Kelompok peretas atau hacker Brain Cipher Ransomware memberikan kunci kode dekripsi secara gratis, agar pemerintah dapat membuka akses sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Mereka mengancam akan menyebarkan data jika pemerintah tidak mengakui telah mendapatkan bantuan untuk menguasai kembali data tersebut.

Kelompok peretas ini mengklaim sangat mudah untuk menyusupi infrastruktur PDN, karena mereka hanya membutuhkan sedikit waktu untuk mengenkripsi ribuan terabyte informasi di dalamnya.

Keputusan untuk memberikan kunci secara gratis merupakan respons ketika permintaan tebusan mereka menemui jalan buntu.

Artikel mengenai kunci kode dekripsi dari Brain Cipher Ransomware menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Selain isu ini, ketahui juga bagaimana perbandingan produktivitas di negara-negara dengan empat hari kerja.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Hacker Ancam Sebar Data jika Kominfo Tak Mengakui Dapat Kunci Gratis

Geng hacker Brain Cipher Ransomware resmi memberikan kunci deskripsi untuk membuka akses sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya. Mereka mengancam akan menyebarkan data, jika pihak kedua enggan mengakui adanya bantuan.

“Kami akan menunggu pihak kedua untuk secara resmi mengonfirmasi bahwa kuncinya berfungsi dan data dipulihkan. Setelah itu, kami akan menghapus data secara permanen,” kata hacker Brain Cipher Ransomware dikutip dari akun X @stealthmore_int, Rabu malam (3/7).

“Jika pihak kedua mengatakan bahwa mereka telah memulihkan data sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga pihak, kami akan mempublikasikan datanya. (Setidaknya jangan mengacaukannya di sini),” hacker menambahkan.

Hacker Brain Cipher Ransomware tidak menyebutkan siapa pihak kedua, namun tertera logo Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka menyampaikan, upaya membobol Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya sangatlah mudah.

2. Drama Pusat Data Nasional Belum Selesai

Drama penyanderaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) boleh jadi memasuki babak akhir. Ini lantaran kelompok peretas di balik ransomeware Brain Cipher memberikan kode dekripsi untuk membuka akses PDNS 2 Surabaya pada Rabu malam, 3 Juli.

Namun, drama pembenahan sistem keamanan di lumbung data nasional tersebut masih panjang. Penyanderaan PDNS telah membongkar bolong-bolong dalam sistem keamanan siber negara. Kelompok peretas mengejek sistem terlalu lemah.

“Serangan yang lalu itu sangat mudah, kami hanya membutuhkan sangat sedikit waktu untuk memindahkan data dan meng-enkripsi (mengunci) ribuan terabit informasi,” begitu bunyi pernyataan tertulis di situs resmi kelompok peretas.

Selama kurang lebih dua pekan penyanderaan PDNS berlangsung, rapat-rapat digelar di Istana Negara hingga Gedung DPR membahas tragedi memalukan yang membahayakan keamanan negara dan warga tersebut. Pemerintah mulai merancang langkah-langkah perbaikan sistem keamanan pusat data, termasuk lewat audit proyek PDNS.

3. Kronologi Pusat Data Nasional Diretas hingga Pejabat Kominfo Mundur

Pejabat Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan mundur setelah insiden Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya diretas oleh hacker Brain Cipher Ransomware. Berikut kronologinya.

Awalnya masyarakat mengeluhkan layanan imigrasi di bandara hingga pembuatan paspor mengalami gangguan pada dua pekan lalu (20/6).

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham mengatakan, server Pusat Data Nasional mengalami gangguan sehingga berdampak pada seluruh layanan keimigrasian.

Kominfo bersama BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara mengumumkan bahwa infrastruktur yang mengalami gangguan yakni Pusat Data Nasional 2 Sementara di Surabaya pada hari berikutnya (21/6).

Tiga hari setelah itu atau pada 24 Juni, Kominfo dan BSSN mengakui bahwa Pusat Data Nasional 2 Sementara Surabaya dibobol oleh hacker Brain Cipher Ransomware. Hacker meminta uang tebusan US$ 8 juta atau Rp 131 miliar.

4. INFOGRAFIK: Perbandingan Produktivitas di Negara 4 Hari Kerja

Kementerian BUMN melakukan uji coba 4 hari kerja dalam sepekan. Praktik ini dikenal sebagai compressed work schedule (CWS) yang banyak dilakukan di negara-negara dengan berpendapatan dan tingkat produktivitas tinggi.

