Paparan polusi udara tidak hanya berpengaruh di luar ruangan atau bangunan, tetapi juga bisa di dalam ruangan. Pencemar yang terbawa masuk ke dalam ruangan tersebut dampaknya dapat mempengaruhi kesehatan, bahkan kinerja orang-orang di dalamnya.

Fakta ini terungkap dalam diskusi terbatas antara Tim Katadata Green dengan Kepala Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI), Budi Haryanto di Lab Multidisiplin UI, Rabu (3/7/2024).

Menurut Budi, polusi udara yang terbawa ke dalam ruangan berasal dari pergerakan pekerja dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Dalam perjalanan, pencemar dari emisi kendaraan dan kondisi sekitar dapat menempel di pakaian pekerja dan menyebar di dalam ruangan tertutup.

“Pekerja keluar-masuk dari rumah, naik sepeda motor, kemudian di jalan tertempel pencemar kimia dari kendaraan lain atau virus dan bakteri dari jalan, sehingga saat di kantor pencemar yang menempel di sepatu atau pakaiannya bisa menyebar,” katanya menjelaskan.

Pencemar biologis maupun kimiawi dapat menempel pada pekerja maupun orang yang ada di dalam ruangan tertutup. Ada juga pencemar dari kegiatan perkantoran, seperti penggunaan mesin cetak dan fotokopi, membuat polusi udara di dalam ruangan menjadi lebih parah.

Fenomena gedung perkantoran yang memiliki tingkat konsentrasi polusi udara yang tinggi disebut sick building syndrome. Kondisi ini dapat diperparah oleh ketiadaan ventilasi yang baik.

Melansir situs Nafas Indonesia, sistem pendingin terpusat di perkantoran memompa udara dari luar ke dalam bangunan. Polusi udara dalam bangunan terjadi ketika sistem penyaringan kurang baik dan diperparah oleh kualitas udara perkotaan yang buruk.

Polusi udara dalam ruangan dapat mempengaruhi produktivitas pekerja dan mengakibatkan kerugian ekonomi. Menurut Budi, sick building syndrome dapat mengganggu pekerja secara langsung dalam bentuk penyakit, seperti batuk dan pusing kepala. Pekerja yang menderita penyakit ini harus beristirahat satu-dua hari setiap bulannya.

Budi mengatakan, bila ada beberapa pegawai yang mengalami sakit seperti ini akan menyebabkan kerugian perusahaan.

“Pekerja yang mengalami gangguan di organnya bisa dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Kondisi ini jelas akan merugikan produktivitas pekerja,” ujar Budi

Dampak Jangka Panjang Polusi Udara

Budi mengungkapkan, sebanyak 60 persen penyakit yang diidap seseorang pada umumnya berasal dari paparan polusi udara.

“Bandingkan dengan penyakit yang disebabkan oleh konsumsi lewat mulut. Itu hanya sekitar 15 persen,“ ujarnya.

Menurut Budi, dampak polusi udara terhadap kesehatan fisik maupun mental dapat dibagi menjadi dua: jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, penyakit pada orang yang terpapar polusi udara berupa batuk, flu, dan radang tenggorokan.

Penyakit jangka panjang berpotensi lebih kronis. Budi menjabarkan, pencemar kimia dapat tersimpan di dalam paru-paru dan organ lain, seperti otak, ginjal, dan jantung melalui saluran peredaran darah. Timbunan pencemar dapat menyebabkan gangguan jantung, ginjal, kanker paru-paru, bahkan stroke.

Selain penyakit fisik, polusi udara juga salah satu pemicu penyakit mental. Timbunan pencemar di otak dapat memicu gangguan kecemasan, demensia, dan depresi.

“Ini disebabkan senyawa kimia seperti merkuri, timbel, dan kadmium, serta logam-logam berat berbahaya lainnya yang terkandung, terbawa dalam udara,” ungkapnya.

Sebelumnya, publikasi jurnal ilmiah PubMed Central melaporkan polusi udara berkaitan dengan berkurangnya tingkat kebahagiaan dan meningkatkan tingkat gejala depresi. Sementara, jurnal Environmental Pollution mencatat kaitan antara paparan jangka panjang pada particulate matter (PM) 2,5 terhadap peningkatan risiko depresi.

Adapun, PM 2,5 adalah ukuran partikel pencemar terkecil yang tidak tersaring tubuh. Mitra Psikolog Halodoc Patricia Elfira Vinny mengatakan, paparan polusi udara yang berkepanjangan bisa mengancam perkembangan mental anak-anak dan remaja.

“Kemacetan yang dialami setiap hari di tengah kualitas udara buruk, hingga masalah finansial dan tekanan pekerjaan, menjadi faktor pendukung yang membuat masyarakat metropolitan lebih rentan terkena gangguan kesehatan mental,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (1/3).

Guna menekan dampak buruk polusi udara, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Rachmat Kaimuddin mengatakan, sektor transportasi menjadi salah satu penyebab polusi udara di Jabodetabek.

“Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan telah menyampaikan beberapa inisiatif, seperti perluasan rute baru armada transportasi publik sesuai Rencana Induk Transportasi Jabodetabek,” ujarnya dalam pernyataan tertulis (11/6).

