Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertimbangkan opsi untuk membuka pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga (K/L) yang sebelumnya mencapai Rp 50,14 triliun untuk tahun 2024.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan relaksasi tersebut akan dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara hingga akhir tahun. Salah satunya tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya rasa, ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kami Bendahara Negara dalam mengelola keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) di Jakarta, Selasa (9/7).

Sri Mulyani menegaskan bahwa relaksasi ini harus dilaksanakan dengan kehati-hatian yang tinggi. Namun ia tidak menyebut berapa besar anggaran K/L yang akan dilepas dan hanya menekankan bahwa relaksasi akan dilakukan jika terdapat kegiatan yang mendesak.

“Nanti kalau biasanya sesuai dengan praktik sebelumnya, kalau ada hal yang mendesak, penting, bisa saja automatic adjustment itu dibuka di dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak," kata dia.

"Tapi tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara berarti nanti kita lihat, tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit," ujarnya.

Tercatat defisit APBN mencapai Rp 77,3 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada semester I 2024. Bahkan, proyeksi defisit APBN bisa menyentuh Rp 609,7 triliun sampai akhir tahun.

Kelola APBN Secara Fleksibel

Sebelumnya, pemerintah membekukan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 50,14 triliun untuk tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment yang diterapkan sejak awal tahun

Porsi Automatic adjustment sebesar 5% dari total Rp 50,14 triliun. Hal ini bertujuan untuk mengelola APBN secara fleksibel serta menambah daya tahan APBN di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global saat ini.

Sri Mulyani menyebutkan automatic adjustment sebagai langkah unyuk mengantisipasi kondisi di luar dugaan yang harus menjadi prioritas negara.

“Ini adalah mekanisme anggaran di mana kami menyampaikan kepada seluruh K/L untuk mencadangkan 5 persen, kalau sampai ada sesuatu yang bergerak,” kata Sri Mulyani, Rabu (14/2).

Bendahara Negara itu mengatakan langkah tersebut telah dilakukan sejak 2022. Saat itu, negara menghadapi gejolak harga komoditas yang menyebabkan harga minyak goreng naik, sehingga perlu adanya dukungan fiskal untuk menekan efek dari situasi tersebut.

Sementara pada 2023, dilakukan prioritas baru untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. “Jadi, kalau dianggap ada prioritas baru, maka kami meminta seluruh K/L untuk mencadangkan 5%,” ujarnya.

PT Pertamina EP (PEP) Sangatta Field Regional Kalimantan mencatatkan tingkat produksi minyak tertinggi dengan menghasilkan sebesar 3.545 barel minyak per hari (BOPD) pada 24 Maret 2024. Pertamina mengatakan angka produksi ini merupakan yang tertinggi sejak 1987.

Pertamina menyebut, capaian angka produksi ini didukung oleh keberhasilan sumur pengembangan ST-217 yang berkontribusi 269 BPOD sejak diproduksikan pada 20 Maret 2024 dan sumur workover ST-194 yang menyumbang 206 BPOD sejak 21 maret 2024.

“Sebanyak 20 sumur pengeboran telah put on production atau POP serta 15 sumur workover telah selesai dilakukan di Field Sangatta,” kata General Manager Zona 9 Andre Wijanarko dalam siaran pers, dikutip Selasa (9/7).

Andre mengatakan peningkatan success ratio di sumur-sumur tersebut juga tidak lepas dari kegiatan passive seismic dan survei ANT atau Ambient Noise Tomography di Struktur Sangatta serta penerapan strategi aggressive development selama 2 tahun terakhir.

“Pencapaian produksi ini menunjukkan adanya hasil yang nyata dari upaya kami dalam menahan laju penurunan produksi alamiah dan mempertahankan tingkat produksi lapangan-lapangan migas yang kami kelola,” ujar Andre.

