/deposito; Sementara untuk Golden Visa 10 tahun dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah US$ 700.000 atau sekitar Rp 10,6 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kemudahan investasi dan berkarya bagi warga negara asing melalui Golden Visa Indonesia mesti melalui seleksi ketat. Jokowi menyebut hanya warga negara asing berkualitas dan bisa berkontribusi bagi Indonesia saja yang bisa mendapat Golden Visa.

“Ini hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif dan diseleksi. Benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara, orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” kata Jokowi dalam peluncuran Golden Visa Indonesia di The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024.

Golden Visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Pemegang Golden Visa dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif dari jenis visa ini, di antaranya adalah jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, serta efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus Izin Tinggal Terbatas ke kantor imigrasi.

Selain itu, Jokowi juga meminta para duta besar negara sahabat yang menghadiri acara itu untuk menyosialisasikan Golden Visa Indonesia. Tujuannya agar meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara sahabat dengan Indonesia.

"Saya juga berharap dubes negara-negara sahabat untuk menyampaikan kebijakan ini di negara masing-masing untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perekat persahabatan antarnegara," kata Jokowi.

Selanjutnya: Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim....

<!--more-->

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan Golden Visa Indonesia yang baru saja diluncurkan ini akan berfokus mencari investor dari luar dan menarik talenta dari berbagai negara. Golden Visa Indonesia ini diklaim akan memberi kemudahan untuk berinvestasi dan berkarya di dalam negeri.

“Fokusnya mencari investor dan global talent,” kata Silmy saat ditemui usai kegiatan itu pada Kamis, 25 Juli 2024.

Dalam peluncuran ini, Presiden Jokowi juga menyerahkan secara simbolis Golden Visa kepada pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong. Silmy menyebut Shin Tae-yong merupakan tokoh ikonik yang bisa membantu sosialisasi Golden Visa ini.

“Sin Tae-yon itu ikon yang diharapkan mendorong sosialisasinya juga,” kata dia.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengingatkan pemberian Golden Visa hanya untuk good quality travelers, sehingga harus selektif. "Saya berharap Golden Visa dapat segera disosialisasikan, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi berharap kemudahan investasi yang ditawarkan Golden Visa ini akan berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Dia menyebut jangan sampai Golden Visa ini meloloskan orang berbahaya bagi keamanan negara.

"Jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yg tidak memberi manfaat secara nasional," kata Presiden Jokowi.

Selanjutnya: Kebijakan Golden Visa disahkan pada 30 Agustus 2023....

<!--more-->

Kebijakan Golden Visa disahkan pada 30 Agustus 2023. Regulasi ini dibuat atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023.

Klasifikasi visa ini diperuntukkan orang asing berkualitas yang akan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara. Salah satunya adalah penanam modal baik korporasi maupun perorangan.

Untuk dapat tinggal di Indonesia selama 5 tahun, orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar US$ 2.500.000 atau sekitar Rp. 38 miliar. Sedangkan untuk masa tinggal 10 (sepuluh) tahun, nilai investasi yang disyaratkan adalah sebesar US$ 5.000.000 atau sekitar Rp. 76 miliar.

Sementara itu bagi investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar US$ 25.000.000 atau sekitar Rp 380 miliar akan memperoleh golden visa dengan masa tinggal 5 lima tahun bagi direksi dan komisarisnya; untuk nilai investasi sebesar US$ 50.000.000 akan diberikan lama tinggal 10 tahun.

Ketentuan berbeda diberlakukan untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia. Untuk golden visa 5 tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai US$ 350.000 atau sekitar Rp.5,3 miliar yang dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan/deposito; Sementara untuk Golden Visa 10 tahun dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah US$ 700.000 atau sekitar Rp 10,6 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kemudahan investasi dan berkarya bagi warga negara asing melalui Golden Visa Indonesia mesti melalui seleksi ketat. Jokowi menyebut hanya warga negara asing berkualitas dan bisa berkontribusi bagi Indonesia saja yang bisa mendapat Golden Visa.

“Ini hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif dan diseleksi. Benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara, orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” kata Jokowi dalam peluncuran Golden Visa Indonesia di The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024.