Rachmat juga menyampaikan adanya rencana penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 agar penerima BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, sembari mendorong penggunaan lebih banyak lagi truk, bus, mobil, serta motor listrik.

Dia menambahkan, Menkomarves juga meminta percepatan perizinan dan pengadaan fasilitas pembakaran atau incinerator berkapasitas kecil untuk menanggulangi polusi dari pembakaran sampah.

Dalam rapat terbatas perihal perbaikan kualitas udara (6/6), Menkomarves menginstruksikan agar industri segera menerapkan teknologi pengurang emisi. Misalnya, memasang scrubber pada PLTU di sektor industri.

Paparan polusi udara tidak hanya berpengaruh di luar ruangan atau bangunan, tetapi juga bisa di dalam ruangan. Pencemar yang terbawa masuk ke dalam ruangan tersebut dampaknya dapat mempengaruhi kesehatan, bahkan kinerja orang-orang di dalamnya.

Fakta ini terungkap dalam diskusi terbatas antara Tim Katadata Green dengan Kepala Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI), Budi Haryanto di Lab Multidisiplin UI, Rabu (3/7/2024).

Menurut Budi, polusi udara yang terbawa ke dalam ruangan berasal dari pergerakan pekerja dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Dalam perjalanan, pencemar dari emisi kendaraan dan kondisi sekitar dapat menempel di pakaian pekerja dan menyebar di dalam ruangan tertutup.

“Pekerja keluar-masuk dari rumah, naik sepeda motor, kemudian di jalan tertempel pencemar kimia dari kendaraan lain atau virus dan bakteri dari jalan, sehingga saat di kantor pencemar yang menempel di sepatu atau pakaiannya bisa menyebar,” katanya menjelaskan.

Pencemar biologis maupun kimiawi dapat menempel pada pekerja maupun orang yang ada di dalam ruangan tertutup. Ada juga pencemar dari kegiatan perkantoran, seperti penggunaan mesin cetak dan fotokopi, membuat polusi udara di dalam ruangan menjadi lebih parah.

Fenomena gedung perkantoran yang memiliki tingkat konsentrasi polusi udara yang tinggi disebut sick building syndrome. Kondisi ini dapat diperparah oleh ketiadaan ventilasi yang baik.

Melansir situs Nafas Indonesia, sistem pendingin terpusat di perkantoran memompa udara dari luar ke dalam bangunan. Polusi udara dalam bangunan terjadi ketika sistem penyaringan kurang baik dan diperparah oleh kualitas udara perkotaan yang buruk.

Polusi udara dalam ruangan dapat mempengaruhi produktivitas pekerja dan mengakibatkan kerugian ekonomi. Menurut Budi, sick building syndrome dapat mengganggu pekerja secara langsung dalam bentuk penyakit, seperti batuk dan pusing kepala. Pekerja yang menderita penyakit ini harus beristirahat satu-dua hari setiap bulannya.

Budi mengatakan, bila ada beberapa pegawai yang mengalami sakit seperti ini akan menyebabkan kerugian perusahaan.

“Pekerja yang mengalami gangguan di organnya bisa dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Kondisi ini jelas akan merugikan produktivitas pekerja,” ujar Budi

Dampak Jangka Panjang Polusi Udara

Budi mengungkapkan, sebanyak 60 persen penyakit yang diidap seseorang pada umumnya berasal dari paparan polusi udara.

“Bandingkan dengan penyakit yang disebabkan oleh konsumsi lewat mulut. Itu hanya sekitar 15 persen,“ ujarnya.

Menurut Budi, dampak polusi udara terhadap kesehatan fisik maupun mental dapat dibagi menjadi dua: jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, penyakit pada orang yang terpapar polusi udara berupa batuk, flu, dan radang tenggorokan.

Penyakit jangka panjang berpotensi lebih kronis. Budi menjabarkan, pencemar kimia dapat tersimpan di dalam paru-paru dan organ lain, seperti otak, ginjal, dan jantung melalui saluran peredaran darah. Timbunan pencemar dapat menyebabkan gangguan jantung, ginjal, kanker paru-paru, bahkan stroke.

Selain penyakit fisik, polusi udara juga salah satu pemicu penyakit mental. Timbunan pencemar di otak dapat memicu gangguan kecemasan, demensia, dan depresi.

“Ini disebabkan senyawa kimia seperti merkuri, timbel, dan kadmium, serta logam-logam berat berbahaya lainnya yang terkandung, terbawa dalam udara,” ungkapnya.

Sebelumnya, publikasi jurnal ilmiah PubMed Central melaporkan polusi udara berkaitan dengan berkurangnya tingkat kebahagiaan dan meningkatkan tingkat gejala depresi. Sementara, jurnal Environmental Pollution mencatat kaitan antara paparan jangka panjang pada particulate matter (PM) 2,5 terhadap peningkatan risiko depresi.

Adapun, PM 2,5 adalah ukuran partikel pencemar terkecil yang tidak tersaring tubuh. Mitra Psikolog Halodoc Patricia Elfira Vinny mengatakan, paparan polusi udara yang berkepanjangan bisa mengancam perkembangan mental anak-anak dan remaja.

