Garuda Indonesia menjadi official airline untuk penyelenggaraan MotoGP™️ Indonesian Grand Prix 2024 pada 27-29 September 2024 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok. Maskapai BUMN ini akan menyiapkan sedikitnya 8.000 kursi penerbangan untuk rute Lombok selama gelaran ajang balap motor Internasional tersebut.

Komitmen Garuda Indonesia sebagai official airline ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Garuda Indonesia dan ITDC oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dan Direktur Utama ITDC Ari Respati pada Rabu (11/9).

"Dukungan Garuda Indonesia terhadap gelaran MotoGP TM 2024 bukan hanya memperkuat value kami sebagai national flag carrier, melainkan juga diharapkan dapat memberikan pengalaman mengudara yang berkesan khususnya bagi para pecinta otomotif dan balap motor di Tanah Air,” ujar Irfan dalam siaran pers, Kamis (12/9).

Penyelenggaraan MotoGp diharapkan meningkatkan antusiasme tingkat jumlah kunjungan wisatawan ke Mandalika sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Indonesia, termasuk wilayah Lombok lannya. Untuk meramaikan gelaran MotoGP. Garuda menyelenggarakan beberapa promo yakni:

• Potongan harga tiket rute internasional hingga 20%
• pemasangan logo IndonesianGP dan The Mandalika pada livery pesawat Boeing 737-800NG (PK-GFW)
• Ekstra bagasi
• Dedicated PIC
• cCheck-in counter di bandarah hingga berbagai benefit lainnya.

Garuda Indonesia menyiapkan ketersediaan kursi sedikitnya 8 ribu kursi, termasuk pengoperasian 10 tambahan penerbangan dan 14 penerbangan dengan pesawat berbadan besar menggunakan armada Airbus A330-300, Airbus A330-900neo, dan Boeing B777-300ER. Ketersediaan kursi dan tambahan penerbangan tersebut disiapkan selama periode 26 September hingga 1 Oktober 2024 mendatang untuk rute dari dan menuju Lombok.

“Dengan optimalisasi jumlah ketersediaan kursi penerbangan Garuda Indonesia tersebut, kami berharap dapat memaksimalkan kesiapan gelaran ajang balap motor internasional bergengsi ini," kata Irfan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menekankan pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak tahun ini. Namun, pemerintah akan memperketat penyaluran BBM bersubsidi dalam waktu dekat dan meningkatkan kualitas BBM.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, pengetatan penyaluran BBM bersubsidi diperlukan agar beban negara tidak meningkat. Pemerintah akan menanggung biaya peningkatan kualitas BBM tanpa mengerek harga BBM untuk masyarakat.

"Peningkatan kualitas BBM berarti akan meningkatkan angka subsidi dan kompensasi BBM. Pada saat yang sama, subsidi dan kompensasi BBM hari ini disinyalir belum tepat sasaran," kata Rachmat di kantornya, Kamis (12/9).

Rachmat memaparkan 80% konsumsi atau lebih dari 19 juta kiloliter Pertalite pada 2022 dinikmati oleh rumah tangga dalam enam kelompok pendapatan paling tinggi. Mayoritas konsumsi dinikmati pada dua kelompok rumah tangga dengan pendapatan paling tinggi.

Senada, 95% dari konsumsi atau lebih dari 15 juta kiloter solar bersubsidi dinikmati oleh enam kelompok pendapatan paling tinggi. Namun, mayoritas konsumsi soalr tertinggi dilakukan oleh kelompok rumah tangga dengan pendapatan paling tinggi pada 2022.

Adapun subsidi dan kompensasi BBM pada 2022 mencapai Rp 292 triliun. Dengan kata lain, sekitar Rp 233,6 triliun disalurkan bukan pada kelompok pra-sejahtera atau pada empat kelompok penghasilan terendah.

Rachmat menegaskan, pengetatan ini tidak akan diberlakukan untuk sepeda motor dan kendaraan niaga, termasuk taksi daring. Menurutnya, jumlah sepeda motor dan mobil golongan I pelat kuning mencapai 120,8 juta unit atau hampir 80% dari total kendaraan di dalam negeri.

Mayoritas pengetatan penyaluran BBM bersubsidi akan berdampak pada pemilik kendaraan niaga seperti truk dan bus. "Ada beberapa jenis kendaraan yang tidak lagi berhak membeli BBM bersubsidi dalam waktu dekat," katanya.

Meski demikian, Rachmat tidak menjelaskan lebih lanjut jadwal pengetatan penyaluran BBM bersubsidi tersebut.

