TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan Golden Visa Indonesia yang baru saja diluncurkan akan berfokus mencari investor dari luar dan menarik talenta dari berbagai negara. Golden Visa Indonesia ini diklaim akan memberi kemudahan untuk berinvestasi dan berkarya di dalam negeri.

“Fokusnya mencari investor dan global talent,” kata Silmy saat ditemui usai acara peluncuran di The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024.

Dalam peluncuran ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menyerahkan secara simbolis Golden Visa kepada pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong. Silmy menyebut Shin Tae-yong merupakan tokoh ikonik yang bisa membantu sosialisasi Golden Visa ini.

“Sin Tae-yon itu ikon yang diharapkan mendorong sosialisasinya juga,” kata dia.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengingatkan pemberian Golden Visa hanya untuk good quality travelers, sehingga harus selektif. "Saya berharap Golden Visa dapat segera disosialisasikan, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi berharap kemudahan investasi yang ditawarkan Golden Visa ini akan berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Jokowi juga menyebut jangan sampai Golden Visa ini meloloskan orang berbahaya bagi keamanan negara.

"Jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yg tidak memberi manfaat secara nasional," kata Presiden Jokowi.

Selanjutnya: Kebijakan Golden Visa disahkan pada 30 Agustus 2023....

<!--more-->

Kebijakan Golden Visa disahkan pada 30 Agustus 2023. Regulasi ini dibuat atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023.

Golden Visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Pemegang Golden Visa dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif dari jenis visa ini, di antaranya adalah jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, serta efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus Izin Tinggal Terbatas ke kantor imigrasi.

Klasifikasi Visa ini diperuntukkan orang asing berkualitas yang akan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara. Salah satunya adalah penanam modal baik korporasi maupun perorangan.

Untuk dapat tinggal di Indonesia selama 5 tahun, orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar US$ 2.500.000 atau sekitar Rp 38 miliar. Sedangkan untuk masa tinggal 10 (sepuluh) tahun, nilai investasi yang disyaratkan adalah sebesar US$ 5.000.000 atau sekitar Rp 76 miliar.

Sementara itu bagi investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar US$ 25.000.000 atau sekitar Rp 380 miliar akan memperoleh Golden Visa dengan masa tinggal 5 lima tahun bagi direksi dan komisarisnya; untuk nilai investasi sebesar US$ 50.000.000 akan diberikan lama tinggal 10 tahun.

Ketentuan berbeda diberlakukan untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia. Untuk Golden Visa 5 tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai US$ 350.000 atau sekitar Rp.5,3 miliar yang dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan/deposito; Sementara untuk Golden Visa 10 tahun, dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah US$ 700.000 atau sekitar Rp 10,6 miliar.

Pilihan Edittor: BRI Group Catat Laba Rp29,9 Triliun per Akhir Kuartal II 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merayakan hari ulang tahun atau HUT Kemenko Perekonomian di kantornya hari ini. Dalam sambutannya, Airlangga berbagi kisah saat Kemenko Perekonomian sebagai nahkoda perekonomian nasional menghadapi pandemi Covid-19.

Politikus Partai Golkar tersebut mengatakan ada dua langkah yang akhirnya harus ditempuh untuk mengatasi krisis. "Untuk pertama kali kita melakukan upaya penanganan dengan cara yang tidak biasa, yaitu mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dan juga melebarkan defisit anggaran," kata Airlangga pada perayaan HUT Kemenko Perekonomian di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis, 25 Juli 2024.

Di saat itu, Airlangga melanjutkan, Indonesia mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam satu kuartal. Hal itu terjadi di tahun kedua pasca pandemi. Kini, pertumbuhan ekonomi dijaga pada level 5 persen. Berkaca dari hal itu, Airlangga meyakini pertumbuhan ekonomi tinggi mungkin untuk diraih.

Covid-19 terjadi di awal pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dan jadi pengalaman bagi Kemenko Perekonomian yang membawahi 8 kementerian. Dampak di berbagai sektor menjadi tantangan luar biasa. “Karena seluruh dunia tidak punya referensi,” kata Airlangga.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 2019 resmi diterbitkan pada Maret 2021. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan disebutkan kebijakan ini sebagai upaya mitigasi dampak dari pandemi.

Refocusing anggaran diatur dengan defisit yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB sampai tahun anggaran 2022. Hal ini dirancang dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengatasi krisis.

