Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa Al Azhar University di Mesir akan menambah jumlah beasiswa yang akan diberikan kepada pelajar Indonesia pada tahun ini.

Dia mengatakan hal ini merupakan keputusan Grand Syekh Al Azhar Ahmed Mohammed Ahmed Al-Thayeb usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/7/2024)

“Grand Syekh mengatakan bahwa Al Azhar telah memberikan 200 beasiswa untuk pelajar Indonesia, dan beliau juga mengatakan bahwa pada tahun ini Al Azhar akan menambah jumlah beasiswa yang akan diberikan kepada pelajar Indonesia,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan.

Dalam pertemuan dengan Grand Syekh, kata Retno, Kepala Negara memang membahas hubungan antara Indonesia dan Mesir, khususnya dalam bidang pendidikan.

Retno menyebut bahwa orang nomor satu di Indonesia itu menggarisbawahi bahwa 95% warga negara Indonesia (WNI) di Mesir merupakan pelajar.

Oleh sebab itu, dia menambahkan bahwa Presiden asal Surakarta itu juga mendorong pembentukan Markaz Tatweer atau pusat pengembangan Al Azhar cabang Indonesia.

“Grand Syekh mengatakan bahwa pelajar Indonesia biasanya rata-rata dan beliau tidak pernah menerima keluhan dari mahasiswa Indonesia, yang berarti beliau mengatakan bahwa karakter dari mahasiswa Indonesia adalah baik," tandas Retno.

Sebelumnya, Wakil Grand Syekh Al Azhar Mohammed Abdel Rahman Ad Duweiny juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada Jumat (21/06/2024).

Kepada Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar menyampaikan para pelajar Indonesia selalu menempati tempat istimewa di hati civitas academica Al-Azhar. Prestasi mereka di berbagai tingkat pendidikan di Al Azhar diakui dan diapresiasi, menjadikan mereka model yang baik dalam mewakili budaya dan kebangsaan Indonesia.

“Pelajar-pelajar Indonesia juga sudah biasa menjadi model bagi negara-negara lain karena selama ini tingkat kelulusan mereka sangat baik, bahkan dalam setiap daftar mahasiswa berprestasi yang lulus di Al Azhar dalam semua tingkatannya, hampir pasti di daftar itu ada satu yang mewakili dari mahasiswa Indonesia baik itu di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3,” tuturnya.

Berdasarkan data Kedutaan Mesir di Jakarta, jumlah pelajar Indonesia di Al Azhar yang telah mencapai 15.000 orang, sedangkan, ada sekitar 500 mahasiswa Mesir yang sedang belajar di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Lebih dari 150 organisasi dan gerakan sosial turun ke jalan di Barcelona sebagai protes anti turis karena jumlah turis dianggap sudah berlebihan.

Sebagai simbol dari protes tersebut, mereka "menyegel" teras hotel dan restoran.

Demonstrasi menentang kepadatan turis itu terjadi dalam beberapa bulan terakhir dengan lokasi di Kepulauan Canary dan Mallorca dan kini telah mencapai Barcelona.

Sekitar 3.000 orang turun ke jalan Barcelona pada Sabtu malam untuk memprotes pariwisata massal di kota tersebut, menurut otoritas setempat dilansir dari euronews.

Para pengunjuk rasa meneriakkan “turis, pulanglah” dan secara simbolis menutup teras hotel dan restoran.

Mereka menyerukan tindakan untuk mengekang pariwisata sebelum musim panas yang diperkirakan akan mencetak rekor turis baru baik di ibu kota Catalan dan wilayah Catalonia.

Dewan kota Barcelona baru-baru ini mengumumkan rencana radikal untuk menghapuskan sekitar 10.000 izin apartemen wisata di kota tersebut selama lima tahun ke depan.

Langkah ini bertujuan untuk mengatasi krisis perumahan nasional yang semakin meningkat, yang khususnya terjadi di kota-kota wisata seperti Barcelona.

Kebijakan ini akan memprioritaskan pemukiman dibandingkan penggunaan wisata di salah satu kota yang paling banyak dikunjungi di Eropa.

Rencana tersebut mencerminkan tren global di mana kota-kota mulai memerangi dampak pariwisata massal terhadap kehidupan lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres). Salah satu perubahan dalam RUU tersebut adalah hadirnya Dewan Pertimbangan Agung.

Persetujuan tersebut dilakukan dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil Penyusun RUU tentang Perubahan atas UU tentang Wantimpres di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (9/7/2024).

