PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) menyebut proyek kantor presiden dan istana presiden di Ibu Kota Negara atau IKN sudah hampir rampung. Kedua bangunan itu diperkirakan dapat digunakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79.

"Untuk istana presiden sendiri, saat ini prosesnya sudah sekitar 80 persen dan kemudian untuk kantor presiden yaitu 90 persen,” kata Senior Vice Corporate Secretary Bureau PTPP Joko Raharjo di Jakarta, Selasa (10/7).

Joko menyebut target kontrak untuk pembangunan proyek istana negara dan kantor presiden itu sampai Oktober.

Joko menjelaskan upacara 17 Agustus nanti yang dipakai yakni istana negara dan kantor presiden. "Kami optimis proyek itu bisa dipakai sebagaimana diamanatkan pemerintah kepada kami," kata dia.

Pembangunan Istana dan Kantor Presiden di IKN saat ini dipercepat dari target awal. PTPP juga sudah merampungkan berbagai ruangan khusus untuk Jokowi di kantor dan istana presiden, khususnya nanti digunakan untuk menyambut tamu kenegaraan.

Sebelumnya Jokowi optimistis pembangunan Istana Kepresidenan serta infrastruktur lain yang diperlukan untuk Upacara HUT RI pada 17 Agustus mendatang akan selesai tepat waktu.

"Untuk persiapan 17-an sudah hampir final. Nggak ada masalah di lapangan, tadi kita cek satu per satu dari lokasi venue, kemudian tata urutan upacara, semuanya nggak ada masalah,” kata Jokowi.

Jokowi sudah merasakan sendiri menginap di rumah dinas Menteri PUPR di IKN pada Selasa (4/6) malam. Seluruh pembangunan untuk persiapan 17 Agustus 2024 diperkirakan rampung pada pertengahan bulan depan.

Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama. Salah satunya bertugas menangani peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Ketujuh pejabat yang dilantik di antaranya:

1. Ervan Fathurokhman Adiwidjaja sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
2. Mediodecci Lustarini sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
3. Aris Kurniawan sebagai Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
4. Marroli Jeni Indarto sebagai Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
5. Aryo Pamoragung sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Mohammad Fahmi Kurniawan sebagai Inspektur IV Inspektorat Jenderal
7. Nunik Purwanti sebagai Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi memberikan tugas kepada Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika Aris Kurniawan sebagai berikut:

• Penyelesaian penanganan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 secara cepat dan aman, serta memperhatikan keamanan siber dalam jangka panjang
• Memprioritaskan pemulihan layanan tenan maupun aplikasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas
• Menyelesaikan pembangunan dan operasionalisasi Pusat Data Nasional permanen di Cikarang dengan tingkat keamanan dan tata kelola yang mumpuni sesuai masterplan tata kelola dan kelembagaan
• Memastikan kinerja perangkat Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dapat tercapai sesuai target, serta berjalan optimal untuk menghadirkan integrasi interoperabilitas dan efisiensi layanan publik secara nasional

“Tugas ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar layanan birokrasi harus diselesaikan paling lambat mulai akhir bulan ini,” kata Budi Arie dalam keterangan pers, Selasa (9/7).

Sementara itu, tugas bagi Sekretaris Ditjen SDPPI Ervan Fathurokhman Adiwidjaja, Sekretaris Ditjen IKP Mediodecci Lustarini, serta Sekretaris BPSDM Aryo Pamoragung, Menkominfo sebagai berikut:

• Tata kelola internal unit kerja masing-masing, terutama terkait penajaman program prioritas yang berhubungan dengan reformasi birokrasi tematik dan dampaknya harus dapat dipertanggungjawabkan, serta dirasakan oleh masyarakat maupun stakeholders
• Mengevaluasi, menjalankan, serta mengintegrasikan proses bisnis layanan guna meningkatkan nilai AKIP atau Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Reformasi Birokrasi, dan indeks kerja anggaran di lingkungan unit kerja masing-masing.
• Menyelesaikan seluruh hasil temuan tindak lanjut BPK, memastikan akuntabilitas dan integritas pemusatan kerja yang memiliki pelayanan publik dan kerawanan penyalahgunaan anggaran, serta wewenang untuk membangun zona integritas.
• Mengawal dan memastikan kualitas berjalan untuk seluruh program dengan rinci dan pruden, monitor dengan ketat semua kerangka acuan kerja dan Rancangan Anggaran Biaya.