BBM Rendah Polusi

Rachmat menjelaskan peningkatan kualitas yang dimaksud adalah penurunan kandungan sulfur dalam BBM sesuai dengan standar Euro 4, yakni maksimal 50 particle per million (ppm). Sejauh ini, jenis BBM yang memenuhi standar Euro 4 adalah Pertadex 53, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo 98.

Kandungan sulfur dalam Pertalite 90 adalah 500 ppm dan Pertamax 92 sebesar 400 ppm. Sementara itu, kandungan sulfur tertinggi adalah Biosolar 48 subsidi yang mencapai 2.500 ppm.

Rachmat menjelaskan, penurunan kandungan sulfur tersebut membuat PT Pertamina harus mengubah sistem produksi pada enam kilangnya. Ia menjadwalkan penurunan kandungan sulfur tersebut dapat dilakukan lebih dulu di DKI Jakarta.

Pertamina dapat menurunkan sulfur solar di DKI Jakarta dapat dilakukan pada kuartal ketiga tahun ini. Sementara itu, penurunan sulfur bensin baru dapat dilakukan pada awal tahun depan.

Ia menjadwalkan penekanan kandungan sulfur pada BBM akan dilakukan secara bertahap di seluruh daerah hingga kuartal ketiga 2028. Namun semua daerah diwajibkan untuk mematuhi BBM dengan standar Euro 4 pada awal 2028.

Bank Sentral Eropa kembali memangkas suku bunga sebesar 25 bps pada Kamis (12/9), melanjutkan pemangkasan serupa di pertemuan sebelum pada Juni. Inflasi yang mendekati target 2% dan ekonomi domestik berada di ambang resesi mendorong bank sentral melonggarkan kebijakan.

ECB menurunkan suku bunga simpanannya menjadi 3,50%, sesuai dengan perkiraan banyak analis dan investor. Perhatian investor kini beralih ke konferensi pers Presiden ECB Christine Lagarde pukul 12.45 GMT, di mana ia akan ditanyai tentang prospek suku bunga dan bagaimana penurunan suku bunga yang diharapkan oleh Federal Reserve AS dapat memengaruhi ECB.

Para ekonom berpendapat bahwa Lagarde kemungkinan besar tetap membuka peluang penurunan suku bunga lagi pada Oktober. "Inflasi domestik tetap tinggi karena upah masih meningkat dengan kecepatan tinggi," kata ECB.

Namun demikian, ECB melihat tekanan biaya tenaga kerja mulai mereda, dan laba sebagian meredam dampak upah yang lebih tinggi terhadap inflasi. Para pembuat kebijakan ECB yang lebih dovish atau mengarah ke penurunan suku bunga, berpendapat bahwa risiko resesi meningkat dan suku bunga ECB yang tinggi kini membatasi pertumbuhan jauh lebih dari yang dibutuhkan, meningkatkan risiko inflasi dapat melampaui target.

Namun, mayoritas para petinggi ECB, mengatakan pasar tenaga kerja masih terlalu panas bagi ECB untuk berdiam diri, dan tekanan harga yang mendasarinya, sebagaimana dibuktikan oleh biaya layanan yang membandel, meningkatkan risiko inflasi dapat melonjak lagi.

Proyeksi triwulanan dari staf ECB menunjukkan bahwa pertumbuhan zona euro tahun ini akan sedikit lebih rendah dari prakiraan pada Juni, sedangkan inflasi masih terlihat kembali pada target pada paruh kedua tahun depan.

Itu berarti sedikit atau tidak ada pembuat kebijakan yang mungkin menentang pelonggaran lebih lanjut. Namun, perbedaan utama adalah seberapa cepat ECB harus bergerak.

Para pembuat kebijakan yang bersikap agresif telah menjelaskan bahwa mereka melihat pemotongan suku bunga triwulanan sebagai hal yang tepat, karena indikator pertumbuhan dan upah utama disusun setiap tiga bulan.

Dengan langkah terbaru bank sentral, suku bunga simpanan ECB akan turun 25 basis poin menjadi 3,5%. Namun, suku bunga pembiayaan kembali dipotong 60 basis poin menjadi 3,65% dalam penyesuaian teknis yang telah lama ditunggu-tunggu.

esenjangan antara kedua suku bunga tersebut telah ditetapkan pada 50 basis poin sejak September 2019, ketika ECB memompa stimulus ke dalam perekonomian untuk menghindari ancaman deflasi.

ECB pada Maret sempat mengumumkan rencana untuk mempersempit koridor menjadi 15 basis poin untuk mendorong penyaluran kembali pinjaman antar bank. Namun, realisasi itu masih membutuhkan waktu panjang.

