ekBis#1

Sri Mulyani Bertemu Presiden Singapura, Bahas Tantangan Ekonomi dan Keuangan Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melawat ke Singapura untuk bertemu Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. Keduanya bertukar pikiran perihal tantangan ekonomi dan keuangan dunia terkini.

"Saya mendapat kesempatan berharga dan luar biasa untuk dapat bertukar pikiran bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam," kata dia dalam unggahan akun Instagram-nya @smindrawati pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Sri Mulyani menyebut, sebuah kehormatan baginya dapat duduk langsung dan berdiskusi dengan Tharman. "Bertukar pikiran dan membahas berbagai tantangan ekonomi dan keuangan dunia, serta tantangan kerja sama multilateral dunia saat ini dan ke depan dalam situasi geopolitik yang berubah dinamis dan sangat menantang saat ini."

Bendahara Negara itu menyebut, perbincangan dengan Tharman sangat bermanfaat baginya. Pasalnya, dia diminta menjadi penasihat eksternal untuk konferensi yang diselenggarakan oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group atau Bank Dunia sejak awal Juli 2024.

"Tukar pikiran ini bermanfaat bagi saya yang saat ini diminta menjadi external advisor untuk proses konsultasi dalam rangka memperingati 80 tahun The United Nations Monetary and Finance Conference (the 'Bretton Woods Conference') sejak awal Juli 2024," ujar Sri Mulyani.

Konferensi tersebut bertujuan untuk memperluas pandangan mengenai masa depan perekonomian dunia, kerja sama multinasional, serta peran dua lembaga internasional itu ke depannya.

"Bank Dunia dan IMF dengan bangga mengumumkan pembentukan kelompok penasihat eksternal untuk membantu memandu pelaksanaannya. Terdiri dari Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Indonesia, Patrick Achi mantan Perdana Menteri Pantai Gading, dan Mark Malloch Brown mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB," tulis IMF dan Bank Dunia yang dikutip Sri Mulyani.

Para advisor atau penasihat, dalam hal ini akan bekerja sama dengan Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga dan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva.

Mereka akan memimpin diskusi dengan para pemangku kepentingan global mengenai bentuk perekonomian dunia 20 hingga 30 tahun dari sekarang. "Tentang bagaimana multilateralisme dapat terjadi. Dan yang terpenting, tentang bagaimana Bank Dunia dan IMF dapat mendukung dan memajukan planet yang layak huni."

Airlangga Benarkan Rencana Kenaikan Gaji PNS Tahun Depan: Iya, Disesuaikan..

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membenarkan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Airlangga menyebutkan rencana kenaikan gaji PNS itu terdapat dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran.

Di dalam dokumen itu, kata Airlangga, disebutkan restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai.

Adapun pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun demikian, Airlangga tidak merinci besaran kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada tahun depan. Dia hanya mengatakan bahwa penyesuaian gaji akan bersifat naik ke atas.

“Kalau penyesuaian kan ke atas,” ujarnya.

Tak hanya penyesuaian gaji, pemerintah juga akan menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS.

Penghematan belanja pegawai itu dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah.

Pada tahun 2024 ini, Pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, serta gaji ke-13.

Adapun KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Di dalam KEM-PPKF, Kementerian Keuangan bersama DPR menyepakati asumsi makro dengan rincian sebagai berikut.

Pemerintah sebelumnya mematok angka pertumbuhan ekonomi berkisar 5,1-5,5 persen, laju inflasi di kisaran 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah dalam rentang Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS. Selain itu, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun dipatok di angka 6,9-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 75-85 per barel, lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1,003-1,047 juta barel setara minyak per hari.

Sementara itu, pemerintah menargetkan pendapatan negara di kisaran 12,30-12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), belanja negara 14,59-15,18 persen terhadap PDB, serta defisit 2,29-2,82 persen. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membacakan nota Keuangan dan RAPBN 2025 akan disampaikan oleh pada 16 Agustus 2024 mendatang.