Ketua BalegDPR Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa semua fraksi menyetujui untuk membawa RUU Wantimpres itu ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Menurut Supratman, setidak ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut.Pertama, perubahan nomenklatur atau tata nama.

"Yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," kata Supratman usai rapat.

Kedua, perubahan ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang maka kini diusulkan agar tidak dibatasi sehingga jumlahnya sesuai keinginan presiden.

Ketiga, perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Meski demikian, Supratman belum mendetailkan perubahan syarat tersebut.

"Cuma itu saja menyangkut soal kelembagaan, nanti itu statusnya sebagai pejabat negara," jelasnya.

Supratman membantah Dewan Pertimbangan Agung akan sejajar dengan presiden seperti sebelum Era Reformasi. Menurutnya, amandemen UUD 1945 sudah menghapus istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara.

Kini, yang ada hanya lembaga negara. Terkait lembaga negara, ada dua jenis yang diatur UUD yaitu yang sudah ada nomenklaturnya seperti DPR, presiden, Mahkamah Agung, dll sehingga tidak bisa diubah lagi dan yang tidak ada nomenklaturnya namun diatur fungsinya seperti KPU dan Dewan Pertimbangan.

"Dewan pertimbangan ada di Pasal 16 Undang-undang Dasar, itu menyebut fungsi. Nah, kita memberi nomenklaturnya yang dulunya Dewan Pertimbangan Presiden sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung," ujar Supratman.

Lebih lanjut, dia juga tidak menampik kembalinya Dewan Pertimbangan Agung ini akan berpengaruh ke anggaran pemerintah terlebih anggotanya tidak dibatasi. Meski demikian, Supratman menyatakan keputusan nantinya ada di tangan presiden: jika memutuskan anggota Dewan Pertimbangan Agung ada banyak maka anggarannya semakin besar; atau malah sebaliknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres). Salah satu perubahan dalam RUU tersebut adalah hadirnya Dewan Pertimbangan Agung.

Persetujuan tersebut dilakukan dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil Penyusun RUU tentang Perubahan atas UU tentang Wantimpres di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (9/7/2024).

Ketua BalegDPR Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa semua fraksi menyetujui untuk membawa RUU Wantimpres itu ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Menurut Supratman, setidak ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut.Pertama, perubahan nomenklatur atau tata nama.

"Yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," kata Supratman usai rapat.

Kedua, perubahan ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang maka kini diusulkan agar tidak dibatasi sehingga jumlahnya sesuai keinginan presiden.

Ketiga, perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Meski demikian, Supratman belum mendetailkan perubahan syarat tersebut.

"Cuma itu saja menyangkut soal kelembagaan, nanti itu statusnya sebagai pejabat negara," jelasnya.

Supratman membantah Dewan Pertimbangan Agung akan sejajar dengan presiden seperti sebelum Era Reformasi. Menurutnya, amandemen UUD 1945 sudah menghapus istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara.

Kini, yang ada hanya lembaga negara. Terkait lembaga negara, ada dua jenis yang diatur UUD yaitu yang sudah ada nomenklaturnya seperti DPR, presiden, Mahkamah Agung, dll sehingga tidak bisa diubah lagi dan yang tidak ada nomenklaturnya namun diatur fungsinya seperti KPU dan Dewan Pertimbangan.

"Dewan pertimbangan ada di Pasal 16 Undang-undang Dasar, itu menyebut fungsi. Nah, kita memberi nomenklaturnya yang dulunya Dewan Pertimbangan Presiden sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung," ujar Supratman.

Lebih lanjut, dia juga tidak menampik kembalinya Dewan Pertimbangan Agung ini akan berpengaruh ke anggaran pemerintah terlebih anggotanya tidak dibatasi. Meski demikian, Supratman menyatakan keputusan nantinya ada di tangan presiden: jika memutuskan anggota Dewan Pertimbangan Agung ada banyak maka anggarannya semakin besar; atau malah sebaliknya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Suharti mengatakan bahwa imbas dari Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas hanya mengakibatkan data lampiran KIP Kuliah hilang.

Dia mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memastikan data-data yang ada di Kemendikbudtistek.

"Kami langsung komunikasikan data di dalam backup kami ada tersedia, jadi 853.390 orang pendaftar KIP, data dalam spreadsheet-nya tersedia tetapi lampiran-lampirannya yang memang tidak ada di dalam backup," katanya, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, pada Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Suharti mengatakan bahwa pihaknya kemudian mengirimkan surat kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi, termasuk mahasiswa penerima KIP Kuliah dan pendaftar untuk segera melakukan memperbarui data.

