Indeks bursa Amerika Serikat (AS) ditutup turun pada perdagangan saham hari Selasa (23/7). Salah satu indeks utama Wall Street S&P 500 ditutup hampir datar karena para trader menunggu laporan pendapatan dari perusahaan-perusahaan teknologi besar.

Indeks S&P 500 turun 0,16% dan ditutup pada 5.555,74 setelah mencatat kinerja terbaiknya dalam lebih dari sebulan sehari sebelumnya. Nasdaq Composite turun tipis 0,06% dan berakhir di 17.997,35. Kemudian Dow Jones Industrial Average kehilangan 57,35 poin atau 0,14%, ditutup di 40.358,09.

Di samping itu, Wall Street terus memantau laporan pendapatan kuartal kedua, dengan perusahaan induk Google, Alphabet, dan Tesla yang akan melaporkan setelah bel penutupan perdagangan. Laporan-laporan ini akan memberikan pandangan pertama tentang kinerja perusahaan-perusahaan teknologi besar selama tiga bulan terakhir.

CEO di AXS Investments, Greg Bassuk mengatakan hal ini mencerminkan pola kepemilikan investor saat mereka mencerna kombinasi antara pendapatan, data ekonomi, dan perkembangan politik di AS.

“Faktor-faktor ini akan terus mendorong aktivitas investor selama beberapa minggu ke depan,” kata Greg, dikutip CNBC pada Rabu (24/7).

Sejalan dengan hal tersebut, United Parcel Service (UPS) melaporkan hasil kuartal kedua yang meleset dari perkiraan hingga menyebabkan sahamnya turun 12%, menjadi hari terburuk dalam catatan. Sementara General Motors mengalahkan ekspektasi analis, namun sahamnya turun 6,4% karena perusahaan menunda rencana untuk kendaraan listrik dan otonom.

Meskipun ada kekecewaan tersebut, musim laporan keuangan dimulai dengan baik. Sekitar 20% perusahaan dalam S&P 500 telah membukukan hasil kuartal kedua. Menurut data FactSet, 80% di antaranya mengalahkan ekspektasi.

Pergerakan ini terjadi setelah hari yang positif di Wall Street, di mana saham-saham teknologi pulih dari aksi jual minggu lalu. Indeks Russell 2000, yang fokus pada saham-saham berkapitalisasi kecil, juga naik pada hari Senin, menambah kenaikan minggu lalu. Ini dilihat sebagai tanda bahwa para trader mengalihkan dana ke saham-saham berkapitalisasi kecil dari saham-saham teknologi besar yang telah naik signifikan tahun ini.

Pergeseran ke saham-saham berkapitalisasi kecil juga terjadi karena investor yakin bahwa Federal Reserve akan segera menurunkan suku bunga. Hal ini sebuah langkah yang dianggap sangat membantu perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dan lebih berorientasi pada siklus.

Partai Kebangkitan Bangsa merayakan hari ulang tahun atau harlah ke-26 Selasa (23/7). Mereka mengundang seluruh partai politik, namun hingga 20.15 WIB tidak terlihat unsur pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hadir di lokasi acara, Jakarta Convention Centre.

Ketua Panitia Harlah PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebelumnya menyebut partainya mengundang seluruh ketua umum partai. Banyak ketua umum yang tidak hadir, namun seluruhnya mengirim perwakilan kadernya.

Dari pantauan Katadata, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu hadir dalam acara ini.

Hadir juga Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka. Selain itu, hadir Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

Partai Golkar mengirim Wakil Ketua Umum mereka, Bambang Soesatyo, begitu juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, dan Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik. Terakhir, hadir juga Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar bersyukur karena pimpinan partai politik yang diundang mau hadir dalam acara Harlah ke-26 dan Mukernas PKB. Ia mengundang seluruh partai, baik di dalam dan di luar pemerintahan.

"Pokoknya syukur dengan penuh keberkahan. Semua kita undang, biasa ulang tahun harus diundang semua," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).

Partai Kebangkitan Bangsa merayakan hari ulang tahun atau harlah ke-26 Selasa (23/7). Mereka mengundang seluruh partai politik, namun hingga 20.15 WIB tidak terlihat unsur pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hadir di lokasi acara, Jakarta Convention Centre.

Ketua Panitia Harlah PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebelumnya menyebut partainya mengundang seluruh ketua umum partai. Banyak ketua umum yang tidak hadir, namun seluruhnya mengirim perwakilan kadernya.

Dari pantauan Katadata, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu hadir dalam acara ini.

