Kamar Dagang dan Industri atau Kadin kubu Arjsad Rasjid akan membawa keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin 2024 ke pengadilan perdata. Keputusan Munaslub Kadin 2024 dinilai melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin dan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia Hamdan Zoelva berencana menggugat penanggung jawab Munaslub Kadin 2024 ke pengadilan negeri. Hamdan menilai, gugatan akan diajukan terhadap Dewan Pengarah, kepanitiaan, dan semua pihak yang aktif dalam penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024.

"Kami belum menentukan pengadilan negeri mana yang akan menerima gugatan tersebut karena ada banyak aspek yang harus kami kaji," kata Hamdan di Menara Kadin, Rabu (25/9).

Ia mengklaim telah memiliki daftar nama orang-orang yang aktif dalam penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024. Namun, Hamdan masih enggan mengumumkan pihak-pihak tersebut dengan dalih masih dalam proses penyidikan internal.

Hamdan menyampaikan, gugatan didasarkan alasan penggelaran Munaslub Kadin 2024 tidak logis. Munaslub Kadin 2024 memutuskan mengganti Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid karena menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pemilihan Presiden 2024.

Arsjad saat itu mengambil cuti dari jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin selama delapan bulan sejak september 2023. Langkah tersebut diambil agar tidak mencampurkan urusan politik dengan Kadin.

Hamdan mengatakan, Ketua Umum Kadin selama ini aktif dalam kegiatan politik. Ia mencontohkan Ketua Umum Kadin 2009-2014 MS Hidayat dan Ketua Umum Kadin 1993-2003 Aburizal Bakrie yang menjabat sebagai pengurus Partai Golkar. Hamdan menekankan status yang dimiliki Hidayat dan Bakrie tidak menyalahi AD/ART Kadin.

Dokumen penjelasan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1987 menyatakan pengurus Kadin boleh menjadi anggota partai politik atau golongan karya. Namun beleid yang sama menekankan pengurus kadin tidak boleh membawa politik dalam kadin maupun membawa kadin dalam politik.

Ketua Umum Kadin 2015-2020 Rosan Roeslani pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2018. "Saya tidak menemukan dokumen bahwa Pak Rosan minta cuti sebagai Ketua Kadin saat menjabat Wakil Ketua Tim Kampanye," katanya.

Hamdan menilai proses maupun pengajuan Munaslub Kadin 2024 cacat berdasarkan AD/ART Kadin. Selain proses pengajuan Munaslub, Hamdan menemukan penyelenggaraan Munaslub tidak memenuhi kuorum.

Munaslub Kadin wajib dihadiri oleh setengah Anggota Luar Biasa Kadin. Musyawarah Nasional Kadin ke-VIII menetapkna jumlah Anggota Luar Biasa Kadin adalah 124 organisasi, sedangkan Anggota Luar Biasa yang menghadiri Munaslub Kadin 2024 hanya 25 organisasi.

Sinarmas Sekuritas menilai penggabungan usaha atau merger emiten telekomunikasi PT Smartfren Tbk (FREN) dan PT XL Axiata Tbk (EXCL) wajib dilakukan. Merger tersebut bahkan seharusnya cepat dilakukan sebelum lelang spektrum frekuensi untuk 5G dilaksanakan agar tidak kalah dengan PT Telkomsel Tbk (TLKM) dan PT Indosat Tbk (ISAT).

Senior Equity Analyst Sinarmas Sekuritas, Yosua Zisokhi, mengatakan saat ini masih menunggu secara resmi penggabungan usaha antara XL dn Fren. Yousa berasumsi keduanya masih memiliki pekerjaan rumah (PR) seperti pengurangan utang dari entitasnya hingga kemungkinan rights issue sebelum benar-benar merger.

"Dan berarti kami bisa lihat mungkin paling cepat tahun depan atau dua tahun lagi untuk terlaksana merger. Intinya merger wajib ya kalau mau bersaing dengan Telkomsel dan Indosat," kata Yosua dalam Riset Bulanan secara online, dikutip Rabu (25/9).

