Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono meminta penambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2024 ini. Namun permintaan yang dilayangkan sejak bulan Maret lalu itu belum mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pria yang akrab disapa AHY ini menjelaskan, tambahan anggaran ini akan dipergunakan untuk menuntaskan target-target dari program kerjanya pada tahun ini. Hal ini termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dengan target 120 juta bidang tanah terdaftar di 2024, yang mana per Juni baru ada 114 juta bidang tanah terdaftar.

"Belum (ada respons dari Menkeu), tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan yang merupakan anggaran yang kami rasa esensial, fundamental, untuk bisa menuntaskan program-program kebijakan-kebijakan," kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Lalu, Anggaran Tersebut Mau Dipakai buat Apa Saja?

AHY menjelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan termasuk juga untuk melakukan berbagai terobosan. Hal ini lantaran masalah-masalah pertanahan dan tata ruang menurutnya memiliki tantangan dalam hal kompleksitasnya sehingga memerlukan terobosan dan dukungan anggaran dalam penyelesaiannya.

"Urusan pertanahan termasuk juga penyelesaian isu-isu tata ruang ini juga kompleks dan butuh dukungan anggaran dan inilah yang sedang kami upayakan walaupun kami paham bahwa negara, pemerintah, memiliki berbagai prioritas. Banyak sekali prioritasnya," ujar dia.

Ia sendiri menyadari pemerintah memiliki banyak prioritas di sisi ekonomi, mulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) hingga pertanahan itu sendiri sehingga pihaknya memaklumi kondisi tersebut. Namun demikian, ia tetap berharap ATR/BPN bisa mendapatkan tambahan anggaran tersebut.

"Semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga mencoba untuk memaklumi situasinya. Tetapi secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan ke Kementerian ATR/BPN juga mencukupi kebutuhan dan juga target-target yang kami harus capai," pungkasnya.

Rincian Rencana Alokasi Tambahan Anggaran AHY

Berdasarkan catatan detikcom, permintaan penambahan anggaran ini pertama kali disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi II DPR RI pada Maret 2024 lalu. Adapun pada tahun 2024 ini Kementerian ATR/BPN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,59 triliun.

Namun demikian, ATR/BPN terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir mencapai Rp 404,31 miliar. Karena itulah ia meminta tambahan anggaran lantaran menurutnya secara keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengejar target yang harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan ke depan. Berikut rinciannya:

1. Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Rp 350 miliar
2. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Rp 100,4 miliar
3. Penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap dan transformasi digital Rp 225,46 miliar

"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," kata AHY, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Saksikan Live DetikPagi:

Industri tekstil sedang tidak baik-baik saja. Dari hulu sampai hilir, gelombang PHK dan penurunan utilitas produksi di pabrik terus bertambah.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta bilang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun langsung menuntaskan permasalahan ini. Jika tak segera diselamatkan, dalam kurun waktu tiga bulan ke depan gelombang PHK yang lebih besar akan tercipta.

Usut punya usut, industri tekstil disebut tengah dibombardir oleh serangan produk impor legal maupun ilegal. Sejumlah oknum dipercaya melanggengkan praktik ini hingga bisa terang-terangan menjamur di masyarakat.

Seberapa parah kondisi industri tekstil saat ini? Masih mungkinkah industri ini bangkit lagi?

Dengarkan episode terbaru podcast Tolak Miskin 'Sekarat Industri Tekstil Butuh Tangan Dingin Jokowi' bersama Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta. Klik widget di bawah ini untuk mendengarkan atau temukan Podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal siniar lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai semester I-2024 sudah defisit Rp 77,3 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Total postur dari APBN 2024 semester I adalah defisit Rp 77,3 triliun. Tahun lalu semester I masih surplus Rp 152,3 triliun, tahun ini semester I kita sudah mengalami defisit Rp 77,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Sampai Juni 2024, pendapatan negara terkumpul Rp 1.320,7 triliun atau turun 6,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kalau kita lihat pendapatan negara yang mencapai Rp 1.320,7 triliun, itu adalah 47,1% dari target tahun ini Rp 2.802,3 triliun. Pendapatan negara semester I ini, dibandingkan semester I tahun lalu yang Rp 1.407,9 triliun itu berarti mengalami penurunan 6,2%," beber Sri Mulyani.