“Kemacetan yang dialami setiap hari di tengah kualitas udara buruk, hingga masalah finansial dan tekanan pekerjaan, menjadi faktor pendukung yang membuat masyarakat metropolitan lebih rentan terkena gangguan kesehatan mental,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (1/3).

Guna menekan dampak buruk polusi udara, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Rachmat Kaimuddin mengatakan, sektor transportasi menjadi salah satu penyebab polusi udara di Jabodetabek.

“Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan telah menyampaikan beberapa inisiatif, seperti perluasan rute baru armada transportasi publik sesuai Rencana Induk Transportasi Jabodetabek,” ujarnya dalam pernyataan tertulis (11/6).

Rachmat juga menyampaikan adanya rencana penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 agar penerima BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, sembari mendorong penggunaan lebih banyak lagi truk, bus, mobil, serta motor listrik.

Dia menambahkan, Menkomarves juga meminta percepatan perizinan dan pengadaan fasilitas pembakaran atau incinerator berkapasitas kecil untuk menanggulangi polusi dari pembakaran sampah.

Dalam rapat terbatas perihal perbaikan kualitas udara (6/6), Menkomarves menginstruksikan agar industri segera menerapkan teknologi pengurang emisi. Misalnya, memasang scrubber pada PLTU di sektor industri.

PT Kalimantan Ferro Industry menyatakan bahwa masih mengimpor nikel dari Filipina untuk operasional fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh terkendalanya pasokan nikel ore dalam negeri.

“Kami harus mengambil dari Filipina karena beberapa tambang pemasok belum mendapatkan persetujuan RKAB sehingga kami tidak bisa membeli nikel mereka,” kata Owner Representative PT KFI Ardhi Soemargo dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi VII DPR RI pada Senin (8/7).

Ardhi memastikan, sebelum terkendala rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) seluruh pasokan nikel yang dikelola smelter PT KFI 100% nikel orenya dipasok dari Indonesia. Namun karena kondisi pemasok yang tidak dapat menjual nikel mereka sehingga PT KFI terpaksa membeli nikel dari Filipina.

“Di belakang kami ada 1.400 orang pekerja sehingga kami tidak boleh menutup atau menurunkan kegiatan agar pabrik kami terus berjalan,” ujarnya.

Ardhi menyebut, hingga saat ini PT KFI baru mengimpor satu kapal vessel yang memuat 51.000 ton nikel. “Impor ini hanya digunakan untuk membantu kondisi kami yang saat ini kekurangan pasokan,” ucapnya.

Meskipun PT KFI tidak memiliki konsesi tambang dan hanya memiliki smelter saja, namun Ardhi mengatakan pihaknya tetap terdampak dari persetujuan RKAB yang belum didapatkan.

“Kami mengambil semua nikel dari trader, jika perusahaan belum mendapatkan RKAB maka trader tidak dapat menjual nikelnya kepada kami,” kata dia.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan bahwa polemik persetujuan RKAB dapat menurunkan pendapatan negara. Padahal, DPR telah berusaha mengubah ketentuan RKAB dari yang awalnya diajukan setiap tahun kemudian mekanismenya diubah menjadi tiga tahun sekali.

“Meski sudah diubah ternyata tetap saja ada masalah, yang akibatnya perusahaan membeli dari luar negeri. Ini mengganggu aspek devisa kita, menjadi boros,” kata Mulyanto.

Schroders Investment Management Indonesia meminta transparansi kebijakan mekanisme Papan Pemantauan Khusus (PPK) Full Call Auction (FCA) yang diterapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Chief Investment Officer Schroders Indonesia, Irwanti mengatakan diperlukan informasi yang lebih jelas mengenai alasan sebuah saham masuk atau keluar dari Full Call Auction.

Menurut Irawati lebih dari 800 saham yang terdaftar di IHSG, sekitar 220 saham masuk dalam papan dalam FCA. Jumlah ini setara dengan 25% dari total saham yang diperdagangkan.

“Yang kami tekankan transparansi FCA ini harus diperbaiki, kapan masuk atau keluar, jangan seperti misteri karena menyangkut banyak number of stock,” kata Irwanti dalam Market Outlook & Business Update, di Kantor Schroders, Jakarta, Senin (8/7).

Full Call Auction (FCA) merupakan mekanisme perdagangan saham saat semua permintaan beli dan jual dikumpulkan selama periode waktu tertentu dan dieksekusi dalam periode tertentu. Harga yang digunakan kemudian ditentukan berdasarkan keseimbangan antara nilai permintaan dan penawaran.

Di sisi lain Irwanti mengakui ada sisi positif dari implementasi FCA. Ia menilai FCA bakal memberikan likuiditas terhadap saham yang harganya tidak bisa turun di bawah Rp 50 per saham.

Sebelum penerapan FCA, saham yang harganya sudah mencapai Rp 50 per saham tidak diperdagangkan karena tidak ada yang mau membeli atau menjual. Padahal menurut dia sebenarnya ada pihak yang ingin menjual di bawah Rp 50 per saham.

Irwanti pun menjelaskan terdapat dampak negatif penerapan FCA. Mekanisme ini menurut dia menghilangkan likuiditas pada saham-saham yang harganya jauh di atas Rp 50 per saham.