Di sisi lain, Yosua mengkhawatirkan mergernya FREN dan EXCL dilakukan setelah lelang spektrum. "Kalau terjadi, maka kemungkinan akan kalah lagi karena spectrumnya sudah diambil oleh dua entitas yang lebih efisien dalam segi cost atau biaya," tuturnya.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menargetkan lelang spektrum frekuensi untuk 5G pada semester II tahun ini. Namun, Kominfo masih mengkaji insentif untuk pelaku industri. Adapun, spektrum yang akan dilelang untuk 5G yakni spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz.

"Kami maunya lebih cepat, kalau bisa pada kuartal kedua ini, mudah-mudahan bisa," kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail, usai acara Peresmian Smart 5G Warehouse dan 5G+ Innovation Center Pertama di Indonesia, di Huawei 5G Smart Warehouse, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (7/3).

Ismail mengatakan proses lelang ini masih dalam tahap diskusi internal terkait wacana insentif. Sehingga perlu komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan BPKP. Kominfo sedang menyiapkan insentif untuk implementasi internet 5G. Tujuannya mempercepat target kecepatan internet Indonesia ke posisi 10 besar dunia.

Yosua juga membeberkan adanya lelang spektrum menunggu dari menteri baru saat transisi pemerintahan. Sehingga merger diprediksi terlaksana di 2025. Ia menjelaskan adanya spektrum frekuensi ini akan membuat industri telekomunikasi lebih efisien dan tidak terlalu banyak mengeluarkan cost atau biaya.

Namun isu merger dua perusahaan telekomunikasi EXCL dengan FREN akhirnya bakal terwujud. Kedua perusahaan baru saja menyepakati nota kesepahaman yang tidak mengikat untuk menjajaki rencana penggabungan usaha.

Nota kesepakatan itu ditandatatangi Grup Sinar Mas, yang diwakili tiga entitas yakni PT Wahana Inti Nusantara (WIN), PT Global Nusa Data (GND); dan (c) PT Bali Media Telekomunikasi (BMT) bersama dengan Axiata Group Berhad, induk dari XL Axiata.

Nantinya, setelah merger XL Axiata dan Smartren akan ada entitas baru yang disebut MergeCo. “Rencana transaksi ini masih dalam tahap evaluasi awal, di mana Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali dari MergeCo,” tulis pengumuman manajemen XL Axiata di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip Rabu (15/5).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantornya, Jakarta, Rabu (25/9).

Anindya mendatangi Kantor Kemenko Perekonomian pukul 15.55 WIB. Dalam pertemuan tersebut, ia bersama Airlangga membahas berbagai program pemerintahan Joko Widodo maupun program yang cocok untuk pemerintahan Prabowo.

"Tadi saya menghadap Menteri Perekonomian Pak Airlangga Hartarto dan ini melanjutkan juga istilahnya safari dengan mitra kerja, karena Kadin itu berdasarkan undang-undang kan mitra strategis pemerintah," kata Anindya.

Sebelum mengunjungi Kantor Kemenko Perekonomian, Nindiya juga sudah berkunjung ke Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk bertemu Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi pada hari ini.

Bahas Postur APBN 2025

Dalam pertemuannya dengan Airlangga, Anindya sempat membahas tentang kondisi perekonomian domestik beserta postur APBN 2025 yang baru saja ditetapkan pemerintah.

"Saya lihat (ekonomi domestik) sangat positif, kita sudah lihat postur daripada APBN dengan segala macam asumsinya. Saya rasa peluang (ekonomi) banyak sekali, tapi tantangan juga mesti dihadapi bersama dan dunia usaha harus selalu mendampingi pemerintah," ujarnya.

Kemudian pembahasan dilanjutkan ke berbagai program yang cocok di pemerintahan Prabowo. Menurutnya, program ekonomi ke depan harus bertitik tumpu pada kebijakan yang mampu menyangga daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap kuat.

"Bagaimana Kadin bisa berpartisipasi untuk mengawal program belanja pemerintah termasuk untuk sekolah maupun rumah sakit, dan bagaimana bisa memberikan suatu persepsi bahwa Indonesia itu memang aman sehingga FDI (Foreign Direct Investment) bisa maju terus," ujarnya lagi.

