TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditekan Jokowi pada 11 Juli 2024, melahirkan kontroversi karena mengatur rentang waktu Hak Guna Usaha HGU untuk pengelolaan lahan di IKN sampai 95 tahun dan bisa diperpanjang sampai 95 tahun lagi.

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan menyatakan optimistis HGU 190 tahun dapat menarik lebih banyak investasi ke IKN.

“Kalau kemarin kan belum ada kejelasan statusnya. Jadi, bagaimana orang ngebangun, enggak ada tanahnya. Kemarin itu baru selesai aturannya, ditandatangani Presiden. Mudah-mudahan dengan itu, yang tadi (investor) berminat untuk membangun, berinvestasi di IKN” kata Zulhas, sapaan populer Zulkifli Hasan, di Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

PKS menilai regulasi HGU dan HGB ratusan tahun bertentangan dengan prinsip hak menguasai negara terhadap Bumi, Air, dan Ruang Angkasa serta prinsip kedaulatan rakyat di bidang ekonomi seperti yang diatur Pasal 33 UUD 1945. PKS juga melihat pemberian konsesi ini tanpa disertai mekanisme kontrol berupa pemberian sanksi dan pencabutan hak dan evaluasi yang jelas kepada pemegang HGU dan Hak Pakai.

“Hal ini jelas semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemilik modal, memanjakan investor, dan abai terhadap kepentingan rakyat,” tulis PKS.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Dewi Kartika menyebut pemberian HGU sampai 190 tahun, serta hak guna bangunan atau HGB dan hak pakai bagi investor di IKN sampai 190 tahun adalah kebijakan yang lebih buruk dari masa penjajahan Belanda di Indonesia.

Di luar IKN atau Ibu Kota Nusantara, HGU tunduk padaUndang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria biasa disebut UU Agraria. Pada Pasal 29, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun. Untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu, dapat diberikan dengan jangka waktu maksimal 35 tahun.

Penjelasan Pasal 29, berbunyi: "Menurut sifat dan tujuannya hak guna-usaha adalah hak yang waktu berlakunya terbatas. Jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah cukup lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang berumur panjang. Penetapan jangka-waktu 35 tahun misalnya mengingat pada tanaman kelapa sawit".

Disebutkan juga HGU hanya untuk WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan beroperasi di Indonesia.

Perpres tentang HGU di IKN ini memperkuat Peraturan Pemerintah No. 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 6 Maret 2023 lalu.

Beda dengan sistem sewa Hong Kong

Hong Kong adalah wilayah Cina yang disewakan ke Inggris selama 99 tahun pada 1 Juli 1898 setelah kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu (1839-1842). Selama disewa, Inggris berhak mengelola Hong Kong sesuai undang-undang pemerintah Inggris hingga perjanjian berakhir pada 30 Juni 1997.

Menurut Mendag Zulhas, HGU itu sebatas hak pakai atau hak untuk mengelola lahan. Artinya, tanah yang dipakai di IKN itu tetap milik negara.

Ketentuan yang berlaku juga tetap sesuai hukum di Indonesia.

“HGU itu bisa diperpanjang terus, kaya di Singapura bisa 90 tahun. Kalau kita kan berapa, 20 tahun, tetapi kan tetap milik negara, kan namanya hak guna,” ujar dia.

Hak Guna Usaha selain diatur dalam UU Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) , juga ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Pakai Tanah, yang direvisi dengan terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pada Pasal 22, disebutkan bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling larna 35 tahun.

Setelah masa HGU habis, pengelolaan tanah kembali ke negara.

TEMPO.CO, Jakarta - Satgas Anti Mafia Tanah Jawa Tengah mengungkap dua kasus mafia tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan kasus tersebut terjadi di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang.

AHY menuturkan, kasus yang terjadi di Grobogan berupa pemalsuan dokumen untuk pengambilalihan hak tanah milik PT ALIB oleh tersangak DB. Selain itu, DB yang merupakan Bos PT AAA membangun kantor tanpa izin. Walhasil, lahan yang rencananya bakal dibangun pabrik menjadi objek sengketa.

“Potensi kerugian dari kasus ini kurang lebih Rp 3,41 triliun. Kami hitung berdasarkan terhambatnya rencana investasi dan rencana pembangunan kawasan industri,” kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian ATR BPN, Senin, 15 Juli 2024. Ia menyebut kasus mafia tanah Grobogan ini sebagai kasus terbesar yang diungkap Satgas.