Golden Visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Pemegang Golden Visa dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif dari jenis visa ini, di antaranya adalah jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, serta efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus Izin Tinggal Terbatas ke kantor imigrasi.

Selain itu, Jokowi juga meminta para duta besar negara sahabat yang menghadiri acara itu untuk menyosialisasikan Golden Visa Indonesia. Tujuannya agar meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara sahabat dengan Indonesia.

"Saya juga berharap dubes negara-negara sahabat untuk menyampaikan kebijakan ini di negara masing-masing untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perekat persahabatan antarnegara," kata Jokowi.

Selanjutnya: Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim....

<!--more-->

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan Golden Visa Indonesia yang baru saja diluncurkan ini akan berfokus mencari investor dari luar dan menarik talenta dari berbagai negara. Golden Visa Indonesia ini diklaim akan memberi kemudahan untuk berinvestasi dan berkarya di dalam negeri.

“Fokusnya mencari investor dan global talent,” kata Silmy saat ditemui usai kegiatan itu pada Kamis, 25 Juli 2024.

Dalam peluncuran ini, Presiden Jokowi juga menyerahkan secara simbolis Golden Visa kepada pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong. Silmy menyebut Shin Tae-yong merupakan tokoh ikonik yang bisa membantu sosialisasi Golden Visa ini.

“Sin Tae-yon itu ikon yang diharapkan mendorong sosialisasinya juga,” kata dia.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengingatkan pemberian Golden Visa hanya untuk good quality travelers, sehingga harus selektif. "Saya berharap Golden Visa dapat segera disosialisasikan, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi berharap kemudahan investasi yang ditawarkan Golden Visa ini akan berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Dia menyebut jangan sampai Golden Visa ini meloloskan orang berbahaya bagi keamanan negara.

"Jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yg tidak memberi manfaat secara nasional," kata Presiden Jokowi.

Selanjutnya: Kebijakan Golden Visa disahkan pada 30 Agustus 2023....

<!--more-->

Kebijakan Golden Visa disahkan pada 30 Agustus 2023. Regulasi ini dibuat atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023.

Klasifikasi visa ini diperuntukkan orang asing berkualitas yang akan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara. Salah satunya adalah penanam modal baik korporasi maupun perorangan.

Untuk dapat tinggal di Indonesia selama 5 tahun, orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar US$ 2.500.000 atau sekitar Rp. 38 miliar. Sedangkan untuk masa tinggal 10 (sepuluh) tahun, nilai investasi yang disyaratkan adalah sebesar US$ 5.000.000 atau sekitar Rp. 76 miliar.

Sementara itu bagi investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar US$ 25.000.000 atau sekitar Rp 380 miliar akan memperoleh golden visa dengan masa tinggal 5 lima tahun bagi direksi dan komisarisnya; untuk nilai investasi sebesar US$ 50.000.000 akan diberikan lama tinggal 10 tahun.

Ketentuan berbeda diberlakukan untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia. Untuk golden visa 5 tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai US$ 350.000 atau sekitar Rp.5,3 miliar yang dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan/deposito; Sementara untuk Golden Visa 10 tahun dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah US$ 700.000 atau sekitar Rp 10,6 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyerukan supaya secepatnya ada standarisasi eksporkratom. Jenderal TNI Purnawirawan ini menyoroti aspek kebermanfaatan dari tanaman yang sebelumnya disebut mengandung zat narkotika ini.

Moeldoko menyampaikan ini saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rapat Internal Presiden terkait Kebijakan dalam Penanganan, Pemanfaatan dan Perdagangan Kratom di gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

“Kemendag atur standarnya, pastikan kratom itu tidak ada kandungan bakteri dan logam berat karena akan dilihat ke industri untuk ekspor. Jangan sampai ada yang di-reject,” kata Moeldoko, dikutip dari keterangan tertulis.

Mantan Panglima TNI mengatakan standarisasi ekspor perlu diambil supaya tidak terjadi pengembalian kratom karena tidak sesuai dengan standar ekspor negara yang dituju. Namun Moeldoko mengingatkan pengembangan kratom harus sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan.

