Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diperkirakan bakal sulit mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 1.988,9 triliun pada tahun ini. Sebab, kinerja pajak tahun ini akan hadapi tantangan mulai dari restitusi hingga kondisi makro ekonomi.

Pengamat pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menuturkan mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat target pajak tersebut akan sulit tercapai pada tahun ini.

“Pertama kalau merujuk data Juni 2024, alasan utama dari pelemahan kinerja penerimaan perpajakan adalah adanya peningkatan restitusi,” kata Fajry kepada Katadata.co.id, Senin (15/7).

Dia menjelaskan, pada Mei 2024, peningkatan restitusi PPh badan masih menghantui kinerja penerimaan pajak. Sementara pengaruh restitusi PPN dalam negeri terhadap penerimaan sudah mulai berkurang.

“Hal ini dapat kita lihat dari data penerimaan bruto berbanding neto. Contohnya penerimaan PPN dalam negeri yang secara bruto mengalami peningkatan sebesar 9,1% namun secara neto atau setelah dikurangi restitusi malah terkontraksi 9,1%,” kata Fajry.

Fajry juga menyebut cicilan atau angsuran PPh 25 yang lebih kecil dari tahun sebelumnya menjadi faktor kinerja pajak tertekan. Untuk beberapa sektor tertentu yang bergantung pada harga komoditas, setoran pajak menjadi berkurang karena adanya pelemahan harga komoditas pada tahun 2022 ke 2024.

Kondisi Makro Ekonomi

Alasan kedua terkait kondisi makro ekonomi. Jika melihat rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan sektor industri pengolahan pada kuartal I 2024 hanya 4,13%, sedangkan pada kuartal I 2023 mencapai 4,43%.

“Ini juga berdampak pada penerimaan pajak kita. Padahal, sektor industri pengolahan ini berkontribusi besar pada penerimaan pajak kita,” ucap Fajry.

Begitu pula dengan sektor perdagangan, sektor yang berkontribusi terbesar kedua bagi penerimaan pajak kita. Sektor perdagangan naik 4,58% pada kuartal I 2024 atau tumbuh lebih rendah dari periode yang sama pada 2023 sebesar 4,94%.

“Ini terlihat kinerja penerimaan sektoral sektor pengolahan dan perdagangan yang juga mengalami minus. Untuk sektor pengolahan minus secara neto maupun bruto sedangkan perdagangan minus secara neto,” ujar Fajry.

Dia mengakui tidak banyak opsi bagi pemerintah untuk mendorong kinerja penerimaan sampai akhir tahun. Apalagi, opsi kebijakan sangat terbatas karena adanya risiko politik pasca Pilpres yang makin tinggi.

Disamping itu, masa pemerintahan Jokowi tersisa beberapa bulan lagi sehingga membuat opsi kebijakan tidak mungkin diambil. Padahal, opsi kebijakan yang mampu meningkatkan penerimaan dalam jangka singkat.

“Sedangkan opsi yang ada adalah dengan melakukan intensifikasi dan di lapangan, opsi ini sudah dijalankan oleh otoritas pajak,” ujar Fajry.

Dia menilai, tidak baik jika pemerintah memaksakan untuk mencapai target penerimaan pajak. Jika optimalisasi dilakukan tanpa memandang kondisi para pelaku usaha, sehingga akan berdampak kepada bisnis mereka.

Solusi yang mungkin bisa diambil adalah melakukan revisi target penerimaan APBN pada tengah tahun. “Ini bisa saja dilakukan oleh menteri keuangan yang baru di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Fajry.

Penerimaan Pajak Tidak Optimal

Sementara Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memperkirakan kenaikan penerimaan pajak pada tahun ini dibandingkan 2023 yang mencapai Rp 1.869 triliun. Meskipun begitu, penerimaan pajak akan terbatas karena kondisi global dan domestik yang tidak menentu.

Jika mengacu ke pertumbuhan natural pajak, Nailul memprediksi penerimaan pajak bisa tumbuh di angka minimal 5%. “Tapi tampaknya tidak akan optimal dengan kinerja penerimaan saat ini yang jauh dari target,” kata Nailul.

Dari sisi internal, terdapat permasalahan yang cukup kompleks dan menyebabkan pertumbuan penerimaan pajak tidak optimal. Terutama soal bea masuk barang juga mempengaruhi persepsi publik.

“Walaupun berbeda urusan dengan pajak, namun kepercayaan publik terhadap instansi urusan uang dari pemerintah ini merosot,” ujar Nailul.

Untuk mengatasi itu, Nailul meminta pemerintah untuk memberlakukan pajak di bidang-bidang tertentu. Salah satunya di sektor pertambangan, di mana setoran tersebut belum optimal.

"Namun hal tersebut tidak mudah karena sektor pertambangan sendiri merupakan sektor yang diistimewakan oleh pemerintah pada saat ini," kata dia.

Pengobatan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara memakan biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sampai triliunan rupiah.

Fakta terungkap dalam lokakarya antara Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) yang bertajuk “Dampak Kesehatan Terhadap Skenario Implementasi Peningkatan Kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Standar EURO 4/6 di Indonesia dengan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim Dan Investasi (Kemenkomarves), Jakarta (15/7).