Sementara itu, kasus yang terjadi di Semarang merupakan kasus penipuan dan penggelapan terkait jual beli tanah kavling. Berbeda dengan kasus di Grobogan yang terjadi pada perusahaan, AHY berujar, kasus tersebut menimpa individu. Potensi kerugiannya mencapai Rp 1,8 miliar, terhitung dari kerugian korban dan hilangnya pendapatan negara dari pajak.

“Banyak kasus yang sekopnya (target korbannya) individu. Bagi sebagian kalangan mungkin kerugiannya tidak terlalu besar, tapi bagi masyarakat ini bisa besar besar sekali,” kata AHY.

Belajar dari kasus-kasus mafia tanah, AHY pun mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati. Terutama, AHY menuturkan, pejabat berwenang dan notaris yang memiliki kuasa menerbitkan akta tanah. “Harus lebih teliti dalam memproses permintaan pembuatan akta tanah. Pastikan hak dan kepemilikan yang diiproses, sesuai data asli yang sah,” ujar AHY.

Ia meminta notaris segera melaporkan atau mencabut akta tanah jika menemukan indikasi ketidakabsahan hak kepemilikan tersebut. “Jangan ada notaris atau pembuat akta tanah yang menjadi bagian mafia tanah,” kata putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini.

AHY juga mengimbau masyarakat berhati-hati saat melakukan transaksi jual-beli tanah maupun properti. Ia meminta masyarakat tidak ragu melakukan verifikasi ke Kantor Pertanahan. Sebab, ketidakcematan dalam proses jual beli dapat membuka peluang merebaknya kasus penipuan dan penggelapan. “Nantinya, masyarakat yang jadi korban,” kata AHY.

Terakhir, Ketua Umum Partai Demokrat ini berpesan agar masyarakat tidak menelantarkan tanahnya. Kalaupun tanah itu belum digunakan, ia mengimbau agar pemilik memasang patok secara fisik. “Untuk mencegah orang-orang yang kerjanya mengitaro daerah-daerah, lokasi yang tidak dihuni seolah ditelantarkan dan rentan diserobot mafia tanah,” tutur AHY.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan bahwa Indonesia sudah memasok listrik ke Wutung di wilayah perbatasan Papua Nugini. Jokowi mengatakan listrik di daerah tersebut hidup hari ini.

“Terkait pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skouw-Wutung, dapat saya sampaikan bahwa kerja sama ini dimulai hari ini dan listrik sudah menyala di Wutung pada hari ini," kata Jokowi usai bertemu Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Senin, 15 Juli 2024.

PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara (Persero) bekerja sama dengan perusahaan listrik Papua Nugini, PNG Power untuk memasok listrik ke Desa Wutung. PLN memasok kebutuhan listrik tambahan di dua desa perbatasan memakai jaringan transmisi dan distribusi di wilayah Skouw, Jayapura.

Secara keseluruhan Sistem Jayapura memiliki Daya Mampu 136,6 MW. Saat ini tercatat, beban puncak Jayapura mencapai 94,6 MW, dengan cadangan daya atau reserve margin sebesar 42 MW atau 44,39 persen. Dengan peluang cadangan listrik ini, secara jangka panjang PLN juga bisa memasok listrik di Papua Nugini sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan di Papua Nugini sendiri, saat ini memiliki kapasitas terpasang listriknya secara kumulatif sebesar 1,2 gigawatt (GW). Dibawah naungan PNG Power, seluruh kebutuhan listrik di Papua Nugini dipasok dari PLTA, PLTGU, PLTD, Biomassa dan Tidal Power Plant. Melihat struktur tersebut, Papua Nugini membutuhkan pasokan listrik, khususnya di daerah daerah perbatasan dengan Indonesia.

Dalam pertemuan di Istana Bogor, Presiden Jokowi dan PM Marape menyaksikan empat kerja nota kesepahaman (MoU) untuk mempererat kerjasama dua negara utamanya lintas batas. Nota kesepahaman yang ditandatangan di antaranya: Pertama, MoU gerakan lintas batas untuk bus atau transportasi komersial. Kedua MoU transportasi untuk angkutan lintas batas dengan kendaraan bermotor.