Saat ditanyai Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf soal isi lampiran-lampiran tersebut, Suharti mengatakan bahwa lampiran itu berupa data yang menunjukkan mahasiswa tidak mampu.

"Seperti untuk klaim akun mereka pak, lampiran-lampiran yang menunjukkan bahwa mereka adalah mahasiswa yang tidak mampu, kan oleh masing-masing perguruan tinggi dilakukan evaluasi bahwa apakah mereka miskin atau tidak kemudian seperti bukti-bukti listrik dan sebagainya, yang selama ini memang digunakan oleh perguruan tinggi, bukan hal yang baru lagi," ujarnya menjelaskan.

Lalu, dia menjelaskan bahwa pada saat surat dikeluarkan pada 28 Juni lalu, tercatat yang belum terbayarkan KIP Kuliah itu ada sekitar 16.316 orang dan pada waktu itu penyerapan sudah 98,8%, dan lanjutannya dilakukan secara manual.

Dia mengatakan bahwa setelah melakukan pembahasan dengan tim IT, memang diperlukan waktu untuk memulihkan data yang terdampak dari PDN down tersebut.

"Jadi memang butuh waktu, dari pembahasan bersama dengan tim IT tidak mungkin dipulihkan hanya dalam waktu seminggu, dua minggu, jadi dipastikan sampai 29 Juli sistem akan pulih kembali," tambahnya.

Pihaknya berjanji bahwa semua sistem di dalam Kemendikbudristek akan pulih kembali pada 29 Juli 2024, dengan memerlukan waktu beberapa pekan.

"Kita berjanji bahwa semua sistem akan pulih pada tanggal 29 Juli. Jadi memang butuh waktu karena memang tidak hanya sistemnya [yang] hidup tetapi karena data-data kan harus juga masuk pak, tidak hanya untuk pendaftar tetapi data yang on going," ucapnya.

Seperti diketahui, Kemendikbudristek RI kehilangan data mahasiswa pendaftar KIP Kuliah imbas server PDN down akibat diretas.

PDN yang diretas membuat data lebih dari 800.000 calon mahasiswa pendaftar KIP Kuliah ikut hilang karena tidak ada backup data.

Akibatnya, Kemendikbudristek RI meminta mahasiswa yang sudah daftar KIP Kuliah 2024 untuk wajib mengunggah ulang dokumen pendaftaran.

Suharti mengatakan bahwa ada 853.393 orang yang sudah melakukan pendaftaran KIP Kuliah sebelum PDN down dan mengalami kendala.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memerintahkan perampasan aset berupa mobil Landrover milik bekas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Perintah itu diucapkan oleh Hakim Agung Soesilo saat membacakan putusan kasasi dalam perkara korupsi yang menjerat eks Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem itu pada hari ini Selasa (9/7/2024).

"Amar putusan, tolak kasasi terdakwa dan JPU dengan perbaikan sekedar barang bukti berupa 1 (satu) mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai konpensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung.

Adapun majelis hakim agung telah menolak permohonan kasasi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam perkara korupsi pembangunan proyek BTS Kominfo.

Alhasil, Mantan Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Nasdem itu tetap dihukum 15 tahun penjara. Pasalnya, dalam sidang putusan tersebut, majelis hakim agung hanya mengubah putusan terkait perampasan mobil Landrover bernomor politik B10 HAN.

Adapun putusan kasasi Johnny G Plate dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo dengan masing-masing anggota yakni hakim Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yanto.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam perkara korupsi pembangunan proyek BTS Kominfo.

Mantan Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Nasdem itu tetap dihukum 15 tahun penjara. Pasalnya, dalam sidang putusan yang berlangsung hari ini, majelis hakim agung hanya mengubah putusan terkait perampasan mobil Landrover bernomor politik B10 HAN.

"Amar putusan, tolak kasasi terdakwa dan JPU dengan perbaikan sekedar barang bukti berupa 1 (satu) mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai konpensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Selasa (9/7/2024).

Putusan kasasi Johnny G Plate dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo dengan masing-masing anggota yakni hakim Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yanto.

Putusan Banding

Dalam catatan Bisnis, kasasi diajukan setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukuman uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh bekas Menteri Kominfo Johnny G Plate dari Rp15,5 miliar menjadi Rp16,1 miliar dan US$10.000.