Tahap uji coba ini dilakukan selama tiga bulan dan diikuti dari jajaran Eselon II sampai pelaksana.

CWS atau pemadatan hari kerja sebagai bagian dari fleksibilitas waktu bekerja, di mana hari kerja dipadatkan menjadi empat hari kerja dengan jam kerja lebih dari delapan jam dan sebagai kompensasinya, pegawai akan diberi hari bebas kerja.

Dalam konteks uji coba Kementerian BUMN, jam kerja yang harus dipenuhi pegawai dalam seminggu adalah 40 jam. Artinya, jika dipadatkan menjadi empat hari kerja, per hari kerja rata-rata pegawai bekerja 10 jam. Dalam sebulan, pegawai Kementerian BUMN bisa menerapkan CWS maksimal dua kali.

Setidaknya terdapat 41 negara di dunia yang sedang melakukan uji coba maupun sudah menerapkan CWS di sektor publik maupun swasta.

5. Fakta IPO Emiten Afiliasi Hermanto Tanoko BLES, Begini Rencana Usaha

PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES) segera melantai di bursa melalui penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Dalam prospectus terbaru, BLES akan melakukan pencatatan saham perdana pada Senin (8/7).

Pada saat IPO, Superior Prima akan melepas 1,3 miliar lembar saham atau sebanyak 15% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Saham baru dengan nominal Rp 50 dilepas pada harga Rp 183 per lembar saham. Melalui IPO perusahaan akan mengantongi dana setidaknya RP 240 miliar.

Bersamaan dengan penawaran umum, perusahaan juga menggelar program Employee Stock Allocation (ESA) sebanyak 0.11 % dari jumlah saham yang ditawarkan pada I{O atau setara 1,4 juta lembar saham.

Sejumlah ekonom mengungkapkan beberapa faktor yang bisa menarik investor asing atau orang kaya untuk menaruh uangnya di family Office. Faktor tersebut akan menentukan keberlanjutan investasi mereka di Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebutkan tiga kunci untuk menarik investasi melalui family office.

"Pertama, jaminan kerahasian dan keamanan data bahwa uang mereka benar-benar aman ditaruh di Indonesia,"kata Esther kepada Katadata.co.id, Kamis (5/7).

Artinya, jika ingin bentuk family wealth planning harus ada jaminan uang mereka aman seperti di Swiss dan Liechtenstein. Dua negara tersebut dikenal sebagai surga penyimpanan uang karena keamanan dan kerahasiannya dijamin.

Namun, saat ini Indonesia menghadapi masalah kebocoran data pribadi usai Pusat Data Nasional (PDN) diretas. Hal ini bisa menjadi kendala pembentukan family office di Indonesia.

"Sehingga, pemerintah harus punya regulasi yang jelas. Supaya tidak ada kekhawatiran investor bahwa dana mereka akan hilang ataupun rugi," kata Esther.

Selain keamanan data, pendirian family office juga harus memperhatian kepastian return yang menguntungkan bagi investor secara jangka panjang. Hal ini dibarengi biaya operasional yang murah.

Bisnis Berbasis Kepercayaan

Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menyampaikan skema investasi family office merupakan bisnis yang berbasis kepercayaan.

Oleh karena itu, pemerintah harus fokus membangun kapasitas (capacity building) supaya bisa meningkatkan minat investasi di skema pengelolaan dana berbasis keluarga, dengan cara membuktikan rekam jejak pengelolaan keuangan dengan total anggaran hingga ratusan triliun.

"Buktikan dulu bahwasanya orang Indonesia bisa seprofesional para pengelola dana di luar negeri," katanya.

Produk Keuangan yang Variatif

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan perlu pendalaman produk keuangan yang variatif untuk menarik investasi di family office.

"Produk yang dikeluarkan oleh penyedia jasa keuangan itu sangat variatif, jadi produknya dispesifikasikan dengan kebutuhan si family office," ujar dia.

Penambahan produk keuangan ini bisa diterapkan di Indonesia agar bisa memacu investasi di family office melalui instrumen keuangan yang berorientasi lingkungan (Sustainable link bond).

Kemudian obligasi tematik untuk pembiayaan proyek strategis nasional di sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan telekomunikasi (SDGs bond), serta asuransi spesifik untuk orang super kaya (HNWI).