Asisten Deputi Bidang Manajemen Utilisasi BPJS Kesehatan Adian Fitria mengatakan, pada 2023 penyakit pernapasan masuk ke dalam 10 besar biaya pengobatan tertinggi yang dicakup oleh BPJS Kesehatan. Biaya tersebut mencakup rawat inap maupun jalan.

”Untuk rawat jalan penyakit pernapasan, ada 1,1 juta kasus. Total pembiayaannya Rp431 miliar. Untuk rawat inap cukup tinggi pada kasus pernapasan, yaitu Rp13,3 triliun untuk 1,7 juta kasus,” ujarnya dalam paparan lokakarya tersebut.

Adian melanjutkan, angka untuk penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menunjukkan tren kenaikan nasional. Untuk catatan kasus rawat jalan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas dan klinik, sebanyak 3,5 juta orang mengidap ISPA atau 10,4 persen lebih tinggi dibandingkan dengan 2022.

Data BPJS Kesehatan dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) mencatat tren kenaikan kasus di tingkat nasional, terlebih lagi setelah pandemi Covid-19. Untuk angka rawat jalan, rata-rata biaya sebelum pandemi senilai Rp32,9 miliar dengan 159.251 kasus. Sementara, pascapandemi angkanya meningkat menjadi Rp45,2 miliar dengan total 210.291 kasus.

Selain itu, data penderita ISPA pada 2023 di Jakarta lebih tinggi dibanding Bandung dan Surabaya. Mengambil data FKRTL puncak kasus ISPA di tiga kota, angka rawat jalan dan rawat inap di Jakarta masing-masing dapat mencapai Rp4,7 miliar untuk 19.254 kasus dan Rp16,1 miliar untuk 4.858 kasus.

Bandingkan dengan Bandung dan Surabaya. Bandung mencatat Rp1 miliar untuk 4.186 kasus dan Rp3,9 miliar untuk 915 kasus. Sementara itu, Surabaya menembus Rp1,5 miliar untuk 7.225 kasus serta Rp6,7 miliar dan 2.182 kasus.

“Bila disandingkan dengan data kadar polusi udara, data kami menunjukkan peningkatan perawatan peserta jaminan kesehatan nasional akibat ISPA,” kata Adian. ”Kami mengambil ISPA karena secara jangka pendek, polutan-polutan ini dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan.“

Adapun Ketua Tim Kerja Analisis Data Pusdatin Kementerian Kesehatan Farida Sibuea mengatakan, data Kemenkes juga menunjukkan adanya peningkatan penderita ISPA pada 2022 dan 2023. Namun, dia mengingatkan agar ada penelitian lebih lanjut untuk mendalami hubungan polusi udara dengan penyakit pernapasan.

Kepala RCCC-UI Budi Haryanto mengungkapkan, timnya sedang melakukan analisis literatur atas 5.600 riset tentang hubungan polusi udara dengan penyakit pernapasan dari seluruh dunia. Dia berharap, temuan riset ini dan hasil lokakarya dapat menjadi salah satu langkah bagi K/L untuk bersama-sama memahami masalah penyakit pernapasan.

“Dengan data yang bisa digabungkan ini, nanti kita bisa buat model prediksi. Misalnya, berapa persen penyakit terkait polusi udara akan bertambah saat terjadi peningkatan konsentrasi particulate matter (PM)2,5,” ujarnya dalam sesi yang sama.

Menurut dia, upaya awal model ini sudah dilakukan oleh RCCC-UI dengan Bappenas pada 2022.

Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves Rachmat Kaimuddin menyampaikan, Jakarta merupakan wilayah darurat untuk penanganan polusi udara. Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia dan kajiannya juga sudah lebih lengkap.

“Kalau kita biarkan, nanti daerah-daerah juga akan jatuh ke kondisi yang sama kalau kita tidak melakukan intervensi,” ujarnya saat membuka sesi lokakarya.

Lokakarya ini dihadiri K/L yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BPJS Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diperkirakan bakal sulit mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 1.998,9 triliun pada tahun ini. Sejumlah tantangan akan dihadapi Kemenkeu untuk memperoleh tambahan pajak mulai dari restitusi hingga kondisi makro ekonomi.

Pengamat pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menuturkan mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat target pajak tersebut akan sulit tercapai pada tahun ini.

“Pertama kalau merujuk data Juni 2024, alasan utama dari pelemahan kinerja penerimaan perpajakan adalah adanya peningkatan restitusi,” kata Fajry kepada Katadata.co.id, Senin (15/7).

Dia menjelaskan, pada Mei 2024, peningkatan restitusi PPh badan masih menghantui kinerja penerimaan pajak. Sementara pengaruh restitusi PPN dalam negeri terhadap penerimaan sudah mulai berkurang.

“Hal ini dapat kita lihat dari data penerimaan bruto berbanding neto. Contohnya penerimaan PPN dalam negeri yang secara bruto mengalami peningkatan sebesar 9,1% namun secara neto atau setelah dikurangi restitusi malah terkontraksi 9,1%,” kata Fajry.

Fajry juga menyebut cicilan atau angsuran PPh 25 yang lebih kecil dari tahun sebelumnya menjadi faktor kinerja pajak tertekan. Untuk beberapa sektor tertentu yang bergantung pada harga komoditas, setoran pajak menjadi berkurang karena adanya pelemahan harga komoditas pada tahun 2022 ke 2024.