Penurunan pendapatan negara paling besar terjadi dari komponen penerimaan pajak yang baru terkumpul Rp 893,8 triliun, turun 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai terkumpul Rp 134,2 triliun atau turun 0,9% dan PNBP terkumpul 288,4 triliun atau turun 4,5%.

"Jadi seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP mengalami kontraksi," jelas Sri Mulyani.

Saat pendapatan negara turun, belanja negara telah mencapai Rp 1.398 triliun atau melonjak 11,3% sampai akhir Juni 2024. Belanja itu terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Ini adalah pertumbuhan belanja yang cukup tinggi, double digit 11,3%. Tahun lalu semester I kita belanja Rp 1.255,7 triliun atau hanya 40,3%," beber Sri Mulyani.

Subsidi Energi Diperkirakan Bengkak

Sri Mulyani memperkirakan subsidi energi dalam APBN 2024 akan naik. Hal ini melihat beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan (yaitu) harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar," kata Sri Mulyani.

Saat harga minyak dunia dan dolar AS naik, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif BBM dan listrik agar momentum pertumbuhan dan daya beli masyarakat terjaga. Hal ini menyebabkan APBN harus menanggung selisih harganya ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

"Sampai hari ini masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil, meskipun terjadi perubahan parameter. Ini menyebabkan APBN yang harus mengemban bebannya," ucapnya.

Sampai semester I-2024, realisasi volume penyaluran BBM subsidi telah mencapai 7,16 juta atau turun tipis 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi LPG 3 kg dan listrik bersubsidi masing-masing naik yakni mencapai 3,36 juta volume dan 40,6 juta pelanggan.

Sri Mulyani memperkirakan kenaikan subsidi dan kompensasi energi akibat perubahan beberapa parameter di atas baru akan tercermin pada semester II-2024.

"Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktuasi harga ICP, depresiasi nilai tukar, serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi, diperkirakan akan tercermin pada semester II," ucap Sri Mulyani.

Defisit APBN 2024 diperkirakan akan mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap PDB, lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan defisit itu terjadi karena kombinasi dari pendapatan negara yang mengalami beberapa koreksi atau tidak mencapai target. Di sisi lain belanja negara mengalami kenaikan.

"Defisit total mencapai Rp 609,7 triliun, ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,70% dari GDP," kata Sri Mulyani.

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 menjadi salah satu biang kerok banyaknya PHK massal di industri tekstil Tanah Air.

Sebab menurutnya, dalam Permendag 25/2022 pemerintah sempat menerapkan cukup banyak pembatasan impor industri kimia termasuk di dalamnya petrokimia hingga industri tekstil dan produk tekstil (TPT), khususnya untuk produk tekstil jadi perlu mendapat rekomendasi teknis sebelum bisa melakukan impor.

Namun pembatasan ini justru banyak dihilangkan dalam Permendag No 8/2024. Sehingga pasar dalam negeri tidak lagi terlindungi dari gempuran barang impor, baik dari produk bahan baku hingga produk tekstil jadi.

Reni mengatakan kondisi ini terlihat dari data impor tekstil RI yang pada Januari mencapai 206,3 ribu ton sempat turun jadi 136,36 ribu ton pada April 2024, kembali naik setelah Permendag 36/2023 berlaku menjadi 194,87 ribu ton di bulan berikutnya.

"Efektivitas pengendalian impor terlihat dari turunnya volume impor sebelum dan setelah pemberlakuan Permendag 36/2023. Impor TPT yang pada Januari dan Februari 2024 berturut-turut, impornya menurun ya," jelas Reni dalam diskusi media di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

"Kemudian terbitnya Permendag 8/2024, nah ini menyebabkan impornya kembali naik yang tadinya sudah mulai menurun," tegasnya lagi.