Selain itu, Anindya juga berdiskusi terkait peluang peningkatan ekspor, UMKM serta industri digital dan hijau yang mampu ditingkatkan lagi. Dia juga mendapat dua wejangan utama dari Airlangga.

Pertama tentang bagaimana Kadin dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah yang dapat berkontribusi, baik dalam perekonomian domestik maupun luar negeri. Kedua, bagaimana Kadin menjadi wadah dunia usaha bukan hanya perusahaan besar, tapi juga untuk usaha kecil menengah, termasuk juga BUMN dan koperasi.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan terdapat tren peningkan suhu di hampir semua wilayah Indonesia. Jika tidak dilakukan, langkah mitigasi perubahan iklim maka dapat mencapai ambang batas kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius.

Koordinator Sub Bidang Informatif Gas Rumah Kaca BMKG, Albert C. Nahas, menjelaskan catatan BMKG pada periode 1951-2021 memperlihatkan tren peningkatan suhu di Indonesia dengan laju bervariasi di masing-masing wilayah. Laju peningkatan terbesar ditemukan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera bagian selatan, area Jakarta dan sekitarnya, dengan beberapa area mengalami peningkatan rata-rata 0,15 derajat per 10 tahun.

"Kalau kita melihat dari historis suhu ini jika diproyeksikan ke depannya dengan penyederhanaan 0,15 derajat per 10 tahun maka di pertengahan abad 21 ini Indonesia sudah akan melampau batas 1,5 derajat yang sering dijadikan ambang batas untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujarnya dalam diskusi yang diadakan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Rabu (25/9).

Dia mengatakan, kondisi Indonesia saat ini belum mencapai tingkatan itu. Namun, dengan tren kenaikan tersebut, dia menyoroti pentingnya langkah-langkah mitigasi untuk menekan emisi gas rumah kaca agar kenaikan suhu tidak melewati ambang 1,5 derajat Celcius. Hal itu, terutama di Sumatera bagian utara kemudian di Papua Pegunungan dan juga sebagian kecil Sulawesi.

"Ini bisa kita lihat bahwa pentingnya aksi mitigasi tadi dan itu tidak boleh berhenti karena meskipun kita melakukan langkah mitigasi dan adaptasi ternyata laju peningkatan suhu tetap terjadi, setidaknya kalau dilihat dari proyeksi, sampai dengan pertengahan abad 21," ujarnya.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan empat perusahaan yang dimiliki oleh Keluarga Aburizal Bakrie dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Empat perusahaan tersebut di antaranya yaitu PT Lativi Mediakarya, dan PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Cakrawala Andalas Televisi.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kuasa hukum dari 12 kreditur yang mengajukan tagihan, Marx Andryan, mengungkapkan bahwa majelis hakim telah memberikan tenggat waktu selama 45 hari bagi perusahaan-perusahaan milik Keluarga Aburizal Bakrie untuk melunasi utang mereka.

Jumlah utang yang harus dibayar mencapai Rp 8,79 triliun. Kesempatan ini diberikan setelah diadakannya rapat permusyawaratan pada Jumat, 20 September 2024, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Rapat tersebut menjadi momen penting dalam proses negosiasi antara kreditur dan perusahaan untuk mencari solusi terkait pembayaran utang yang tertunggak.

Gugatan dengan nomor perkara 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst diajukan oleh PT Laras Nugraha Cipta, mewakili 12 kreditur, pada Jumat, 12 Januari 2024. Proses hukum ini kemudian memasuki tahap penting ketika pada Senin, 12 Februari 2024, majelis hakim memutuskan perkara ini sebagai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara.

Di antara 12 kreditur yang terlibat, terdapat sejumlah entitas internasional yang berpengaruh, antara lain Arkkan Opportunities Fund Ltd., Best Investments (Delaware) LLC, Credit Suisse AG (Singapore Branch), dan CVI AA Lux Securities Sarl. Kreditur lainnya termasuk CVI CHVF Lux Securities Sarl, CVIC Lux Securities Trading Sarl.

KemudianCVIC II Lux Securities Trading Sarl, CVI EMCVF Lux Securities Trading Sarl, CVI CVF II Lux Securities Trading Sarl, EOC Lux Securities Sarl, The Värde Fund X (Master), L.P., dan Tor Asia Credit Master Fund LP.