Hadir juga Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka. Selain itu, hadir Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

Partai Golkar mengirim Wakil Ketua Umum mereka, Bambang Soesatyo, begitu juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, dan Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik. Terakhir, hadir juga Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar bersyukur karena pimpinan partai politik yang diundang mau hadir dalam acara Harlah ke-26 dan Mukernas PKB. Ia mengundang seluruh partai, baik di dalam dan di luar pemerintahan.

"Pokoknya syukur dengan penuh keberkahan. Semua kita undang, biasa ulang tahun harus diundang semua," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).

Sejumlah berita mendapatkan perhatian lebih dari pembaca sehingga menjadi artikel terpopuler Katadata.co.id pada Selasa (23/7). Berita tersebut kami rangkum menjadi Top News Katadata.co.id.

Hal ini mencakup temuan deretan risiko fiskal era pemerintahan Prabowo, rencana pemerintah menutup Taman Nasional Komodo untuk wisatawan, saham GOTO yang mulai bangkit, serta respons Antam terhadap penetapan tersangka baru kasus dugaan pembuatan emas ilegal.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Deret Risiko Fiskal Era Prabowo, Suku Bunga Tinggi hingga Beban Utang

Pemerintah telah menyusun gambaran arah kebijakan pada 2025 yang terangkum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 edisi pemutakhiran.

Dalam dokumen tersebut juga dicantumkan sejumlah risiko fiskal yang akan dihadapi pada era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Dikutip dari dokumen tersebut, pengelolaan fiskal ke depan dipastikan masih menghadapi risiko ketidakpastian. Risiko tersebut utamanya dipicu oleh dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, volatilitas harga komoditas, perubahan iklim, ekonomi digital, dan transisi demografi.

"Hal itu perlu diantisipasi dan dimitigasi agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal," tulis dokumen tersebut dikutip Selasa (23/7).

Dalam hal risiko ekonomi makro, kondisi perekonomian global dipastikan masih penuh dengan ketidakpastian dan perlu diwaspadai.

Kondisi tersebut tercermin dari pergerakan berbagai indikator utama, seperti pertumbuhan PDB global, volume perdagangan internasional, harga komoditas, inflasi, dan tingkat suku bunga.

2. Pemerintah Bakal Tutup Taman Nasional Komodo Tahun Depan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengatakan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan ditutup sementara pada 2025. Penutupan itu bertujuan untuk membenahi kawasan detinasi dari aktivitas wisata.

“Memang betul Taman Nasional Komodo akan ditutup pertengahan tahun depan,” ujar Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Senin (23/7) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan rencana penutupan mempertimbangkan jumlah wisatawan yang berkunjung, manajemen destinasi serta daya tampung destinasi itu.

Rencana tersebut turut menghadirkan tantangan dalam mengedukasi masyarakat soal ekosistem tempat tinggal komodo yang butuh dibenahi.

3. Saham GOTO Bangkit di Level Gocap, Naik Jadi Rp 57 per Lembar

Saham emiten teknologi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) melesat 11,76% ke level Rp 57 per lembar pada perdagangan saham Selasa (23/7) pukul 11.27 WIB. GOTO bangkit dari level Rp 50 berdasarkan perdagangan Jumat (19/7) kemarin.

Adapun volume yang diperdagangkan tercatat 5,88 miliar dengan nilai transaksi Rp 319,48 miliar dan kapitalisasi pasar mencapai Rp 68,48 triliun.

Jika melihat tren pergerakkan sahamnya, dalam seminggu terakhir saham GOTO menguat 14%. Namun, dalam tiga bulan merosot 17,39% dan anjlok 33,72% dalam enam bulan terakhir.

Sejak Selasa (25/6), saham GOTO turun 1,96% ke Rp 50. Kemudian saham GOTO lama bertengger level gocap hingga Selasa (16/7). Saham GOTO kemudian naik 2% ke level Rp 51 per helainya dengan volume yang diperdagangkan Rp 467,36 miliar pada Rabu (17/7).

4. IHSG Diprediksi Terkoreksi, Analis Rekomendasikan Saham BRIS hingga BBCA

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan kembali terkoreksi dalam perdagangan Selasa (23/7). Pergerakan IHSG akan dipicu setimen ekstenal dan internal.

Phintraco Sekuritas menyatakan pasar mencermati perkembangan pemilu Amerika Serikat atau AS pascapengunduran diri Joe Biden sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

Sementara Wakil Presiden AS Kamala Harris diperkirakan akan ditunjuk sebagai calon dari Partai Demokrat.