Anggota Dewan Nilai Wajib Asuransi Kendaraan Bebani Masyarakat: Pajak Kendaraan Bermotor Saja Nunggak

TEMPO.CO, Jakarta -Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Suryadi Jaya Purnama mengatakan fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menolak rencana pemerintah mewajibkan asuransi bagi kendaraan bermotor. Dia menilai alasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang melempar rencana wajib asuransi kendaraan ke publik asal-asalan.

“Fraksi PKS menolak kewajiban asuransi bagi kendaraan bermotor, apalagi hanya karena pendapat OJK yang asal-asalan mengutip UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan),” kata Suryadi dalam keterangan tertulis pada Ahad, 21 Juli 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerapkan wajib asuransi bagi kendaraan tahun depan. Rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terkait tindak lanjut dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Suryadi menyebut asuransi kendaraan ini akan menambah beban bagi masyarakat. Dia beralasan kendaraan bagi masyarakat bukan sekadar alat transportasi, tapi alat produksi. Saat bagi sejumlah pihak kendaraan berfungsi sebagai alat produksi, Suryadi menilai hal ini bakal berpotensi merembet kepada naiknya harga barang dan jasa. “Jangankan membayar premi asuransi, pajak kendaraan bermotor (PKB) saja masyarakat masih banyak yang menunggak. Sebagai alat produksi, jelas tambahan beban ini berpotensi akan merembet kepada kenaikan harga berbagai barang jasa,” kata Suryadi.

Korlantas Polri pada 2022 mencatat sebanyak 50 persen kendaraan bermotor di Indonesia masih mempunyai tunggakan PKB dengan nilai mencapai Rp 100 triliun. “Persoalannya bisa jadi karena mekanisme membayar pajaknya tidak efektif atau memang masyarakat tak sanggup dengan beban biayanya,” kata Suryadi.

Oleh karena itu, Suryadi mengatakan dalam aturan ini pemerintah juga mesti mendapat persetujuan DPR dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur asuransi wajib bagi kendaraan bermotor ini. Regulasi ini tercantum dalam Pasal 39A UU P2SK ayat (4).

“Jika ternyata kewajiban asuransi bagi kendaraan tersebut mendapatkan penolakan keras dari masyarakat sehingga PP-nya tidak disetujui oleh DPR, maka Pemerintah tidak boleh memberlakukan asuransi tersebut,” kata dia.

Suryadi yang juga Anggota Komisi V DPR itu menilai program asuransi wajib untuk kendaraan bermotor ini belum menjadi solusi komprehensif dari permasalah yang sesungguhnya. Dia juga mencatut Pasal 39A UU P2SK yang menjelaskan bahwa program asuransi wajib di antaranya mencakup asuransi tanggung jawab pihak ketiga atau third part liability. Aturan ini salah satunya terkait dengan kecelakaan lalu lintas.

“Artinya, tidak sekonyong-konyong kendaraan bermotor itu wajib asuransi, melainkan musababnya terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Jadi, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, pemerintah berharap kerugiannya dapat ditekan seminimal mungkin dengan asuransi,” kata dia.

Suryadi menilai rencana program asuransi wajib untuk kendaraan bermotor ini merupakan tindakan kuratif dan rehabilitatif ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Meski demikian, kata Suryadi, tindakan ini belum mencakup promotif dan preventif. “Jika memang Pemerintah benar-benar serius mencari solusi atas kecelakaan lalu lintas secara komprehensif, seharusnya jangan asal bunyi (asbun) asuransi wajib bagi kendaraan,” kata dia.

Dia menyebut harusnya pemerintah merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Meski demikian, Suryadi mengakui revisi UU LLAJ ini telah lama dibahas di Komisi V, tapi Badan Legislatif DPR menghapus dari prolegnas prioritas 2023. “Padahal RUU ini telah mendapatkan berbagai masukan dari para pakar transportasi, praktisi dan beberapa asosiasi,” kata dia.

Suryadi juga mengatakan fraksi PKS mengusulkan revisi UU LLAJ dapat dibahas kembali melalui usulan pemerintah agar kecelakaan lalu lintas dapat dicarikan solusi yang komprehensif. Dia menilai rencana mewajiban asuransi untuk kendaraan bermotor saat ini justru membebani masyarakat.