Dari kebijakan tersebut, realisasi defisit APBN 2020 melonjak dari tahun sebelumnya hingga Rp 947,6 triliun atau sekitar 6 persen dari PDB. Lonjakan tersebut akibat sisi jumlah pendapatan yang merosot dan dari sisi belanja yang naik. Kebijakan pelonggaran defisit tersebut yang hanya berlaku hingga 2022.

Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini sempat mengkritik aturan itu. “Perpu 1 pada 2020 dengan alasan covid adalah kesalahan sejarah keputusan APBN, yang dampaknya bisa sampai 2-3 periode kepresidenan,” kata dia dikutip dari pernyataan resminya pada Rabu, 24 Juli 2024.

Akibatnya, saat ini Indonesia menanggung beban utang super berat. Tahun depan utang jatuh tempo akibat kebijakan pembiayaan tersebut mencapai Rp 800 triliun. Menurut Didik J. Rachbini, bunga yang harus dibayar juga menguras pajak rakyat.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 25 Juli 2024 dimulai dengan keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah.

Kemudian informasi mengenai nasib produsen roti Okko, mulai dari pabrik tutup hingga izin edar ditarik Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM setelah ditemukannya kandungan natrim dehydrosetat pada roti tersebut.

Selain itu berita tentang Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menyatakan sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Izin pengelolaan tambang itu ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, saat ditanya melalui sambungan telepon, apakah Muhammadiyah sudah menyetujui menerima tawaran IUP, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Bunyi catatan itu, kata dia, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. "Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ucap dia.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Nasib Produsen Roti Okko: Pabrik Tutup, Izin Edar Ditarik BPOM

Kasus dugaan penggunaan bahan pengawet berbahaya, sodium dehydroacetate, pada roti Okko memasuki babak baru. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan menemukan kandungan natrium dehidroasetat dalam roti yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food itu.

Temuan ini didapat BPOM usai melakukan inspeksi ke sarana produksi roti Okko di Bandung, pada 2 Juli 2024. Saat itu, BPOM mendapati bahwa produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).

Selain itu, hasil pengujian sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya temuan sodium dehydroacetate atau yang juga dikenal sebagai natrium dehidroasetat. Hal ini berarti ada ketidaksesuaian dalam komposisi pada saat pendaftaran produk.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pasalnya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra itu pernah menjadi terpidana korupsi.

“Saya yakin kader Gerindra atau relasi Prabowo (Subianto) banyak yang lebih patut,” kata Herry saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Burhanudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Dia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan dan denda Rp 250 juta oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 25 Juli 2024 dimulai dengan keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah.

Kemudian informasi mengenai nasib produsen roti Okko, mulai dari pabrik tutup hingga izin edar ditarik Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM setelah ditemukannya kandungan natrim dehydrosetat pada roti tersebut.

Selain itu berita tentang Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menyatakan sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Izin pengelolaan tambang itu ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, saat ditanya melalui sambungan telepon, apakah Muhammadiyah sudah menyetujui menerima tawaran IUP, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Bunyi catatan itu, kata dia, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. "Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ucap dia.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Nasib Produsen Roti Okko: Pabrik Tutup, Izin Edar Ditarik BPOM

Kasus dugaan penggunaan bahan pengawet berbahaya, sodium dehydroacetate, pada roti Okko memasuki babak baru. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan menemukan kandungan natrium dehidroasetat dalam roti yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food itu.

Temuan ini didapat BPOM usai melakukan inspeksi ke sarana produksi roti Okko di Bandung, pada 2 Juli 2024. Saat itu, BPOM mendapati bahwa produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).

Selain itu, hasil pengujian sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya temuan sodium dehydroacetate atau yang juga dikenal sebagai natrium dehidroasetat. Hal ini berarti ada ketidaksesuaian dalam komposisi pada saat pendaftaran produk.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pasalnya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra itu pernah menjadi terpidana korupsi.

“Saya yakin kader Gerindra atau relasi Prabowo (Subianto) banyak yang lebih patut,” kata Herry saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Burhanudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Dia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan dan denda Rp 250 juta oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008.

Baca berita selengkapnya di sini.

INFO BISNIS – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas perusahaan anak atau BRI Group berhasil mencetak laba Rp29,90 triliun pada akhir Triwulan II 2024. Kinerja positif dan berkelanjutan itu tak terlepas dari pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh double digit.

