Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar IPB University Rachmat Pambudy blak-blakan soal Susu Gratis dalam Program Makan Bergizi ala pemerintahan Prabowo-Gibran.

Rachmat menganggap bahwa teknologi peternakan menjadi strategi kunci dalam menjalankan susu gratis dalam program Makan Bergizi yang dicanangkan Prabowo-Gibran.

"Kita kembali lagi pakai teknologi, bagaimana menghasilkan susu dengan teknologi yang paling tinggi," ujar Rachmat saat ditemui di Kementerian Pertanian, Jumat (4/7/2024).

Rachmat memfokuskan pada penggunaan teknologi pembibitan sapi agar dihasilkan sapi perah yang adaptif dengan karakteristik wilayah tropis. Musababnya, selama ini sapi perah pada umumnya berasal dari wilayah nontropis alias subtropis.

"Kita punya ahli, bersama ahli-ahli di Indonesia dan ahli negara lain yang sudah bisa mengembangkan sapi untuk tropis, jadi kalau Australia punya sapi perah tropis, itu dipakai," ungkapnya.

Di sisi lain, Rachmat mengakui bahwa populasi sapi perah di dalam negeri tidak akan mencukupi untuk mengakomodir program susu gratis yang membutuhkan hingga 2,5 juta ekor sapi. Rencana impor sapi perah juga diakuinya telah masuk dalam perencanaan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan saat ini.

Rachmat pun blak-blakan bahwa program makan bergizi dan susu gratis ini akan difokuskan pada daerah yang mempunyai produksi sapi perah di sekitarnya. Namun, dia optimistis, lambat laun program andalan kampanye Prabowo-Gibran itu dapat mengantarkan Indonesia mewujudkan swasembada susu.

"Karena produksi dalam negeri belum dipenuhi tapi rencana impor itu sudah ada. Pak Mentan Amran Sulaiman sudah menyiapkan konsep program bersama Dirjen Peternakan, bahkan Presiden belum dilantik pun Pak Amran sudah bekerja," ucap Rachmat.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (17/5/2024), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait rencana pengadaan susu gratis untuk pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto. Airlangga menyampaikan pada dasarnya kebutuhan susu dalam negeri yang cukup besar belum mampu dipenuhi oleh produsen lokal.

Terlebih, jumlah industri penghasil susu atau kategori diary yang besar, hanya ada di Jawa Timur, yakni Malang dan Blitar. Di sentra tersebut setidaknya memiliki masing-masing jumlah sapi perah hingga 10.000 ekor. Oleh karena itu, dirinya berharap industri diary di dalam negeri dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kebutuhan kita tinggi, kita masih tergantung impor dari Selandia Baru dan Australia. Tentu kita akan lihat lagi pertumbuhan industri ini. Kita berharap meningkatkan peternak dari masyarakat,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (17/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan alasan pihaknya belum melakukan penahanan terhadap pendiri maskapai penerbangan Sriwijaya Air Hendry Lie.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Kejagung RI Harli Siregar mengatakan bahwa penahanan itu belum dilakukan lantaran Hendry Lie masih dalam kondisi tidak sehat.

"Sampai saat ini karena posisi yang bersangkutan [Hendry Lie] masih dalam kondisi sakit, penyidik belum melihat urgensinya ke arah itu [penahanan]," ujar Harli saat ditemui di Kejagung, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Perlu diketahui, Kejagung sempat memanggil Hendry Lie untuk ditahan setelah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. (TINS). Hanya saja, bos Sriwijaya Air tidak ditahan karena terkait kondisi kesehatannya yang kurang baik.

"Saya kira itu menjadi kebutuhannya penyidik, jadi kita harus hormati bagaimana penyidik mengambil langkah-langkah terhadap itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, Hendry Lie ditetapkan sebagai tersangka kasus tata niaga timah pada Jumat (26/4/2024). Selain Hendry, bos Sriwijaya Air lainnya yakni Fandy Lingga turut menjadi tersangka kasus timah.

Dalam kasus timah, Hendry Lie merupakan beneficiary owner dan Fandy Lingga (FL) sebagai marketing di PT Tinindo Internusa (TIN).