Untuk menghadirkan produk variatif itu, kata dia, perlu adanya komunikasi dengan penyedia jasa keuangan supaya pendalaman pasar keuangan, dan regulasinya sesuai dengan kebutuhan family office.

Selain memperluas diferensiasi produk keuangan, pemerintah juga mesti memberikan jaminan kepastian hukum, pemberantasan korupsi, peningkatan daya saing, serta perlindungan data pribadi.

"Family office ini kumpulan aset dari high net worth individual, orang-orang super kaya. Jadi mereka sangat sensitif soal perlindungan data pribadi," ujarnya.

Seperti diketahui, family office adalah perusahaan bisnis swasta yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu atau keluarga super kaya. Dengan menyediakan layanan manajemen keuangan, perencanaan pajak, filantropi, investasi dan lainnya.

Pembentukan family office berpotensi menjadi sarang pencucian uang seperti yang terjadi di Singapura. Pada kasus di Singapura, 6 family office tersangkut kasus pencucian uang senilai US$ 3 miliar atau setara Rp 36,23 triliun.

Pemerintah Singapura kemudian menangkap 10 orang asing yang terlibat dalam kasus pencucian uang terbesar di negara tersebut. Mereka juga telah mendapat hukuman dari pihak yang berwajib.

Belajar dari kasus tersebut, sejumlah ekonom meminta pemerintah meninjau pembentukan dan skema family office secara matang. Karena family office berisiko menjadi tempat pencucian uang dan suaka pajak.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat risiko pencucian uang dari pembentukan family office, karena pemerintah harus menawarkan pajak rendah demi menarik investor asing atau orang kaya ke Indonesia.

"Saya rasa sangat berpotensi menjadi tempat suaka pajak karena insentif yang ditawarkan juga dengan menurunkan pajak bagi orang kaya ini. Sama seperti yang dikembangkan di Singapura ataupun negara suaka pajak lainnya," kata Nailul kepada Katadata.co.id, Kamis (4/7).

Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga mewanti-wanti praktik pencucian uang karena pemilik modal atau orang kaya menaruh uangnya di Tanah Air.

Negara Surga Pajak

Selain itu, Indonesia juga berisiko menjadi tempat pengemplang pajak. Karena para pencari suaka pajak ini berusaha menghindari pajak di negara asalnya, dengan menaruh uangnya di negara-negara surga pajak.

"Pembebasan ataupun pemberian skema pajak tertentu diberikan pada konsep family office. Skema ini digunakan pemilik modal untuk merancang skema tertentu, ini yang perlu diantisipasi negara berkembang," kata Yusuf.

Apalagi, negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan penerimaan pajak yang bersumber dari berbagai sektor usaha. Sehingga, pemberian insentif pajak harus memperhatikan faktor kompensasi yang didapat di masa depan serta berdasarkan asas keadilan.

Jika family office benar-benar direalisasikan dengan pemberian pajak rendah, maka ini bertolak belakang dengan semangat global. Seperti diketahui, konsesus global tengah merancang upaya agar tidak ada perang tarif pajak untuk investasi.

"Karena pajak ini akan bermuara terhadap harmfull tax competition [perang pajak] yang akan merugikan negara berkembang seperti Indonesia," ucap Yusuf.

Untuk itu, Yusuf meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek pajak yang berkeadilan dalam mendesain skema family office di Indonesia. Bukan hanya menawarkan pajak rendah demi menarik investor masuk.

Sediakan Layanan Keuangan dan Investasi

Seperti diketahui, family office merupakan perusahaan bisnis swasta yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu atau keluarga super kaya. Dengan menyediakan layanan manajemen keuangan, perencanaan pajak, filantropi, investasi dan lainnya.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji skema investasi family office di Indonesia. Tim ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Terdapat dua daerah yang berpotensi menjadi lokasi pendirian family office di Indonesia, yaitu Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pendirian family office ini akan menyaingi Singapura dan Hong Kong yang sudah lebih dulu ada.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bahkan memperkirakan dana yang dikelola family office Indonesia bisa mencapai US$ 500 miliar atau sekitar Rp 8.160 triliun.

Warga Inggris memberikan suara dalam pemilihan parlemen pada Kamis (4/7). Pemilu tersebut diperkirakan akan membawa Partai Buruh ke tampuk kekuasaan dan mengalahkan Partai Konservatif pimpinan Perdana Menteri Rishi Sunak setelah 14 tahun yang penuh gejolak.

