Perjalanan PT Asuransi Jiwasraya memasuki babak akhir setelah 18 tahun menghadapi berbagai masalah. Kasus fraud dan salah kelola investasi di perusahaan asuransi milik pemerintah itu tercatat sebagai salah satu kasus paling besar yang menyita perhatian masyarakat.

Setelah proses hukum dan restrukturisasi panjang dengan pengalihan aset-aset dan kewajiban Jiwasraya ke IFG Life, nasib perusahaan asuransi jiwa itu bakal segera diputuskan.

''Perkiraan bulan September, Jiwasraya dibubarkan,'' ungkap Plt Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso dalam pertemuan terbatas di Kementerian BUMN, dikutip Kamis (22/8).

Mahelan menjelaskan proses pembubaran Jiwasraya dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Dalam peraturan OJK tersebut dalam pasal 1 ayat (11) POJK 28 tertulis jika pembubaran merupakan pengakhiran status badan hukum setelah pencabutan izin usaha. Perusahaan yang ingin bubar wajib menggelar Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk tim likuidasi. Lalu, pada pasal 3 ayat (1) tertulis jika penyelenggaraan RUPS untuk pembubaran dan pembentukan tim likuidasi paling lama dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Kini, Jiwasraya sedang melaksanakan restrukturisasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada para nasabahnya. Dalam catatan yang dibeberkan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga, total nasabah untuk segmen korporasi tercatat 5.686 polis dan dilakukan restrukturisasi sebesar 99,6%. Lalu untuk kategori retail terdapat 291 ribu nasabah dengan jumlah 290 polis dan dapat direstrukturisasi 99,7%. Sementara kategori bancassurance berjumlah 17.460 dan dapat direstrukturisasi yaitu 99,2%.

Arya mengklaim restrukturisasi Jiwasraya merupakan yang tersukses sepanjang sejarah masalah perasuransian, khususnya di era Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyebutkan bahwa BUMN hanya menargetkan restrukturisasi sebesar 85% dari total keseluruhan polis. Tetapi, restrukturisasi itu malah melampaui target yakni 99,7%.

''Dan wajar, pasti ada sebagian (pemegang polis) yang tidak menerima (hasil restrukturisasi),'' tuturnya.

Arya mengatakan ketika BUMN mengajukan sekaligus memaparkan konsep restrukturisasi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam panja Jiwasraya saat itu. Saat itu, DPR menyetujui usulan restrukturisasi Jiwasraya dan saat ini hampir semua nasabah Jiwasraya menerima konsep restrukturisasi.

Nasabah yang Tolak Restrukturisasi Pilih Jalur Hukum

Lalu bagaimana nasib nasabah Jiwasraya yang menolak restrukturisasi? Menurut data yang dipaparkan Mahelan, terdapat 0,3% nasabah yang menolak restrukturisasi dengan jumlah 1.000 polis senilai Rp 178 miliar. Dari jumlah polis itu diperkirakan akan terus menurun hingga akhir Agustus.

Sebagaimana diketahui, nasabah yang menolak retrukturisasi lebih memilih jalur hukum. Mereka meminta pemerintah mengembalikan uang premi yang sudah mereka bayarkan tanpa potongan (haircut). Sejumlah 0,3% nasabah yang menolak mentah-mentah penawaran restrukturisasi sudah memenangkan gugatan di pengadilan sehingga disebut nasabah inkracht (inkrah). Inkrah merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

''Kami menghormati proses hukum. Tapi, kami sampaikan Jiwasraya ekuitasnya negatif,'' tutur Mahelan. Ia mengimbau agar para nasabah yang menolak restrukturisasi untuk menerima restrukturisasi.

Salah satu nasabah yang menolak restrukturisasi adalah Pengacara OC Kaligis. Ia meminta agar uangnya yang ada di Jiwasraya dapat dikembalikan. "Kalau (ikut) restrukturisasi, dipotong 50% dan dicicil lima tahun tanpa bunga. Itu kan perampokan," kata OC Kaligis saat ditemui Katadata di kantornya di Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Pria yang juga dikenal sebagai pengacara kondang itu menyebut uangnya yang berada di Jiwasraya mencapai Rp 30 miliar. Dia menjelaskan, seharusnya Jiwasraya membayar bunga 1% per bulan seperti pada putusan pengadilan saat itu. "Tapi, saya tidak meminta bunganya, saya minta uang saya saja yang kembali," ujar OC Kaligis.

AKSI FORUM KORBAN JIWASRAYA (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.)

Nasabah Jiwasraya lainnya yang menolak restrukturisasi adalah Machril. Ia mengaku kecewa pada Jiwasraya dan Kementerian BUMN karena tidak bertanggung jawab atas masalah yang merugikan para nasabah. Padahal, nasabah meminta uangnya kembali tanpa embel-embel bunga.

Machril menuturkan kepada Katadata.co.id bahwa premi yang dibayarkan kepada Jiwasraya itu merupakan milik istrinya, Achiyo Ishibashi, dengan nilai Rp 500 juta. Ia menyebut Peraturan OJK (POJK) menyatakan perusahaan asuransi wajib membayar klaim.

Pembayaran klaim paling lambat dilakukan 30 hari sejak adanya kesepakatan dan hal ini menjadi alasan bagi Machril untuk menolak restrukturisasi. Namun, ia menilai Jiwasraya dan Kementerian BUMN mengambil sikap yang bertolak belakang dan tidak mengindahkan aturan yang sudah tertulis.

''Kami tetap teguh untuk menolak restrukturisasi sekalipun Jiwasraya dibubarkan,'' tutur Machril.

Ia juga mengungkapkan kekecewaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, OJK tidak benar-benar mewajibkan Jiwasraya untuk mengembalikan dana nasabah. Pernyataan-pernyataan OJK hanya sebatas 'mengimbau' atau 'mendorong' padahal OJK memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan Jiwasraya bertanggung jawab sesuai keputusan hukum.