“Jangan asal-asalan. Jangan asal submit. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Menteri Kominfo Budi Arie.

Tugas untuk Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Ditjen IKP Marroli Jeni Indarto sebagai berikut:

• Mencari terobosan guna penguatan sistem informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di bidang politik, hukum hingga keamanan
• Menetapkan langkah strategis untuk memperluas akses publik terhadap informasi terkait kebijakan politik, hukum dan Hak Asasi Manusia alias HAM.

“Cari inovasi, ide dengan out of the box untuk etos kerja yang efektif dan secara spesifik menjangkau target-target yang tepat. Ini perlu perombakan bisnis yang selama ini dijalankan. Harus bisa sekreatif mungkin untuk menjangkau gen Z atau milenial,” kata dia.

Lalu, tugas untuk Inspektur IV Mohammad Fahmi Kurniawan yakni:

• Meningkatkan pengawasan internal terhadap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Sekretariat Jenderal dengan memanfaatkan project management dan manajemen risiko
• Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK untuk Ditjen Aptika dan Setjen, sehingga memperoleh opini BPK tahun depan dapat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP
• Mendampingi dan mengawal pencapaian Indeks RJP Ditjen Aptika dan Setjen
• Memastikan akuntabilitas kinerja dapat berjalan optimal, sehingga nilai AKIP 2024 dapat mencapai 70 atau lebih, agar satuan kerja yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dapat meningkat predikatnya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tugas untuk Sekretaris Komisi Informasi Pusat Nunik Purwanti yakni meningkatkan kualitas tata kelola Sekretariat KIP.

Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) masih menjadi daya tarik investor. Kali ini mantan Komisaris dan Co-Chairman GOTO, William Tanuwijaya tercatat kembali memborong saham GOTO dalam jumlah besar.

Merujuk laporan bulanan registrasi pemegang efek GOTO per 30 Juni 2024 William diketahui membeli 1.065.093.550 saham Seri A GOTO. Lewat aksi itu ia kepemilikan William di GOTO menjadi 8,36 miliar saham.

Tidak ada informasi yang mengenai kapan dan berapa harga saham yang diborong William. Namun merujuk data bursa selama Juni saham GOTO diperdagangkan pada rentang Rp 51-Rp 58. Dengan asumsi menggunakan harga terendah maka William diperkirakan merogoh kocek sekitar RP 54,31 miliar.

Dengan pembelian tersebut, kepemilikan saham Seri A William kini sebanyak 0,70% dari total saham beredar GOTO yang sebanyak 1,20 triliun saham. Selain itu, pendiri e-commerce Tokopedia ini juga masih memiliki 12,58 miliar saham Seri B sebanyak 1,05% saham.

Pada perdagangan Rabu (10/7) harga saham GOTO dibuka dan ditutup pada harga Rp 50 meski sempat naik menjadi Rp 51 selama perdagangan. Dalam sebulan saham GOTO merosot 8,93% dan anjlok 23,88% dalam tiga bulan terakhir.

Volume perdagangannya tercatat 5,77 miliar dengan nilai transaksi 397,99 miliar. Adapun kapitalisasi pasarnya sebesar Rp 60,07 triliun.

Lead Investment Analyst Stockbit Sekuritas, Edi Chandren mengatakan seiring dengan pulihnya pasar, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 8,1% dari titik terendahnya hingga penutupan kemarin (9/7). Beberapa saham teknologi yang mengalami kenaikan adalah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) naik 25,0%, PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) naik 17,6%

Edi mengatakan peningkatan minat investor didorong oleh kondisi pasar yang membaik. Hal itu menurut dia boleh jadi juga akan turut mempengaruhi saham GOTO.

“Kami menilai GOTO berpotensi menyusul kenaikan saham-saham teknologi di atas (laggard play),” tulis Edi dalam risetnya, Rabu (10/7).

Kementerian Perdagangan menyoroti maraknya barang impor ilegal yang beredar di pasar dalam negeri. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menduga, kaos impor yang dijual murah seharga Rp 50 ribu per potong kemungkinan masuk dengan cara ilegal.