Jajak pendapat menunjukkan partai Buruh pimpinan Keir Starmer berada di jalur kemenangan telak. Banyak pemilih menginginkan perubahan setelah periode pertikaian dan kekacauan di bawah Partai Konservatif yang menghasilkan lima perdana menteri dalam delapan tahum terakhir.

Jika prediksi itu benar, Starmer dapat menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris tetapi tanpa dukungan atau sumber daya keuangan yang besar untuk menanganinya. Starmer merupakan mantan pengacara hak asasi manusia berusia 61 tahun.

“Hari ini, Inggris dapat memulai babak baru,” kata Starmer kepada para pemilih dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters, Kamis (4/7).

“Kami tidak mampu bertahan selama lima tahun lagi di bawah Partai Konservatif. Namun perubahan hanya akan terjadi jika Anda memilih Partai Buruh," ujarnya lagi.

Sebanyak 40.000 tempat pemungutan suara di negara itu dibuka pada pukul 06.00 pagi waltu setempat. Perdana Menteri Sunak memberikan suara lebih awal bersama istrinya, Akshata Murty, di daerah pemilihan Richmond di Inggris utara yang ia wakili di parlemen.

Starmer memberikan suaranya sekitar pukul 08.30 bersama istrinya di daerah pemilihannya di London utara.

Setelah menyerukan pemilu beberapa bulan lebih awal dari perkiraan, Sunak dalam beberapa pekan terakhir mengabaikan seruannya untuk meraih kemenangan kelima berturut-turut dari Partai Konservatif, dan malah memperingatkan bahaya Partai Buruh yang tidak tertandingi di parlemen.

Sunak mengeluarkan seruan baru kepada para pemilih menjelang hari pemilihan, dengan mengatakan bahwa pemerintahan Partai Buruh akan menaikkan pajak, menghambat pemulihan ekonomi dan membuat Inggris lebih rentan pada saat terjadi ketegangan geopolitik. Tuduhan itu dibantah oleh Partai Buruh.

“Mereka akan menimbulkan kerusakan jangka panjang terhadap negara dan perekonomian kita – sama seperti yang mereka lakukan terakhir kali mereka berkuasa. Jangan biarkan itu terjadi,” kata Sunak pada hari Kamis.

Pemungutan suara berakhir pada pukul 10 malam waktu setempat, ketika exit poll akan memberikan indikasi pertama mengenai hasilnya. Hasil resmi terperinci diharapkan keluar pada Jumat dini hari.

Drama penyanderaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) boleh jadi memasuki babak akhir. Ini lantaran kelompok peretas di balik ransomeware Brain Cipher memberikan kode dekripsi untuk membuka akses PDNS 2 Surabaya pada Rabu malam, 3 Juli. Namun, drama pembenahan sistem keamanan di lumbung data nasional tersebut masih panjang.

Penyanderaan PDNS telah membongkar lubang-lubang dalam sistem keamanan siber negara. Kelompok peretas mengejek sistem terlalu lemah. “Serangan yang lalu itu sangat mudah, kami hanya membutuhkan sangat sedikit waktu untuk memindahkan data dan meng-enkripsi (mengunci) ribuan terabit informasi,” begitu bunyi pernyataan tertulis di situs resmi kelompok peretas.

Selama kurang lebih dua pekan penyanderaan PDNS berlangsung, rapat-rapat digelar di Istana Negara hingga Gedung DPR membahas tragedi memalukan yang melumpuhkan layanan publik serta membahayakan keamanan negara dan warga tersebut. Sekarang, pemerintah tengah merancang langkah untuk menutup lubang-lubang pada sistem keamanan pusat data, termasuk lewat audit proyek PDNS.

Instansi-instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pusat data dan keamanan siber nasional berada dalam posisi terpojok, dari mulai Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga penyedia jasa pusat data PT Telkom Indonesia Tbk. Satu pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mundur dari jabatannya, yaitu Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Fakta-Fakta Terungkap di Parlemen: Peretasan PDNS Kecelakaan atau Kebodohan?

“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional?” Pertanyaan itu terlontar dari mulut anggota Komisi I DPR Tubagus Hassanudin dalam rapat dengan pemerintah, Kamis, 27 Juni lalu. Ia tak habis pikir dengan tragedi penyanderaan PDNS yang terjadi mulai 20 Juni dini hari. Padahal, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN selalu melaporkan gempuran serangan siber setiap tahun seraya telah siap siaga.

“Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu, atau melakukan upaya-upaya agar insiden itu tidak terjadi?” ujarnya. Tahun lalu, BSSN selaku penyusun kebijakan dan pemantau keamanan siber nasional, merilis laporan komprehensif bertajuk Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023. Dari hasil pantauan, terdapat 403 juta trafik tidak normal alias anomali yang mengindikasikan serangan siber, 4 juta serangan terorganisir yang didanai pemerintah asing, dan 1 juta aktivitas ransomeware alias program jahat yang mengunci data.

Menurut laporan itu, BSSN telah mengirimkan ribuan notifikasi indikasi insiden dan melakukan puluhan kegiatan asistensi kepada para korban. Bahkan, sudah disusun juga lesson learned alias panduan untuk mengantisipasi dan mencegah insiden siber untuk kasus terbanyak yaitu pengambilalihan situs, pembobolan data, dan ransomeware. Namun, setengah tahun berjalan dari sejak laporan dirilis, kelompok hacker berhasil menembus jantung pusat data nasional dengan ransomeware.

Dalam rapat yang menghadirkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika serta BSSN tersebut terkuak beberapa informasi penting. Informasi tersebut antara lain penyimpanan data di pusat data nasional bersifat wajib bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, BSSN ternyata tidak sepenuhnya terlibat dalam perancangan hingga penyelenggaraan pusat data nasional. Selain itu, fasilitas pencadangan data alias backup di pusat data nasional bersifat opsional atau tergantung inisiatif pengguna. Alhasil, ruang backup kosong karena hanya diisi data dari 2 persen pengguna. “Saya sudah lihat (masalah backup opsional) ini enggak benar, harus mandatory,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie.

Menurut Pakar Digital Forensik Ruby Alamsyah, backup adalah satu dari setidaknya dua masalah fatal yang menyebabkan tragedi PDNS. Yang fatal lainnya adalah sistem pemantauan yang tidak mumpuni. Dia menganalogikan sistem pemantauan atau Security Operation Center pusat data layaknya sistem di mini market yang mengandalkan pengecekan CCTV sehabis kejadian pencurian. Padahal, sekelas pusat data nasional harusnya memiliki sistem pemantauan real time alias terus-menerus untuk mendeteksi ancaman sesegera mungkin.

Lebih jauh, ia menjelaskan ada cara untuk mengamankan berbagai data instansi meski ditempatkan dalam satu pusat data. Artinya, pengelola pusat data bisa mencegah penguncian total PDNS oleh ransomeware. “Kalau yang terkena ransomeware Ditjen Imigrasi saja, oke-lah itu masih honest mistake, kalau yang terkena satu ekosistem, satu gelondongan, ini menurut saya dari sisi IT (teknologi informasi), ada perencanaan yang tidak tepat,” kata dia kepada Katadata, Kamis, 28 Juni.

Ruby yang kerap menjadi saksi ahli forensik digital dalam berbagai kasus di meja hijau menyambut baik pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo soal arah penyelidikan pidana dalam tragedi PDNS. “Saya percaya ini bukan hanya menyasar peretas, tapi hingga ke pengadaan. Ini penting untuk memberikan efek jera yang proper (sesuai),” ujarnya.

Sektor Pemerintahan Rentan Serangan Siber (Ajeng I Katadata)

Rencana-Rencana Jokowi

Sehari setelah Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie dan Kepala BSSN Hinsa Siburian dicecar Komisi I DPR, Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas membahas peretasan dan penyanderaan pusat data tersebut. Dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, terungkap, Jokowi meminta audit. "Disuruh audit tata kelola dan finansial PDN," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 28 Juni.

Selama ini, BPKP belum pernah mengaudit proyek yang dimulai sekitar lima tahun lalu tersebut. “Karena kasus ini (jadi diminta audit),” ujarnya. Ia berjanji mengaudit sesegera mungkin. Dari segi finansial, beberapa konsultan siber menjelaskan kepada Katadata, tidak ada biaya standar untuk penyelenggaraan pusat data. Sebab, biaya tergantung banyak hal, antara lain spesifikasi layanan. Yang menjadi pertanyaan misalnya apakah ada layanan yang seharusnya ada tapi tidak ada, atau harganya tidak sesuai.