Kedua belas kreditur ini telah terdaftar dan dicatat oleh Kantor Pengurus pada 7 Maret 2024, dan melangkah maju dalam proses PKPU yang tengah berlangsung.

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin kubu Arsjad Rasjid berencana menempuh jalur pidana terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin 2024. Mereka menduga ada tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan terkait persetujuan 14 Kadin tingkat provinsi.

Delapan belas kadin daerah harus mengajukan permohonan Munaslub dan menghadirinya agar dinilai sah secara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin. Namun, Kuasa Hukum Kadin Provinsi Denny Kailimang menemukan Kadin Provinsi yang mengajukan penggelaran Munaslub hanya 14 daerah, sedangkan yang menghadirinya hanya 13 daerah.

"Saya sudah berkonsultasi dengan Kepolisian untuk melaporkan tindakan beberapa oknum yang mengaku sebagai utusan dari Kadin Provinsi," kata Denny di Menara Kadin, Rabu (25/9).

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang AD dan ART Kadin menetapkan Munaslub wajib dihadiri oleh 18 Ketua Umum Kadin Provinsi. Namun, Denny mencatat Ketua Umum Kadin Provinsi yang menghadiri Munaslub 2024 hanya 13 orang.

Ia mengaku masih menginventarisasi anggota Kadin Provinsi yang menghadiri Munaslub Kadin 2024. Menurutnya, hal tersebut diperlukan untuk melengkapi laporan yang akan dilayangkan ke Kepolisian.

Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan, Munaslub dihadiri oleh 28 Ketua Kadin Provinsi dan 25 Ketua Asosiasi. Denny menduga setidaknya ada 14 oknum yang memalsukan dokumen persetujuan Kadin Provinsi.

Denny menyampaikan, sejauh ini 21 Kadin Provinsi masih menentang diselenggarakannya Munaslub. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 20223 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemalsuan surat masuk pada Pasal 263 dengan hukuman bui maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Ketua Umum Kadin Provinsi Maluku MAS Latuconsina mengaku sebagai salah satu Kadin Provinsi yang menolak keberadaan dan hasil keputusan Munaslub Kadin 2024. Latuconsina mencatat setidaknya ada lima Ketua Umum Kadin Provinsi yang mangkir dari Munaslub Kadin 2024 namun dicatat hadir.

Kelima ketua kadin Provinsi tersebut adalah Ketua Kadin Papua Ronald Antonio, Ketua Kadin Jambi Usman Sulaiman, Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara, Ketua Kadin Jakarta Diana Dewi, dan dirinya sendiri.

"Ketua Kadin Maluku tercatat hadir di sana, sementara saya di sini menolak Munaslub Kadin 2024," kata Latuconsina.

Maka dari itu, Latuconsina mengaku saat ini terus menerus dimintai tanda tangan sebagai bukti menghadiri Munaslub Kadin 2024. Menurutnya, 21 Ketua Kadin Provinsi mengalami hal yang sama agar Munaslub Kadin 2024 memiliki legitimasi hukum.

Latuconsina mengaku mengenali pihak-pihak yang kerap meminta persetujuannya terkait hasil Munaslub Kadin 2024. Namun Latuconsina enggan menjelaskan siapa pihak yang dimaksud.

"Saya kenal dong, paling mereka disuruh Pak Anindya Bakrie karena Pak Anindya mau jadi Ketua Umum Kadin Indonesia," katanya.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan bahwa kepastian kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025, masih menunggu keputusan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Soal PPN, sekali lagi berilah Pak Prabowo (waktu untuk) menjadi presiden dulu. Ini kaitannya dengan keputusan seorang presiden Prabowo dan kabinetnya,” kata Thomas dalam agenda Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9).

Rencana tarif PPN 12% akan menjadi bagian dari kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintahan Prabowo. Meskipun begitu, dia memastikan bahwa Prabowo sudah mengetahui rencana kenaikan PPN, yang diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini.