“Kalau ada aturan tata niaganya, UMKM bisa dibina dengan lebih baik untuk mengarah ke hilirisasi,” kata Moeldoko.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta mekanisme ekspor hingga standarisasi kualitas tanaman kratom untuk diatur. Kepala Negara menyampaikan pesan itu saat mengadakan rapat internal bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan dirinya segera menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan tata niaga tanaman kratom. “Akan segera dibuat Permendag-nya,” ujar dia saat ditemui di Desa Cijaya, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat, 21 Juni 2024.

Badan Pusat Statistik yang diolah Kemendag mencatat, nilai ekspor kratom Indonesia sempat turun dari US$ 16,23 juta pada 2018 menjadi US$ 9,95 juta pada 2019. Nilai ekspor kratom kembali meningkat pada 2020, yakni US$ 13,16 juta dan terus menunjukkan tren meningkat hingga 2022. Kinerja ekspor yang positif ini terus berlanjut pada 2023. Tercatat sepanjang Januari-Mei 2023, nilai ekspor kratom Indonesia tumbuh 52,04 persen menjadi US$7,33 juta.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan kratom memiliki efek samping yang membahayakan, terlebih bila penggunaannya tidak sesuai takaran. Namun kratom belum diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Regulasi pemerintah daerah belum bisa membatasi penggunaan kratom. Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah melarang penggunaan daun kratom sebagai suplemen atau obat herbal.

BNN sempat menyebut maraknya peningkatan penggunaan kratom ditandai dengan banyaknya petani tanaman biasa yang beralih menjadi petani kratom. Pasalnya, hasil dari budi daya kratom dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi.

TEMPO.CO, Jakarta - PDB atau Produk Domestik Bruto merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kekayaan suatu negara. PDB mengacu pada total nilai moneter dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Negara-negara dengan PDB terbesar di dunia dapat digolongkan sebagai negara yang kaya dan memiliki ekonomi yang kuat.

Agar lebih mengetahui negara mana saja yang masuk dalam daftar 10 negara dengan PDB terbesar di dunia, berikut ini informasinya untuk Anda.

Negara dengan PDB Terbesar di Dunia

Mengutip dari situs World Atlas, berikut ini adalah urutan 10 negara denganPDBterbesar di dunia.

1. Luksemburg

Peringkat pertama negara dengan PDB terbesar di dunia diraih olehLuksemburgdengan PDB per kapita, yakni USD 143.742.

Negara ini sukses dalam mengelola sektor keuangan, termasuk perbankan dan asuransi. Tak hanya itu,Luksemburg berhasil menarik perusahan multinasional yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB per kapitanya.

2. Irlandia

Negara dengan PDB terbesar di dunia berikutnya adalah Irlandia. PDB per kapita Irlandia mencapai USD 133.895.

Meskipun tertinggal denganLuksemburg karena rendahnya ekspor obat-obatan dan melemahnya perusahaan manufaktur, Irlandia masih menunjukkan kekuatan finansialnya dengan berada di posisi 2.

Kesuksesan dalam menggaet perusahaan multinasional seperti Google dan Apple mendorong Irlandia memiliki PDB per kapita tertinggi kedua setelah Luksemburg.

3. Singapura

Dari Eropa ke benua Asia, Singapura berhasil menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam daftar 10 negara dengan PDB terbesar di dunia, yakni sebanyak USD 133.737, hanya berbeda sedikit dari negara Irlandia.

Singapura menerapkan tarif pajak perusahan yang rendah seperti Irlandia sehingga berhasil menggaet perusahaan multinasional.

Selain itu, negara tetangga Indonesia ini merupakan pusat keuangan dan perdagangan di Asia Tenggara.

4. Qatar

Qatarmenduduki posisi empat dengan PDB terbesar di dunia, yakni sebanyak USD 112.282. Salah satu pondasi keuangan Qatar adalah minyak dan gas alam.

Qatar berhasil unggul dibandingkan negara penghasil minyak lainnya karena strategi yang tepat dalam mengelola pendapatan di bidang energi. Selain itu, Qatar juga berinvestasi besar dalam infrastruktur, pendidikan, dan pariwisata.