Berdasarkan data pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada 16 tender terkait perencanaan, konsultasi, hingga penyediaan pusat data nasional, dengan nilai total kontrak lebih dari Rp 1 triliun. Kontrak terbesar yaitu penyediaan layanan komputasi awan PDNS. Pengadaan proyek ini untuk tahun 2021 dan 2022 dipegang PT Aplikanusa Lintasarta, dengan nilai kontrak total Rp 296,78 miliar. Kemudian, PT Telkom Indonesia menangani untuk pengadaan tahun 2023 dan 2024 dengan nilai kontrak total Rp 610,23 miliar.

Sedangkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah membelanjakan Rp 700 miliar pada periode Januari hingga Mei untuk kebutuhan yang terkait pusat data.

Selain audit oleh BPKP, rencana lainnya adalah peningkatan status fasilitas pusat data cadangan di Batam dari situs dingin atau cold site menjadi situs panas atau hot site. Rencana ini dibahas dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Hadi Tjahjanto, beberapa hari setelah rapat di Istana. “Situs dingin di Batam akan mem-back up dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site, khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis,” ujarnya, Senin, 1 Juli.

Rencana ini sebagai upaya untuk mencegah lumpuhnya layanan publik bila terjadi lagi serangan siber atau bencana di pusat data utama. Sebagai gambaran, pusat data cadangan cold site biasanya hanya berupa ruang fisik tanpa perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan data. Maka itu, pemulihan di cold site bisa memakan waktu beberapa hari hingga minggu karena perlu pemasangan berbagai perangkat hingga transfer data.

Ini berbanding terbalik dengan pusat data cadangan hot site yang berupa ruangan yang siap beroperasi karena perangkat sudah terpasang dan data sudah tersedia melalui pembaharuan berkala. Perbedaan ini membuat investasi yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara hot site lebih mahal dari cold site. Jika mengacu pada dokumen tender penyediaan layanan komputasi awan PDNS, selama ini pemerintah hanya menyiapkan cold site.

Presiden Jokowi telah memberikan pernyataan publik terkait problem PDNS. Ia mengatakan sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menyisipkan pembelaan bahwa serangan siber tidak hanya menyerang Indonesia. "Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," ujarnya di sela-sela peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Karawang, Rabu, 3 Juli.

Namun, apakah langkah ini cukup? Mengacu pada pandangan beberapa pakar siber dan intelijen, perlu ada pembenahan besar. Banyaknya peristiwa kebobolan fatal pada sistem yang mengelola data penduduk dan negara dianggap sebagai bukti lemahnya kemampuan sumber daya manusia yang mengurusi hal tersebut. Kebijakan pemerintah menempatkan data kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di pusat data nasional pun banyak diragukan karena mengandung risiko besar.

Pakar intelijen yang pernah menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2012-2013 Soleman Ponto menyatakan kontra terhadap kebijakan tersebut. Dalam beberapa kesempatan wawancara oleh media, ia mengatakan penyatuan tersebut telah meningkatkan risiko terhadap data-data penting pemerintahan. “Jangan satukan telur di satu keranjang. Kita satukan semua dalam PDN, begitu PDN bobol, bobol semua,” ujarnya.

Sejauh ini, belum ada tanda-tanda pemerintah bakal memikirkan ulang kebijakan PDN. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, pembangunan PDN permanen di Karawang yang merupakan PDN permanen pertama Indonesia diharapkan selesai pada Oktober -- bulan penutup sepuluh tahun masa jabatan Presiden Jokowi.

Ganti Menteri Komunikasi dan Informatika Jadi Opsi?

Drama penyanderaan PDNS membuat Presiden Jokowi hujan kritik dari publik karena menempatkan ketua umum kelompok loyalisnya “Projo” Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Sejumlah pakar keamanan siber menekankan pentingnya menghadirkan sosok-sosok di pemerintahan yang tidak gagap teknologi informasi dan paham keamanan siber, apalagi pada instansi pemegang kunci keamanan data nasional.

Setelah memplot sosok profesional di industri telekomunikasi Rudiantara pada periode pertama pemerintahan, Jokowi memilih memberikan posisi tersebut kepada sosok non-profesional atau politisi di periode kedua. Pada 2023, Budi Arie naik menggantikan Politikus Partai Nasdem Johnny Plate yang mundur dari jabatannya setelah terjerat kasus korupsi pengadaan stasiun pemancar dan penerima sinyal komunikasi selular BTS.