''Mengecewakan sekali, OJK sebagai regulator yang diberi kewenangan tapi tidak berdaya menghadapi Jiwasraya," kata Machril.

Pemerintah Tidak Menghormati Hukum

Pengamat Asuransi Irvan Raharjo menyebut pemerintah tidak menghormati hukum dengan mengabaikan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkrah terhadap nasabah yang tidak menyetujui restrukturisasi. Padahal, jumlahnya hanya 0,3% dari seluruh pemegang polis. Menurutnya, restrukturisasi sangat baik jika dilakukan berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak bukan hanya sepihak atau menggunakan mekanisme "negative confirmation".

''Artinya, bagi yang tidak menjawab dalam sekian hari dianggap tidak setuju karena yang ditawarkan adalah pemotongan nilai polis hingga 40% dengan tidak ada pilihan lain,'' kata Irvan kepada Katadata.co.id.

Irvan menjelaskan terkait pengalihan portofolio polis pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi lain, telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.69/POJK.05/2016, Pasal 60 ayat 2 huruf "a". Dalam aturan itu mengatur pengalihan portofolio polis asuransi ke perusahaan asuransi lain, harus memiliki manfaat yang sama dengan polis sebelumnya dan tidak dalam rangka mengurangi hak-hak peserta asuransi yang dialihkan.

Ia menyebut pengalihan portofolio polis pertanggungan asuransi milik negara pada entitas "Jiwasraya" ke perusahaan asuransi IFG Life, bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut. Pasalnya, keputusan ini terindikasi merugikan kepentingan konsumen asuransi sebesar Rp 23,8 triliun.

Jadi, apa yang dilakukan oleh OJK dengan mengalihkan seluruh portofolio polis pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi lain (IFG Life), melalui skema "restrukturisasi polis asuransi" itu merugikan nasabah asuransi. Pengalihan itu tidak memenuhi aturan dan mengabaikan peraturan OJK, SE-OJK, serta bertentangan dengan Undang-Undang (UU) di atasnya.

Rencana penyehatan keuangan perusahaan asuransi, telah diatur dalam Peraturan OJK, dengan cara restrukturisasi aset-aset atau restrukturisasi liabilitas pada perusahaan asuransi. Hal ini terdapat dalam Pasal 51 ayat (3) huruf "a" POJK No.71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Perasuransian dan Reasuransi.

''Yang harus dilakukan BUMN seharusnya tidak membubarkan Jiwasraya dengan mengalihkan kewajiban kepada IFG Life melainkan menyehatkan Jiwasraya dengan suntikan modal. Kontrak nasabah adalah dengan Jiwasraya dan Jiwasraya masih memiliki aset,'' jelasnya.

Dia menyampaikan jika PMN sebesar Rp 34,7 triliun diberikan langsung kepada Asuransi Jiwasraya untuk memperkuat struktur permodalannya perasuransian, mungkin akan jauh lebih baik, tepat sasaran dan tepat tujuannya. Pemerintah akan lebih terhormat dalam melindungi kepentingan rakyat yang berasuransi ke perusahaan asuransi milik negara (BUMN) dan mampu menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian polis asuransi.

''Pastinya tanpa ada embel-embel cicilan dan potongan uang polis yang menjadi beban nasabah asuransi di Jiwasraya,'' katanya.

OJK Imbau Jiwasraya Segera Selesaikan Pembayaran Dana

OJK telah melaksanakan pertemuan antara manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) dengan perwakilan pemegang polis pada 21 Agustus lalu. Pertemuan ini terutama ditujukan untuk memfasilitasi para pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi dan memilih untuk menempuh jalur hukum.

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani mengatakan, dalam pertemuan tersebut pemegang polis meminta agar pemegang saham ataupun manajemen Jiwasraya segera menyelesaikan pembayaran dana pemegang polis yang telah diputus pengadilan.

Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi dan telah menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.

"Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,'' kata Rizal dalam keterangan resmi, Rabu (21/8).

Rizal menyatakan jika OJK sangat berempati terhadap permasalahan yang dihadapi para pemegang polis Jiwasraya yang menolak program restrukturisasi. Ia berharap para pemegang polis dapat menyampaikan aspirasinya kepada pihak Jiwasraya yang hadir dalam pertemuan tersebut secara langsung.

Namun menjelang penutupan Jiwasraya, nasib nasabah yang menolak restrukturisasi belum juga mendapati titik terang. Bagi mereka, kasus Jiwasraya hanya menyisakan pilu yang tak berkesudahan.

Indonesia akan menyerahkan dokumen berupa komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Second Nationally Determined Contributions (NDC) pada September tahun ini. Pemerintah seolah ingin terlihat ambis di mata internasional dengan terus memperbarui dan menaikkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Nyatanya, jauh panggang dari api. Komitmen pemerintah Indonesia bertolak belakang dengan kenyataan. Paling gamblang dapat terlihat dari eksploitasi kehutanan dan lahan Indonesia yang masih terjadi. Padahal, produksi gas rumah kaca Indonesia dari sektor ini masih jadi salah satu yang terbesar.

NDC merupakan komitmen yang disusun oleh negara yang meratifikasi persetujuan Paris, untuk berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Dokumen itu diserahkan kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC). Indonesia menyampaikan dokumen NDC pada 2016 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional pada 2030.

Pada 2021, Indonesia memperbarui komitmen iklim melalui dokumen Updated NDC. Target untuk mengurangi emisi masih tetap 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan dukungan internasional.

Namun, target pengurangan emisi di sektor energi dan kehutanan dan penggunaan lahan sedikit meningkat, khususnya dalam skenario jika ada dukungan internasional. Updated NDC juga memuat target adaptasi perubahan iklim yang berfokus pada ketahanan ekonomi, sosial-penghidupan, serta ekosistem dan lanskap.