Untuk saat ini, bank-bank memiliki kelebihan likuiditas sebesar 3 triliun euro yang mereka simpan di ECB dengan tenor overnight menjadikan suku bunga simpanan sebagai instrumen kebijakan utamanya. Seiring berjalannya waktu, likuiditas ini akan berkurang, yang mendorong bank untuk meminjam lagi dari ECB pada tingkat pembiayaan kembali, yang secara tradisional merupakan suku bunga acuan bank sentral.

Setelah itu terjadi, suku bunga utama akan kembali menjadi status utamanya, sementara koridor suku bunga yang lebih sempit akan membantu ECB mengelola suku bunga pasar dengan lebih baik.

Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada jajaran prajurit TNI dan personel Polri atas dedikasi dan kerja keras mereka mempertahankan keutuhan bangsa selama 10 tahun terakhir. Ucapan terima kasih itu disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran prajurit TNI dan personel Polri di Ruang Nusantara, Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis (12/9).

Jokowi juga menggunakan momen tersebut untuk mengucap permohonan maaf kepada satuan TNI-Polri. "Saya mohon maaf jika dalam sepuluh tahun ini, selama memimpin ada yang dirasa kurang berkenan, ada hal-hal yang belum maksimal baik dalam kebijakan," kata Jokowi.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan dalam menyapa pejabat TNI-Polri yang dirasa menimbulkan masalah atau kesan tidak sopan. Ada kalanya, Jokowi mengakui tidak bisa mengingat atau membedakan nama dan jabatan mereka dengan baik.

"Kadang ada yang saya salami dan ada yang tidak saya salami, ada yang luput tidak salaman. Saya tidak hapal Pangdam yang mana, Kapolda yang mana kalau tidak mengenali," ujar Jokowi.

Jokowi sebelumnya juga berpamitan pada masyarakat seiring kurang dari dua bulan menjelang lengser dari jabatan presiden.

Di sela kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/9), Jokowi pun mulai mencicil mengucapkan pamit. Ia menyampaikan salam perpisahan kepada para pedagang pasar. Saat itu, Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana.

Setelah berkeliling pasar untuk mengecek harga bahan pokok ditemani Ibu Negara Iriana, Presiden Jokowi pun tiba-tiba naik ke sebuah tangga yang berada di area luar pasar. Ia kemudian meminta megafon kepada ajudannya.

"Ya kan ini pas ke masyarakat, sambil pamit karena bulan depan sudah purnatugas," kata Jokowi dalam keterangan pers sesuai kunjungan ke Pasar Soponyono yang disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Dalam percakapan bahasa jawa krama dengan para pedagang, Jokowi mengaku mendapat sambutan hangat. Jokowi dan para pedagang saling berdialog sembari bergantian menyampaikan permintaan maaf. "Nggih, pangapunten," kata Jokowi saat menceritakan isi percakapan dengan para pedagang pasar.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan Bandara IKN sudah siap digunakan usai pendaratan perdana pesawat jet berpenumpang. Pembangunan bandara senilai Rp 4,2 triliun ini sempat molor dari seharusnya sudah bisa beroperasi saat perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia pada bulan lalu.

Pesawat jet berjenis Cessna Citation Longitude milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Kementerian Perhubungan mendarat di Bandara IKN pada hari ini (12/9). Pesawat ini mengangkut Menhub Budi Karya dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, bersama rombongan.

“Hari ini, kami melakukan proving flight dengan Cessna Citation Longitude, satu pesawat jet yang sama kualifikasinya dengan Boeing 737. Alhamdulillah, pesawat yang kami tumpangi berhasil mendarat dengan lancar dan selamat di Bandara IKN," kata Budi Karya seperti dikutip dari Antara, Kamis (12/9).

Budi Karya mengaku bahwa pendaratan pertamanya di Bandara IKN sangat berkesan dan luar biasa. Ia mengaku mendapat pemandangan IKN yang indah sebelum mengakhiri penerbangan.

“Sesaat sebelum mendarat, kami disuguhi pemandangan IKN yang asri dan mengagumkan. Ini sesuai dengan konsep besar awal pembangunan yang tetap mempertahankan unsur kehijauan,” kata dia.

Budi mengatakan, tahap verifikasi dan kalibrasi Bandara IKN telah selesai dilakukan beberapa hari yang lalu. Karena itu, kata dia, aspek keamanan dan keselamatan penerbangan di bandara IKN sudah dipastikan memenuhi standar.

“Verifikasi sudah dilakukan pada 8-9 September 2024, kemudian kalibrasi telah dilakukan pada 10 September 2024. Dengan begitu, Bandara IKN sudah siap digunakan untuk lepas landas dan pendaratan pesawat kepresidenan selama Pak Presiden berkantor di IKN,” kata dia.

Budi pun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan menyukseskan pembangunan bandara IKN.