Keduannya diduga berperan dalam pengkondisian pembiayaan kerja sama penyewaan alat peleburan timah. Terlebih, agar seolah-olah aktivitas tambang itu ilegal, keduannya membentuk dua perusahaan boneka.

Bisnis, PRAYA – Mandalika Grand Prix Association menampik perizinan yang berbelit dalam penyelenggaraan ajang balap MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria mengatakan perizinan penyelenggaraan balap MotoGP di yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui.

“Tahapan-tahapan perizinan MotoGP saat ini normal yang harus dilakukan. Mau disederhanakan seperti apa, bisa disederhanakan tanpa mengorbankan yang pentingnya, tanpa mengorbankan hal-hal yang memang prinsip,” ujarnya, Sabtu (6/7/2024).

Menurutnya, simplifikasi atau penyederhanaan izin sebetulnya bisa saja dilakukan. Namun, izin-izin atau surat rekomendasi yang penting tersebut tidak bisa dihilangkan karena menyangkut masalah keselamatan dan keamanan.

Dia mencontohkan terkait kebutuhan perizinan dan koordinasi dengan rumah sakit di Mandalika dan sekitarnya. Hal ini untuk berjaga-jaga jika peserta event membutuhkan penanganan medis lebih lanjut di rumah sakit.

Selain itu, juga diperlukan koordinasi dengan desa di sekitaran Sirkuit Internasional Mandalika untuk menjamin kelancaran dan keamanan lalu lintas.

“Maksudnya kami pamit ke desa di depan ya memang harus. Karena desa di depan yang punya rumah di sini, jangan juga kami adakan acara di depan, dia hajatan, tutup jalan kan jadi kendala, makanya disatukan,” katanya.

Oleh karena itu memang ada beberapa hal yang pada prinsipnya tidak bisa disimplifikasi. Pasalnya, dalam sebuah event mesti dilakukan koordinasi seperti tim medical beserta lokasi spot, helikopter, warga sekitar, alur keluar masuk dan lain sebagainya sehingga tidak bisa dilakukan secara diam-diam saja.

“Tahapan-tahapan normal yang harus dilakukan ya. Mau di-simplify seperti apa, bisa di-simplify tanpa mengorbankan yang pentingnya, tanpa mengorbankan hal-hal yang memang prinsip. Apakah yang simpel itu justru malah aman?,” ucap Priandhi.

Adapun sepanjang tahun ini terdapat 200 hari penyelenggaraan acara di Sirkuit International Mandalika. Pada tahun lalu yang merupakan tahun kedua beroperasinya Sirkuit Mandalika terdapat 138 hari.

MotoGP Mandalika 2024 sendiri akan digelar pada 27 hingga 29 September di Sirkuit Internasional Mandalika. MGPA sendiri terus mematangkan semua persiapan untuk menyukseskan hajatan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam acara peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Gedung Tribrata Dhamawangsa, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024) mengeluhkan berlapisnya birokrasi perizinan yang menyulitkan pelaku acara dalam menyelenggarakan event di Tanah Air.

Dia mencontohkan, dalam pelaksanaan ajang MotoGP di Mandalika yang memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun. Panitia kesulitan mendapatkan izin lantaran harus mengurus 13 lapis proses perizinan.

“Begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata terdapat 13 izin yang harus diurus. Namun, namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi,” ujarnya.

Dia pun menjabarkan proses perizinan apabila penyelenggara ingin melaksanakan agenda besar, mulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres, surat rekomendasi dari Polda NTB, dan surat rekomendasi dari Mabes Polri.

Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa memang sulit berkecimpung sebagai penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Tanah Air mencapai 4.000 agenda setiap tahunnya, meskipun setelah pandemi sedikit mengalami penurunan di 3.700 agenda.

“Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta,” katanya.

Dia berharap permasalahan perizinan yang rumit di Indonesia dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, Indonesia bisa menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, dan bisa mengalahkan negara-negara lain di Asean seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Pariwisata Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara di Asean meski Indeks Kinerja Pariwisata atau Travel and Tourism Development Index (TTDI) meningkat. Dalam indeks kinerja pariwisata pada Mei 2024 yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 22 dunia, dari sebelumnya 32.