"Misalnya kaos, itu kalau masuk ke sini, itu dikenakan bea masuknya saja Rp 60.000. Jadi di kalau ada kaos impor harganya Rp50.000, nggak mungkin, berarti itu nggak betul cara masuknya," kata Zulkifli, seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/7).

Zulkifli menyampaikan, kaos impor yang dijual dengan harga lebih murah dari bea masuk sebesar Rp60.000 per potong masuk tidak sesuai ketentuan. Ia menduga kasus tersebut banyak terjadi.

Oleh karena itu, menurut dia, Kementerian Perdagangan bersama asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) telah membentuk satuan tugas (satgas) guna mengatasi barang impor ilegal.

Pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan dengan sejumlah asosiasi seperti Hippindo yang rata-rata mengeluhkan banyaknya barang-barang ilegal "Oleh karena itu, tadi kesimpulan kita sementara, nanti akan dimatangkan lagi, kita akan bikin satgas bersama asosiasi, sama lembaga perlindungan konsumen, bersama Kemendag," kata Zulkifli.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan pembentukan satgas nantinya untuk mengecek pemasaran barang-barang impor ilegal di pasaran. Ia juga mengatakan bahwa pembentukan Satgas akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen, sejumlah asosiasi hingga penegakan hukum.

"Kami akan lihat nanti ke pasar, survei, lihat, apa yang terjadi. Betul nggak ini ada yang ilegal," kata dia.

Meski begitu, Zulhas tidak menyebutkan secara detail kapan waktu pembentukan satgas tersebut karena masih akan dilakukan rapat lanjutan. Ia akan mengundang pemangku kepentingan terkait mengenai hal tersebut.

Adapun Zulhas memastikan, pihaknya bersama satgas nantinya akan turun ke pasar-pasar untuk melakukan pengecekan langsung sejumlah barang-barang. Barang yang beredar di pasar seperti pakaian wanita dan pakaian anak-anak harus melalui pengecekan SNI.

"Kalau kena masuknya Rp60.000, kok ada kaos impor harganya Rp50.000? Jadi, kita bareng-bareng asosiasi, lembaga perlindungan konsumen dan kita, kalau bisa Anggota DPR Komisi VI semangati kami, pas kita ke pasar bareng-bareng, kita lihat buktinya kaya apa," kata Zulhas.

Kepala Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI), Budi Haryanto, polusi bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental baik jangka panjang maupun pendek. Sebanyak 60 persen penyakit yang diidap manusia pada umumnya berasal dari paparan polusi udara

“Bandingkan dengan penyakit yang disebabkan oleh konsumsi lewat mulut. Itu hanya sekitar 15 persen,“ kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu (10/7).

Saat berbincang dengan Katadata Green di Lab Multidisiplin UI, Budi mengatakan dalam jangka pendek penyakit pada orang yang terpapar polusi udara berupa batuk, flu, dan radang tenggorokan. Sementara penyakit jangka panjang berpotensi lebih kronis.

Budi menjabarkan pencemar kimia dapat tersimpan di dalam paru-paru dan organ lain, seperti otak, ginjal, dan jantung, melalui saluran peredaran darah. Timbunan pencemar dapat menyebabkan gangguan jantung, ginjal, kanker paru-paru, bahkan stroke.

Sebabkan Penyakit Mental

Selain penyakit fisik, lanjutnya, polusi udara juga salah satu pemicu penyakit mental. Timbunan pencemar di otak dapat memicu gangguan kecemasan, demensia, dan depresi.

“Ini disebabkan senyawa kimia seperti merkuri, timbel, dan kadmium, serta logam-logam berat berbahaya lainnya yang terkandung, terbawa dalam udara,” ungkapnya.

Paparan polusi udara tidak hanya berpengaruh di luar ruangan atau bangunan, tetapi juga bisa di dalam ruangan. Pencemar yang terbawa masuk ke dalam ruangan tersebut dampaknya dapat mempengaruhi kesehatan, bahkan kinerja orang-orang di dalamnya.

Budi Haryanto mengatakan polusi udara yang terbawa ke dalam ruangan berasal dari pergerakan pekerja dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Dalam perjalanan, pencemar dari emisi kendaraan dan kondisi sekitar dapat menempel di pakaian pekerja dan menyebar di dalam ruangan tertutup.

