ekBis#1

PT Angkasa Pura I memperkirakan Bandara Sepinggan Balikpapan menghadapi lonjakan penumpang yang mencapai 289 ribu pergerakan selama perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Indonesia. BUMN penerbangan ini telah menerima permintaan 51 tambahan penerbangan atau extra flight dari empat maskapai.

AP1 meramal, rata-rata pergerakan penumpang pada 10-24 Agustus 2024 itu naik 15% dibandingkan rata-rata pergerakan penumpang Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan pada periode Juli 2024 yang mencapai 16.800 penumpang.

Direktur Utama AP1 MMA Indah Preastuty menyatakan, pihaknya telah mempersiapkan berbagai hal untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang.Bandara Balikpapan akan berfungsi sebagai salah satu pintu gerbang udara menuju IKN.

“AP1 telah melaksanakan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur bandara dan pelayanan, termasuk pelaksanaan beautifikasi terminal penumpang serta area bandara, penyesuaian flow penjemputan penumpang dan tamu VIP, serta maintenance sarana pelayanan,” ujar Indah Preastuty dalam siaran pers, Selasa (13/8).

AP1 juga turut melakukan penataan gerai komersial di terminal Selain persiapan tersebut, AP1 juga mempersiapkan sebanyak 24 parking stand yang dikhususkan untuk menempatkan pesawat para tamu VIP dan pesawat militer, termasuk di dalamnya adalah 3 parking stand khusus untuk pesawat kepresidenan, pesawat presiden terpilih, serta pesawat wakil presiden terpilih. Selain itu, tersedia 26 parking stand lain yang akan dipergunakan untuk melayani operasional penerbangan komersial reguler.

Puncak kedatangan penumpang di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan kemungkinan akan terjadi pada Kamis, 15 Agustus (H-2 Upacara). AP1 memperkirakan akan ada sebanyak 21,6 ribu pergerakan penumpang.

Sementara itu, puncak keberangkatan diprediksi akan terjadi pada Minggu, 18 Agustus (H+1 Upacara) dengan proyeksi 22,8 ribu pergerakan penumpang

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Netty Prasetiyani mengkritik pembengkakan biaya pelaksanaan hari ulang tahun (HUT) RI di Ibu Kota Negara. Hal itu menurut Netty tidak wajah lantaran dilakuan di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami masyarakat.

“Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” kata Netty dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (13/8).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan itu berpandangan membengkaknya biaya pelaksanaan HUT di IKN disebabkan karena infrastrukturnya yang belum siap dan dipaksakan. Ia khawatir pelaksanaan HUT di IKN hanya didasarkan pada gengsi.

Menurut Netty, seharusnya pemerintah berfokus pada persoalan yang ada di masyarakat karena lesunya pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyinggung catatan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebutkan telah terjadi PHK pada 101.536 karyawan selama Januari hingga Juni.

Ia memperkirakan jumlah pekerja yang akan di-PHK akan terus meningkat hingga akhir 2024. Ia mencontohkan sektor tekstil dan pakaian jadi yang mengalami perlambatan pertumbuhan sehingga harus melakukan PHK pekerja hingga menutup pabrik.

“Ironinya, belum ada intervensi dari pemerintah untuk mengatasinya, malah sibuk buat acara megah di IKN. Pemerintah harusnya prioritaskan ini,” kata Netty.

Netty juga menyoroti puluhan juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non-aktif saat ini. Ia menyebut, Berdasarkan data per 1 Juni 2024, dari total 273 juta peserta BPJS, terdapat 58,3 juta peserta yang berstatus non-aktif

“Artinya peserta non-aktif JKN ini sebagian besarnya menunggak iuran. Penyebabnya antara lain karena miskin, karena di-PHK, karena kesulitan ekonomi,” kata dia.

Hal itu, tambah Netty, berkaitan dengan penyebab masyarakat terjerumus pada pinjaman inline karena kesulitan ekonomi yang menghimpit.vPermasalahan lain yang ia sorot berkaitan dengan sektor pertanian.

Netty mencontohkan petani tomat yang tengah menghadapi harga anjlok. Is pun mempertanyakan kehadiran pemerintah di tengah permasalahan di masyarakat.

“Pemerintah sibuk euforia dengan membuat acara di IKN, sementara kesulitan rakyatnya terabaikan. Padahal peringatan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan dengan cara sederhana tapi sarat makna,” kata Netty.

Ia pun mendesak pemerintah agar terbuka berkaitan dengan total anggaran pelaksanaan HUT ke-79 RI, termasuk dengan pelaksanaan di IKN. Menurut Netty masyarakat perlu mendapat penjelasan berapa anggaran yang telah dihamburkan. “Sampaikan pada publik secara transparan,” kata dia.