“Jadi, misalnya karena ada FCA orang jadi nggak bisa jual. Walaupun ada harga mahal orang enggak bisa jual, jualnya hanya di jam-jam tertentu,” ujar Irwanti.

Polemik Mekanisme FCA

Sebelumnya, Penerapan mekanisme perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI belakangan mengundang polemik di kalangan publik, khususnya pelaku pasar. Kebijakan lelang berkala secara penuh atau full call auction (FCA) di Papan Pemantauan Khusus mengundang pro dan kontra.

Ketentuan FCA mulai diterapkan pada 25 Maret 2024. Pada saat itu sudah ada beberapa saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus (PPK) dan dikenai ketentuan FCA. Namun, aturan ini mulai menuai perdebatan ketika saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) masuk ke dalam PPK pada 29 Mei 2024.

Sebelum masuk ke dalam PPK, BEI telah menyebut saham BREN masuk unusual market activity (UMA) dan dihentikan sementara perdagangan sahamnya (suspend). Saat itu terjadi kenaikan harga saham yang luar biasa sejak initial public offering (IPO) pada 9 Oktober 2023. BREN bahkan beberapa kali menduduki posisi puncak saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di BEI, melampaui PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Saham yang terkena aturan FCA ini hanya bisa dilelang di pasar negosiasi beberapa kali dalam sehari. Hal ini membuat investor kesulitan melihat harga acuan karena tidak jelas harga permintaan (bid) dan penawaran (offer).

Beberapa kelompok investor meluncurkan petisi di Change.org untuk memprotes kebijakan PPK dan FCA. Petisi ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 15.000 orang. Mereka menilai kebijakan tersebut membuat investor bertransaksi di dalam gelap karena tidak adanya informasi bid dan offer.

Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kebijakan FCA di papan pemantauan khusus BEI mendapat respons negatif dari investor pasar modal karena kurang sosialisasi. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyebut FCA di papan pemantauan khusus dibuat agar para investor dapat terlindungi.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan akan mengatur ulang kata sandi atau password terkait Pusat Data Nasional di setiap kementerian dan lembaga atau (K/L). Ini dalam rangka mengantisipasi kejadian peretasan terulang,

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Aplikasi atau Plt Dirjen Aptika Kominfo Ismail menjelaskan, pemerintah menerapkan tiga zona pemulihan data pada layanan-layanan publik imbas dari insiden serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya. Rinciannya sebagai berikut:

Zona Merah: Ketika Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya diretas dan belum ada kunci deskripsi untuk mengambil alih akses.

“Ini ada di dalam proses quarantine,” kata Ismail dalam diskusi di Jakarta, Selasa (9/7).

Zona Biru: Data-data yang sudah berhasil dilakukan deskripsi dipulihkan di zona hijau. Pemerintah melakukan penyisiran data dengan teliti.

Penyisiran yang dimaksud yakni pemerintah melakukan pembersihan data dari malware ataupun virus-virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan.

Di samping itu, pemerintah melakukan pengaturan kembali untuk kata sandiyang selama ini beredar di masing-masing pengguna layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Langkah itu diambil untuk memastikan tidak ada lagi celah untuk serangan siber dapat masuk dan membuat kejadian serupa terulang sehingga mengganggu pelayanan publik.

Zona Hijau: Data yang telah selesai ditangani di zona biru dipindahkan ke zona hijau untuk nantinya data dapat kembali digunakan.

"Di zona hijau ini kami siapkan untuk data bisa diunggah dan go-live terhadap semua. Proses data go-live terhadap data yang tidak terkena serangan atau tidak infected dan sudah ada backup di masing-masing tenant atau lembaga ini juga sudah berjalan," kata Ismail.

Sebelumnya akun X @kafiradikalis membuat unggahan bahwa peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya disebabkan oleh orang dalam atau karyawan pada Rabu (3/7). Dia menautkan akun Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam konten itu.

Ia menyampaikan, dirinya menemukan dokumen Pusat Data Nasional Sementara di pencarian Google yang diunggah di platform SCRIBD pada 11 Oktober 2022 oleh oleh akun bernama Dicky.

Dokumen tersebut menyertakan akses virtual cloud atau portal, akses virtual private network atau VPN, akses virtual data center, dashboard virtual data center, dan spesifikasi virtual machine.

Dokumen itu juga menunjukkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menggunakan password ‘Admin#1234’.

Semuel Abrijani Pangerapan yang menjabat Dirjen Aptika Kominfo sebelumnya menyatakan, kementerian sedang melakukan investigasi terkait informasi viral tersebut. “Semua sedang bekerja, baik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, divisi siber Polri, dan lainnya melakukan investigasi,” kata dia yang mengundurkan diri pada Kamis (4/7).

Akan tetapi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto pernah menyampaikan, salah satu penyebab Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya diretas yakni penggunaan password yang terdeteksi oleh hacker.

“Dari hasil forensik, kami sudah bisa mengetahui siapa user yang selalu menggunakan password (tertentu), dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini," kata saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (1/7).

User yang dimaksud yakni kementerian atau lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Ia menyampaikan, BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara akan memegang kendali dalam pengawasan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya. BSSN akan memantau data hingga aktivitas pegawai di PDNS 2 dalam menerima notifikasi tertentu, termasuk penggunaan password.

