Ingatan Robert B. Zoellick masih melekat pada pertemuannya dengan Sri Mulyani saat menemui Presiden Amerika Serikat Barack Obama 14 tahun silam. Ketika itu dia menjabat Presiden Bank Dunia (2007-2012) dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peristiwa itu bagian dari rangkain agenda G20.

Kepada Obama, Robert juga memperkenalkan Sri Mulyani sebagai orang Indonesia yang pernah belajar di University of Illinois Urbana Champaign, Amerika. Menurut dia, banyak orang telah ditemui Presiden Obama.

“Tetapi saya dapat melihat antusiasmenya yang tulus saat ia menyapa seorang pemimpin wanita dari Indonesia dan University of Illinois. Sri Mulyani juga tampak bersemangat, meski seperti biasa ia tetap rendah hati di balik sosoknya yang cemerlang. Di momen itulah, saya menyaksikan dua pemimpin berbakat saling berbicara!”

Robert menyampaikan pandangan tersebut di bab “Kata Mereka” dalam buku No Limits, Reformasi dengan Hati. Ini sebuah buku biografi mengenai Sri Mulyani yang ditulis oleh Metta Dharmasaputra, Co-founder dan CEO Katadata. Buku tersebut diluncurkan malam ini, Jumat 20 September 2024, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Sebenarnya, Robert pertama kali bertemu Sri Mulyani di awal 2005, ketika mengunjungi Aceh dan Jakarta sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ketika itu belum lama tsunami menerjang Aceh. Dia juga masih terbayang kehancuran dahsyat di sepanjang pantai, ketika anak-anak kehilangan orang tua dan orang tua kehilangan anaknya.

Di saat itu, pemerintah Amerika tahu bagaimana reputasi Sri Mulyani dalam hal integritas, profesionalisme pengelolaan keuangan, dan berbagai kebaikannya. “Karena itu, ketika pemerintah Amerika Serikat merancang bantuan untuk Aceh, kami tahu bahwa kami bisa mengandalkan dia dan beberapa kolega lainnya yang berdedikasi tinggi,” kata Robert.

Secara formal, dia bertemu kembali dengan Sri Mulyani pada 2007, setelah menjabat Presiden Bank Dunia. Saat itu ada pertemuan para Menteri Keuangan APEC di Australia. Robert pun meminta waktu berjumpa dengan mantan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) ini. Robert menyampaikan adanya situasi yang dihadapi seorang menteri reformis, yang sering kali mendapat penentangan.

“Di titik tertentu, mereka yang menolak pemerintahan yang bersih dan pro-perubahan, akan mendorong pemimpin itu untuk mundur, dan akan sulit bagi para reformis untuk tetap mempertahankan langkahnya. Saya katakan kepada Sri Mulyani, jika titik itu tiba, saya berharap dia akan datang untuk bekerja dengan saya di Bank Dunia.”

Dan benar, tiga tahun kemudian, Sri Mulyani bergabung dengan Bank Dunia. Sebagai Direktur Pelaksana Sri Mulyani bertanggung jawab terhadap sekitar separuh negara berkembang di dunia, meliputi wilayah Asia Timur, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika Utara. “Saya mengharapkan Sri Mulyani dapat membantu Bank Dunia dengan membagi pengalaman riilnya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan politik,” ujar Robert.

Ketika itu mereka berkomitmen untuk berfokus pada pembangunan negara-negara kelompok ekonomi berpendapatan menengah (middle income economies). Karena itu perlu menyelaraskan reformasi dan layanan untuk kebutuhan negara-negara itu. Di sisi lain mendorong kelompok ekonomi berpendapatan menengah dalam sistem multilateral. Ini diperlukan untuk memacu pertumbuhan negara-negara dan penduduk termiskin di dunia.

Robert ingat, Sri Mulyani dan Ngozi Okonjo-Iweala, rekan kerjanya di Bank Dunia asal Nigeria yang kini mengepalai Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), membantunya merekrut pemimpin berbakat lainnya dari negara berkembang, terutama wanita. Sri Mulyani kemudian membina para koleganya dari berbagai negara dan latar belakang itu.

“Dalam banyak hal, entah itu masalah korupsi, lingkungan, pemberdayaan kelompok disabilitas, tantangan negara pasca-konflik, sistem data terbuka, atau pun dalam pengembangan sektor swasta, Sri Mulyani selalu menawarkan kecerdasan, perspektif, dan penilaiannya yang baik. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bekerja sama dengannya dan belajar darinya.”