Dari dalam negeri, pasar mengantisipasi data cadangan devisa per Juni 2024. Cadangan devisa diperkirakan terpangkas di Juni 2024 seiring dengan upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

5. Antam Buka Suara Soal Penetapan 7 Tersangka Baru Kasus 109 Ton Emas Ilegal

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam buka suara usai Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola 109 ton emas Antam ilegal pada periode 2010-2022.

Corporate Secretary Antam Syarif Faisal Alkadrie, menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait jika diperlukan.

Sebagai perusahaan publik dan bagian dari BUMN Holding industri pertambangan, Antam terikat dengan berbagai ketentuan dan secara rutin diawasi oleh instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang.

Perusahaan memastikan bahwa bisnis logam mulia dan keseluruhan operasional Antam berjalan normal, dan terus berkomitmen untuk menerapkan praktik bisnis sesuai dengan tata kelola yang baik.

Sebagai respons terhadap upaya global dalam mengatasi perubahan iklim, pusat-pusat Carbon Capture and Storage (CCS) muncul sebagai aliansi penting yang menghubungkan potensi dekarbonisasi dan manfaat ekonomi. Forum Internasional dan Indonesia CCS 2024 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli hingga 1 Agustus di Jakarta Convention Center (JCC), bertujuan untuk mengakselerasi upaya ini, khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara.

Direktur Eksekutif Indonesia CCS Center, Belladonna Maulianda mengatakan, pusat-pusat aliansi CCS di seluruh dunia telah membentuk potensi dekarbonisasi yang substansial sambil mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menangkap dan menyimpan emisi CO2, pusat-pusat ini tidak hanya membantu mengurangi dampak perubahan iklim tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui teknologi inovatif dan pengembangan infrastruktur.

“Indonesia dan kawasan Asia Tenggara memiliki peluang unik untuk mempercepat implementasi pusat-pusat CCS melalui perjanjian lintas batas. Kerja sama ini dapat memfasilitasi berbagi sumber daya, keahlian, dan infrastruktur, meningkatkan efektivitas dan jangkauan inisiatif CCS secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan kolaborasi regional, Asia Tenggara dapat menempatkan diri sebagai pemimpin dalam teknologi dan implementasi CCS,” kata dia melalui keterangan tertulis, Selasa (23/7/24).

Kendati demikian, Belladonna menegaskan bahwa untuk bisa mengembangkan dan memperluas pusat-pusat CCS, beberapa faktor kritis harus diatasi. Pertama, dorongan kebijakan kuat, dimana pemerintah harus memberikan dukungan kebijakan yang kuat, termasuk insentif keuangan, untuk mendorong partisipasi industri dalam pengembangan pusat CCS.

Kedua, model bisnis dan ekonomi yang efektif, melalui pengoptimalan struktur komersial pusat CCS, karena sangat penting untuk keberlanjutannya. Ketiga, kemitraan luas multilateral, yakni pengembangan pusat CCS memerlukan kemitraan luas antar negara dan industri untuk meningkatkan keberhasilan ekonomi dan skalabilitas inisiatif CCS.

“Banyak negara terkemuka aktif terlibat dalam proyek CCS, memperlihatkan komitmen mereka dalam mengurangi emisi karbon dan mengembangkan teknologi CCS. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, Jepang, China, dan Norwegia telah menjadi perintis dalam inisiatif CCS yang sukses,” ujar dia.

Belladonna mengatakan, Forum CCS Internasional dan Indonesia 2024 akan menampilkan serangkaian pembicara berprestasi dari berbagai sektor, termasuk organisasi internasional terkemuka, agensi pemerintah, perusahaan milik negara, organisasi standar internasional, lembaga pemikir nirlaba, dan entitas yang memfasilitasi.

Selain itu, forum ini akan bertindak sebagai katalisator dan platform media untuk pemangku kepentingan bisnis berpartisipasi dalam penyatuan bisnis dan keterlibatan pemangku kepentingan. Kesempatan ini akan memungkinkan partisipan untuk menjelajahi kolaborasi potensial, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan strategi untuk memajukan proyek CCS.

“Sebagai konferensi CCS pertama di Asia, Forum CCS Internasional dan Indonesia 2024 diharapkan akan menjadi acara bersejarah yang mengarahkan masa depan pusat-pusat CCS di kawasan ini,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa acara ini akan menjadi pijakan penting dalam perjalanan kolektif kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan ekonomi yang lebih berkembang. Untuk registrasi, kunjungi www.iiccsforum.com, dan untuk informasi lebih lanjut, kunjungi International and Indonesia CCS Forum 2024.

Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya membenarkan kabar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menjadi Komisaris PT PLN. Teuku bilang, posisi Arief di partai sudah digantikan.

“[Pergantiannya] sudah [dilakukan] sebelum penetapan di Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS,” kata Teuku saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).

Hanya saja, Teuku belum mau mengungkapkan siapa sosok yang bakal menggantikan Andi sebagai Ketua Bappilu Demokrat. Meski begitu, dia memastikan sudah ada orang yang menggantikan Andi.

Dengan begitu, posisi Andi sebagai Ketua Bappilu Demokrat otomatis diberhentikan. "Tentu, karena sudah aktif jadi Komisaris PLN. Nanti akan ada yang melanjutkan penugasan Bang Andi sebagai Kepala Bappilu Demokrat," kata dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melantik Andi pada Selasa (23/7) sekitar pukul 10.00 WIB. Pengangkatan Andi dilakukan di kantor pusat PLN, Blok M, Jakarta Selatan.

Selain Andi, Erick juga dikabarkan mengangkat mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang juga mantan Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo, Gibran Burhanuddin Abdullah, menjadi Komisaris Utama PLN.

Burhanuddin dikabarkan menggantikan posisi Agus Martowardojo yang dulunya juga sempat menjadi Gubernur BI.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi pernah didapuk sebagai Komisaris PT Pos Indonesia. Selain itu, dia juga pernah menjadi staf khusus Presiden SBY.

Andi juga sempat dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sebelum mengundurkan diri pada 2019 karena terjerat kasus narkoba.

Jejak Rekam Andi Arief

Pria kelahiran Bandar Lampung 20 November 1970 ini dikenal sebagai salah satu aktivis yang ikut berperan menumbangkan era Orde Baru. Ia menempuh studi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ketika berkuliah, Andi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat mahasiswa Fisipol UGM dan Pemimpin Umum Majalah Mahasiswa Fisipol. Ia juga membentuk Komite Penegak Hak Politik Mahasiswa (Tegaklima) bersama Velix Wanggai dan Denny Indrayana.

Pada Pemilu 2004, Andi menjadi bagian tim pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla. Dua tahun setelahnya, ia ditunjuk menjadi Komisaris PT Pos Indonesia.

Ia pun mencoba peruntungan politik dengan maju sebagai calon Wakil Gubernur Lampung mendampingi Muhajir Utomo pada 2008, usahanya itu berujung kekalahan.

Pada 2009, Andi mundur dari PT Pos Indonesia karena ingi fokus pada pemenangan SBY-Boediono di Pilpres 2009. Kala itu, SBY meraih kemenangan untuk periode keduanya, Andi lalu ditunjuk menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana.

Usai pemerintahan SBY, Andi keluar pemerintahan dan menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Dengan posisinya itu, dia kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namun, karir Andi juga sempat terganjal usai penangkapan dirinya akibat penggunaan narkotika jenis sabu pada 3 Maret 2019. Namun, polisi akhirnya melepas Andi pada 5 Maret 2019 karena tak cukup bukti untuk menjeratnya.

Pada 2024, Andi bertugas sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat. Selain itu, dia juga aktif dalam tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri yang berlokasi di kota Padang, Provinsi Sumatera Barat karena dipicu masalah permodalan dan likuiditas.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra, mengatakan pencabutan izin usaha BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian pengawasan yang dilakukan OJK. Hal ini untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

OJK telah menetapkan BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan bank dalam penyehatan pada 30 Oktober 2023. "Pertimbangannya rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) di bawah ketentuan dan tingkat kesehatan (TKS) memiliki predikat tidak sehat," kata Roni dalam keterangan resmi, Selasa (23/7).

Pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan bank dalam resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi, dewan komisaris dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

"Namun demikian direksi, dewan komisaris dan pemegang saham pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR," kata dia.

Berdasarkan salinan keputusan anggota dewan komisioner bidang program penjaminan simpanan dan resolusi, maka bank memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Lubuk Raya Mandiri. Lalu meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

LPS Jamin Simpanan Nasabah

Menindaklanjuti permintaan tersebut, OJK memutuskan mencabut izin usaha BPR Lubuk Raya Mandiri berdasarkan pasal 19 Peraturan OJK (POJK). Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi.

Hal ini sesuai undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sekretaris Lembaga LPS Annas Iswahyudi mengimbau agar nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

Selain itu diminta untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah. “Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS," kata Annas.

Syarat 3T tersebut yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak melakukan pidana yang merugikan bank.

International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID mengeluarkan studi berjudul Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Dalam Perspektif Masyarakat Sipil.

