Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan mempertimbangkan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk diusung di Pilkada Jakarta 2024.

Sejumlah menteri disebutkan Puan di antaranya Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim.

"Dari menteri-menteri juga kan muncul nama Mas Pram. Mungkin kalau tertarik Pak Nadiem mungkin, atau ya banyak nama-nama yang kami pertimbangkan," kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Selain menteri, belakangan nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa juga digadang-gadang menjadi salah satu jagoan partai banteng di Pilkada Jakarta. Namun, Puan menyebut saat ini PDIP masih melihat situasi di lapangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November 2024. Masa pendaftaran bakal calon kepala daerah dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Saat ini belum ada partai yang mendeklarasikan dukungan untuk tokoh tertentu dalam pilkada. Nama-nama yang berada baru sebatas usulan sembari melakukan penjajakan untuk membangun koalisi di Pilkada

.

Partai Buruh memenangkan Pemilihan Umum di Inggris, dan berhasil menumbangkan Partai Konservatif yang telah berkuasa selama 14 tahun. Kemenangan ini menjadikan pimpinan Partai Buruh, Keir Starmer, akan menjadi Perdana Menteri Inggris berikutnya.

Partai buruh menang telak di parlemen yang memiliki 650 kursi. Mereka mendapatkan 410 kursi, mengalahkan terbesarnya Partai Konservatif yang hanya mendapatkan 118 kursi, serta Partai Liberal Demokrasi sebanyak 70 kursi.

Partai Konservatif pimpinan Rishi Sunak menderita kinerja terburuk dalam sejarah panjang partai tersebut. Pemilih menghukum mereka karena kegagalan pemerintahan yang menyebabkan krisis biaya hidup, buruknya layanan publik, dan serangkaian skandal.

Pada pidato kemenangannya, Keir Starmer berjanji untuk membawa perubahan ke Inggris sebagai perdana menteri berikutnya.

"Kami berhasil. Perubahan dimulai sekarang," ujarnya dikutip dari Reuters, Jumat (5/7).

"Kami mengatakan kami akan mengakhiri kekacauan ini, dan kami akan melakukannya, kami mengatakan kami akan membalik halaman tersebut, dan kami telah melakukannya. Hari ini, kami memulai bab berikutnya, memulai upaya perubahan, misi pembaruan nasional dan mulai membangun kembali negara kita," kata Starmer.

Sekitar 250 anggota parlemen Konservatif digulingkan dalam kekalahan telak tersebut, termasuk sejumlah menteri senior dan mantan Perdana Menteri Liz Truss. Sunak yang murung mengakui kekalahannya dan mengatakan dia telah menelepon Starmer untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya.

“Hari ini kekuasaan akan berpindah tangan secara damai dan tertib, dengan itikad baik dari semua pihak,” kata Sunak.

"Ada banyak hal yang harus dipelajari dan direnungkan dan saya bertanggung jawab atas kekalahan banyak kandidat Konservatif yang bekerja keras... Saya minta maaf."

Kebijakan Luar Negeri Minim Perubahan

Meskipun berjanji akan melakukan perubahan dengan kebijakan dalam negeri, kebijakan luar negeri Starmer diprediksi minim perubahan.

Starmer telah berjanji untuk meningkatkan hubungan dengan Uni Eropa untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat keluarnya Inggris dari blok tersebut. Namun, meski menentang Brexit, bergabung kembali dengan UE tidak mungkin dilakukan.

Dia telah berjanji untuk melanjutkan dukungan tegas Inggris terhadap Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Dalam banyak masalah luar negeri, kebijakannya serupa dengan kebijakan Sunak.

Sejumlah harga BBM turun mulai 1 Juli 2024. Penurunan terutama berlaku di SPBU swasta yakni Shell, BP, dan Vivo. Sedangkan Pertamina masih menahan harga seluruh jenis BBM-nya, baik yang subsidi, Pertalite dan Biosolar, maupun nonsubsidi seperti Pertamax dan Dex.

