Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024 masih berada pada kisaran 5%. Optimisme ini merespon proyeksi ekonom yang memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal tersebut akan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

“Kita tunggu saja. Ya, masih sekitar 5%,” kata Airlangga di Gedung Kemenko Ekonomi, Jakarta, Jumat (26/7). “Bank Dunia melihat Indonesia (pertumbuhan ekonomi) masih di atas 5%, optimis."

Sektor penopang utama pertumbuhan ekonomi, menurut dia, masih dari konsumsi dalam negeri, ekspor, dan manufaktur. Momen Lebaran juga masih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024.

Airlangga menyebut, penjualan makanan dan minuman juga mengalami peningkatan 15%, sedangkan penjualan mobil tertunda karena masih berharap ada fasilitas tambahan dari pemerintah.

Sebelumnya, Bank Dunia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5% secara tahunan dengan tingkat inflasi yang rendah. Angkanya masih melampaui capaian ekonomi global yang diproyeksi sekitar 2,6% hingga 2,7% secara tahunan pada 2024.

Pertumbuhan ekonomi global tersebut juga diperkirakan masih akan berada di bawah 5% secara tahunan pada 2025. Bank Dunia juga mengapresiasi program-program yang dilakukan pemerintah, antara lain pengurangan kemiskinan, infrastruktur untuk pertanian, dan pengentasan stunting atau tengkes.

Airlangga menyampaikan, Presiden Joko Widodo menyebutkan terjadi penurunan rasio tengkesdalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari sebelumnya 37% pada 2013 menjadi 21% pada 2023. Selain itu, juga terdapat penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 6,2% pada 2014 menjadi sebesar 0,8% per bulan Maret 2024.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyediakan tiga jenis market order dalam sistem perdagangan bursa yang dapat digunakan oleh investor. Ketiga market order ini memberikan pilihan kepada investor untuk menyesuaikan strategi perdagangan saham mereka sehingga menjadi lebih baik.

Market order adalah instruksi jual atau beli yang dilakukan oleh anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan volume yang ditentukan oleh nasabahnya, berdasarkan harga terbaik yang tersedia di pasar.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menyebutkan bahwa ketiga jenis market order tersebut adalah Fill and Kill (FAK), Fill or Kill (FOK), dan Market to Limit (MTL).

“Ketiga market order ini menawarkan mekanisme eksekusi yang berbeda, memberikan pilihan kepada investor untuk menyesuaikan strategi perdagangan mereka dengan lebih baik,” kata Irvan dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7).

Selain itu, Irvan menjelaskan bahwa setiap tipe market order yang masuk ke sistem perdagangan BEI diberi penanda khusus untuk mengidentifikasi dan memproses order sesuai dengan algoritma masing-masing tipe. Dengan market order, investor hanya perlu memberikan informasi tentang volume order tanpa harus menentukan harga. Akan tetapi, investor perlu mempertimbangkan tingkat harga maksimum yang dapat diterima berdasarkan profil risikonya.

Berikut ini keuntungan market order bagi investor:

Fill and Kill (FAK)

Irvan menjelaskan bahwa tipe market order Fill and Kill (FAK) merupakan tipe market order yang diperdagangkan (matched) secara keseluruhan atau sebagian di berbagai tingkat harga yang tersedia dalam order book.

Apabila sisa order FAK tidak dapat diperdagangkan berdasarkan ketersediaan volume di order book atau sweep limit (10 tick), maka order tersebut akan otomatis dibatalkan. Tipe ini dapat digunakan pada sesi pre-opening, sesi I, sesi II, sesi pre-closing, dan sesi periodic call auction khusus untuk saham dalam papan pemantauan khusus.

Mengingat market order FAK adalah satu-satunya tipe market order yang dapat digunakan pada mekanisme perdagangan call auction, investor dapat memanfaatkan tipe market order ini untuk meningkatkan potensi matching order mereka pada sesi-sesi tersebut. Hal itu karena FAK akan mengacu pada harga terbaik di order book.

Market to Limit (MTL)

Kemudian, Market to Limit (MTL) adalah tipe market order yang dieksekusi secara keseluruhan atau sebagian pada berbagai tingkat harga yang tersedia di order book. Sisa order MTL yang tidak dapat dieksekusi berdasarkan ketersediaan volume di order book atau sweep limit (10 tick) akan otomatis dikonversi menjadi Limit Order dengan harga eksekusi terakhir. MTL dapat digunakan pada sesi I dan sesi II perdagangan bursa.