"BSSN akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan," ujar Hadi. Ini bertujuan mengamankan data instansi pemerintah yang ada di dalam Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika membagikan cara memulihkan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya. Hacker Brain Cipher Ransomware sebelumnya menyatakan sudah memberikan kunci deskripsi untuk membuka akses.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Aplikasi atau Plt Dirjen Aptika Kominfo Ismail menjelaskan, pemerintah menerapkan tiga zona untuk pemulihan data pada layanan-layanan publik imbas dari insiden serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Tiga zona itu dibagi menjadi zona merah, zona biru, dan zona hijau yang masing-masing memiliki penanganan data yang berbeda-beda.

“Kami anggap kejadian kemarin itu ada di zona merah. Ini ada di dalam proses quarantine. Kemudian kami pindahkan ke zona biru, sebelum nantinya bisa go-live (data diunggah ke pusat data lainnya) ke zona hijau," kata Ismail di dalam diskusi di Jakarta, Selasa (9/7).

Data-data yang sudah berhasil dilakukan dekripsi, akan dipulihkan ke zona biru. Zona biru bisa dibilang menjadi zona pemulihan yang paling penting karena penyisiran data dilakukan dengan teliti.

Penyisiran yang dimaksud yakni pemerintah melakukan pembersihan data dari malware ataupun virus-virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan.

Di samping itu, pemerintah melakukan pengaturan kembali untuk kata sandi atau password yang selama ini beredar di masing-masing pengguna layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Langkah itu diambil untuk memastikan tidak ada lagi celah untuk serangan siber dapat masuk dan membuat kejadian serupa terulang sehingga mengganggu pelayanan publik.

Terakhir, data yang telah selesai ditangani di zona biru dipindahkan ke zona hijau untuk nantinya data dapat kembali digunakan.

"Di zona hijau ini kami siapkan untuk data bisa diunggah dan go-live terhadap semua. Proses data go-live terhadap data yang tidak terkena serangan atau tidak infected dan sudah ada backup di masing-masing tenant atau lembaga ini juga sudah berjalan," kata Ismail.

Merujuk pada strategi pemulihan layanan imbas Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya, pemerintah menyiapkan tiga langkah yaitu strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, pemulihan penuh layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya ditargetkan selesai pada Agustus. “Full recovery termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik diharapkan pertengahan Agustus sudah bisa dituntaskan," katanya saat rapat kerja di DPR Jakarta, bulan lalu (27/6).

Langkah pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya dalam jangka pendek atau 20 Juni – 20 Juli yakni:

• Respons awal
• Inventarisasi tenant terkena dampak
• Pemetaan aset
• Sirkulasi surat kewajiban backup
• Penyusunan strategi dan pedoman pemulihan layanan yang ditargetkan tuntas akhir Juni
• Investigasi forensik ditargetkan selesai pada minggu pertama Juli
• Penyusunan daftar pendek, pemulihan layanan prioritas dan layanan yang memiliki backup ditargetkan selesai pada akhir Juli

Langkah pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya dalam jangka menengah atau tiga bulan yaitu:

• Mengatur kembali layanan tenant
• Melakukan perbaikan standar operasional prosedur atau SOP
• Evaluasi tata kelola Pusat Data Nasional Sementara

Langkah pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya dalam jangka panjang atau tiga bulan lebih setelah serangan, sebagai berikut:

• Audit keamanan Pusat Data Nasional Sementara 1 di Serpong dan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya oleh pihak ketiga yang independen, ditargetkan selesai pada akhir September
• Implementasi hasil audit, diharapkan selesai akhir November

Langkah-langkah itu disampaikan sebelum hacker Brain Cipher Ransomware mengumumkan mereka memberikan kunci deskripsi yang membantu Pemerintah Indonesia membuka kembali akses ke sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Hacker Sudah Hapus Data yang Dicuri di Pusat Data Nasional

Geng hacker Brain Cipher Ransomware menyarakansudah menghapus data yang mereka curi dari Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya. Kelompok peretas ini juga memastikan kunci deskripsi yang mereka berikan bisa digunakan untuk membuka akses.

“Kami tidak akan menunggu jawaban dari pusat data. Kami yakin kuncinya berfungsi, kami berharap spesialis lokal dapat memulihkannya tanpa masalah,” kata geng hacker Brain Cipher Ransomware melalui laman resmi, dikutip dari X @Stealthmole_int, Selasa (9/7).

The Brain Cipher ransomware gang claimed that they deleted all the files they stole from the Indonesian government data center. pic.twitter.com/PViKERzSb4— Fusion Intelligence Center @ StealthMole (@stealthmole_int) July 9, 2024

“Kami mengonfirmasi bahwa kami telah menghapus semua data yang dimiliki. Basis data, log, email. Kami pikir kami telah mendapatkan kepercayaan semua orang. Siapapun yang mencoba menjual data atas nama kami adalah palsu. Kita berdua harus move on,” mereka menambahkan.

Hacker Brain Cipher Ransomware memberikan kunci deskripsi untuk membuka sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya pada Rabu (3/7). Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan, kunci tersebut bisa digunakan.