Adapun penurunan harga BBM terbesar dilakukan oleh SPBU Vivo, yakni turun berkisar Rp 1.500 sampai Rp 1.700 per liter. SPBU Shell turun antara Rp 20 sampai Rp 770 per liter. Namun Shell juga menaikkan harga BBM jenis diesel untuk wilayah Jawa Timur sebesar Rp 290 per liter.

Sedangkan di SPBU BP, harga BBM turun antara Rp 450 sampai Rp 1.050 per liter. BP juga menaikkan harga BBM jenis diesel, yakni BP Diesel Ultimate sebesar Rp 650.

Berikut daftar selengkapnya harga BBM yang mengalami penurunan per 1 Juli 2024:

Shell (Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur)

• Super: Rp 13,810, sebelumnya Rp 14.580 (turun Rp 770)
• V-Power: Rp 14.700, sebelumnya Rp 15.400 (turun Rp 700)
• V-Power Diesel: Rp 15.320, sebelumnya Rp 15.340 (turun Rp 20)
• V-Power Nitro+: Rp 14.930, sebelumnya Rp 15.630 (turun Rp 700)
• Diesel Extra (Jawa Timur): Rp 14.860, sebelumnya Rp 14.570 (naik Rp 290)

BP

• BP Ultimate: Rp 14.700, sebelumnya Rp 15.400 (turun Rp 700)
• BP 92: Rp 13.450, sebelumnya Rp 14.500 (turun Rp 1.050)
• BP Diesel Ultimate: Rp 15.320, sebelumnya Rp 14.670 (naik Rp 650)
• BP Diesel: Rp 14.860, sebelumnya Rp 15.340 (turun Rp 480)

Vivo

• Revvo 90: Rp 12.300, sebelumnya Rp 13.800 (turun Rp 1.500)
• Revvo 92: Rp 13.600, sebelumnya Rp 15.300 (turun 1.700)
• Revvo 95: Rp 14.500, sebelumnya Rp 16.150 (turun Rp 1.650)

Sementara itu Pertamina kembali menahan harga seluruh jenis BBM-nya. Perusahaan energi pelat merah ini tidak melakukan penyesuaian harga BBM sejak Februari 2024, yang awalnya ditargetkan hanya sampai Juni namun berlanjut hingga Juli.

Berikut daftar harga BBM Pertamina:

• Pertalite: Rp 10.000/liter
• Pertamax Rp 12.950/liter
• Pertamax Green 95 Rp 13.900/liter
• Pertamax Turbo Rp 14.400/liter
• Dexlite Rp 14.550/liter
• Pertamina Dex Rp 15.100/liter

Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara perihal 50 emiten yang terancam didepak dari bursa atau (forced delisting). Bursa mencatat perusahaan-perusahaan itu terancam terhapus dari pencatatan di BEI karena perdagangan (suspend) saham mereka telah mencapai enam bulan atau lebih per 28 Juni 2024. Bahkan, ada salah satu emiten yang telah disuspensi selama 65 bulan atau sejak 2018 hingga sekarang.

Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), mengatakan puluhan emiten yang terancam di-delisting belum bisa dipastikan akan di-delisting pada tahun ini. Jeffrey menilai bursa perlu mengkaji lagi status emiten-emiten tersebut.

“Kita juga melihat kan peraturan-peraturan baru terkait delisting itu kan juga baru diterbitkan. Jadi, nanti kita sesuaikan,” kata Jeffrey kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (5/7).

Selain itu, Jeffrey mengatakan sambil menunggu review, bursa juga memberikan sanksi-sanksi kepada emiten tersebut. Sanksi tersebut mulai dari sanksi administrasi, suspensi perdagangan saham, dan proses-proses lain dalam bentuk penagihan. Ia juga mengatakan bursa telah mendatangi emiten-emiten yang terancam terdepak dari Bursa.

Berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) (Peraturan I-N), Bursa memiliki wewenang untuk menghapus saham perusahaan tercatat apabila perusahaan tercatat mengalami suatu kondisi atau peristiwa signifikan yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha.

“Baik secara finansial atau secara hukum, dan emiten tersebut tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai,” kata Teuku Fahmi, Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (1/7).