Fill or Kill (FOK)

Tipe market order Fill or Kill (FOK) adalah jenis order yang harus dieksekusi sepenuhnya atau tidak sama sekali, berdasarkan harga yang tersedia di order book.

Dengan demikian, Irvan menyebutkan bahwa market order memberikan fleksibilitas bagi investor dalam mengeksekusi order tanpa harus menentukan harga secara manual, yang sering kali dapat memperlambat proses eksekusi.

“Dengan mempertimbangkan profil risiko dan strategi transaksi, investor dapat memilih tipe market order yang paling sesuai," ujarnya.

PT Bank Permata Tbk (BNLI) membukukan laba bersih mencapai Rp 1,52 triliun, naik 8,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 1,4 triliun. Kenaikan laba perseroan terutama diperoleh berkat efisiensi pada beban operasional.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan, pendapatan bunga bersih naik dari Rp 4,74 triliun menjadi Rp 4,81 triliun. Di sisi lain, pendapatan transaksi perdagangan dan operasional lainnya turun dari masing-masing Rp 192 miliar dan Rp 99,8 miliar menjadi Rp 97,9 miliar dan Rp 75,2 miliar. Akibatnya, pendapatan operasional secara keseluruhan pun turun tipis dari Rp 5,77 triliun menjadi Rp 5,74 triliun.

Namun demikian, beban operasional perseroan turun tipis dari Rp 3,95 triliun menjadi Rp 3,75 triliun. Penurunan beban terutama berasal dari berkurangnya biaya pencadangan atau kerugian penurunan nilai aset dari Rp 1,25 triliun menjadi Rp 1,06 triliun.

"Peningkatan kinerja Bank diiringi dengan strategi pengelolaan biaya yang disiplin dan efisiensi operasional yang optimal melalui digitalisasi," ujar Direktur Utama PermataBank Meliza M. Rusli dalam keterangan resminya, Jumat (26/7).

Meliza menjelaskan, manajemen biaya yang lebih disiplin berhasil menurunkan rasio Cost to Income (CIR) menjadi 49,6% pada Juni 2024, dibandingkan 51,5% pada Desember 2023.

Adapun Bank Permata mencatatkan penyaluran kredit hingga paruh pertama tahun ini tumbuh 10,2% secara tahunan mencapai Rp 151,4 triliun. Penyaluran kredit, terutama ditopang oleh segmen korporasi yang tumbuh 17,3% secara tahunan.

Rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio (LDR) Bank Permata pun berhasil terkerek dari 73,3% pada Juni 2023 menjadi 78,2% sesuai ketentuan OJK. Regulator keuangan menetapkan batas bawah LDR sebesar 78% dan batas atas LDR sebesar 92%. Bank yang memiliki LDR tak sesuai ketentuan dikenakan disinsentif giro wajib minimum atau GWM.

“Penyaluran kredit dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dan pengawasan kualitas portofolio kredit” ujar dia.

Per Juni 2024, rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross Bank Permata tercatat di level 2,4%, sedangkan loan at risk sebesar 7,8%. Perusahaan memiliki rasio NPL coverage dan LAR coverage mencapai 337,9% dan 103,2%.

Anak usaha Bankok Bank ini juga mencatat total simpanan nasabah mencapai Rp 191,8 triliun pada semester pertama 2024, naik 3,4% dibandingkan periode yang sama 2024. Rasio pendanaan murah atau tabungan giro (CASA) masih mendominasi mencapai 56,3%. Modal bank juga sangat kuat Capital Adequacy Ratio (CAR) dan CET-1 Bmasing-masing sebesar 35,4% dan 26,6% pada semester pertama 2024, jauh diatas batas minimum yang ditetapkan OJK sebesar 8%.

Seekor Harimau Sumatra (Panthera tigris Sumatrae) ditemukan mati terjerat di Sigaruntang, Jorong Sungai Pua, Nagari (Desa) Sungai Pua, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (25/7).

Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar Antonius Vevri di Lubuk Basung mengatakan, harimau Sumatra berjenis kelamin betina itu terjerat di dekat kebun warga di Sigaruntang, Jorong Sungai Pua, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Palembayan.

"Harimau terjerat pada leher sehingga tidak bisa tertolong dan mati," katanya dikutip dari Antara, Jumat (26/7).

Ia menyebutkan harimau tersebut langsung dievakuasi oleh petugas BKSDA Sumbar, Tim Patroli Anak Nagari (Pagari) Baringing, dan masyarakat sekitar. Harimau itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Hewan Padang untuk dinekropsi guna memastikan kematian satwa dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya itu selain akibat terjerat.