Ketiga MoU kerjasama di bidang kesehatan masyarakat di perbatasan antara indonesia dan PNG. Keempat, MoU mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas dari tenaga pendidik dan beasiswa untuk pelajar.

Jokowi, usai pertemuan dengan Marape, menjelaskan bahwa Indonesia juga akan terus mendukung pembangunan di Papua Nugini dan juga di negara Pasifik lainnya dengan dukungan bantuan berbagai program hibah.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Senin siang, 15 Juli 2024, dimulai dari alasan pemerintahan Prabowo akan melanjutkan program IKN.

Berikutnya ada berita tentang pernyataan Sandiaga Uno soal pengelolaan Stadion Utama GBK dan progres pembangunan jalan tol Kutepat Penghubung Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat. Lalu ada berita tentang indeks terbaru yang akan diluncurkan BEI hari ini dan cerita Thailand yang bergejolak akibat gempuran produk murah dari Cina.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, menyebut hal ini bukan hanya karena komitmen politik, melainkan pembangunan IKN sudah menjadi perintah undang-undang (UU).

Selama UU tetap berlaku, kata dia, berarti itu perintah yang harus dijalankan. Dia menjelaskan, seluruh program pembangunan akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Simak lebih jauh tentang kelanjutan IKN di era Prabowo di sini.

<!--more-->

2. Sandiaga Uno: Stadion Gelora Bung Karno akan Dikelola BLU dan BUMN

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa rencananya Stadion Utama (SU) Gelora Bung Karno (GBK) akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau entitas lainnya.

Adapun, SU GBK direncanakan masuk daftar usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) penyelenggaraan olahraga hingga hiburan musik berskala internasional.

Nanti, dengan terintegrasi di bawah sebuah PSN, juga nanti dibangun beberapa fasilitas pendukung untuk olahraga, untuk hiburan. Serta terpenting juga untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban, serta keamanan di 200 lebih hektar kawasan GBK ini,” ujar Sandiaga Uno dalam acara Road to: Run For Independence Day 2024 di kawasan GBK, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang pengelolaan stadion utama GBK di sini.

3. Jalan Tol Kutepat Penghubung Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat Segera Beroperasi

PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas, anak usaha PT Hutama Karya (Persero) melaksanakan serangkaian Uji Laik Fungsi (ULF) di dua ruas Jalan Tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat atau Kutepat. Dua ruas itu terdiri atas ruas Indrapura–Kualatanjung (Seksi 2) sepanjang 10,15 kilometer dan ruas Tebingtinggi-Serbelawan-Sinaksak (Seksi 3 dan 4) sepanjang 45,4 kilometer.

Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita Dindin Solakhuddin dalam keterangan tertulisnya mengatakan, ULF dilaksanakan pada 10-12 Juli 2024. Hal ini dilakukan untuk menguji spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan untuk memastikan telah sesuai standar, baik dari sisi keselamatan lalu lintas maupun kualitas tol.

"Setelah rangkaian uji spesifikasi dilaksanakan, hasilnya dibahas pada rapat pleno Senin mendatang," kata Dindin, Sabtu, 13 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang update pembangunan tol Kutepat di sini.

<!--more-->

4. BEI Luncurkan Indeks IDX Cyclical Economy 30, Efektif Berlaku Mulai Besok

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks baru bernama IDX Cyclical Economy 30 pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari, mengatakan indeks ini mengukur kinerja harga dari 30 saham cyclical berdasarkan subsektor dari IDX Industrial Classification (IDXIC) yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Selain itu, juga didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.

Indeks ini mulai berlaku efektif per Senin, 15 Juli 2024. "Mencakup saham dari berbagai sektor cyclical yang dikenal memiliki kinerja signifikan, dipengaruhi oleh perubahan siklus ekonomi, termasuk sektor finansial, barang konsumen nonprimer, hingga infrastruktur," kata Pande dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Minggu, 14 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang indeks terbaru yang diluncurkan BEI di sini.

5. Belajar dari Thailand: Bergejolak Akibat Gempuran Produk Murah Cina dan Penutupan Pabrik

Pemerintah sedang kelimpungan menghadapi banjir produk impor, terutama dari Cina, yang ditengarai dijual dengan harga dumping. Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia.