Pariwisata Tanah Air berada naik urutan kelima negara Asean namun masih tertinggal dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Menurutnya, Indonesia dari sisi objek pariwisata sebetulnya lebih unggul bila dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Untuk mendatangkan wisatawan mancanegara dalam jumlah besar ke Indonesia perlu dilakukan sejumlah upaya. Salah satunya dengan menggelar kegiatan-kegiatan internasional, baik itu konser musik, summit meeting, hingga olahraga.

Indonesia menerima devisa hingga triliunan rupiah dari penyelenggaraan agenda pertemuan dan konser musik baik internasional maupun nasional. Jokowi mencontohkan agenda Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang diselenggarakan di Indonesia memberikan keuntungan signifikan bagi pemasukan negara.

“Kita punya event-event besar, meeting misalnya, yang baru saja world water forum itu dikunjungi oleh peserta itu lebih dari 50.000. Kemudian waktu sebelumnya juga, World Bank dan IMF annual meeting yang datang ke Indonesia kurang lebih 30.000 peserta,” ucapnya.

Agenda lainnya seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November lalu mampu mendatangkan 21.000 peserta yang turut merogoh kocek untuk berbelanja di Tanah Air dengan kisaran Rp30 juta per orang.

“Tinggal kalikan saja total jadi berapa ratus miliar atau berapa triliun. Inilah event meeting, sehingga sekarang ini banyak orang rebutan mengadakan event-event dunia,” tuturnya.

Selain itu, agenda internasional lainnya seperti ajang MotoGP di Mandalika yang memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun.

“Saya berikan contoh saja, MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8.000, dan UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000,” ujar Jokowi.

Bisnis, PRAYA – Mandalika Grand Prix Association menampik perizinan yang berbelit dalam penyelenggaraan ajang balap MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria mengatakan perizinan penyelenggaraan balap MotoGP di yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui.

“Tahapan-tahapan perizinan MotoGP saat ini normal yang harus dilakukan. Mau disederhanakan seperti apa, bisa disederhanakan tanpa mengorbankan yang pentingnya, tanpa mengorbankan hal-hal yang memang prinsip,” ujarnya, Sabtu (6/7/2024).

Menurutnya, simplifikasi atau penyederhanaan izin sebetulnya bisa saja dilakukan. Namun, izin-izin atau surat rekomendasi yang penting tersebut tidak bisa dihilangkan karena menyangkut masalah keselamatan dan keamanan.

Dia mencontohkan terkait kebutuhan perizinan dan koordinasi dengan rumah sakit di Mandalika dan sekitarnya. Hal ini untuk berjaga-jaga jika peserta event membutuhkan penanganan medis lebih lanjut di rumah sakit.

Selain itu, juga diperlukan koordinasi dengan desa di sekitaran Sirkuit Internasional Mandalika untuk menjamin kelancaran dan keamanan lalu lintas.

“Maksudnya kami pamit ke desa di depan ya memang harus. Karena desa di depan yang punya rumah di sini, jangan juga kami adakan acara di depan, dia hajatan, tutup jalan kan jadi kendala, makanya disatukan,” katanya.

Oleh karena itu memang ada beberapa hal yang pada prinsipnya tidak bisa disimplifikasi. Pasalnya, dalam sebuah event mesti dilakukan koordinasi seperti tim medical beserta lokasi spot, helikopter, warga sekitar, alur keluar masuk dan lain sebagainya sehingga tidak bisa dilakukan secara diam-diam saja.

“Tahapan-tahapan normal yang harus dilakukan ya. Mau di-simplify seperti apa, bisa di-simplify tanpa mengorbankan yang pentingnya, tanpa mengorbankan hal-hal yang memang prinsip. Apakah yang simpel itu justru malah aman?,” ucap Priandhi.

Adapun sepanjang tahun ini terdapat 200 hari penyelenggaraan acara di Sirkuit International Mandalika. Pada tahun lalu yang merupakan tahun kedua beroperasinya Sirkuit Mandalika terdapat 138 hari.