"Kita langsung membawa harimau ke Rumah Sakit Hewan Padang untuk dinekropsi guna memastikan penyebab kematian selain terjerat," katanya.

Ia menambahkan, kondisi harimau tersebut pertama kali diketahui warga bernama Simar saat sedang berada di sawahnya. Ia semula menduga babi yang terjerat, dan setelah itu ia langsung menuju lokasi sekitar pukul 15.00 WIB.

Sesampai di lokasi, Simar justru melihat harimau terjerat dan langsung melaporkan ke warga sekitar. Setelah itu Wali Nagari atau Kepala Desa Sungai Pua melaporkan temuan itu ke BKSDA sekitar pukul 16.00 WIB.

Pihaknya langsung menurunkan petugas dari Resort Konservasi Wilayah I Panti, Resort Konservasi Wilayah II Maninjau dan Resort Konservasi Marapi Singgalang ke lokasi.

"Petugas sampai ke lokasi sekitar pukul 18.30 WIB dan harimau dalam kondisi lemas. Sekitar pukul 19.00 WIB harimau sudah mati," katanya.

Ia mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas ke kebun pada malam hari serta mengandangkan ternak mereka. "Jangan melakukan aktivitas di kebun pada malam hari," katanya.

Pernah Muncul di Dua Kecamatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Trenggono diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa PT Telkom.

Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan pemegang saham PT Teknologi Riset Global Investama. Pemeriksaan berlangsung dari pukul 08.50 WIB hingga 11.25 WIB.

Usai diperiksa, Trenggono mengatakan kasus yang ditanyakan KPK terjadi pada tahun 2017 hingga 2018. Ia berjanji membantu KPK mengusut kasus tersebut.

"Yang saya tahu, saya sampaikan. Yang saya tidak tahu, tidak saya sampaikan," katanya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (26/7) dikutip dari Antara.

Trenggono juga membantah adanya tuduhan ia menerima uang terkait perkara yang disidik KPK itu. Meski demikian, dia tak menjelaskan detail apa duduk perkara kasus yang terjadi beberapa tahun lalu itu.

"Tidak ada itu (terima uang), tidak ada," katanya.

KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan Trenggono pada Jumat (12/7). Meski demikian, ia baru bisa memenuhi panggilan penyidik hari ini.

KPK juga belum memberikan penjelasan mengenai detail pemeriksaan Trenggono hari ini. Mereka baru akan membuka rangkauan kasus ke publik usai penyidikan rampung.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana mengembalikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan saat ini PBNU tengah mendiskusikan untuk membentuk tim lima atau semacam panitia khusus (Pansus) tentang PKB.

PBNU menilai saat ini elit PKB banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya partai tersebut. Pembentukan tim lima menurut Syaifullah bisa diupayakan untuk mengembalikan PKB ke PBNU.

“Langkah ini setelah melihat pernyataan elit-elit PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7).

Ia mengatakan, sesuai sejarahnya PKB didirikan oleh struktur NU dari pengurus pusat hingga ke cabang. Karena itu ia menyebut pembentukan PKB tidak bisa dilepaskan dari NU.

Gus Ipul juga menyebut adanya pernyataan elit-elit PKB yang menganggap bahwa PBNU tidak perlu didengarkan. Padahal, kata dia, tanpa mendengarkan PBNU, PKB terbukti gagal dalam proses pemilihan Presiden beberapa waktu lalu.

Lebih jauh ia mengatakan tim lima yang akan dibentuk nantinya akan menyerupai tim lima yang pada awal reformasi pernah dibentuk PBNU untuk mendirikan PKB. Realisasi tim lima saat ini menunggu persetujuan dari Rais Aam Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

“Kami akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini,” kata Gus Ipul.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan keputusan resmi tentang pengelolaan tambang batu bara akan disampaikan pada akhir pekan ini usai gelaran konsolidasi nasional.

“Secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti melalui akun instagram miliknya, dikutip Jumat (26/7).

Dia menjelaskan, pengelolaan tambang ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat Pleno pada 13 Juli lalu. Pada saat rapat tersebut, ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. “Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pengurus Pusat Muhammadiyah Azrul Tanjung menyebut akan menerima peluang pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) batu bara yang ditawarkan negara melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

“Simpulan sementara Muhammadiyah sudah memberikan lampu hijau dan sudah diputuskan untuk menerima,” kata Azul saat dihubungi Katadata.co.id pada Kamis (25/7).