Atas temuan itu, KADI merekomendasikan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).

Kepala KADI, Danang Prasta Danial, dalam keterangan Kamis, 11 Juli 2024, mengatakan, penyelidikan ini merupakan permohonan dari pelaku industri, yakni Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Dimulai pada 15 Maret 2023, KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas pada 2 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang cerita Thailand bergejolak di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Senin siang, 15 Juli 2024, dimulai dari alasan pemerintahan Prabowo akan melanjutkan program IKN.

Berikutnya ada berita tentang pernyataan Sandiaga Uno soal pengelolaan Stadion Utama GBK dan progres pembangunan jalan tol Kutepat Penghubung Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat. Lalu ada berita tentang indeks terbaru yang akan diluncurkan BEI hari ini dan cerita Thailand yang bergejolak akibat gempuran produk murah dari Cina.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, menyebut hal ini bukan hanya karena komitmen politik, melainkan pembangunan IKN sudah menjadi perintah undang-undang (UU).

Selama UU tetap berlaku, kata dia, berarti itu perintah yang harus dijalankan. Dia menjelaskan, seluruh program pembangunan akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Simak lebih jauh tentang kelanjutan IKN di era Prabowo di sini.

<!--more-->

2. Sandiaga Uno: Stadion Gelora Bung Karno akan Dikelola BLU dan BUMN

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa rencananya Stadion Utama (SU) Gelora Bung Karno (GBK) akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau entitas lainnya.

Adapun, SU GBK direncanakan masuk daftar usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) penyelenggaraan olahraga hingga hiburan musik berskala internasional.

Nanti, dengan terintegrasi di bawah sebuah PSN, juga nanti dibangun beberapa fasilitas pendukung untuk olahraga, untuk hiburan. Serta terpenting juga untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban, serta keamanan di 200 lebih hektar kawasan GBK ini,” ujar Sandiaga Uno dalam acara Road to: Run For Independence Day 2024 di kawasan GBK, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang pengelolaan stadion utama GBK di sini.

3. Jalan Tol Kutepat Penghubung Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat Segera Beroperasi

PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas, anak usaha PT Hutama Karya (Persero) melaksanakan serangkaian Uji Laik Fungsi (ULF) di dua ruas Jalan Tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat atau Kutepat. Dua ruas itu terdiri atas ruas Indrapura–Kualatanjung (Seksi 2) sepanjang 10,15 kilometer dan ruas Tebingtinggi-Serbelawan-Sinaksak (Seksi 3 dan 4) sepanjang 45,4 kilometer.

Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita Dindin Solakhuddin dalam keterangan tertulisnya mengatakan, ULF dilaksanakan pada 10-12 Juli 2024. Hal ini dilakukan untuk menguji spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan untuk memastikan telah sesuai standar, baik dari sisi keselamatan lalu lintas maupun kualitas tol.

"Setelah rangkaian uji spesifikasi dilaksanakan, hasilnya dibahas pada rapat pleno Senin mendatang," kata Dindin, Sabtu, 13 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang update pembangunan tol Kutepat di sini.

<!--more-->

4. BEI Luncurkan Indeks IDX Cyclical Economy 30, Efektif Berlaku Mulai Besok

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks baru bernama IDX Cyclical Economy 30 pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari, mengatakan indeks ini mengukur kinerja harga dari 30 saham cyclical berdasarkan subsektor dari IDX Industrial Classification (IDXIC) yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Selain itu, juga didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.

Indeks ini mulai berlaku efektif per Senin, 15 Juli 2024. "Mencakup saham dari berbagai sektor cyclical yang dikenal memiliki kinerja signifikan, dipengaruhi oleh perubahan siklus ekonomi, termasuk sektor finansial, barang konsumen nonprimer, hingga infrastruktur," kata Pande dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Minggu, 14 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang indeks terbaru yang diluncurkan BEI di sini.

5. Belajar dari Thailand: Bergejolak Akibat Gempuran Produk Murah Cina dan Penutupan Pabrik

Pemerintah sedang kelimpungan menghadapi banjir produk impor, terutama dari Cina, yang ditengarai dijual dengan harga dumping. Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia.

Atas temuan itu, KADI merekomendasikan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).

