Bisnis.com, JAKARTA – Tangis terdakwa kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL pecah saat membacakan nota pembelaannya di persidangan, Jumat (5/7/2024).

Dalam nota pembelaan atau pledoi yang diajukan olehnya, SYL mempertanyakan alasan dirinya ditetapkan tersangka hingga dituntut pidana. Dia menilai apa yang dilakukan olehnya selama di Kementan hanyalah melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), utamanya dalam menangani permasalahan pangan saat pandemi Covid-19 maupun ketika harga sejumlah komoditas melumbung tinggi.

Menurutnya, apabila dia berniat korupsi, maka akan dilakukannya sejak menjabat sebagai pejabat daerah di tingkat kelurahan hingga provinsi. Dia membantah menikmati hasil pemerasan dalam bentuk uang hingga fasilitas dari pejabat dan direktorat Kementan.

"Saya ndak biasa disogok-sogok orang, Yang Mulia. Tunjukkan, saya ndak pernah," katanya kepada majelis hakim sambil menangis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Tangisan SYL berlanjut hingga dia membacakan pembelaan ihwal uang dan fasilitas yang diterimanya selama di Kementan. Dia menyebut penerimaan yang dinikmatinya merupakan honor dan uang perjalanan dinas sebagai hak menteri.

"Selalu saya tanyakan kepada saudara Kasdi [mantan Sekjen Kementan] dan Panji [ADC Mentan], dan keduanya selalu menjawab bahwa biaya tersebut, semua sudah sesuai aturan dan kata kata khas yang selalu saya ingat 'Ini sudah dipertanggungjawabkan pak. Ini sudah menjadi hak menteri, Pak'," tuturnya.

Untuk diketahui, dalam sidang pembacaan tuntutan sebelumnya, jaksa KPK meminta Majelis Hakim menyatakan SYL dan dua bekas anak buahnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, jaksa KPK menyebut ketiganya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Tuntutan kepada SYL merupakan yang tertinggi, yakni pidana penjara 12 tahun.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan," demikian bunyi isi surat tuntutan yang dibacakan oleh jaksa KPK Meyer Simanjuntak, Jumat (28/6/2024).

Selain itu, politisi Nasdem tersebut dituntut pidana denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan. Dia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Adapun tuntutan kepada dua bekas anak buah SYL lebih ringan. Jaksa KPK menuntut masing-masing mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta pidana penjara selama enam tahun dikurangi selama masa penahanan para terdakwa itu.

Kemudian, keduanya juga masing-masing dituntut untuk membayar denda Rp250 juta subsidair kurungan selama tiga bulan.

Untuk diketahui, SYL, Kasdi dan Hatta didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I Kementan serta jajaran di bawahnya hingga total Rp44,54 miliar. Tuntutan kepada SYL, Kasdi dan Hatta dibacakan terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA - PDIP mempertimbangkan untuk usung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai calon gubernur dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyampaikan bahwa PDIP belum menutup pintu kepada siapapun termasuk Bobby. Oleh sebab itu, masih ada kemungkinan PDIP usung Bobby sebagai calon gubernur di Pilkada Sumut 2024.

"Belum ada keputusan, tapi bisa saja [PDIP usung Bobby]," jelas Puan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Ketua DPR ini menjelaskan, Pilkada 2024 mencakup hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Masing-masing wilayah, sambung Puan, mempunyai ciri khas tersendiri.

Oleh sebab itu, PDIP masih memantau hasil survei di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, sosok yang punya elektabilitas tinggi punya potensi lebih besar untuk diusung PDIP.

"Bagaimana kemudian sosok-sosok tersebut apakah memang kuat di wilayah mana," ujar Puan.

Sebagai informasi, dukungan politik memang terus mengalir kepada Bobby. Terbaru, wali kota Medan itu mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga sudah menyatakan akan dukung Bobby sebagai calon gubernur Sumut 2024. Selain partai politik di dalam KIM, Partai Nasdem juga secara terbuka menyatakan akan dukung Bobby.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengangkat Adian Napitupulu menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP masa bakti hingga 2025.