Kemudian, pada ketentuan III.1.3.2. perusahaan tercatat tidak memenuhi persyaratan Pencatatan di Bursa. Tak hanya itu, berdasarkan ketentuan III.1.3.3. saham perusahaan tercatat telah mengalami suspensi efek, baik di pasar reguler dan pasar tunai, atau di seluruh pasar, minimal selama 24 bulan terakhir.

Selanjutnya, pada Peraturan I-N ketentuan III.5.3, apabila perusahaan tercatat telah disuspensi efek selama enam bulan berturut-turut, maka sesuai ketentuan III.5.3.1. Bursa memberitahukan kepada publik saham emiten tersebut berpotensi delisting melalui pengumuman bursa. Peraturan ini disampaikan kembali oleh Bursa secara berkala setiap Juni dan Desember sampai dicabutnya suspensi efek tersebut atau sampai dilakukannya delisting.

Berikut deretan 50 perusahaan tercatat yang akan delisting:

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan food loss and waste di Indonesia dapat menyebabkan kerugian hingga Rp 551 triliun. Nilai kerugian itu setara dengan 4-5% produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Angka food loss and wasteIndonesia antara antara tahun 2000 sampai 2019 itu mencapai 23 sampai 48 juta meter ton dan menyebabkan kerugian ekonomi kurang lebih Rp 551 triliun," ujar Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo, dalam acara Green Economy Expo, Jumat (5/7).

Food loss adalah hilangnya sejumlah pangan pada tahapan produksi dan distribusi sebelum pada tahapan konsumsi. Sementara food waste adalah makanan olahan yang siap dikonsumsi namun dibuang.

Untuk menekan food loss and waste, Nyoto mengatakan, Bapanas menginisiasi sebuah Gerakan Selamatkan Pangan dengan membuat platform dan kolaborasi lintas sektor. Gerakan tersebut melibatkan penyedia makanan, food hub, serta penerima manfaat. Selain itu, Bapanas juga memfasilitasi kendaraan logistik pangan untuk mendistribusikan makanan berlebih dari donor ke penerima.

"Reealisasi penyaluran dari Desember 2022 sampai Juli 2024 khusus di Jabodetabek telah mencapai 65 ton," ujarnya.

Nyoto berharap ke depannya gerakan ini bisa ditingkatkan volumenya dan direplikasi di daerah lain. Bapanas trus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendukung gerakan tersebut.

Selain itu, Bapanas juga mendorong produksi dalam negeri dan mengedukasi masyarakat agar mengkonsumsi makanan beragam, bergisi seimbang, dan aman.

Selama periode 2000-2019, Indonesia menghasilkan sampah makanan sisa konsumsi antara 5-19 juta ton per tahun, belum termasuk makanan yang terbuang dari tahap produksi dan distribusi. Hal ini tercatat dalam Laporan Kajian Food Loss and Waste di Indonesia (2021), hasil riset kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas dengan Waste4Change dan World Resource Institute.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI) Hadi Tjahjanto menyerahkan aset hasil sitaan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada sembilan instansi yang terdiri dari lembaga dan kementerian.

Penyerahan aset tersebut melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) yang dilakukan Satgas BLBI. Melalui serah terima tersebut, diharapkan seluruh aset properti eks BLBI yang telah disita, dapat dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat dan negara.

"Aset yang dilakukan PSP dan berita acara serah terima yang ditandatangani pada hari ini, nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi," kata Hadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).

9 Instansi yang Peroleh Aset Sitaan

Kesembilan instansi tersebut diantaranya Mahkamah Agung (MA), Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Ombudsman Republik Indonesia.

Hadi mengatakan penyerahan eks aset BLBI kepada sembilan instansi dan lembaga itu merupakan bukti nyata kerja Satgas BLBI dalam menagih aset milik pemerintah. Satgas BLBI juga memastikan aset yang telah diberikan kepada pemerintah tidak jatuh ke pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan.

Nantinya, aset tersebut akan dipakai para instansi dan kementerian terkait itu menjadi beberapa fasilitas seperti gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti dan aset.