Kepala KADI, Danang Prasta Danial, dalam keterangan Kamis, 11 Juli 2024, mengatakan, penyelidikan ini merupakan permohonan dari pelaku industri, yakni Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Dimulai pada 15 Maret 2023, KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas pada 2 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang cerita Thailand bergejolak di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan akan mendorong percepatan pemerataan akses keuangan di berbagai daerah termasuk di wilayah Indonesia Timur. Agenda ini diharapkan bisa membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menyampaikan agenda percepatan pemerataan akses keuangan itu ketika mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Papua Barat Daya. Dalam acara ini juga berlangsung Rakor TPAKD se-wilayah Papua di Sorong pada Kamis, 11 Juli 2024.

Menurut Aman perluasan akses keuangan perlu terus dilakukan di semua wilayah agar peningkatan perekonomian dapat tercapai. Dalam pertemuan dengan TPAKD itu, Aman juga berharap ada rekomendasi kebijakan yang efektif dan efisien dalam peningkatan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.

“Upaya perluasan akses keuangan perlu terus dilakukan di semua wilayah, agar peningkatan perekonomian dapat tercapai, melalui langkah nyata secara bersama-sama dalam mendekatkan semua lapisan masyarakat dengan produk dan layanan jasa keuangan," kata Aman seperti dalam keterangan tertulis yang Tempo kutip pada Senin, 15 Juli 2024.

Aman menjelaskan keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam penyediaan akses keuangan yang accessible (mudah diakses/dijangkau), flexible (tidak kaku), dan affordable (berbiaya rendah). Di samping itu, peningkatan literasi keuangan serta perlindungan konsumen di daerah juga tidak terlepas dari tugas dan fungsi keberadaan TPAKD.

Pengukuhan TPAKD Papua Barat Daya dilakukan oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili oleh Plh Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Jhony Way, disaksikan oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, dan Kepala OJK Provinsi Papua Muhammad Ikhsan Hutahaean.

Pengukuhan TPAKD Provinsi Papua Barat Daya ini menjadikan jumlah TPAKD seluruh Indonesia menjadi sebanyak 523. Aman berharap pengukuhan TPAKD ini dapat menjadi pemantik bagi wilayah lainnya untuk segera melakukan pembentukan dan pengukuhan TPAKD.

Sementara itu, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan meminta OJK segera membentuk TPAKD di berbagai daerah yang belum ada. Pembentukan ini dinilai sebagai langkah dalam meningkatkan ketersediaan akses keuangan bagi masyarakat.

“Meningkatkan komitmen dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk, dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan,” kata dia.

Selain itu, dia juga berharap OJK dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program perluasan akses keuangan di daerah. “Mendukung implementasi berbagai program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk, dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan fokus tematik,” kata Horas Maurits.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan akan mendorong percepatan pemerataan akses keuangan di berbagai daerah termasuk di wilayah Indonesia Timur. Agenda ini diharapkan bisa membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menyampaikan agenda percepatan pemerataan akses keuangan itu ketika mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Papua Barat Daya. Dalam acara ini juga berlangsung Rakor TPAKD se-wilayah Papua di Sorong pada Kamis, 11 Juli 2024.

Menurut Aman perluasan akses keuangan perlu terus dilakukan di semua wilayah agar peningkatan perekonomian dapat tercapai. Dalam pertemuan dengan TPAKD itu, Aman juga berharap ada rekomendasi kebijakan yang efektif dan efisien dalam peningkatan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.

“Upaya perluasan akses keuangan perlu terus dilakukan di semua wilayah, agar peningkatan perekonomian dapat tercapai, melalui langkah nyata secara bersama-sama dalam mendekatkan semua lapisan masyarakat dengan produk dan layanan jasa keuangan," kata Aman seperti dalam keterangan tertulis yang Tempo kutip pada Senin, 15 Juli 2024.

Aman menjelaskan keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam penyediaan akses keuangan yang accessible (mudah diakses/dijangkau), flexible (tidak kaku), dan affordable (berbiaya rendah). Di samping itu, peningkatan literasi keuangan serta perlindungan konsumen di daerah juga tidak terlepas dari tugas dan fungsi keberadaan TPAKD.

Pengukuhan TPAKD Papua Barat Daya dilakukan oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili oleh Plh Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Jhony Way, disaksikan oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, dan Kepala OJK Provinsi Papua Muhammad Ikhsan Hutahaean.