Pelantikan tersebut dilakukan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024). Adian sendiri sebelumnya tidak memiliki jabatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Anggota Komisi VII DPR itu dipercaya menjadi wasekjen bidang komunikasi. Dia akan membantu kerja-kerja Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Selain Adian, kader kawakan PDIP lainnya juga untuk pertama kali dilantik menjadi pengurus DPP yaitu seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Megawati melantik Ganjar menjadi ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara itu, Ahok menjadi ketua DPP Bidang Perekonomian.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," ujar Megawati.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai masuknya sejumlah nama-nama baru tersebut menambah warna politik dalam partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

“Tentunya masuknya nama-nama seperti Ganjar, Ahok dan Adian diharapkan mampu meningkatkan kinerja PDIP dalam mewujudkan program-program partai ke depan,” ujat Karyono dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Menurutnya, Megawati merupakan sosok yang penuh perhitungan dalam mengambil keputusan politik. Oleh sebab itu, dia meyakini aspek kompetensi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pengurus DPP PDIP.

Sebagai informasi, pelantikan ini dilakukan karena surat keputusan (SK) pengurus DPP PDIP sebelumnya hanya berlaku untuk masa bakti 2019-2024. Masalahnya, Kongres PDIP untuk memilih pengurus pusat partai baru direncanakan akan kembali digelar pada April 2025.

Susunan Pengurus DPP PDIP Masa Bakti hingga 2025:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri;

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip

7. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y.E: Esti Wijayanti

14. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melantik Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk masa bakti hingga 2025.

Pelantikan tersebut dilakukan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024). Ganjar Pranowo dan Ahok sendiri sebelumnya tidak memiliki jabatan DPP PDIP.

Kini, Megawati melantik Ganjar menjadi ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara itu, Ahok menjadi ketua DPP Bidang Perekonomian.

Selain Ganjar dan Ahok, Megawati juga melantik puluhan kader PDIP lainnya sebagai pengurus DPP PDIP.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," ujar Megawati.

Pelantikan ini dilakukan karena surat keputusan (SK) pengurus DPP PDIP sebelumnya hanya berlaku untuk masa bakti 2019-2024. Masalahnya, Kongres PDIP untuk memilih pengurus pusat partai baru direncanakan baru akan digelar pada April 2025.

Berikut susunan pengurus DPP PDIP yang diperpanjang hingga 2025:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri;

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip

7. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar;

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y.E: Esti Wijayanti

14. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL dan dua terdakwa lain pada kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa, Jumat (5/7/2024).

Sebelumnya SYL dituntut pidana penjara selama 12 tahun oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta masing-masing dituntut pidana penjara enam tahun.

Pembacaan pledoi oleh SYL dan kedua bekas anak buahnya itu dibacakan terpisah. Politisi Nasdem itu duluan membacakan pledoinya di hadapan majelis hakim.

"Setelah persidangan yang cukup lama dan melelahkan akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk membacakan pembelaan pribadi dalam perkara ini. Saya membaca pledoi dalam ruang sesak pengadilan di mana sirkulasi informasi dalam kesaksian selama ini bagai langit mendung yang kadang mengandung guntur dan petir bagi saya," ujar SYL di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

SYL menyinggung bahwa pledoi itu dibacakan di tengah kondisi fisik dan psikisnya yang memasuki hampir 70 tahun.

Untuk diketahui, dalam sidang pembacaan tuntutan, Jumat (28/6/2024), jaksa KPK meminta Majelis Hakim menyatakan SYL, Kasdi dan Hatta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, jaksa KPK menyebut ketiganya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Tuntutan kepada SYL merupakan yang tertinggi, yakni pidana penjara 12 tahun.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan," demikian bunyi isi surat tuntutan yang dibacakan oleh jaksa KPK Meyer Simanjuntak, Jumat (28/6/2024).