Dengan adanya pemanfaatan aset tersebut, Hadi berharap bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Semoga dengan penyerahan aset kepada sembilan kementerian/lembaga ini, masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset eks BLBI dipergunakan secara maksimal," ujar Hadi.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyayangkan tindakan asusila yang dilakukan Hasyim Asy'ari. Perbuatan Hasyim membuat dia dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia, (KPU) itu kan bagian. kok begitu ya? Pusing saya," kata Megawati saat membuka acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP, di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7).

Presiden ke-5 RI itu mengatakan, seharusnya pemerintah melalui lembaga negara menjadi pengayom serta memberikan masyarakat hak yang setara dalam seluruh proses politik. "Tapi itu sebenarnya hakekat," kata dia.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasyim dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Putusan itu dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang di Kantor DKPP yang digelar Rabu (3/6).

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy membacakan putusan dalam sidang.

DKPP menginstruksikan putusan itu dilaksanakan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selain itu juga memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi putusan ini.

Di tengah belitan fraud, ekuitas negatif, dan beban utang yang semakin membengkak, direksi PT Indofarma Tbk (INAF) masih mendapatkan tunjangan dan fasilitas dari perusahaan. Padahal, perusahaan farmasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tercatat memiliki ekuitas negatif Rp 804 miliar pada 2023 dan masih menunggak gaji karyawan Rp 4,23 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan tahun buku 2023, direksi emiten farmasi itu mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan sebesar satu kali gaji. Kemudian, mereka mendapatkan asuransi purna jabatan dengan premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dan gaji selama satu tahun. Tak hanya itu, direksi Indofarma juga masih menerima tunjangan perubahan sebesar Rp 22,5 juta per bulan.

Sementara itu, fasilitas yang didapatkan direksi emiten BUMN itu antara lain berupa fasilitas transportasi (kendaraan dinas) sebanyak satu unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. Selain itu, ada fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan dan penggantian biaya pengobatan (at cost). Terakhir, direksi Indofarma juga mendapat fasilitas bantuan hukum.

Besaran gaji yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk direktur utama Indofarma untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 132,5 juta per bulan. Sedangkan perhitungan gaji direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama atau sebesar Rp 112,62 juta per bulan.

Tidak jauh berbeda dengan para direksi, anggota Dewan Komisaris INAF juga menerima fasilitas dan tunjangan.

Fasilitas untuk Dewan Komisaris berupa:

1. Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost).
2. Fasilitas bantuan hukum

Tunjangan Dewan Komisaris:

1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan satu kali honorarium
2. Asuransi purna jabatan premi yang ditanggung oleh perseroan sebesar 25% dari honorarium selama satu tahun.
3. Tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium per bulan.

Adapun perhitungan honorarium komisaris utama sebesar 45% dari gaji direktur utama. Kemudian, perhitungan honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari honorarium komisaris utama.

Indofarma Menunggak Gaji Karyawan Rp 4,23 miliar

Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2023, Indofarma mencatat beban penjualan, gaji dan jaminan sosial sebesar Rp 67,73 miliar. Untuk beban umum dan administrasi, gaji dan jaminan sosial INAF mencapai Rp 89,87 miliar. Apabila dikalkulasi, beban gaji dan jaminan sosial perusahaan mencapai Rp 157,61 miliar tahun buku 2023.

Emiten farmasi itu juga masih menunggak pembayaran gaji para karyawan. Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2023, tunggakan tersebut mencapai Rp 4,23 miliar.

Tak hanya itu, gaji dan tunjangan kesejahteraan anak usahanya juga belum terbayarkan. Terdiri gaji dan tunjangan untuk PT Indofarma Global Medika Rp 1,91 miliar dan PT Farmalab Indoutama Rp 763,73 juta. Jika dihitung-hitung, gaji karyawan Indofarma sekaligus anak usahanya mencapai Rp 6,91 miliar.

“Gaji dan tunjangan kesejahteraan belum dibayarkan sampaikan dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian dikarenakan kondisi keuangan grup yang belum dapat memenuhi kewajiban,” demikian tertulis dalam laporan keuangannya, dikutip Kamis (4/7).