“Kami sudah coba di spesimen kami, memang berhasil dibuka. Tetapi kami belum tahu, karena yang dikunci banyak,” kata dia saat konferensi pers terkait pengunduran dirinya, Kamis (4/7).

Pada kesempatan itu, ia juga menyatakan dirinya mengundurkan diri dari jabatannya imbas Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya diretas.

Semuel menyampaikan, kunci deskripsi dari hacker Brain Cipher Ransomware bisa diakses oleh semua orang. Kominfo tidak menerima langsung kunci tersebut.

Akan tetapi, belum ada informasi terbaru terkait pemulihan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai keputusan pemerintah melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah bagi tujuh sektor industri sebagai blunder.

Fahmy menilai kelanjutan kebijakan gas murah yang dipatok US$ 6 per MMBTU akan merugikan dan mengorbankan banyak pihak.

“Termasuk misalnya investor di sektor hulu itu dia harus menjual dengan harga yang telah ditetapkan. Kemudian juga pemilik pipa, dia juga harus berkorban dan penerimaan pemerintah itu juga harus dikurangi untuk bisa mencapai harga US$ 6,” ujarnya kepada Katadata.co.id pada Selasa (9/7).

Tujuh kelompok industri yang menerima kebijakan HGBT, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Sementara terkait usulan program HGBT diperluas ke semua sektor industri, menurut Airlangga, masih dalam proses pengkajian.

Fahmy juga mengatakan, pemilihan tujuh industri juga dinilai kurang adil. Kebijakan gas murah menurutnya masih bisa diterima jika ditujukan untuk PLN dan industri pupuk subsidi.

“Jadi menurut saya itu harusnya segera dicabut dan harganya ditentukan tergantung pada mekanisme pasar. Kecuali kalau harga khusus tadi itu untuk PLN dan pabrik pupuk,” ujarnya.

Fahmy juga menyampaikan, jika pemerintah memperluas atau memberikan seluruh industri kebijakan gas murah ini dapat menciptakan kondisi yang lebih buruk lagi.

“Itu bisa menyebabkan investor tidak mau lagi masuk di hulu migas karena harus menjual gasnya dengan nominal yang mungkin dibawah harga keekonomian,” ucapnya.

Selain itu, perluasan industri penerima juga dapat memangkas pendapatan pemerintah. “Menurut saya PGN akan menjadi pihak yang paling menderita karena mereka memiliki pipa yang toll fee-nya sudah ditentukan pemerintah. Jadi ini akan memberatkan banyak pihak untuk meringankan tujuh sektor industri tadi,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan perpanjangan kebijakan HGBT masih akan terbatas pada tujuh sektor industri. Ini karena banyak sub sektor yang dinilai membutuhkan, sebenarnya sudah masuk dalam tujuh sektor yang mendapatkan kebijakan harga gas murah tersebut.

“Memang ada industri yang tumbuh-tumbuh, tapi itu masuk di dalam kelompok tujuh industri sebelumnya,” kata Arifin saat ditemui di komplek DPR RI pada Senin (8/7).

Arifin mengatakan, masuknya sub sektor industri baru ke dalam tujuh kelompok ini melihat potensi bahwa industri tersebut dapat menyerap gas yang dimiliki Indonesia. “Bisa memberi nilai tambah meskipun industrinya baru,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan kebijakan HGBT seharga US$ 6 per MMBTU bagi tujuh kelompok industri. Kebijakan harga gas murah industri ini semula akan berakhir pada tahun ini.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat membahas keberlanjutan dari kebijakan HGBT di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

"Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting yang sekarang tujuh sektor. Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih tujuh (kelompok industri)," kata Airlangga, dikutip dari Antara.

Co-CEO and Chief Science Officer OceanX Vincent Pieribone menilai Indonesia perlu memasang sensor bawah laut untuk memitigasi bencana alam, seperti tsunami maupun gempa bumi. Sensor Bawah laut diperlukan karena tingginya frekuensi gempa bumi yang terjadi di Indonesia.

"Saya rasa Indonesia berkepentingan untuk mendukung sebanyak mungkin penempatan sensor bawah laut, mengingat Indonesia merupakan wilayah yang sangat aktif," ucap Vincent ketika ditemui di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa.

Vincent mengatakan Indonesia merupakan wilayah dengan gempa bumi paling banyak yang pernah ia kunjungi. "Indonesia adalah kawasan yang paling aktif yang pernah saya kunjungi seumur hidup saya," ujar Vincent.

Ia memaparkan Indonesia mengalami gempa bumi lebih dari 30 kali sehari. Jumlah tersebut, kata dia, menunjukkan Indonesia memiliki garis patahan aktif.

Ia menilai pentingnya Indonesia memasang sensor bawah laut untuk memitigasi dampak dari bencana alam.

"Situasi ini sangatlah genting dan membutuhkan perhatian khusus," kata Vincent.

Vincent mengatakan peletakan sensor tersebut tidak hanya berlokasi di dasar laut atau perairan dalam. Perairan dangkal, menurut dia, juga memerlukan sensor.

Tujuannya, lanjut Vincent, untuk memberi peringatan kepada publik apabila terjadi pergerakan.