MotoGP Mandalika 2024 sendiri akan digelar pada 27 hingga 29 September di Sirkuit Internasional Mandalika. MGPA sendiri terus mematangkan semua persiapan untuk menyukseskan hajatan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam acara peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Gedung Tribrata Dhamawangsa, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024) mengeluhkan berlapisnya birokrasi perizinan yang menyulitkan pelaku acara dalam menyelenggarakan event di Tanah Air.

Dia mencontohkan, dalam pelaksanaan ajang MotoGP di Mandalika yang memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun. Panitia kesulitan mendapatkan izin lantaran harus mengurus 13 lapis proses perizinan.

“Begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata terdapat 13 izin yang harus diurus. Namun, namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi,” ujarnya.

Dia pun menjabarkan proses perizinan apabila penyelenggara ingin melaksanakan agenda besar, mulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres, surat rekomendasi dari Polda NTB, dan surat rekomendasi dari Mabes Polri.

Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa memang sulit berkecimpung sebagai penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Tanah Air mencapai 4.000 agenda setiap tahunnya, meskipun setelah pandemi sedikit mengalami penurunan di 3.700 agenda.

“Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta,” katanya.

Dia berharap permasalahan perizinan yang rumit di Indonesia dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, Indonesia bisa menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, dan bisa mengalahkan negara-negara lain di Asean seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Pariwisata Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara di Asean meski Indeks Kinerja Pariwisata atau Travel and Tourism Development Index (TTDI) meningkat. Dalam indeks kinerja pariwisata pada Mei 2024 yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 22 dunia, dari sebelumnya 32.

Pariwisata Tanah Air berada naik urutan kelima negara Asean namun masih tertinggal dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Menurutnya, Indonesia dari sisi objek pariwisata sebetulnya lebih unggul bila dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Untuk mendatangkan wisatawan mancanegara dalam jumlah besar ke Indonesia perlu dilakukan sejumlah upaya. Salah satunya dengan menggelar kegiatan-kegiatan internasional, baik itu konser musik, summit meeting, hingga olahraga.

Indonesia menerima devisa hingga triliunan rupiah dari penyelenggaraan agenda pertemuan dan konser musik baik internasional maupun nasional. Jokowi mencontohkan agenda Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang diselenggarakan di Indonesia memberikan keuntungan signifikan bagi pemasukan negara.

“Kita punya event-event besar, meeting misalnya, yang baru saja world water forum itu dikunjungi oleh peserta itu lebih dari 50.000. Kemudian waktu sebelumnya juga, World Bank dan IMF annual meeting yang datang ke Indonesia kurang lebih 30.000 peserta,” ucapnya.

Agenda lainnya seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November lalu mampu mendatangkan 21.000 peserta yang turut merogoh kocek untuk berbelanja di Tanah Air dengan kisaran Rp30 juta per orang.

“Tinggal kalikan saja total jadi berapa ratus miliar atau berapa triliun. Inilah event meeting, sehingga sekarang ini banyak orang rebutan mengadakan event-event dunia,” tuturnya.

Selain itu, agenda internasional lainnya seperti ajang MotoGP di Mandalika yang memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun.

“Saya berikan contoh saja, MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8.000, dan UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000,” ujar Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menyampaikan dokumentasi Afif Maulana (13) yang membawa pedang bukan foto saat hendak melakukan tawuran pada Minggu (9/7/2024).

Direktur LBH Padang, Indira Suryani menyampaikan pihaknya masih mendalami foto tersebut. Namun demikian, menurut informasi awal yang diterima pihaknya foto tersebut diambil pada periode waktu yang berbeda dengan kejadian.

"Kami masih mendalami foto tersebut karena hp Afif kan sama polisi. Informasi awal foto itu bukan saat kejadian," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (6/7/2024).

Berkaitan dengan hal ini, dia meminta Polda Sumatera Barat (Sumbar) agar menghentikan penggiringan opini buruk terhadap AM yang sudau meninggal.

Sebab, kata Indira, seharusnya Polda Sumbar fokus untuk memberikan tindakan terhadap oknum anggotanya yang telah melanggar etik dalam penanganan remaja yang hendak tawuran di Padang.

"Keluarga merasa, anak mereka sudah meninggal tetap di framing buruk. Tapi Polisi tidak pernah framing buruk anggotanya. Bahkan bilang, penyiksaan itu tak separah yang diberitakan," pungkasnya.

