TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan proses konsolidasi BUMN Karya akan terus berlanjut. Ia menyebut, akan menyambangi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo Rabu, 6 November 2024 esok untuk meminta restu terkait penggabungan tersebut.

“Rabu (kami) akan bertemu Pak Menteri PU yang baru, salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN karya ini dari tujuh menjadu tiga,” ujar Erick Thohir saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Senin, 4 November 2024.

Erick mengatakan, penggabungan BUMN karya ini adalah upaya kementeriannya untuk melakukan penyehatan serta membangun keahlian pada masing-masing BUMN.

Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut, jika surat persetujuan sudah didapat, Kementerian BUMN akan bergerak cepat untuk mengeksekusi rencana penggabungan sehingga dapat mempercepat penyehatan di BUMN Karya.

Tujuh perusahaan pelat merah konstruksi yang akan dilebur menjadi tiga klister tersebut adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (Wika), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Ninda Karya (Persero).

Adapun terkait skema penggabungannya, Kementerian BUMN akan menggabungkan PTPP dengan Wijaya Karya, Adhi Karya sebagai induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementera Waskita bergabung dengan Hutama Karya.

Sebelumnya, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai rencana pemerintah menggabungkan atau merger tujuh BUMN Karya menjadi tiga perusahaan berpotensi tidak efektif. Sebab, pola yang digunakan adalah menempelkan perusahaan sakit ke perusahaan yang secara keuangan sehat.

“Ini sama saja memberikan beban kepada perusahaan yang secara keuangan sehat tersebut,” ujar Herry saat dihubungi Tempo, Sabtu, 13 Juli 2024.

Herry merincikan, dalam penggabungan itu, Hutama Karya akan ikut menyelesaikan beban Waskita Karya. Sementara PTPP ikut membantu masalah Wijaya Karya. “Bisa-bisa, yang sudah sehat malah tertular virus dari perusahaan yang sakit,” kata Herry.

Dia mengungkit, Wijaya Karya yang sehat pun akhirnya mengaku terseret proyek kereta cepat yang membuatnya jadi rugi. Sepanjang 2023, perusahaan konstruksi pelat merah itu menderita kerugian hingga Rp 7,12 triliun.

Ia menilai, rencana pembentukan Holding BUMN Karya ini hanya bertujuan jangka pendek. Menurut dia, ada kecenderungan pemerintah ingin lepas tangan dengan menyerahkan BUMN yang sakit untuk diurus oleh BUMN yang sehat.

Ujungnya, kata dia, penyerahan tanggung jawab ini akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, kas negara harus menambal kebutuhan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). “Sekarang saja sudah terus-terusan modalnya ditambal oleh pemerintah, kata dia.

Herry mengatakan, satu contoh buruk dari kasus seperti ini adalah Indonesia Financial Group (PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia), induk perusahaan Jiwasraya. Sejak dikukuhkan menjadi holding asuransi pada 2020 hingga saat ini, IFG selalu disuapi PMN triliunan.

Han Revanda Putraberkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan proses konsolidasi BUMN Karya akan terus berlanjut. Ia menyebut, akan menyambangi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo Rabu, 6 November 2024 esok untuk meminta restu terkait penggabungan tersebut.

“Rabu (kami) akan bertemu Pak Menteri PU yang baru, salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN karya ini dari tujuh menjadu tiga,” ujar Erick Thohir saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Senin, 4 November 2024.

Erick mengatakan, penggabungan BUMN karya ini adalah upaya kementeriannya untuk melakukan penyehatan serta membangun keahlian pada masing-masing BUMN.

Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut, jika surat persetujuan sudah didapat, Kementerian BUMN akan bergerak cepat untuk mengeksekusi rencana penggabungan sehingga dapat mempercepat penyehatan di BUMN Karya.

Tujuh perusahaan pelat merah konstruksi yang akan dilebur menjadi tiga klister tersebut adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (Wika), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Ninda Karya (Persero).

Adapun terkait skema penggabungannya, Kementerian BUMN akan menggabungkan PTPP dengan Wijaya Karya, Adhi Karya sebagai induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementera Waskita bergabung dengan Hutama Karya.

Sebelumnya, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai rencana pemerintah menggabungkan atau merger tujuh BUMN Karya menjadi tiga perusahaan berpotensi tidak efektif. Sebab, pola yang digunakan adalah menempelkan perusahaan sakit ke perusahaan yang secara keuangan sehat.