Indonesia telah mendapatkan kucuran dana setidaknya lebih dari US$ 70 juta atau setara dengan Rp 1 triliun hingga 2023 untuk program menghilangkan penggunaan chlorofluorocarbon (CFC) yang membahayakan lapisan ozon.

"Kalau dari jaman CFC itu US$70juta-an dolar. Itu dari jaman mengganti dari CFC sampai yang sekarang. Itu dana yang kita terima untuk digunakan oleh industri," ujar Kepala Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim (KLHK), Zulhasni dalam acara "Lindungi Ozon, Kurangi Perubahan Iklim", Jumat (20/9).

Zulhasni mengatakan, dana tersebut berasal dari beberapa lembaga pendanaan internasional. Menurutnya, lembaga tersebut memberikan dana untuk dapat menjaga lapisan ozon agar tetap utuh.

Dengan karakteristik ozon yang berada di seluruh dunia, maka tugas tersebut bukan hanya diemban oleh sebagian negara melainkan seluruh negara di dunia.

"Jadi dia menyediakan dana dan itulah yang digunakan oleh industri untuk mengganti teknologi," ujarnya.

Menurutnya, lemari pendingin bukan hanya kulkas, tapi juga cold storage atau penyimpanan dingin yang digunakan di bidang pertanian. Zulhasni mengatakan pemerintah Indonesia bersama dengan industri untuk mencari pengganti CFC.

"Jadi pabrik-pabrik AC itu sudah berganti, sekarang sudah menggunakan R32 atau difluoromethane. R32 itu tidak merusak lapisan ozon, tapi dia masih menyebabkan pemanasan global," ungkapnya.

Ia mengatakan Indonesia sudah mulai melindungi ozon sejak tahun 1992 dengan cara mengurangi bahan yang dapat merusak lapisan pelindung bumi tersebut. Pemerintah juga telah meratifikasi tahun 1992 Konvensi Wina dan Protokol Montreal Konvensi Wina.

"Sampai sekarang banyak yang sudah kami hentikan penggunaan bahan perusak ozon tersebut," ujar Zulhasni.

Pemerintah saat ini juga tengah melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk potensi kebocoran freon yang dapat merusak lingkungan. Salah satunya soal penggunaan pendingin ruangan alias AC.

"Kalau dia tidak terlepas ke lingkungan, lingkungan akan baik-baik saja, dia tidak akan rusak." katanya.

Zulhasni mengatakan sejak 2013, Indonesia telah mendapatkan dana sebesar US$ 36 juta.untuk program peralihan dari hydrochlorofluorocarbon (HCFC) ke freon tipe R22 dan R23. Dana tersebut, digunakan untuk membantu industri Air Conditioner (AC) dan kulkas mengganti mesin yang lebih ramah lingkungan.

"US$ 36 juta dolar itu untuk menghapuskan HCFC dari tahun 2013 sampai nanti 2030," katanya.

PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya dalam mendukung transisi energi di sektor penerbangan melalui distribusi Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Pada perhelatan Bali International Airshow 2024 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, bekerja sama dengan Sayap Garuda Indah (SGI) dan Bell Textron Inc., helikopter Bell 407 menjadi yang pertama di Indonesia sebagai helikopter yang menggunakan SAF, menandai momen penting dalam mendukung dekarbonisasi di sektor penerbangan.

Dalam acara pengisian perdana dan demo penerbangan helikopter SGI di Bali International Air Show 2024 (19/9), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan bahwa komitmen distribusi Pertamina SAF menjadi komponen kunci dari tujuan keberlanjutan yang lebih luas, sehingga semakin banyak penggunaan SAF di armada penerbangan yang turut berperan mencapai carbon footprint yang lebih rendah di sektor penerbangan.

"Bila tahun lalu Pertamina SAF telah berhasil melalui flight test pada pesawat komersial berjenis Boeing 737-800 NG, saat ini SGI resmi mengadopsi Pertamina SAF untuk helikopter Bell 407 dan menjadi Helikopter pertama yang menggunakan SAF di Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung upaya global dalam memerangi perubahan iklim," jelas Riva, dalam keterangan resmi, Jumat (20/9).

Riva menambahkan bahwa momen penyaluran SAF di Bandara Ngurah Rai ini menandai bahwa Indonesia dapat beradaptasi dengan tuntutan bauran energi di industri penerbangan internasional, di mana saat ini SAF menjadi solusi jangka menengah bagi penerbangan untuk mengurangi jejak karbon, tanpa memerlukan perubahan pada pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet.