Pengukuhan TPAKD Provinsi Papua Barat Daya ini menjadikan jumlah TPAKD seluruh Indonesia menjadi sebanyak 523. Aman berharap pengukuhan TPAKD ini dapat menjadi pemantik bagi wilayah lainnya untuk segera melakukan pembentukan dan pengukuhan TPAKD.

Sementara itu, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan meminta OJK segera membentuk TPAKD di berbagai daerah yang belum ada. Pembentukan ini dinilai sebagai langkah dalam meningkatkan ketersediaan akses keuangan bagi masyarakat.

“Meningkatkan komitmen dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk, dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan,” kata dia.

Selain itu, dia juga berharap OJK dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program perluasan akses keuangan di daerah. “Mendukung implementasi berbagai program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk, dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan fokus tematik,” kata Horas Maurits.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan telah mencabut dua izin usaha Penyelenggara Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada 3 dan 5 Juli 2024. OJK mencabut izin usaha PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi melalui surat Keputusan Dewan Komisioner nomor KEP 35/D.06/2024 dan KEP 33/D.06/2024.

Dalam keterangan tertulis OJK, PT Semangat Gotong Royong beralamat di Ciputra World 2, Lantai 15, Jl. Prof. DR. Satrio Kav 11, Karet Semanggi, Kota Jakarta Selatan, sedangkan PT Akur Dana Abadi berkantor di Gedung Senayan Business Center, Jl. Senayan No. 39, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Pencabutan izin berlaku sejak tanggal Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan,” tulis OJK dalam keterangan resminya yang dikutip Tempo pada Senin, 15 Juli 2024.

OJK menyebut pencabutan izin usaha PT Semangat Gotong Royong karena permohonan pengembalian izin usaha sebagai penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ini lantaran alasan strategis. Pemegang saham, kata OJK, melakukan sentralisasi kegiatan LPBBTI pada satu entitas. Adapun grup pemegang saham dari PT Semangat Gotong Royong memiliki 2 (dua) entitas yang menjalankan kegiatan usaha LPBBTI.

Sementara itu, OJK mengatakan pencabutan izin usaha PT Akur Dana Abadi sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi karena perusahaan itu belum bisa mengimplementasi ketentuan permodalan. Aturan ini berkaitan dengan ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah direksi.

Atas keputusan itu, OJK melarang kedua perusahaan itu melakukan kegiatan usaha di bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, OJK juga meminta PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membubarkan perusahaan dan membentuk tim likuidasi.

“Penyelesaian hak dan kewajiban akan dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku,” kata OJK.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023 hingga saat ini, kereta cepat Whoosh telah menjual tiket bagi 4 juta penumpang. General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa mengatakan di awal beroperasi terdapat rata-rata volume harian sekitar 9 ribu penumpang per hari.

Saat ini volume penumpang Whoosh sudah mencapai sekitar 18 hingga 22 ribu per hari. Eva mengatakan, sebanyak 44 persen penumpang Whoosh untuk kegiatan wisata, berlibur, dan kegiatan bersama keluarga. Jumlah tersebut berdasarkan survei yang dilakukan pada semester 1 2024 kepada seribu penumpang. “Angka ini menggarisbawahi peran penting Whoosh dalam mendukung dan mempromosikan sektor pariwisata di Indonesia,” ujar Eva dalam keterangan resmi, dikutip Senin 15 Juli 2024.

Peningkatan jumlah pengguna whoosh terlihat cukup signifikan. Pada paruh awal 2024 yakni Januari hingga Juni, KCIC telah melayani total 2,6 juta penumpang. Eva memaparkan Peningkatan volume penumpang yang cukup signifikan tersebut sejalan dengan penambahan perjalanan yang terus dilakukan. Dari 14 perjalanan per hari pada oktober 2023, saat ini sudah terdapat 48 perjalanan per hari denganheadwayhingga 30 menit.

Kenaikan penumpang menurut manajemen juga disebabkan meningkatnya angka kunjungan wisata. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat mencatat, terdapat peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke provinsi tersebut. Pada Mei 2024 naik 94,84 persen dari bulan sebelumnya.

Sementara itu Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), melaporkan Whoosh membantu mempromosikan Kota Jakarta dan juga Bandung ke masyarakat Asia Tenggara, sehingga mau berkunjung ke Indonesia.