Selain itu, politisi Nasdem tersebut dituntut pidana denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan. Dia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Dalam pertimbangan hakim, terdapat sejumlah hal memberatkan dan meringankan kepada SYL. Hal memberatkan yaitu SYL dinilai tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keteerangan, selaku menteri mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motifnya yang tamak," ujar jaksa.

Sementara itu, hal meringankan tuntutan terhadap terdakwa yakni karena telah berusia lanjut 69 tahun pada sat ini.

Adapun tuntutan kepada dua bekas anak buah SYL lebih ringan. Jaksa KPK menuntut masing-masing mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta pidana penjara selama enam tahun dikurangi selama masa penahanan para terdakwa itu.

Kemudian, keduanya juga masing-masing dituntut untuk membayar denda Rp250 juta subsidair kurungan selama tiga bulan.

Untuk diketahui, SYL, Kasdi dan Hatta didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I Kementan serta jajaran di bawahnya hingga total Rp44,54 miliar. Tuntutan kepada SYL, Kasdi dan Hatta dibacakan terpisah.

Ketiga terdakwa telah menjalani sidang sejak Februari 2024. Kini, KPK telah mengembangkan perkara tersebut ke arah dugaan pencucian uang di mana SYL ditetapkan sebagai tersangka.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merasa kader partainya seakan ditargetkan oleh aparat penegak hukum.

Pernyataan itu disampaikan oleh Megawati ketika memberikan kata sambutan dalam acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti hingga 2025 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024).

"Pak Loly [Menteri Hukum dan HAM] ketawa, saya suka ngamuk ke dia, 'Loh jadi menteri ngapain? Loh lah anak buah kita maunya ditarget melulu'," ujar Megawati.

Presiden ke-5 RI ini pun menyinggung peristiwa pemanggilan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Dia bingung karena seorang penyidik KPK, Rossa, menggeledah asisten Hasto yaitu Kusnadi. Padahal, yang dipanggil merupakan Hasto bukan Kusnadi.

"Enak aja yang korupsi didiemin, terus orang ini gile, Kusnadi tuh sopo [siapa]? Pangkate opo [jabatannya apa?]," kata Megawati.

Lebih lanjut, Megawati pun mengenang masa Orde Baru ketika aparat penegak hukum terus memanggilnya. Bahkan, dia mengaku datangi kantor polisi hingga tiga kali secara sukarela.

Oleh sebab itu, Megawati meminta kadernya tidak takut apabila dipanggil oleh aparat penegak hukum.

Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto sudah sempat diperiksa selama empat jam oleh KPK pada Senin (10/6/2024). Hasto menjadi saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Adapun, Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP 2019–2024. Dia ditetapkan tersangka lantaran diduga memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke Senayan namun meninggal dunia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Satuan tugas pemberantasan judi online (judol) telah menyerahkan nama-nama yang terlibat judi online ke pemerintahan daerah (pemda) di Indonesia.

Kasatgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Tjahjanto menyampaikan pemberian nama tersebut lantaran terdapat sejumlah permintaan dari pemerintahan lembaga terkait

"Termasuk kita juga memberikan, ada beberapa pemerintah daerah yang meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran pemerintah daerah. Kita berikan," ujarnya di Kemenkopolhukam, Kamis (5/7/2024).

Dia menambahkan, judi online merupakan persoalan yang serius di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya memastikan bakal memberantas judi online hingga ke akarnya.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan 4.000-5.000 rekening yang terindikasi judi online. Dalam hal ini, Satgas Pemberantasan Judi Online bakal menyita rekening tersebut ke kas negara jika tidak ada uang mengakui rekening tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, Hadi mengaku bahwa pihaknya masih belum menyerahkan sepenuhnya ribuan rekening yang terindikasi judi online ke Bareskrim Polri.

"Maka uang ini sesuai dengan keputusan pengadilan, sekali lagi akan kita ambil, dan prosesnya terus kita akan berkirim penyidik di Bareskrim. Belum semuanya, namun terus dikerjakan dan langsung diserahkan kepada penyidik Bareskrim," pungkasnya.