Kondisi Makro Ekonomi

Alasan kedua terkait kondisi makro ekonomi. Jika melihat rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan sektor industri pengolahan pada kuartal I 2024 hanya 4,13%, sedangkan pada kuartal I 2023 mencapai 4,43%.

“Ini juga berdampak pada penerimaan pajak kita. Padahal, sektor industri pengolahan ini berkontribusi besar pada penerimaan pajak kita,” ucap Fajry.

Begitu pula dengan sektor perdagangan, sektor yang berkontribusi terbesar kedua bagi penerimaan pajak kita. Sektor perdagangan naik 4,58% pada kuartal I 2024 atau tumbuh lebih rendah dari periode yang sama pada 2023 sebesar 4,94%.

“Ini terlihat kinerja penerimaan sektoral sektor pengolahan dan perdagangan yang juga mengalami minus. Untuk sektor pengolahan minus secara neto maupun bruto sedangkan perdagangan minus secara neto,” ujar Fajry.

Dia mengakui tidak banyak opsi bagi pemerintah untuk mendorong kinerja penerimaan sampai akhir tahun. Apalagi, opsi kebijakan sangat terbatas karena adanya risiko politik pasca Pilpres yang makin tinggi.

Disamping itu, masa pemerintahan Jokowi tersisa beberapa bulan lagi sehingga membuat opsi kebijakan tidak mungkin diambil. Padahal, opsi kebijakan yang mampu meningkatkan penerimaan dalam jangka singkat.

“Sedangkan opsi yang ada adalah dengan melakukan intensifikasi dan di lapangan, opsi ini sudah dijalankan oleh otoritas pajak,” ujar Fajry.

Dia menilai, tidak baik jika pemerintah memaksakan untuk mencapai target penerimaan pajak. Jika optimalisasi dilakukan tanpa memandang kondisi para pelaku usaha, sehingga akan berdampak kepada bisnis mereka.

Solusi yang mungkin bisa diambil adalah melakukan revisi target penerimaan APBN pada tengah tahun. “Ini bisa saja dilakukan oleh menteri keuangan yang baru di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Fajry.

Penerimaan Pajak Tidak Optimal

Sementara Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memperkirakan kenaikan penerimaan pajak pada tahun ini dibandingkan 2023 yang mencapai Rp 1.869 triliun. Meskipun begitu, penerimaan pajak akan terbatas karena kondisi global dan domestik yang tidak menentu.

Jika mengacu ke pertumbuhan natural pajak, Nailul memprediksi penerimaan pajak bisa tumbuh di angka minimal 5%. “Tapi tampaknya tidak akan optimal dengan kinerja penerimaan saat ini yang jauh dari target,” kata Nailul.

Dari sisi internal, terdapat permasalahan yang cukup kompleks dan menyebabkan pertumbuan penerimaan pajak tidak optimal. Terutama soal bea masuk barang juga mempengaruhi persepsi publik.

“Walaupun berbeda urusan dengan pajak, namun kepercayaan publik terhadap instansi urusan uang dari pemerintah ini merosot,” ujar Nailul.

Untuk mengatasi itu, Nailul meminta pemerintah untuk memberlakukan pajak di bidang-bidang tertentu. Salah satunya di sektor pertambangan, di mana setoran tersebut belum optimal.

"Namun hal tersebut tidak mudah karena sektor pertambangan sendiri merupakan sektor yang diistimewakan oleh pemerintah pada saat ini," kata dia.

Ekonomi Cina tumbuh jauh lebih lambat dari yang diharapkan pada kuartal kedua karena penurunan sektor properti yang berkepanjangan. Hal ini menimbulkan ekspektasi bahwa pemerintah Cina perlu melepaskan lebih banyak stimulus untuk memulihkan perekonomiannya.

Perekonomian terbesar kedua di dunia ini tumbuh 4,7% pada April-Juni 2024. Ini merupakan laju pertumbuhan paling lambat sejak kuartal pertama 2023 dan meleset dari perkiraan para ekonom dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan pertumbuhan 5,1%. Pertumbuhan ini juga melambat dari ekspansi 5,3% pada kuartal sebelumnya.

Yang menjadi perhatian khusus adalah sektor konsumen, dengan pertumbuhan penjualan retail yang merosot ke level terendah dalam 18 bulan terakhir. Tekanan deflasi memaksa perusahaan-perusahaan untuk memangkas harga-harga mulai dari mobil, makanan, hingga pakaian.

"Secara keseluruhan, data Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengecewakan menunjukkan bahwa jalan untuk mencapai target pertumbuhan 5% tetap menantang," kata Lynn Song, Kepala Ekonom untuk Greater China di ING, seperti dikutip Reuters, Senin (15/7).

Efek dari negative wealth (kekayaan negatif) yang disebabkan oleh jatuhnya harga properti dan saham, serta pertumbuhan upah yang rendah di tengah-tengah pemangkasan biaya di berbagai industri menyeret konsumsi dan menyebabkan pergeseran dalam konsumsi masyarakat.