Azrul menyebut, sejak diterbitkannya regulasi ini Muhammadiyah memang menyambut baik niat pemerintah, namun tidak serta merta langsung menerima. Dia menyebut, Muhammadiyah melakukan kajian-kajian dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, hukum, sosial, dan lingkungan.

“Kami sudah melakukan kajian itu berkali-kali, tidak hanya internal namun juga bersama majelis terkait dan perguruan tinggi yang memiliki prodi pertambangan,” ujarnya.

Azrul menyampaikan, kajian terkait pengelolaan tambang juga dilakukan dengan para pakar di luar Muhammadiyah. Berdasarkan hasil kajian dengan berbagai pihak inilah, Muhammadiyah memberi isyarat akan menerima.

“Tapi tentu kami akan melihat dan berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Menteri investasi dan Menteri ESDM,” ucapnya.

Azrul menekankan jika nanti Muhammadiyah mengelola tambang, pihaknya tidak ingin melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan. Muhammadiyah ingin memberikan contoh kepada dunia bahwa ketika menambang harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan keputusan resmi tentang pengelolaan tambang batu bara akan disampaikan pada akhir pekan ini usai gelaran konsolidasi nasional.

“Secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti melalui akun instagram miliknya, dikutip Jumat (26/7).

Dia menjelaskan, pengelolaan tambang ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat Pleno pada 13 Juli lalu. Pada saat rapat tersebut, ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. “Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pengurus Pusat Muhammadiyah Azrul Tanjung menyebut akan menerima peluang pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) batu bara yang ditawarkan negara melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

“Simpulan sementara Muhammadiyah sudah memberikan lampu hijau dan sudah diputuskan untuk menerima,” kata Azul saat dihubungi Katadata.co.id pada Kamis (25/7).

Azrul menyebut, sejak diterbitkannya regulasi ini Muhammadiyah memang menyambut baik niat pemerintah, namun tidak serta merta langsung menerima. Dia menyebut, Muhammadiyah melakukan kajian-kajian dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, hukum, sosial, dan lingkungan.

“Kami sudah melakukan kajian itu berkali-kali, tidak hanya internal namun juga bersama majelis terkait dan perguruan tinggi yang memiliki prodi pertambangan,” ujarnya.

Azrul menyampaikan, kajian terkait pengelolaan tambang juga dilakukan dengan para pakar di luar Muhammadiyah. Berdasarkan hasil kajian dengan berbagai pihak inilah, Muhammadiyah memberi isyarat akan menerima.

“Tapi tentu kami akan melihat dan berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Menteri investasi dan Menteri ESDM,” ucapnya.

Azrul menekankan jika nanti Muhammadiyah mengelola tambang, pihaknya tidak ingin melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan. Muhammadiyah ingin memberikan contoh kepada dunia bahwa ketika menambang harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Startup jumbo di sektor perikanan eFishery mengumumkan pemutusan hubungan kerja alias PHK hari ini (26/7).

Vice President of Public Affairs eFishery Muhammad Chairil mengatakan, keputusan PHK ditempuh dengan pertimbangan sangat matang berdasarkan restrukturisasi dan perubahan strategi bisnis perusahaan. Akan tetapi, ia tidak menyebutkan jumlah karyawan yang dipecat.

“eFishery memahami dampaknya terhadap para individu,” kata Chairil dalam keterangan kepada Katadata.co.id, Jumat (26/7). “Perusahaan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh karyawan yang terkena dampak langsung dari keputusan ini.”

Sebagai bentuk dukungan penuh bagi para karyawan yang di-PHK, eFishery memberikan dukungan berupa:

• Bantuan Pencarian Kerja: eFishery akan membantu karyawan yang terdampak dalam mencari peluang karir baru yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka.
• Konseling dan Dukungan: eFishery menyediakan layanan konseling dan dukungan untuk membantu karyawan yang terdampak melewati masa transisi ini.
• Fasilitasi Transisi: eFishery akan membantu memfasilitasi proses transisi karyawan yang terdampak sehalus dan semudah mungkin.

“Bagi karyawan yang tetap bersama eFishery, perusahaan sangat menghargai komitmen dan dedikasi yang telah terjalin,” ujar Chairil. “eFishery menyadari bahwa perubahan ini dapat menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran.”

Perusahaan menyatakan komitmen untuk terus berkomunikasi dan menyampaikan informasi terbaru kepada seluruh stakeholders, baik internal maupun eksternal dalam waktu yang akan datang.