Dalam studi tersebut, INFID menyarankan agar penerimaan pajak Indonesia perlu digenjot dalam aksesi Indonesia sebagai anggota OECD. Karena ada sejumlah konsekuensi yang ditanggung Indonesia jika resmi jadi anggota OECD.

"Ini bukan semata karena Indonesia perlu sumber keuangan yang lebih banyak untuk mendanai belanja sosial demi peningkatan kesejahteraan, tetapi juga karena menurut kajian Kementerian Luar Negeri pada 2023 ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung oleh Indonesia," tulis studi INFID dikutip Katadata.co.id, Selasa (23/7).

Konsekuensi pertama dengan bergabungnya Indonesia ke dalam OECD, Indonesia harus siap untuk tidak lagi menjadi negara penerima bantuan pembangunan. Melainkan, menjadi negara dengan tanggung jawab memberikan bantuan pembangunan.

Konsekuensi kedua yaitu, kontribusi wajib dan kontribusi sukarela bagi anggota, yang dihitung dengan skala perhitungan tertentu dan berdasarkan ukuran ekonomi atau PDB dan jumlah penduduk. Dengan demikian, Indonesia berisiko membayar lebih besar daripada beberapa negara Uni Eropa.

"Dengan ruang fiskal yang sudah cukup sempit, pemerintah Indonesia perlu menaikkan penerimaan pajak juga untuk kepentingan-kepentingan aksesi ini dan tentunya untuk menaikkan derajat Indonesia sebagai negara yang setara dalam klub negara maju seperti OECD," tulis studi INFID.

Rasio Pajak Sekelas Negara Miskin

Indonesia dapat saja bergabung dengan klub negara maju seperti OECD. Hanya saja, dengan rasio pajak Indonesia baru sekelas negara miskin, tentu membutuhkan berbagai upaya keras untuk meningkatkan penerimaan melalui perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, dan penegakan hukum untuk meningkatkan ketaatan pajak.

Selain itu, Indonesia juga perlu membuka kemungkinan pada potensi alternatif pajak lain seperti pajak warisan, pajak kekayaan, serta pengetatan aspek perpajakan dalam aktivitas perdagangan komoditas.

Jika pemerintah Indonesia melakukan berbagai reformasi, maka akan ada penambahan rasio pajak sebesar 1,5% dari reformasi administrasi, dan tambahan 3,5% dari reformasi kebijakan sehingga diharapkan ada potensi kenaikan rasio pajak sampai 5%.

Sayangnya, penerimaan pajak Indonesia walaupun menunjukkan tren meningkat secara nominal namun masih jauh dari potensi yang dimiliki dan yang dapat digali. INFID menunjukkan, data terakhir rasio pajak hanya 10% selama 10 tahun terakhir dan bahkan belum pernah menyentuh ke angka 11%.

OECD pada 2024 mencatat keadaan keuangan publik Indonesia dalam kondisi baik dengan tingkat hutang yang relatif aman. Hanya saja, rasio penerimaan pajak terhadap PDB sedikit di atas 10%.

Meskipun terdapat perbedaan metode perhitungan rasio pajak antara pemerintah Indonesia dan OECD, perhitungan OECD menunjukkan angka yang lebih tinggi. Dengan demikian, bisa dikatakan jika menggunakan metode penghitungan yang sama, rasio pajak Indonesia akan berada di bawah dua digit.

Rasio Pajak RI di Bawah Thailand dan Vietnam

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, Indonesia berada jauh di bawah Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%), dan Singapura (12,96%). Indonesia hanya lebih baik dari Laos (9,46%), Myanmar (5,78%), dan Brunei (1,30%).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, jika Indonesia mau bergabung dengan OECD maka nantinya akan menjadi anggota dengan rasio pajak paling rendah.

"Jadi negara-negara OECD itu rata-rata rasio pajaknya di atas 30 %. Jadi begitu Indonesia gabung di OECD paling bontot rasio pajaknya," kata Bhima.

Artinya, kata Bhima, pajak masih menjadi persoalan dari sisi kepatuhan wajib pajak yang rendah. Sehingga, Indonesia perlu melakukan perluasan objek pajak baru demi meningkatkan penerimaan negara.

Jadwal pemadaman listrik di Palembang 27 Juli 2024 berlangsung selama tiga hari, yaitu 22, 23 dan 27 Juli 2024. Pemadaman listrik dilakukan untuk pemeliharaan jaringan dan perbaikan konstruksi. Rencananya akan berlangsung selama 3-7 jam dengan jadwal berbeda-beda.