Reni mengatakan tentu kondisi banjir impor ini sangat memberatkan industri tekstil dalam negeri. Terutama setelah dari 2020 sampai 2024 ini, sektor tersebut digempur banyak masalah seperti COVID-19, kondisi geopolitik dan ekonomi dunia ketika Rusia menginvasi Ukraina pada awal 2022, serta inflasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Berdasarkan laporan Kemenperin, berikut daftar 6 Perusahaan yang tutup akibat diberlakukannya Permendag 8/2024:

1. PT S Dupantex, Jawa Tengah: PHK 700an orang
2. PT Alenatex, Jawa Barat: PHK 700an orang
3. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah: PHK 500an orang
4. PT Kusumaputra Santosa, Jawa Tengah: PHK 400an orang.
5. PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah: PHK 700 orang
6. PT Sai Apparel, Jawa Tengah: PHK 8.000 orang.

Di luar itu menurut Reni kondisi banjir impor karena Permendag 8/2024 ini juga mempengaruhi rencana investasi sektor kimia dalam negeri, khususnya di industri produk plastik dan tekstil. Padahal nilai investasi sektor ini hingga 2030 nanti bisa mencapai US$ 31,41 miliar.

"Jadi terkait dengan perubahan ini, dampaknya adalah menurunnya minatnya investasi karena terlalu cepatnya perubahan regulasi ini. Termasuk ada beberapa perusahaan yang akan melakukan, sudah merencanakan (investasi) apakah akan lanjut atau tidak," ucapnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah US$ 6 per MMBTU diputuskan untuk diperpanjang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan gas murah akan tetap mengalir ke 7 sektor industri.

Dia menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan hal ini dalam rapat internal yang membahas soal Gas Industri, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024) kemarin.

Sebelumnya, dalam catatan detikcom, tujuh industri yang berhak mendapatkan gas murah adalah mulai dari pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.

"Keputusannya HBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting sekarang 7 sektor," ungkap Airlangga ditemui usai rapat.

Ketika ditanya sampai kapan kebijakan gas murah diperpanjang, Airlangga tak mau menjawab tegas. "Ya lanjut terus pokoknya," katanya singkat.

Gas Murah Tak Diperluas

Soal adanya permintaan Kementerian Perindustrian yang mau memperluas kebijakan gas murah ke seluruh sektor industri, Airlangga bilang pemerintah akan mengkaji satu per satu sektor yang pantas mendapatkan perluasan kebijakan gas murah.

"Sedangkan yang lain nanti dikaji. Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar harga gas bumi tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU bisa diperluas penerimanya. Menurutnya, pada dasarnya semua sektor butuh gas industri yang murah.

Agus bilang kapasitas kebutuhan gas total industri nasional cuma 30% dari total output produksi gas nasional. Maka dari itu dia yakin kebutuhan gas masih bisa dipenuhi.

"Kalau di kantor kami sih no one left behind, semua kita usulkan. Karena pada dasarnya kan kenapa 7, itu strategi di awalnya. Tapi pada saat pada dasarnya Kemenperin kan membina semua industri bukan cuma 7 sektor saja," beber Agus ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024) yang lalu.

Boeing setuju dinyatakan bersalah terkait insiden kecelakaan fatal 737 Max di Indonesia dan Ethiopia. Berdasarkan kesepakatan, produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu harus membayar denda US$ 243,6 juta atau sekitar Rp 3,9 triliun (kurs Rp 16.200).

Boeing dituding melakukan konspirasi dan menipu otoritas AS, serta menyesatkan regulator terkait sistem kontrol penerbangan di pesawat Max. Sistem itulah yang menyebabkan kecelakaan penerbangan di Indonesia dan Ethiopia.

Dikutip dari CNBC Senin (8/7/2024), Boeing juga akan dipantau selama tiga tahun dalam masa percobaan. Perusahaan juga harus menginvestasikan US$ 455 juta untuk program kepatuhan dan keselamatan.

Meski begitu keputusan ini masih memerlukan persetujuan hakim federal sebelum berlaku secara sah. Tak hanya itu, Boeing juga setuju menemui anggota keluarga korban kecelakaan.