Panjang landasan Bandara IKN saat ini sudah mencapai 2.200 meter, sedangkan pembangunan gedung terminal VVIP telah mencapai lebih dari 90%. Sedangkan jalan akses utama Bandara uga hampir selesai 100%, sedangkan berbagai fasilitas penunjang lainnya terus dimaksimalkan pengerjaannya. Ia optimistis Bandara IKN akan selesai dibangun secara keseluruhan sesuai target waktu, yakni pada 31 Desember 2024.

Capt. Win Warsono yang menjadi pilot pesawat Cessna Citation Longitude bercerita., penerbangan ini merupakan kali pertama pesawat kategori mesin jet dengan klasifikasi kelas C mendarat di Bandara IKN.

Ia dan awak pesawat telah mendapatkan informasi data dari Direktorat Bandar Udara Kemenhub dan tim verifikasi, sehingga data tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem navigasi pesawat longitude.Airnav dan Direktorat Navigasi juga telah melakukan evaluasi untuk prosedur-prosedur keamanan dan keselamatan yang hasilnya sangat memuaskan.

“Secara keseluruhan, dari analisa kami, runway yang sudah existing ini aspalnya sangat menggigit. Artinya, braking action-nya luar biasa. Sebelum 2.200 meter sudah berhenti dengan konfigurasi normal,” kata Capt. Win Warsono.

Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan alokasi anggaran tahun depan sebesar Rp 21,49 triliun. Dengan demikian, anggaran Kementerian Pertanian dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 berdasarkan kesepakatan sementara mencapai Rp 29,37 triliun.

Alokasi anggaran tambahan ini didapatkan Kementan setelah pembahasan bersama Badan Anggaran DPR RI dan Surat Bersama Menteri PPN Kepala Bappenas dan Menteri keuangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan mayoritas anggaran ini akan digunakan untuk mendukung program percepatan Lumbung Pangan. “Untuk cetak sawah seluas 150 ribu hektare dan intensifikasi seluas 80 ribu hektare,” kata Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis (12/9).

Tambahan anggaran akan dialokasikan untuk mendukung program lainnya, mencakuppeningkatan produksi padi dan jagung sebesar Rp 4,33 triliun, serta peningkatan produksi daging dan susu mencapai Rp 2,13 triliun.

Sudaryono juga menjabarkan produksi komoditas utama yang ditargetkan dengan alokasi anggaran tersebut, di antaranya:

• Beras 32,29 juta ton
• Jagung 16,68 juta ton
• Kedelai 334 ribu ton
• Aneka Cabai 3,08 juta ton
• Bawang Merah 1,99 juta ton
• Kopi 772 ribu ton
• Kakao 641,4 ton
• Tebu 36, 4 juta ton
• Kelapa 2,88 juta ton
• Daging Sapi/Kerbau 399,41 ribu ton
• Daging Ayam 4,34 juta ton.

Swasembada Beras

Kementerian Pertanian berharap dapat mencapai swasembada beras pada tahun depan demi menyambut Indonesia Emas pada 2045. Kementerian Pertanian bahkan menargetkan, persediaan beras tidak hanya swasembada tetapi juga surplus.

Program swasembada beras akan didorong melalui peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada serta intensifikasi penambahan lahan baru yang telah diputuskan. Rencana terdiri atas 150 ribu hektare cetak sawah baru dan 80 ribu hektare untuk intensifikasi lahan.

Pemerintah rencananya akan mencetak sawah baru, antara lain di Kalimantan Tengah. Sawah ini berada di atas lahan yang sudah dibangun irigasi di kanan dan kirinya, tetapi belum maksimal untuk lahan sawah.

“Kami meyakini di Kalimantan Tengah sudah ada lahan seluas 400 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, akan dibuat 150 ribu hektare, relatif agak mudah dan aman,” katanya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo masih belum berencana memanggil platform jual-beli aset kripto Indodax. Platform tersebut mengalami kebobolan data dengan total kerugian dari transaksi ilegal mencapai lebih dari US$ 21 juta atau sekitar Rp 335 miliar.

“Masih menunggu arahan dari pimpinan,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Hokky Situngkir, pada wartawan di kantor Kementerian Kominfo, Kamis (12/9).

Hokky mengaku pihaknya sudah mengikuti penyelidikan sesuai dengan tugas pokok Kominfo. Mereka bakal mengabarkan bila ada perkembangan penyelidikan terbaru.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi juga sudah buka suara terkait kebocoran data ini. Menurutnya, hal ini kerap terjadi, bahkan tidak hanya di Indonesia. Negara tetangga, Singapura, juga pernah mengalaminya,

Ia bahkan berguyon bahwa tidak ada pusat data yang tahan terhadap serangan. “Saya bilang, tempat data center yang paling aman itu di bawah Rumah Sakit Ibu dan Anak. Supaya nggak jadi sasaran,” katanya pada wartawan di Kantor Kominfo, Rabu (11/9).

