Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai tersangka dugaan korupsi di Pemerintah Provinsi Kalsel. Penyidik telah menemukan bukti awal untuk menetapkan Sahbirin jadi tersangka kasus suap.

"Ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (8/10) dikutip dari Antara.

Tersangka lainnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalsel Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah, Bendahara Rumah Tahfudz Darussalam Ahmad, serta Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean.

Sahbirin dan empat bawahannya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga menetapkan dua tersangka dari pihak swasta yang diduga terlibat. Keduanya adalah Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. Enam tersangka sudah ditahan KPK, sedangkan Sahbirin belum ditahan.

"Penyidik masih berupaya mengamankan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab," kata Nurul.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor pada Selasa (8/10). Penggeledahan dilakukan usai menangkap empat pejabat Dinas PUPR Kalsel dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (6/10) malam.

Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita uang tunai sekitar Rp 10 miliar. Uang tersebut diduga sebagai uang suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan.

Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi pendanaan pembebasan lahan untuk Ibu Kota Negara atau IKN belum mencapai 100%. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal segera lengser pada 20 Oktober 2024.

Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN mengungkapkan bahwa LMAN telan mengelola 15 pendanaan proyek strategis nasional (PSN) di IKN.

LMAN mengalokasikan dana hingga Rp 5,9 triliun untuk pendanaan lahan IKN di berbagai proyek. Namun hingga saat ini, realisasi pendanaan tersebut belum sampai setengahnya.

"Untuk IKN ini, dari total kebutuhan dananya Rp 5,9 triliun sudah dialokasikan Rp 2,81 triliun. Masih sekitar Rp 3 triliun yang belum disalurkan," kata Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto dalam Media Briefing LMAN di Jakarta, Senin (7/10).

Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen dan mendukung penyediaan lahan untuk kepentingan umum, termasuk pada proyek pembangunan IKN. Sehingga, tidak ada masalah terkait pendanaan.

Hanya saja, ia mengakui terdapat sejumlah kendala yang membuat realisasi pendanaan lahan IKN belum terserap 100%. Kendala pertama terkait bekas kawasan hutan yang luasnya mencapai 100 hektare.

"Itu juga jadi permasalahan tersendiri yang memang sekarang lagi dibahas dan peraturan ke arah sana juga lagi dalam proses pembuatannya," ujar Rustanto.

Belum lagi, ada permasalahan terkait identifikasi dan inventarisasi terhadap tanah yang mau dibebaskan. Karena proses untuk menentukan pemilik dari tanah yang ingin dibebaskan tidak bisa dilakukan dengan cepat.

Selain kompleks, juga terdapat permasalahan kebutuhan sumber daya manusia atau SDM yang terbatas. "Sehingga ini diprioritaskan dulu, mana yang kira-kira tanah yang perlu dibebaskan, agar proyek ini bisa berjalan," kata Rustanto.

LMAN Biayai Pembebasan Lahan 128 PSN

Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi menyebut 128 PSN sudah dibiayai oleh LMAN. Dari total tersebut, sebanyak 78 PSN sudah selesai atau beroperasi.
Dengan begitu, LMAN bisa menyelesaikan pengadaan lahan untuk 8 PSN dalam satu tahun.

“Sebanyak 61% telah diselesaikan dan diresmikan. Hal itu pastinya akan mendatangkan manfaat berganda baik bagi masyarakat maupun perekonomian,” ujar Basuki.

Proyek PSN yang ditangani LMAN yaitu 43 PNS jalan tol, 24 PSN bendungan, tiga PSN irigasi, satu PSN pelabuhan, dan enam PSN jalur kereta api. Begitu juga dengan satu PSN Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Adapun sejak Januari hingga 4 Oktober 2024, LMAN sudah merealisasikan pendanaan lahan PSN sebesar Rp 10,57 triliun. Ada tiga sektor pendanaan terbesar yaitu jalan tol Rp 7,91 triliun, bendungan Rp 1,11 triliun, dan untuk IKN Rp 1,43 triliun.

“IKN itu baru kita lakukan pendanaan lahan tahun lalu, pertengahan tahun lalu," kata Basuki.

LMAN mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat konektivitas, peredaran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan sumber daya air maupun manfaat berganda bagi pergerakan sektor pariwisata dan UMKM.