“Yang penting, Bapak Presiden (Prabowo) sudah terinformasi mengenai hal tersebut dan nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet yang terbentuk,” ujar Thomas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut tujuan pemberlanjutan PPN 12% untuk meningkatkan penerimaan pajak. Langkah ini juga diharapkan berkontribusi terhadap pengendalian rasio utang pemerintah.

"Targetnya, berupa kenaikan pendapatan dari perpajakan. Rasio utang aman," kata Airlangga di Kolase Kanisius, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/5).

Pembahasan Masih Berlangsung

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu belum bisa memberikan informasi detil mengenai penerapan PPN 12%. “Kita tunggu saja pembahasan selanjutnya, bersama dengan presiden terpilih,” kata Febrio di gedung DPR, Selasa (17/9).

Meskipun begitu, pemerintah akan terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai dengan UU HPP. Hal-hal yang berkaitan dengan reformasi perpajakan yang akan dilanjutkan.

Terlebih, kondisi ekonomi saat ini sudah mulai menunjukkan ruang untuk terus tumbuh. “Walaupun ekonomi global masih sangat menantang, kita akan terus bisa melihat bagaimana ekonomi tumbuh dengan baik tetapi rasio pajak bisa kita jaga stabil,” ujar Febrio.

Saat ini, pemerintah dan Badan Anggaran atau Banggar DPR menyepakati target penerimaan pajak pada tahun pertama pemerintahan Prabowo mencapai Rp 2.490,9 triliun pada 2025. Namun target tersebut belum memperhitungkan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja Kementerian Keuangan dan Banggar DPR mengenai pembicaraan tingkat satu RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

“Target penerimaan perpajakan pada 2025 senilai Rp 2.490,9 triliun sama dengan yang diusulkan dalam RAPBN 2025,” kata Ketua Banggar Said Abdullah dalam raker dengan Kementerian Keuangan, Selasa (17/9).

Target tersebut terdiri dari penerimaan pajak senilai Rp 2.189,3 triliun dan penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 301,6 triliun pada 2025. Namun target penerimaan pajak tersebut ternyata belum memperhitungkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

“Belum, itu tidak termasuk PPN 12%. Itu nanti ketentuan baru di 2025, pemerintah meminta persetujuan komisi XI DPR,” ujar Said.

Said meminta pemerintah mempertimbangkan daya beli masyarakat sebelum menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025. Dia juga meminta agar pembahasan PPN dimulai pada kuartal I 2025.

"Menurut perkiraan saya, alangkah baiknya, alangkah eloknya, naik dan tidak naiknya itu dibahas nanti di kuartal I 2025 yang akan datang," kata Said.

Pemerintah masih mengkaji rencana menghentikan operasional 13 pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut belum ada target waktu pelaksanaan pensiun dini PLTU tersebut.

Ia hanya mengatakan Kementerian ESDM akan melaksanakan rencana itu. "Belum ada target tapi kami akan melakukan. Saya kan baru sebulan jadi menteri," ucapnya seusai menghadiri acara "Green Initiative Conference 2024" di Jakarta, Rabu (25/9).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi sebelumnya mengatakan ada 13 PLTU yang masuk dalam rencana pensiun dini. Pemilihan pembangkit ini berdasarkan studi internal bersama Institut Teknologi Bandung dan United Nations Office for Project Services (UNOPS).

Beberapa pembangkit yang masuk dalam daftar tersebut adalah PLTU Suralaya di Cilegon, Banten; PLTU Paiton di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur; dan PLTU Ombilin di Sijantang Koto, Sumatera Barat.

Eniya mengatakan pensiun dini pembangkit batu bara akan melalui Keputusan Menteri ESDM. Dari aturan tersebut, Kementerian akan membentuk peta jalan atau roadmap penghentian operasi PLTU.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memberi sinyal perubahan arah kebijakan pensiun dini PLTU. Ia menyebut operasional pembangkit berbahan bakar batu bara itu tidak menjadi masalah. Pemerintah akan mengembangkan fasilitas penyimpanan dan penangkapan karbon atau CCS untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

"PLTU tidak apa-apa. Kami akan mengembangkan carbon capture storage," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu (25/9). Pemerintah sedang melakukan uji coba pelaksanaan fasilitas tersebut.