Dia mengatakan bahwa salah satu upaya perusahaan yang memberikan dampak positif adalah sinergi bersama terkait mitigasi risiko dengan collective and synergized favor melalui Borderless Joint Operation PEP dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS). Tercatat di area Sangatta, produksi minyak 511 BOPD berasal dari 3 sumur borderless yang telah POP sejak 2023.

Manager Subsurface Development Area 2, Budi Darmawan, menyampaikan bahwa penerapan Continuous Striving Cost Effectiveness Strategy juga memegang peranan penting.

Terlebih dalam upaya pengoptimalan kedalaman sumur pengeboran dan casing design sehingga pengeboran dapat dilaksanakan 17% lebih cepat dengan biaya yang dapat ditekan hingga sekitar US$ 200.000 per sumur.

“Semoga pencapaian ini dapat menjadi penyemangat seluruh pekerja agar selalu berupaya untuk kerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas dalam mencapai target yang diberikan Perusahaan,” kata Budi.

Komisi VII DPR RI mengusulkan skema penyaluran subsidi LPG 3 kilogram (kg) tepat sasaran dilakukan dengan pemberian langsung berupa uang yang ditransfer kepada rekening masyarakat penerima berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan skema pendataan KTP bagi pembeli LPG masih memiliki banyak celah sehingga tidak menjamin subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Skema saat ini bisa mengontrol yang mendaftar dan berada dalam DTKS adalah mereka yang berhak. Namun, tidak ada batasan dan semua orang bisa membeli dalam jumlah sesuai kebutuhan yang belum tentu digunakan. Bisa juga dititipkan yang tidak berhak,” kata Eddy dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia pada Selasa (9/7).

Oleh sebab itu, Eddy mengatakan ada usul bahwa pembelian LPG dilakukan langsung ke penerima melalui skema subsidi yang ditransfer kepada mereka-mereka yang sudah masuk dalam DTKS. “Kepada yang memang berhak menerima LPG 3 kg tersebut, dan saat ini DTKS dalam proses penyempurnaan,” ujarnya.

Berdasarkan paparan Eddy, dalam usulan ini nantinya masyarakat akan dijatah hanya mendapatkan tiga tabung gas LPG subsidi per bulannya, dengan hitungan per tabung dikenakan harga Rp 33.000. Nominal transfer tersebut sesuai dengan besaran subsidi yang ditanggung pemerintah di setiap tabung LPG yakni Rp 33.000.

“Saat ini pemikirannya subsidi akan ditransfer ke masyarakat untuk tiga tabung kira-kira Rp 99.000 yang akan diberikan setiap bulannya,” ucapnya.

Eddy mengatakan usulan ini muncul sebab melihat tren penggunaan subsidi LPG yang naik 4,5% per tahun, di saat yang sama ada penurunan 10% pengguna per tahun bagi LPG non subsidi.

Eddy mengartikan ini sebagai kondisi terjadinya migrasi masif yang semula menggunakan LPG non-subsidi menjadi LPG subsidi. “Ini karena disparitas harga kedua tabung yang besar sekali,” kata dia.

Oleh sebab itu, menurutnya pilihan terbaik yangs edang dirumuskan saat ini adalah dengan mentransfer nominal subsidi kepada masyarakat yang sudah terverifikasi dalam DTKS. “Kemudian masyarakat yang berhak menerima dan membelanjakannya untuk beli LPG subsidi tersebut,” ujar dia.

Kendati demikian, Eddy mengakui usulan ini juga belum tentu diterima masyarakat dan memiliki celah yang mana besaran transferan subsidi bisa jadi dialokasikan masyarakat untuk kebutuhan lainnya seperti membeli pulsa, keperluan sekolah dan anak.

“Tapi pemerintah sudah menjalankan fungsi untuk menyalurkan subsidi ke masyarakat. Sehingga tidak terjadi disparitas harga di masyarakat dan akan dijual sesuai kebijakan satu harga oleh pemerintah. Kami pikir itu opsi terbaik yang bisa diberikan,” kata Eddy.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menghentikan kegiatan konstruksi di Ibu Kota Nusantara pada 10 Agustus 2024. Namun pemerintah optimistis langkah tersebut tidak akan mengubah jadwal penyelesaian konstruksi di IKN.