Pemerintah masih menggondok regulasi terkait iuran dana pensiun tambahan yang bersifat wajib bagi pekerja. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan replacement ratio alias rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan dengan gaji yang diterima saat bekerja.

Pasalnya, replacement ratio di Indonesia saat ini masih di bawah standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Padahal ILO mengatur standar minimum pendapatan bulanan saat usia pensiun sebesar 40% dari gaji akhir.

Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syarif Yunus mengatakan penambahan iuran pensiun memang sudah menjadi kewajiban bagi pemberi kerja.

Meskipun begitu, Syarif mengusulkan agar iuran tersebut bisa dilakukan secara bertahap. "Intinya, tambahan iuran itu sifatnya harus bertahap dan tidak memberatkan semua pihak, terutama bagi pemberi kerja dan pekerja sendiri," kata Syarif kepada Katadata.co.id, Selasa (8/10).

Dia menegaskan, penerapan secara bertahap sangat penting. Sebab, kebijakan itu perlu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berdinamika.

Syarif mengakui, iuran tambahan pensiun ini bisa menaikkan tingkat penghasilan pensiun orang Indonesia yang saat ini berada pada kisaran 10%-15% dari gaji terakhir.

Dengan adanya iuran pensiun tambahan, diharapkan bisa mengerek pendapatan penduduk Indonesia pada masa pensiun menjadi 40% dari gaji terakhir, yang sesuai dengan rekomendasi ILO.

"Jadi program pensiun tambahan bersifat wajib, spiritnya untuk menyiapkan masa pensiun orang Indonesia yang lebih layak dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya," ujar Syarif.

Sistem Dana Pensiun Nasional

Syarif juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk membuat sistem dana pensiun nasional. Sistem tersebut akan menjadi sentra data kepesertaan dana pensiun secara nasional.

Dengan adanya sistem tersebut, seseorang dapat mengetahui dana pensiun jaminan hari tua atau JHT yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga dengan dana pensiun Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Pemerintah juga bisa mengetahui persentase rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan dengan gaji yang diterima saat bekerja. Namun Syarif mengaku belum mengetahui siapa yang akan mengelola sistem tersebut.

"Ini sistem pensiun yang terintegrasi semua program yang diikuti. Terkait yang mengelola, mungkin OJK sebagai regulator, namun pembahasannya belum ke sana," kata Syarif.

Perlindungan Hari Tua Memiliki Standar Ideal

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK mengamanatkan pemerintah dapat membuat program pensiun tambahan yang bersifat wajib untuk pekerja dengan penghasilan tertentu.

Dengan begitu, gaji pekerja akan kembali dipotong untuk memenuhi program pensiun tambahan dan iuran ini berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan dasar program pensiun tambahan ini sebagai amanat UU P2SK yang sudah diundangkan pada Januari 2023. Amanat tersebut ada di bagian keempat Pasal 189 UU P2SK.

“Jadi, manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu saat ini relatif kecil. Sebagaimana diatur UU P2SK, pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya perlindungan hari tua,” kata Ogi dalam konferensi pers RDKB, Jumat (6/9).

Dari data yang ada, manfaat pensiun yang diterima pensiunan sangat kecil yakni hanya 10%-15% dari penghasilan terakhir saat aktif. Sementara perlindungan hari tua dan kesejahteraan umum itu memiliki standar ideal 40%.

UU P2SK mengatur program pensiun yang bersifat wajib yang mencakup program jaminan hari tua atau JHT dan jaminan pensiun. Hal itu merupakan sistem jaminan sosial nasional yang sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri.

Namun, pasal 189 ayat 4 dalam UU P2SK mengamanatkan pemerintah untuk memiliki program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Dana pensiun ini memiliki kriteria tertentu dan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

“Diamanatkan dalam UU P2SK, ketentuannya harus mendapatkan persetujuan dari DPR,” ujar Ogi.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyiapkan tiket pesawat komersil tujuan Solo untuk kepulangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana setelah lengser dari jabatannya pada 20 Oktober mendatang.

Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno mengatakan Jokowi dan Iriana akan berangkat ke Solo setelah acara lepas-sambut presiden di Istana Merdeka Jakarta.