Sebagai informasi, satgas pemberantasan judi online sebelumnya telah mencatat wilayah paling banyak yang melakukan praktik judi online adalah Jawa Barat sebanyak 535.644 pelaku dengan nilai transaksinya Rp3,8 triliun.

Kemudian, DKI Jakarta berada di posisi kedua dengan pemain yang mencapai 238.568 orang dan total transaksinya mencapai Rp2,3 triliun. Disusul, Jawa Tengah 201.963 orang dengan transaksi Rp1,3 triliun.

Adapun, Jawa Timur di urutan keempat dengan pemain sebanyak 135.227 orang dan transaksi Rp1,051 triliun. Sementara, Banten di posisi paling buncit dengan pemain 150.302 orang dan transaksi mencapro Rp1,022 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Budi Santoso dipecat dari jabatannya usai memprotes rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal ‘impor’ dokter asing.

Protes itu disuarakan Budi pada Kamis (27/6/2024) lalu. Dirinya secara khusus menyoroti Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memberi sinyal bakal mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Padahal, menurutnya, terdapat setidaknya 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia yang kapabel dalam mencetak dokter berkualitas. Dia juga menyebut banyak dokter spesialis yang kompeten dan tak kalah dibandingkan dokter di luar negeri.

Usai peristiwa tersebut, dirinya kemudian dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7/2024) lalu. Puncaknya, pada Rabu (3/7/2024), Budi mengumumkan bahwa dirinya telah diberhentikan sebagai Dekan FK Unair.

Ketika dikonfirmasi awak media, dia menyebut bahwa pemanggilannya berkaitan dengan pendapat yang disampaikannya terkait dokter asing.

Sehari setelahnya, gelombang protes atas pemecatan Budi tersebut bermunculan, ditandai dengan unjuk rasa di Kampus A Unair, Surabaya. Kabar pencopotan Budi juga ramai diperbincangkan di media sosial.

Respons Unair dan Kemenkes

Sementara itu, Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Unair, Martha Kurnia Kusumawardani berkilah bahwa pemecatan itu merupakan kebijakan internal pimpinan kampus.

Menurutnya, hak itu dilakukan demi menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan, khususnya di lingkungan FK Unair.

Lebih lanjut, Kemenkes juga angkat suara. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku heran terhadap kejadian pemecatan Prof Budi Santoso yang dikaitkan dengan intervensi Kemenkes.

"Heran saya, kok dikaitkan dengan Kemenkes. Unair tidak di bawah Kemenkes, tidak ada wewenang saya di sini, saya juga tidak ada kontak apapun dengan Unair terkait masalah ini," katanya melalui pesan singkat, Kamis (4/7/2024).

Senada, Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril menyebut intervensi Menkes terhadap pemecatan tersebut merupakan fitnah.

Menurutnya, Kemenkes tidak membawahi Unair dan tidak memiliki wewenang untuk mengatur Unair.

"Informasi yang mengatakan Menkes mengontak Rektor Unair untuk meminta memberhentikan Dekan Fakultas Kedokteran merupakan fitnah dan hoaks," kata Syahril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Selain itu, pihaknya juga membantah bahwa Kemenkes akan mendatangkan 6.000 dokter yang merupakan warga negara asing (WNA). Syahril menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritisi utang pemerintah yang kini mencapai Rp8.338,43 triliun.

Megawati merasa jumlah tersebut sudah terlalu besar. Dia mengingatkan potensi gejolak di dalam negeri karena di berbagai penjuru dunia juga terjadi permasalahan geopolitik.

"Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti gimana? Kalau di dalam, geopolitiknya tadi sama juga, ini saya khawatir krisis ekonomi," kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini pun mengklaim pernah melunasi utang pemerintah ke International Monetary Fund (IMF) alias Dana Moneter Internasional. Megawati tidak ingin pemerintah punya utang yang bertumpuk.

Meski demikian, kini malah pemerintah seakan tidak peduli dengan utang tersebut. Megawati ingin pemerintah punya rencana serius untuk mengurangi utang negara yang kini mencapai lebih dari Rp8.338 triliun.