“Ini sama saja memberikan beban kepada perusahaan yang secara keuangan sehat tersebut,” ujar Herry saat dihubungi Tempo, Sabtu, 13 Juli 2024.

Herry merincikan, dalam penggabungan itu, Hutama Karya akan ikut menyelesaikan beban Waskita Karya. Sementara PTPP ikut membantu masalah Wijaya Karya. “Bisa-bisa, yang sudah sehat malah tertular virus dari perusahaan yang sakit,” kata Herry.

Dia mengungkit, Wijaya Karya yang sehat pun akhirnya mengaku terseret proyek kereta cepat yang membuatnya jadi rugi. Sepanjang 2023, perusahaan konstruksi pelat merah itu menderita kerugian hingga Rp 7,12 triliun.

Ia menilai, rencana pembentukan Holding BUMN Karya ini hanya bertujuan jangka pendek. Menurut dia, ada kecenderungan pemerintah ingin lepas tangan dengan menyerahkan BUMN yang sakit untuk diurus oleh BUMN yang sehat.

Ujungnya, kata dia, penyerahan tanggung jawab ini akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, kas negara harus menambal kebutuhan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). “Sekarang saja sudah terus-terusan modalnya ditambal oleh pemerintah, kata dia.

Herry mengatakan, satu contoh buruk dari kasus seperti ini adalah Indonesia Financial Group (PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia), induk perusahaan Jiwasraya. Sejak dikukuhkan menjadi holding asuransi pada 2020 hingga saat ini, IFG selalu disuapi PMN triliunan.

Han Revanda Putraberkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengumumkan neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus pada kuartal III 2024. Data ini menunjukkan tren surplus perdagangan yang masih terus berlanjut selama 53 bulan beruntun atau hampir 5 tahun.

“Indonesia masih tetap dapat menjaga surplus neraca perdagangan sehingga memperpanjang periode surplus selama 53 bulan berturut-turut,” kata Amalia dalam agenda konferensi pers, Selasa, 5 November 2024.

Adapun komoditas andalan ekspor Indonesia menunjukkan tren yang berbeda-beda. Beberapa komoditas yang menunjukkan peningkatan di kuartal III 2024 adalah minyak kelapa sawit, batubara, dan gas alam. Sementara itu, biji besi, nikel, dan minyak mentah malah cenderung menurun sepanjang 2024.

“Harga komoditas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia menunjukkan tren yang beragam,” ujarnya.

Amalia melanjutkan, berdasarkan laporan dari Dana Moneter Internasional (IMF), perdagangan barang dan jasa internasional memang diprediksi akan tetap tumbuh sepanjang tahun 2024. Berdasarkan laporan tersebut, perdagangan global diperkirakan akan terus tumbuh mencapai rata-rata pertumbuhan sekitar 3 persen per tahun pada tahun 2024 dan 2025 di tengah pengaruh geopolitik. Setelah sebelumnya melalui periode hampir stagnasi pada tahun 2023.

“Perdagangan barang dan jasa diperkirakan tetap tumbuh sepanjang tahun 2024,” ucap Amalia mengutip isi laporan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, juga sempat menyebut, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus hingga US$ 3,26 miliar pada September 2024 lalu. Surplus tersebut, menurut Febrio, menggambarkan keberhasilan dari kegiatan hilirisasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Adapun nilai ekspor Indonesia pada September 2024 masih tercatat sebesar US$ 22,08 miliar.

BPS sendiri sebelumnya dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2024 mengatakan bahwa meskipun tren surplus neraca perdagangan terus berlanjut, namun nilai surplus secara umum menunjukkan tren menurun. Yang mana dalam kuartal III 2024, nilai surplus tersebut juga menurun dibandingkan kuartal II 2024.

INFO BISNIS – Keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Hal itu menyikapi maraknya kejahatan siber (cybercrime) yang banyak masuk meretas sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan yang dampaknya dapat berpotensi mengalami kerugian finansial.

"Kami menanggapi hal ini dengan sangat-sangat serius untuk mengamankan data dan dana nasabah BRI,” kata Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha, belum lama ini. Menurut dia, BRI memiliki acuan framework yang umum untuk cyber security. “Jika memang ada hal buruk yang terjadi, kami telah siapkan serangkaian alat dan prosedur baku, kami bisa menjamin seluruh data nasabah kami tetap aman," ujar Arga.