Indofarma Merugi Tiga Tahun Terakhir (Katadata/Very Anggar Kusuma)

Utang Membengkak

Indofarma juga memiliki total liabilitas atau kewajiban yang mencapai Rp 1,56 triliun. Kewajiban ini membengkak 7% dari periode yang sama sebelumnya Rp 1,48 triliun pada 2022. INAF juga diterpa serangkaian masalah bisnis yang membuatnya pailit setelah berakhirnya pandemi Covid-19.

Bahkan, liabilitas jangka pendek emiten farmasi pelat merah ini mencapai Rp 1,23 triliun pada 2023. Liabilitas tersebut terdiri atas utang usaha yang belum jatuh tempo Rp 47,70 miliar dan telah jatuh tempo Rp 488,68 miliar. Kemudian utang usaha kepada induk perusahaan Biofarma sebesar Rp 25,4 miliar.

Perusahaan memiliki utang kepada PT Telekomunikasi Indonesia Rp 10,82 miliar, PT Promosindo Media Rp 2,51 miliar, dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) Rp 2,51 miliar. Perusahaan juga memiliki utang kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar Rp 100,35 miliar.

Indofarma juga mendapatkan pinjaman dari pemegang saham, yakni PT Biofarma sebesar Rp 559,51 miliar. Sementara itu, biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp 20,97, utang sewa guna usaha Rp 2,81 miliar, utang pajak Rp 249,87 miliar, dan liabilitas imbalan kerja Rp 86,81 miliar. Adapun ekuitas perusahaan negatif sebesar Rp 804 miliar pada tahun 2023.

Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Soedradjad Djiwandono, menjelaskan sikapnya yang memilih program makan siang gratis dibandingkan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Program makan siang gratis yang diubah namanya menjadi Program Makan Bergizi Gratis mendapat anggaran Rp 71 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Soedradjad membandingkan kedua program tersebut dari sudut pandang dirinya sebagai ekonom. "Sebagai seorang ekonom yang enggak bisa bohong dalam soal ini saya mengatakan ya saya memilih yang makan siang bergizi karena saya tahu bahwa itu akan bisa dilaksanakan segera," kata kata Soedradjad dalam Mid Year Banking & Economic Outlook 2024 yang diadakan Infobank, dikutip Jumat (5/7).

Kakak ipar Prabowo itu mengatakan tim ekonomi pemerintahan baru sudah menyiapkan detail pelaksanaan program makan siang gratis. "Kita sudah memperhitungkan secara rinci biayanya. Siapa yang akan menerima dan seterusnya," kata dia.

Sedangkan mengenai program pemindahan ibu kota negara (IKN), menurutnya, perkiraan biayanya belum terlalu jelas. "Air bersih saja belum ada, jadi pembiayaannya jelas luar biasa besarnya," kata dia.

Soedradjad menekankan perbandingannya ini bukan berarti dirinya anti atau menolak rencana pemindahan ibu kota. "Siapa saya mau menggagalkan suatu program yang demikian besar," kata dia.

Soedradjad menyatakan ia menerima banyak cacian karena pilihannya itu. Sebelumnya ia pernah mengutarakan sikapnya dalam wawancara dengan Kompas TV.
"Mereka bilang seolah-olah saya akan memisahkan antara Prabowo dengan Pak
Joko Widodo," kata dia.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan bila ingin berjalan program pemindahan ibu kota baru perlu direncanakan dengan matang. "Saya enggak pernah tidak setuju dengan pemindahan, hanya mestinya dipikirkan secara matang," kata Soedradjad.

Soedradjad mencontohkan keberhasilan Malaysia yang memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru itu berjarak 25 kilometer dari Kuala Lumpur. "Suatu hasil yang bagus sekali," kata dia.

Sebaliknya dia mencontohkan Kamboja yang gagal memindahkan ibu kota karena berada di tengah hutan. "Sudah dibangun sejumlah gedung tapi orangnya enggak ada yang mau pindah, pegawainya aja enggak mau, apalagi yang lain. Kita tidak mau dong semacam itu," kata dia.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui anggaran Program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah berpandangan jumlah tersebut tidak mengganggu fiskal dan masih masuk akal.