Pertamina SAF sendiri telah memenuhi berbagai standar internasional, termasuk sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dan Renewable Energy Directive-European Union (RED-EU).

Pertamina juga memastikan bahwa SAF ini aman digunakan, memenuhi standar yang ditetapkan oleh American Society of Testing and Materials (ASTM) dan terdaftar sebagai Corsia Eligible Fuel (CEF) oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).

“Sinergi ini tidak hanya mendorong teknologi penerbangan berkelanjutan tetapi juga menunjukkan visi bersama Pertamina Patra Niaga, SGI dan Bell dalam menciptakan masa depan penerbangan yang lebih bersih dan ramah lingkungan,” tambah Riva.

Investasi SGI dalam SAF sejalan dengan komitmen mereka terhadap praktik berkelanjutan dan menunjukkan visi bersama untuk masa depan penerbangan yang lebih bersih.

“Di SGI, kami bangga berada di garis depan transformasi penerbangan menuju keberlanjutan di Indonesia. Adopsi SAF bukan hanya langkah dalam mengurangi emisi karbon, ini adalah komitmen untuk masa depan yang lebih baik bagi industri kami dan planet ini," kata CEO PT Sayap Garuda Indah François Lassale.

Tak hanya itu, sinergi ini pun terwujud berkat dukungan Bell, produsen helikopter terkemuka yang mendukung implementasi SAF dalam armada buatannya.

Kemitraan ini memfasilitasi transisi ke praktik penerbangan yang lebih berkelanjutan dan mempercepat pengurangan emisi karbon di sektor penerbangan.

“Tonggak sejarah ini menyoroti dedikasi Bell terhadap solusi bahan bakar alternatif dan diskusi berkelanjutan kami dengan para pelanggan dan regulator di seluruh Indonesia dan kawasan ini terkait penerapan SAF. Bersama-sama, kami berharap dapat memajukan penerapan teknologi penerbangan rendah karbon,” ujar Direktur Pengembangan Bisnis Bell untuk Asia Pasifik William Dickey.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso di tempat terpisah menyampaikan bahwa Pertamina Group terus memasarkan SAF tidak hanya untuk transportasi udara jenis pesawat namun juga untuk helikopter, hal ini dilakukan untuk mendorong pemanfaatan SAF yang lebih luas.

“Tidak hanya untuk pesawat, Pertamina Patra Niaga telah mampu mendistribusikan SAF untuk transportasi udara jenis helikopter dengan SGI. Ini membuktikan bahwa produk Pertamina SAF diakui oleh industri aviasi dan kedepannya akan memberikan dampak positif tidak hanya secara finansial namun juga untuk kontribusi perusahaan pada pengurangan emisi karbon,” ungkap Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Interaksi Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah terjalin cukup lama. Sebelum menjadi orang pertama di Negeri Singa itu sejak Agustus tahun lalu, dia mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan Singapura pada 2007 – 2015, yang membuat keduanya kerap berkomunikasi dalam hubungan bilateral maupun multilateral.

“Saya menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Baik sebagai pemimpin dalam hal pemikiran dan praktisi di bidang keuangan multilateral, sebagai pembuat kebijakan nasional, maupun terhadap integritas pribadinya yang melandasi semua langkah profesionalnya selama bertahun-tahun.”

Tharman menyampaikan pandangan tersebut di bab “Kata Mereka” dalam buku No Limits, Reformasi dengan Hati. Ini sebuah buku biografi mengenai Sri Mulyani yang ditulis oleh Metta Dharmasaputra, Co-founder dan CEO Katadata. Buku tersebut diluncurkan malam ini, Jumat 20 September 2024, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Kedua tokoh ini telah berinteraksi hampir dua dekade dalam berbagai jabatan yang mereka emban, secara formal maupun informal. “Ada tiga kesan mendalam yang saya miliki,” demikian Tharman menggambarkan hubungannya dengan Sri Mulyani.

Pertama, kemampuan Sri Mulyani yang dinilai luar biasa, baik secara intelektual maupun daya intuisi dalam menentukan jalan yang paling taktis. Kedua, efektivitas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk rekan-rekannya dari negara maju dan berkembang, untuk membangun pemikiran kolektif.

Ketiga, “Ibu Sri Mulyani memiliki hati dan pikiran seorang patriot sejati, bahkan di saat ia tengah menekankan pentingnya sistem global yang terbuka dan saling tergantung. Patriotisme yang sama, muncul pada komitmennya yang mendalam terhadap integritas dan etika luhur dalam kehidupan masyarakat.”