Dokumen NDC tersebut terus dimutakhirkan dan ditingkatkan target penurunan emisinya. Pada 2022, Indonesia meningkatkan ambisi pengurangan emisinya melalui dokumen Enhanced NDC (ENDC). Target pengurangan emisi naik menjadi 31,89% dengan upaya sendiri hingga 43,2% dengan dukungan internasional.

Masih tingginya konversi lahan di Indonesia ini berbanding terbalik dengan komitmen yang tertuang dalam NDC. Dalam dokumen ENDC, Indonesia menjanjikan pencegahan laju deforestasi dan degradasi hutan; rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk pembangunan hutan tanaman seluas 12 juta hektare; pengelolaan hutan berkelanjutan termasuk lewat perhutanan sosial; dan restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut seluas 2 juta hektare.

Komitmen Indonesia dalam pemanfaatan hutan dan lahan (Forestry and Other Land Use /FOLU) mempunyai banyak kelemahan. Target rehabilitasi masih didominasi pembangunan hutan tanaman dibandingkan penanaman kembali hutan alam.

Saat ini hutan tanaman masih didominasi korporasi. Komitmen itu juga membuka ruang hilangnya hutan seluas 175-359 ribu hektare per tahun hingga 2030. Dalam sepuluh tahun berarti 3,5 juta hektare hutan bisa tumpas.

Komitmen Indonesia juga tidak sinkron dengan FOLU Net Sink 2030. Ini adalah komitmen Indonesia mencapai tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030. Bahwa pada 2030 sektor lahan dan hutan akan menyerap lebih banyak emisi karbon dibandingkan yang dikeluarkan. Sementara untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 itu, tidak ada lagi ruang buat deforestasi.

Bermasalah di sektor FOLU, ENDC juga berantakan di sektor energi. Tidak ada target keluar dari jebakan energi batubara (phase out), yang menjadi salah satu sumber polutan bumi. Tidak ada satu kata pun yang menyebut target pensiun dini PLTU Batubara di ENDC tersebut. Tak heran jika Climate Change Tracker NDC Indonesia di sektor energi mendapat ponten critically insufficient, alias sangat-sangat tidak cukup.

Rasanya beberapa aksi mitigasi Indonesia dalam sektor energi hanya dalam bentuk peningkatan porsi biofuel, campuran biomassa dalam PLTU Batubara, dan penggunaan kendaraan listrik. Target Biofuel di NDC 2030 misalnya, mencapai 18 juta kiloliter. Ini disebut dapat mengurangi konsumsi energi fosil, yang digantikan oleh energi nabati.

Tapi yang mengkhawatirkan, bio dalam biofuel itu berasal dari kelapa sawit. Kita tahu, peningkatan penggunaan biofuel di Indonesia tujuannya bukan untuk mengurangi porsi konsumsi minyak fosil, tapi untuk menyediakan pasar baru bagi kelapa sawit yang sudah kelebihan pasokan di pasar dunia.

Artinya jika target porsi minyak nabati dari sawit itu naik terus dalam biofuel, maka mesti ada lahan tambahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hutan semakin berpotensi untuk dibabat lagi.

Sebelumnya, analisis deforestasi yang dilakukan Madani berdasarkan data Auriga Nusantara dan Global Forest Watch pada 2023 menyimpulkan, bahwa lebih dari 50% deforestasi atau hilangnya hutan alam di Indonesia itu terjadi di wilayah izin atau konsesi. Jika digabung dengan lahan sekitar konsesi di radius 2 kilometer, maka 70% deforestasi terjadi di lahan konsesi dan sekitarnya.

Dorongan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik juga tak kalah problematik. Kendaraan listrik berbasis baterai ini membutuhkan bahan baku berupa nikel. Kebutuhan nikel untuk baterai mendorong semakin banyaknya pembukaan dan pengolahan tambang nikel di berbagai daerah, utamanya di Sulawesi Tengah dan Tenggara serta Maluku Utara.

Tanpa ada kebijakan pengutamaan daur ulang dalam produksi baterai, maka hutan alam dan lahan akan semakin habis untuk memenuhi kebutuhan ini. Benar bahwa nikel masuk kategori material mentah kritis. Tapi pemanfaatannya tidak harus selalu merambah hutan alam. Apalagi menerabas wilayah adat.

Berdasarkan analisis Madani Berkelanjutan, ada 9,8 juta hektare hutan yang masih untapped, alias berada di luar izin dan konsesi, belum masuk skema perlindungan dan alokasi kelola masyarakat pada 2022. Dari total itu, 15,28% atau setara 1,5 juta hektare merupakan hutan alam primer.

Sebanyak 67,77% atau setara 6,7 juta hektare hutan alam untapped berada di dalam kawasan hutan. Hanya 3,29% atau setara 325 ribu hektare hutan alam untapped masuk dalam Fungsi Ekosistem Gambut (FEG). Tanpa perlindungan, hutan ini bisa lenyap.

Juga masih ada target 6,4 juta hektare lahan yang belum dijadikan perhutanan sosial. Sebelumnya pemerintah menargetkan penetapan status perhutanan sosial dapat mencapai 12,7 juta hektare, yang tersebar di ekosistem hutan pesisir, lahan gambut dan hutan darat. Namun hingga September 2023, baru 6,3 juta hektare yang sudah mendapat status sebagai perhutanan sosial.

Pekerjaan rumah pemerintah juga masih berderet jika menilik status hutan adat. Memang hingga tahun 2023 pemerintah sudah mengakui 244.195 hektare lahan sebagai hutan adat. Hutan ini, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, tidak boleh diubah statusnya, baik itu untuk konsesi perorangan, badan hukum, bahkan tanah negara sekalipun.

Namun jika membandingkan dengan data Badan Registrasi Wilayah Adat—inisiatif masyarakat sipil untuk mengadvokasi hutan adat di Indonesia—pengakuan pemerintah terhadap hutan adat itu terbilang seujung kuku. Sebab menurut catatan badan tersebut, semestinya ada 11 juta hektare hutan yang berpotensi menjadi hutan adat.