Said mengatakan beban untuk bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi selama ini hampir Rp 500 triliun. "Bahkan pernah kita mencapai Rp 540 triliun dan kini sekitar Rp 570 triliun, menurut saya masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).

Banggar yakin pemerintahan Prabowo Subianto memperhatikan fiskal dalam negeri. Di sisi lain, ia menyatakan nominal anggaran itu sesuai harapan Banggar yang tak menyentuh nilai ratusan triliun rupiah.

"Isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di 2025 itu langsung Rp 430 triliun, itu menurut hemat saya, saya yakin bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita," kata dia.

Menteri Energi Norwegia, Terje Aasland, mengatakan pemerintah Norwegia berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam mencapai net zero emission (NZE) pada 2060. Kondisi tersebut tak terlepas dari status Norwegia yang masuk ke dalam anggota International Partners Group (IPG) untuk Just Energy Transition Partnership (JETP).

Aasland mengatakan, Indonesia dan Norwegia telah menetapkan target NZE yang ambisius sehingga mewujudkan tujuan Persetujuan Paris. Dirinya menantikan ambisi pemerintah Indonesia untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat, dengan fokus pada sektor energi.

Dia mengatakan, Norwegia sedang mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang baru yang membantu untuk mencapai target NZE. Teknologi tersebut berkaitan misalnya Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) dan pengembangan energi hidrogen hijau.

"Selain menerapkan kebijakan dan kerangka kerja yang ketat mengenai emisi gas rumah kaca dan standar lingkungan, penting juga untuk menyoroti peran utama perusahaan dalam mengenali peluang untuk solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan," ujarnya.

Ketua Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Bambang Brodjonegoro, mengatakan, peralihan ke energi terbarukan sangat penting karena Indonesia berkomitmen pada Persetujuan Paris. Apalagi saat ini Indonesia masih bergantung pada energi batu bara.

Ia berharap Indonesia dapat belajar dari Norwegia dalam mengelola cadangan batu bara dan mempersiapkan transformasi ke energi terbarukan. Menurut dia, setidaknya ada tiga hal yang harus dipersiapkan untuk transisi energi, yaitu pengembangan energi terbarukan, pembangunan infrastruktur transmisi, dan menjadi produsen penyimpanan energi.

"Dengan Norwegia, Indonesia dapat mengembangkan teknologi, serta membangun kemitraan komersial dan bisnis di bidang energi terbarukan dengan menyediakan pendanaan jangka panjang dan lebih murah," ujar Bambang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan transisi energi memiliki implikasi yang signifikan terhadap industri bahan bakar fosil. Hal itu termasuk menurunnya permintaan bahan bakar fosil dan meningkatnya tekanan dari pemerintah, investor, pelanggan, dan masyarakat untuk mengurangi emisi.

Selain itu, dia mengatakan, transisi energi juga melibatkan inovasi untuk tetap kompetitif di pasar. Untuk itu, para pelaku usaha, khususnya di sektor minyak dan gas, perlu memitigasi implikasi tersebut dengan menyesuaikan strategi operasi dan investasi mereka .

Untuk membatasi suhu di bawah 1,5 derajat Celcius, negara-negara harus mengadopsi kebijakan dan langkah-langkah untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan. Hal ini termasuk menerapkan pajak karbon, mensubsidi teknologi rendah karbon, dan menghapus infrastruktur bahan bakar fosil secara bertahap.

"Jika bisnis gagal melakukannya, maka membawa risiko terhadap reputasi mereka," ujar Fabby.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melantik sejumlah tokoh menjadi pengurus DPP parti berlogo banteng bermoncong putih. Sejumlah tokoh yang dilantik di antaranya Ganjar Pranowo, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, hingga pengacara Bharada Eliezer yakni Ronny Talapessy.

Ganjar ditunjuk menjadi Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sedangkan Ahok menjadi Ketua Bidang Perekonomian. Adapun Ronny menjadi Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional.

Pengangkatan tiga orang tersebut berbarengan dengan penambahan masa jabatan sejumlah nama yang sebelumnya telah manduduki kursi pengurus DPP yakni Prananda Prabowo, Puan Maharani, Hasto Kristiyanto, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto, juga Said Abdullah.