Dalam pengamatan Tharman, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika kombinasi kualitas seperti yang dicontohkan Sri Mulyani dimiliki oleh lebih banyak pemimpin, terutama yang mengawal bidang ekonomi dan keuangan. Sebab, mereka tidak akan bisa menjadi pendukung globalisasi tanpa memiliki kepekaan terhadap kepentingan nasional.

Demikian juga, para pemimpin ini tidak akan berhasil tanpa menjamin kebijakan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan, dengan memaksimalkan berbagai peluang di perekonomian terbuka. Pun, tidak akan bisa menjadi nasionalis tanpa menghargai keterbukaan dan aturan main yang adil dan konsisten di dalam kepentingan bersama antar-bangsa.

Dalam menangani problematika inilah, di mata Tharman, Sri Mulyani memiliki gabungan kecerdasan dan kemampuan praktis yang sangat kuat. Kombinasi ini terlihat dalam kebijakan yang ditelurkan Sri Mulyani saat di Bank Dunia, bahkan di tahun-tahun sebelumnya sebagai Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF).

“Sebagai sesama pembuat kebijakan, saya melihat keahliannya yang tinggi selama tiga periode di pemerintahan, khususnya dalam mengelola masalah-masalah ekonomi yang besar dan kompleks,” kata Tharman.

Dia memberi contoh, untuk menghemat dan memprioritaskan penggunaan sumber daya publik, Sri Mulyani mengembangkan skema pendanaan alternatif. Juga memperkenalkan cara-cara baru untuk memfasilitasi keterlibatan sektor swasta di proyek infrastruktur, seperti skema pembiayaan tertentu, sambil tetap menjalankan upaya peningkatan kelayakan proyek infrastruktur untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Contoh lainnya yakni strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana yang dipelopori pada 2018. Pengembangan mekanisme pembiayaan risiko yang berjalan secara efisien ini telah meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menangani bencana alam, serta memastikan pencairan bantuan secara tepat waktu dan tepat sasaran kepada para korban.

Baru-baru ini, di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Sri Mulyani juga memainkan peran kunci dalam mengawasi dan mempercepat pencairan anggaran pemulihan ekonomi nasional. Hal itu termasuk dukung terhadap dunia usaha dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Di tengah situasi yang sulit ini, Ibu Sri Mulyani juga sangat mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia yang penting untuk penciptaan lapangan kerja di masa depan.”

Pengalaman Sri Mulyani di level nasional dan internasional dinilai telah memberi pemahaman sangat mendalam tentang bagaimana negara berkembang mencapai kemakmuran yang inklusif. “Itu sebabnya, saya dan rekan-rekan saya selalu menantikan kontribusi pemikirannya yang bijaksana dalam diskusi internasional di IMF dan forum lainnya,” ujarnya.

Menyinggung target Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045, Tharman menilai hal itu akan menjadi pelajaran penting bagi negara berkembang lainnya. Indonesia telah melakukan inisiatif yang berani untuk masa depan, termasuk melembagakan reformasi di sektor keuangan dalam merespons perkembangan terbaru di bidang teknologi.

“Saya mendapatkan wawasan paling berharga dari Ibu Sri Mulyani ketika saya memimpin G20 Eminent Persons Group tentang Tata Kelola Keuangan Global pada 2017/2018. Saat itu, saya berkonsultasi dengannya dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan dari sebuah negara berkembang yang besar dan Ketua Komite Pembangunan Grup Bank Dunia.”

Menurut Tharman, ide-ide Sri Mulyani sangat membantu dalam membentuk proposal Eminent pada tataran negara dan regional. Hal ini untuk memanfaatkan kekuatan keuangan multilateral, bilateral, dan swasta agar memberikan dampak pembangunan lebih besar.

Sri Mulyani juga dinilai berkontribusi pada pemikiran tentang upaya memperkuat arsitektur global untuk mengatasi masalah perubahan iklim, pandemi, dan tantangan lain, yang sekarang menjadi lebih relevan dari sebelumnya.

“Terakhir, saya berbesar hati karena Ibu Sri Mulyani terus mendukung penguatan hubungan Singapura-Indonesia, termasuk langkah-langkah untuk memacu lebih banyak arus perdagangan dan investasi di antara kedua negara.”

Perusahaan holding pertambangan BUMN, MIND ID mengatakan bahwa fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) bauksit akan commissioning pekan depan. Hal ini dikatakan oleh Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Jumat (20/9).