Makanya, dengan melihat kondisi eksploitasi kehutanan dan lahan yang masih tinggi ini, dan masih rendahnya upaya penyelamatan hutan, pemerintah mesti mengingat lagi apa itu FOLU Net Sink 2030. Komitmen ini adalah wasiat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

FOLU Net Sink 2030 adalah komitmen tingkat serapan emisi sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Target itu dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan. Tanpa perhatian serius pada percepatan perhutanan sosial, penetapan hutan adat, hingga perlindungan terhadap hutan alam, mustahil rasanya FOLU NET SINK 2030 tercapai. Itu artinya NDC Indonesia tidak akan pernah berhasil.

Banyaknya celah dalam pernyataan komitmen itu bisa jadi karena kurangnya keterlibatan publik. Deforestasi dan alih fungsi lahan secara brutal adalah juga pendorong terjadinya bencana. Kelompok-kelompok rentan akan yang paling menerima dampaknya. Selain gagal untuk mengurangi emisi, jalan Indonesia menuju gagal beradaptasi menjadi semakin terang.

Untuk itu, dalam penyusunan Second NDC, pemerintah perlu membuka pintu seluas-luasnya masukan publik dan melibatkan secara bermakna kelompok yang paling terdampak perubahan iklim seperti masyarakat adat dan lokal, perempuan, anak-anak dan lansia, penyandang disabilitas, petani kecil dan nelayan tradisional, buruh, dan kelompok rentan lainnya. Melalui partisipasi bermakna masyarakat sipil, termasuk kelompok rentan, Second NDC akan menjadi lebih kredibel dan legitimate, baik di mata publik maupun di mata dunia internasional.

Mandiri Sekuritas memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi 7.800 sampai dengan 8.000 pada akhir tahun 2024. Jika dibandingkan sebelumnya, Mandiri Sekuritas menargetkan IHSG sebesar 7.460 sampai dengan 7.640.

Head of Equity Analyst and Strategy Mandiri Sekuritas Adrian Joezer mengatakan, penguatan IHSG seiring dengan rencana dan usai memperhitungkan penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve atau The Fed dan Bank Indonesia yang lebih agresif.

Kuatnya imbal hasil lebihlanjut akan menjadikan IHSG sebagaikelas aset yang menarik saat ini dengan pendapatan 8% dan imbal hasil dividen 5%. Dengan membaiknya cakupan pasar dan revisi laba yang positif baik pada saham-saham berkapitalisasi besar maupun menengah, IHSG masih tetap menarik.

Terutama mengingat menguatnya nilai tukar rupiah pada kuartal ini. Di antara proksi yang sensitif terhadap tingkat suku bunga, posisi tetap ringan di sektor konsumer primer seperti retail, otomotif, dan teknologi, serta sektortowercos.

"Kami memproyeksikan IHSG bisa mencapai 7.800-8.000 pada akhir tahun 2024," kata Adrian dalam keterangan resminya, Selasa (3/9).

Alasan Mandiri Sekuritas menaikkan target IHSG dari 7.460 karena menaikkan asumsi penurunan suku bunga The Fed dari 25 basis poin (bps) menjadi 50 sampai 75bps. Dengan penurunan suku bunga Bl yang lebih agresif yaitu sebesar 50bps, bukan 25bps.

Penguatan rupiah juga akan meningkatkan ruang bagi pelonggaran kebijakandalam negeri,seperti penurunan suku bunga yang diperkirakan sebesar 50 bps tahun 2024 dan ekspansi likuiditas dibandingkan dengan semester pertama 2024. Hal ini akan berdampak positif terhadap biayadana bank, dan juga bagi perusahaan yang memiliki leverage tinggi.

Adrian menjelaskan pasar kini mengabaikan penurunan suku bunga The Fed sebesar 100 bps tahun ini, yang masih bisa berubah.Valuasi IHSG, khususnya saham-saham berkapitalisai jumbo masih tergolong murah.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menggodok peraturan terkait kecerdasan buatan atau artificial inteligence (AI). Regulasi ini ditargetkan terbit Oktober.

“Paling tidak outline kami selesaikan Oktober. Akan tetapi, kami masih mempertimbangkan apakah berupa Peraturan Menteri atau Permen atau Peraturan Presiden alias Perpres,” kata Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria pada wartawan di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/9).

Kominfo menerapkan dua pendekatan. Pertama, vertikal melalui diskusi dengan pelaku usaha di setiap sektor seperti kesehatan dan pendidikan terkait prinsip etis penggunaan AI. Kedua, horizontal lewat pengaturan prinsip penggunaan AI yang bisa diadopsi oleh semua sektor.

“Peraturan ini masih proses konsultasi, namun saya berharap Indonesia punya Undang-Undang AI ke depan,” kata dia.

Kominfo sebelumnya meluncurkan surat edaran terkait AI pada Desember 2023. Ini berlaku untuk semua pelaku usaha yang beroperasi di Indonesia yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan, termasuk kementerian dan lembaga, serta perusahaan asing seperti OpenAI pembuat ChatGPT dan Google.

“Surat edaran AI ini hanya bersifat etik atau pedoman,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, akhir tahun lalu (22/12/2023).

Hal-hal yang diatur dalam surat edaran terkait AI itu di antaranya:

• Nilai etika AI termasuk inklusivitas, aksesibilitas, keamanan, kemanusiaan, kredibilitas, dan akuntabilitas
• Tata cara penyelenggara memenuhi nilai etika AI, seperti:

1. Bagaimana penyelenggaraan meningkatkan kreativitas pengguna dalam menyelesaikan permasalahan dan pekerjaan menggunakan AI
2. Bagaimana penyelenggaraan menjaga privasi dan data pengguna, sehingga tidak ada individu yang dirugikan
3. Pengawasan pemanfaatan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pemerintah, penyelenggara, dan pengguna yang memakai AI

• Tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pengembangan AI seperti:

1. Memastikan AI tidak diselenggarakan sebagai penentu kebijakan dan/atau pengambil keputusan terkait kemanusiaan
2. Memberikan informasi terkait pengembangan teknologi berbasis kecerdasan artifisial oleh pengembang untuk mencegah dampak negatif dan kerugian dari teknologi yang dihasilkan

• Bagaimana memperhatikan manajemen risiko dan manajemen krisis dalam pengembangan AI

Anggota grup Mitsubishi UFJ Financial Group atau MUFG, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) telah menyalurkan pembiayaan hijau atau green loan sebesar Rp 31,3 triliun sepanjang 2023. Capaian ini tumbuh 24% secara tahunan atau year on year (yoy).