Menurut Arga, pengamanan BRI secara internal dilakukan secara berulang. Misalnya, BRI melakukan freight monitoring. BRI juga memiliki Security Operation Center (SOC) yang beroperasi 24/7 untuk memonitor berbagai ancaman siber. BRI juga melakukan audit dan asesmen yang rutin dengan pihak ketiga dan partner.

"Selain itu kami juga memastikan keamanan dari sisi manusia (human resource) yang dapat terjadi krusial. Dari sisi insan brilian, kami bangun awareness dan kehati-hatiannya. Hal yang sama juga kami lakukan kepada nasabah kami untuk melakukan kehati-hatian," katanya.

BRImo Kuat dan Aman

Sementara itu, aplikasi super app BRImo dengan lebih dari 37,4 juta pengguna nasabah aktif menjadi daya tarik bagi para penjahat siber untukmelakukan serangkaian tindak kejahatan mereka. Meski demikian, kata Arga, BRImo dapat dikatakan berada dalam posisi yang cukup kuat dalam menghadapi ancaman cybercrime. Dengan investasi yang besar dalam teknologi keamanan dan upaya edukasi yang berkelanjutan, BRImo telah berhasil menjaga kepercayaan nasabah.

"Hal inilah yang terus kami perkuat untuk menjaga data dan dana nasabah,” kata dia. Menurut Arga, terdapat banyak hal yang dilakukan untuk mengamankan aplikasi ini. “Dengan aplikasi yang ditanamkan di HP, ada serangkaian pengamanan bagaimana kami menggunakan enkripsi untuk menjamin aplikasi ini lebih aman digunakan nasabah," kata Arga.

Selain pengamanan spesifik di BRImo, BRI juga melakukan pengamanan di sistem backend. BRI menggandeng security researchers dan institusi infosec yang bonafit dan professional yang memiliki pengalaman dan latar belakang keamanan siber yang kuat.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server,data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan. Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," ujar Arga.

Menurut dia, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang lama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang nilainya mencapai Rp 8,7 triliun. Angka tersebut, kata Erick, ia peroleh dari catatan utang UMKM di Bank Himbara atau bank-bank BUMN.

“Usulannya, apakah dua tahun atau lima tahun atau sepuluh tahun. Kami mengusulkan, kurang lebih dengan track record lima tahun. Kalau bisa bukan dua tahun, karena kalau dua tahun terlalu cepat,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2024.

Ia menjelaskan, hapus buku dan hapus tagih tang lama UMKM tersebut merupakan bagian dari stimulus pemerintah agar kegiatan ekonomi dapat berputar kembali. Apalagi, kata dia, daya beli masyarakat saat ini sedang menurun

Lebih lanjut, Erick menyebut, saat ini pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah ihwal hapus tagih kredit UMKM. Ia mengatakan, aturan ini dibutuhkan agar bank-bank BUMN memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil langkah penting untuk membantu program-program pemerintah di bidang pertanian, serta menjalankan amanat Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Kami memerlukan payung hukum terlebih dahulu agar Himbara memiliki dasar yang kuat,yang pasti semangatnya sejalan dengan tujuan untuk memberikan dukungan penuh,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, kementeriannya akan terus mendorong program-program Prabowo di sektor pertanian, khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan.

Sebab menurut dia, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Prabowo.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya angkat bicara soal rencana Presiden Prabowo Subianto menghapuskan utang 6 juta petani dan nelayan.

Menurut Airlangga, berhubungan dengan hal itu, Himbara bisa melakukan hapus buku tapi tidak bisa melakukan hapus tagih.

"Hapus buku, hapus tagih memang diperlukan untuk Himbara. Bank BUMN ini hapus buku bisa tetapi hapus tagih tidak bisa,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang diadakan di Hotel Four Season, Jakata Selatan, Ahad, 3 November 2024.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, kondisi tersebut berbeda dengan bank swasta yang bisa melakukan hapus buku sekaligus hapus tagih. Sehingga, kata dia, kebijakan pemutihan utang yang sedang dipersiapkan ke depan ini sekaligus untuk mendukung bank BUMN agar bisa melakukan dua penghapusan kredit itu sekaligus.

"Jadi ini untuk mendukung Himbara karena jumlahnya (utang) sudah cukup besar,” ucap Airlangga.

Ia menjelaskan, saat ini aturan untuk mendukung kebijakan pemutihan utang petani, nelayan, hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sedang dipersiapkan. Namun, ia tidak mengatakan target waktu penyelesaiannya.

Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong akan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung.

"Kami dari tim kuasa hukum akan mendaftarkan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangka," kata kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena menurut Kejagung pada Januari 2016 ia menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga, melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton.

Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan. Kejagung menyatakan bahwa seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang hanya dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI.

Akan tetapi, dengan sepengetahuan tersangka Tom Lembong, persetujuan impor gula kristal mentah itu ditandatangani.

Hasil gula kristal putih yang diproduksi delapan perusahaan tersebut, menurut Kejagung, kemudian seolah-olah dibeli oleh PT PPI. Padahal, gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor terafiliasi dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar.

Dari praktik tersebut, PT PPI mendapatkan upah sebesar Rp105 per kilogram dari delapan perusahaan yang terlibat.

Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp400 miliar, yakni nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik BUMN atau PT PPI.

Menurut Ari Yusuf Amir, bahwa kliennya menegaskan semua kebijakan semasa menjabat sebagai Mendag sudah melalui prosedur yang benar, dan tidak mempunyai kepentingan apa pun terhadap kebijakan impor gula.

“Beliau tidak menerima fee, tidak menerima keuntungan baik buat dirinya atau orang lain. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia tegaskan seperti itu,” ujar Ari.

Pada kesempatan itu, Ari juga menjelaskan bahwa kliennya tidak mengenal siapa saja yang ditunjuk terkait impor gula pada 2015-2016 tersebut.

“Pak Tom Lembong sendiri sampai sekarang masih bingung jadi dia ini ada salahnya di mana,” kata Ari Yusuf dalam konferensi pers di Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 4 November 2024.

Sementara itu terkait rencana pemeriksaan Tom Lembong pada hari ini Selasa, 5 November 2024, Ari Yusuf Amir mengatakan belum mendapatkan panggilan dari Kejagung untuk pemeriksaan lanjutan kliennya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa tidak ada pemeriksaan kepada tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

"Hari ini pemeriksaan tersangka TL (Tom Lembong) tidak ada," kata Hari di Jakarta, Selasa.

Kebijakan Impor Gula

Kebijakan impor gula tidak hanya terlaksana ketika Tom Lembong menjabat saja. Pada era Presiden Jokowi sejak 2015-2023, menteri perdagangan lain juga mengimpor gula.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada tahun 2017-2019 juga melanjutkan kebijakan yang sama yaitu impor gula dengan total 13,97 juta ton.

Selanjutnya, Menteri Perdagangan periode 2019-2020 Agus Suparmanto melakukan impor gula seberat 5,53 juta ton.

Muhammad Lutfi, yang menjadi Menteri Perdagangan periode 2021-2022 mengeluarkan kebijakan impor gula sebesar 11,49 juta ton.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengumumkan penutupan sementara Bandara Komodo, Labuan Bajo. Hal ini akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara ini, aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi masih tinggi—dengan kode merah untuk abu vulkanik yang terpantau hingga ketinggian FL400.

Plt Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan penutupan sementara Bandara Labuan Bajo dilakukan melalui penerbitan NOTAM Nomor A3479/24. Ia juga mengatakan Airnav Indonesia telah mengeluarkan ASHTAM VAWR0350, VAWR0355 dan VAWR0357 yang memperingatkan penyebaran abu vulkanik di wilayah udara sekitar Bandara Fransiskus Xaverius Seda serta bandara-bandara terdekat lainnya. Mulai dari Bandara Soa, Bandara Haji Hasan Aroeboesman, Bandara Frans Sales Lega, Bandara Komodo, Bandara Gewayantana, Bandara Wunopito, hingga Bandara Kabir.

“Sejauh ini, beberapa penerbangan telah dibatalkan, termasuk rute-rute Wings Air yang menghubungkan Maumere dengan Kupang dan Makassar,” kata Lukman melalui keterangan resminya, Selasa, 5 November 2024.

Lukman mengatakan beberapa maskapai membatalkan penerbangan demi keselamatan. Sementara itu, pihaknya memerintahkan Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Bali dan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki untuk melakukan pengamatan secara berkala dan melakukan koordinasi secara intensif dengan AirNav Indonesia maupun pemangku kepentingan lainnya.

“Kami berharap situasi segera membaik, sehingga aktivitas penerbangan dan operasional bandara kembali normal,” kata Lukman.

Sebelumnya, Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari level III Siaga menjadi Level IV awas mulai 3 November pukul 24.00 WITA.