Penghentian konstruksi tersebut dilakukan untuk mempersiapkan upacara HUT Indonesia ke-79 di lapangan depan Istana Kepresidenan. Oleh karena itu, kegiatan alat berat di kawasan tersebut akan dihentikan sepekan sebelum 17 Agustus 2024.

"Penghentian konstruksi tidak mengubah jadwal konstruksi, karena aktivitas yang berhenti di luar gedung. Pekerja masih bisa bekerja kalau di dalam gedung," kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga kepada wartawan, Selasa (9/7).

Danis mengaku persiapan infrastruktur air di IKN sepanjang bulan ini. Secara perinci, keran yang menghubungkan Bendungan Sepaku Semoi dan Instalasi Pengolahan Air Sepaku akan dinyalakan pada pekan ini.

Dengan demikian, IKN akan mulai diairi air minum secepatnya pada pekan depan. Jeda waktu antara pembukaan keran dan pengaliran air di IKN dibutuhkan untuk memeriksa seluruh pipa yang menghubungkan sumber air dan IKN.

"Mulai dari dry tes hingga wet test dan seterusnya membutuhkan waktu kurang lebih seminggu. Minggu ketiga ari akan masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan," katanya

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPR Pandu Gunadi Atmosukarto mengatakan seluruh infrastruktur di IKN akan fungsional sebelum Agustus 2024. Menurutnya, air yang mengalir di IKN akan mengalir di KIPP dan Kawasan 1B yang kini ditempati investor.

Pandu menilai perluasan kawasan pengairan air minum membuat waktu pemeriksaan perpipaan air ke IKN bertambah. Tantangan lainnya adalah cuaca di kawasan IKN yang tidak mendukung. "Tantangan pengaliran air banyak dari cuaca, alhasil emmang banyak persiapan," kata Pandu.

Bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 2.500 liter/ detik, dan Intake Sungai Sepaku yang berkapasitas 3.000 liter/ detik. Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk pemenuhan kebutuhan air minum di IKN.

SPAM tersebut mengandalkan intake dari sungai Sepaku dan direncanakan melayani seluruh persil bangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. SPAM tersebut terdiri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas sebesar 300 liter per detik, Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum serta Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP).

“Pipa sudah tersambung sampai reservoir 16 km. Nanti dari IPA, air akan dipompa ke reservoir dalam bentuk air minum berkapasitas 2 x 6.000 meter kubik," kata Menteri PUPR Basuki Muljono bulan lalu.

Inflasi berpotensi turun pada bulan Agustus 2024 karena banjir promo diskon spesial untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia. Hal ini berdasarkan laporan Survei Penjualan Eceran Juni 2024 yang dirilis Bank Indonesia (BI).

"Dari sisi harga, tekanan inflasi tiga bulan yang akan datang pada Agustus 2024 diperkirakan menurun. Sementara inflasi enam bulan akan datang pada November 2024 diperkirakan meningkat," kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7).

Hal tersebut tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Agustus 2024 yang tercatat sebesar 136,4 yang lebih rendah dari IEH pada periode sebelumnya yang mencapai 142,5. Penurunan ini didorong oleh strategi diskon atau potongan harga pada acara HUT kemerdekaan Indonesia.

Peningkatan Penjualan Eceran

Lalu untuk kinerja penjualan eceran pada Juni 2024 diperkirakan meningkat. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2024 yang mencapai 232,8 atau tumbuh 4,4% secara tahunan (yoy).

Dia menjelaskan, meningkatnya penjualan eceran didorong oleh Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Subkelompok Sandang, serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan tumbuh 2,1%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi.

Erwin mengungkapkan bahwa peningkatan tersebut didorong oleh subkelompok sandang, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta makanan, minuman, dan tembakau. "Ini sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha dan periode libur sekolah," kata Erwin.