Startup eFishery mencapai status unicorn pada Januari 2023. PT Bank HSBC Indonesia memberikan Green and Social Loan atau pinjaman US$ 30 juta atau sekitar Rp 487,6 miliar kepada unicorn ini.

Salah satu pendiri sekaligus CEO Fishery Gibran Huzaifah mengatakan, Green and Social Loan dari HSBC Indonesia itu merupakan langkah penting dalam misi perusahaan merevolusi industri akuakultur di Indonesia.

“Pendanaan ini memungkinkan kami memperluas armada eFeeder, serta memberdayakan pembudidaya ikan dan petambak udang skala kecil dengan teknologi dan sumber daya yang diperlukan, agar lebih produktif dan berkelanjutan,” kata Gibran dalam acara Penandatanganan Pemberian Pinjaman Hijau dan Pinjaman Sosial oleh PT Bank HSBC Indonesia kepada eFishery, di Jakarta, Jumat (31/5).

eFeeder merupakan perangkat pemberian pakan otomatis eFishery bertenaga teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence of Things (AIoT ). Alat ini disewakan kepada ratusan ribu pembudidaya ikan skala kecil dalam jaringan perusahaan.

Tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintahan Prabowo akan lebih berat dibandingkan era Jokowi. Prabowo tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara lama dalam mengungkit pembangunan, apalagi mencapai pertumbuhan tinggi. Selayaknya pemerintah mulai berpikir ulang soal paradigma ekonomi yang selama ini dijalankan. Ekonomi restoratif bisa menjadi jalan baru.

Ekonomi restoratif tengah mendapat perhatian dalam berbagai forum ekonomi internasional. Pembahasan mengenai pentingnya pemulihan alam dan roda ekonomi menjadi topik menarik di tahapan G20 Brasil. Munculnya urgensi ekonomi restoratif di forum global seperti G20 tidak terlepas dari besarnya dampak krisis iklim akibat kebijakan ekonomi yang kurang selaras dengan upaya melestarikan alam.

Dalam rangka mendukung ekonomi restoratif maka dibutuhkan langkah berani dan radikal melalui kebijakan fiskal. Kerja sama berbagai pemangku kepentingan juga dibutuhkan untuk mengokestrasi gerakan progresif ekonomi restoratif.

Ekonomi Ekstraktif yang Eksploitatif

Riset CELIOS dan CREA berjudul “Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel” di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara menemukan bahwa sektor ekstraktif berdampak negatif terhadap ekonomi dan kesehatan. Industri nikel tidak selalu bicara nilai tambah, tapi juga dampak negatif pada total output ekonomi daerah, surplus usaha, serapan tenaga kerja, dan upah tenaga kerja.

Selain itu, cara eksploitasi masif industri nikel juga berdampak negatif pada perekonomian masyarakat hingga Rp6 triliun pada sektor pertanian dan perikanan serta berisiko menurunkan pendapatan masyarakat hingga Rp3,64 triliun.

Bukan hanya dampak ekonomi langsung, simulasi dampak pada kesehatan masyarakat berisiko menimbulkan kematian 3.800 jiwa pada 2025 dan 5.000 jiwa hingga 2030 akibat polusi udara zat PM2.5, NO2, dan SO2 melebihi ambang batas harian. Zat polutif tersebut berasal dari PLTU batubara maupun pengolahan logam.

Ancaman pada lingkungan juga terjadi akibat partikel logam berat yang mengancam keanekaragaman laut dan hutan di kawasan lindung terdekat. Hal ini dapat memberi beban ekonomi sebesar Rp53 triliun hingga 2030.

Temuan lain dalam penelitian CELIOS dan Greenpeace mengungkapkan bahwa kontribusi dari ekonomi ekstraktif yang diklaim selama ini bisa jadi menciptakan kesejahteraan yang semu. Desa-desa yang mengandalkan sektor pertambangan memiliki kecenderungan memiliki akses yang lebih rendah pada pendidikan, air bersih, hingga kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, dan akses pada teknologi komunikasi atau internet. Hal ini dapat memperburuk pencapaian kualitas hidup di wilayah sekitar pertambangan.