Adapun letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki yang terjadi pada Senin dini hari, 4 November 2024, menyebabkan 10 warga meninggal dan 10 ribu korban mengungsi. Mengutip Antara, wilayah terdampak erupsi berjumlah enam desa di Kecamatan Wulanggitang, yakni Desa Klatanlo, Hokeng Jaya, Nawokote, Boru, Boru Kedang dan Pululera serta satu desa di Kecamatan Ile Bura, yakni Dulipali.

Setelah peristiwa bencana tersebut, General Manager Airnav Cabang Kupang I Nyoman Oka Wiraman mengatakan empat bandara di Pulau Flores yang tidak beroperasi sementara. Empat bandara yang ditutup sementara itu adalah Bandara H Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende, Soa Bajawa dan Gewayantana di Larantuka, serta Bandara Frans Seda Maumere Kabupaten Sikka.

Untuk Bandara Frans Seda Maumere, menurut dia, sudah tidak beroperasi selama kurang lebih dua bulan lebih sebagai dampak dari erupsi gunung tersebut.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Triwulan III 2024 pada Senin, 4 November 2024. Dalam publikasi tersebut diketahui ekspansi bisnis UMKM pada Triwulan III 2024 melambat, tercermin dari Indeks Bisnis UMKM yang berada pada level 102,6 atau lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II 2024 sebelumnya yakni 109,9.

Menurut Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, pada Q3-2024 Indeks Bisnis UMKM masih berada pada level 102,6 (di atas 100), yang berarti ekspansi bisnis UMKM masih berlanjut. “Hal ini ditopang oleh aktivitas masyarakat kembali normal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN),” kata dia.

Selain hari raya, pencapaian itu juga ditopang oleh libur sekolah, adanya peningkatan panen komoditas perkebunan, aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta semakin meningkat menjelang akhir tahun, serta banyak acara pesta (pernikahan) dan aktivitas partai politik menjelang pilkada.

Namun apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 melambat, tercermin dari penurunan Indeks Bisnis UMKM dari 109,9 menjadi 102,6. “Penurunan ini disebabkan turunnya daya beli masyarakat, normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN, normalisasi produksi pertanian pasca panen raya, kenaikan harga barang input, dan persaingan yang semakin ketat,” ujar Supari.

Sebanyak lima komponen Indeks Bisnis UMKM memiliki indeks di atas 100, sementara tiga komponen lainnya menurun di bawah 100. Indeks terendah terlihat pada komponen volume produksi/penjualan (indeks terkait 94,1), komponen nilai penjualan (indeks terkait 96,1), dan komponen penggunaan tenaga kerja (indeks terkait 99,2).

Normalisasi permintaan barang dan jasa pasca HBKN dan menurunnya produksi pangan pasca panen raya, serta naiknya harga barang input menyebabkan volume produksi dan penjualan UMKM mengalami penurunan. Meskipun rata-rata harga jual mencatat kenaikan, namun penurunan volume produksi/penjualan yang cukup dalam menyebabkan nilai penjualan juga turut menurun.

Menjelang musim tanam tanaman pangan dan perayaan Nataru, pemesanan dan persediaan barang input masih mengalami kenaikan (indeks terkait tetap di atas 100), namun lebih lambat dari Q2-2024. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang input serta prospek usaha yang tidak seoptimis kuartal sebelumnya. Persediaan barang jadi masih meningkat, dengan laju yang tidak sepesat kuartal sebelumnya, sejalan dengan menurunnya produksi. Kegiatan investasi juga melambat, karena keterbatasan dana yang sebagian terserap oleh naiknya harga barang input.

Dilihat secara sektoral, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 sebagian besar mengalami perlambatan. Beberapa sektor usaha, seperti: sektor pertanian serta sektor hotel dan restoran, bahkan menunjukkan kontraksi.

Aktivitas sektor pertanian mengalami penurunan menyusul pasca panen raya tanaman pangan pada Q2-2024 dan musim kemarau yang cukup kering di sejumlah daerah. Sektor hotel dan restoran juga mengalami kontraksi pasca HBKN dan libur sekolah pada kuartal sebelumnya, yang membuat permintaan terhadap jasa akomodasi menurun signifikan.

Sementara itu, sektor pertambangan masih ekspansi sejalan dengan musim kemarau yang kondusif bagi sektor ini, terutama penambangan pasir untuk kegiatan konstruksi dan permintaan air bersih. Ekspansi pada sektor industri, perdagangan dan pengangkutan terutama ditopang oleh kenaikan rata-rata harga jual dan permintaan yang masih relatif kuat, setelah aktivitas kerja dan sekolah kembali normal pasca HBKN.