“Pekerja keluar-masuk dari rumah, naik sepeda motor, kemudian di jalan tertempel pencemar kimia dari kendaraan lain atau virus dan bakteri dari jalan, sehingga saat di kantor pencemar yang menempel di sepatu atau pakaiannya bisa menyebar,” katanya.

Pencemar biologis maupun kimiawi dapat menempel pada pekerja maupun orang yang ada di dalam ruangan tertutup. Ada juga pencemar dari kegiatan perkantoran, seperti penggunaan mesin cetak dan fotokopi, membuat polusi udara di dalam ruangan menjadi lebih parah.

Fenomena gedung perkantoran yang memiliki tingkat konsentrasi polusi udara yang tinggi disebut sick building syndrome. Kondisi ini dapat diperparah oleh ketiadaan ventilasi yang baik.

Sebelumnya publikasi jurnal ilmiah PubMed Central melaporkan polusi udara berkaitan dengan berkurangnya tingkat kebahagiaan dan meningkatkan tingkat gejala depresi. Sementara jurnal Environmental Pollution mencatat kaitan antara paparan jangka panjang pada Particulate Matter (PM) 2,5 terhadap peningkatan risiko depresi.

Angka penjualan mobil anjlok hingga 19% pada semester pertama tahun ini menjadi 408.012 unit. Penurunan penjualan terjadi pada jenis mobil low cost green car (LCGC) maupun non-LCGC.

Berdasarkan data yang dirilis PT Astra International Tbk, penjualan mobil pada Juni sebenarnya masih naik tipis dari 71.306 unit pada Mei menjadi 72.936. Namun, angka penjualan tersebut turun dibandingkan Juni 2023.

Penjualan pada bulan-bulan sebelumnya juga turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan penjualan terdalam terjadi pada Maret 2024 mencapai 26% menjadi 74.723 unit, sedangkan penjualan terendah tercatat pada April 2024 sebesar 48.702 unit.

Penurunan penjualan sepanjang semester pertama tahun ini terjadi pada mobil LCGC dan non-LCGC. Namun, penjualan mobil non-LCGC turun lebih kecil dibandingkan penjualan mobil secara keseluruhan yakni sebesar 13% menjadi 89.643 unit.

Penjualan mobil di bawah bendera Grup Astra turut lesu pada enam bulan pertama tahun ini. Mobil yang terjual turun sebesar 16,5% menjadi 231.792 unit. Penurunan penjualan, juga terjadi pada mobil LCGC sebesar 13% menjadi 67.173 unit.

Meski demikian, pangsa pasar Astra secara keseluruhan naik tipis dari 56% pada akhir tahun lalu menjadi 57% per Juni 2024, sedangkan pangsa pasar Astra di segmen mobil LCGC naik dari 74% menjadi 75%.

Penyebab Penjualan Mobil Baru Anjlok

Hasil riset LPEM UI menunjukkan, lesunya pasar mobil baru saat ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu kenaikan harga mobil serta kondisi pendapatan per kapita.

"Jadi, temuannya sudah jelas. Pendapatan per kapitanya tidak naik cukup besar, hanya 3% naik dalam 10 tahun terakhir, dan harga mobil naiknya juga di atas inflasi, 5-6%. Inflasi kita kan sekarang 4%," kata peneliti senior dari LPEM FEB UI Riyanto di Jakarta, Selasa (9/7) malam.

Riyanto menjelaskan, penjualan mobil berkaitan erat dengan faktor ekonomi seperti harga mobil, suku bunga kredit, kurs, harga bahan bakar, dan ketersediaan stok mobil. Namun, faktor yang berpengaruh paling signifikan terhadap penjualan mobil adalah harga mobil dan pendapatan per kapita.

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh LPEM FEB UI bekerja sama dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), pendapatan per kapita hanya naik rata-rata 3,65% per tahun dari 2013 hingga 2022. Pertumbuhan penjualan mobil selama kurun itu menurun rata-rata 1,64% per tahun.

Sebagai perbandingan, selama periode 2000 hingga 2013 pendapatan per kapita naik rata-rata 28,26% per tahun dan penjualan mobil meningkat 21,23% per tahun.