Pada Mei 2024, IPR tercatat 228,1 atau tumbuh 2,1% yoy lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh subkelompok sandang, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta suku cadang dan aksesori.

Secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 3,5%. Hal tersebut sejalan dengan normalisasi aktivitas masyarakat pasca-HBKN Idul fitri. "Kontraksi lebih dalam, tertahan oleh beberapa kelompok yang masih tumbuh positif yaitu kelompok suku cadang dan aksesori serta bahan bakar kendaraan bermotor," kata Erwin.

Inflasi berpotensi turun pada bulan Agustus 2024 karena banjir promo diskon spesial untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia. Hal ini berdasarkan laporan Survei Penjualan Eceran Juni 2024 yang dirilis Bank Indonesia (BI).

"Dari sisi harga, tekanan inflasi tiga bulan yang akan datang pada Agustus 2024 diperkirakan menurun. Sementara inflasi enam bulan akan datang pada November 2024 diperkirakan meningkat," kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7).

Hal tersebut tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Agustus 2024 yang tercatat sebesar 136,4 yang lebih rendah dari IEH pada periode sebelumnya yang mencapai 142,5. Penurunan ini didorong oleh strategi diskon atau potongan harga pada acara HUT kemerdekaan Indonesia.

Peningkatan Penjualan Eceran

Lalu untuk kinerja penjualan eceran pada Juni 2024 diperkirakan meningkat. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2024 yang mencapai 232,8 atau tumbuh 4,4% secara tahunan (yoy).

Dia menjelaskan, meningkatnya penjualan eceran didorong oleh Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Subkelompok Sandang, serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan tumbuh 2,1%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi.

Erwin mengungkapkan bahwa peningkatan tersebut didorong oleh subkelompok sandang, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta makanan, minuman, dan tembakau. "Ini sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha dan periode libur sekolah," kata Erwin.

Pada Mei 2024, IPR tercatat 228,1 atau tumbuh 2,1% yoy lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh subkelompok sandang, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta suku cadang dan aksesori.

Secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 3,5%. Hal tersebut sejalan dengan normalisasi aktivitas masyarakat pasca-HBKN Idul fitri. "Kontraksi lebih dalam, tertahan oleh beberapa kelompok yang masih tumbuh positif yaitu kelompok suku cadang dan aksesori serta bahan bakar kendaraan bermotor," kata Erwin.

Perum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas menyatakan program Tabungan Perumahan Rakyat akan berdampak positif bagi pemenuhan kebutuhan rumah nasional. BUMN ini sedang mengerjakan proyek uji coba ekosistem pemenuhan kebutuhan perumahan dengan melibatkan Badan Pengelola Tapera

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, proyek uji coba tersebut melibatkan Bank Tanah, Tapera, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT. Sarana Multigriya Finansial, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menurutnya, uji coba tersebut dilakukan di Brebes, Jawa Tengah hingga akhir tahun ini.

"Tanahnya dari Bank Tanah, kami bangun properti, offtaker-nya dari konsumen Tapera, bibit dananya dari BTN, BTN dijamin SMF, dan pelayanan publiknya dari Kementerian PUPR. Tahun ini uji coba selesai," kata Budi di Gedung DPR, Senin (8/7).

Budi menilai, program Tapera akan membuat pendanaan untuk proyek pembangunan perumahan lebih stabil. Program tersebut bertujuan untuk menekan angka backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit pada akhir 2023.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyatakan, 80% dana program Tapera akan ditempatkan di obligasi. Mayoritas surat utang tersebut merupakan obligasi negara dengan peringkat tinggi sehingga risikonya rendah.

Investasi tersebut dipercayakan pada tujuh manajer investasi yang ditunjuk oleh BP Tapera. Ketujuhnya telah menandatangani kontrak investasi kolektif atau KIK.

Berdasarkan laman resmi PT BRI Manajemen Investasi, ketujuh manajer investasi tersebut adalah PT Bahana TCW Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT Schroder Investment Management Indonesia. Seluruh manajer investasi tersebut kini menguasai sekitar 70% pasar reksadana di dalam negeri.