Pada momen itu, Jokowi akan menyambut kedatangan Prabowo setelah dilantik menjadi presiden di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jakarta.

“Nanti kami atur, jadi pokoknya komersil sudah siap,” kata Pratikno kepada wartawan di ruang media atau press room Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (8/10).

Kendati berencana untuk menggunakan pesawat komersil untuk bertolak ke Solo, Jokowi akan tetap mendapatkan fasilitas keprotokolan dan pengawalan dari pasukan pengaman presiden atau Paspampres.

"Sebagai mantan presiden tetap berhak untuk memperoleh dukungan pengamanan Paspampres, dan ada grup tersendiri untuk mantan presiden dan mantan wakil presiden," ujar Pratikno.

Pada kesempatan tersebut, Pratikno juga mengatakan Jokowi belum bisa menempati rumah pensiun yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ini karena rumah seluas 1,2 hektare alias 12.000 meter persegi itu masih dalam proses pembangunan. "Kelihatannya belum menempati,” kata Pratikno.

Dia menguraikan Jokowi kerap menolak saat ditawari fasilitas rumah pensiun oleh Kementerian Sekretariat Negara. Jokowi baru mengiyakan tawaran tersebut ketika memasuki tahun ketiga periode kedua pemerintahannya. “Pembangunannya tertunda karena keinginan beliau,” ujar Pratikno.

Rumah pensiun merupakan hadiah dari negara atas kinerja Jokowi selama menjabat sebagai Presiden. Hal itu selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pergerakan harga minyak dunia pada sore ini turun 2% usai sepekan terakhir melonjak 8%. Melansir Reuters pada sore ini, harga minyak Brent turun 2% menjadi US$ 79,31 per barel dan West Texas Intermediate turun 2,07% menjadi US$ 75,54 per barel.

Kenaikan harga minyak terhenti pada hari ini karena pasar menunggu respon Israel terhadap serangan roket Iran pada minggu lalu. Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan kenaikan harga minyak terjadi akibat dampak serangan Iran.

Lonjakannya dapat terus terjadi apabila konflik geopolítik di Timur Tengah memanas. "Kalau eskalasi perang meluas, tidak menutup kemungkinan angkanya di atas US$ 100 per barel. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi Indonesia karena negara net importer minyak," katanya saat dihubungi Katadata.co.id, Selasa (8/10).

Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah perlu mengambil dua langkah. Pertama, menaikkan harga bahan bakar minyak nonsubsidi pada bulan depan. Kedua, melakukan pembatasan BBM bersubsidi untuk menghemat anggaran negara.

Dalam catatan Reuters, harga minyak Brent naik lebih 8% dan WTI melonjak 9% pada pekan lalu. Angka kenaikannya menjadi yang tertinggi secara mingguan dalam setahun terakhir.

Lonjakan itu terjadi setelah serangan rudal Iran pada 1 Oktober terhadap Israel. Pelaku pasar khawatir Israel meresponnya dengan menyerang infrastruktur minyak di Teheran. "Jika itu terjadi harga minyak bisa naik US$ 3 hingga US$ 5 per barel," kata Presiden Lipow Oil Associates Andrew Lipow, dikutip Reuters.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengatakan ada tiga program yang akan tetap dilanjutkan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pertama, kredit usaha rakyat. "Selanjutnya, KUR akan menggunakan skema penilaian kredit inovatif," kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (10/8).

Skema tersebut, harapannya, dapat meningkatkan penyaluran KUR dan mempertahankan rasio kredit bermasalah atau NPL. Kementerian telah menguji skema penilaian kredit inovatif atau ICS. Hasilnya, nilai kredit naik 5% dan rasio kredit bermasalah stabil di level 5,5%.

Program yang kedua adalah pelaku UMKM memiliki nomor induk berusaha (NIB). “Sehingga bisa menjadi bukti dan mereka dapat melakukan pinjaman,” ujarnya.

Yulius menyebut, hingga saat ini secara nasional tercatat ada 10 juta UMKM yang telah mendapatkan NIB. Dia merinci angkanya terdiri atas 98% skala usaha mikro dan 2% merupakan usaha kecil.

“Per Kementerian sebetulnya menargetkan ada pertumbuhan 4% NIB per tahun atau 2,5 juta UMKM dari total 64 juta UMKM,” ucapnya.