CCS adalah teknologi penangkap emisi gas rumah kaca, untuk mencegah polusi udara terlepas ke atmosfer. Emisi yang tertangkap kemudian disimpan di bawah tanah secara permanen. Potensi CCS di Indonesia mencapai 400 sampai 600 gigaton, artinya seluruh emisi di dalam negeri dapat disimpan dengan teknologi ini selama 322 sampai 482 tahun.

Rencana pensiun dini PLTU kini mengalami kendala karena kebutuhan biaya yang sangat besar. Berdasarkan kajian Institute for Essential Services Reform (IESR), biayanya mencapai US$ 4,6 miliar (sekitar Rp 69,5 triliun) hingga 2030 dan US$ 27,5 miliar (sekitar Rp 415,7 triliun) hingga 2050.

TikTok Shop dan Shopee menjadi platform e-commerce yang paling sering digunakan oleh generasi Z atau gen Z, menurut riset Nielsen.

Gen Z adalah istilah untuk masyarakat berusia 18 - 25 tahun. Sementara itu, milenial atau Gen Y berusia 26 - 35 tahun, Gen X 36 - 45 tahun, dan baby boomer 46 - 55 tahun.

Direktur NielsenIQ Indonesia Rusdy Sumantri tidak memerinci persentase ataupun porsinya. Akan tetapi, ia membandingkan penggunaan platform e-commerce berdasarkan jumlah balok dengan tanda hati atau love seperti gambar di bawah ini.

Porsi penggunaan platform e-commerce menurut segmen usia menurut riset Nielsen (Katadata/Amel)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa gen Z lebih banyak yang memilih Shopee dan TikTok Shop.

“Gen Z lebih senang harga murah, produk menarik, serta prosesnya mudah, nyaman, dan praktis,” kata Rusdy dalam acara 'E-commerce Expo' di ICE BSD, Banten, Rabu (25/9).

Survei bertajuk 'Nielsen Clicks 2022–2023' itu berdasarkan survei terhadap 4.022 responden pada 2022 dan 4.127 orang tahun lalu.

Rusdy menambahkan volume transaksi gen Z di e-commerce merupakan yang terbanyak. Namun dari sisi nilai masih kecil, yakni Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu.

Meski begitu, Nielsen memperkirakan nilai transaksi gen Z di e-commerce akan melampaui Boomers pada 2029 secara global. Ini lantaran hampir separuh gen Z punya pekerjaan dan jumlahnya bakal melampaui Boomers.

Nielsen memperkirakan gen Z berkontribusi 30% lapangan kerja global pada 2030.

Sementara itu, riset Litbang Kompas juga menunjukkan Shopee menjadi pilihan utama untuk segala usia. Rinciannya sebagai berikut:

Porsi penggunaan platform e-commerce menurut survei Litbang Kompas (Katadata/Kamila Meilina)

Data itu tertuang dalam laporan Kompas berjudul 'Recent Trends in Shopping Behavior' atas hasil survei terhadap 1.200 responden di 38 provinsi di Indonesia, dengan rentang usia 17 – 65 tahun selama 27 Mei - 7 Juni.

Indonesia resmi mengajukan diri untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau CP-TPP. Partisipasi dalam kerja sama perdagangan bebas ini diperkirakan akan mendongkrak nilai ekspor hingga 10%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bergabungnya pemerintah dengan CP-TPP akan membuka pasar Amerika, khususnya Kanada dan Meksiko. Airlangga menilai kedua pasar tersebut pada akhirnya juga akan membuka jalan tidak langsung menuju pasar Amerika Serikat.

"Kami berharap sebagai ekonomi terbesar dan satu-satunya anggota G20 di Asia Tenggara, keanggotaan di CP-TPP dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah global," kata Airlangga di kantornya, Rabu (25/9).

CP-TPP saat ini beranggotakan 11 negara, yakni Australia, Brunei, Kanada, Cili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam. Airlangga menjelaskan, salah satu manfaat dari keanggotaan CP-TPP adalah kemudahan ekspor ke semua negara anggota. Salah satu keuntungan yang diincar Airlangga adalah penghapusan kebijakan trade-in-quota ke Meksiko.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menyatakan ada empat produsen mobil yang menyasar pasar Meksiko. Negara tersebut merupakan salah satu pasar terbesar untuk mobil Indonesia.