Berbeda dengan Kominfo, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi alias Bappebti mengatakan sudah menerima kabar tersebut. Mereka akan bakal memanggil Indodax terkait kebocoran data.

“Bappebti berkoordinasi dengan Indodax. Kami juga telah memanggil pihak Indodax untuk meminta klarifikasi terkait kasus tersebut. Saat ini, Indodax sedang dalam proses investigasi terhadap sistem yang diduga mengalami peretasan," kata Kepala Bappebti Kasan dalam keterangan resmi, Kamis (12/9)

Kasan juga menambahkan bahwa Indodax kini tengah melakukan penutupan sistem secara menyeluruh untuk memastikan semua sistem beroperasi dengan baik.

"Untuk itu, Bappebti mengimbau masyarakat, khususnya pelanggan Indodax, agar tetap tenang dan tidak panik," imbuhnya.

Kabar kebocoran data tersebut sudah dikonfirmasi oleh Indodax. Indodax saat ini tengah melakukan pemeliharaan menyeluruh untuk memastikan seluruh sistem beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, platform web dan aplikasi Indodax sementara tidak dapat diakses.

“Saat ini kami bisa mengkonfirmasi saldo member aman 100% secara kripo maupun rupiah,” kata CEO Indodax Oscar Darmawan pada wartawan, Rabu (11/9).

Senada dengan Oscar, William juga mengatakan mereka tengah menginvestigasi kasus ini. Bahkan, menjamin kerugian atas kasus tersebut. “Untuk pengguna Indodax tidak perlu khawatir karena Indodax akan menanggung kerugian atas kasus hacking ini. Your assets are SAFU,” kata William dalam cuitannya.

Adapun SAFU adalah singkatan dari Secure Asset Fund for Users alias Dan Aset Aman untuk Pengguna. Artinya, cadangan dana yang disisihkan untuk melindungi aset pengguna dari potensi kerugian atau peretasan.

Komisi IV DPR RI menyoroti kasus Nyoman Sukena (38) dan Piyono (61) yang dipidana karena memelihara satwa dilindungi. Ia menyoroti ketidaktahuan warga Bali dan Jawa Timur tersebut erhadap peraturan yang ada.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai, pemerintah gagal menyosialisasikan regulasi konservasi pada masyarakat. "Seharusnya Pemerintah bisa lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait satwa-satwa yang dilindungi," kata Daniel Johan, dalam keterangannya, Kamis (12/9).

Nyoman Sukena ditangkap pihak kepolisian karena memelihara empat ekor landak Jawa atau Hysterix javanica. Ia semula memelihara dua ekor landak yang berkembang menjadi 4 ekor.

Sukena kini ditahan dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, dengan dakwaan melanggar pasal Pasal 21 ayat 2 a juncto Pasal 40 ayat 2 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE). Sukena terancam hukuman 5 tahun penjara.

Di sisi lain, seorang kakek warga Malang, Piyono divonis 5 bulan penjara karena memelihara ikan jenis aligator gar karena dinilai terbukti melanggar Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perikanan Jo PERMEN-KP RI No. 19/PERMEN-KP/2020.

Sukena dan Piyono mendapat dukungan dari masyarakat di media sosial karena mereka dipidana dalam kondisi tak mengetahui status hewan yang dipeliharanya merupakan satwa liar dilindungi.

Daniel mengatakan, pemerintah seharusnya lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang regulasi konservasi agar masyarakat memahami konsekuensi dari kepemilikan satwa yang dilindungi. Ini krena sebagian aturan masih relatif baru.

Ia menilai, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun instansi terkait perlu membuat program-program edukasi yang jelas dan komprehensif tentang peraturan tersebut dan disebarkan secara masif. Akses informasi satwa dilindungi yang masih sangat terbatas menyebabkan timbulnya dua kasus tersebut.

"Kasus Sukena dan Piyono menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum yang adil," kata Daniel.

Di sisi lain, Daniel menyoroti sanksi pidana yang dijatuhkan pada Sukena dan Piyono. Menurutnya, pembinaan lebih tepat untuk diterapkan dibanding pidana. Ia menilai, pihak berwajib juga tidak peka terkait masalah ini.

Menurut dia, penegak hukum maupun BKSDA seharusnya mengindahkan motif atau latar belakang kasus. Dalam kasus Sukena, ia memelihara landak Jawa karena dianggap sebagai hama oleh masyarakat setempat, sehingga ditangkapnya untuk melindungi tanaman warga.