Di antara mereka yang berada di bawah tekanan adalah Swatch Group. Produsen jam tangan terbesar di dunia ini melaporkan penurunan tajam dalam penjualan dan pendapatan di tengah lemahnya permintaan di Cina.

Krisis properti yang telah berlangsung bertahun-tahun semakin dalam di bulan Juni karena harga rumah baru turun dengan laju tercepat dalam sembilan tahun terakhir. Hal ini memukul kepercayaan konsumen dan membatasi kemampuan pemerintah daerah yang terbebani utang untuk menghasilkan dana segar melalui penjualan tanah.

Para analis memperkirakan pertemuan para pemimpin ekonomi utama di Beijing pada pekan ini akan fokus pada pemotongan utang dan meningkatkan kepercayaan diri pemerintah. Pemerintahan Xi Jinping menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,0% untuk tahun 2024. Menurut banyak analis, target ini terlalu ambisius dan mungkin membutuhkan lebih banyak stimulus.

Perlambatan pertumbuhan yang lebih tajam dari perkiraan di kuartal kedua mendorong Goldman Sachs untuk menurunkan proyeksi pertumbuhan Cina pada 2024 menjadi 4,9% dari proyeksi sebelumnya di angka 5,0%.

"Untuk mengatasi lemahnya permintaan domestik, kami percaya pelonggaran kebijakan lebih lanjut diperlukan sepanjang sisa tahun ini, terutama di sisi fiskal dan perumahan," kata para ekonom Goldman Sachs, yang dipimpin oleh Lisheng Wang, dalam sebuah catatan pada hari Senin (15/7).

Untuk mengatasi lemahnya permintaan domestik dan krisis properti, Cina telah mendorong investasi infrastruktur dan mengucurkan dana ke dalam manufaktur berteknologi tinggi. Yuan dan saham-saham Cina jatuh menyusul data yang mengecewakan ini, tetapi pasar saham kemudian ditutup menguat karena para investor bertaruh akan ada lebih banyak stimulus.

Badan Statistik Nasional (NBS) menyebutkan bahwa cuaca buruk menyebabkan beberapa pukulan pada pertumbuhan di kuartal kedua. Perekonomian negara itu juga diprediksi akan menghadapi ketidakpastian eksternal yang meningkat dan kesulitan-kesulitan domestik pada semester kedua.

Produksi Industri Melebihi Konsumsi Domestik

Pertumbuhan ekonomi di Cina tidak merata dengan output industri yang melebihi konsumsi domestik, meningkatkan risiko deflasi di tengah-tengah penurunan properti dan meningkatnya utang pemerintah daerah. Meskipun ekspor Cina yang solid telah memberikan beberapa dukungan, meningkatnya ketegangan perdagangan antara Cina dengan AS dan Eropa kini menjadi ancaman.

Data lainnya yang dirilis pada hari ini menunjukkan pertumbuhan produksi pabrik mengalahkan ekspektasi pada Juni tetapi masih melambat dibandingkan dengan Mei.

Hal ini menyusul data yang dirilis awal bulan ini yang menunjukkan ekspor Cina pada Juni naik 8,6% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, impor secara tak terduga menyusut 2,3%. Hal ini menunjukkan bahwa produsen melakukan frontloading pesanan untuk mendahului tarif dari mitra dagang.

Namun, penurunan yang lebih besar terlihat pada penjualan retail yang naik 2,0% secara tahunan (year-on-year), meleset dari perkiraan dan pertumbuhan paling lambat sejak Desember 2022.

"Di antara semua angka bulanan yang dirilis hari ini, yang menjadi sorotan adalah penjualan retail yang lemah," kata Xing Zhaopeng, ahli strategi senior Cina di ANZ. Ia menyebut konsumsi rumah tangga masih sangat lemah karena para pengusaha memangkas gaji karyawan sementara pengangguran berusia muda tinggi. "Rumah tangga masih akan berhati-hati ke depannya," tambah Xing.

Investasi properti turun 10,1% pada paruh pertama tahun 2024 dari tahun sebelumnya, dan penjualan rumah berdasarkan luas lantai turun 19,0%. Pinjaman bank untuk bulan Juni yang dirilis minggu lalu menunjukkan permintaan goyah lagi, dengan beberapa indikator utama mencapai rekor terendah.

Stimulus dari Bank Sentral Cina

Untuk menopang pertumbuhan, gubernur Bank Sentral Cina bulan lalu berjanji untuk tetap berpegang pada sikap kebijakan moneter yang mendukung. Para analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan Bank Sentral Cina akan menurunkan suku bunga pinjaman satu tahun sebesar 10 basis poin dan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) bank-bank sebesar 25 basis poin di kuartal ketiga.

Analis Citi memperkirakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan langkah-langkah untuk mendukung sektor properti setelah pertemuan Politbiro, badan pembuat keputusan tertinggi Partai Komunis yang berkuasa. Pertemuan itu diperkirakan akan diadakan pada akhir Juli setelah pertemuan Komite Sentral minggu ini.

Pada Mei lalu, pemerintah Cina mengizinkan perusahaan-perusahaan milik negara untuk membeli rumah-rumah yang belum terjual. Bank Sentral Cina menyiapkan fasilitas pinjaman ulang senilai 300 miliar yuan untuk perumahan yang terjangkau.