Megawati Soekarnoputri yang memimpin pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga 2025 lalu memanggil para pengurus ke atas panggung untuk sumpah jabata.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," kata Megawati di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7),

Berikut susunan pengurus DPP PDIP yang diperpanjang hingga 2025:

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri;

A. Internal

1.. Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun
2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif Ir. Bambang Wuryanto
3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus
4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Drs. H. Djarot Saiful Hidajat
5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur H. Nababan
6. Ketua Bidang Sumber Daya M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik Puan Maharani
2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo
3. Ketua Bidang Luar Negeri Dr. Ahmad Basarah;
4. Ketua Bidang Hukum, HAM dan Prof. Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Berty Talapessy
2. Ketua Bidang Perekonomian Ir. Basuki Tjahaja Purnama
3. Ketua Bidang Kebudayaan Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini;
2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja Nusyirwan Soejono
3. Ketua Bidang Kesehatan dr. Ribka Tjiptaning P
4. Ketua Bidang Jaminan Sosial Dra. Hj. Sri Rahayu
5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati
6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM Drs. I Made Urip, M.Si.:
7. Ketua Bidang Pariwisata Dra. Hj. S.B. Wiryanti Sukamdani;
8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Ir. Eriko Sotarduga
9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Zuhairi Misrawi
10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital H.M. Prananda Prabowo
11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian Ir. Mindo Sianipar;
12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Rokhmin Dahuri
13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y. Esti Wijayanti;
14. Sekretaris Jenderal Dr. Ir. Hasto Kristiyanto
15. Wakil Sekjen Bidang Internal Drs. Utut Adiyanto
16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan Arif Wibowo
17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan Sadarestuwati
18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Adian Yunus Yusak Napitupulu
19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan Y. Aryo Adhi Dharmo
20. Bendahara Umum Olly Dondokambey
21. Wakil Bendahara Bidang Internal Ir. Rudianto Tjen
22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal Yuke Yurike

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut influencer investasi saham tidak boleh memberikan rekomendasi saham apalagi mengelola dana tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ini merupakan respons BEI soal kasus influencer Ahmad Rafif Raya (ARR) yang disinyalir gagal mengelola dana investasi Rp 71 miliar.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik memastikan Ahmad Rafif bukan bagian dari alumni program influencer incubator BEI. Jeffrey menjelaskan beberapa tahun ini BEI memberikan edukasi berupa sekolah pasar modal kepada para pegiat media sosial yang ingin memahami investasi di pasar modal.

Pemahaman dari sekolah pasar modal tentunya dapat disampaikan kembali kepada pengikut (followers) sang influencer tentang pentingnya berinvestasi dan hal apa saja yang harus diperhatikan, termasuk risiko berinvestasi.

"Tentunya mereka tidak boleh memberikan rekomendasi saham apalagi mengelola dana tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Jeffrey kepada wartawan, dikutip Jumat (5/7).

OJK Bakal Panggil Ahmad Rafif

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memanggil Ahmad Rafif untuk meminta penjelasan terkait kasus gagal kelola saham.

"Ini dalam proses minta penjelasan dari yang bersangkutan. Untuk sementara, itu yang sedang diproses, ya," kata Sekretariat Satgas PASTI OJK Hudiyanto kepada Katadata.co.id, Jumat (5/7).

Sebagaimana diketahui, belakangan ini nama Ahmad Rafif menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Ahmad Rafif merupakan influencer saham yang berasal dari Makassar dan memiliki akun @waktunyabelisaham.

Ahmad Rafif sendiri mengaku dirinya gagal dalam mengelola investasi dan meminta waktu kepada para investor yang menitipkan dana kepadanya untuk mencicil pembayaran investasi tersebut.

Dalam dokumen yang disebarkan di media, Ahmad Rafif menyatakan pembayaran utang akan dilakukan secara bertahap. Pembayaran utang akan dilakukan sejak 1 Juli 2024 sampai 1 Juli 2027. Adapun total nilai investasi yang 'dititipkan' untuk dia kelola adalah sebesar Rp 71,81miliar.