“Insyaallah commissioning tanggal 24 September,” kata Hendi.

Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) ini terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. SGAR merupakan hasil konsorsium PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).

Antam dan Inalum kemudian membentuk anak perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia atau PT BAI sebagai pemilik proyek. Proyek SGAR berfokus pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah komoditas mineral di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat.

Hendi mengatakan bahwa smelter ini berada di dalam cakupan izin usaha pertambangan milik PT. Antam Tbk.

Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan dia akan mendampingi Presiden Joko Widodo akan meresmikan SGAR pekan depan.

Bahlil mengatakan, peresmian smelter ini merupakan salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan pemerintah untuk terus menggenjot hilirisasi mineral.

“Trigger untuk pertumbuhan ekonomi kita Di atas 5-7% salah satunya adalah hilirisasi,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM.

Jokowi sebelumnya telah mengunjungi proyek tersebut pada Maret 2024. Dia mengatakan pembangunan smelter bauksit merupakan langkah lanjutan setelah nikel dalam agenda besar hilirisasi mineral di Tanah Air. Keberadaan Smelter Bauksit Mempawah nantinya diharap dapat mengurangi impor aluminium.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimpor aluminium seberat 707,99 ribu ton senilai US$ 2 miliar atau sekira Rp 31,14 triliun pada 2023. "Separuh dari kebutuhan dalam negeri itu impor, targetnya dengan smelter ini kita tidak impor lagi," ujar Jokowi.

Jokowi menyebut pembangunan Smelter Bauksit Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah bagian dari visi integrasi industri mineral dengan sektor lainnya, seperti pembuatan komponen kendaraan listrik, yang akan melibatkan bahan baku nikel dan tembaga.

"Ekosistem besar yang mau kita bangun. Body-nya mungkin dari aluminium, kemudian ev battery-nya dari nikel, lalu tembaga untuk komponen kabel dan lain-lain, sehingga jadi satu terintegrasi," kata Jokowi.

Proyek yang menelan anggaran US$ 831,5 juta atau sekira Rp 13 triliun tersebut sebenarnya telah dicabut dari daftar proyek strategis nasional (PSN) lewat penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 pada akhir Juli 2022 lalu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo meluncurkan infografik bertajuk ‘Lompatan Transformasi Digital: No One Left Behind’ berukuran dua kali 10 meter. Infografik yang diproduksi oleh Katadata ini menceritakan capaian Kominfo selama sepuluh tahun terakhir.

“Semua informasi sudah tercantum di infografik ini. Jadi rekan-rekan media kalau ingin tahu apa aja pencapaian di bidang digital sudah bisa mendapatkan datanya di infografik ini,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (20/9).

Infografik jumbo itu berada di halaman depan Kantor Kominfo yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 9. Menteri Kominfo Budi Arie meresmikan infografik seluas 20 meter persegi ini didampingi oleh Wakil Kominfo Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo, serta Sekretaris Jenderal Kominfo Mira Tayyiba.

Mira Tayyiba menyampaikan bahwa infografik tersebut bersifat knock down alias bongkar pasang, sehingga bisa dibawa saat roadshow.

Infografik capaian Kominfo itu dimulai dari pencapaian 2014. Saat itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan lima arahan terkait transformasi digital yakni:

1. Percepatan infrastruktur telekomunikasi
2. Pengembangan e-commerce
3. Penguatan logistik perdagangan
4. Penyiapan sumber daya manusia digital
5. Percepatan penyelesaian regulasi

Beberapa poin pencapaian Kominfo yang dimuat dalam infografik di antaranya:

• Kenaikan transaksi e-commerce dari Rp 4,2 triliun pada 2017 dan diproyeksikan mencapai Rp 487 triliun tahun ini.
• Meningkatnya skor indeks keamanan data dari 19 pada 2018 menjadi 64 pada 2023
• Penetrasi internet naik dari 35% pada 2014 menjadi hampir 79,5% pada 2024

“Kenaikan penetrasi internet terjadi pada 2018 karena pada 2017 ada lelang frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz,” kata Mira, Jumat (20/9).

Anak usaha PT Bank Mega Tbk (MEGA), PT Bank Mega Syariah memberikan sinyal akan melaksanakan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Direktur Utama Bank Mega Syariah, Yuwono Waluyo mengatakan perusahaan akan melaksanakan IPO ketika kondisi global sudah lebih stabil dan bisnis perusahaan sudah berkembang. Pria yang akrab disapa Yoyo itu menyebut langkah ini bisa tercapai 2025 atau paling lambat 2026 mendatang.