Namun ekspansi aktivitas sektor-sektor tersebut melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kenaikan aktivitas sektor jasa-jasa sejalan dengan banyaknya pesta seperti pernikahan dan peningkatan kegiatan partai politik jelang Pilkada. Indeks Bisnis tertinggi terjadi pada sektor konstruksi (indeks terkait 116,3) yang ditopang oleh meningkatnya aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta menjelang akhir tahun serta cuaca yang kondusif.

Pada Q4-2024, pebisnis UMKM tetap yakin akan ekspansi usahanya ke depan, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 122,3. Namun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, level Indeks Ekspektasi Bisnis Q3-2024 mengalami penurunan, yang memberikan sinyal laju kenaikan aktivitas usaha yang lebih moderat. Penurunan optimisme ini terutama karena melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, serta awal musim tanam tanaman pangan.

Sejalan dengan aktvitas bisnis UMKM yang melambat, sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha secara umum juga ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM Q3-2024 yang berada pada level 115,1. Komponen Indeks Situasi Sekarang (ISS) turun -7,5 poin menjadi 94,1, sementara Indeks Ekspektasi (IE) melemah -4,0 poin menjadi 136,0. ISS yang melemah ke bawah level 100, sejalan dengan melambatnya ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan usaha dan melemahnya sentimen pebisnis UMKM, penilaian UMKM terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas utamanya ikut menurun. Hal ini tecermin pada Indeks Kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) Q3-2024 yang melemah -4,6 poin (indeks terkait 125,9). Dilihat dari komponen penyusunnya, hampir semua komponen IKP pada Q3-2024 melemah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pebisnis UMKM memberikan penilaian tertinggi terhadap kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram (indeks terkait 144,2) serta menyediakan dan merawat infrastruktur (indeks terkait 138,2).

Sedangkan penilaian terendah diberikan oleh pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa (indeks terkait 110,5). “Hal ini tampaknya berkaitan dengan harga barang input yang terus meningkat dan menggerus keuntungan usaha, sehingga dirasakan sangat memberatkan bagi sebagian pelaku bisnis UMKM,” kata Supari. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan rencananya untuk menggabungkan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni dengan PT ASDP Indonesia Ferry Persero ke dalam PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

“Kami berencana akan menggabungkan Pelni dan ASDP di Pelindo agar menjadi satu kekuatan besar di laut, karena kita kan negara maritim,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Erick menyebut, sebagai negara maritim, menjadi hal yang penting bagi Indonesia untuk menjaga sinergi kebijakan antara pelayanan pelabuhan dan pengiriman. Menurut dia, kebijakan yang terpotong-potong antara pelabuhan dan pengiriman dapat membuat Indonesia kalah saing.

Ia pun menyinggung mengenai dumping impor yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Menurut dia membanjirnya produk-produk impor di Indonesia merupakan akibat dari kurangnya sinergitas antara kebijakan pelabuhan dan pengiriman.

“Kita harus mulai menentukan pelabuhan-pelabuhan mana yang memiliki akses impor, sebab impor ini juga banyak yang dumping impor sehingga membunuh umkm kita,” kata dia.

Oleh karena itu, ia mengatakan, menggabungkan Pelni dan ASDP ke Pelindo menjadi Solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Hal ini, kata Erick, merupakan upaya untuk menjaga keadilan bagi bangsa Indonesia sendiri.

Erick pun menyebut, sebagai negara industri, Indonesia tidak boleh kecolongan dengan banyaknya produk impor yang masuk secara ilegal dan tanpa membayar bea masuk.

“Karena kita tidak mungkin menjadi negara yang terus didumping produk-produk luar negeri tanpa struktur pajak, stuktur distribusi yang adil untuk bangsa akita sendiri,” ucapnya.

Adapun rencana perampingan BUMN ini santer disebut oleh dia sejak beberapa bulan belakangan. Pada awal Maret 2024, ia telah merancang peta jalan untuk periode 2024–2034 terkait rencana konsolidasi perusahaan pelat merah, termasuk memangkas jumlah BUMN menjadi 30.

“Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang menjadi 41 pun baru tahun ini. Nah ke depan 30-an,” kata dia kepada wartawan di sela-sela acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.