Peningkatan penjualan mobil bekas, terutama di Jawa, juga berpengaruh terhadap pertumbuhan penjualan mobil baru. ​​​​​​Pada 2022, sekitar 65% pembeli mobil di Jawa memilih mobil bekas, antara lain karena beda harga yang semakin lebar antara mobil baru dan mobil bekas.

Ia menjelaskan, mobil bekas menjadi pilihan bagi yang menginginkan kendaraan dengan harga terjangkau, terutama ketika harga mobil baru semakin tinggi dan pendapatan per kapita kenaikannya tidak sebanding.

"Pilihannya itu mungkin karena pendapatannya tidak naik tinggi, harga mobil barunya juga cukup besar naiknya, pilihannya akhirnya mobil bekas," kata Riyanto.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan menggelar rapat tertutup pada Rabu (10/7). Rapat dihadiri oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, beserta Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau).

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz mengungkapkan salah satu yang dibahas dalam rapat tersebut adalah usulan penambahan uang operasional prajurit TNI. Anggaran khusus ditujukan untuk prajurit yang bertugas di Papua.

"Tadi kami ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Politikus Partai Golkar itu menyebut usulan kenaikan uang operasional sebanyak Rp 97 ribu per hari. Usulan itu didasari harga kebutuhan di Papua yang relatif mahal.

"Di sana mahal-mahal, dan kita tahu di sana banyak konflik. Sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya," kata Meutya.

Meutya menyebut keputusan akhir nantinya ada di tangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selanjutnya kebutuhan penambahan uang operasional itu tak menjadi bagian RAPBN 2025.

"Itu di luar yang 2025, karena ada kebutuhan mendesak di Papua jadi tidak menunggu sampai tahun 2025," katanya.

Di sisi lain, Panglima TNI Agus Subiyanto membenarkan adanya fokus anggaran untuk menangani beberapa hal di Papua yang disebutnya cukup kompleks. Ia mengatakan terdapat isu yang perlu dibahas cukup intens.

Menurut Agus salah satu masalah yang jadi perhatian di Papua adalah penanganan separatis bersenjata. Selain itu juga masalah kesejahteraan masyarakat.

Tidak sedikit orang memandang sebelah mata atas produk sisa pakai atau sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Namun berbeda dengan Rendria Labde, Founder dari Magalarva tersebut dapat justru memanfaatkan sampah untuk meraih cuan atau keuntungan.

Magalarva merupakan sebuah perusahaan rintisan atau startup yang menjadikan sampah organik atau sisa makanan untuk dapat menjadi pundi-pundi rupiah. Awalnya, Rendria merasa resah dengan banyaknya sampah yang tidak dikelola.

"Ketika balik ke 2018, salah satu mimpinya saya adalah bagaimana, pada saat itu saya sudah percaya banget sama (pengelolaan sampah). Oke, ini tuh kayaknya bisa menyelesaikan banyak masalah," ujar Rendria saat ditemui di Gunungsindur, Bogor, Rabu (10/7).

Dia pun akhirnya menemukan metode untuk mengolah sampah organik atau sisa makanan dengan memanfaatkan larva lalat black soldier fly. Sampah organik tersebut menjadi makanan bagi larva lalat sehingga tumbuh besar dan banyak.

Nantinya, larva lalat tersebut dapat dijual kembali sebagai salah satu pakan ternak mulai dari bebek, ayam, hingga penghobi ikan hias. Dengan demikian, metode itu pun bisa mendapatkan keuntungan sekaligus mengelola sampah.

Rendria mengatakan, awalnya Magalarva hanya mampu mengelola sampah sebesar 50 kilogram per hari. Kapasitas pengolahan sampah tersebut terus bertumbuh setiap tahunya hingga sampai ke titik saat ini dengan produksi hingga 9-10 ton per hari.

Sedangkan untuk hasil akhir berupa magot atau larva yang dapat dihasilkan oleh perusahaan juga terus meningkat hingga mencapai perolehan 1 ton per hari. Lahan untuk mengelola sampah dan mengembangbiakan larva pun semakin bertambah.

"Dulu jatuhnya kayak kita minjem lahan temen gitu lah ibaratnya, terus kita bangun kayak ukurannya kecil mungkin setenda ini gitu, lebih setengahnya tenda ini kali," ujarnya.