"Nantinya, sensor-sensor itu akan memberi peringatan kepada masyarakat," kata dia.

Namun, Vincent tak dapat menghitung maupun memperkirakan berapa jumlah sensor bawah laut yang Indonesia butuhkan.

Yang jelas, kata dia, Indonesia membutuhkan sensor bawah laut yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang.

"Karena wilayah di Indonesia sangat-sangat aktif, angkanya fluktuatif," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ekspedisi laut bersama OceanX mempelajari potensi gempa bumi dan tsunami demi keselamatan umat manusia.

"Yang paling penting adalah kesempatan mempelajari potensi gempa bumi dan tsunami demi keselamatan manusia," kata Luhut.

Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian merespons terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang diperkirakan bakal mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan hal itu masih aman karena angka tersebut masih di bawah 3%. Dia juga menyinggung batas defisit fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dalam pembahasan tersebut, batas bawah rasio defisit turun dari 2,45–2,8% menjadi 2,29–2,82%.

"Kan kemarin sudah pembahasan itu sampai 2,8%, jadi 2,7% itu masih dalam range yang baik. Kan 2025 rentangnya di bawah 3%, masih aman, lah," kata Airlangga kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (9/7).

Penjelasan Sri Mulyani

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit Rp 609,7 triliun. Proyeksi ini berdasarkan pendapatan negara yang mencapai Rp 2802,5 triliun yang masih di bawah target.

"Kami Proyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% menjadi 2,7% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (8/7).

Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi pengeluaran (belanja) negara, di luar pembayaran bunga utang. Apabila total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan positif.

Meskipun begitu, penerimaan hibah masih cukup signifikan untuk belanja negara masih mengalami pertumbuhan. Dengan begitu, realisasi belanja negara pada tahun ini bisa mencapai Rp 3.412,2 triliun.

"Ini artinya tumbuh 9,3% dari tahun lalu dan belanja pemerintah pusat naik mencapai Rp 2.558 triliun atau 3,7% di atas pagu 103,7% dan tumbuh 14,2% dari tahun sebelumnya," ucap Sri Mulyani.

Selain itu, pendapatan negara masih tetap sesuai target karena mayoritas tak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Namun penerimaan pajak hanya 96,6% dari target atau senilai Rp 1.921,9 triliun. Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 92,5% dari target atau senilai Rp 296,5 triliun.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih melampaui target APBN 2024 sebesar Rp 549,1 triliun atau 111,6% dari target penerimaan hibah mencapai 8.110,3% atau menjadi Rp 34,9 triliun.

Meskipun defisit, Sri Mulyani memastikan beban utang pemerintah tidak akan naik. Karena pemerintah akan memanfaatkan saldo anggaran lebih senilai Rp 100 triliun dari 2022 hingga 2023 serta penerbitan SBN akan lebih rendah dari pagu 2024.

Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian merespons terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang diperkirakan bakal mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan hal itu masih aman karena angka tersebut masih di bawah 3%. Dia juga menyinggung batas defisit fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dalam pembahasan tersebut, batas bawah rasio defisit turun dari 2,45–2,8% menjadi 2,29–2,82%.

"Kan kemarin sudah pembahasan itu sampai 2,8%, jadi 2,7% itu masih dalam range yang baik. Kan 2025 rentangnya di bawah 3%, masih aman, lah," kata Airlangga kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (9/7).

Penjelasan Sri Mulyani

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit Rp 609,7 triliun. Proyeksi ini berdasarkan pendapatan negara yang mencapai Rp 2802,5 triliun yang masih di bawah target.

"Kami Proyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% menjadi 2,7% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (8/7).

Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi pengeluaran (belanja) negara, di luar pembayaran bunga utang. Apabila total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan positif.

Meskipun begitu, penerimaan hibah masih cukup signifikan untuk belanja negara masih mengalami pertumbuhan. Dengan begitu, realisasi belanja negara pada tahun ini bisa mencapai Rp 3.412,2 triliun.

"Ini artinya tumbuh 9,3% dari tahun lalu dan belanja pemerintah pusat naik mencapai Rp 2.558 triliun atau 3,7% di atas pagu 103,7% dan tumbuh 14,2% dari tahun sebelumnya," ucap Sri Mulyani.

Selain itu, pendapatan negara masih tetap sesuai target karena mayoritas tak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Namun penerimaan pajak hanya 96,6% dari target atau senilai Rp 1.921,9 triliun. Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 92,5% dari target atau senilai Rp 296,5 triliun.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih melampaui target APBN 2024 sebesar Rp 549,1 triliun atau 111,6% dari target penerimaan hibah mencapai 8.110,3% atau menjadi Rp 34,9 triliun.

Meskipun defisit, Sri Mulyani memastikan beban utang pemerintah tidak akan naik. Karena pemerintah akan memanfaatkan saldo anggaran lebih senilai Rp 100 triliun dari 2022 hingga 2023 serta penerbitan SBN akan lebih rendah dari pagu 2024.

PT Waskita Karya Tbk masuk dalam daftar 500 perusahaan terbaik versi majalah bisnis global Fortune. BUMN Karya ini menempati urutan ke-357.