Anies Baswedan mengaku tidak mengetahui batas waktu yang ditetapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mencari koalisi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Anies menyampaikan pernyataan tersebut kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Khoirudin, melalui pesan suara yang kemudian bocor ke media sosial.

Dalam pesan suara tersebut, Anies mengungkapkan rasa terkejutnya terhadap pernyataan Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid. Ia mengaku baru tahu mengenai tenggat waktu pencarian koalisi untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.

Kholid sebelumnya menyebutkan bahwa PKS memiliki batas waktu 40 hari sejak pengumuman duet Anies dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman (MSI), untuk memastikan keduanya dapat berlaga di Pilgub. Tenggat waktu tersebut, menurut Kholid, berakhir pada 4 Agustus lalu.

"Saya kaget saja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline mencari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas," kata Anies kepada Khoirudin dalam pesan suara itu.

Menurut Anies, termin 4 Agustus mengacu pada permintaan PKS kepada dirinya untuk menyetujui Sohibul Iman sebagai pasangannya di Pilgub Jakarta tahun ini. Anies melanjutkan, PKS meminta dirinya untuk memberikan persetujuan soal Sohibul sebagai calon wakil gubernur sebelum tanggal 4 Agustus.

Anies menceritakan bahwa dia menyampaikan persetujuan itu langsung kepada Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, saat keduanya bertemu pada 31 Juli. Anies juga mengatakan telah menemui Sohibul Iman pada 30 Juli untuk membicarakan rencana mereka di Pilkada dan masalah-masalah Jakarta.

Setelah perbincangan tersebut, Anies mengaku segera menghubungi PIC Pilkada yang selama ini ditugasi untuk menjadi jembatan komunikasi resmi antara dirinya dengan PKS. "Saya sampaikan bahwa kalau bisa ingin ketemu Pak Presiden hari itu juga," ujar Anies. Pertemuan tersebut akhirnya terlaksana pada Rabu sore, 31 Juli.

Dalam pertemuan itu, Anies menyatakan kesiapannya untuk berjuang bersama Sohibul Iman sesuai dengan keputusan yang diambil di DPTP. Anies melaporkan bahwa jawaban tersebut disambut baik oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Menurut Anies, Presiden PKS Ahmad Syaikhu kemudian menginformasikan bahwa keputusan ini memungkinkan mesin partai untuk mulai bergerak. "Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain," kata Anies.

Lebih lanjut, Anies mengungkapkan bahwa komunikasi intensif terus dilakukan dengan berbagai partai politik lain. Walaupun tidak diberitakan, Anies mengaku terus menginformasikan setiap pembaruan kepada penghubung (PIC).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan itu menambahkan, bahwa sejauh ini tidak ada perubahan signifikan dari partai-partai lain. "Jadi memang mereka merasa belum perlu mengumumkan," ujar Anies.

Anies menyebut partai pendukung saat ini telah menyetujui kerja sama namun memilih untuk menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman resmi. Selama ini, Anies Baswedan terus mempersiapkan diri dan menegaskan bahwa dalam komunikasi dengan berbagai partai, calon wakil gubernur berasal dari PKS.

Di sisi lain, Anies menghormati dinamika yang terjadi di setiap partai politik dan menghormati keputusan yang diambil oleh pimpinan partai. Dia juga meminta agar para juru bicara dari timnya tidak terlibat dalam perdebatan publik.

"Bahkan ketika muncul pernyataan dari teman-teman jubir, saya sampaikan kepada jubir-jubir kami, jangan saling berbantah di depan umum. Kita ini teman seperjuangan. Jangan saling berbantah,” ujar Anies.

Ia pun mengingatkan agar perbedaan bisa dibicarakan baik-baik. Anies menilai setiap perbedaan dalam keputusan partai seharusnya dapat dibahas dengan baik untuk mencapai kesepahaman. Anies menegaskan kembali komitmennya untuk menghormati keputusan yang diambil oleh setiap partai sembari menyadari bahwa setiap partai memiliki kendala, kesempatan, kepentingan, dan misi masing-masing.

Kepada Khoirudin, Anies berharap kerja sama politik antara dirinya dan PKS dapat terus berlanjut hingga waktu pendaftaran yang dijadwalkan pada 27 hingga 29 Agustus. "Itulah waktu di mana kita memasukkan formulir B1 KWK untuk pendaftaran," ujar Anies.

Di akhir obrolan dengan Khoirudin, Anies menyatakan harapan untuk bersama PKS bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta. Adapun PKS saat ini makin intens membangun kerja sama dengan Partai Gerindra yang menjadi motor Koalisi Indonesia Maju. Di Pilkada Jakarta, KIM berencana mengusung Ridwan Kamil. Sementara PKS disebut-sebut akan mendapat jatah wakil gubernur.