"Meskipun tuntutan untuk reformasi cukup tinggi, hal ini sepertinya tidak akan menjadi sesuatu yang menarik," kata Harry Murphy Cruise, ekonom di Moody's Analytics. Dengan asumsi reformasi yang minim, Cruise memperkirakan Cina harus bekerja keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5% itu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus menjalin komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penentuan kandidat calon gubernur di Pilgub Jakarta. Salah satu nama yang tengah digodok PDIP di Jakarta yakni Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta.

Keputusan calon yang akan diusung partai banteng itu nantinya di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati yang akan memutuskan apakah akan mengusung Anies di Pilgub Jakarta.

"Tugas DPD kan menjaring. Yang menyaring kan kami (DPP), kan begitu kan. Tentu yang memutuskan nanti Ibu Ketua Umum," kata Eriko saat dihubungi awak media, di Jakarta, Senin (15/7).

Eriko menyebut, komunikasi telah dijalin oleh Ketua DPD PDIP Jakarta Ady Wijaya dan Sekretaris DPD Pantas Nainggolan, Bersama perwakilan PKB dan PKS. "Kami sudah bicara formal. Tapi secara resmi nanti tentunya kami akan membicarakan lagi di dalam," ujar Eriko.

Eriko mengatakan tugas para pimpinan di tingkat DPP partai sebagai pengampu. Ia sendiri menyatakan telah menjalin komunikasi secara informal dengan partai pendukung Anies yakni PKS dan PKB.

"Kalau dari tingkat DPP, kami bersama yang ditugaskan sebagai pengampu. Pak Sekjen, Hasto Kristianto, saya, dan juga Pak Komar (Komarudin Watubun). Tentu sudah bicara secara non-formal kepada partai-partai yang mendukung Pak Anies," kata dia.

Selain Anies, kandidat dalam Pilgub Jakarta merupakan kader internal PDIP di antaranya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Saiful Hidayat, dan Tri Rismaharini.

Eriko mengatakan perolehan suara Anies di Pilpres 2024 menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan partainya. Suara Anies dianggap tak terlalu terpaut jauh dengan pasangan calon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Mobil buatan Indonesia banyak dijual ke sejumlah negara seperti Filipina, Vietnam dan Arab Saudi. Namun ekspor mobil buatan Indonesia ini cenderung turun 6,3% secara tahunan (yoy) menjadi US$ 2,78 miliar pada Juni 2024.

Namun jika melihat data ekspor dalam tiga tahun terakhir justru naik. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas dengan kode Harmonized System (HS) 8702 dan 8703 ini menunjukkan pertumbuhan nilai ekspor dalam tiga tahun terakhir dengan kontribusi pada ekspor nonmigas mencapai 2,4% pada Januari-Juni 2024.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, nilai ekspor mobil Indonesia terus meningkat setiap tahun.

"Jika dilihat secara historis, dari tahun 2021 hingga 2023, nilai ekspor mobil dari Indonesia terus mengalami peningkatan meskipun pada Januari sampai Juni 2024 sedikit lebih rendah peningkatannya dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu," kata Amalia di Jakarta, Senin (15/7).

Pada tahun 2021, ekspor mobil Indonesia mencapai US$ 3,39 miliar, meningkat menjadi US$ 5,57 miliar pada 2022, serta naik kembali menjadi US$ 6,12 miliar pada 2023.

Sedangkan periode Januari-Juni 2024, nilai ekspor mobil pabrikan Indonesia mencapai US$ 2,78 miliar. Nilai ini sedikit menurunkan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang bisa mencapai US$ 2,97 miliar.

Ekspor ke Filipina dan Vietnam

Berdasarkan persentase pangsa pasar negara tujuan ekspor, kendaraan roda empat buatan RI pada periode Januari-Juni 2024 yakni Filipina 27,64%, Vietnam 16,17%, dan Arab Saudi 15,52%.

"Filipina merupakan negara tujuan utama yang mencakup 27,64% dari total nilai ekspor mobil dari Indonesia atau sekitar satu dari empat mobil yang diekspor dari Indonesia ini dikirim ke Filipina. Selain itu, mobil dari Indonesia juga banyak diekspor ke Vietnam dan Arab Saudi," katanya.

Sebelumnya BPS menyampaikan neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus hingga 50 bulan beruntun sejak Mei 2020, dengan nilai keuntungan mencapai US$ 2,39 miliar pada Juni 2024.

Surplus ini berasal dari nilai transaksi ekspor yang mencapai US$ 20,84 miliar, serta impor sebesar US$ 18,45 miliar. Berdasarkan kontribusi surplus sektoral, ekspor migas mencapai US$ 1,23 miliar dan ekspor nonmigas mencapai US$ 19,06 miliar.

Sementara untuk impor migas pada periode yang sama mencapai US$ 3,27 miliar. Diikuti realisasi impor nonmigas mencapai US$ 15,2 miliar pada Juni 2024.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa mulai 17 Augstus 2024 pemerintah akan mulai membatasi BBM subsidi. Meski begitu dua menteri lainnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis kabar ini.

Terlepas dari itu, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah sebelum menerapkan kebijakan pembatasan BBM subsidi kepada masyarakat.