"Kalau sekarang banyak masyarakat merasa marah atas hal ini ya saya kira wajar. Karena mereka ini bukan penjahat, dan kesalahan mereka juga dilandasi atas niat baik tapi malah ditangkap. Pemerintah dan penegak hukum seharusnya bisa beri keadilan yang humanis pada kasus-kasus seperti ini," tutup Daniel.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat pertumbuhan positif nasabah prioritas. Hal ini seiring dengan konsistensi perseroan memperkuat layanan finansial, sosial hingga spiritual bagi customer.

Per Juni 2024, nasabah prioritas BSI tumbuh lebih dari 10 persen secara tahunan (year on year/yoy).

SEVP Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih mengatakan, per Juni 2024 jumlah nasabah BSI Prioritas mencapai lebih dari 60 ribu. Untuk menjadi nasabah BSI Prioritas, nasabah harus memiliki Fund Under Management (FUM) minimal Rp500 juta.

“Kami mencoba untuk memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari nasabah baik secara finansial maupun spiritual bahkan sosial,” kata Saut melalui keterangan tertulis, Kamis (12/9).

Dengan senantiasa memperkuat layanan, kata Saut, loyalitas dari nasabah BSI Prioritas terus bertumbuh dan berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai aspek positif pertumbuhan portofolio nasabah prioritas yang terindikasi dari naiknya FUM BSI Prioritas.

BSI berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan yang komprehensif dan berlandaskan pada nilai-nilai syariah. BSI Prioritas menawarkan empat solusi utama dalam pengelolaan kekayaan nasabah.

Pertama, solusi wealth accumulation yang memfasilitasi peningkatan aset melalui produk investasi seperti reksa dana, sukuk, emas, dan deposito. Kedua, solusi wealth protection, memberikan perlindungan dan persiapan masa depan melalui asuransi jiwa, kesehatan, dan pendidikan.

Ketiga, solusi wealth distribution yang menyediakan layanan konsultasi waris sesuai hukum Islam. Terakhir, solusi wealth purification dengan memfasilitasi konsultasi dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf dengan laporan terintegrasi.

Saut menjelaskan lebih jauh, melalui BSI Prioritas, nasabah tak hanya bisa menyimpan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Tapi juga bisa beli sukuk, reksa dana, tabungan emas, cicil emas serta bancassurance bagi nasabah yang membutuhkan proteksi asuransi.

Nasabah juga bisa mendapatkan layanan konsultasi dan menyalurkan zakatnya sesuai dengan keinginan nasabah melalui Laznas yang bekerja sama dengan BSI.

“Kami berupaya untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial nasabah, tetapi juga memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan kekayaan dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam,” ujarnya.

BSI Prioritas dilengkapi fasilitas yang dapat dinikmati oleh nasabah yang terdiri dari sharia value benefit yang secara konsisten terus diperkuat perseroan. Fasilitas tersebut antara lain Hajj & Umrah Concierge, Konsultasi ZISWAF & Waris, Estate Planning & Asset Allocation, juga layanan Wealth Advisory oleh Wealth Specialist dan Mourning Service.

Ada pula layanan Overseas Education Assistance, Tax Consultation, Tax Report, Golf Clinic, Airport Executive Lounge, Safe Deposit Box, Exclusive Meeting Room, Medical Check Up, Medical Concierge, Airport Transfer, Merchant Discount, dan layanan eksklusif lainnya.

BSI Konsisten Perkuat Layanan

Pada tahun ini, untuk memperkuat layanan BSI menghadirkan berbagai produk investasi baru. Beberapa inovasi produk itu di antaranya Reksa Dana Syariah Terproteksi, Reksa Dana Pendapatan Tetap USD dengan pembagian Dividen, produk Bancassurance Persiapan Pensiun, Persiapan Pendaftaran dan Pelunasan Haji.

Kehadiran inovasi produk dan layanan ini, perseroan berharap ke depan pertumbuhan nasabah baru semakin baik, seiring dengan semakin dikenalnya BSI dan menjadi pilihan masyarakat.

Saut menuturkan, pihaknya terus berinovasi memberikan layanan dan solusi keuangan syariah. BSI juga terus melengkapi kebutuhan finansial dari sisi produk, tidak hanya sukuk dan reksa dana tetapi kami juga menyediakan aspek proteksi.

“Dengan demikian, Alhamdulillah sejak BSI berdiri pada 2021 tren pertumbuhan nasabah BSI Prioritas terjaga positif,” katanya.

Ia mengimbuhkan, BSI Prioritas kini memiliki 21 outlet/gerai prioritas yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Survei yang dirilis lembaga konsultan properti, Knight Frank Indonesia menunjukkan sektor ritel mengalami tekanan terutama akibat lemahnya daya beli kelas menengah.