Rendria mengatakan saat ini perusahaannya tengah fokus melakukan ekspansi yang ditargetkan bulan ini. Salah satunya dengan melakukan ekspor magot.

Sebagaimana diketahui, Magalarva sendiri merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan bantuan dari DBS Foundation dengan kucuran dana hibah sebesar S$ 200.000 atau Rp 2,4 miliar (kurs Rp 12.041/Dolar Singapura).

Tidak sedikit orang memandang sebelah mata atas produk sisa pakai atau sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Namun berbeda dengan Rendria Labde, Founder dari Magalarva tersebut dapat justru memanfaatkan sampah untuk meraih cuan atau keuntungan.

Magalarva merupakan sebuah perusahaan rintisan atau startup yang menjadikan sampah organik atau sisa makanan untuk dapat menjadi pundi-pundi rupiah. Awalnya, Rendria merasa resah dengan banyaknya sampah yang tidak dikelola.

"Ketika balik ke 2018, salah satu mimpinya saya adalah bagaimana, pada saat itu saya sudah percaya banget sama (pengelolaan sampah). Oke, ini tuh kayaknya bisa menyelesaikan banyak masalah," ujar Rendria saat ditemui di Gunungsindur, Bogor, Rabu (10/7).

Dia pun akhirnya menemukan metode untuk mengolah sampah organik atau sisa makanan dengan memanfaatkan larva lalat black soldier fly. Sampah organik tersebut menjadi makanan bagi larva lalat sehingga tumbuh besar dan banyak.

Nantinya, larva lalat tersebut dapat dijual kembali sebagai salah satu pakan ternak mulai dari bebek, ayam, hingga penghobi ikan hias. Dengan demikian, metode itu pun bisa mendapatkan keuntungan sekaligus mengelola sampah.

Rendria mengatakan, awalnya Magalarva hanya mampu mengelola sampah sebesar 50 kilogram per hari. Kapasitas pengolahan sampah tersebut terus bertumbuh setiap tahunya hingga sampai ke titik saat ini dengan produksi hingga 9-10 ton per hari.

Sedangkan untuk hasil akhir berupa magot atau larva yang dapat dihasilkan oleh perusahaan juga terus meningkat hingga mencapai perolehan 1 ton per hari. Lahan untuk mengelola sampah dan mengembangbiakan larva pun semakin bertambah.

"Dulu jatuhnya kayak kita minjem lahan temen gitu lah ibaratnya, terus kita bangun kayak ukurannya kecil mungkin setenda ini gitu, lebih setengahnya tenda ini kali," ujarnya.

Rendria mengatakan saat ini perusahaannya tengah fokus melakukan ekspansi yang ditargetkan bulan ini. Salah satunya dengan melakukan ekspor magot.

Sebagaimana diketahui, Magalarva sendiri merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan bantuan dari DBS Foundation dengan kucuran dana hibah sebesar S$ 200.000 atau Rp 2,4 miliar (kurs Rp 12.041/Dolar Singapura).

Pemerintah berencana membatasi penjualan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. BPH Migas mengatakan bahwa hal ini bergantung pada revisi Peraturan Presiden (perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Saat ini sedang finalisasi dari sisi legalitasnya, substansinya secara umum sudah selesai dibahas,” kata Kepala BPH Migas, Erika Retnowati kepada Katadata.co.id pada Rabu (10/7). “Pembatasan BBM subsidi ini nantinya akan diatur dalam revisi perpres.”

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah bakal memperketat pembelian subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Hal ini demi mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagramnya, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan terkait penggunaan bensin yang membuat defisit APBN naik. Namun ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah juga berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol mampu mengurangi kadar polusi udara.

Karena tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah. “Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur melalui penggunaan bioetanol, maka jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu bisa menghemat sampai Rp 38 triliun,” ucap dia.

Revisi Perpres 191

Pada Mei lalu Kementerian ESDM menyampaikan bahwa pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 memasuki tahap akhir. Revisi ini akan mengatur tentang pembatasan Pertalite.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pembahasan terbaru mengenai revisi aturan ini baru saja dilaksanakan dua hari lalu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Sudah terlihat matrik siapa saja yang berhak menerima subsidi BBM, termasuk mekanisme untuk memastikan kuota subsidi itu bisa dijaga,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu (29/5).