BRI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp1.336,78 triliun atau 11,20 persen year on year (yoy) sampai akhir triwulan II 2024. Dari penyaluran kredit tersebut, segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI mencapai sekitar 81,96 persen atau senilai Rp1.095,64 triliun.

“Salah satu komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yaitu dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan khususnya dalam sektor UMKM melalui penyaluran kredit yang berkualitas,” kata Direktur Utama BRI Sunarso pada pemaparan press conference kinerja keuangan Triwulan II 2024 di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut membuat aset BRI tercatat meningkat. Hingga akhir Juni 2024 tercatat aset BRI tumbuh 9,54 persen yoy menjadi sebesar Rp1.977,37 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut, kata Sunarso, diikuti dengan penyaluran kredit yang selektif dan prudent sehingga perseroan mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan.

“Karena main di UMKM dalam situasi seperti ini adalah tidak mudah. Saya katakan tidak mudah dan penuh tantangan,” ucap Sunarso.

BRI mencatat Rasio Loan at Risk (LAR) membaik atau turun, dari semula 14,94 persen pada akhir Triwulan II 2023 menjadi 12,00 persen pada akhir Triwulan II 2024. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di kisaran 3,05 persen dengan rasio NPL coverage berada pada level yang memadai sebesar 211,60 persen.

“Sebagai bank yang portofolionya di sektor UMKM, NPL 3,05 persen ini menunjukkan bahwa BRI bisa menjaga kualitas kreditnya dengan baik. Melalui penerapan risk-risk management yang baik,” tutur Sunarso. “Dan apabila bank mampu memanage NPL-nya hingga 3 persen saya kira itu bukti bahwa pengelolaan kredit UMKM yang saat ini sedang mengalami tantangan bisa kita kelola dengan baik.”

Sunarso mengatakan, tidak memaksakan BRI untuk tumbuh di sektor UMKM jika terjadi banyak kredit macet. “Kita harus tumbuh di UMKM dengan selektif,” ucap dia.

Dia pun memiliki strategi untuk menseleksi UMKM. Pertama dengan memperketat Risk Acceptance Criteria (RAC) dan loan portofolio guidelines. “Bagi UMKM yang portofolionya sudah ada di bank dipilah lagi mana yang bisa lanjut mana yang bermasalah,” ujar dia.

Kedua, lanjut Sunarso, melakukan restrukturisasi. “Apakah restrukturisasi butuh kelonggaran, kalau memang akan dilakukan kelonggaran, diikuti. Kalau tidak ada kita lakukan restrukturisasi sesuai prinsip yang mengikuti ketentuan umum berlaku.”

Ketiga kalau tidak bisa direstrukturisasi, terpaksa tagih piutang (write-off), hapus buku kredit atau tutup buku. “Di situlah cadangan berbicara. Seberapa kuat kita bisa menggunakan cadangan. Cadangan BRI terhadap NPL lebih dari dua kali, sehingga itu cukup kalau semisal dilakukan write-off.”

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI tercatat tumbuh 11,61 persen yoy menjadi sebesar Rp1.389,66 triliun. Dana Giro dan Tabungan (CASA) tumbuh 7,66 persen yoy menjadi Rp877,90 triliun.

“Dana murah masih mendominasi struktur DPK BRI, dimana porsi CASA mencapai 63,17 persen dari total DPK BRI,” kata Sunarso.

Komitmen BRI untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat direalisasikan melalui strategi hybrid bank, salah satunya adalah dengan adanya AgenBRILink. AgenBRILink terbukti mampu menjawab karakteristik nasabah mikro dan saat ini memiliki peranan yang penting dalam roda perekonomian serta kehidupan masyarakat.

Hingga akhir Juni 2024, BRI telah memiliki 993 ribu AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 61 ribu desa. Jumlah tersebut tercatat telah meng-cover lebih dari 80 persen dari total desa di Indonesia. Adapun volume transaksi AgenBRILink selama Januari - Juni 2024 telah mencapai sebesar Rp767 triliun atau tumbuh 13,6 persen yoy.