Sebelumnya, Boeing diberi dua pilihan yaitu mengaku bersalah atau diadili di pengadilan. Pengakuan bersalah akan membuat Boeing dicap sebagai kriminal sehingga mempersulit mereka berbisnis dengan pemerintah AS, termasuk NASA.

Sekitar 32% dari pendapatan Boeing yang berjumlah US$ 78 miliar tahun lalu berasal dari unit pertahanan hingga luar angkasa. Pada bulan Mei, Departemen Kehakiman menyatakan Boeing telah melanggar perjanjian yang terjadi tahun 2021.

Berdasarkan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan tersebut, Boeing setuju untuk membayar US$ 2,5 miliar, termasuk denda pidana awal sebesar US$ 243,6 juta, kompensasi kepada maskapai penerbangan, dan dana US$ 500 juta untuk anggota keluarga korban.

Tercatat 346 orang tewas dalam kecelakaan fatal itu. Adapun keluarga korban mengkritik rencana Boeing mengaku bersalah, sebab mereka menuntut perusahaan itu diseret ke pengadilan.

Pada 2018, sebuah insiden menimpa pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air berkode penerbangan JT610 yang sedang melayani rute Jakarta-Pangkal Pinang. Pesawat tersebut jatuh beberapa saat setelah lepas landas di Laut Jawa, menewaskan seluruhnya 181 penumpang dan 8 kru.

Lima bulan setelah insiden Lion Air, Boeing 737 MAX 8 juga mengalami kecelakaan fatal pada Maret 2019. Pesawat yang jatuh tersebut diketahui milik Ethiopian Airlines berkode penerbangan ET302 yang terbang dari Addis Ababa menuju Nairobi, Kenya.

Persiapan Lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlangsung. Lapangan ini digunakan sebagai lokasi perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024.

"Untuk kesiapan terkait dengan upacara 17 Agustus, untuk lapangan upacara memang sudah siap untuk menunjang upacara 17 nanti," ujar seorang petugas HSE Istana Negara dan Lapangan Upacara Taufik Syahril dalam unggahan Instagram Otorita IKN @ikn_id, dikutip Senin (8/7/2024).

Taufik bersama pekerja proyek Istana Negara dan Lapangan Upacara ini optimistis dapat menyelesaikan proses pembangunan tepat waktu. Tentu dengan kualitas baik terutama dari segi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

"Kami tetap optimis untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan kualitas yang baik tentunya HSE (Health, Safety, and Environment) yang utama," kata Taufik lagi.

Sementara itu Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan lapangan tersebut memiliki kapasitas total 8.000 orang. Jumlah ini lebih banyak dari laporan sebelumnya yang menyebut lapangan seluas 14.250 m2 itu bisa menampung 4.000 orang.

Meski begitu Danis mengaku tidak bisa menjelaskan jumlah peserta upacara 17 Agustus 2024 nanti, baik petugas upacara ataupun undangan. Sebab pihak PUPR hanya bertugas menyediakan infrastruktur dasar saja.

"Bisa (menampung) 8.000, tapi kalau jumlahnya berapa yang akan diundang (tidak tahu). Jadi ada dua, ada undangan, ada petugas upacara, tapi kalau secara total kita bisa 8.000," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

"Jadi kalau tugas PUPR adalah menyediakan sarana dan prasarana, kalau masalah pengaturan undangan itu di Sekretariat Presiden sama Sekretariat Negara. Itu aja," tuturnya lagi.

Untuk berbagai proyek lain, disebut Danis sedang dikebut untuk selesai pada akhir Juli 2024. Beberapa di antaranya seperti Kantor Presiden, Istana Presiden, Area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara.

Sementara proyek yang ditarget fungsional adalah Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), Sekretariat Negara (Setneg), serta sejumlah Kantor Kementerian Koordinator.