Sejak awal menjabat pada 2019, Erick merencanakan pengurangan jumlah BUMN. Pada Juni 2020, Kementerian BUMN telah mengurangi jumlah entitasnya dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.

Ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 11 November 2024 dimulai dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan pembangunan proyek tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara, adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Disusul, kabar sebuah usaha penampung susu di Boyolali UD Pramono diminta membayar pajak sampai Rp 670 juta viral di media sosial. Pemilik kemudian menutup usahanya itu, sehingga peternak sapi susu kebingungan harus menjual produksinya.

Selanjutnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menemukan 498 entitas tak berizin sepanjang September 2024. Temuan tim bentukan Otoritas Jasa Keuangan itu, terdiri dari pinjaman online atau pinjol ilegal, tawaran investasi, hingga konten yang melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Berikutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan ketiga 2024 mencapai 4,95 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini lebih lambat dibanding kuartal kedua yang tumbuh 5,05 persen yoy.

Terakhir, Simon Aloysius Mantiri resmi menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada Senin, 4 November 2024. Dengan pergeseran posisi ini, banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Simon Aloysius Mantiri?

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. AHY Sebut Tanggul Laut Bisa Bantu Ekonomi 1.600 Kepala Keluarga....

<!--more-->

1. AHY Sebut Tanggul Laut Bisa Bantu Ekonomi 1.600 Kepala Keluarga yang Jadi Nelayan di Jakarta Utara

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan pembangunan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara, adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

AHY menyatakan bahwa upaya tersebut akan membantu masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Menurutnya, ada sekitar 1.600 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan mencari ikan.

"Kita berpikir lebih jauh lagi ke depan, agar pembangunan infrastruktur benar-benar bisa menyelamatkan warga, selebihnya kita berharap ini terjadi peningkatan ekonomi," kata AHY dalam kunjungannya ke Kalibaru, Jakarta Utara, Senin, 4 November 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Viral Penampung Susu Boyolali UD Pramono Diminta Bayar Rp 670 Juta, Ini Penjelasan Ditjen Pajak

Kabar sebuah usaha penampung susu di Boyolali UD Pramono diminta membayar pajak sampai Rp 670 juta viral di media sosial. Pemilik kemudian menutup usahanya itu, sehingga peternak sapi susu kebingungan harus menjual produksinya.

Akibatnya, seratusan petani dan peternak sapi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali, Jawa Tengah, pada 28 Oktober 2024, karena rekening UD Pramono yang menampung hasil produksi susu diduga diblokir, sehingga membuat setoran susu dari 1.300 peternak macet.

Dari informasi yang beredar, jumlah tunggakan pajak yang menyebabkan rekening UD Pramono diblokir mencapai Rp 670 juta. Di unggahan media sosial, dikabarkan bahwa UD Pramono tadinya diharuskan membayar pajak sampai Rp 2 miliar, sebelum kemudian diturunkan jadi Rp 671 juta.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Satgas Pasti Tindak 498 Tawaran Investasi dan Pinjol....

<!--more-->

3. Satgas Pasti Tindak 498 Tawaran Investasi dan Pinjol Ilegal Sepanjang September 2024

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menemukan 498 entitas tak berizin sepanjang September 2024. Temuan tim bentukan Otoritas Jasa Keuangan itu, terdiri dari pinjaman online atau pinjol ilegal, tawaran investasi, hingga konten yang melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Pelaku aktivitas keuangan ilegal memiliki beragam modus. Tawaran investasi misalnya, dilakukan oleh oknum dengan modus meniru nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin. “Dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation),” demikian dipaparkan Ketua Sekretariat Satgas Pasti, Hudiyanto lewat pernyataan resmi, Selasa, 5 November 2024.

Satgas juga menerima laporan adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online. Caranya menawarkan pelunasan utang pada korban dengan membantu mengajukan utang baru di pinjol lainnya. Pelaku meminta jasa berupa dana dari sebagian pinjaman yang baru dicairkan namun dana yang diterima korban tidak sesuai kesepakatan. Masalah utang korban tak terselesaikan dan pinjaman malah bertambah.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebesar 4,95 Persen pada Triwulan III 2024

Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan ketiga 2024 mencapai 4,95 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini lebih lambat dibanding kuartal kedua yang tumbuh 5,05 persen yoy.

Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pertumbuhan ekonomi secara triwulan atau quater to quarter (q to q) sejalan dengan pola musiman seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. “Pertumbuhan q to q di
Triwulan tiga lebih rendah daripada Triwulan dua,” ujarnya dalam pemaparan rilis Pertumbuhan Ekonomi pada Selasa, 5 November 2024

Lapangan usaha utama yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Total kontribusi kelimanya adalah sebesar 64,94 persen pada PDB.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ini Posisi Simon Aloysius Mantiri di Partai Gerindra....

<!--more-->

5. Ini Posisi Simon Aloysius Mantiri di Partai Gerindra sebelum Ditunjuk Jadi Dirut Pertamina

Simon Aloysius Mantiri resmi menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada Senin, 4 November 2024. Dengan pergeseran posisi ini, banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Simon Aloysius Mantiri?

Sebelum diangkat sebagai direktur utama, Simon pernah menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Pertamina. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2023 yang berlangsung pada 10 Juni 2024.

Nama Simon sudah dikenal di kalangan komisaris Pertamina. Ia dilantik sebagai komisaris utama dan komisaris independen pada 2 Februari 2024, menggantikan Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok yang mengundurkan diri.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh anggota Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Salah satu sosok yang dilantik mantan menteri keuangan yang juga ekonom senior Universitas Indonesia Chatib Basri.

Ada juga mantan Menteri Perdagangan yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu.

Prabowo juga mengangkat mantan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Septian Hario Seto. Ia adalah orang kepercayaan Mantan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Dasar hukum pengangkatan mereka adalah Keputusan Presiden Nomor 150 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Berikut adalah daftar anggota DEN: Mari Elka Pangestu yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua, M. Chatib Basric, Haryanto Adikoesoemod, Heriyanto Irawane, Arief Anshory Yusuff dan Septian Hario Seto yang juga menjabat Sekretaris Eksekutif dan Firman Hidayat yang menjabat Direktur Eksekutif.

DEN telah ada saat masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 tahun 1999. Hanya saja, belum genap setahun, dewan ini dibubarkan dengan hadirnya Keppres Nomor 122 tahu 2000 tentang Pembubaran Dewan Ekonomi Nasional.

Sampai saat ini belum ada beleid baru soal Dewan Ekonomi Nasional. Mengacu pada Keppres Nomor 144 tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional, termaktub dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki cara khusus agar pedagang pasar tradisional terutama yang sudah lanjut usia (Lansia) mulai terbiasa menggunakan layanan pembayaran retribusi secara digital.

Kota Yogyakarta awal November ini meluncurkan layanan khusus pembayaran retibusi pasar digital Quick Response Indonesian Standard Dinamis (Qrisna) Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat. Layanan ini bakal diterapkan ke seluruh pasar tradisional di Yogyakarta mulai 11 November 2024 mendatang.

"Pedagang pasar tradisional banyak yang sudah berusia lanjut, jadi kami akan memberikan fasilitas bagi mereka yang kesulitan mengakses layanan pembayaran retribusi digital ini," kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Yogyakarta Veronica Ambar Ismuwardani Selasa 5 November 2024.

Ambar menjelaskan, layanan retibusi digital ini dapat diakses melalui aplikasi layanan terpadu pemerintah Kota Yogyakarta yang disebut Aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Untuk mendapatkan QR Code pembayaran retribusi itu bisa diakses di dalam aplikasi JSS ini.

Nah, bagi pedagang lansia, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta juga sudah membentuk tim khusus namanya Laskar Gercep Penagihan. Para petugas inilah yang akan berkeliling dan membawa aplikasi serta print sehingga pedagang yang disambangi dapat membayar langsung dan menerima print out bukti pembayarannya saat itu juga.

Ambar mengatakan layanan ini menjadi upaya pemerintah membiasakan pembayaran retribusi secara digital sekaligus meningkatkan pendapatan daerah secara efektif.

"Target retribusi daerah tahun ini Rp 20 miliar dan tahun depan targetnya Rp 24 miliar," ujarnya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto. Sugeng menuturkan layanan retribusi digital ini sebenarnya untuk menjaga asas transpransi dalam setiap transaksi dan memudahkan para pedagang dalam membayar retribusi.

"Karena layanan ini transaksi dapat dilakukan secara real-time dan terintegrasi langsung dengan sistem milik pemerintah," ujarnya.

Sugeng menuturkan target pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta secara keseluruhan pada tahun 2024 ini sebesar Rp 1 triliun. Sehingga perlu akselerasi salah satunya peningkatan retribusi pasar di Kota Yogyakarta.