BRI juga memperkuat ekosistem super apps BRImo sebagai salah satu strategi transformasi digital untuk memberikan berbagai kemudahan masyarakat dalam bertransaksi. Hingga akhir Juni 2024 tercatat BRImo telah digunakan oleh lebih dari 35,2 juta user dan berhasil mencatatkan 2,01 miliar transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai Rp2.574 triliun atau tumbuh 35,81 persen yoy.

Perseroan ini juga mampu meningkatkan fee based income menjadi sebesar Rp11,26 triliun atau tumbuh 10,15 persen yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar Rp10,22 triliun. Sunarso mengakui, akan menatap paruh kedua 2024 dengan optimisme, hal ini tak lepas dari kondisi likuiditas dan permodalan BRI yang memadai, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank sebesar 86,59 persen serta Capital Adequacy Ratio (CAR) di level 25,13 persen.

Memiliki kinerja yang sehat dan berkelanjutan, BRI pun mendapatkan pengakuan dari dunia internasional di antaranya, BRI dinobatkan Forbes Internasional sebagai perusahaan terbesar (peringkat 1) di Indonesia dalam daftar Forbes Global 2000 tahun 2024. Kemudian, BRI menduduki peringkat pertama untuk industri perbankan dan keuangan di Indonesia dan berada di urutan keempat untuk kategori finansial di Asia Tenggara dalam daftar Fortune Southeast Asia 500. BRI juga mendapatkan 11 penghargaan pada ajang The Finance Asia Awards and Asia's Best Companies Poll 2024. BRI juga menduduki peringkat teratas dari 26 bank di Indonesia yang masuk dalam daftar dan menempati ranking 110 secara global dalam daftar Top 1.000 World Banks 2024.

“Pencapaian dan penghargaan tersebut kami dedikasikan kepada seluruh nasabah BRI, utamanya untuk pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” kata Sunarso. Dia pun tak lupa mengapresiasi kontribusi dari seluruh Insan BRILian (pekerja BRI). BRI, lanjut Sunarso, akan menjadikan pencapaian itu motivasi untuk terus meng-create economic value serta men-deliver socialvalue kepada seluruh stakeholders. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka melakukan pengecekan uji coba program makan siang gratis di SDN Sentul 03 dan 02 Kabupaten Bogor, pada Selasa, 23 Juli 2024. Gibran hadir bersama dengan Presiden Gojek Unit Bisnis On-Demand Service GoTo Catherine Hindra Sutjahyo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal.

Gibran bersama dengan Catherine, dan Bambang Widodo juga ikut membagikan susu kemasan dan buku tulis sembari menyapa para murid SDN Sentul 03 dan 02 Kabupaten Bogor.

Kolaborasi dengan layanan pesan antar Gojek adalah sebagai bantuan transportasi untuk mengirimkan paket makanan Program Makan Bergizi Gratis ke setiap sekolah nantinya. Kemudian, paket makanan tersebut akan dibagikan kepada murid sekolah. Paket makanan tersebut berisi nasi putih, ayam goreng, sayur, buah, dan susu.

Tidak hanya Bogor saja yang melakukan uji coba program makan siang gratis, tetapi juga Pemerintah Kota Solo. Menurut Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa, uji coba program makan siang gratis akan dimulai saat tahun ajaran baru setiap hari jumat.

“Kita ini kan sudah ada tradisi masing-masing. Ke depan ini diawali di tahun ajaran baru, di sekolah ada program makan di hari Jumat, anggap saja Jumat berkah," kata Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Jawa Tengah, Senin, 22 Juli 2024.

Anggaran yang direalisasikan untuk uji coba program makan bergizi gratis yang dulu dikampanyekan dengan sebutan makan siang gratis oleh Pemerintah Kota Solo sebesar Rp7.500 per porsi. Dengan biaya yang ada, Teguh Prakosa mengatakan tidak akan menurunkan mutu gizi yang akan diberikan kepada murid-murid sekolah.

“Mestinya lebih sederhana tetapi mutu dan kualitasnya tidak kalah. Kalau kemarin dari Rp12.000 per porsi, hitungannya di APBN turun jadi Rp7.500 per porsi. Kalau di Solo itu jalan," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa program makan siang gratis sebelumnya sudah ada di beberapa sekolah dan dilakukan seminggu sekali dan tidak ada pemaksaan ke setiap sekolah untuk menjalankan program ini secara terburu-buru.