5. Uni Emirat Arab

Selanjutnya, ada Uni Emirat Arab dengan PDB terbesar kelima di dunia, yakni sebanyak USD 96.845.

Meskipun terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, Uni Emirat Arab telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sektor energi seperti investasi besar dalam sektor infrastruktur, pariwisata, dan teknologi.

6. Swiss

Swiss berada di peringkat enam negara dengan PDB terbesar di dunia yang berada di angka USD 91.931.

Negara yang juga dikenal dengan pusat keuangan global ini menjadi tuan rumah bagi banyak perusahaan inovatif dan riset sehingga berkontribusi dalam kemajuan teknologi dan kekayaan negara Swiss.

Tak hanya fokus pada sektor keuangan, Swiss juga fokus pada penelitian dan pengembangan.

7. San Marino

San Marino adalah negara yang dikelilingi oleh negara Italia. Negara ini memiliki PDB terbesar ke tujuh di dunia, yakni sebanyak USD 86.989.

Sumber pendapatan negara San Marino banyak diambil dari jasa dan manufaktur seperti keramik, pakaian, cat, anggur, dan banyak lagi.

Tingkat kemiskinan di San Marino juga termasuk yang terendah di dunia. Salah satu faktornya karena negara tersebut memiliki sistem perpajakan yang transparan.

8. Amerika Serikat

Amerika Serikat berada di posisi delapan dalam daftar negara dengan PDB terbesar di dunia. PDB per kapita negara ini mencapai USD 85.372.

Sebagai salah satu pusat ekonomi dunia, Amerika Serikat memiliki banyak inovasi di bidang teknologi dan keberhasilan dalam industri kreatif serta manufaktur yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi.

9. Norwegia

Di posisi sembilan daftar negara dengan PDB terbesar di dunia diduduki oleh Norwegia. PDB per kapitanya mencapai USD 82.831.

Salah satu penyokong ekonomi di Norwegia adalah makanan laut yang menjadi sumber ekspornya.

Sebagian besar pendapatan dari sektor energi di Norwegia digunakan untuk investasi energi terbarukan, pendidikan, dan proyek-proyek berkelanjutan.

10. Guyana

Satu lagi negara yang masuk dalam daftar 10 negara dengan PDB terbesar di dunia adalah Guyana.

Negara yang terletak di pesisir Atlantik Utara Amerika Selatan ini memiliki PDB per kapita sebesar USD 80.137. Penyokong finansial di Guyana adalah pertumbuhan industri minyak yang pesat.

Demikianlah informasi mengenai daftar 10 negara dengan PDB terbesar di dunia. Semoga bermanfaat, ya.

AULIA ULVA

TEMPO.CO, Jakarta - PDB atau Produk Domestik Bruto merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kekayaan suatu negara. PDB mengacu pada total nilai moneter dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Negara-negara dengan PDB terbesar di dunia dapat digolongkan sebagai negara yang kaya dan memiliki ekonomi yang kuat.

Agar lebih mengetahui negara mana saja yang masuk dalam daftar 10 negara dengan PDB terbesar di dunia, berikut ini informasinya untuk Anda.

Negara dengan PDB Terbesar di Dunia

Mengutip dari situs World Atlas, berikut ini adalah urutan 10 negara denganPDBterbesar di dunia.

1. Luksemburg

Peringkat pertama negara dengan PDB terbesar di dunia diraih olehLuksemburgdengan PDB per kapita, yakni USD 143.742.

Negara ini sukses dalam mengelola sektor keuangan, termasuk perbankan dan asuransi. Tak hanya itu,Luksemburg berhasil menarik perusahan multinasional yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB per kapitanya.

2. Irlandia

Negara dengan PDB terbesar di dunia berikutnya adalah Irlandia. PDB per kapita Irlandia mencapai USD 133.895.

Meskipun tertinggal denganLuksemburg karena rendahnya ekspor obat-obatan dan melemahnya perusahaan manufaktur, Irlandia masih menunjukkan kekuatan finansialnya dengan berada di posisi 2.