Sejumlah pihak mendesak Budi Arie agar mundur secara sukarela saja. Desakan salah satunya datang dari organisasi masyarakat sipil yang fokus memperjuangkan hak-hak digital Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet). Safenet membuat petisi publik mengenai hal tersebut di situs change.org dan sudah ditandatangani lebih dari 23 ribu orang per Kamis pagi, 4 Juli.

Budi Arie sempat menjawab pertanyaan soal desakan mundur tersebut saat dikerubungi wartawan usai dicecar dalam rapat di Komisi I DPR pada Kamis, 27 Juni lalu. "No comment, itu haknya masyarakat untuk bersuara,” ujarnya dengan suara pelan.

Presiden Jokowi tak merespons secara gamblang ketika ditanya wartawan soal desakan tersebut. “Sudah evaluasi semua,” ujarnya, Rabu, 3 Juli. Ia justru memberikan pernyataan bernuansa pembelaan yaitu Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami serangan siber. Maka itu, yang terpenting adalah mencari solusi atas berbagai masalah keamanan siber yang terjadi.

Beberapa pakar keamanan siber dan anggota DPR menilai drama peretasan PDNS juga membuktikan bahwa kementerian dan lembaga yang mengelola data pribadi tidak bisa sekaligus menjadi pengawas. Anggota Komisi I DPR Sukamta menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak lagi berkeras meminta terlibat dalam Komisi Perlindungan Data Pribadi yang akan dibentuk Presiden.

Komisi Perlindungan Data Pribadi bakal memegang peran sentral dalam mengawasi pengelolaan data pribadi dan akan mengaktifkan sanksi jika ada pelanggaran oleh pribadi maupun instansi. “Kominfo tidak bisa menegur dirinya sendiri. Badan pengelola data jangan minta jadi pengawas, sekarang terbukti tidak berhasil dengan baik,” ujarnya.

Melihat banyaknya catatan perbaikan dari berbagai pihak, sedangkan pengambilan keputusan oleh pemerintah berdimensi politik, pembenahan sistem keamanan siber negara tampaknya akan melalui drama panjang.

Kebocoran Data (Ajeng I Katadata)

Sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo ditandai dengan program penyaluran dana transfer fiskal untuk desa yang dikenal dengan Dana Desa. Dana desa adalah mandatorybudgeting dari UU No 6 tahun 2014 yang telah mengalami 2 kali perubahan. Secara total sejak tahun 2015 sampai sekarang, pemerintah telah mengucurkan Rp609,7 triliun Dana Desa untuk 75.265 desa, yang peruntukannya untuk pembiayaan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa menurut PP 8/2016 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Penggunaannya diatur untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Output implementasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
1. Dana desa untuk membiayai proyek infrastruktur desa dan kawasan antar desa.
Sepanjang tahun 2015-2022, dana desa telah digunakan untuk membangun prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, berupa:
- Jalan desa sepanjang 308.490 kilometer
- Jembatan sepanjang 1.583.215 meter
- Pasar desa sebanyak 12.244 unit
- BUM Desa sebanyak 42.317 unit kegiatan
- Tambatan perahu sebanyak 7.384 unit
- Embung sebanyak 5.371 unit
- Irigasi sebanyak 80.120 unit
- Penahan tanah sebanyak 247.686 unit

2. Dana desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Menurut Menteri Desa Halim Iskandar, dana desa sepanjang 2015-2021 digunakan untuk pembangunan sarana olahraga, prasarana air bersih, prasarana MCK, Polindes, drainase, PAUD, Posyandu, serta membangun sumur sebanyak 74.289 unit.

3. Dana Desa menjadi support system kemajuan desa. Jumlah desa dengan status maju terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi pada 2023, yaitu 23.030 desa. Kemudian, jumlah desa yang berstatus “mandiri” di Indonesia pada 2019 hanya ada sebanyak 819 desa. Angkanya juga konsisten terus meningkat hingga mencapai 11.456 desa pada 2023.

4. Dana Desa menjadi anggaran penyelamat jaminan sosial masyarakat di era pandemi.
Melalui kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa, masyarakat desa yang tidak bisa bekerja optimal saat pandemi COVID-19 mendapatkan alokasi bantuan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar.