Presiden Joko Widodo bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 dari BPK di Jakarta. Dalam laporan ini pemerintah pusat kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam kesempatan itu Jokowi mewanti-wanti soal pengelolaan anggaran. Dia meminta semua anggaran dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menegaskan semua kementerian dan lembaga tidak menjadikan WTP adalah sebuah prestasi, karena WTP adalah kewajiban.

"Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita semuanya. Kewajiban gunakan APBN secara baik, ini uang rakyat, uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini diaudit dan diperiksa," tegas Jokowi dalam Penyampaian LHP dan LKP Pemerintah Pusat oleh BPK di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, beberapa menteri membagikan respons mereka terhadap hasil audit BPK tersebut, melalui Instagram. Berikut pernyataan mereka

(1) Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto

Dalam unggahannya, Airlangga membagikan foto bersama dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua BPK Isma Yatun, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

"Pagi tadi, bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, kami mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 dari BPK RI di Jakarta," tulisnya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya (@airlanggahartarto_official).

"Pada LKPP 2023 ini pemerintah pusat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bapak Presiden mengingatkan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik karena APBN adalah uang rakyat," jelasnya lagi.

Kemudian dirinya juga bercerita bagaimana Jokowi meminta agar pemerintah dapat saling berkolaborasi dan bekerjasama untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel serta selalu berorientasi pada hasil dan impact.

"Bapak Presiden juga mengingatkan agar berbagai institusi dan komponen pemerintahan saling mendukung dalam proses peralihan jelang Oktober 2024 sehingga transisi pemerintahan berjalan dengan baik," ungkapnya.

(2) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani bercerita bagaimana pagi tadi para Menteri datang ke JCC untuk menerima laporan pemeriksaan BPK. Dalam kesempatan itu dirinya juga menyampaikan terima kasihnya kepada semua jajaran BPK yang dengan setia selalu mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.

"Alhamdulillah, LKPP Tahun 2023 kembali meraih opini audit terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan melanjutkan capaian predikat yang sama selama 8 tahun berturut-turut. Capaian ini merupakan kewajiban dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan," tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram-nya (@smindrawati).

"Pemerintah berkomitmen akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan BPK dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN dan APBD agar masyarakat dapat menerima manfaatnya secara optimal," tambahnya.

(3) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

"Pagi ini, saya mengikuti acara yang sangat baik dan penting untuk diikuti segenap masyarakat Indonesia di JCC, Senayan, Jakarta," kata AHY dalam unggahannya di Instagram pribadinya (@agusyudhoyono).

Dalam unggahannya, ia menggunakan foto yang diambil Airlangga bersama Bambang Soesatyo, Isma Yatun, Puan Maharani, dan Sri Mulyani Indrawati.

"Alhamdulillah, secara umum terjadi peningkatan yang baik dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun hasil pemeriksaan keuangan dan @kementerian.atrbpn mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ucapnya.

"Sesuai arahan Bapak Presiden @jokowi bahwa predikat WTP ini tidak mudah untuk didapatkan, tetapi tidak boleh kita anggap sebagai prestasi, melainkan sebuah standar kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk itu, ke depan dan seterusnya, saya akan memastikan jajaran Kementerian ATR/BPN bahwa predikat WTP ini menjadi standar kewajiban yang harus dipenuhi oleh @kementerian.atrbpn," pungkas AHY.

(4) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

Dikenakan sebagai menteri yang masih menggunakan handphone jadul, Basuki tidak membagikan momen bersama Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju saat menerima LHP LKPP dari BPK. Namun momen itu dibagikan melalui akun Kementerian PUPR yang dipimpinnya.

"Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden @jokowi dan Wakil Presiden @kyai_marufamin menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023," tulis Kementerian PUPR dalam unggahannya di @kemenpupr.

"Kementerian PUPR selama 5 tahun berturut-turut, berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," ungkap lembaga itu lagi.

Atas laporan itu, ke depan Kementerian PUPR akan terus berupaya melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

(5) Menteri BUMN Erick Thohir

Erick Thohir mengatakan baru menerima LHP LKPP Kementerian BUMN Senin siang tadi. Dalam hal ini Kementerian yang dipimpinnya juga menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

"Siang tadi diterima Anggota VII BPK RI, Bapak Slamet Edy Purnomo dan tim. Alhamdulillah, dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ucap Erick dalam unggahan di akun Instagram-nya.