Kesuksesan dalam menggaet perusahaan multinasional seperti Google dan Apple mendorong Irlandia memiliki PDB per kapita tertinggi kedua setelah Luksemburg.

3. Singapura

Dari Eropa ke benua Asia, Singapura berhasil menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam daftar 10 negara dengan PDB terbesar di dunia, yakni sebanyak USD 133.737, hanya berbeda sedikit dari negara Irlandia.

Singapura menerapkan tarif pajak perusahan yang rendah seperti Irlandia sehingga berhasil menggaet perusahaan multinasional.

Selain itu, negara tetangga Indonesia ini merupakan pusat keuangan dan perdagangan di Asia Tenggara.

4. Qatar

Qatarmenduduki posisi empat dengan PDB terbesar di dunia, yakni sebanyak USD 112.282. Salah satu pondasi keuangan Qatar adalah minyak dan gas alam.

Qatar berhasil unggul dibandingkan negara penghasil minyak lainnya karena strategi yang tepat dalam mengelola pendapatan di bidang energi. Selain itu, Qatar juga berinvestasi besar dalam infrastruktur, pendidikan, dan pariwisata.

5. Uni Emirat Arab

Selanjutnya, ada Uni Emirat Arab dengan PDB terbesar kelima di dunia, yakni sebanyak USD 96.845.

Meskipun terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, Uni Emirat Arab telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sektor energi seperti investasi besar dalam sektor infrastruktur, pariwisata, dan teknologi.

6. Swiss

Swiss berada di peringkat enam negara dengan PDB terbesar di dunia yang berada di angka USD 91.931.

Negara yang juga dikenal dengan pusat keuangan global ini menjadi tuan rumah bagi banyak perusahaan inovatif dan riset sehingga berkontribusi dalam kemajuan teknologi dan kekayaan negara Swiss.

Tak hanya fokus pada sektor keuangan, Swiss juga fokus pada penelitian dan pengembangan.

7. San Marino

San Marino adalah negara yang dikelilingi oleh negara Italia. Negara ini memiliki PDB terbesar ke tujuh di dunia, yakni sebanyak USD 86.989.

Sumber pendapatan negara San Marino banyak diambil dari jasa dan manufaktur seperti keramik, pakaian, cat, anggur, dan banyak lagi.

Tingkat kemiskinan di San Marino juga termasuk yang terendah di dunia. Salah satu faktornya karena negara tersebut memiliki sistem perpajakan yang transparan.

8. Amerika Serikat

Amerika Serikat berada di posisi delapan dalam daftar negara dengan PDB terbesar di dunia. PDB per kapita negara ini mencapai USD 85.372.

Sebagai salah satu pusat ekonomi dunia, Amerika Serikat memiliki banyak inovasi di bidang teknologi dan keberhasilan dalam industri kreatif serta manufaktur yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi.

9. Norwegia

Di posisi sembilan daftar negara dengan PDB terbesar di dunia diduduki oleh Norwegia. PDB per kapitanya mencapai USD 82.831.

Salah satu penyokong ekonomi di Norwegia adalah makanan laut yang menjadi sumber ekspornya.

Sebagian besar pendapatan dari sektor energi di Norwegia digunakan untuk investasi energi terbarukan, pendidikan, dan proyek-proyek berkelanjutan.

10. Guyana

Satu lagi negara yang masuk dalam daftar 10 negara dengan PDB terbesar di dunia adalah Guyana.

Negara yang terletak di pesisir Atlantik Utara Amerika Selatan ini memiliki PDB per kapita sebesar USD 80.137. Penyokong finansial di Guyana adalah pertumbuhan industri minyak yang pesat.

Demikianlah informasi mengenai daftar 10 negara dengan PDB terbesar di dunia. Semoga bermanfaat, ya.

AULIA ULVA

TEMPO.CO, Jakarta - KRLJogja-Solo setiap harinya menyediakan 12 jadwal keberangkatan. Salah satu stasiun yang dilewati KRL Jogja-Solo adalah Stasiun Lempuyangan. Berikut jadwal KRL Jogja-Solo minggu ini 22-28 Juli 2024 terbaru.