Pertama, pemerintah harus menetapkan mekanisme pembatasan BBM subsidi. Hal ini untuk memastikan kelancaran pemerintah dalam membatasi penyaluran BBM. Namun, Fahmy menyebut mekanisme pembatasan ini sebaiknya jangan menggunakan pendataan My Pertamina karena kurang efektif.

“Begitu juga dengan pembatasan kriteria kendaraan 1.400 CC sulit untuk diterapkan dan merepotkan petugas SPBU,” kata Fahmy kepada Katadata.co.id pada Senin (15/7).

Kedua, setelah penetapan mekanisme, Fahmy menyebut pemerintah harus merampungkan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Di dalam revisi tersebut, pemerintah memasukkan kriteria-kriteria masyarakat yang bisa memperoleh BBM subsidi,” ujarnya.

Ketiga, memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebelum penerapan dilakukan. “Apabila ketiga tahap dilakukan seluruhnya, maka tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Penyaluran BBM tepat sasaran memang harus dilaksanakan karena merugikan negara senilai triliunan,” ucapnya.

Gejolak yang dimaksud adalah kekhawatiran apabila terjadi kesalah pahaman masyarakat akan informasi ini. Fahmy khawatir masyarakat memaknai bahwa 17 Agustus nanti akan ada kenaikan harga ataupun kelangkaan barang.

“Hal ini menyebabkan munculnya panic buying pada hari-hari menjelang 17 Agustus. Rakyat berbondong-bondong membeli BBM di SPBU, menyebabkan antrian panjang dan seterusnya. Sehingga ini justru kontraproduktif,” ujarnya.

Kementerian Perdagangan akan meningkatkan perlindungan pada industri keramik lokal dalam waktu dekat dengan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD). Pemerintah sebelumnya telah mengenakan bea masuk tindakan perlindungan (BMTP) terhadap keramik asal Cina, Vietnam, dan Thailand hingga November 2024.

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prastal Danial mengatakan telah merekomendasikan keramik asal Tiongkok dikenakan BMAD hingga 2029. Namun, ia masih enggan mengumumkan besaran bea masuk tersebut.

"BMTP pada keramik asal Cina sudah diperpanjang satu kali, tapi ternyata industri keramik belum bisa membaik. Injury (kerusakan) pada industri keramik domestik akibat produk impor tersebut semakin jelas terlihat dalam 1,5 tahun terakhir," kata Danang di kantornya, Jakarta, Senin (15/7).

BMTP keramik Tiongkok diterbitkan pada September 2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018. Dengan kata lain, keramik asal Negeri Panda telah dikenakan bea masuk tambahan selama enam tahun terakhir.

Walau demikian pengenaan bea masuk itu tak mampu membendung banjir produk Cina. Dampaknya, satu pabrik keramik dalam negeri akhirnya gulung tikar. Lalu, sebanyak 3.000 tenaga kerja di industri keramik terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam 1,5 tahun terakhir.

Danang mencatat, keramik impor dari Cina telah mengikis utilisasi industri keramik nasional menjadi 60% pada saat ini. "Hasil produksi keramik dari peningkatan utilisasi industri keramik lokal lumayan besar, tapi mereka tidak bisa melakukannya karena harga keramik lokal kalah dengan keramik impor," katanya.

Rekomendasi peningkatan perlindungan pada industri keramik telah diserahkan ke Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Adapun Zulhas sedang menunggu pembahasan oleh Tim Kepentingan Nasional terkait rekomendasi tersebut.

Setelah itu, Zulhas akan menentukan besaran BMAD 14 hari setelah menerima rekomendasi Tim Kepentingan Nasional. Terakhir, Mendag akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan sebelum aturan BMAD ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia Edy Suyanto mendorong pemerintah menerapkan bea masuk anti-dumping atau BMAD terhadap keramik impor dari Cina hingga 200%. Produk dari Negeri Panda tersebut terbukti melakukan praktik dumping.

Bukti itu tercantum dalam surat hasil penyelidikan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) beberapa waktu lalu. Dalam surat yang diterima Asaki tertulis, produk keramik Cina melakukan dumping antara 100,12% sampai 199,88% dari harga normal.

Dengan kata lain, harga keramik impor dari Tiongkok lebih murah hingga dua kali lipat dari harga sebenarnya. Praktik curang ini telah menggerus industri keramik nasional hingga menyebabkan penurunan kapasitas produksi dan laba.

Asaki mendata utilisasi industri keramik pada paruh pertama tahun ini hanya 63%. Angka tersebut lebih rendah dari capaian Januari hingga Juni 2023 sebesar 69%.

"Kami tidak anti dan tidak melarang impor keramik dari Cina tapi kami melawan praktik unfair trade, yakni tindakan dumping yang disertai predatory pricing," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dalam keterangan resmi pada 4 Juli lalu.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK menyebut ada total 728 orang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO yang sudah ditangani oleh Kementerian Sosial.

Dari angka itu, terbanyak berasal dari Nusa Tenggara Barat, berikutnya adalah Jawa Timur dan Aceh. Sedangkan negara tujuan TPPO terbanyak dari Tanah Air adalah Malaysia.

“Memang NTB merupakan kantong pekerja migran Indonesia atau PMI, TPPO itu paling banyak terjadi di sana." ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/7).