Ekonomi Restoratif

Ekonomi restoratif merupakan bentuk antitesa ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada eksploitasi SDA. Prinsip ekonomi restoratif berorientasi pada pemulihan kerusakan lingkungan, kolektivitas masyarakat lokal, dan transformasi sosial-ekologis yang holistik. Cara ini diharapkan mampu menciptakan kualitas hidup manusia yang lebih sejahtera, adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Prinsip ini bisa dikonkretkan dengan menjadikan program dan lembaga yang berkontribusi pada pemulihan lingkungan dan sosial yang holistik menjadi prioritas. Pemerintah dapat memasukkan ke dalam setiap target rencana jangka pendek hingga panjang.

Pendekatan ekonomi restoratif dibutuhkan di tengah penurunan keanekaragaman hayati sebesar 69% selama 50 tahun terakhir di Indonesia. Secara global, menurut UNEP 3,2 miliar orang terutama di pedesaan dan yang termiskin terdampak degradasi tanah. Tak hanya itu, kerusakan alam membawa dampak sosial dan membebani ekonomi global hingga Rp150,4 kuadriliun.

Fokus strategi ekonomi restoratif yang lebih holistik ini diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi senilai US$7-US$30 setara Rp112 ribu - Rp480 ribu pada setiap Rp16 ribu uang yang diinvestasikan untuk merestorasi lahan. Manfaat ini juga termasuk dalam menciptakan green jobs sebesar 18-25 juta, menjaga seperempat ekonomi desa yang tergantung pada hutan, dan menjaga lahan serta keanekaragaman hayati.

Bentuk ekonomi restoratif meliputi ketahanan pangan berbasis pangan lokal dari hutan maupun ekosistem pesisir, penanaman kembali lahan eks tambang, mendorong ekspor produk perkebunan secara berkelanjutan, agroforestri, hingga permakultur.

Dukungan Kebijakan Fiskal

Dukungan kebijakan fiskal untuk ekonomi restoratif di Indonesia masih mengalami beberapa tantangan. Tantangan resistensi politik muncul sebagai implikasi hubungan erat elit politik dan oligarki dengan bisnis pertambangan yang berpotensi menolak disinsentif atas sektor ekstraktif. Resistensi ekonomi menjadi tantangan mengingat dominasi energi fosil, terkhusus batu bara yang masih tinggi dalam mendukung industri dan perekonomian.

Kuatnya kepentingan kelompok yang diuntungkan dari eksploitasi SDA juga menjadi tantangan. Ini tercermin dari Indeks Korupsi Indonesia yang stagnan di 34 poin menjadi indikator rendahnya transparansi dan tingginya angka korupsi di Indonesia.

Kondisi ini menjadi sumber dari ketimpangan fiskal dalam kebijakan ekonomi restoratif. Pembiayaan ekonomi restoratif oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini mencapai Rp103,245 triliun. Dana tersebut didapat dari berbagai mekanisme dan lembaga, seperti dari Dana Bagi Hasil SDA, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk Lingkungan Hidup, Dana Desa untuk Energi Terbarukan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Dana Alokasi Khusus untuk Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Dana Alokasi Khusus Pelayanan Sampah.

Di tengah pengelolaan dan implementasi dana tersebut yang masih belum optimal dan tidak tepat sasaran, menurut perkiraan CELIOS Indonesia membutuhkan dana sampai tahun 2045 hingga Rp892,15 triliun. Rendahnya rasio pajak Indonesia yang berimplikasi pada rendahnya penerimaan pajak dan risiko utang berpotensi menambah beban fiskal, sehingga mengurangi porsi anggaran untuk ekonomi restoratif.

Kondisi ini terjadi di saat pemerintah baru masih memiliki beban anggaran dari janji kampanye 2024. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih radikal dan progresif dalam fiskal untuk memenuhi anggaran secara berkelanjutan.

Kebijakan fiskal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal berkeadilan. Kebijakan fiskal berkeadilan yang bisa diambil seperti penerapan pajak produksi batu bara, pajak karbon, windfall profit tax, pajak kekayaan, dan pajak berkeadilan lain dapat menjadi solusi konkrit dalam mengupayakan dana ekonomi restoratif.

Perkiraan CELIOS, setidaknya dapat diperoleh dana hingga Rp241 triliun dari penerapan berbagai pajak yang progresif. Alih-alih memberi insentif fiskal pada sektor ekstraktif dan tinggi emisi, sebaiknya pemerintah menginisiasi langkah berani dan radikal dalam mendukung ekonomi restoratif.

Survei terbaru yang dilakukan oleh McKinsey menemukan bahwa sekitar 30% pengguna mobil listrik di dunia ingin kembali menggunakan mobil BBM. Survei dilakukan di sejumlah negara termasuk Australia, Brazil, Cina, Jerman, Norwegia, Prancis, Italia, dan Korea Selatan.