“IPO pasti salah satu tujuan kami karena untuk gedein lagi (perusahaan),” kata Yuwono kepada wartawan di Menara Mega Syariah di Jakarta, Jumat (20/9).

Secara kinerja, Bank Mega Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp 88,44 miliar pada semester pertama 2024. Angka tersebut turun sebesar 36,01% (yoy) dibandingkan dengan Rp 138,21 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, penurunan laba ini disebabkan oleh penurunan pendapatan setelah distribusi bagi hasil sebesar 20,42% (yoy) menjadi Rp 301,87 miliar per Juni 2024.

Adapun pendapatan dari penyaluran dana turun 6,46% (yoy) menjadi Rp 574,15 miliar dari Rp 613,78 miliar. Sementara bagi hasil untuk pemilik dana investasi meningkat 16,13% (YoY) menjadi Rp 272,28 miliar.

Net operation margin (NOM) Bank Mega Syariah juga menurun dari 2,06% pada Juni 2023 menjadi 1,44% pada Juni 2024.

Selain itu, pendapatan berbasis komisi (fee based income) turun 4,08% (yoy) menjadi Rp 17,68 miliar dan pendapatan lainnya turun 4,61% (yoy) menjadi Rp 22,03 miliar. Akibatnya, laba operasional juga turun tajam sebesar 36,56% menjadi Rp 110,38 miliar pada Juni 2024.

Kantor Staf Presiden (KSP) merilis dokumen Capaian 10 Tahun Pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Salah satu yang menjadi catatan khusus yakni torehan transformasi digital selama satu dekade terakhir.

Dokumen KSP mencatat pembangunan infrastruktur digital merupakan modal awal untuk memberikan akses internet kepada semua orang. Dampaknya, tidak ada lagi daerah yang mengalami kesenjangan akses, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sejauh ini, total akses internet telah menjangkau 18.697 lokasi di seluruh Tanah Air. Peningkatan akses transformasi digital ini turut mendorong mutu dan kualitas layanan publik, serta menghasilkan keandalan baru di tiap wilayah.

Peningkatan transformasi digital makin terakselerasi seiring wabah Pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Pandemi memberikan momentum perubahan pola pikir masyarakat untuk melakukan konversi digital di setiap lini kehidupan.

Catatan KSP turut menyisipkan data dari Bank Indonesia. BI mencatat jumlah transaksi digital selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) April 2020 mencapai 64,48%, dan volume transaksi digital juga tumbuh sebesar 37,35% secara tahunan.

"Masyarakat telah beralih ke platform digital yang memungkinkan mereka untuk tetap dapat beraktivitas dan bersosialisasi di tengah pandemi," tulis dokumen KSP, dikutip Jumat (20/9).

Akses internet juga mengefektifkan mesin pelayanan publik menuju smart government. Salah satu yang menonjol adalah Early Diagnosis and Treatment di Teluk Bintuni yang berhasil menurunkan prevalensi malaria di Bumi Cendrawasih.

Pada 2017, program ini berhasil mereduksi penyebaran malaria dari angka 9,2% ke angka 0,02% di 12 desa. Selain mengurangi penyebaran, program ini juga mengurangi tingkat morbiditas malaria dari 115 penderita per 1000 penduduk pada 2009, menjadi 5 penderita malaria dari 1000 penduduk di 2016.

Catatan KSP menjabarkan ada 4.527 titik akses internet di Pulau Sumatera, 2.142 akses internet di Jawa, dan 2.995 akses internet di Bali-Nusa Tenggara. Selanjutnya, ada 2.130 akses internet di Kalimantan, 2.672 di Sulawesi, 1.426 di Maluku dan 2.805 di Papua.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti fenomena gig economy atau ekonomi serabutan yang berpotensi menjadi tren perekonomian ke depan, di mana perusahaan lebih memilih merekrut pekerja lepas atau independen.

"Gig economy. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren," kata Jokowi pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Jakarta, Kamis (19/9).

Jokowi menilai perusahaan saat ini lebih memilih pekerja lepas. Sehingga, tren ekonomi serabutan akan membuat perusahaan lebih memilih pekerja dengan kontrak jangka pendek, seperti freelancer demi mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi.

Jokowi menjelaskan bahwa fenomena gig economy juga bisa memperkerjakan seseorang di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan begitu, kesempatan kerja menjadi semakin sempit dan berkurang.