"Kalau keadaan kayak gitu, so what [jadi apa]? Elo mau ngapain? Terus bayar utangnya berapa lama, terus berapa tahun? Ayok [dijelaskan]," ujarnya.

Meski demikian, Megawati menyatakan kritik tersebut tidak dilontarkan khusus ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), melainkan pemerintahan seluruhnya. Bagaimanapun, lanjutnya, permasalahan utang menyangkut pemerintahan ke depan.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah pada April 2024 mencapai Rp8.338,43 triliun atau setara dengan 38,64% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Posisi utang tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8.262,10 triliun atau setara dengan 8,79% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritisi utang pemerintah yang kini mencapai Rp8.338,43 triliun.

Megawati merasa jumlah tersebut sudah terlalu besar. Dia mengingatkan potensi gejolak di dalam negeri karena di berbagai penjuru dunia juga terjadi permasalahan geopolitik.

"Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti gimana? Kalau di dalam, geopolitiknya tadi sama juga, ini saya khawatir krisis ekonomi," kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini pun mengklaim pernah melunasi utang pemerintah ke International Monetary Fund (IMF) alias Dana Moneter Internasional. Megawati tidak ingin pemerintah punya utang yang bertumpuk.

Meski demikian, kini malah pemerintah seakan tidak peduli dengan utang tersebut. Megawati ingin pemerintah punya rencana serius untuk mengurangi utang negara yang kini mencapai lebih dari Rp8.338 triliun.

"Kalau keadaan kayak gitu, so what [jadi apa]? Elo mau ngapain? Terus bayar utangnya berapa lama, terus berapa tahun? Ayok [dijelaskan]," ujarnya.

Meski demikian, Megawati menyatakan kritik tersebut tidak dilontarkan khusus ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), melainkan pemerintahan seluruhnya. Bagaimanapun, lanjutnya, permasalahan utang menyangkut pemerintahan ke depan.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah pada April 2024 mencapai Rp8.338,43 triliun atau setara dengan 38,64% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Posisi utang tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8.262,10 triliun atau setara dengan 8,79% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetap mengincar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar US$113,83 juta atas kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) 2011-2021. Hal itu akan ditempuh kendati harus berkoordinasi dengan penegak hukum di luar negeri.

Untuk diketahui, jaksa KPK sebelumnya membebankan uang pengganti kerugian keuangan negara di kasus tersebut kepada pihak pemasok LNG asal Amerika Serikat (AS) ke Pertamina, yakni Corpus Christie Liquefaction, LLC atau CCL.

Namun, tuntutan jaksa itu tidak dikabulkan oleh hakim pada vonis. Meski demikian, terdakwa yakni mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 tahun.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut pihaknya akan tetap menempuh upaya untuk memenuhi penggantian kerugian keuangan negara itu kepada CCL. Dia berkaca pada kasus yang sebelumnya ditangani KPK, seperti kasus korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. hingga megakorupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto.

"KPK pernah berkoordinasi khususnya kalau tidak salah ini perkaranya Garuda, perkara e-KTP. Bahkan juga ada akhirnya kita komunikasi melalui Mutual Legal Assistance, itu memang prosesnya cukup lama," ungkapnya pada konferensi pers, dikutip Jumat (5/7/2024).

Asep mengaku upaya mengejar uang pengganti ke perusahaan luar negeri itu bisa jadi cukup lama. Dia menjelaskan, pihak luar negeri memiliki yurisdiksi dan sistem hukum yang berbeda.

Oleh sebab itu, terangnya, kerugian keuangan negara seperti di kasus LNG Pertamina bisa jadi tak dinilai sebagai pidana korupsi.

"Harus ada kesepakatan atau kesepahaman bahwa memang perbuatan tersebut juga sama di sana itu dinyatakan sebagai perbuatan pidana korupsi. Kalau di sana legal, ya lain. Itu tentunya akan kita tempuh," ujar jenderal polisi bintang satu itu.