Menurut survei ini, 46% pemilik mobil listrik di Amerika Serikat (AS) mungkin akan kembali menggunakan mobil BBM, jauh di atas rata-rata global 29% yang menyatakan mungkin atau sangat mungkin kembali menggunakan mobil BBM.

Adopsi kendaraan listrik sangat lambat di Amerika meskipun laporan kinerja terbaru dari GM dan Ford menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam penjualan kendaraan listrik. Namun harus diakui bahwa peningkatan tersebut berasal dari basis yang sangat rendah.

Kedua produsen mobil besar tersebut mengindikasikan bahwa mereka mengurangi perkiraan pertumbuhan dan produksi kendaraan listrik dalam waktu dekat.

GM mencatatkan penjualan kendaraan listrik meningkat 40% pada kuartal 2 tahun ini dibandingkan tahun sebeumnya. Namun penjualan ini hanya mencakup 3,2% dari total penjualan mobil di Amerika. Sedangkan Ford melaporkan penjualan mobil listrik naik 60% menjadi 24 ribu unit.

Tesla masih menjadi pemimpin pasar di segmen kendaraan listrik, namun penjualannya turun dan telah memangkas harga secara agresif untuk mendorong penjualan.

Sementara itu survei lainnya yang dilakukan Gallup menemukan bahwa lebih sedikit pemilik kendaraan BBM di AS yang mengatakan ingin beralih ke kendaraan listrik, dari 43% pada survei 2023 menjadi 35% pada survei tahun ini. Sedangkan persentase orang dewasa AS yang tidak berniat membeli kendaraan listrik naik dari 41% menjadi 48%.

CEO GM Mary Barra mengatakan bahwa pengalaman mengendarai kendaraan listrik adalah pengalaman yang akan lebih diminati pengemudi setelah mereka mengalami sendiri mengendarai kendaraan listrik itu.

Namun data McKinsey juga diperkuat oleh studi dari peneliti pasar otomotif Edmunds yang menemukan bahwa pada kuartal II, 39,4% kendaraan listrik yang digunakan sebagai tukar tambah, digunakan untuk membeli atau menyewa kendaraan BBM baru.

“Begitu seseorang kecewa akan sulit untuk menariknya kembali. Pengalaman mereka sudah terperosok ke hal negatif, mungkin itu komponen pengisian dayanya, atau mungkin jangkauannya kurang jauh, atau baterainya rusak,” kata Director of Insight dari Edmunds, Ivan Drury, dikutip dari CNBC, Jumat (26/7).

“Mungkin pembeli mobil listrik mengalaminya secara langsung dan itu sangat buruk. Mungkin mereka tinggal di daerah dengan cuaca dingin yang membuat mereka berkata ‘saya tidak akan pernah membelinya lagi’,” ujarnya menambahkan.

Tekanan penjualan kendaraan listrik tidak hanya mengakibatkan produsen mobil memangkas harga dan menawarkan lebih banyak insentif untuk menjualnya, dalam banyak kasus dengan suku bunga yang lebih rendah dan persyaratan sewa yang lebih baik daripada mobil BBM.

Tetapi tekanan ini juga menyebabkan penurunan tajam dalam harga kendaraan listrik bekas, yang sebelum tahun 2024 masih dapat dijual kembali dengan harga premium.

Kurangnya Infrastruktur Pengisi Daya dan Harga yang Mahal

Laporan McKinsey juga menemukan bahwa kurangnya infrastruktur pengisian daya publik yang memadai tetap menjadi masalah utama. Masih ada kesenjangan besar dalam distribusi pengisi daya kendaraan listrik.

Di AS, misalnya, 60% penduduk perkotaan tinggal di lokasi kurang dari 1,6 km dari lokasi pengisian daya kendaraan listrik. Namun di pinggiran kota, hanya 41% penduduk yang tinggal di lokasi kurang dari 1,6 km dari pengisi daya terdekat, dan hanya 17% di pedesaan.

Dari pengemudi kendaraan listrik yang cenderung membeli mobil BBM sebagai kendaraan berikutnya, 35% menyebutkan kurangnya infrastruktur pengisian daya umum yang memadai sebagai dasar keputusan mereka, dan 21% menyebutkan kecemasan tentang akses pengisian daya, menurut temuan McKinsey.

“Kekhawatiran dunia nyata yang disuarakan konsumen melalui survei arus utama akhirnya membuahkan hasil,” kata Drury. “Dan itu menunjukkan tingkat adopsi saat ini yang telah mandek, tetapi juga gagasan bahwa tidak semua orang akan membeli mobil listrik baru.”