Informasi pemadaman listrik dikeluarkan oleh PLN di akun Instagram @pln_palembang pada Senin, 22 Juli 2024. Jadwal pemadaman listrik dan daftar wilayah terdampak pada Sabtu, 27 Juli 2024 bisa Anda ketahui di sini.

Jadwal Pemadaman Listrik di Palembang 27 Juli 2024 dan Daftar Wilayah Terdampak

Jadwal Pemadaman Listrik di Palembang (Unsplash)

Berikut jadwal pemadaman listrik di Palembang, 27 Juli 2024 dan daftar wilayah terdampak:

1. ULP Rivai (09.00-12.00 WIB)

• Hotel Rio
• Jalan Birigadir Jendral Polisi Abdullah Kadir
• Dempo Dalam
• Haji Nanguning
• Jalan Wiraguna
• Jalan Meteran
• Komplek Perwira
• Jalan H Rasyad Nawawi
• Komplek Ruko Apat
• Jalan Dempo Luar
• Jalan Sekanak
• Jalan Merdeka
• Jalan Tasik
• Jalan Dwipa
• Jalan Supeno
• Jalan Pangeran Ario Kesuma Abdurohim
• SMAN 1 Palembang
• Jalan Gubah
• Jalan Jambu
• Jalan Letkol Nur Amin
• Jalan Letkol Perintis Kemerdekaan
• Jalan Ratna
• Jalan Diponegoro
• Jalan Hang Tuah
• Jalan Kartini
• Kecamatan Kambang Iwak
• Jalan Kiranggo Wirosantiko
• Jalan Makrayu
• Jalan Mangga

2. ULP Pangkalan Balai (09.00-12.00 WIB)

• Kecamatan Suak Tapeh
• Kecamatan Rimau Island
• Kecamatan Selat Penuguan
• Sebagian Kecamatan Betung
• Jalan Lintas Timur dan Sekitarnya
• Lebung
• Pelajau
• Kemiri
• Lubuk Saung
• Tanjung Beringin
• Regan Agung
• Rimba Balai
• Ujung Tanjung
• Lubuk Rengas
• Talang Kebang
• Lubuk Lancang
• Pangumbuk
• Tebing Abang
• Rantau Bayur
• TJ Pasir
• Tj Tiga
• Muara Abab
• Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin
• Pangkalan Balai

Manfaat Powerwall saat Terjadi Pemadaman Listrik

Powerwall merupakan produk baterai yang dapat dimanfaatkan saat terjadi pemadaman listrik bergilir oleh PLN. Powerwall menggunakan baterai lithium yang memiliki kapasitas penyimpanan cukup besar. Berikut manfaat powerwall saat terjadi pemadaman listrik:

1. Aman dari Pemadaman Listrik

Powerwall dirancang khusus sebagai energi cadangan untuk menghindari pemadaman listrik di rumah. Ketika listrik utama dari PLN mengalami pemadaman, kebutuhan listrik di rumah dapat tetap terpenuhi sehingga tidak mengganggu aktivitas.

2. Menghindari Kerusakan Perangkat Elektronik

Mati lampu tiba-tiba tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga dapat merusak perangkat elektronik seperti AC, kulkas dan televisi. Powerwall bisa jadi solusi untuk melindungi perangkat akibat pemadaman listrik.

3. Menyimpan Energi dari PLTS

Powerwall di rumah memungkinkan untuk menyimpan energi Matahari yang dihasilkan pada siang hari dan memanfaatkannya di malam hari atau saat listrik dari PLN padam. Anda dapat mengoptimalkan penggunaan panel surya dan menghemat konsumsi energi harian hingga 45%.

Demikian jadwal pemadaman listrik di Palembang 27 Juli 2024 yang sudah dimulai sejak Senin (22/7/2024). Pemadaman listrik bergilir di Palembang terjadi selama tiga hari, yaitu Senin (22/7/2024), Selasa (23/7/2024) dan Sabtu (27/7/2024).

Kementerian Perhubungan sedang membahas insentif untuk meningkatkan populasi pesawat terbang di dalam negeri. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menekan harga tiket pesawat dan menekan dominasi Lion Air Group ke bagian timur Indonesia.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan rute perjalanan ke bagian timur Indonesia tidak didominasi oleh Lion Air Group. Namun, Adita mengakui besarnya jumlah armada Lion Air Group dibandingkan maskapai lain yang beroperasi di sana menimbulkan kesan dominasi.

"Saat ini masih terus dibahas insentif untuk mendorong percepatan reaktivasi pesawat oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomain," kata Adita kepada Katadata.co.id, Selasa (27/7).