Ketua Umum Astindo, Pauline Suharno, mengatakan pihaknya banyak menerima permintaan kunjungan untuk melakukan tur menggunakan Whoosh. Peningkatan permintaan itu didominasi oleh pelajar dan korporasi yang ingin mencoba proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

Adanya Whoosh diklaim sangat membantu meningkatkan kunjungan wisata ke Jakarta. Terutama untuk di negara-negara ASEAN. “Karena negara ASEAN ini baru Jakarta, baru kita Indonesia yang punya kereta cepat," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa sebanyak 87 kasus mafia tanah menjadi target operasi pada 2024.“Pada tahun 2024 ini, ada 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi. Ada kenaikan 5 TO dari sebelumnya 82 target operasi,” ujar AHY di Mapolda Jawa Tengah, Semarang, Senin.

Dari 87 kasus yang sedang berproses, kata dia, terdapat 47 kasus yang sudah memasuki penetapan tersangka, baik P19 (berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi) maupun P21 (berkas perkara telah lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum). “Dengan jumlah tersangka sebanyak 92 orang,” kata AHY.

Khusus yang masuk tahap P21, tutur AHY melanjutkan, terdapat 21 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi dengan jumlah tersangka 36 orang. Sedangkan, luas objek tanah mencakup 198 hektar, dengan total potensi kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan senilai Rp5,16 triliun.

AHY juga menjelaskan, khusus di Jawa Tengah terdapat dua kasus mafia tanah. Modus operandi kasus pertama adalah pemalsuan akta otentik tentang pengalihan kepemilikan hak.Seharusnya, ucap dia, lahan seluas 82,6 Ha tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan industri, baik untuk pembangunan infrastruktur reservoir, jaringan pipa, maupun pembangunan sejumlah pabrik.

Kasus kedua menggunakan modus operandi penipuan dan/atau penggelapan terkait jual beli tanah kavling seluas luas 121 meter persegi. “Saat ini, berkas perkara kedua kasus itu, statusnya sudah melewati tahapan P21 (berkas lengkap),” kata AHY.

Dari pengungkapan kedua kasus tersebut, AHY mengatakan negara dan masyarakat berhasil menghindari kerugian senilai Rp3,417 triliun. “Jumlah tersebut berasal dari harga tanah, nilai investasi usaha, termasuk pendapatan negara atas pajak,” kata AHY.

Pemberantasan mafia tanah menjadi tugas empat pilar, yakni Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam pemberantasan mafia tanah dengan mendaftarkan tanah untuk mendapatkan sertifikatnya. “Pastikan bahwa hak kepemilikan tanah yang akan diproses itu sesuai dengan data asli yang sah,” kata AHY.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Equity Analis Indo Premier Sekuritas (IPOT) Imam Gunadi mengatakan para trader perlu memperhatikan sentimen yang akan berpengaruh pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini. Untuk rentang tanggal 15 hingga 19 Juli 2024, IHSG akan dipengaruhi oleh data pertumbuhan ekonomi Cina dan data lainnya, neraca dagang Indonesia dan suku bunga Bank Indonesia (BI).

Imam mengatakan, produk domestik bruto Cina kuartal II 2024 diperkirakan akan turun ke 5,1 persen secara tahunan atauyear-on-year(yoy) dari 5,3 persen yoy pada kuartal I. "Pelemahan ekonomi Cina akan menjadi sentimen untuk ekonomi Indonesia atau IHSG terutama sektor komoditas yang mayoritas diekspor ke Cina," katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Senin, 15 Juli 2024.

Di sisi lain, ekonomi domestik juga sedang menunggu kebijakan bank sentral AS The Fed untuk menurunkan suku bunganya di bulan September nanti. Bila penurunan suku bunga dapat terealisasi, menurut Imam tentu akan meringankan beban ekonomi domestik.

Sentimen IHSG berikutnya adalah neraca dagang Indonesia yang akan dirilis pekan ini. Konsensus memperkirakan neraca dagang akan naik US$ 2,98 miliar dari periode sebelumnya US$ 2,93 miliar. Rilis data ini, kata Imam akan dibayangi oleh sentimen negatif dari pelemahan ekonomi Cina, karena merupakan negara dengan porsi ekspor terbesar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2024, porsi ekspornya tercatat 22,63 persen.