Sebelumnya Kapolda Sumatra Barat Irjen Suharyono mengaku pihaknya memiliki video AM (13) membawa pedang saat hendak melakukan aksi tawuran pada Minggu (9/6/2024).

Dia mengatakan video tersebut diambil dari ponsel AM yang sudah digandakan kepolisian. Dari ponsel tersebut juga terkuak bahwa AM merupakan sosok yang mengajak saksi A untuk melakukan tawuran.

"[Video] menggambarkan bahwa Afif Maulana membawa pedang [panjang di tangannya]. Jam 10 [8/6/2024] itu menanyakan dulu ke A. 'ada tawuran gak malam ini?'. Kemudian percakapan kelihatan di HP dan sudah saya screenshot juga," ujarnya Kamis (4/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa menyampaikan telah memeriksa pejabat di Kementerian ESDM terkait dengan kasus dugaan korupsi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).

Hanya saja, dia tidak memberikan informasi secara detail terkait sosok pejabat Kemen ESDM yang terperiksa dalam kasus di Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) tersebut.

"Saya tidak ingat-ingat jumlah saksi, banyak. Dari ESDM sudah ada," ujarnya saat dihubungi, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Selain memeriksa saksi, Arief juga mengatakan pihaknya telah melakukan penggeledahan di dua lokasi yaitu, di kantor Ditjen EBTKE dan Satker Itjen Kemen ESDM pada Kamis (4/7/2024).

Penggeledahan tersebut lantaran saksi yang diperiksa dalam kasus ini awalnya tidak memberikan dokumen bukti yang diminta oleh penyidik Bareskrim Polri.

"Karena sebelumnya sebenarnya kita sempat meminta gitu kepada pihak yang diperiksa untuk membawa dokumen bukti. Tapi menurut penyidik itu tidak bisa di dapat. Oleh karenanya, dilakukan penggeledahan," tambahnya.

Dari penggeledahan itu, penyidik kemudian mendapatkan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, ponsel, hardisk, laptop hingga perangkat komputer.

Adapun, kata Arief, kasus pengadaan ini terjadi pada 2020 dengan lokasi proyek tersebar di seluruh Indonesia di wilayah barat, tengah hingga timur Tanah Air. Khusus wilayah tengah sudah naik ke penyidikan.

"Jadi untuk projek pengadaan dibagi menjadi 3 wilayah, ada 3 kontrak berarti barat, tengah dan timur sehingga untuk gelar perkara apakah ada dugaan tindak pidana korupsi pada wilayah lain? Jawabannya ada tapi sementara untuk ditingkatkan ke penyidikan itu untuk wilayah tengah yang nilainya Rp108 miliar," pungkassnya.

Sebagai informasi, nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan PJUTS mencapai Rp64 miliar. Namun, angka tersebut belum final lantaran Bareskrim masih berkoordinasi dengan ahli untuk menghitung kerugian negara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) telah membubarkan diri dan kembali gabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikutip laman Kemenag.go.id, Sabtu (6/7/2024) deklarasi pembubaran diri tersebut merupakan hasil kesepakatan majelis pimpinan lembaga pendidikan dan pesantren yang berafiliasi dengan JI melalui rekaman video.

Dalam hal ini, terdapat 16 nama kelompok JI yang telah menyatakan untuk kembali ke NKRI mulai dari Abu Rusydan, Bara Wijayanto hingga Bahruddin Rohmat pada (30/6/2024).

Nah, berikut enam poin deklarasi pembubaran kelompok JI :

1. Menyatakan pembubaran Al Jamaah Al Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sikap tatharruf dan merujuk kepada paham Ahli Sunnah wal Jamaah.

3. Membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar.

4. Siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.

5. Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya.

6. Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara melalui Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

Berkaitan dengan hal ini, Staf Khusus Menteri Agama bidang Radikalisme dan Intoleransi, Nuruzzaman mengatakan lembaga dan pesantren yang terafiliasi dengan kelompok teroris JI perlu dilakukan pendampingan pihaknya.