Waktu tempuh KRL dari Jogja menuju Solo adalah 1 jam. Harga tiketnya sangat terjangkau yakni Rp8 ribu untuk satu kali perjalanan.

Cara bayar tiket KRL Solo-Jogja dapat melalui kartu Multi Trip (KMT) dan kartu bank seperti e-Money Mandiri, Flazz BCA, Tap Cash BNI, dan Brizzi BRI.

KRL Jogja-Solo melewati 13 stasiun, yakni Stasiun Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Maguwo, Stasiun Brambanan, Stasiun Srowot, Stasiun Klaten, Stasiun Ceper, Stasiun Delanggu, Stasiun Gawok, Stasiun Purwosari, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Solo Jebres, dan Stasiun Palur.

Dari Stasiun Lempuyangan, KRL Jogja-Solo berangkat paling pagi pukul 05.36 WIB. Kemudian berangkat paling malam pukul 22.42 WIB. Bagi yang ingin naik kereta dari Jogja ke Solo, cek djadwal KRLJogja-Solo hari ini Juli 2024 yang paling terbaru.

Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini Juli 2024

Keberangkatan dari Stasiun Tugu Jogja

Berangkat pukul 05.30 WIB, 06.50 WIB, 07.40 WIB, 08.50 WIB, 10.25 WIB, 11.57 WIB, 13.05 WIB, 15.20 WIB, 16.30 WIB, 17.45 WIB, 20.16 WIB, 22.35 WIB

Stasiun Lempuyangan

Berangkat pukul 05.36 WIB, 06.55 WIB, 07.46 WIB, 08.55 WIB, 10.31 WIB, 12.02 WIB, 13.11 WIB, 15.25 WIB, 16.35 WIB, 17.50 WIB, 20.21 WIB, 22.42 WIB

Stasiun Maguwo

Berangkat pukul 05.43 WIB, 07.02 WIB, 07.53 WIB, 09.02 WIB, 10.38 WIB, 12.09 WIB, 13.18 WIB, 15.32 WIB, 16.42 WIB, 17.57 WIB, 20.28 WIB, 22.49 WIB

Stasiun Brambanan

Berangkat pukul 05.51 WIB, 07.10 WIB, 08.01 WIB, 09.10 WIB, 10.46 WIB, 12.17 WIB, 13.26 WIB, 15.40 WIB, 16.50 WIB, 18.05 WIB, 20.36 WIB, 22.57 WIB

Stasiun Srowot

Berangkat pukul 05.58 WIB, 07.17 WIB, 08.08 WIB, 09.17 WIB, 10.53 WIB, 12.24 WIB, 13.33 WIB, 15.47 WIB, 16.57 WIB, 18.12 WIB, 20.43 WIB, 23.04 WIB

Stasiun Klaten

Berangkat pukul 06.05 WIB, 07.24 WIB, 08.16 WIB, 09.24 WIB, 11.01 WIB, 12.31 WIB, 13.41 WIB, 15.54 WIB, 17.04 WIB, 18.19 WIB, 20.50 WIB, 23.12 WIB

Stasiun Ceper

Berangkat pukul 06.14 WIB, 07.33 WIB, 08.25 WIB, 09.33 WIB, 11.10 WIB, 12.40 WIB, 13.50 WIB, 16.03 WIB, 17.13 WIB, 18.28 WIB, 20.59 WIB, 23.21 WIB

Stasiun Delanggu

Berangkat pukul 06.21 WIB, 07.40 WIB, 08.32 WIB, 09.40 WIB, 11.17 WIB, 12.47 WIB, 13.57 WIB, 16.10 WIB, 17.20 WIB, 18.35 WIB, 21.06 WIB, 23.28 WIB

Stasiun Gawok

Berangkat pukul 06.27 WIB, 07.46 WIB, 08.38 WIB, 09.46 WIB, 11.24 WIB, 12.53 WIB, 14.16 WIB, 16.16 WIB, 17.26 WIB, 18.41 WIB, 21.12 WIB, 23.35 WIB