Ia mengutip data Kementerian Sosial per 3 Juli 2024. Dalam data itu tercatat korban TPPO dari NTB sebanyak 171 orang, diikuti Jawa Timur 139 orang, dan Aceh 68 orang.

Korban TPPO terbanyak berasal dari Malaysia sebanyak 637 orang diikuti Suriah sebanyak 30 orang. Mayoritas korban berusia dewasa sebanyak 699 orang, ada juga korban anak-anak 18 orang, dan lansia 11 orang. Dari jenis kelamin, terbanyak adalah laki-laki yakni 434 orang dan perempuan 294 orang.

Tahun lalu, Kemensos menangani 1.359 orang korban TPPO. Mereka diberikan rehabilitasi sosial serta program kewirausahaan.

Tahun ini, 416 korban TPPO diberi rehabilitasi sosial berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, hingga pemeriksaan kesehatan. Sementara sisa 105 orang diberi rehabilitasi sosial plus kewirausahaan.

Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri mencatat jumlah korban TPPO per 11 Juli 2024 mencapai 698 orang. Pelaporan terbanyak datang dari Polda Kepulauan Riau sebanyak 140 orang, disusul Polda Kalimantan Utara sebanyak 130 orang. Dari angka itu, kebanyakan korban TPPO adalah laki-laki, sebanyak 396 orang.

“Jadi di pintu masuk-pintu masuk ya, Kepri, terus kemudian ke Kaltara," ujarnya.

Untuk mencegah dan menangani TPPO, Kemenko PMK menetapkan empat strategi, yakni:

• Meningkatkan pencegahan dibandingkan penanganan

Salah satunya dengan edukasi terpadu yang menyasar kepala sekolah, media, aparat desa, hingga aktivis masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan TPPO

• Mengkoordinasikan satu data terintegrasi untuyk korban TPPO

Kemenko PMK melakukan rapat koorinasi penguatan regulasi dan kelembagaan Satu Data Migrasi Internasional atau SDMI. Rakor ini membahas kebutuhan payung hukum SDMI untuk mengambil kebijakan perlindungan

• Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pendampingan

Salah satunya adalah mendorong terbentuknya gugus Tugas TPPO di daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA, dan Kepolisian

• Memperkuat regulasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Kemenko PMK juga mengawal penyusunan Perpres Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,66% ke level 7.278 pada penutupan perdagangan Senin (15/7). Percobaan pembunuhan terhadap Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump dan pelemahan data ekspor Indonesia pada Juni lalu menjadi faktor yang menekan bursa saham.

Phintraco Sekuritas menyebut percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump menimbulkan kekhawatiran terhadap kebijakan proteksi (inward looking) yang lebih ekstrem apabila Trump memenangkan Pemilu Presiden pada November mendatang.

"Dampak negatif kebijakan inward looking terhadap perdagangan dunia dikhawatirkan lebih signifikan dari periode pertama kepemimpinan Trump," tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Senin (15/7).

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai ekspor Indonesia pada Juni 2024 tumbuh 1,17% secara tahunan (year-on-year). Angka ini jauh lebih rendah dari ekspektasi pasar.

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 9,27 triliun dengan volume 15,32 miliar saham dan frekuensi sebanyak 909.914 kali.

Sebanyak 255 saham menguat, 320 saham terkoreksi, dan 217 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.420,26 triliun.

Dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, hanya lima sektor yang menghijau. Indeks saham sektor infrastruktur turun paling dalam, yakni 1,05%.

Berlawanan arah dengan IHSG, mayoritas indeks bursa utama di Asia menguat. Shanghai Composite Index naik 0,09%, Straits Times naik 0,06%, sedangkan Hang Seng turun 1,52%. Adapun bursa Jepang libur "Ocean Day" sehingga tidak ada perdagangan saham pada hari ini.

Saham yang turun paling dalam (top losers):
- PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) turun 4,23% menjadi Rp 9.050
- PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) turun 3,61% menjadi Rp 1.335
- PT Sumarecon Agung Tbk (SMRA) turun 3,36% menjadi Rp 575
- PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) turun 3,33% menjadi Rp 2.320
- PT Harum Energy Tbk (HRUM) turun 3,17% menjadi Rp 1.220

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):
- PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) naik 4,92% menjadi Rp 64
- PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) naik 4,55% menjadi Rp 1.495
- PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) naik 3,85% menjadi Rp 270
- PT MNC Land Tbk (KPIG) naik 2,94% menjadi Rp 105
- PT Chandra Asri Pacific Tdk (TPIA) naik 2,11% menjadi Rp 9.700

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi ragu terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi terlaksana pada 17 Agustus mendatang, seperti yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya.

Fahmy menilai keterangan Luhut terkait pembatasan ini tidak jelas, sebab dia tidak menjelaskan mekanisme pembatasannya seperti apa. “Apalagi menteri-menteri lain membantah hal tersebut, sehingga membuat saya tidak yakin rencana ini akan diterapkan pada 17 Agustus,” ujarnya kepada Katadata.co.id pada Senin (15/7).

Menurut Fahmy, melihat perbedaan tanggapan antar menteri terkait pembatasan BBM subsidi tersebut, seharusnya dapat diluruskan oleh Luhut selaku pihak yang pertama kali bersuara.