Adita menyampaikan, insentif yang telah diberikan pemerintah sejauh ini adalah penghapusan suku cadang pesawat dalam daftar Larangan Impor Terbatas. Menurutnya, kebijakan tersebut mempercepat pengadaan suku cadang pesawat di dalam negeri dan memicu penambahan armada pesawat oleh maskapai.

Walau demikian, penambahan jumlah pesawat di bagian timur Indonesia tidak akan membuat harga tiket ke sana lebih murah dibandingkan ke luar negeri. Ini karena harga tiket ke luar negeri, menurut Adita, akan sangat dipengaruhi permintaan pasar.

Ia menjelaskan, harga tiket pesawat ke luar negeri dapat melebihi harga Tarif Batas Atas saat musim liburan. Namun, tiket pesawat ke luar negeri dapat sangat murah saat low season untuk mengisi kursi kosong.

Traveloka mendata, harga tiket Pelita Air dengan rute Jakarta-Padang mencapai Rp 1,33 juta per kursi pada 13 Juli 2024. Pada periode yang sama, harga tiket Jakarta-Singapura yang disediakan Batik Air hanya Rp 1,02 juta per kursi.

"Sejak 2019 tidak ada perubahan aturan TBA untuk rute dalam negeri. Maskapai dilarang menetapkan tarif di atas TBA ataupun di bawah Tarif Batas Bawah," ujarnya

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra menunjukkan harga tiket pesawat rute domestik lebih murah dari rute internasional. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena emiten maskapai berkode GIAA ini menaati aturan TBA.

Irfan menunjukkan, harga tiket kelas ekonomi GIAA rute Jakarta-Padang senilai Rp 1,97 juta per kursi pada 13 Juli 2024. Angka tersebut lebih rendah 45,39% dari harga tiket rute Jakarta-Singapura senilai Rp 3,61 juta.

"Habis mau bagaimana lagi? Biaya produksi memang naik, tapi masa kami langgar aturan TBA. Maka dari itu, kami minta pemerintah menaikkan TBA," kata Irfan kepada Katadata.co.id, Senin (15/7).

Irfan menekankan pihaknya tidak akan menyajikan harga tiket perjalanan internasional lebih rendah dari perjalanan domestik. "Maka dari itu, pemerintah sebaiknya tidak membiarkan maskapai yang menjual tiket pesawat di atas kebijakan TBA," ujar irvan lagi.

Kementerian Perhubungan sedang membahas insentif untuk meningkatkan populasi pesawat terbang di dalam negeri. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menekan harga tiket pesawat dan menekan dominasi Lion Air Group ke bagian timur Indonesia.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan rute perjalanan ke bagian timur Indonesia tidak didominasi oleh Lion Air Group. Namun, Adita mengakui besarnya jumlah armada Lion Air Group dibandingkan maskapai lain yang beroperasi di sana menimbulkan kesan dominasi.

"Saat ini masih terus dibahas insentif untuk mendorong percepatan reaktivasi pesawat oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomain," kata Adita kepada Katadata.co.id, Selasa (27/7).

Adita menyampaikan, insentif yang telah diberikan pemerintah sejauh ini adalah penghapusan suku cadang pesawat dalam daftar Larangan Impor Terbatas. Menurutnya, kebijakan tersebut mempercepat pengadaan suku cadang pesawat di dalam negeri dan memicu penambahan armada pesawat oleh maskapai.

Walau demikian, penambahan jumlah pesawat di bagian timur Indonesia tidak akan membuat harga tiket ke sana lebih murah dibandingkan ke luar negeri. Ini karena harga tiket ke luar negeri, menurut Adita, akan sangat dipengaruhi permintaan pasar.

Ia menjelaskan, harga tiket pesawat ke luar negeri dapat melebihi harga Tarif Batas Atas saat musim liburan. Namun, tiket pesawat ke luar negeri dapat sangat murah saat low season untuk mengisi kursi kosong.

Traveloka mendata, harga tiket Pelita Air dengan rute Jakarta-Padang mencapai Rp 1,33 juta per kursi pada 13 Juli 2024. Pada periode yang sama, harga tiket Jakarta-Singapura yang disediakan Batik Air hanya Rp 1,02 juta per kursi.

"Sejak 2019 tidak ada perubahan aturan TBA untuk rute dalam negeri. Maskapai dilarang menetapkan tarif di atas TBA ataupun di bawah Tarif Batas Bawah," ujarnya

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra menunjukkan harga tiket pesawat rute domestik lebih murah dari rute internasional. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena emiten maskapai berkode GIAA ini menaati aturan TBA.