Penyelesaian Aset Terbengkalai

Budi mencatat Perumnas saat ini memiliki 41.000 unit properti yang terbengkalai di penjuru negeri. Aset tersebut kini belum memiliki penghuni karena tidak memiliki akses ke lokasi properti atau permintaan di wilayah tersebut belum terbentuk.

Aset terbengkalai tersebut merupakan permintaan pemerintah daerah ke Perumnas untuk mengatasi kebutuhan rumah di masing-masing daerah. Adapun pembangunan aset tersebut terjadi pada 2011-2017.

Budi berencana menyelesaikan sebagian aset terbengkalai tersebut melalui keja sama dengan Tapera. Untuk diketahui, BP Tapera mengelola dana senilai Rp 13,72 triliun untuk menyediakan 166.000 rumah dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan tahun ini.

"Kami akan menargetkan dapat membangun antara 10.000 sampai 14.000 rumah dalam program FLPP tahun ini. Sebagian akan kami pasok dari aset kami yang terbengkalai," katanya.

Budi mencatat, sebagian aset tersebut berada di Medan, Bogor, Kepulauan Samosir, dan Kalimantan Selatan. Namun Budi menekankan mayoritas aset terbengkalai berada di luar Pulau Jawa.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono ungkapkan tingkat penghasilan pensiun atau replacement ratio income di Indonesia masih rendah, yakni hanya 15% dari total penghasilan. Idealnya, tingkat penghasilan pensiun itu mencapai sekitar 40% dari total penghasilan.

Hal ini diiungkapkan oleh Ogi dalam konferensi pers Peluncuran Peta Jalan Dana Pensiun Indonesia 2024 - 2028 di Yogyakarta, pada Senin (8/7).

Sebagai informasi, replacement ratio income merupakan rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan nilai gaji yang diterima saat masih aktif bekerja. "Angka 40% sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO)," kata Ogi kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa (9/7).

Ogi juga menyebut bahwa literasi dan inklusi masyarakat mengenai dana pensiun masih rendah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah OJK di masa depan untuk meningkatkan angka inklusi dan literasi dana pensiun, khususnya kalangan pekerja informal.

Pekerja informal contohnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima hingga pedagang di warung. Adapun yang masuk kategori pekerja informal menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah orang yang berusaha seorang diri, berusaha dibantu buruh tak tetap atau tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau tak dibayar.

Melansir data BPS per Februari 2024, pekerja informal di Indonesia mencapai 84,13 juta orang atau 59,17% dari total penduduk pekerja.

Sayangnya, pekerja sektor informal adalah pekerja di sektor-sektor usaha yang tidak diatur melalui regulasi pemerintah, seperti undang–undang ketenagakerjaan, pajak, maupun aturan terkait perlindungan dan hak jaminan kerja. Hal ini berimbas kepada nasib dana pensiun pekerja informal.

Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tondy Suradiredja mengatakan, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran untuk memiliki dana pensiun. Peta Jalan Industri Dana Pensiun 2024 - 2028 akan membuat daya beli masyarakat terjaga saat terjadi transisi dari usia produktif menjadi non-produktif.

Apalagi ditambah dengan adanya potensi pertumbuhan Indonesia masih sangat besar yang akan menjadi bonus demografi. Namun, menurut adanya potensi risiko kenaikan dependency ratio saat berakhirnya periode bonus demografi pada 15 sampai dengan 20 tahun mendatang. "Dana pensiun ini bisa memutus generasi sandwich dan menurut saya penting," kata Tondy.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,26% ke level 7.269 pada perdagangan Selasa (9/7). Penguatan IHSG dan bursa regional Asia ditopang oleh ekspektasi investor terhadap pidato Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) Jerome Powell di hadapan Kongres AS.

Riset Pilarmas Investindo Sekuritas menyebut pasar memperkirakan kemungkinan sebesar 77% bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya pada September mendatang. Kemudian, The Fed juga akan menurunkan lagi suku bunganya pada Desember.