Tambahan hukuman uang pengganti tersebut diputus dalam sidang kasus banding yang dibacakan majelis hakim tinggi PT DKI jakarta pada Senin (12/2/2024) kemarin.

"Menjatuhkan hukuman uang pengganti senilai Rp16,1 miliar dan US$10.000," demikian dikutip dari laman resmi MA, Selasa (13/2/2024).

Adapun, hakim memperingatkan, jika Plate tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Selain itu, demikian bunyi amar putusan tersebut, jika politikus NasDem itu tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 tahun.

Adapun, Johnny adalah terdakwa dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Johnny telah diputus bersalah di pengadilan tingkat pertama dan di tingkat banding. Hukuman penjara badannya tidak berubah yakni 15 tahun penjara.

Kendati ada penambahan hukuman uang pengganti Plate di tingkat banding, relatif lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan subsider 7,5 tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim hukum PDI Perjuangan (PDIP) kembali melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKBP Rossa Purbo Bekti atas dugaan pelanggaran etik saat menggeledah rumah seorang saksi dalam kasus Harun Masiku.

Sebagai informasi, rumah berlokasi di Jakarta itu merupakan kediaman advokat sekaligus politisi PDIP Donny Tri Istiqomah, Rabu (3/7/2024). Penyidik KPK disebut menggeledah rumah Donny selama empat jam.

"[Penggeledahannya] ada empat jam. Hari Rabu, mereka datang dari jam 15.00 sore," kata anggota tim hukum PDIP Johannes Oberlin Lumban Tobing di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Johannes mengklaim penyidik menyita sejumlah barang berupa bukti elektronik. Dia menyebut ada sebanyak 16 orang yang datang saat menggeledah rumah politisi PDIP itu.

Atas upaya paksa AKBP Rossa dan timnya terhadap Donny, kubu PDIP lalu melaporkan para penyidik KPK itu atas dugaan pelanggaran etik berat ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mereka mengklaim adanya informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa didasari surat perintah bahkan maupun izin dari pengadilan sebagaimana diatur oleh undang-undang (UU).

Selain itu, mereka menyebut adanya upaya intimidasi yang dilakukan AKBP Rossa kepada Donny serta istri dan anak-anaknya.

"Nah jadi dalam pemeriksaan itu, ada intimidasi penekanan bahkan ada pengancaman gitu loh. Nah jadi hal ini yang membuat dari sisi kemanusiaan ini yang membuat anak-anaknya saudara Donny ini menjadi trauma," terang Johannes.

Berdasarkan catatanBisnis, Donny merupakan salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK 2020 lalu terkait dengan kasus suap anggota DPR 2019–2024 pergantian antarwaktu (PAW). Kasus itu menyeret Harun Masiku dan salah satu komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Donny juga pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi pada 2020 lalu.

Pada tahap penyidikan, KPK menetapkan Wahyu, Harun, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina serta pihak swasta bernama Saeful sebagai tersangka. Harun menjadi satu-satunya pihak yang saat ini masih menjadi buron.

Belakangan ini, KPK melanjutkan penyidikan perkara tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (10/6/2024).

Pada pemeriksaan tersebut, AKBP Rossa juga menyita ponsel serta buku catatan PDIP milik Hasto. Kemudian, tim hukum PDIP melaporkan upaya paksa itu kepada Dewas hingga menggugatnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim hukum PDI Perjuangan (PDIP) kembali melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKBP Rossa Purbo Bekti atas dugaan pelanggaran etik saat menggeledah rumah seorang saksi dalam kasus Harun Masiku.

Sebagai informasi, rumah berlokasi di Jakarta itu merupakan kediaman advokat sekaligus politisi PDIP Donny Tri Istiqomah, Rabu (3/7/2024). Penyidik KPK disebut menggeledah rumah Donny selama empat jam.

"[Penggeledahannya] ada empat jam. Hari Rabu, mereka datang dari jam 15.00 sore," kata anggota tim hukum PDIP Johannes Oberlin Lumban Tobing di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Johannes mengklaim penyidik menyita sejumlah barang berupa bukti elektronik. Dia menyebut ada sebanyak 16 orang yang datang saat menggeledah rumah politisi PDIP itu.