"Fortune memilih 500 perusahaan di Asia Tenggara dengan pemasukan terbesar selama 2023. Ini menjadi bukti, BUMN sebagai lokomotif ekonomi nasional dan memberikan dampak untuk kemajuan Indonesia," ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Selasa (9/7).

Erick menyampaikan, capaian itu harus menjadi penambah semangat dan motivasi bagi seluruh insan BUMN agar terus bekerja keras untuk negara dan masyarakat. Waskita Karya, menurut dia, kini tengah fokus meningkatkan kinerja keuangannya.

Dalam daftar yang dirilis pada Juni lalu itu, Fortune mencatat total pendapatan Waskita Karya sebesar 719,5 juta dolar AS atau setara Rp10,9 triliun pada 2023. Total asetnya mencapai 6.210 juta dolar AS atau sekitar Rp 95,6 triliun.

Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, Waskita menjadi salah satu dari 20 BUMN besar yang diakui oleh Asia Tenggara atas kontribusinya dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia Perseroan terus memastikan penyehatan kinerja keuangan dan transformasi secara konsisten serta berkelanjutan.

"Kami bersyukur Waskita Karya masuk sebagai salah satu perusahaan konstruksi terbaik di Asia Tenggara di tengah proses restrukturisasi yang sedang dijalankan perusahaan. Kami yakin, predikat ini akan semakin menguatkan perusahaan ke depannya," katanya,

Waskita Karya saat ini mengimplementasikan tata kelola yang baik agar dapat mendukung proses bisnis lebih resilien. Perusahaan juga tengah mengembangkan inovasi digital dalam menjalankan proses bisnis.

"Waskita telah melakukan penguatan Tata Kelola IT dan inovasi terkait dengan Digital Construction dan melakukan penguatan monitoring internal dengan menggunakan aplikasi melalui Dashboard Management," ujar Ermy.

Waskita saat ini tengah membangun hampir 100 proyek berjalan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lewat pembangunan jalan tol, realti, dan infrastruktur non-jalan tol, seperti bendungan, pembangkit listrik, pipanisasi, dan lainnya. Beberapa proyek besar Waskita Karya, antara lain Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Bendungan Tapin, Bendungan Raknamo.

Perusahaan juga menggarap 12 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan total nilai kontraknya mencapai Rp13,6 triliun. Adapun porsi Waskita dari nilai itu sebesar Rp 7,5 triliun.

Waskita Karya Masih Rugi

Kinerja keuangan Waskita Karya saat ini masih mencatatkan kerugian. Pada kuartal I 2024, BUMN Karya ini tercatat rugi Rp 939,55 miliar.

Waskita Karya juga mencatatkan rugi mencapai Rp 3,77 triliun pada sepanjang tahun lalu. Kerugian meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,89 triliun.

Guna memperbaiki keuangan Waskita Karya, Kementerian BUMN berencana mengabungkannya dengan PT Hutama Karya (Persero). Konsolidasi keduanya akan rampung pada September 2024 mendatang.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto Menanggapi rencana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang bakal mendorong pembentukan satuan tugas demi memberantas barang impor ilegal. Menurut Airlangga impor ilegal sebenarnya cukup ditindak melalui jalur hukum.

Di sisi lain ia tidak menolak ketika ditanya apakah ini berarti pemerintah tidak perlu membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas barang impor ilegal. "Ya, silakan saja. Tapi kan namanya ilegal, tidak sesuai dengan aturan, ya ditindak saja," kata Airlangga kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (9/7).

Ketika ditanya apakah Kemendag telah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Airlangga tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya menyebut pemerintah sudah berupaya beberapa kali untuk mencegah masuknya barang impor ilegal.

"Pemerintah sudah beberapa kali mempersiapkan itu untuk melarang barang-barang ilegal masuk," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) membentuk satuan tugas (satgas) guna mengatasi barang impor ilegal. Satgas akan mengecek peredaran barang impor di pasar.

"Jadi, keluhannya rata-rata banyak barang-barang yang ilegal, tentu tindak lanjutnya kita akan bikin bareng-bareng sama asosiasi untuk buat satgas," ujar Zulkifli Hasan di Gedung DPR pada Senin (8/7), seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, satgas akan mengecek bagaimana barang-barang ilegal masuk ke pasar dan seperti apa peredarannya. Pembentukan satgas juga akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen dan aparat penegak hukum.

Meski demikian, Zulhas tidak menyebutkan kapan satgas akan terbentuk. Pihaknya masih perlu melakukan rapat lanjutan dengan akan mengundang pemangku kepentingan terkait mengenai hal tersebut.

Pembentukan satgas ini merupakan usulan Hippindo. Para pengusaha menilai kondisi pasar yang dibanjiri barang impor ilegal sudah masuk dalam kategori darurat.

"Harus bikin satgas yang fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini bisa ditutup semaksimal mungkin," ujar Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara di Jakarta, Jumat (5/7).

Menurut Haryanto, Hippindo ingin satgas yang dibentuk itu melakukan pencegahan penyelundupan barang ilegal di pelabuhan jalur tikus, maupun pelabuhan resmi. Satgas diharapkan bisa menegakkan hukum terhadap oknum pemerintah yang turut melakukan pelolosan produk impor ilegal ke pasar domestik.