Program ketiga adalah sertifikasi produk untuk melengkapi kemampuan produk UMKM di pasar global. “Sertifikasi produk tetap akan kami dorong untuk meningkatkan produktivitas produk daya saing UMKM,” kata Yulius.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) melalui anak usahanya, PT Gag Nikel (PTGN), telah menyelesaikan proses akuisisi 30% saham PT Jiu Long Metal Industry (JLMI), yang merupakan perusahaan smelter yang fokus pada pemurnian nikel.

JLMI merupakan anak usaha Eternal Tsingshan Group Limited yang berbasis di Hong Kong, sementara PT Gag Nikel sendiri bergerak di bidang eksplorasi dan operasi tambang nikel di Pulau Gag, Papua Barat.

Direktur Pengembangan Usaha Antam I Dewa Wirantaya menjelaskan, nilai transaksi tersebut mencapai USD 102,5 juta atau setara Rp 1,6 triliun, dengan asumsi kurs Rp 15.700 per dolar AS. Ia menjelaskan, langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis ANTM untuk memperkuat proyek hilirisasi nikel, sejalan dengan komitmen perseroan dalam mendukung pengembangan industri nikel domestik.

"Pertimbangan atas dilakukannya transaksi adalah untuk mengimplementasikan kebijakan hilirisasi sebagaimana yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia," kata Dewa lewat keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (8/10/2024).

Dewa menjelaskan, ANTM melalui PT Gag Nikel memegang 30% saham sebagai pemegang minoritas, mayoritas saham tetap dikuasai oleh Tsingshan melalui Newton International Investment Pte Ltd, yang menguasai 70% saham. Integrasi ini diharapkan dapat mempercepat proses hilirisasi dan meningkatkan kontribusi ANTM dalam industri nikel nasional.

Selain memperluas bisnis, ANTM dan para pemegang saham lainnya juga berpotensi mendapatkan dividen dari operasional smelter yang dimiliki oleh anak usaha Tsingshan.

Selain itu, kerja sama ini juga memungkinkan ANTM menjalankan rencana besar pemerintah untuk mendorong ekositem kendaraan listrik nasional dengan mengolah timah di pemurnian di dalam negeri.

"Tujuan dari kewajiban hilirisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan sehingga apat menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Implementasinya juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik nasional," jelasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengakomodir keluhan para hakim yang diwakili Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) lewat Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Kesepakatan itu diputuskan usai DPR melakukan audiensi dengan SHI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

"Ada beberapa hal yang kami akan perbaiki termasuk tadi kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini untuk kemudian meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Adies Kadir memaparkan, dalam RUU Jabatan Hakim mencakup contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Juga akan ada ketentuan mengenai jaminan keamanan hakim, jaminan kesehatan, serta fasilitas perumahan.

Adapun, SHI mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPR RI untuk menyampaikan tuntutan para hakim, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/10). Koordinator SHI Rangga Lukita Desnata menyampaikan tiga tuntutan dalam pertemuan itu. Pertama, meminta kenaikan gaji pokok dan tunjangan sebesar 142 persen.

"Apabila Sri Mulyani memperjuangkan anak-anaknya naik 300 persen kami hanya minta 142 persen," kata Rangga.

Poin kedua, para hakim meminta mempercepat rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Ia berharap agar peraturan itu segera ditandatangani oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Poin tuntutan terakhir ditujukan pada eksekutif dan legislatif agar menambah anggaran MA untuk kesejahteraan hakim. "Bukan untuk bangun gedung, bukan untuk bangun aplikasi, bukan bangun sarana dan prasarana lainnya yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan hakim, karena itu ada postur anggaran tersendiri," kata dia.

Sementara itu Prabowo yang turut hadir secara dalam pertemuan antara perwakilan hakim dan DPR mengatakan akan lebih memperhatikan nasib hakim. Ia bahkan berjanji untuk mengupayakan kenaikan gaji hakim.

Total realisasi pembayaran subsidi kredit usaha rakyat sejak 2015 hingga 30 September 2024 mencapai Rp 163 triliun. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyebut realisasi penyaluran KUR selama periode tersebut mencapai Rp 1.739 triliun.