"Tantangan ekspor ke mobil ke Meksiko bukan soal daya saing, tapi kami diberikan kuota untuk ekspor. Kami harap kebijakan seperti ini akan hilang setelah menjadi anggota CP-TPP," katanya.

Airlangga menjelaskan, proses keanggotaan Indonesia dalam CP-TPP dimulai dengan mengirim surat permintaan ke Selandia Baru selaku depository country CP-TPP. Namun, proses keanggotaan tersebut telah dimulai sejak penyampaian niat bergabung di Nikkei Forum ke-29 Mei 2024.

Mantan Ketua Umum partai Golkar ini mengatakan Indonesia kini resmi menjalankan proses keanggotaan CP-TPP bersama tujuh negara lain, seperti Cina, Taiwan, dan Kosta Rika. Inggris menjadi negara terbaru dalam CP-TPP pada Desember nanti setelah menjalani proses keanggotaan selama 2,5 tahun terakhir.

Karena itu, Airlangga menargetkan Indonesia menjadi anggota CP-TPP secepatnya pada 2027. Airlangga menekankan, CP-TPP merupakan perjanjian perdagangan antar perekonomian, bukan negara.

Ia juga menjelaskan keanggotaan CP-TPP merupakan salah satu upaya Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Keanggotaan CP-TPP dapat menggerakan reformasi struktural dan membuka pasar ekspor.

"Kami sudah melaporkan langkah ini ke presiden terpilih untuk memulai proses keanggotaan CP-TPP," katanya.

Momen yang Tepat

Airlangga menilai proses keanggotaan Indonesia dalam CP-TPP memiliki momentum yang baik. Perekonomian dunia saat ini sedang dalam proses pemulihan.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini belum agresif. Menurutnya, angka tersebut akan jauh lebih besar pada 2-3 tahun ke depan atau tepat saat Indonesia menjadi anggota CP-TPP.

Airlangga memperkirakan permintaan di pasar ekspor baru akan berkembang secepatnya pada 2026. Pada saat yang sama, negara-negara anggota CP-TPP dapat menjadi pintu gerbang ke negara-negara dengan permintaan tinggi.

Salah satu permintaan yang diperkirakan meningkat adalah tekstil dan produk tekstil atau TPT. Sementara itu, Airlangga menyampaikan produk TPT buatan lokal dikenakan bea masuk sekitar 30% di mayoritas negara dengan peningkatan permintaan TPT.

"Kalau bea masuk produk TPT kita setidaknya sama seperti Vietnam, ekspor Indonesia bisa lebih besar. Selain itu, sektor TPT sangat diperlukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri," katanya.

Survei Litbang Kompas menunjukkan mayoritas konsumen membeli produk atas pengaruh influencer di media sosial. Hasil survei itu dipaparkan dalam acara E-Commerce Expo di ICE BSD, Rabu (25/9).

Survei bertemakan Recent Trends in Shopping Behavior mengambil data dari 1.200 responden di 38 provinsi di Indonesia, dengan rentang usia 17–65 tahun dan dengan responden dari jenis kelamin yang seimbang. Sebanyak 72,7% responden merupakan pengguna aktif media social.

"Mereka yang membeli produk non-makanan ini pengaruh influencer media sosial sangat tinggi capai 56,4%," kata Lead of Industry, Strategic Research Litbang Kompas, Putri Arumsari.

Sedangkan untuk yang lebih suka belanja makanan lewat online paling tinggi mencapai 11,5.

Survei membagi dua jenis kategori “makanan” dan “non-makanan”, untuk melihat kebiasaan berbelanja masyarakat Indonesia dalam membeli kedua jenis kategori tersebut. Selain kategori jenis belanja, survei juga membagi ke dalam dua jenis cara membeli, yakni membeli secara “langsung” atau “online”.

Perilaku belanja masyarakat Indonesia dalam survei tersebut menggambarkan mayoritas orang lebih suka membeli makanan secara langsung.