Direktur Syariah dan Sustainability Finance Bank Danamon Indonesia, Herry Hykmanto, menyatakan bahwa Bank Danamon akan terus meningkatkan portofolio sustainable financing. Hal ini merupakan bagian dari strategi perusahaan kedepannya.

“Untuk sisa tahun ini masih belum. Tapi, kedepannya kita akan memperbanyak supaya porsi yang sustainability finance-nya bisa lebih besar,” kata Herry dalam Media Briefing MUFG Net Zero World (N0W) 2024 di Jakarta, Selasa (3/9).

Selain itu, Herry juga mengatakan Danamon berkomitmen untuk terus meningkatkan eksposur pembiayaan dan berupaya mengurangi emisi operasional sebanyak mungkin, dengan target mencapai nol emisi pada 2030 mendatang. Adapun langkah yang telah dilakukan Danamon seperti memperoleh sertifikat energi terbarukan, menghemat listrik, dan mengurangi limbah.

Akan tetapi, ia menyebut tantangan terbesar adalah emisi Scope 3, yang merupakan emisi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional nasabah. Saat ini, Danamon sudah mulai mengukur emisi tersebut dan memberikan saran kepada nasabah untuk menggunakan teknologi dan kerangka kerja yang tepat agar emisi dapat berkurang

Selain fokus pada nasabah, Danamon juga memperluas pendekatan tersebut ke seluruh rantai pasok, seperti perusahaan yang sudah menjalankan praktik berkelanjutan. Ia menyebut Danamon berupaya membantu agar supplier dan nasabah juga menjalankan praktik yang lebih ramah lingkungan.

“Sehingga kita tidak hanya melihat dari sisi korporatnya saja, tapi juga dari sisi pemasoknya agar lebih banyak lagi yang bisa mencapai keberlanjutan,” tambahnya.

Saham emiten pendiri MNC Group Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Land Tbk (KPIG) langsung anjlok 24,87% pada penutupan perdagangan sesi pertama, Selasa (3/9). Jatuhnya saham KPIG terjadi setelah otoritas bursa mengeluarkan sahamnya dari papan pemantauan khusus.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Kepala Divisi PLP Bursa Efek Indonesia (BEI) Teuku Fahmi Ariandar menyampaikan perubahan tersebut mulai efektif pada 03 September 2024.

Hingga berakhirnya sesi pertama hari ini, saham milik Hary Tanoesoedibjo itu anjlok 24,87% ke level Rp 148 per saham dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp 14,44 triliun. Adapun volume yang diperdagangkan sebanyak 716,01 juta dengan nilai transaksi Rp 110,91 miliar dan frekuensi 30.142 kali.

Apabila melihat pergerakan sahamnya, saham MNC Land anjlok 30,84% dalam seminggu terakhir. Akan tetapi dalam sebulan terakhir KPIG naik 25,42% dan melesat 190,20% dalam tiga bulan terakhir.

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga sempat menghentikan sementara perdagangan saham (suspend) perusahaan milik konglomerat itu PT MNC Land Tbk (KPIG) pada Selasa (20/8). BEI dalam pengumumannya menyampaikan, suspensi ini dilakukan karena terjadi kenaikan harga saham KPIG yang signifikan. Suspensi saham tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi investor.

Penghentian sementara perdagangan dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi pertama perdagangan awal pekan ini. Hal itu bertujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasi di saham emiten milik konglomerat itu.

KPIG Keberatan Sahamnya Digembok

Sebelumnya, perusahaan yang dikendalikan oleh Hary Tanoesoedibjo itu merasa keberatan sahamnya disuspensi atau diberhentikan perdagangannya oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (20/8). Perusahaan meminta agar penghentian perdagangan saham tidak berkepanjangan.

Direktur Utama MNC Land M. Budi Rustanto mengatakan, berdasarkan aturan BEI pada butir III.1.1 sampai dengan butir II.1.8, tidak ada satu pun kondisi yang dipenuhi oleh MNC Land yang memungkinkan terjadinya suspensi efek seperti yang disebutkan dalam pengumuman. Budi juga menilai jika pengumuman tersebut merujuk pada poin III.1.9, maka suspensi saham KPIG seharusnya berdasarkan keputusan BEI.

Berdasarkan pemahaman MNC Land, keputusan BEI diatur dalam peraturan bursa selalu melibatkan persetujuan dari dua orang direksi. Sehingga, perusahaan tidak menemukan acuan yang jelas terkait dasar kebijakan yang diambil BEI.

“Mohon kiranya penghentian sementara perdagangan saham KPIG tidak berkepanjangan dan dapat bebas diperdagangkan oleh masyarakat pada kesempatan pertama,” tulis Budi dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (21/8).

Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae In ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyuapan pada Senin (2/9). Kasus yang menjerat Moon berawal dari dugaan mantan menantunya, Seo, menerima perlakukan istimewa saat mendapat pekerjaan di maskapai penerbangan Thai Eastar Jet.

Mengutip media setempat Koreaherald, ada dugaan pekerjaan untuk Seo diberikan lantaran Moon menunjuk Lee Sang Jik, pemilik maskapai yang juga merupakan seorang politikus mengisi sebuah jabatan di kursi pemerintahan. Status Moon itu teridentifikasi dalam surat penggeledahan dari Kejaksaan Tinggi Korsel pada Jumat (30/8).