“Ini justru ide kreatif sekolah, jadi tidak ada pemaksaan. Ini kesempatan yang baik, tinggal nanti dinas menjadwalkan di beberapa sekolah dulu. Nanti kami meninjau pas makan bersama," katanya.

Ia mengatakan program tersebut tidak dilakukan setiap hari karena harus menyesuaikan anggaran yang ada. "Memang tidak setiap hari, karena anggaran kan sudah berjalan. Jadi lepas dari perencanaan APBN, karena transisinya Oktober," katanya.

ADINDA ALYA IZDIHAR | ANTARA

Sumber: Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipatok Rp 7.500 Per Orang, Dapat Menu Apa?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dan entitas perusahaan anak mencetak laba Rp29,9 triliun per akhir kuartal II 2024. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, kinerja positif BRI Group tak terlepas dari pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh dua digit.

Hingga akhir kuartal II 2024, penyaluran kredit BRI tercatat Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih mendominasi penyaluran kredit. Porsinya mencapai 81,96 persen dari total penyaluran kredit BRI atau sekitar Rp1.095,64 triliun.

"Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut membuat aset BRI tercatat meningkat," kata Sunarso dalam keterangan resmi di Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024.

Per akhir Juni 2024, aset BRI tumbuh 9,54 persen yoy menjadi Rp1.977,37 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut, kata Sunarso diikuti dengan penyaluran kredit yang selektif dan prudent. Dengan demikian, perseroan mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan.

Rasio loan at risk (LAR) turun dari semula 14,94 persen pada akhir kuartal II 2023 menjadi 12 persen pada akhir kuartal II 2024. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) terjaga di kisaran 3,05 persen. Rasio NPL coverage-nya tercatat pada level 211,6 persen.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI tumbuh 11,61 persen yoy menjadi Rp1.389,66 triliun. Dana giro dan tabungan (CASA) tumbuh 7,66 persen yoy menjadi Rp877,90 triliun. “Dana murah masih mendominasi struktur DPK BRI, di mana porsi CASA mencapai 63,17 persen dari total DPK BRI,” tutur Sunarso.

Perseroan juga mencatat peningkatan fee based income menjadi sebesar Rp11,26 triliun. Angkanya tumbuh 10,15 persen yoy dari periode yang sama tahun 2023 yang hanya Rp10,22 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pasalnya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra itu pernah menjadi terpidana korupsi.

“Saya yakin kader Gerindra atau relasi Prabowo (Subianto) banyak yang lebih patut,” kata Herry saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Burhanudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Dia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan dan denda Rp 250 juta oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008.

Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, komisaris harus tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan. “Burhanuddin (dihukum) tiga tahun, tapi ini soal etika atau kepantasan,” kata Herry.

Herry mengaku ragu pengangkatan orang dekat presiden terpilih Prabowo Subianto itu bisa memberikan sumbangsih kinerja ke BUMN. Menurut dia, ada potensi konflik kepentingan atau conflict of interest sangat besar dalam pengangkatan komisaris baru sekarang ini yang kebanyakan pengurus partai. Justru yang ada, kata dia, pengangkatan ini berpotensi menjadi beban besar bagi BUMN.

“Karena dimulainya penetapan Komisaris BUMN menurut saya tidak dengan itikad baik, saya khawatir hasilnya pun tidak akan baik pula,” kata dia.

Seharusnya, tutur Herry, pemerintahan mendatang menyudahi praktik merekrut Komisaris BUMN dengan cara yang tidak etis, apalagi tidak pantas. BUMN, menurut dia, merupakan aset negara yang sepatutnya dijaga bersama-sama. “Jangan sampai gara-gara pengangkatan komisaris yang kurang pantas ini menurunkan reputasi Prabowo,” kata Herry.

Dalam perkara korupsi yang menjeratnya, Burhanuddin diduga mengetahui penyalahgunaan dana BI sebesar Rp100 miliar yang dialirkan kepada beberapa pihak, yaitu para mantan petinggi BI sebesar Rp68,5 miliar dan beberapa anggota DPR sebesar Rp31,5 miliar.

Sejumlah pejabat BI dan anggota DPR ikut terseret dalam perkara itu, di antaranya mantan Deputi Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong, mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simandjuntak, mantan anggota DPR Antony Zeidra Abidin, dan anggota DPR Hamka Yandhu.