Fraksi PKS berharap agar revisi UU LLAJ dapat dibahas kembali melalui usulan pemerintah, bukan dengan gampangnya membebani masyarakat dengan asuransi, apalagi alasannya karena praktik asuransi wajib ini sudah berlaku di berbagai negara lain,” kata Suryadi.

Di Korea Selatan, kata Suryadi, asuransi menjadi bagian dari solusi yang komprehensif dari permasalahan lalu lintas. Dia mencontohkan truk Over Dimension Over Load (ODOL) di sana tidak berlaku asuransinya karena truk semacam itu bisa saja melibatkan modifikasi ilegal.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini. “Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang Tempo pantau secara daring pada Rabu, 17 Juli 2024.

Berdasarkan UU P2SK, Ogi mengatakan harusnya peraturan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang akan mengatur pengenaan wajib asurani bagi kendaraan itu akan keluar di Januari 2025. Senyampang itu, Ogi mengatakan institusinya juga akan membuat Peraturan OJK yang mengatur asuransi kendaraan ini. “Dalam UU P2SK dicantumkan bahwa asuransi kendaraan itu dapat menjadi asurani wajib,” kata Ogi.

Menparekraf Sandiaga Sebut Bandung Marathon Bisa Tambah Devisa Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan gelaran Bandung Marathon masuk dalam kategori Sport Tourism yang bisa menambah devisa negara.

Menurut Sandiaga, digelarnya ajang Sport Tourism seperti Bandung Marathon ini, akan menjadi sumber devisa negara yang pemasukannya hampir dua kali lipat dari pariwisata jalur jasa."Kami sudah menghitung sport tourism itu hampir dua kali lipat spending (wisatawan) dari pariwisata mancanegara yang masuk ke jalur biasa," kata Sandiaga di Gedung Sate Bandung, Ahad, 21 Juli 2024.

Sehingga, kata Sandiaga, jika Indonesia bisa menambahkan lebih banyak aspek sport tourism, maka kualitas dari wisatawan juga akan meningkat, mengingat wisatawan kategori ini akan tinggal lebih lama, dan spending wisatawan itu juga akan lebih banyak pada ekonomi lokal.

"Biasanya, spending dari wisatawan mancanegara itu 1.500 dolar AS per-kunjungan, tapi kalau sport tourism mereka bisa spending sampai 3.000 dolar AS, atau sekitar Rp45 juta per kunjungan ke Indonesia jadi dua kali lipat, dan inilah yang kita kejar," ujar Sandiaga.

Hal ini, kata Sandiaga, merupakan keunggulan dari Sport Tourism, sehingga dia mengatakan pihaknya menggelorakan untuk dilaksanakannya sport tourism di berbagai wilayah dengan jenis olahraga berbeda yang diminati oleh para penggiat olahraga mancanegara."Selain lari, ada olahraga sepeda, renang perairan terbuka, triathlon dan otomotif, serta ada beberapa kegiatan olahraga yang berkaitan dengan trail run, itu banyak peminatnya," tutur Sandiaga.

Sandiaga juga mengharapkan Bandung Marathon bisa bersanding dengan Tokyo dan Boston di level World Major Marathon, mengingat Bandung sebagai lokasinya memiliki suasana dan sejarah yang panjang untuk itu.

"Pengen levelnya naik sih, siapa tahu bisa gabung ke World Majjor Marathon seperti Tokyo Marathon, Boston dan New York, karena Bandung cuacanya sangat nyaman dan ini sejarahnya sangat panjang," kata Sandiaga.

Sandiaga sendiri turut ambil bagian dalam ajang Bandung Marathon atau dikenal juga dengan Pocari Sweat Run Bandung 2024 hari kedua, Ahad, 21 Juli, dalam kategori 10K.Bersama 15 ribu peserta lainnya, Sandiaga memulai Bandung Marathon ini, dari Gedung Sate melewati beberapa jalan protokol di Kota Bandung seperti Jalan Supratman, Jalan Terusan Jakarta, Jalan Ibrahim Adjie, Jalan Asia Afrika, Jalan Riau, Jalan Diponegoro dan finish kembali di Gedung Sate.