Kesaksian Powell di hadapan Senat pada Selasa (9/7) dan Kongres AS pada Rabu (10/7) waktu setempat akan memberikan sinyal yang lebih jelas kepada investor mengenai arah jalur suku bunga The Fed di masa depan.

"Investor juga mengantisipasi angka-angka penting inflasi AS yang akan dirilis pada hari Kamis," tulis Pilarmas, Selasa (9/7).

Pada perdagangan hari ini, data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 9,45 triliun dengan volume 17,92 miliar saham dan frekuensi sebanyak 925.523 kali.

Sebanyak 295 saham menguat, 255 saham terkoreksi, dan 240 saham tidak bergerak. Nilai kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini mencapai Rp 12.451,14 triliun.

Seiring dengan menguatnya IHSG, bursa Asia mayoritas bergerak menguat. Nikkei 225 naik 1,96%, Shanghai Composite menguat 1,26%, dan Straits Times naik 0,64%. Sementara itu, Hang Seng turun 0,01%.

Saham-saham yang naik paling tinggi (top gainers):
- PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) naik 18,64% menjadi Rp 70
- PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) naik 16% menjadi Rp 58
- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) naik 10,53% menjadi Rp 210
- PT MNC Land Tbk (KPIG) naik 5,81% menjadi Rp 91
- PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) naik 4,67% menjadi Rp 785

Saham-saham yang turun paling dalam (top losers):
- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) turun 6,77% menjadi Rp 1.515
- PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) turun 6,52% menjadi Rp 86
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) turun 4,03% menjadi Rp 5.950
- PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) turun 3,23% menjadi Rp 60
- PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) turun 2,63% menjadi Rp 740

Badan legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat secara mendadak membahas revisi Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Revisi ini sebelumnya tak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.

Sebagai upaya menggesa pembahasan, Baleg menjadwalkab tiga kali rapat Pada Selasa (9/7). Sesuai agenda pembahasan RUU Wantimpres yakni pada pukul 13.00 WIB, 15.00 WIB, dan 16.00 WIB.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan tidak ada hal yang janggal dengan pembahasan maraton. Menurut dia selalu ada peluang untuk perubahan UU di DPR.

"Namanya politik peluang selalu ada. Hari ini kita merivisi UU tentang Wantimpres," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Pada agenda tersebut, Baleg DPR telah membentuk panitia kerja (Panja) penyusunan UU Watimpres. Nantinya, Panja Baleg akan menyusun RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas yang memimpin rapat lalu meminta persetujuan dari anggota sidang untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Lalu, pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Sebanyak 9 fraksi di baleg setuju dengan revisi UU. Selanjutnya, Supratman mempersilakan anggota yang mewakili fraksi untuk mendandatangani draft RUU.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah kabar yang menyebutkan alokasi dana pendidikan Rp 665 Triliun masuk melalui dana desa. Kabar tersebut berawal dari kritik yang disampaikan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR pada Selasa (2/7).

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo buka suara. "Beberapa hari ini beredar informasi seolah alokasi dana pendidikan disalurkan melalui dana desa sehingga peruntukannya tidak jelas alias salah sasaran. Dipastikan hal tersebut tidak benar!" kata Prastowo melalui akun X pribadinya, Senin (8/7).

Dia menjelaskan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau kini disebut Transfer ke Daerah (TKD) menjadi skema transfernya. Hal ini bukan berarti bahwa peruntukannya untuk program tersebut.

Prastowo menuturkan, bahwa dana pendidikan yang dialokasikan melalui TKD non Dana Desa seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan komponen lainnya. Sehingga, tidak ada alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Dana Desa dalam TKD.

"Dana Desa dialokasikan untuk keperluan lain yang spesifik sesuai dengan kebutuhan di desa," ucap Prastowo.

Berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang APBN 2024, total anggaran pendidikan mencapai Rp 665 triliun pada tahun 2024. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 241,4 triliun, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 346,5 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 77 triliun.