Sejalan dengan itu, KPK juga menyatakan banding atas putusan hakim yang tidak mengabulkan pidana pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan US$104.016 (setara sekitar Rp2,8 miliar berdasarkan kurs jisdor BI) terhadap Karen.

Seperti diketahui, Karen divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama sembilan tahun sekaligus denda Rp500 juta atas kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina 2011-2021 dengan CCL. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 11 tahun dan denda Rp1 miliar.

Atas putusan itu, KPK menyatakan banding. Lembaga antirasuah menyayangkan vonis majelis hakim terhadap Karen yang tidak menyertakan pidana uang pengganti setara sekitar Rp2,8 miliar itu.

Adapun uang pengganti itu merupakan gaji yang diterima Karen dari perusahaan investasi asal Amerika Serikat (AS) Blackstone, yang merupakan pemegang saham Cheniere Energy, Inc. CCL merupakan anak usaha dari perusahaan energi itu.

Dalam persidangan, tim penuntut umum KPK mendakwa Karen merugikan keuangan negara sebesar US$113,83 juta akibat kerja sama kontrak pengadaan LNG Pertamina dengan CCL. Dia juga didakwa memperkaya diri sendiri salah satunya dengan meminta posisi jabatan di Blackstone.

Pada perkembangan lain, KPK telah mengembangkan perkara LNG Pertamina itu dengan menetapkan tersangka baru sebanyak dua orang. Tidak hanya itu, penegak hukum juga tengah mendalami empat pengadaan LNG lainnya di BUMN migas tersebut.

Dua orang tersangka yang diumumkan KPK berinisial HK dan YA. Berdasarkan informasi yang ada pada surat dakwaan terhadap Karen, kedua orang itu yakni Senior Vice President (SPV) Gas and Power Pertamina 2013-2014 Yenni Andayani serta Direktur Gas Pertamina 2012-2014 Hari Karyuliarto.

Kedua orang itu merupakan anak buah Karen saat menjabat sebagai dirut Pertamina. Mereka merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh Karen untuk menandatangani perjanjian jual beli atau sales purchase agreement (SPA) LNG Train 1 dan Train 2 dari anak usaha Cheniere Energy, Inc., Corpus Christie Liquefaction, LLC atau CCL.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan bantuan sosial (bansos) dikurangi agar pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk biayai kebijakan kuliah gratis.

Megawati mengaku pusing melihat permasalahan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang semakin tinggi belakangan. Menurutnya, permasalahan itu bisa dengan mudah diselesaikan apabila pemerintah turun tangan.

"Kalau saya, sorry [maaf], karena saya pernah presiden. Kalau untuk sekolah enggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos. Enggak boleh? Boleh," kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini mengingatkan semua generasi penerus bangsa harus bisa sekolah. Dengan begitu, sambungnya, masyarakat Indonesia bisa naik level.

"Nah untuk apa sih menyiapkan manusia Indonesia agar berjiwa progresif, maju? Ini soal urusan sekolah saja heboh," jelas Megawati.

Sebagai informasi, belakangan permasalahan mahalnya biaya kuliah mendapat banyak sorotan. Apalagi, sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) menaikkan biaya UKT-nya.

Usai banyak diprotes, pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan UKT di sejumlah PTN hingga tahun depan. Artinya, kenaikan UKT masih sangat mungkin terjadi di masa depan.

Malahan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi mendukung skema mahasiswa membayar UKT menggunakan pinjaman online (pinjol).

Muhadjir menilai tidak ada yang salah dengan sistem pinjol. Menurutnya, jika terjadi penipuan maka kesalahan ada di oknum perusahaan pinjolnya, bukan salah sistemnya.

"Pokoknya ada semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung. Termasuk pinjol, asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa," jelas Muhadjir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Dia juga tidak menampik apabila banyak pihak yang menganggap skema pinjol untuk bayar UKT hanya bentuk komersialisasi pendidikan. Menurutnya, anggapan tersebut hanya sebuah penilaian yang salah. Muhadjir tetap menilai pinjol untuk membayar UKT bisa membantu mahasiswa.