Lalu, Apa Itu Gig Economy?

Mengutip dari BBC, gig economy adalah fenomena dunia kerja yang didominasi oleh pekerja lepas atau mereka yang bekerja dengan sistem kontrak jangka pendek, dibandingkan pekerjaan tetap.

Pada sudut pandang lain, gig economy juga didefinisikan lingkungan kerja yang fleksibel mulai dari jam kerja, tapi minim perlindungan kerja sehingga berpotensi adanya eksploitasi di dunia kerja.

Istilah gig' dalam bahasa Inggris bisa diartikan dengan "manggung" atau pertunjukan. Mereka yang menekuni pekerjaan ini diibaratkan sebagai seorang musisi yang tidak digaji bulanan, tapi hanya dibayar jika sedang "manggung".

Meski tak ada pendapatan tetap, mereka bisa mendapatkan honor besar dalam sekali pentas. Bahkan tak jarang, mereka bisa mendapatkan pemasukan lebih tinggi melebihi gaji karyawan tetap dalam sebulan.

Dengan begitu, istilah ini menggambarkan pekerja yang bekerja dalam jangka waktu yang relatif pendek. Sehingga pemberi kerja tak perlu repot memberikan jaminan kontrak jangka panjang.

Melalui sistem ini, pekerja tak perlu terikat status tetap dan bisa mengerjakan pekerjaan lain dalam waktu yang sama. Perusahaan atau pemberi kerja juga tak lagi terpaku dengan wilayah kerja untuk mencari pekerja, karena semua orang bisa bekerja di mana saja.

Biasanya, jenis pekerjaan ini sering menggunakan platform digital yang menghubungkan pekerja dengan klien atau pengguna layanan seperti pengemudi ojek online, pekerja lepas untuk pengiriman makanan dan kurir layanan pengiriman barang.

Adapula pekerja lepas di bidang kreatif dan teknologi seperti desainer grafis, penulis lepas, fotografer, penerjemah dan lainnya. Kemudian ada influencer atau content creator untuk platform YouTube, TikTok dan Instagram.

Gig economy memang menawarkan fleksibilitas bagi pekerja, tetapi sering kali tidak memberikan stabilitas dan tunjangan seperti asuransi kesehatan, cuti berbayar, atau keamanan pekerjaan yang didapatkan para pekerja tetap.

Kementerian Kesehatan menyatakan kenaikan harga cukai rokok sebagai upaya positif untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat Indonesia dari dampak konsumsi rokok yang berlebihan karena harga rokok yang murah dan mudah didapatkan.

“Urgensi menaikkan cukai ini kan untuk mencegah kemudahan masyarakat mendapatkan rokok, rokok batangan, harga rokok yang masih terlalu murah di Indonesia,” kata Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes Benget Saragih pada saat diskusi bertajuk Mendorong Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Demi Melindungi Kesehatan Masyarakat Indonesia, pada Jumat (20/9).

Sehingga, pihaknya perlu menjaga kualitas kesehatan masyarakat dengan memperluas cakupan yang nantinya bisa menyulitkan masyarakat Indonesia dalam memiliki hingga mengkonsumsi rokok secara berlebihan.

Oleh karena itu, peraturan dan juga kebijakan untuk menaikkan harga rokok melalui meningkatnya tarif bea cukai penting digalakkan demi menyelamatkan generasi muda untuk menyongsong Indonesia Emas pada 2045 nanti.

“Kami rekomendasikan yang pertama adalah kita mengurangi akses rokok dengan menaikkan cukai, menyederhanakan hasil tembakau, konsisten melalui kebijakan peningkatan cukai,” kata dia.

Sehingga target pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan layanan promotif dan preventif untuk mencegah masyarakat jatuh sakit.

Mengurangi Jumlah Perokok Aktif

Hal tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perokok aktif di bawah usia 21 tahun, melalui berbagai kebijakan yang kongkret baik dari segi fiskal maupun nonfiskal yang harus terus digalakkan ke depannya.

“Jadi kalau kita membuat target 2025-2029 sesuai dengan PP 28 tahun 2024, kita akan menurunkan prevalensi rokok usia 21 tahun ke bawah ini perlu kebijakan baik itu nonfiskal dan fiskal ini harus berjalan,” ucap dia.

Untuk diketahui, perokok aktif yang ada di Indonesia memiliki jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura.