Penyelidikan hingga penggeledahan ditangani Divisi Kriminal 3 Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju. Penggerebekan di rumah anaknya itu terjadi setelah adanya laporan berkaitan dengan adanya perekrutan Seo di Thai Eastar Jet pada 2020 lalu. Adapun saat ini Seo telah bercerai dengan Da Hye, putri Moon.

Lee yang mendirikan maskapai itu merupakan anggota dua periode Partai Demokrat. Kala itu, Partai Demokrat tengah berkuasa.

Pada Maret 2018, saat Moon masih menjabat sebagai presiden, Lee diangkat menjadi presiden Kosme. Beberapa bulan setelahnya yakni pada Juli, Seo bergabung dengan unit Eastar di Thailand.

Dugaan keterlibatan kantor kepresidenan terkait pengangkatan Lee muncul lantaran dasar Seo yang minim pengalaman serta kesulitan finansial perusahaan. Dugaan jaksa, pengangkatan Lee kemungkinan telah diputuskan selama pertemuan informal sekretaris presiden pada akhir 2017.

Berdasarkan dokumen tuntutan pengadilan, keluarga putrinya dibiayai olehnya untuk beberapa waktu, dan berhenti ketika Seo bekerja di Thai Eastar Jet. Jaksa menaksir Seo menerima total 223 juta won atau sekitar Rp 2,5 miliar dalam bentuk gaji dan biaya relokasi ke Thailand antara Juli 2018 - April 2020.

Seo sendiri telah diperiksa sebanyak tiga kali tahun ini sebagai saksi, namun ia tetap memilih untuk diam dan tidak memberikan kesaksian. Selain itu, Cho Hyun-ock, mantan sekretaris senior presiden untuk urusan personalia di bawah pemerintahan Moon, juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan terkait kasus ini.

Beberapa mantan pejabat kantor kepresidenan lainnya juga turut diperiksa, termasuk Im Jong-seok, mantan kepala staf di bawah pemerintahan Moon. Kasus ini memicu reaksi yang berbeda dari partai-partai politik di Korea Selatan.

Juru bicara Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Jeong Kwang-jae, menegaskan bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum, termasuk Moon Da-hye. Di sisi lain, kritik muncul dari pihak oposisi, yang menilai bahwa penyelidikan ini bermotif politik.

Beberapa mantan pembantu Moon, termasuk Im Jong-seok dan Cho Kuk, menuduh bahwa penyelidikan ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari kecurigaan yang melibatkan Presiden Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon-hee. Tuduhan ini semakin diperkuat dengan adanya pencarian di rekening bank milik Moon dan istrinya.

Sebanyak 37 anggota parlemen dari Partai Demokrat, banyak di antaranya adalah mantan pembantu Moon, mengutuk tindakan kejaksaan yang mereka anggap sebagai balas dendam politik. Mereka memperingatkan bahwa tindakan ekstrem ini hanya akan memperburuk krisis yang dihadapi pemerintahan saat ini dan memicu kemarahan publik yang lebih besar terhadap kantor kepresidenan di Yongsan.

Lembaga pengawas pelindungan data pribadi ditargetkan hadir pada Oktober. Sebab, Undang-undang Pelindungan Data Pribadi akan berlaku pada Oktober atau dua tahun sejak disahkan pada 17 Oktober 2022.

Wakil Menteri Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Nezar Patria menyampaikan, pembahasan aturan turunan UU Pelindungan Data Pribadi berupa Peraturan Pemerintah sudah rampung 90%.

Peraturan Pemerintah terkait pelindungan data pribadi itu kini masuk proses konsultasi akhir sebelum disahkan. “UU PDP mulai berlaku Oktober, jadi Peraturan Pemerintah segera menyusul,” kata Nezar kepada wartawan di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (3/9).

Ia menargetkan Peraturan Pemerintah pelindungan data pribadi rampung awal Oktober.

Salah satu hal yang diatur dalam regulasi tersebut yakni lembaga pengawas pelindungan data pribadi. “Kami cenderung mendorong agar badan pengawas ini tidak berada di bawah Kominfo, melainkan langsung di bawah presiden,” ujar dia.

Berdasarkan UU PDP pasal 58 ayat 2, lembaga pelindungan data pribadi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
3. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
4. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Sementara itu, wewenang lembaga perlindungan data pribadi yakni:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi
2. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi
3. Menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi
4. Membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
5. Bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara
6. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia
7. Memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi
8. Melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
10. Melakukan dan atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
11. Memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
12. Meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
13. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
14. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga
15. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi

PT MRT Jakarta akan beroperasi normal saat misa akbar Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus berlangsung di Gelora Bung Karno Jakarta pada Kamis (5/9). Sementara itu, TransJakarta akan menambah armada di sekitar kawasan GBK.

"MRT Jakarta tetap melayani masyarakat dengan jam operasi normal yaitu pukul 05.00-24.00 WIB dengan selang waktu 5 menit pada jam sibuk 07.00-09.00 WIB dan 17.00-19.00 WIB, serta 10 menit di luar jam sibuk," kata Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/9).

MRT juga akan menyiapkan manajemen kerumunan melalui penambahan petugas dan peralatan pendukung seperti pengeras suara dan rambu penunjuk arah.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebelunya juga memastikan telah menyiapkan layanan TransJakarta di sekitar kawasan GBK sebanyak 387 unit dengan jumlah unit rencana operasional sebanyak 351 unit. Adapun 36 unit disiapkan sebagai cadangan situasional.