Atas upaya paksa AKBP Rossa dan timnya terhadap Donny, kubu PDIP lalu melaporkan para penyidik KPK itu atas dugaan pelanggaran etik berat ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mereka mengklaim adanya informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa didasari surat perintah bahkan maupun izin dari pengadilan sebagaimana diatur oleh undang-undang (UU).

Selain itu, mereka menyebut adanya upaya intimidasi yang dilakukan AKBP Rossa kepada Donny serta istri dan anak-anaknya.

"Nah jadi dalam pemeriksaan itu, ada intimidasi penekanan bahkan ada pengancaman gitu loh. Nah jadi hal ini yang membuat dari sisi kemanusiaan ini yang membuat anak-anaknya saudara Donny ini menjadi trauma," terang Johannes.

Berdasarkan catatanBisnis, Donny merupakan salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK 2020 lalu terkait dengan kasus suap anggota DPR 2019–2024 pergantian antarwaktu (PAW). Kasus itu menyeret Harun Masiku dan salah satu komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Donny juga pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi pada 2020 lalu.

Pada tahap penyidikan, KPK menetapkan Wahyu, Harun, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina serta pihak swasta bernama Saeful sebagai tersangka. Harun menjadi satu-satunya pihak yang saat ini masih menjadi buron.

Belakangan ini, KPK melanjutkan penyidikan perkara tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (10/6/2024).

Pada pemeriksaan tersebut, AKBP Rossa juga menyita ponsel serta buku catatan PDIP milik Hasto. Kemudian, tim hukum PDIP melaporkan upaya paksa itu kepada Dewas hingga menggugatnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa peta jalan atauroadmapkerja Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 akan mulai disusun besok, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan bahwa seluruh nama yang sudah ditentukan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dalam menyusun target tersebut.

"Mulai besok akan disusunroadmapkerja Pansus Angket Haji ini yang akan melibatkan nama-nama yang sudah ada tadi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR yang akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dalam menyusun target-target agar kesalahan pelaksanaan haji tidak berulang-ulang di setiap tahunnya," ucapnya, saat ditanyai awak media, pada Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa tujuan dari Pansus Angket Pengawasan Haji ini agar ke depannya tidak ada lagi penyelewengan dari kebijakan yang merugikan para jemaah haji yang sudah mengantre puluhan tahun.

Adapun saat disinggung soal penyelewengan haji yang terjadi setiap tahun, Cak Imin mengatakan bahwa evaluasi justru harus juga dilakukan setiap tahun.

"Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui Pansus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi," ujarnya.

Selanjutnya, dia mengungkap bahwa penyelewengan yang paling fatal dalam penyelenggaraan haji 2024 adalah penggunaan visa haji reguler yang tidak sepenuhnya diberikan kepada jemaah yang antre tahunan, tetapi diberikan kepada jemaah haji khusus dengan biaya yang mahal.

Cak Imin optimistis bahwa Pansus Angket Pengawasan Haji ini akan berhasil menghasilkan kesimpulan yang nantinya dapat merubah cara penyelenggaraan haji ke depan supaya lebih baik.

"Pasti dalam waktu yang singkat, saya kira masih bulan Juli, Agustus, September, cukuplah untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan merubah cara penyelenggaraan haji supaya lebih baik," tambahnya.

Kemudian dia menjelaskan, setelah Pansus Angket Pengawasan Haji disahkan di Rapat Paripurna, maka setelahnya perlu untuk menyusun pimpinan dan anggotanya.

Seperti diketahui, Cak Imin baru saja menyetujui dan mengesahkan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Komisi VIII DPR sebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angket dalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2024.

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Cak Imin, di Rapat Paripurna DPR RI.

Sontak semua anggota di Rapat Paripurna menyatakan "setuju". Cak Imin mengatakan bahwa pembentukan Panitia Angket Pengawasan Haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik wacana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung kadernya Sandiaga Uno dalam ajang Pilgub Jabar 2024.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menjelaskan, pihaknya belum memberi rekomendasi ke Sandiaga Uno untuk maju Pilkada 2024. Meski demikian, PPP terbuka apabila partai politik lain ingin mengusung Sandi.

"Kami berterima kasih kepada teman-teman partai lain yang mewacanakan untuk mengusung Pak Sandi, itu menunjukkan bahwa kader PPP laku di mana-mana," kata Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Wakil ketua Badan Legislasi ini mengaku tidak heran apabila Sandi dilirik partai politik lain. Bagaimanapun, lanjutnya, Sandi punya rekam jejak mentereng waktu memenangi Pilkada Jakarta 2017.