Belum genap lima tahun menempati Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Burhanuddin terhitung mulai menghirup udara bebas pada Sabtu, 6 Maret 2010. Proses pembebasan bersyaratnya kala itu diwarnai kericuhan antara awak pers dengan organisasi masyarakat atau Ormas Asgar Jaya yang mengawalnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pasal yang memberikan kewenangan pemerintah untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ke ormas keagamaan digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai bisa menjurus ke permasalahan SARA atau suku, agama, ras dan antargolongan.

Adalah Rega Felix, seorang dosen sekaligus advokat, yang mengajukan uji materi Pasal 6 ayat (1) huruf j dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ke MK.

Ia mintaMahkamah mengatur ketentuan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) pada Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) dilaksanakan tanpa didasari pertimbangan SARA.

"Pada pokoknya adalah norma pasal yang diuji memberikan ruang kewenangan terlalu luas kepada pemerintah untuk memberikan IUPK secara prioritas, merugikan hak konstitusional pemohon karena ternyata pemerintah dapat memberikan IUPK secara prioritas dengan berbasis kepada ormas keagamaan," kata Rega dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Menurut dia, pemberian IUPK pertambangan berbasis ormas keagamaan mengakibatkan kekayaan alam Indonesia harus dibagi berdasarkan pertimbangan golongan atau denominasi keagamaan tertentu.

Ia khawatir kondisi tersebut menimbulkan permasalahan sosial dan merugikan rakyat Indonesia yang bukan bagian dari ormas keagamaan.

"Adanya pasal dalam UU Minerba yang memberikan ruang kepada pemerintah untuk memberikan IUPK secara prioritas menyebabkan dimungkinkannya membagi-bagi kekayaan alam berbasiskan kepada golongan, bahkan berdasarkan SARA," katanya.

Selain itu, dia juga mengaku khawatir pemberlakuan pasal tersebut mengakibatkan perebutan sumber daya alam atas nama agama yang akhirnya mengakibatkan Indonesia terjebak dalam sektarianisme.

"Jika sudah terjadi sektarianisme yang memperebutkan SDA atas nama agama, Indonesia dapat masuk ke dalam jurang perpecahan yang sulit dipulihkan," katanya.

Bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba yang diuji tersebut adalahPemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas.

Sementara itu, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Minerba berbunyi:Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut, Rega menyebut kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan tidak memenuhi parameter kebijakan afirmatif.

Menurut dia, makna kata "prioritas" dalam pasal yang diuji tidak memiliki batasan yang jelas.

"Berdasarkan hal tersebut, maka makna prioritas perlu diberikan tafsir konstitusional," ujar Rega.

Dalam petitumnya, Rega meminta kepada MK agar Pasal 6 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba diubah menjadi:Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas tanpa didasari kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Kemudian, Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Minerba dimaknai menjadi:Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat tanpa didasari kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Sidang perdana Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024 itu dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan didampingi M. Guntur Hamzah dan Arsul Sani. Sebagaimana hukum acara pengujian undang-undang, hakim konstitusi memberikan nasihat kepada pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan.

Arsul Sani, salah satunya, meminta pemohon untuk memperjelas maksud permohonannya. Ia menyarankan pemohon untuk memikirkan konsekuensi yang timbul apabila permohonannya dikabulkan.

"Konsekuensi dari pemaknaan yang saudara mohon, maka pemerintah nanti, kalau dikabulkan, tidak boleh memberikan IUPK kepada masyarakat hukum adat karena berdasarkan suku. Gimana, dong?" katanya.

Pemohon diberikan waktu untuk memperbaiki permohonannya selama 14 hari. Naskah perbaikan diserahkan ke Kepaniteraan MK selambat-lambatnya pada 6 Agustus 2024.

Pemerintah Bagi-bagi IUPK ke Ormas Keagamaan

Bagi-bagi izin konsesi tambang itu bermula dari janji Presiden Jokowi dalam muktamar Nahdlatul Ulama (NU) pada Desember 2021. Saat itu, Jokowi berjanji hendak membagikan IUP kepada generasi muda NU sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk pemerataan kesejahteraan.

"Saya juga mau memberi konsesi Minerba, yang pengin bergerak di usaha nikel misalnya atau batu bara atau tembaga. Silakan," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan pemberian izin konsensi ini bertujuan untuk memperkokoh kemandirian dan kewirausahaan sosial di Nahdlatul Ulama dan menjadi bagian penting dari kebijakan transformasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Terutama, transformasi hijau yang berkelanjutan dan inklusif, transformasi digital ekonomi serta meningkatkan kelas UMKM.