Khusus TKD, alokasi anggaran pendidikan melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp 212,1 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 132,1 triliun, DAK Fisik Rp 15,8 triliun, dan DAK Non Fisik Rp 116,3 triliun, serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp 2,2 triliun.

Dia menekankan bahwa anggaran pendidikan ini diupayakan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih layak. "Manfaat nyata yang diterima yaitu seperti bantuan PIP, KIP, BOS, hingga Prakerja," kata Prastowo.

Realisasi anggaran pendidikan melalui TKD mencapai Rp 135,5 triliun hingga 31 Mei 2024. Dana tersebut bermanfaat langsung untuk untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah, bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa, dan bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

"Dalam pelaksanaan dan tata kelolanya, mari kita terus kawal bersama karena APBN itu uang kita untuk kita," ujar Prastowo.

Anggaran Pendidikan Masuk Melalui Dana Desa

Sebelumnya, Muhammad Nuh menyinggung anggaran pendidikan sebesar Rp 665 triliun yang dialokasikan ke Kemendikbudristek Rp 98 triliun, Kemenag Rp 62 triliun, Kementerian dan lembaga lain Rp 32,8 triliun. Lalu, anggaran pendidikan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 47 triliun, pengeluaran pembiayaan Rp 77 triliun.

Selain itu, terdapat transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 346 triliun. Nuh juga menyoroti masuknya dana desa dalam anggaran tersebut. "Saya terus terang dan penasaran, mulai kapan masuk dana desa di dalam anggaran dana pendidikan, dan isinya apa?" kata dia.

Menurut Nuh, diperlukan penjelasan mengenai peran aparatur desa sehingga alokasi dana desa dimasukkan dalam anggaran pendidikan. Sebab, hal ini dapat berimbas pada komplikasi dunia pendidikan.

"Kalau Lurah, ngurusi apa di pendidikannya itu? Ini ga bisa kita berargumen secara politik, tetapi argumentasinya adalah argumentasi secara jujur dengan hati nurani. Ini masalah amanat, amanatnya tidak hanya UU, [tetapi] UUD," ujar Nuh.

Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya baru akan pindah berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) jika fasilitas dasar di ibu kota baru telah rampung. Jokowi bahkan tak lagi menyebut bulan Juli sebagai target untuk pindah.

Meski demikian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap optimistis pekerjaan fasilitas dasar bisa rampung bulan ini. Salah satu yang akan dirampungkan adalah pasokan air.

"Insyaallah listrik dan air kami segera siapkan di bulan Juli ini," kata Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga kepada Katadata.co.id, Selasa (9/7).

Adapun, pihak Istana Kepresidenan belum berkomentar soal kepastian Jokowi pindah ke IKN bulan ini. Hingga berita ini ditulis, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana belum membalas pesan singkat Katadata.co.id.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan dirinya baru akan berkantor di IKN jika fasilitas pendukung telah siap. Beberapa yang jadi sorotannya antara lain pasokan air hingga listrik.

Ia juga telah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono soal kemajuan proyek IKN. "Sudah (terima laporan), tapi belum (siap)," kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Pelepasan bantuan kemanusiaan (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.)

Dengan kondisi ini, Jokowi juga enggan terburu-buru menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Menurutnya, Keppres bisa diterbitkan sebelum atau sesudah masa jabatannya berakhir yakni Oktober 2024.

"Jangan dipaksakan, progresnya dilihat," kata Jokowi.

Bulan lalu, Jokowi sempat mengutarakan keyakinan bisa berkantor di IKN pada Juli. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tengah menunggu pasokan air bisa masuk ibu kota baru.

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu saja airnya siap bulan Juli," kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Jokowi, ketersediaan air di IKN hanya tinggal menunggu pompa untuk menaikkan air untuk dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah. Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN, menurut dia juga sudah rampung 80% rampung untuk bagian interior maupun eksteriornya.