Stasiun Purwosari

Berangkat pukul 06.34 WIB, 07.53 WIB, 08.45 WIB, 09.53 WIB, 11.32 WIB, 13.00 WIB, 14.23 WIB, 16.23 WIB, 17.42 WIB, 18.48 WIB, 21.19 WIB, 23.42 WIB

Stasiun Solo Balapan

Berangkat pukul 06.40 WIB, 08.04 WIB, 08.53 WIB, 09.59 WIB, 11.39 WIB, 13.08 WIB, 14.30 WIB, 16.30 WIB, 17.49 WIB, 18.56 WIB, 21.27 WIB, 23.50 WIB

Stasiun Solo Jebres

Berangkat pukul 06.46 WIB, 08.10 WIB, 08.59 WIB, 10.05 WIB, 11.45 WIB, 13.12 WIB, 14.35 WIB, 16.36 WIB, 17.47 WIB, 19.02 WIB, 21.33 WIB, 23.56 WIB

Tiba di Stasiun Palur

Tiba pukul 06.51 WIB, 08.15 WIB, 09.04 WIB, 10.10 WIB, 11.50 WIB, 13.17 WIB, 14.40 WIB, 16.41 WIB, 17.52 WIB, 19.07 WIB, 21.38 WIB, 00.01 WIB

RIZKI DEWI AYU

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia sangat mungkin keluar dari jabakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Ketua Umum Partai Golkar itu berujar, saat ini Jakarta dan Kalimantan Timur (Kaltim) telah lolos dari perangkap. Jakarta pendapatan per kapitan mencapai US$ 21 ribu. Bahkan di Jakarta Pusat sudah mencapai US$ 50 ribu. “Jadi aglomerasi Jakarta itu sudah setara dengan negara-negara lain termasuk Singapura,” kata Airlangga pada perayaan HUT Kemenko Perekonomian, Kamis, 25 Juli 2024.

Kalimantan Timur, ia melanjutkan, juga sudah terlepas dari perangkap pendapatan menengah. “IKN juga sudah lolos dari middle income trap dan juga termasuk Kaltara (Kalimantan Utara) pendapatannya sekitar US$ 17 ribu,” ujarnya lagi.

Menghadapi tantangan selanjutnya, Kantor Kemenko akan memetakan seluruh provinsi. Melihat bagaimana motor penggerak ekonomi di masing-masing wilayah kesejahteraan sosialnya. Airlangga mengatakan Kemenko juga bakal menyasar tingkat pendidikan dan kemiskinan di setiap daerah.

Seluruh datanya saat ini sudah ada, sehingga pemerintah bisa melihat apa yang harus dilakukan agar provinsi lain bisa seperti Jakarta atau Kalimantan Timur. “Yang membedakan berbagai wilayah, tentu kalau di luar Jawa itu banyak yang resource based, berbasis pada bahan baku, tetapi Jakarta sudah service industri,” kata Airlangga.

Berdasarkan data World Bank atau Bank dunia, pada 2023 Gross Nasional Income (GNI) per kapita Indonesia ada di kisaran US$ 4.870. Sementara di tahun yang sama, rata-rata GNI per kapita Singapura mencapai US$ 70.590. Pendapatan per kapita Indonesia juga masih rendah dibanding negara ASEAN lain seperti Thailand yang mencapai US$ 7.180 atau Malaysia US$ 11.970.

Wolrd Bank mengkategorikan pendapatan negara dalam beberapa kelas. Lower middle income economies atau negara berpendapatan menegah ke bawah adalah mereka yang punya GNI per kapita antara US$ 1.136- U$$ 4,465. Sementara negara upper middle income atau pendapatan menengah atas pendapatan per kapita US$ 4.466- US$ 13.845. Adapun negara berpendapatan tinggi memiliki GNI per kapita US$ 13.846 atau lebih.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia sangat mungkin keluar dari jabakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Ketua Umum Partai Golkar itu berujar, saat ini Jakarta dan Kalimantan Timur (Kaltim) telah lolos dari perangkap. Jakarta pendapatan per kapitan mencapai US$ 21 ribu. Bahkan di Jakarta Pusat sudah mencapai US$ 50 ribu. “Jadi aglomerasi Jakarta itu sudah setara dengan negara-negara lain termasuk Singapura,” kata Airlangga pada perayaan HUT Kemenko Perekonomian, Kamis, 25 Juli 2024.