“Pesantren dan lembaga pendidikan yang selama ini terafiliasi dengan JI juga sudah menyatakan kesiapannya untuk menggunakan kurikulum pendidikan yang dirumuskan negara. Ini perlu didampingi oleh jajaran Kementerian Agama,” ujar Nuruzzaman dalam siaran pers, dikutip Jumat (6/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan penyebab hujan yang kerap turun di sebagian besar wilayah Indonesia meskipun telah memasuki musim kemarau.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia telah masuk musim kemarau, dan puncaknya akan terjadi pada Juli dan Agustus 2024.

Namun demikian, dia menyebut bahwa hujan dengan intensitas tertentu masih bisa terjadi saat kemarau.

"Bukan berarti dalam periode kemarau tidak ada hujan sama sekali, tetapi ada hujan meskipun kisaran [curah hujan] di bawah 50 mm per dasariannya," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/7/2024).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa terdapat potensi peningkatan curah hujan secara signifikan di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan.

Fenomena ini disebabkan oleh dinamika atmosfer di lingkup regional dan global, seperti fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) hingga Gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial di berbagai wilayah.

Selain itu, suhu muka laut yang hangat pada perairan wilayah sekitar Indonesia juga disebut mendukung pertumbuhan awan hujan secara signifikan.

"Fenomena atmosfer inilah yang memicu terjadinya dinamika cuaca yang berakibat masih turunnya hujan di sebagian besar wilayah Indonesia," imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengatakan, menyebut bahwa hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat/angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah tempat di pada rentang 5 - 11 Juli 2024.

Wilayah yang dimaksud ialah Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai terhadap kemungkinan adanya potensi hujan yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan banjir bandang.

“Utamanya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perbukitan, dataran tinggi, juga sepanjang daerah aliran sungai,” pungkas Guswanto.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi telah mendeportasi dan mencekal 13 WNA asal Taiwan yang terbukti melakukan kejahatan di Taiwan dan bersembunyi di Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan 13 WNA asal Taiwan tersebut telah terbukti melakukan kejahatan berupa penipuan, pencucian uang, narkotika, serta melakukan penyerangan di negara asalnya, kemudian melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi.

"Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh petugas imigrasi, 13 WNA itu ternyata adalah pelaku kejahatan berat di Taiwan. Mereka akan menjalani proses projustisia di Taiwan," tuturnya di Jakarta, Sabtu (6/7/2024).

Dia menjelaskan 11 dari 13 WNA Taiwan itu juga telah dicabut paspornya, sisanya kini masih dalam proses. Selain itu, Silmy juga mengaku telah menyerahkan sejumlah barang bukti kejahatan kepada pemerintah Taiwan.

“Selain deportasi, mereka kami masukkan juga ke daftar cekal supaya tidak bisa kembali ke Indonesia dan pastinya proses hukum di Taiwan sudah menanti 13 orang ini,” katanya.

Selain itu, Silmy menegaskan Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen melakukan deteksi dini dan deteksi aksi agar Indonesia tidak dijadikan sebagai tempat pelarian para pelaku kejahatan atau DPO dari negara lain.

“Indonesia tidak boleh jadi destinasi pelarian penjahat internasional dan tempat beroperasi kejahatan cyber,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Tokoh moderat yang dikenal rendah hati, Masoud Pezeshkian, memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) Iran. Demikian menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri, Sabtu (6/7/2024).

Pezeshkian berjanji untuk membuka Iran kepada dunia dan memberikan kebebasan yang didambakan oleh rakyatnya jika memenangkan Pilpres.

"Dengan meraih mayoritas suara yang diberikan pada hari Jumat, Pezeshkian telah menjadi presiden Iran berikutnya," kata kementerian seperti dikutip Reuters.

Pezeshkian yang merupakan satu-satunya kandidat moderat memenangkan persaingan ketat dari tiga kandidat lainnya, termasuk mantan negosiator nuklir garis keras Saeed Jalili, seorang pendukung kuat untuk memperdalam hubungan dengan Rusia dan China. Partisipasi pemilih mencapai 50%.

Pemungutan suara ulang pada hari Jumat ini dilakukan setelah pemungutan suara pada tanggal 28 Juni dengan jumlah pemilih yang sangat rendah, ketika lebih dari 60% pemilih Iran abstain dalam pemilihan untuk memilih pengganti Ebrahim Raisi, yang meninggal akibat kecelakaan helikopter.