"Pencapaian ini menandai predikat opini WTP diraih Kementerian BUMN secara konsisten sejak 2007. Peran BPK sangat penting dan strategis untuk menjadikan BUMN semakin efisien, transparan, dan berlandaskan good corporate governance," pungkasnya.

(6) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

"Senin kalian dimulai dengan apa? Kalau saya pagi ini menghadiri acara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) @bpkriofficial terkait Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023," kata Budi Karya dalam unggahan Instagram-nya.

Sama seperti Menteri lainnya, Budi Karya juga mengatakan lembaga yang dipimpinnya telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan yang ke-11 kalinya Kementerian Perhubungan menerima opini WTP.

"Tapi seperti halnya Pak Presiden @jokowi sampaikan WTP bukanlah prestasi, melainkan bentuk kewajiban untuk mengelola keuangan APBN secara baik dan bertanggung jawab. Kita dukung sepenuhnya, laporan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan untuk fondasi keuangan negara yang kuat demi Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran (Preferential Trade Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Islamic Republic of Iran).

Perjanjian dagang antara Indonesia dengan Iran akan diresmikan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.

"Komisi VI DPR RI menyetujui pembahasan terhadap Pengesahan Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran (Preferential Trade Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Islamic Republic of Iran) melalui mekanisme Peraturan Presiden (Perpres)," kata dia dalam rapat kerja di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Dalam kesempatan itu, Zulhas menjelaskan bahwa perjanjian dagang Indonesia dengan Iran akan mempermudah ekspor. Ia juga menyebut tidak menutup kemungkinan ekspor Indonesia ke Timur Tengah semakin luas.

Zulhas menargetkan ekspor Indonesia ke Iran meningkat menjadi US$ 494 juta atau Rp 8 triliun (kurs Rp 16.275) pada 2030. Dengan begitu, perdagangan Indonesia ke Iran juga ditargetkan surplus US$ 468 juta pada tahun yang sama.

"Indonesia-Iran PTA akan meningkatkan ekspor ke Iran hampir setengah juta dolar di tahun 2030. Dengan demikian, Indonesia bisa menikmati surplus lebih banyak," terangnya.

Dengan adanya Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran, tarif ekspor produk Indonesia ke Iran akan semakin murah. Bahkan, ada juga yang tarifnya dibebaskan alias nol.

"Sebagai salah satu alternatif perdagangan, Indonesia mendapatkan penghapusan dan penurunan tarif atas 239 post tarif, meliputi, produk mineral, industri, ada makanan olahan, karet, kertas, tekstil, farmasi, kayu. Ada produk pertanian, sawit, minyak sawit, minyak nabati lainnya, kakao, tembakau, kopi, buah-buahan, sayuran dan produk perikanan," ungkapnya.

Kerja sama perdagangan ini ditargetkan dapat diimplementasikan pada awal 2025. Peraturan Presiden mengenai kerja sama dagang itu diharapkan juga segera disahkan dan terbit.

Sebelumnya, Persetujuan preferensi perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Iran (PTA) resmi ditandatangani di Istana Presiden, Bogor, pada Mei 2023 lalu. Naskah persetujuan ini ditandatangani Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hossein Amirabdollahian, serta disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Iran Ebrahim Raisi.

Menurut Zulhas, kerja sama ini menjadi momentum untuk memperluas jangkauan ekspor RI hingga ke Timur Tengah. Dikatakannya, ini adalah persetujuan perdagangan kedua bagi Indonesia dengan negara di kawasan Timur Tengah. Sementara bagi Iran, ini merupakan persetujuan dagang pertama kali dengan negara di kawasan Asia Tenggara.

"Bapak Presiden RI menyambut positif penyelesaian persetujuan dagang Indonesia-Iran PTA. Melalui persetujuan ini, Indonesia dapat meningkatkan ekspor menuju pasar yang lebih luas, khususnya ke negara mitra dagang nontradisional seperti Iran," kata Zulhas dalam keterangan tertulis.