Senior Research Advisor

Syarifah Syaukat membagi segmen kelas ritel di dalam negeri menjadi empat, yakni A, B, C, dan D. Adapun segmen B dan C yang umumnya menyasar kelas menengah, mengalami koreksi paling dalam.

Menurut Syarifah, ritel yang menyasar kelompok menengah umumnya merupakan ritel strata atau ruko dapat dibeli dan menjadi pemilik. Berdasarkan status penggunaan propertinya, kelompok ritel ini tertekan oleh pelemahan daya beli dan tren belaja online.

“Sektor ritel grade B dan C yang umumnya adalah strata ritel ini mengalami koreksi sekitar minus 3 atau kalau kita bedakan berdasarkan tipe, sektor ritel strata ini mengalami koreksi atau berada di bawah rata-rata tingkat hunian ritel di Jakarta saat ini,” kata Syarifah.

Sementara itu, menurut doa, performa untuk sektor ritel grade A dan premium grade A relatif masih kuat. Peritel grade A dan premium grade A cenderung terus berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah.

Di sisi lain, menurut dia, ritel di sektor makanan dan minuman tumbuh cukup pesat dengan variasi segmen yang merata. Pelaku bisnis mkanan dan minuman tidak hanya fokus pada segmen premium, tetapi juga berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen di segmen grade B dan C.

Menurut dia, meskipun volume belanja cenderung menurun, kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang tetap menjadi pendorong utama aktivitas ritel. Namun, perubahan pola konsumsi masyarakat membuat pelaku bisnis harus lebih kreatif dalam menawarkan produk dan layanan.

“Jadi kami melihat bahwa kecepatan inovasi dari peritel ini cukup mampu mengimbangi pasar yang ada saat ini,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia tercatat 47,85 juta jiwa pada 2024, turun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menyerahkan delapan rekomendasi quick wins untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo dan Gibran. Rekomendasi ini bertujuan mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif melalui percepatan transisi energi.

Delapan rekomendasi tersebut merupakan kesimpulan dalam diskusi yang difasilitasi oleh Katadata Insight Center (KIC) bersama Tim Pertumbuhan 8% Prabowo-Gibran di kantor Katadata, Kamis (12/9).

Plt Direktur Program Koaksi Indonesia, Indra Sari Wardani, mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menekankan pentingnya kebijakan energi yang memprioritaskan energi terbarukan, bukan energi baru. Energi baru tersebut seperti nuklir, hilirisasi batubara, teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), dan gas alam, yang tinggi emisi dan mahal.

Oleh sebab itu, Indra mengatakan, perlu ada evaluasi kebijakan sektor energi, termasuk Kebijakan Energi Nasional dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan. Hal itu mengingat transisi energi berpotensi menciptakan lebih dari satu juta pekerjaan hijau pada 2050, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.

"Transisi energi dapat berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan mendorong ekonomi hijau yang lebih luas,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis.

Kedua, presiden baru juga harus segera merumuskan peta jalan pensiun dini PLTU dan menyiapkan jaringan pengamannya, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022. Direktur Eksekutif Cerah, Agung Budiono, mengungkap bahwa semakin cepat pensiun dini PLTU dilaksanakan maka akan membawa keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

Agung mengatakan, temuan penelitian Celios dan Cerah menyimpulkan pensiun dini PLTU Cirebon-1, PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTU Suralaya diproyeksi memiliki dampak terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 82,6 triliun. Pensiun dini PLTU juga harus menyoroti dampak langsung terhadap masyarakat rentan, khususnya pekerja, kelompok informal dan komunitas yang bergantung pada sektor ini.

"Kebijakan perlindungan jaminan sosial, program pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja lokal baru harus menjadi bagian integral dari transisi, agar tidak memperburuk kesejahteraan masyarakat yang paling terdampak,” tambah Direktur Eksekutif Humanis Foundation, Tunggal Pawestri.

Ketiga, perlu ada insentif pembiayaan untuk pengalihan ke energi terbarukan, serta pemberdayaan dan peningkatan akses pembiayaan UMKM dan koperasi untuk pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat. Kemudahan ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kemandirian energi di tingkat masyarakat sehingga dapat mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan energi ke depan.

Keempat, aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (ESG/LST) perlu dijadikan persyaratan untuk mendapatkan perizinan investasi. Tanpa perlindungan (safeguard) yang kuat, pengembangan energi terbarukan dapat membawa konsekuensi signifikan bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

"Apalagi, lembaga keuangan global semakin ketat menyoroti aspek LST dalam menyalurkan pembiayaan proyek,“ ungkap Irfan Bakhtiar, Direktur Iklim dan Transformasi Pasar Yayasan WWF-Indonesia.