Kredit tersebut disalurkan ke 48 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. "Subsidi bunga KUR juga diberikan untuk meringankan beban biaya pinjaman, terutama yang terdampak pandemi Covid-19," kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (10/8).

Penyaluran KUR terbesar pada periode tersebut, yakni Rp 365 triliun, terjadi pada 2022. Totalnya mencapai 7,6 juta debitur.

Pada kuartal pertama tahun ini terjadi peningkatan kualitas kredit. Sebanyak 90,74% merupakan debitur baru, yang beralih ke skema pembiayaan tinggi 18,76% dan penyaluran KUR ke sektor produksi sebanyak 55%. Namun, Yulius tidak merinci besaran pembiayaan kredit tersebut.

E-commerce asal Cina Temu sudah merambah negara tetangga Indonesia seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Aplikasi di bawah Pinduoduo ini segera masuk ke pasar Indonesia?

Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo dan Kementerian Koperasi dan UKM alias Kemenkop UKM menyatakan akan menolak Temu, karena dinilai membahayakan UMKM.

Aplikasi belanja online asal Cina, Temu mempertemukan pabrik dengan konsumen secara langsung. Hal ini membuat harga produk jauh lebih murah.

Akan tetapi, UMKM bakal kesulitan menyediakan produk dengan harga murah seperti pabrik.

“Model bisnis ini akan menghancurkan UMKM,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 29 Tahun 2021 melarang produsen menjual produk langsung ke konsumen. Regulasi ini juga mengatur tentang kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia, distribusi barang, sarana perdagangan, standardisasi, pengembangan ekspor, metrologi legal, serta pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Selain itu, Indonesia memiliki Peraturan Menteri Perdagangan alias Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Poin yang diatur yakni:

• Media sosial berbasis e-commerce atau social commerce hanya akan memfasilitasi promosi barang atau jasa. Platform ini dilarang menyediakan fitur transaksi pembayaran.
• Social commerce wajib menjaga agar tidak ada hubungan antara sistem elektronik perdagangan elektronik dengan yang di luar perdagangan elektronik. Secara sederhana, aplikasi e-commerce dan media sosial harus terpisah.
• Social commerce wajib menjaga data pengguna dan tidak boleh digunakan untuk e-commerce atau perusahaan afiliasi.

Aturan itu membuat TikTok mengakuisisi Tokopedia pada akhir tahun lalu.

Apakah Temu Segera Masuk ke Pasar Indonesia?

Ada beberapa hal yang menunjukkan e-commerce asal Cina itu segera masuk ke pasar Indonesia, di antaranya:

1. Sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Indonesia

Aplikasi belanja online asal Cina ini sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia sejak September 2022, namun terus ditolak.

2. Temu bisa masuk sepanjang mematuhi aturan di Indonesia

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang mengatakan Temu bisa saja masuk ke Indonesia sepanjang memenuhi aturan, meski Kominfo dan Kemenkop UKM menyatakan akan menolak. Ia mencontohkan, harga barang lintas-negara minimal US$ 100 sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

“Selama mereka memenuhi persyaratan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, kami terbitkan,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Hingga saat ini Kemendag belum mendapat informasi terkait pengurusan izin untuk Temu. Moga menyatakan Indonesia tidak bisa menghindar dari aplikasi seperti Temu di era digitalisasi.

“Hanya saja, kami harus mengatur dengan tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri dapat bersaing,” ujarnya.

3. Temu sudah hadir di negara tetangga Indonesia

Temu resmi hadir di Vietnam pada Senin (7/10). Pemangku kepentingan di negara ini sudah memperkirakan platform asal Cina itu masuk ke negara naga biru sejak Juli, dan proyeksi ini akhirnya terjadi.

Meski begitu, kehadiran Temu di Vietnam masih tahap awal. Bahasa yang tersedia masih bahasa Inggris, bukan Vietnam.

Selain itu, hanya pembayaran dengan kartu kredit yang diterima, bukan dompet digital lokal. “Hanya dua pemain logistik yakni Ninja Van dan Best Express yang terhubung ke platform Temu,” demikian dikutip dari laman resmi Momentum Works, Selasa (8/10).

Perusahaan venture builder asal Singapura Momentum Works memperkirakan Temu menambah opsi bahasa, pembayaran, dan logistik ke platform, jika berupaya cukup keras di pasar Vietnam.