Kemudian, pada Senin, 31 Januari 2022 Jokowi mengatakan pemerintah akan segera merealisasikan pemberian izin konsensi lahan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Izin konsensi tersebut, kata Jokowi, akan diberikan untuk digarap secara profesional.

"Sudah saya siapkan (konsesi). Saya pastikan yang gede, enggak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil," ujar Jokowi saat menghadiri pengukuhan pengurus PBNU di Balikpapan, Senin, 31 Januari 2022.

Jokowi kemudian meneken revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024 pada Kamis, 30 Mei 2024.

Dalam beleid tersebut terdapat aturan baru yang memberikan kesempatan organisasi massa atau ormas keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Pada 22 Juli 2024, Jokowimeneken Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 76 Tahun 2024, yang memberikan kewenangan Menteri Investasi membagikan izin mengelola tambang bagi organisasi masyarakat keagamaan.

Perpres terbaru ini sebagai perubahan atas Perpres No. 70 Tahun 2023. Perpres ini juga mengakomodasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terlebih dahulu diteken Jokowi.

Ada tiga angka yang ditambahkan pemerintah pada pasal 1: Pertama pada poin 5a, soal Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Kedua pada poin 5b, soal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) - sebagai payung hukum pemerintah melakukan perjanjian dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara. Ketiga di poin 6a, soal Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus dalam (WUPK) wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

PP Nomor 25 Tahun 2024 memperbolehkan ormas keagamaan mengelola tambang. Tetapi, belum mengatur secara rinci tata cara pemberian izin tambang. Aturan ini mengganti PP Nomor 96 Tahun 2021.

PBNU, yang sejak awal siap menerima IUPK, mendapat konsesi tambang batu bara bekas lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

PT KPC, yang merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk, grup Bakrie, memegang konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang berakhir pada Desember 2021. Pada awal 2022, PT KPC mendapatkan perpanjangan masa operasional, namun dengan wilayah konsesi yang menciut dari 84.938 hektare menjadi 61.543 hektare. Lebih dari 20 ribu hektare eks lahan PT KPC ini diproyeksikan diserahkan kepada PBNU.

Setelah PBNU, Muhammadiyah menyatakan siap mengelola lahan tambang yang dtawarkan pemerintah untuk ormas keagamaan.

Sementara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sudah menyatakan menolak IUPK.

ANTARA | TIM TEMPO

Piilihan Editor Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto mengomentari rencana ekstensifikasi atau penambahan objek cukai baru. Sebelumnya ramai diberitakan rumah, tiket konser, makanan cepat saji, tisu, smartphone, MSG hingga detergen akan kena cukai.

Nirwala mengatakan kebijakan ekstensifikasi tersebut masih berupa usulan dari berbagai pihak. “Belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," ujarnya dalam pernyataan resmi, Rabu 24 Juli 2024.

Pada dasarnya, ia menerangkan, kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan. Peredaran barang tersebut perlu diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Selain itu pengenaan cukai juga dilakukan pada barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Ia menegaskan, hingga saat ini barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, menurut dia, tidak bisa dengan cepat ditetapkan.

Musababnya, perlu pembahasan panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat. "Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," kata dia.

Pemerintah juga sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

“Karena, pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya,” kata Nirwala

Sebelumnya, pemerintah menargetkan penerimaan cukai MBDK pada 2024 sebesar Rp4,38 triliun. Anggota DPR telah menyetujui usulan pemerintah memasukkan komponen MBDK secara resmi pada Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hal ini dikuatkan dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023. Nemun hingga saat ini belum diterapkan.

Kebijakan ini juga masuk dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Salah satu tujuannya untuk mendukung penerimaan negara salah satunya adalah ekstensifikasi cukai dengan penambahan objek cukai baru.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengukuhkan Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus bekas Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah Harahap menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada Rabu, 23 Juli 2024.

Burhanuddin Abdullah dilantik bersama politkus Partai Demokrat Andi Arief yang ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN (Persero). Keduanya adalah petinggi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) pada Pilpres 2024.

Pada Pilpres 2024, Burhanuddin Abdullah didapuk sebagai Dewan Pakar TKN, sementara Andi Arief sebagai Politikus Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, kumpulan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran.