Evaluasi Program Kebijakan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan juga menyoroti perlunya evaluasi dari program yang sudah berjalan di era Presiden Joko Widodo. Presiden terpilih perlu meninjau ulang program bahan bakar nabati, yakni pencampuran biodiesel 50% (B50) dan bioetanol 10% (E10), serta program co-firing biomassa di PLTU. Kedua program ini harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, daya dukung lingkungan, serta daya saing industri dalam negeri.

Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, menjelaskan program B50 harus dievaluasi kembali karena studi Madani menunjukan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah berada di ambang batas kritis. Artinya, pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit yang menjadi bahan baku biodiesel harus dihentikan.

Juru Kampanye Forest Watch, Anggi Prayoga, menambahkan, praktik co-firing justru akan memperpanjang usia PLTU dan mendorong perluasan pembukaan hutan untuk memenuhi target produksi biomassa kayu melalui Hutan Tanaman Energi (HTE). Akibatnya, Indonesia justru akan menanggung utang emisi. Menurutnya, transisi energi seharusnya dilakukan tanpa merusak hutan.

Kebijakan lain yang perlu dievaluasi yakni terkait nilai ekonomi karbon (NEK). Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law, Raynaldo G. Sembiring, mengatakan presiden baru perlu memastikan kebijakan NEK ini memiliki kerangka pengaman yang kuat dan mampu mendukung pencapaian target netral karbon, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penerapannya.

Menurut Raynaldo, hal ini perlu dilakukan agar dekarbonisasi sektor industri dapat segera tercapai dan alokasi dana karbon dapat terdistribusi pada sektor-sektor hijau untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

Dia mengatakan, perlu dilakukan pemetaan untuk perkuat aturan dan pengawasan implementasi jaring pengaman instrumen NEK, termasuk yang bersifat wajib seperti Amdal dan instrumen perizinan. Upaya ini diharapkan mampu menghindari risiko sosial maupun lingkungan dari implementasi NEK oleh korporasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan NEK.

Sementara itu Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakanmplementasi transisi energi berkeadilan ini dapat dicapai jika ada partisipasi masyarakat. Dengan demikian, tercipta kebijakan yang responsif dengan kebutuhan lokal dan efektivitas implementasi.

"Transisi energi diharapkan tidak hanya mendukung target ekonomi, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Pemodal ventura Sinar Mas Land, Living Lab Ventures atau LLV, bekerja sama dengan Pemerintah New South Wales dalam program International Landing Pad. Program ini bertujuan menarik investasi global dan mendukung startup diIndonesia.

Partner Living Lab Ventures Bayu Seto mengatakan, pihaknya sudah membuka diskusi dengan perusahaan di Sydney, New South Wales. Mereka ingin membawa setidaknya satu perusahaan baru ke Indonesia, bai kdi bidang edukasi atau riset medis.

“Target kami di semester ini, setidaknya satu perusahaan bisa dibawa ke Bali, sudah ada dua dari Australia. Lalu, untuk ekspansi job vacancy dan transfer knowledge dari warga Indonesia,” kata Bayu dalam acara Media Briefing LLV Strategic Partnership & H2 2024 di Sentral Senayan II, Jakarta, Kamis (12/9).

Komisi Perdagangan dan Investasi Australia menyebut bakal membawa minimal tiga perusahaan teknologi ke Bumi Serpong Damai atau BSD pada tahun depan. Mereka akan belajar dan mengembangkan inovasi di Tanah Air.

“Mungkin selanjutnya kami berharap akan ada startup yang mencoba bergabung ke ekosistem kami (di New South Wales). Karena nanti misalkan startup itu balik ke Indonesia, startup itu membawa pengetahuan dan inovasi baru yang bisa dibawa ke Indonesia,” ujar NSW Trade and Investment Director Yonathan Wijaya.

Menurut Yonathan, potensi yang belum dijelajahi di Indonesia adalah terkait kecerdasan buatan atau AI dan komputasi kuantum. Namun, Australia punya keahlian di bidang tersebut sehingga bisa dikembangkan di Indonesia.

Adapun pada semester dua 2024 ini LLV fokys mmeaksimalkan potensi ekonomi BSD City sebagai Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Mereka inign menghadirkan kosistem bisnis yang terbuka bagi startup untuk mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide baru yang berfokus pada sektor medis, pendidikan, dan digital.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan NSW Anoulack Chanthivong menilai kemitraan mereka dengan LLV akan memperkuat hubungan antara Indonesia dan NSW. " juga menyediakan dukungan bagi perusahaan Indonesia yang ingin berekspansi ke pasar kami, sekaligus memungkinkan bisnis NSW berkembang dan ekspansi di tingkat internasional,” ujar Chanthivong. Kamis (12/9).