Di saat yang sama, harga kendaraan listrik dinilai masih terlalu tinggi, baik untuk produsen maupun konsumen.

CEO Ford Farley mengatakan bahwa kendaraan listrik yang lebih kecil dengan harga yang lebih terjangkau menawarkan margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan kendaraan listrik besar. Hal ini berkebalikan dengan mobil BBM di mana semakin besar mobil maka semakin besar marginnya.

Farley mengatakan hal ini lantaran mobil listrik besar harus dilengkapi dengan baterai yang lebih besar dan lebih mahal. “Pelanggan tidak akan membayar harga yang lebih premium untuk baterai yang lebih besar tersebut,” ujarnya.

Meskipun harga kendaraan listrik mengalami tekanan tahun ini, biaya adalah alasan paling umum kedua untuk kembali menggunakan kendaraan BBM di antara pembeli kendaraan listrik dalam survei McKinsey, dengan 34% pemilik mobil listrik mengatakan bahwa “total biaya terlalu tinggi.”

Kementerian Perdagangan menargetkan dua aturan perlindungan untuk industri kain dan keramik terbit bulan depan. Aturan tersebut adalah perpanjangan Bea Masuk Tindakan Perlindungan untuk kain dan Bea Masuk Anti Dumping untuk keramik.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso mengatakan, telah menyampaikan permohonan perpanjangan BMTP kain ke Kementerian Keuangan. BMTP tersebut merupakan perpanjangan kedua dari BMTP kain yang telah diterapkan pada 2019.

"Perpanjangan BMTP kain tinggal menunggu penerbitan PMK-nya. Mungkin aturannya terbit dalam sepekan ke depan," kata Budi di kantornya, Jumat (26/7).

BMTP kain pertama kali diterbitkan pada 2019 melalui PMK No. 162 Tahun 2029 tentang BMTP Sementara produk kain impor. Beleid tersebut menambah bea masuk pada 107 jenis kain.

BMTP kain berlaku tetap pada Mei 2020 hingga November 2021 dan diperpanjang hingga November 2022. Tambahan bea masuk pada perpanjangan pertama berkurang rata-rata sekitar Rp 100 pada setiap barang.

Di samping itu, Budi mengatakan, penerbitan aturan BMAD keramik secepatnya terbit bulan depan. Menurutnya, pembuatan aturan tersebut kini dalam tahap menerima masukan dari seluruh Kementerian dan lembaga.

Setelah mendapatkan masukan, Budi mengatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan memutuskan besaran BMAD bagi keramik impor dalam waktu 14 hari. "Kalau sudah mendapatkan tanda tangan menteri, tahap selanjutnya penerbitan PMK. Mudah-mudahan PMK-nya sudah keluar bulan depan," kata Budi.

Pemerintah telah mengenakan bea masuk tindakan perlindungan (BMTP) terhadap keramik asal Cina, Vietnam, dan Thailand hingga November 2024. Adapun pengenaan BMAD rencananya diterapkan selama lima tahun sejak diundangkan.

BMTP keramik Tiongkok diterbitkan pada September 2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018. Dengan kata lain, keramik asal Negeri Panda telah dikenakan bea masuk tambahan selama enam tahun terakhir.

Walau demikian, pengenaan bea masuk itu tak mampu membendung banjir produk Cina. Dampaknya, satu pabrik keramik dalam negeri akhirnya gulung tikar. Sebanyak 3.000 tenaga kerja di industri keramik terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam 1,5 tahun terakhir.

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prastal Danial mengatakan telah merekomendasikan keramik asal Tiongkok dikenakan BMAD hingga 2029. Namun, ia masih enggan mengumumkan besaran bea masuk tersebut.

"BMTP pada keramik asal Cina sudah diperpanjang satu kali, tapi ternyata industri keramik belum bisa membaik. Injury (kerusakan) pada industri keramik domestik akibat produk impor tersebut semakin jelas terlihat dalam 1,5 tahun terakhir," kata Danang di kantornya, Jakarta, Senin (15/7).

Danang mencatat, keramik impor dari Cina telah mengikis utilisasi industri keramik nasional menjadi 60% pada saat ini. "Hasil produksi keramik dari peningkatan utilisasi industri keramik lokal lumayan besar, tapi mereka tidak bisa melakukannya karena harga keramik lokal kalah dengan keramik impor," katanya.