“Jumlah mereka yang membeli makanan secara online lebih sedikit karena sekarang kita sudah hidup di era normal (pasca covid),” kata Putri.

Media sosial dan influencer tetap memegang peranan dalam mempengaruhi keputusan belanja makanan para konsumen. Meskipun begitu, sebanyak 88,5% terpengaruh influencer, tetapi tetap membeli makanan secara langsung dan sisanya memilih membeli online.

Dalam seminar, Putri Arumsari, Lead of Industry, Strategic Research Litbang Kompas mengungkap, “Jumlah mereka yang membeli makanan secara online lebih sedikit karena sekarang kita sudah hidup di era normal (pasca covid). Jadi memang lebih banyak suka belanja langsungnya lebih banyak.”

Dilansir dari Marketeers, kredibilitas influencer dalam bidang ini menjadi kunci untuk membuat masyarakat merasa terwakili soal selera, preferensi dan rekomendasi produk yang mereka cari.

Konsumen merasa influencer tersebut memahami kebutuhan dan keinginan mereka dalam berbagai produk, termasuk makanan.

Selain itu, brand sering memanfaatkan konsep Fear of Missing Out (FOMO) dengan cara ini, membuat konsumen merasa khawatir akan ketinggalan tren atau produk populer jika tidak mengikuti rekomendasi influencer.

Ahli Cetacea dari James Cook University Australia, Putu Liza Kusuma Mustika, menjelaskan fenomena terdamparnya puluhan paus pemandu sirip pendek di pesisir Pureman, Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu yang lalu.

Wanita yang akrab disapa Icha tersebut mengatakan paus merupakan mamalia laut yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, seperti penggunaan sonar di bawah laut, pencemaran air, serta kontaminasi sampah laut. Selain itu, paus juga sensitif pada badai matahari yang bisa menyebabkan gangguan elektromagnetik kutub-kutub bumi, di mana paus juga menggunakan sonar untuk sistem navigasinya.

"Menurunnya kualitas air juga dapat menurunkan imunitas paus, sedangkan semakin banyaknya sampah laut (terutama plastik) telah menyebabkan lebih banyak paus yang mati karena menelan sampah-sampah tersebut," katanya di Jakarta, Rabu (25/9).

Icha memaparkan berbagai kasus terdamparnya paus di dunia. Beberapa di antaranya disebabkan oleh sampah lautan, yang umumnya berbentuk plastik keras.

Plastik yang tertelan, kata dia, bisa merusak organ dalam paus. Hal ini menyebabkan paus tidak bisa makan, dan bisa membuatnya kelaparan dan mati dan terdampar.

"Bayangkan, ada paus berukuran 10 meter yang mati, dan ditemukan di dalamnya sebanyak 8 kilogram plastik," ungkapnya.

Menurutnya, kejadian ini perlu mendapatkan perhatian serius karena paus merupakan spesies yang dilindungi. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi antarpemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dalam penanganan kasus paus terdampar.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengganggu atau menaiki tubuh paus yang terdampar. Pasalnya, hewan ini dalam kondisi lemah dan perlu penanganan yang tepat.

Peneliti Ahli Madya dari Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Achmad Sahri, mendorong kepada seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memahami pola sebaran spasial dan temporal dari kejadian mamalia laut terdampar di Indonesia. Upaya itu dapat mendukung upaya penyelamatan biota tersebut.

Sahri bersama tim peneliti telah melakukan riset terkait ekologi paus dan kejadian terdampar guna memahami lebih jauh tentang tingkah laku biota ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

"Selama periode 1995-2021, setidaknya 26 spesies paus dan lumba-lumba yang terdampar di perairan Indonesia. Satu dari enam spesies yang paling sering terdampar adalah paus pemandu sirip pendek yang juga terdampar di perairan Alor NTT beberapa pekan lalu," paparnya.

Sahri menilai informasi tersebut sangat penting bagi penanganan kejadian terdampar. Hal itu terutama berguna untuk pengalokasian personil atau kemungkinan mendatangkan alat berat.

Ia juga mengimbau agar masyarakat di sekitar pesisir melaporkan kejadian serupa kepada pihak berwenang dan tidak melakukan tindakan yang bisa membahayakan paus.