Sebab menurutnya, rencana pembatasan BBM subsidi ini justru mengkhawatirkan apabila terjadi kesalahpahaman masyarakat akan informasi ini. Fahmy khawatir masyarakat memaknai bahwa 17 Agustus nanti akan ada kenaikan harga ataupun kelangkaan barang.

“Hal ini menyebabkan munculnya panic buying pada hari-hari menjelang 17 Agustus. Rakyat berbondong-bondong membeli BBM di SPBU, menyebabkan antrian panjang dan seterusnya. Sehingga ini justru kontraproduktif,” ujarnya.

Selain itu, perbedaan tanggapan antar menteri terkait isu ini menurutnya memperlihatkan bagaimana buruknya koordinasi kementerian di Indonesia.

“Oleh karena itu karena sudah terlanjur mengatakan maka ini perlu diluruskan tentang alasan perlu ada pembatasan BBM subsidi, mekanismenya seperti apa, kemudian berlakunya kapan. Supaya ini tidak menyebabkan panic buying,” ucapnya.

Rencana Pembatasan BBM Subsidi

Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kompak menepis pernyataan Luhut terkait pembatasan subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024.

Baik Arifin maupun Airlangga memastikan belum ada pembatasan seperti yang diungkapkan Luhut lantaran kebijakan tersebut belum diputuskan.

"Pemerintah akan rapatkan lagi. Sejauh ini belum ada keputusan," kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7). “Tidak ada batas-batas 17 Agustus. Masih belum diputuskan,” kata Arifin dua hari berselang, Jumat (12/7).

Meski belum ada keputusan, Airlangga mengatakan bahwa rancangan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah rampung dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.

"Perpres sudah selesai, dan tentu butuh persetujuan. Nanti kami rapatkan. Setelah rapat, baru didorong," ujar Airlangga.

Sedangkan Arifin mengatakan pemerintah saat ini masih dalam upaya mempertajam pendataan untuk program BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. “Kami sedang memperdalam pendataan untuk semua jenis BBM subsidi,” ujarnya.

Setelah mengantongi data yang diinginkan, pemerintah akan menentukan skema pembatasan pembelian BBM subsidi. “Nanti kami ajukan melalui peraturan menteri. Tapi memang harus tepat sasaran, mana saja jenis kendaraan yang bisa mendapat BBM subsidi,” ucapnya.

Selain tidak adanya pembatasan, Arifin mengatakan bahwa harga BBM untuk 17 Agustus juga tidak akan berubah. “Tidak ada yang berubah, harganya tidak naik,” kata dia.

Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembatasan BBM subsidi sedang dipersiapkan oleh Pertamina yang ditargetkan berjalan mulai 17 Agustus 2024.

“Kami berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai pembatasan, dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kami kurangi,” kata Luhut dalam akun instagramnya, dikutip Rabu (10/7).

Luhut mengatakan langkah ini diambil dalam rangka menyikapi kondisi penerimaan pajak tahun ini yang diproyeksi tidak akan mencapai target, sementara belanja negara melebihi rencana.

Kementerian Perdagangan belum berencana merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan tersebut kini dituding sebagai penyebab banjir produk impor, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT), di Indonesia.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan Permendag itu telah melalui revisi empat kali. Revisi yang kelima akan menegaskan preseden buruk di kantornya.

"Pengusaha sering mengaku bingung akibat banyak sekali perubahan dari Kementerian Perdagangan. Posisi saat ini, kami tidak ingin aturan ini diganti," katanya di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (15/7).

Awalnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluarkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023. Semangat aturan ini adalah pengendalian pemeriksaan barang impor di perbatasan, penambahan barang bebas bea masuk milik pekerja migran Indonesia (PMI), dan pengendalian impor melalui pertimbangan teknis (Pertek).

Aturan itu pertama kali direvisi oleh Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada Maret 2024. Inti perubahannya adalah melonggarkan beberapa komoditas, seperti bahan baku industri serat dan bahan baku industri tepung terigu.

Selang sebulan, muncul revisi lagi melalui Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Beleid tersebut intinya membuat semua barang milik PMI bebas bea masuk dengan nilai US$ 500 yang terbagi dalam tiga kali per tahun.

Setelah 17 hari kemudian, terbit Permendag Nomor 8 Tahun 2024 lantaran 26 ribu kontainer menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Revisi terbesar dalam aturan tersebut adalah penghapusan Pertek dalam mayoritas komoditas.

Sebagian pengusaha menilai Permendag Nomor 8 Tahun 2024 menjadi akar gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa industri. Salah satunya industri tekstil. Kementerian Perindustrian mendata lebih dari 11 ribu tenaga kerja di industri tekstil terkena PHK pada Mei hingga Juni 2024.

Bara mengatakan banjirnya produk impor dari kontainer tersebut telah mematikan industri yang memproduksi produk yang sama di dalam negeri. Alih-alih merevisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024, Bara berencana untuk menerbitkan aturan lain.

"Mengenai masalah banjirnya barang-barang impor secara deras, kami punya dua instrumen, yaitu menggunakan bea masuk safeguard dan bea masuk anti dumping," katanya.