Diketahui, sejak Perundingan Indonesia-Iran PTA pertama kali dilaksanakan pada 25-26 November 2010 di Medan, Sumatera Utara, kedua negara telah melakukan tujuh putaran perundingan dan sepuluh pertemuan intersesi. Zulhas menyatakan, penyelesaian persetujuan preferensi perdagangan ini menjadi momentum yang tepat untuk percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan Gelora Bung Karno (GBK) akan masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025.

Ia menyebut masuknya GBK dalam daftar usulan PSN 2025 ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta, sore tadi.

"PSN juga mendapat arahan (dari Jokowi) bahwa PSN GBK ini akan diusulkan sebagai sebuah kawasan terpadu yang ditujukan untuk olah raga dan hiburan, dan nanti akan diusulkan investasi-investasi baru di PSN tersebut," terang Sandiaga usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Senin (8/7/2024).

Sandiaga menjelaskan kawasan GBK seluas 279 hektare ini memiliki kapasitas yang cukup untuk dijadikan kawasan terintegrasi event olah raga hingga konser musik berskala internasional. Pengembangan ini tentu dimaksudkan untuk menarik acara berskala internasional masuk Indonesia.

Meski begitu, rencana ini masih harus dikaji lebih lanjut oleh Badan Layanan Umum (BLU) pengelola GBK. Termasuk untuk wilayah mana saja yang diusulkan menjadi PSN hingga nilai investasinya nanti.

"Ini nanti akan dikaji oleh BLU yang mengelola GBK dan apa yang akan dibangun wilayahnya di mana, akan diusulkan untuk menjadi PSN atas nilai investasi yang besar dengan dampak nilai ekonomi dan multiplier effect," ujarnya.

Ditargetkan pengusulan PSN GBK ini akan rampung pada 2025 nanti. Diajukan bersama dengan penganggaran proyek pengelolaan dana abadi sektor pariwisata Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF).

"Ini akan tuntaskan di 2025 pengusulannya, sama seperti penganggaran Indonesia Quality Tourism Fund yang regulasinya akan selesai di bulan Agustus nanti untuk dimasukkan di RAPBN 2025," ucap Sandiaga.

Korban koperasi Indosurya terus memperjuangkan haknya selama hampir 4 tahun. Teddy Adrian salah satu Perwakilan Aliansi Korban Koperasi Indosurya mengatakan perjuangan mereka mencari keadilan kerap berujung pada kegagalan dan kekalahan.

Ia menyebut pihaknya mulai menemui keadilan dengan putusan kasasi Makamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 yang menghukum pelaku utama Henry Surya 18 tahun penjara dan pelaku lainnya June Indria 14 Tahun penjara. Namun, para korban kini mengaku khawatir atas langkah June yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

"Tetapi perjuangan kami tidak berhenti sampai di sini, karena June Indria dengan nomor perkara 878 PK/ pidsus/ 2024 mengajukan Peninjauan Kembali (PK)," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (8/7/2024).

"Terus terang kami merasa kuatir dengan adanya Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh June Indria, jangan sampai keadilan yang belum kami terima seutuhnya lalu dikoyakan kembali dengan disetujuinya Peninjauan Kembali June Indria dan jika itu terjadi bisa menimbulkan kemarahan serta kesedihan dari 23 ribu korban," tambah dia.

Ia meminta pihak berwenang menolak permohonan PK tersebut. Teddy mengaku khawatir hal tersebut dimanfaatkan Henry Surya untuk bisa bebas.

"Yang Mulia Hakim Agung harap perhatikan teriakan dan tangisan para korban, gunakan hati nurani Yang Mulia Hakim Agung untuk menolak PK June Indria, jangan sampai PK ini menjadi jalan bagi aktor utamanya Henry Surya untuk memperoleh kebebasan," ungkapnya.

Menurutnya, banyak juga korban yang hingga saat ini belum menerima penggantian kerugian dari aset yang disita. Ia menyebut jika para pelaku dibebaskan maka dirasakan keadilan telah dirampas.