Temu sudah hadir di 82 negara, termasuk Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand dan Brunei Darussalam. Pengiriman di Vietnam sekitar 4- 7 hari, jauh lebih cepat daripada Malaysia dan Filipina 5-20 hari. Hal ini karena pengiriman dari Guangzhou, Cina ke Vietnam dapat dilakukan dengan mudah melalui jalur darat.

4. Mitra logistik Temu di negara lain ada juga di Indonesia

Ninja Van dan Best rekan logistik Temu di Vietnam juga beroperasi di Indonesia. Momentum Works melaporkan Best membuka bisnis di Indonesia sekitar enam minggu lalu.

J&T Express yang beroperasi di Indonesia juga menyediakan layanan di Vietnam.

5. Aplikasi Temu bisa diunduh di App Store dan Google Play Store

Aplikasi Temu bisa diunduh di App Store dan Google Play Store di Indonesia. Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, aplikasi Temu yang diunduh di App Store iPhone, hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

Begitu aplikasi terpasang dan dibuka, pengguna diarahkan ke layanan cakupan Inggris.

Aplikasi Temu yang diunduh di Google Play Store melalui perangkat Android juga mengarahkan pengguna ke layanan cakupan Inggris. Hal ini lantaran Temu belum menyediakan layanan di Indonesia.

Kominfo menyatakan akan memblokir aplikasi Temu di App Store dan Google Play Store.

Total realisasi pembayaran subsidi kredit usaha rakyat sejak 2015 hingga 30 September 2024 mencapai Rp 163 triliun. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyebut realisasi penyaluran KUR selama periode tersebut mencapai Rp 1.739 triliun.

Kredit tersebut disalurkan ke 48 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. "Subsidi bunga KUR juga diberikan untuk meringankan beban biaya pinjaman, terutama yang terdampak pandemi Covid-19," kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (10/8).

Penyaluran KUR terbesar pada periode tersebut, yakni Rp 365 triliun, terjadi pada 2022. Totalnya mencapai 7,6 juta debitur.

Pada kuartal pertama tahun ini terjadi peningkatan kualitas kredit. Sebanyak 90,74% merupakan debitur baru, yang beralih ke skema pembiayaan tinggi 18,76% dan penyaluran KUR ke sektor produksi sebanyak 55%. Namun, Yulius tidak merinci besaran pembiayaan kredit tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mulai mengemasi atau packing barang-barang pribadi di Istana Merdeka Jakarta maupun di Istana Bogor, Jawa Barat. Ini karena masa jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober mendatang.

Istana Merdeka Jakarta merupakan tempat kerja Jokowi untuk segala aktivitas resmi kepresidenan. Sementara Istana Bogor menjadi kediaman atau tempat tinggal resmi Jokowi beserta keluarganya, lebih tepatnya di Wisma Dyah Bayurini.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Jokowi sudah mulai mengemasi barang-barang pribadinya. “Sudah mulai packing. Ada foto, buku, segala macam. Banyak,” kata Pratikno kepada wartawan di ruang media atau press room Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (8/10).

Sembari melempar canda kepada wartawan, Pratikno mengatakan telah berbicara dengan Jokowi untuk meminta salah satu batik koleksi Presiden Jokowi. “Saya lihat di setiap acara, batiknya Pak Presiden itu relatif berganti ya. Saya juga berminat, saya minta satu belum dikasih,” ujarnya, dengan tawa.

Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengatakan, beberapa barang pribadi presiden telah dikirim ke rumah Jokowi di Solo. “Dikirim ke Solo, sebagian sudah dikirim,” kata Pratikno.

Pratikno memastikan kehadiran Jokowi pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan akan dilakukan di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jakarta pada 20 Oktober mendatang. P

enjelasan Pratikno itu sekaligus mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya bilang tak akan datang dan mengikuti prosesi pelantikan Prabowo-Gibran di Gedung MPR.

“Pak presiden memang sejak awal sudah mengatakan datang di pelantikan. Jadi pasti Pak Presiden hadir di pelantikan 20 Oktober nanti,” katanya.

Menurut Pratikno, seusai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi akan lebih dulu meninggalkan gedung parlemen untuk menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Di sana, Jokowi akan menyambut kedatangan Prabowo.