Video-video di media sosial menunjukkan para pendukung Pezeshkian menari-nari di jalan-jalan di berbagai kota di Iran dan para pengendara membunyikan klakson untuk merayakan kemenangannya.

Orang-orang di kota barat laut Urmia, kampung halaman Pezeshkian, membagi-bagikan permen di jalan-jalan, kata para saksi mata.

Meskipun pemilu ini diperkirakan tidak akan berdampak banyak pada kebijakan-kebijakan Republik Islam, presiden akan sangat terlibat dalam memilih penerus Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang telah berusia 85 tahun, yang membuat semua keputusan penting dalam urusan-urusan negara.

Jumlah pemilih telah merosot selama empat tahun terakhir, yang menurut para kritikus menggarisbawahi bahwa dukungan terhadap kekuasaan ulama telah terkikis pada saat ketidakpuasan publik yang semakin meningkat atas kesulitan ekonomi dan pembatasan terhadap kebebasan politik dan sosial.

Hanya 48% pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu 2021 yang membawa Raisi ke tampuk kekuasaan. Sementara itu, jumlah pemilih hanya 41% dalam pemilu parlemen pada bulan Maret.

Pemilu ini bertepatan dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat perang antara Israel dan sekutu Iran, Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, serta meningkatnya tekanan Barat terhadap Iran terkait program pengayaan uranium yang berkembang pesat.

Pezeshkian diperkirakan tidak akan menghasilkan perubahan kebijakan besar pada program nuklir atau perubahan dukungan untuk kelompok-kelompok milisi di seluruh Timur Tengah, tetapi dia menjalankan pemerintahan sehari-hari dan dapat memengaruhi nada kebijakan luar negeri dan dalam negeri Iran.

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi lembaga negara, utamanya yudikatif bisa dibilang tengah di titik nadirnya. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, 3 pucuk pimpinan lembaga dipecat, tersangkut kasus yang berujung pelanggaran kode etik berat.

Realitas tersebut menjadi potret kelamnya kualitasnya para petinggi lembaga yang seharusnya menjadi tumpuan masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan yang terakhir Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiga lembaga tersebut ditinggalnya pimpinannya karena status dipecat.

MK menjadi lembaga yudikatif pertama yang harus mengalami pemecatan posisi ketua. Anwar Usman, diberhentikan dari Ketua MK karena telah melanggar sejumlah poin yang termaktub dalam Sapta Karsa Hutama.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyampaikan putusan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian dari Ketua MK.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Majelis Kehormatan menyimpulkan beberapa pokok hingga akhirnya menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat. Kesimpulan tersebut didapat usai memeriksa para pelapor, hakim terlapor, serta para saksi dan ahli.

Pokok kesimpulan pertama, Anwar Usman yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar Sapta Harsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan.

Kedua, Anwar Usman sebagai Ketua MK terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan.

Ketiga, Anwar Usman terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi.

Keempat, ceramah Anwar Usman mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan.

Kelima, Anwar Usman beserta seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Pelanggaran Kode Etik Firli Bahuri

Putusan Dewan Pengawas KPK membuat Firli Bahuri harus dipecat dari posisinya sebagai Ketua KPK merangkap anggota pada masa jabatan 2019-2024.

Dewas KPK telah menggelar sidang etik terhadap Firli secara maraton pada 20-22 Desember 2023. Majelis Etik telah menghasilkan putusan terhadap Firli pada Jumat (22/12/2023).

Pada Rabu (27/12/2023), Dewas KPK melalui Ketua Majelis Etik Tumpak Hatorangan Pangabean menjatuhkan sanksi berat kepada Firli Bahuri atas perkara pelanggaran etik dan perilaku.

Berdasarkan amar putusan yang dibacakan Majelis Etik di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta, Firli dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewas (Perdewas) KPK No.3/2021.

"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa [Firli] berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," ujar Ketua Majelis Etik Tumpak Hatorangan Panggabean, Rabu (27/12/2023).

Dalam pertimbangannya Majelis Etik menyatakan Firli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL, yang perkaranya sedang ditangani KPK.