Unit-unit Bus TransJakarta itu terdiri dari 351 unit kategori layanan angkutan umum terintegrasi, yakni:

• Stasiun Palmerah-Transport Hub Dukuh Atas sebanyak 9 unit
• Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan 6 unit)
• Tanah Abang-Blok M 12 unit
• Senen-Blok M 17 unit
• Pemuda Merdeka-Bundaran Senayan 19 unit
• Stasiun Tebet-Bundaran Senayan 8 unit
• Stasiun Manggarai-Blok M 16 unit
• Kebayoran Lama-Petamburan 5 unit
  
  Lalu rute halte BRT di sekitar Gelora Bung Karno, yakni
• Blok M-Kota 78 unit
• Pinang Ranti-Pluit 63 unit
• Tanjung Priok-Bundaran Senayan 25 unit
• Kalideres-Senayan Bank DKI 24 unit
• Ragunan-Senayan Bank DKI 11 unit
• Cililitan-Grogol 24 unit
• Pinang Ranti-Bundaran Senayan 20 unit
• Blok M-Kota 7 unit
• Pinang Ranti - Pluit 7 unit

TransJakarta juga menyediakan layanan baik petugas maupun armada hingga malam saat kegiatan misa akbar.

Indonesia menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus ke kawasan Asia Pasifik, yang dimulai hari ini sampai 6 September 2024. Menurut informasi, Paus Fransiskus tiba di Indonesia siang ini, lalu keesokan harinya atau pada 4 September 2024, dia dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

Pada 5 September 2024, Paus Fransiskus akan menghadiri pertemuan antaragama di Masjid Istiqlal, Jakarta, dilanjutkan pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Paus kemudian melanjutkan kunjungan ke Port Moresby, Papua Nugini dan Vanimo dari 6-9 September 2024, Dili, Timor Leste dari 9-11 September 2024 dan Singapura dari 11-13 September 2024.

Kementerian ESDM mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja (WK) migas tahap I 2024 untuk WK Central Andaman, WK Amanah, dan WK Melati pada Selasa (3/9).

Pengumuman ini memiliki nilai investasi berupa komitmen pasti sebesar US$ 19.882.293 atau Rp 308,97 miliar (kurs Rp 15.540) dan bonus tanda tangan sebesar US$ 800.000 atau Rp 12,43 miliar.

“Terdapat perusahaan migas Cina yang berpartisipasi dalam lelang WK migas ini. Untuk itu kami juga turut mengucapkan terimakasih atas dukungan pemerintah Cina,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dadan Kusdiana dalam siaran pers, Selasa (3/9).

Pengumuman pemenang lelang WK tersebut ditandai dengan penyampaian Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap Peserta Lelang. “Kami ucapkan selamat kepada para pemenang,” ujar Dadan.

Berikut pemenang lelang penawaran langsung tiga WK migas tahap 1 2024:

WK Central Andaman (Offshore Bagian Utara Sumatera)

• Pemenang: Konsorsium Premier Oil South Andaman Limited dan Mubadala Energy Holdings Limited,
• Bonus tanda tangan: US$ 300.000 atau Rp 4,66 miliar
• Total komitmen pasti US$ 4.032.293 atau Rp 62,66 miliar

WK Amanah (Onshore Sumatera Selatan)

• Pemenang: Konsorsium PT Medco Energi Linggau, PT Sele Raya dan KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) Limited
• Bonus tanda tangan: US$ 300.000 atau Rp 4,66 miliar
• Total komitmen pasti: US$ 3.150.000 atau Rp 48,95 miliar

WK Melati (Onshore-OffShore Sulawesi Tenggara-Sulawesi Tengah)

• Pemenang: Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi, Sinopec International Energy Investment Holdings Limited dan KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) Limited
• Bonus tanda tangan: US$ 200.000 atau Rp 3,1 miliar
• Total komitmen pasti: US$ 12.700.000 atau Rp 197,35 miliar

Untuk diketahui, dalam lelang WK migas tahap 1 2024, terdapat lima WK yang telah ditawarkan, yakni WK Amanah, WK Central Andaman, WK Melati, Wilayah Kerja Panai, dan WK Pesut Mahakam.

Khusus Lelang WK Panai dan WK Pesut Mahakam masih berlangsung, dan ditawarkan dengan mekanisme Lelang Reguler serta akan berakhir pada 11 September 2024.

Kementerian ESDM menyebut, dalam rencana lelang WK migas tahap II 2024 tentatif terdapat lima WK yang dinilai potensial dan menjadi kandidat yang akan ditawarkan, yaitu WK Air Komering, WK Binaiya, WK Gaea, WK Kojo, dan WK Serpang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya deflasi dalam empat bulan beruntun sejak Mei hingga Agustus 2024. Deflasi pada Mei 2024 tercatat 0,03% secara bulanan dan semakin dalam pada Juni menjadi 0,08%.

Deflasi pun semakin parah pada Juli 2024 yang mencapai 0,18%. Deflasi pun terus berlanjut pada Agustus 2024 namun kembali ke level 0,03% sama seperti bulan Mei.

Secara umum, deflasi adalah penurunan laju inflasi dalam waktu tertentu. Pada kondisi ini, harga barang dan jasa secara bersamaan mengalami penurunan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan fenomena deflasi beruntun bukan pertama kali dialami Indonesia. Kasus serupa pernah terjadi saat krisis ekonomi pada 1999 dan pada 2000 saat pandemi Covid-19.

“Setelah krisis finansial Asia, pada tahun 1999 Indonesia mengalami deflasi tujuh bulan berturut-turut selama Maret-September. Ini sebagai akibat dari depresiasi nilai tukar dan penurunan harga barang beberapa jenis barang,” kata Pudji.

Tak hanya itu, periode deflasi lain juga terjadi saat krisis finansial global pada Desember 2008 hingga Januari 2009. Saat itu, deflasi terjadi karena penurunan harga minyak dunia dan permintaan domestik yang melemah.

Deflasi juga terjadi saat Indonesia mengalami pandemi Covid-19 pada 2020. Kala itu, Indonesia mengalami deflasi selama tiga bulan berturut pada Juli-September 2020.

Pudji menyebut empat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada masa pandemi Covid-19 yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian dari kelompok pakaian dan alas kaki, transportasi, serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan.