Dadan menyampaikan, untuk menjaga kuota subsidi tersebut pemerintah sedang merumuskan berbagai cara termasuk dari segi teknologi agar mempermudah penyaluran subsidi BBM tepat sasaran.

“Dari sisi pembahasan sudah berkali-kali kami berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, mudah-mudahan revisi Perpres 191 tidak lama lagi selesai,” ujarnya.

Dadan menyebut, dalam revisi Perpres 191 ini kategori kendaraan yang akan dibatasi menggunakan Pertalite adalah kendaraan pribadi. “Terkait detail kendaraannya nanti ya. Tapi sudah mulai kami pastikan siapa saja yang bisa menggunakan Pertalite. Kita tunggu saja,” ucapnya.

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan segera bergulir. Sekretaris Satgas Undang-undang Cipta Kerja Arif Budimanta berharap implementasi UU Cipta Kerja bisa terus berlanjut pada pemerintahan baru.

"Kami harapkan proses transformasi perekonomian yang di dalam instrumennya itu adalah di dalam UU Cipta Kerja yang sudah dikerjakan pada saat ini, akan dilakukan terus menerus secara berkelanjutan," kata Arif dalam acara bertajuk Implementasi Pelayanan Perizinan Usaha melalui OSS-RBA di Bandung, Rabu (10/7).

Arif mengharapkan suatu perubahan dapat berproses terus menerus. Untuk itu, Arif menilai penyempurnaan UU Cipta Kerja dapat terjadi secara terus menerus untuk ke depannya.

Arif menegaskan saat ini tidak ada kekhawatiran implementasi UU Cipta Kerja dilakukan di luar koridor yang sudah ada. "Kan dalam pelaksanaannya orangnya sama. Teman-teman birokrasi sama semua orangnya dan di daerah masih sama. Spiritnya masih tetap sama untuk melanjutkan penyempurnaan perubahan yang lebih baik," kata Arif.

Sekretaris Satgas Undang-undang Cipta Kerja Arif Budimanta (Katadata)

Untuk itu, Arif menegaskan tidak ada koordinasi khusus dalam implementasi UU Cipta Kerja di masa transisi pemerintahan Prabowo. Terlebih, menurut dia, penggantian itu hanya ada pada level pimpinan saja.

"Itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Apalagi kan spiritnya sama. Kebutuhannya sama untuk mencapai Indonesia Emas 2045," ucap Arif.

Tantangan di Era Prabowo

Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagi presiden dan wakil presiden terpilih. Keduanya diperkirakan bakal menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.

"Kita masih banyak PR, contohnya Omnibus Law. Implementing regulation-nya kan juga belum semuanya selesai," kata Kepala Ekonom Bank BCA David Sumual dalam acara Perkembangan Ekonomi Terkini dan Respons Bauran Kebijakan di Samosir, Minggu (28/4).

Menurut David, kepastian penetapan implementasi peraturan anyar tersebut masih ditunggu-tunggu oleh investor. Beleid tersebut menjanjikan solusi bagi investor dalam percepatan perizinan investasi di Indonesia. "Banyak investor dalam maupun dari luar negeri menunggu supaya segera diselesaikan," ujarnya, Minggu (28/4).

UU Cipta Kerja adalah satu dari tiga omnibus law yang diteken di era Presiden Joko Widodo. Terdapat regulasi terkait Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, serta Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Namun dari ketiganya, UU Ciptaker paling banyak menuai sorotan publik lantaran dinilai banyak memuat pasal-pasal kontroversial yang merugikan para buruh dan hanya mementingkan kepentingan investor.

Holding BUMN Farmasi, Bio Farma, dan Novo Nordisk Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama dalam proses produksi obat diabetes di Indonesia. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pengobatan diabetes yang berkualitas dan terjangkau.

Dengan menggabungkan keahlian kedua perusahaan, Novo Nordisk Indonesia dan Bio Farma akan mendukung pemerintah Indonesia dalam menyediakan obat-obatan diabetes yang penting. Kolaborasi ini selaras dengan agenda resiliensi layanan kesehatan yang dicanangkan pemerintah.