Majelis Etik juga menyebut hubungan langsung dan tidak langsung itu tidak diberitahukan kepada sesama pimpinan, sehingga diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Tidak hanya itu, Firli dinyatakan tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan maupun perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Perdewas KPK. Adapun Majelis Etik juga menyatakan tidak ada hal meringankan dalam putusan etik terhadap Firli.

Pelanggaran Kode Etik Hasyim Asy'ari

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menghentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dari jabatannya usai terbukti melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 oleh (DKPP) di Kantor DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (3/7/2024).

"Memutuskan: satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setalah putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito diikuti ketukan palu, seperti yang disiarkan dalam kanal YouTube DKPP RI, Rabu (3/7/2024).

Kasus ini diadukan oleh korban yang memberikan kuasa kepada Aristo Pangaribuan, Uli Pangaribuan, Abdul Toni, dkk. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Dalam pokok aduan, Teradu [Hasyim] didalilkan mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada Pengadu [korban] yang bekerja sebagai anggota PPLN di salah satu negara Eropa.

Selain itu, Teradu diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Pengadu. Meski demikian, Teradu membantah semua dalil Pengadu tersebut karena bersifat subjektif dan mengada-ada.

DKPP pun mengungkapkan dalam dua sidang pemeriksaan terungkap sejumlah fakta bahwa Teradu menjalin komunikasi intens kepada Pengadu yang membahas persoalan di luar kedinasan sejak pertama kali bertemu.

DKPP pun menilai perlakuan Teradu kepada Pengadu di luar kewajaran relawasi kerja antara atasan dan bawahan melainkan seperti sepasang kekasih.

Oleh sebab itu, DKPP menganggap Hasyim Asy'ari melanggar etik seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a serta c, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan d, Pasal 12 huruf a, Pasal 15 huruf a dan d, Pasal 16 huruf e, dan Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP No. 2/2017.

Bisnis.com, JAKARTA - Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Indonesia sebagai bagian dari Perjalanan Apostolik yang meliputi Papua Nugini, Timor-Leste, dan Singapura.

Selama kunjungannya di Indonesia, Paus Fransiskus akan menghadiri berbagai agenda penting, termasuk kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, pertemuan antaragama di Masjid Istiqlal, dan Misa Kudus di Stadion Gelora Bung Karno.

Berdasarkan pengumuman resmi mengenai agenda kegiatan Paus Fransiskus dari Kantor Pers Tahta Suci Vatikan pada Jumat (5/7/2024), berikut rincian jadwal kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia:

Senin, 2 September 2024

- Paus Fransiskus akan berangkat dari Bandara Internasional Roma/Fiumicino menuju Jakarta.

Selasa, 3 September 2024

- Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, dan akan diadakan upacara penyambutan resmi (pukul 11.30 WIB).

Rabu, 4 September 2024

- Paus akan menghadiri upacara selamat datang di pelataran Istana Merdeka (pukul 09.30 WIB).

- Kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka (pukul 10.00 WIB).

- Pertemuan dengan kalangan pemerintahan, masyarakat sipil, dan korps diplomatik di Aula Istana Negara. Paus Fransiskus akan memberikan pidato (pukul 10.35 WIB).

- Pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Jesus (SJ) di Kedutaan Besar Vatikan. (11.30 WIB)

- Pertemuan dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga, yang akan disertai pidato dari Paus Fransiskus. (16.30 WIB)

- Pertemuan dengan kaum muda Scholas di Grha Pemuda. (17.35 WIB)

Kamis, 5 September 2024

- Pertemuan antaragama di Masjid Istiqlal, di mana Paus Fransiskus akan memberikan pidato. (9.00 WIB)

- Pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Pusat Konferensi Waligereja Indonesia. (10.15 WIB)

- Misa Kudus di Stadion Gelora Bung Karno dengan homili yang akan disampaikan oleh Paus Fransiskus. (17.00 WIB)

Jumat, 6 September 2024

- Upacara keberangkatan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. (9.15 WIB)

- Paus Fransiskus akan berangkat menuju Port Moresby

- Tiba di Bandara Internasional Port Moresby Jacksons, di mana upacara selamat datang akan diadakan. (18.50)