Kalimantan Timur, ia melanjutkan, juga sudah terlepas dari perangkap pendapatan menengah. “IKN juga sudah lolos dari middle income trap dan juga termasuk Kaltara (Kalimantan Utara) pendapatannya sekitar US$ 17 ribu,” ujarnya lagi.

Menghadapi tantangan selanjutnya, Kantor Kemenko akan memetakan seluruh provinsi. Melihat bagaimana motor penggerak ekonomi di masing-masing wilayah kesejahteraan sosialnya. Airlangga mengatakan Kemenko juga bakal menyasar tingkat pendidikan dan kemiskinan di setiap daerah.

Seluruh datanya saat ini sudah ada, sehingga pemerintah bisa melihat apa yang harus dilakukan agar provinsi lain bisa seperti Jakarta atau Kalimantan Timur. “Yang membedakan berbagai wilayah, tentu kalau di luar Jawa itu banyak yang resource based, berbasis pada bahan baku, tetapi Jakarta sudah service industri,” kata Airlangga.

Berdasarkan data World Bank atau Bank dunia, pada 2023 Gross Nasional Income (GNI) per kapita Indonesia ada di kisaran US$ 4.870. Sementara di tahun yang sama, rata-rata GNI per kapita Singapura mencapai US$ 70.590. Pendapatan per kapita Indonesia juga masih rendah dibanding negara ASEAN lain seperti Thailand yang mencapai US$ 7.180 atau Malaysia US$ 11.970.

Wolrd Bank mengkategorikan pendapatan negara dalam beberapa kelas. Lower middle income economies atau negara berpendapatan menegah ke bawah adalah mereka yang punya GNI per kapita antara US$ 1.136- U$$ 4,465. Sementara negara upper middle income atau pendapatan menengah atas pendapatan per kapita US$ 4.466- US$ 13.845. Adapun negara berpendapatan tinggi memiliki GNI per kapita US$ 13.846 atau lebih.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons wacana wajib asuransi kendaraan pada tahun depan. Jokowi mengatakan belum ada kepastian mengenai kebijakan tersebut.

“Belum. Belum ada rapat mengenai itu,” kata Jokowi usai meluncurkan Golden Visa di Ritz Carlton Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan wajib asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini.

“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang Tempo pantau dari YouTube CNBC Indonesia pada Rabu, 17 Juli 2024.

Berdasarkan UU P2SK, Ogi mengatakan harusnya peraturan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang akan mengatur pengenaan wajib asuransi bagi kendaraan itu akan keluar di Januari 2025. Senyampang itu, Ogi mengatakan institusinya juga akan membuat Peraturan OJK yang mengatur asuransi kendaraan ini.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, mengatakan organisasinya menolak rencana ini karena akan menambah beban bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi, seperti ojek online, taksi online, dan kurir. Dia menyebut biaya premi asuransi yang akan dibayarkan tak sebanding dengan kondisi pendapat para pekerja angkutan berbasis aplikasi.

“Karena biaya premi asuransi yang akan dibayarkan tidak sebanding dengan kondisi pendapatan kami yang tidak menentu. Ini disebabkan tarif angkutan yang murah akibat status pengemudi sebagai mitra,” kata Lily dalam keterangan tertulis pada Senin, 22 Juli 2024. Akibat dari sistem kemitraan ini, Lily mengatakan pengemudi angkutan berbasis aplikasi tak mendapat penghasilan layak berupa upah minimum seperti pekerja lainnya.

Tak hanya itu, Lily mengatakan wajib asuransi ini juga akan menambah biaya kehidupan sehari-hari bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi yang tak ditanggung perusahaan mitra kerja. Biaya operasional itu, kata dia, berupa pengeluaran untuk bahan bakar, parkir, cicilan kendaraan, pulsa, cicilan ponsel, atribut helm, tas, dan jaket.

DANIEL A. FAJRI, ADIL AL HASAN