Meski demikian, dia mengingatkan pengusungan calon bukan sekadar tentang sosok melainkan juga perlu memerhatikan persyaratan yang harus dipenuhi. Awiek menjelaskan, gabungan kursi PPP dan PKB di DPRD Jabar belum mencapai 20% berdasarkan hasil Pileg 2024.

Sementara itu, Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016 tentang Pilkada mengatur hanya partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20% dari total kursi di DPRD yang bisa mencalonkan kepala daerah.

"Proses maju pilkada bukan hanya berhenti soal figur tetapi juga bangunan koalisi untuk mencapai 20% kursi DPRD, Itu yang penting. Jangan orangnya ada, kendaraan tidak ada," jelas Awiek.

Diberitakan sebelumnya, PKB memang coba mendekati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno agar mau diusung sebagai bakal calon gubernur dalam ajang Pilgub Jabar 2024.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku terima respons positif dari warga Jabar soal sosok Sandi. Dia juga mengakui PPP turut menyambut baik wacana dari PKB.

"Memang Pak Sandi baru awal untuk penjajakan tahapnya, tapi setidaknya apresiasi dari masyarakat dan dari PPP menunjukan memang Pak Sandi layak maju di Jawa Barat," jelas Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Jazilul pun mengklaim PKB tidak memaksakan calon wakil gubernur pendamping Sandi nantinya berasal dari PKB. Yang terpenting, sambungnya, paket pasangan calon gubernur-wakil gubernur tersebut diterima calon koalisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan Grand Syekh Al Azhar Ahmed Mohammed Ahmed Al-Thayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/7/2024).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, menjelaskan bahwa lawatan kali ini menjadi yang ketiga kalinya bagi Grand Syekh, setelah sebelumnya pada 2016 dan 2018. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempromosikan Islam moderat dan dialog antariman.

“Di dalam pertemuan tadi, Bapak Presiden menyampaikan bahwa kunjungan Grand Syekh ini dan kemudian nantinya—insyaallah pada bulan September—akan ada kunjungan Paus, akan membawa pesan yang sangat kuat mengenai pentingnya perdamaian dan pentingnya toleransi,” ujar Retno di kompleks Istana Kepresidenan.

Dalam pertemuan dengan Grand Syekh, Presiden Ke-7 RI itu membahas mengenai tiga hal penting, yaknipertama, terkait dengan hubungan antara Indonesia dan Mesir, khususnya dalam bidang pendidikan. Kepala Negara menggarisbawahi bahwa 95% warga negara Indonesia (WNI) di Mesir merupakan pelajar.

“Grand Syekh mengatakan bahwa pelajar Indonesia biasanya rata-rata dan beliau tidak pernah menerima keluhan dari mahasiswa Indonesia, yang berarti beliau mengatakan bahwa karakter dari mahasiswa Indonesia adalah baik," ucapnya.

Tak hanya itu, dia menambahkan bahwa Jokowi juga mendorong pembentukan pusat pengembangan atau Markaz Tatweer Al Azhar cabang Indonesia.

Isukeduayang disampaikan oleh Jokowi, kata Retno adalah mengenai pentingnya perdamaian dan toleransi.

Dia mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan bahwa saat ini perang dan konflik terjadi di mana-mana, termasuk di Gaza, sehingga penting bagi semua pihak untuk terus menyuarakan gencatan senjata yang permanen, mempermudah akses bantuan kemanusiaan, dan mewujudkan perdamaian dengan segera.

“Di dalam menanggapi hal ini, Grand Syekh sangat setuju dengan pandangan Bapak Presiden bahwa perang harus segera diakhiri dan perdamaian harus diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah persatuan di dunia ini, negara-negara dunia semua harus mendorong perdamaian di Gaza, perdamaian untuk bangsa Palestina, termasuk juga persatuan di antara negara-negara muslim,” jelasnya.

Halketigayang disampaikan Presiden asal Surakarta itu, yakni pentingnya penguatan dialog antariman.Jokowi mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dan toleransi adalah DNA Indonesia.

“Bapak Presiden menjelaskan mengenai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan dari dekat Indonesia terus mengikuti peran dan reputasi dari Al Azhar dalam mendorong toleransi dan moderasi. Bapak Presiden menekankan pentingnya upaya bersama untuk meningkatkan nilai toleransi dan perdamaian melalui dialog lintas agama guna mencegah tumbuh suburnya ekstremisme dan Islamophobia,” papar Retno.