Irfan menunjukkan, harga tiket kelas ekonomi GIAA rute Jakarta-Padang senilai Rp 1,97 juta per kursi pada 13 Juli 2024. Angka tersebut lebih rendah 45,39% dari harga tiket rute Jakarta-Singapura senilai Rp 3,61 juta.

"Habis mau bagaimana lagi? Biaya produksi memang naik, tapi masa kami langgar aturan TBA. Maka dari itu, kami minta pemerintah menaikkan TBA," kata Irfan kepada Katadata.co.id, Senin (15/7).

Irfan menekankan pihaknya tidak akan menyajikan harga tiket perjalanan internasional lebih rendah dari perjalanan domestik. "Maka dari itu, pemerintah sebaiknya tidak membiarkan maskapai yang menjual tiket pesawat di atas kebijakan TBA," ujar irvan lagi.

Sejumlah pekerjaan rumah (PR) harus dibenahi oleh Indonesia agar bisa menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mulai dari masalah kesenjangan sosial, kemiskinan dan lainnya.

Dalam studi INFID berjudul Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju OECD, terungkap bahwa Indonesia masih harus bekerja keras, terutama dalam mengurangi kesenjangan dengan negara-negara OECD. Ini menjadi indikator krusial yang diperlukan untuk menjadi negara maju.

Pemerintah dapat memulai dengan sejumlah hal. Pertama adalah menaikkan investasi pada belanja sosial yang memiliki daya ungkit terbesar untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan.

Misalnya, anggaran infrastruktur air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan upaya menutup kesenjangan gender dan kelompok rentan lainnya, melalui berbagai program perlindungan sosial.

Tingkat kemiskinan dan kesenjangan juga masih belum menunjukkan kelayakan sebagai negara maju yang mengusung negara kesejahteraan jika dibandingkan dengan rata-rata negara anggota OECD.

Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola kelembagaan. Melalui reformasi tata kelola kelembagaan baik dalam sisi perlindungan sosial maupun penerimaan pajak. Kemudian meningkatkan koherensi antara kebijakan sosial, ekonomi atau fiskal, sisi penerimaan, dan belanja.

"Dengan adanya tuntutan untuk menaikkan belanja sosial yang masih rendah, wacana mengenai kenaikan anggaran perlindungan sosial, misalnya, tidak boleh dipisahkan dari wacana pentingnya menggenjot penerimaan pajak," kata Program Officer SDG's INFID Angelika Fortuna dalam acara publikasi studi INFID di Jakarta, Selasa (23/7).

Untuk menjadi negara yang sejahtera, mandiri dan demokratis, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebab, pajak berfungsi sebagai kontrak sosial, yang pada gilirannya akan menumbuhkan mekanisme tanggung gugat yang lebih baik antara warga negara dan pemerintah.

Belum Menjadi Negara Maju

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira bahkan menyoroti banyak hal yang perlu dilakukan Indonesia sebelum menjadi anggota OECD. Sementara Indonesia saat ini belum menjadi negara maju.

"Kita tahu sejarah OECD ini kan kumpulan negara maju. Jadi dia negara maju dulu baru bikin organisasi," kata Bhima.

Saat ini, Indonesia tengah memasuki tahapan aksesi OECD pasca disetujuinya Peta Jalan Aksesi Indonesia. Namun kondisi Indonesia belum menjadi negara maju, akan memunculkan kesenjangan dengan anggota OECD lain. "Karena idealnya, seharusnya kita menjadi negara yang memiliki high income dulu," ujar Bhima.

Meskipun begitu, Indonesia bisa belajar banyak dalam mempersiapkan struktur ekonomi. Khususnya dari penguatan industri manufaktur dan teknologi.

Momentum Perubahan RI

Deputi Direktur atau Koordinator Utama Kerja Sama Multilateral Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Lembaga Keuangan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Muhammad Hadianto menilai status Indonesia yang belum menjadi negara maju bukan menjadi masalah.

Hadianto menilai, justru dengan masuknya Indonesia menjadi anggota OECD bisa memicu perubahan dan regulasi. Karena OECD sebelumnya pernah mengeluarkan survei yang menunjukkan kondisi pendidikan di Indonesia memiliki peringkat rendah.

Kemudian pada akhirnya hal tersebut disikapi sebagai momentum untuk melakukan perubahan."Ini salah satu ilustrasi bagaimana kemudian Indonesia tidak menunggu menjadi sempurna untuk bisa bergabung [dengan OECD]," kata Hadianto.