Berdasar laporan Majalah Tempo edisi pekan ini, presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan segera menempatkan orang-orang dekatnya di PT PLN. Mereka adalah Andi Arief, mantan petinggi bank sentral, dan anggota dewan pakar tim kampanyenya itu. Posisi komisaris independen di PLN pun telah ditawarkan kepada seorang tokoh di koalisi pendukungnya.

“Kepengurusan perseroan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian BUMN selaku pemegang saham PLN,” kata Executice Vice President Komunikasi Korporat PLN Gregorius Adi Trianto seperti dikutip Majalah Tempo.

Profil Burhanuddin Abdullah

Dilansir dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Burhanuddin Abdullah lahir di Garut, Jawa Barat, pada 10 Juli 1947. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koodinator Bidang Perekonomian di bawah Pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur.

Burhanuddin menjabat sebagai Gubernur BI pada 2003 dan Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF), Washington DC, di Indonesia. Ia juga adalah Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2003-2006, dan terpilih kembali untuk periode 2006-2008.

Namun pada Januari 2008 alumnus Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Michigan State University pernah tersandung kasus korupsi, dilansir dari Antara, Burhanuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus aliran dana dari BI ke DPR.

Burhanuddin divonis lima tahun penjara pada Oktober 2008 dalam perkara dugaan korupsi aliran dana BI sebesar Rp100 miliar kepada para mantan petinggi BI dan anggota DPR. Majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta yang diketuai Gusrizal menyatakan Burhanuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, seperti diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Burhanuddin juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta atau subsider enam bulan kurungan.

Lama berselang, pada Pilpres 2024, Burhanuddin Abdullah didapuk sebagai Dewan Pakar TKN, kumpulan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I ELYNDA DWI PUSPITA I ADIL AL HASAN I FRANSISCA CHRISTI ROSANA

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai pengangkatan Burhanuddin Abdullah Harahap dan Andi Arief sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN melanggar aturan. Pasalnya, kedua orang dekat presiden terpilih Prabowo Subianto itu masih menduduki jabatan di partai politik.

Burhanuddin saat ini menjabat Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra. Namanya tercatat dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020. Begitu pula dalam Keputusan Menkumham Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, nama Andi Arief tercatat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu Partai Demokrat.

Pada Pemilu Presiden 2024 lalu, Burhanuddin dan Andi Arief tergabung dalam Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran. Burhanuddin menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar, sementara Andi Arief bergabung dengan tim itu seiring dukungan partainya kepada Prabowo-Gibran.

Herry berpendapat, pengangkatan politisi pengurus partai ini bertentangan dengan aturan main yang dibuat oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Aturan itu yakni Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

“Menurut saya, pengangkatan Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief mengabaikan soal etis, bahkan cenderung nyerempet pelanggaran terhadap peraturan,” ujar dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Bersama Burhanuddin Abdullah, saat ini ada lima pengurus Partai Gerindra yang menjadi komisaris BUMN. Mereka yakni Fauzi Baadila di PT Pos Indonesia (Persero) Fuad Bawazir di PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, Simon Aloysius Mantiri di PT Pertamina (Persero), Felicitas Tallulembang di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Fauzi merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Sementara Fuad, Simon, dan Felicitas menjabat anggota Dewan Pembina di partai berlambang kepala burung garuda itu. Seperti Burhanuddin, keanggotaan mereka disahkan Menkumham Yasonna Laoly melalui Keputusan Menkumham Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3 Tahun 2023, diatur untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris, harus memenuhi syarat antara lain bukan pengurus partai politik. “Ini sungguh disayangkan. Peraturan dibuat malah untuk dilanggar sendiri,” kata Herry.

Politikus Partai Gerindra sekaligus Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, belum merespons permintaan konfirmasi Tempo perihal status keanggotaan Burhanuddin Abdullah di partai itu.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra tak membantah dan membenarkan bahwa Andi akan mundur sebagai anggota Partai Demokrat karena aturan internal tak membolehkan pengurus partai merangkap jabatan sebagai komisaris. Dia menyebut keputusan itu masih menunggu pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan Andi.

“Masih menunggu pertemuan dengan Mas AHY. Langkah ke depan seperti apa, akan mengikuti aturan yang berlaku,” kata Herzaky saat dihubungi pada Selasa, 23 Juli 2024.