Kolaborasi tersebut didasari oleh meningkatnya prevalensi diabetes di Indonesia. Saat ini, diperkirakan 19,5 juta orang hidup dengan diabetes, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 28,6 juta orang pada 2045. Kondisi kronis ini termasuk dalam tiga besar penyebab kematian di Indonesia, sehingga menunjukkan betapa pentingnya penanganan diabetes yang efektif.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan diabetes adalah ibu dari segala penyakit. Diabetes yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi.

Budi menilai Indonesia masih lemah dalam skrining terhadap penyakit-penyakit degeneratif, sehingga Indonesia perlu mereformasi sistem layanan kesehatan. Jika Indonesia dapat mengidentifikasi dan mengobati diabetes sejak dini, biaya perawatan akan lebih murah dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka yang hidup dengan diabetes.

"Kami telah mereformasi 10.000 layanan primer untuk penanganan diabetes yang lebih baik. Kolaborasi antara Novo Nordisk Indonesia dan Bio Farma ini bertujuan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa masyarakat Indonesia," ujar Budi.

Banyak orang dengan diabetes di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola kondisinya karena terbatasnya pengetahuan dan kesadaran tentang penyakit ini, serta penanganan yang tepat. Laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2020 mengungkapkan bahwa hanya 2 juta orang yang didiagnosis dan dirawat di bawah sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal ini memprihatinkan. Apalagi, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, diperkirakan 80,6% orang dengan diabetes di Indonesia yang telah terdiagnosis dan mendapatkan perawatan, memiliki diabetes yang tidak terkontrol.

Selama 25 tahun terakhir, Novo Nordisk telah menunjukkan komitmennya sebagai mitra pemerintah Indonesia. Novo Nordisk Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat kapasitas dan melatih para tenaga kesehatan profesional.

Misalnya, dalam penerapan program pelatihan diabetes terakreditasi yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI), serta program Advanced Diabetes Care dan Centers of Excellence in Diabetes. Program-program ini berfokus pada peningkatan kapasitas bagi para tenaga Kesehatan profesional, edukasi awam, dan studi evaluasi kesehatan di 176 rumah sakit di seluruh negeri.

Kerja sama ini juga memperkuat nota kesepahaman antarpemerintah (government-to-government, G2G) antara Indonesia dan Denmark. Kerja sama ini akan mendukung agenda resiliensi kesehatan pemerintah.

Tingkatkan Akses Masyarakat ke Pengobatan Diabetes yang Terjangkau

Sreerekha Sreenivasan, Vice President dan General Manager, Novo Nordisk Indonesia, mengatakan Novo Nordisk memiliki visi untuk mendorong perubahan pada penyakit kronis yang serius.

"Memperbaiki kualitas kehidupan orang dengan diabetes sangat penting untuk mewujudkan visi ini, dan kami berupaya untuk memberikan akses yang setara terhadap penanganan diabetes,” kata Sreerekha. Kolaborasi dengan Bio Farma dalam ini memperkuat komitmen Novo Nordisk untuk Indonesia.

Hal senada juga disampaikan oleh Shadiq Akasya, Direktur Utama Bio Farma. “Kolaborasi dengan Novo Nordisk akan meningkatkan kapabilitas Bio Farma," ujarnya.

Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pengobatan diabetes yang berkualitas dan terjangkau, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan penyakit diabetes kronis, dan memperkuat kapasitas sistem kesehatan Indonesia dalam mengatasi tantangan global. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, untuk mendukung produksi produk dalam negeri yang inovatif.

Novo Nordisk menggunakan keahliannya dalam perawatan diabetes dan produksi insulin dalam kolaborasi ini. Sementara itu, Bio Farma menghadirkan kemampuan manufaktur lokalnya yang sudah mapan. Dengan menggabungkan kekuatan kedua belah pihak, kemitraan ini akan menciptakan landasan yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam pengelolaan diabetes di Indonesia.

Penandatanganan MoU ini menandakan komitmen bersama Novo Nordisk dan Bio Farma untuk memperkuat ekosistem kesehatan di Indonesia. Novo Nordisk dan Bio Farma menargetkan untuk memberikan dampak positif bagi hampir satu juta orang dengan diabetes dalam dekade mendatang.