Terkait sentimen suku bunga BI, pada Rabu pekan ini BI akan merilis kebijakan moneternya untuk menetapkan suku bunganya. Dia memperkirakan BI akan menahan suku bunganya di level 6,25 persen. "Tentunya, BI juga akan memantau bagaimana kebijakan The Fed di bulan September nanti," kata Imam.

3 saham rekomendasi

Berkaca pada sejumlah sentimen dan data ekonomi di atas, Indo Premier Sekuritas merekomendasikan tiga saham untuk trading pekan ini hingga Jumat, 19 Juli 2024. Dalam beberapa waktu ke depan, kata Imam pasar akan lebih fokus pada kebijakan The Fed untuk menurunkan suku bunga. Secara langsung maupun tidak langsung, hal ini akan menjadi sentimen untuk sektor properti karena permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) meningkat. Imam merekomendasikan dua emiten properti seperti PT Bumi Serpong Damai (BSDE) dan Ciputra Group (CTRA).

Selama lebih dari dua pekan terakhir, Imam melihat bahwa mata uang rupiah melemah lebih dari 2 persen. Hal ini tidak terlepas dari menurunnya ketidakpastian terkait keputusan The Fed pada September mendatang. Apalagi, jika menilik data-data ekonomi AS yang dirilis semakin menguatkan kepastian penurunan suku bunga.

Menurut dia, dengan adanya pelemahan rupiah tentu akan menjadi sentimen positif untuk emiten-emiten yang cukup bergantung pada impor bahan baku. Salah satunya adalah Kalbe Farma (KLBF). "Maka dari itu emiten ini juga kami rekomendasikan untuktradingdengantrading planBuy KLBF."

Pada pekan lalu, IHSG kembali melanjutkan tren penguatan sebesar 1,02 persen atau 74 poin ke level 7.327. per akhir perdagangan hari Jumat,net buyasing sebesar Rp 1,3 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memaparkan pada paruh awal 2024 penerimaan pajak terkontraksi 7,9 persen. Semester 1 tahun ini hanya Rp 893,8 triliun, dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 970,2 triliun atau tumbuh 9,9 persen.

Penerimaan sepanjang tahun ini diperkirakan meleset, bendahara negara memproyeksikan pendapatan dari pajak sepanjang 2024 adalah 96,6 persen dari target. Ia mengatakan seretnya pajak disebabkan penurunan harga komoditas seperti CPO atau minyak sawit mentah, batubara dan tembaga. Hal ini terlihat dari penurunan PPh (Pajak Penghasilan) Badan sebesar 35 persen, khususnya di industri pertambangan dan pengolahan.

Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengerek penerimaan. “Opsi kebijakan sulit dilakukan karena adanya risiko politik,” ujarnya kepada Tempo 11 Juli 2024.

Tantangan politik yang dimaksud Fajry adalah dalam bentuk penolakan masyarakat. Ia mencontohkan belum lama banyak kebijakan pemerintah seperti Tapera yang akhirnya ditunda bahkan dibatalkan. Aturan lain juga berpotensi menimbulkan pro dan kontra. “Ini risiko politik,” ujarnya lagi.

Ia berujar, intensifikasi yang sedang dilakukan oleh otoritas perpajakan, merupakan cara yang dapat dilakukan dan paling umum. Pemerintah juga tidak bisa memaksakan peningkatan penerimaan tanpa melihat kondisi perusahaan atau dunia usaha. Karena hal itu bisa mengganggu ekonomi. Ia menyarankan pemerintah meningkatkan kualitas belanja dan revisi target penerimaan pajak.

Selain itu, penerimaan dari PPh badan diperkirakan masih akan berat tahun ini. Karena kinerja perusahaan yang menurun. Potret penerimaan tahun ini disebabkan karena beberapa perusahaan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 ke 2023 akibat pelemahan harga komoditas. Ia berujar, kemungkinan akan ada penurunan besaran angsuran PPh Badan untuk sisa bulan 2024 secara akumulatif. Hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak secara keseluruhan.

Adapun target penerimaan pajak sepanjang 2024 adalah sebesar Rp 1.988,9 triliun. Kementerian keuangan memaparkan outlook atau perkiraan penerimaan pada 2024 akan mencapai Rp 1.921 triliun atau hanya 96,6 persen dari target.