“Dengan empat kelompok ini, mengindikasikan bahwa penurunan daya beli pada tahun 2020,” ujar Pudji.

Sementara pada tahun ini, Pudji menyebut fenomena deflasi beruntun karena dipengaruhi sisi penawaran. Deflasi tersebut disebabkan oleh penurunan harga pangan seperti produk tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

“Biaya produksinya turun sehingga harga di tingkat konsumen juga ikut turun. Hal ini seiring adanya panen raya sehingga pasokan berlimpah sehingga harganya juga ikut turun,” kata Pudji.

Deflasi Beruntun Karena Pelemahan Daya Beli

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut deflasi yang terjadi pada empat bulan beruntun disebabkan oleh pelemahan daya beli. Huda menyebutnya sebagai efek domino dari pelemahan daya beli terutama, karena berkurangnya kelas menengah dan penurunan PMI manufaktur Indonesia.

“Bisa dibilang (deflasi 2024) hampir serupa dengan apa yang dialami pada 2008 dan 2009 kemudian saat pandemi mengalami deflasi. Tapi ini berbeda,” kata Huda.

Menurut Huda, deflasi pada tahun 2008-2009 dipengaruhi oleh faktor krisis global. Kemudian deflasi pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh pelemahan daya beli pada saat pandemi Covid-19.

Sementara pada tahun ini, kondisi deflasi justru sedikit berbeda dengan catatan histori sebelumnya. Saat ini, masyarakat dihadapkan beberapa kebijakan yang menekan daya beli dan tabungan masyarakat juga ikut terkuras.

“Waktu 2022, pemerintah seharusnya menjaga daya beli karena masih dalam masa pemulihan ekonomi, tapi ada kenaikan harga pertalite," kata dia.

Bahkan saat masa pemulihan, pemerintah justru mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Kemudian pemerintah kembali berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

Huda menilai, kebijakan tersebut membuat masyarakat makin waspada terhadap kenaikan pajak dan inflasi pada 2025. Hal ini menyebabkan permintaan barang dan jasa di masyarakat menurun terutama dari kelas menengah.

“Ini sangat berbahaya, kalau lihat data Bank Dunia, ada penurunan kelas menengah sehingga mereka rentan jatuh miskin," kata Huda.

Menurut Huda, kondisi tersebut saling berkaitan. Dimulai dengan pelemahan daya beli sehingga memicu deflasi selama empat bulan beruntun karena konsumsi makanan, minuman dan tembakau turun.

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) melaporkan pencapaian signifikan dalam penjualan propertinya dengan total Rp 980 miliar untuk periode Januari-Juli 2024. Angka ini menunjukkan lonjakan sekitar 40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp 682 miliar.

Corporate Secretary APLN Justini Omas mengatakan, peningkatan tersebut mencerminkan kemampuan APLN dalam mengoptimalkan penjualan produk properti yang memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen, mulai dari segmen bawah, menengah, hingga atas. Penjualan properti APLN melonjak tajam tahun ini berkat strategi cerdas tim dan skema KPR yang memudahkan konsumen.

“Saat daya beli sebagian masyarakat yang menurun, KPR adalah solusi bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya terhadap properti. Dukungan pembiayaan KPR dengan suku bunga yang kompetitif menjadi sumber utama penjualan properti APLN tahun ini,” kata Justini dalam keterangan resmi di Jakarta, pada Senin (2/9).

Ia menjelaskan, skema pembelian properti melalui KPR memberikan manfaat berganda, baik bagi konsumen maupun perusahaan. Selain menjadi pilihan pembayaran yang mudah dan terjangkau bagi konsumen, skema KPR juga membantu perusahaan dalam mempercepat pembangunan proyek-proyek properti.

Sehingga multiplier effectnya banyak dirasakan oleh sektor-sektor pendukung properti dan pelaku ekonomi lainnya. Sebagai pengembang dengan pengalaman lebih dari setengah abad, APLN selalu menjaga kepercayaan konsumen melalui proyek-proyek properti berkualitas dengan nilai yang terus meningkat.

Hal ini sejalan dengan konsep living in style yang selalu dikedepankan di setiap produk APLN. Dengan bergaya modern, sophisticated, dan elegan, proyek-proyek yang diluncurkan memiliki fasilitas premium yang mampu menghadirkan pengalaman berhuni yang mengesankan.

“Selain produk yang berkulitas dan landskap hunian yang selaras dengan alam, kami menjaga kepercayaan konsumen melalui serah terima unit seperti yang sudah diperjanjikan. Kami memahami bahwa setiap konsumen ingin segera memiliki dan menempati properti yang telah mereka beli,” imbuh Justini.

Deretan Proyek APLN

Saat ini, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) sedang mengelola dan membangun berbagai proyek properti, termasuk Bukit Podomoro Jakarta, Podomoro Golf View, Podomoro Park Bandung, Parkland Podomoro Karawang, serta Borneo Bay Residences di Balikpapan, dekat Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek-proyek ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang terus berkembang.

Hingga Semester I 2024, APLN berhasil mencatatkan kinerja yang memuaskan dengan laba komprehensif mencapai Rp 62,2 miliar, berbanding terbalik dengan kerugian sebesar Rp 53,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Penjualan dan pendapatan usaha APLN juga meningkat menjadi Rp 1,89 triliun pada Juni 2024, naik dari Rp 1,87 triliun di periode yang sama pada tahun 2023.

Justini, menambahkan bahwa selain mengoptimalkan strategi bisnis, APLN terus melakukan efisiensi operasional secara menyeluruh. Upaya ini berhasil meningkatkan laba kotor perusahaan hingga 10% menjadi Rp 729,8 miliar di semester I 2024. Hal ini mencerminkan komitmen APLN untuk memperkuat pertumbuhan penjualan sekaligus memastikan profitabilitas yang berkelanjutan di tengah kondisi ekonomi yang menantang.