"Selain menolak PK June Indria , kami para korban koperasi Indosurya juga berharap kepada JAMPIDUM, PPA, LPSK agar aset sitaan yang berupa 202 Aset Property & 180 Unit mobil segera dilelang dan dikembalikan ke korban mengingat korban sudah lebih dari 1 tahun sejak keputusan MA ditetapkan (16 Mei 2023)," ujar dia.

Menurutnya, jangan sampai timbul kecurigaan oleh para korban terkait proses lelang yang ditunda. Ia mempertanyakan apakah memang ada hambatan dalam proses lelang senilai Rp 2,4 triliun, atau ada permainan oknum mafia di belakangnya.

Meskipun, kata dia, aset yang dilelang kan masih jauh dari cukup dibanding total kerugian nasabah senilai Rp 16 triliun. Aset-aset tersebut diprediksi turun nilainya karena berbagai macam kondisi.

"Oleh karena itu kami meminta dengan sangat kepada Kejaksaan dalam hal ini JAMPIDUM agar kasus dokumen palsu koperasi Indosurya yang sudah P21 dan sudah dinyatakan lengkap dan dokumen sudah diserahkan ke Kejaksaan sejak tanggal 12 Mei 2023 agar segera disidangkan," pintanya.

"Dari hasil kasus tersebut para korban dapat berharap agar aset sitaan bisa bertambah mengingat sejak awal penangkapan polisi mengincar aset yang bakal disita senilai 3 Triliun," ujar Teddy.

PT Hutama Karya (Persero) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 13,86 triliun untuk 2025. Belasan triliun dana tersebut bakal digunakan buat permodalan perseroan dalam melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, mengatakan bahwa PMN Rp 13,86 triliun bakal digunakan untuk tiga proyek. Ketiganya adalah pembangunan ruas Tol Jambi-Rengat Rp 7,6 triliun, Tol Rengat-Junction Pekanbaru Rp 5,8 triliun, serta perencanaan teknis Tol Trans Sumatera Tahap III Rp 400 miliar.

"Manfaat PMT adalah pertama, untuk meningkatkan konektivitas pulau Sumatera sehingga bisa menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi. Kedua, meningkatkan potensi penerimaan fiskal sebagai dampak terbangunnya Jalan Tol Trans Sumatera. Ketiga, mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sepanjang koridor Jalan Tol Trans Sumatera," ucap Budi di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Budi menjelaskan bahwa dalam kurun 2015-2024, pihaknya sudah menerima PMN Rp 131,1 triliun yang semuanya digunakan untuk JTTS. Tercatat sejak Juni 2024, sebanyak Rp 92,4 triliun PMN telah terserap. Sepanjang 800 kilometer (km) JTTS telah beroperasi saat ini.

Meskipun demikian, Budi mengatakan pihaknya perlu Rp 105,5 triliun untuk membangun membangun Tol Jambi-Rengat dan Tol Rengat-Pekanbaru seksi Rengat-Junction Pekanbaru secara keseluruhan dengan panjang 375 km.

"Untuk menghubungkan backbone dari Lampung hingga Pekanbaru, diperlukan pembangunan ruas Jalan Tol Jambi-Rengat dan ruas Jalan Tol Rengat-Junction Pekanbaru sepanjang 375 km tersebut adalah sebesar Rp 105,5 triliun," terang Budi.

Oleh sebab itu untuk pengajuan PMN 2025, Hutama Karya membutuhkan PMN berkelanjutan untuk membangun kedua ruas tol yang akan dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2030.

"Kami sampaikan telah disusun dokumen rencana pengadaan tanah dan proses BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) tengah dalam proses pembahasan dengan Kementerian PUPR," bebe Budi.

"Dengan adanya tambahan PMN sebesar Rp 13,86 triliun pada Hutama Karya akan dilakukan untuk memulai pembangunan Tol Jambi Rengat dan ruas Jalan Tol Rengat-Junction Pekanbaru dengan potensi pajak ekuivalen terbangun sepanjang 48 km," tutup Budi.