Di Indonesia, jumlah sebanyak 37,9% dari total populasi sebesar 270 juta jiwa. Angka tersebut memasukkan nama Indonesia, menjadi negara ke-13 dengan konsumsi rokok terbanyak di seluruh dunia.

Akibat banyaknya konsumsi perokok di Indonesia, serangan penyakit yang dihasilkan dari konsumsi rokok aktif dan pasif juga menghantui masyarakat Indonesia, seperti jantung, kanker hingga stroke.

Hingga saat ini, masyarakat muda yang ada di Indonesia sudah dekat dengan sakit jantung akibat konsumsi makanan yang tidak sehat, gaya hidup tidak baik hingga konsumsi rokok yang berlebihan.

Bahkan, tingkat kematian yang disebabkan konsumsi rokok sebanyak 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 7 juta orang yang meninggal merupakan perokok aktif, sedangkan 1,2 juta sisanya merupakan perokok pasif.

Badan usaha milik negara di bidang pangan, Bulog, sedang mematangkan rencana pengadaan beras impor. Langkah ini untuk mengamankan pasokan dalam negeri.

Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog Sonya Mamoriska Harahap mengatakan, ada tiga alternatif yang menjadi fokus Bulog. Pertama, impor beras dengan kuota 3,6 juta ton pada tahun ini. Realisasinya sudah mencapai 2,7 juta ton.

Kedua, investasi produksi beras di negara lain. Investasi ini dengan menggandeng mitra lokal negara tujuan. Ketiga, membeli perusahaan penggilingan gabah di luar negeri. Aksi korporasi terakhir ini membutuhkan kajian lebih dalam.

"Opsi ketiga membutuhkan kajian yang lebih detail untuk mendapatkan analisa benefit cost ratio (rasio antara manfaat dengan biaya proyek). Kalau menguntungkan, baru kami akan memilih opsi tersebut," katanya Indonesia International Rice Conference, Bali, Kamis (19/9).

Sebelumnya, perusahaan pelat merah itu juga melakukan penjajakan kerja sama dengan Kamboja. Tapi belum ada perkembangan lebih lanjut karena Bulog masih melakukan konsolidasi internal pasca-pelantikan direktur utamanya yang baru, Wahyu Suparyono.

Pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor Bustanul Arifin mengatakan pengadaan pangan dari luar negeri bukan aksi korporasi yang baru. Wacana serupa pernah muncul dalam pengadaan daging sapi dari Australia pada 2011-2014.

Usulannya datang dari Menteri BUMN Dahlan Iskan pada 2013. Ketika itu ia menujuk PT Pupuk Indonesia dan PT Rajawali Nusantara Indonesia melakukan ekspansi usaha di peternakan sapi Negeri Kanguru.

Pengadaan daging sapi itu rencananya tetap tercatat sebagai impor. Usulan tersebut akhirnya ditolak Dewan Perwakilan Rakyat saat Kementerian BUMN meminta persetujuan dana penyertaan modal negara atau PMN.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika akhirnya buka suara mengenai hacker alias peretas Bjorka diduga membobol data enam juta data pajak. Data-data ini dijual di forum jual beli data BreachForums US$ 10 ribu atau Rp 150 juta.

“Semuanya on progress. Kami akan sampaikan hasilnya sebentar lagi,” kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika atau Dirjen Aptika Kominfo Hokky Situngkir di kantornya, Jakarta, Jumat (20/9).

Sementara itu, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria enggan berkomentar banyak mengenai kabar terbaru penanganan dugaan enam juta data pajak bocor dan dijual di BreachForums.

“Kami tunggu dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak, karena servernya di sana,” kata Nezar.

Sebanyak enam juta data pajak tersebut dijual US$ 10 ribu atau Rp 150 juta di forum jual beli data BreachForums. Hacker yang diduga Bjorka ini menyertakan 10 ribu sampel.

Berdasarkan sampel tersebut, data pajak yang disebar oleh hacker diduga Bjorka itu di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU, KLU, nama Kantor Pelayanan Pajak alias KPP, nama Kantor Wilayah atau Kanwil Pajak, telepon, faksimile, email, tempat tanggal lahir, tanggal daftar, status Pengusaha Kena Pajak alias PKP, tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak, dan badan hukum.

“Kami menduga data pajak bocor berasal dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak, karena memuat data NPWP, Kanwil, KLU hingga tanggal daftar pajak,” kata Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya.

Ia juga sudah mengecek validitas enam juta data pajak yang dijual oleh hacker diduga Bjorka di BreachForums berdasarkan sampel. Hasilnya valid.