Kebijakan Dana Desa untuk BLT dan Moral Hazard

Besaran dana desa yang akan dialokasikan untuk BLT disesuaikan dengan jumlah total dana desa yang diperoleh masing-masing desa. Untuk desa yang memperoleh dana desa di bawah Rp800 juta, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 25% dari total dana desa yang diperoleh pada 2020.

Selanjutnya, untuk desa yang memperoleh dana desa Rp800 juta – Rp1,2 miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 30%. Sedangkan untuk desa yang memperoleh dana desa di atas Rp1,2 miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 35%.

BLT Dana Desa diberikan kepada penerima sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut sehingga total BLT Dana Desa yang akan diberikan selama tiga bulan berjumlah Rp1,8 juta untuk desa yang memperoleh dana desa Rp800 juta – Rp1,2 miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 30%.

Yang perlu dicatat, pendataan penerima BLT Dana Desa yang transparan dengan mekanisme berjenjang serta termonitoring, mendorong desa semakin profesional dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa secara langsung berperan dalam menjaga inflasi di desa.

Meskipun demikian, patut menjadi catatan kritis bahwa Dana Desa selama hampir 10 tahun atau di era pemerintahan Presiden Joko Widodo memunculkan moral hazard dalam implementasinya. Banyak kasus pemborosan Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau menyimpang dari regulasi.

Lebih buruk lagi, grafik kasus korupsi Dana Desa mengalami peningkatan secara signifikan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa, termasuk kasus korupsi Dana Desa di dalamnya.

Dilihat dari jumlah desa sebagai penerima Dana Desa yang mencapai angka 75.252 desa, kasus korupsi yang bermuara dalam peradilan tipikor memang relatif kecil. Namun hal tersebut menunjukkan gejala puncak gunung es kasus korupsi yang terjadi di perdesaan.

Kecenderungan Mematikan Inovasi Pengembangan Ekonomi Asli Desa

Dana Desa dalam pelaksanaannya menimbulkan efek negatif secara sosiologis, karena menjadikan desa menjadi "tergantung" dan tidak mendiri dalam menggali sumber pendapatan asli desa. Inovasi dalam pengembangan ekonomi desa yang berimbas pada output peningkatan pendapatan asli desa sangat jarang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa dimanjakan Dana Desa sebagai wujud transfer fiskal pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai transfer fiskal daerah sebagai konsekuensi dana perimbangan pusat-daerah, dan juga alokasi dana bagi hasil pajak daerah. Sehingga banyak desa yang memiliki aset yang bisa dikelola optimal untuk menguatkan sumber pendapatan asli desa diabaikan.

Padahal desa yang inovatif yang bersungguh-sungguh mendorong kemajuan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan mampu mengoptimalkan tata kelola aset desa dan aktivitas ekonomi di desa. Banyak best practice desa yang bekerja keras mengembangkan BUMDes akhirnya berhasil meraup Pendapatan Asli Desa yang volumenya jauh lebih besar dibanding Dana Desa (DD).

Bumdes Panggung Lestari Desa (Kalurahan) Panggung Harjo, Bantul, misalnya, pendapatan asli desa dari hasil usaha BUMDes mencapai angka Rp2,5 miliar, jauh melebihi alokasi DD setiap tahunnya. Desa Wunut Klaten dengan mengembangkan aset desa yang dikelola BUMDes, berhasil mengumpulkan PADes hampir Rp3 miliar di tahun 2023 dan bisa memberikan dana sosial bagi warganya. Demikian pula dengan Desa Janti, melalui pengembangan Janti Park yang dikelola BUMDes juga menghasilkan pendapatan asli desa di tahun 2023 sebesar Rp1,5 miliar, hampir setara dengan DD yang ditransfer oleh pemerintah pusat.

Sayangnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak menjadikan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam indikator penetapatan status perkembangan desa. Sehingga pada 70% desa berstatus mandiri, pembiayaan pemerintahan desa tergantung pada DD, ADD, dan dana bagi hasil.

Sebanyak 80% desa berstatus mandiri juga bukan desa yang kreatif dalam program pemberdayaan ekonomi desa, pengembangan masyarakat, dan juga program out-of-the-box yang memacu perkembangan kawasan perdesaan.

Mengurai Makna Filosofis Dana Desa

Sebenarnya, jika ditelaah secara filosofis, Dana Desa tidak akan pernah membawa "kemandirian" bagi desa maupun pemerintah desa. Mengingat peruntukannya selalu diatur dalam skala prioritas yang ditentukan pemerintah pusat.

Skala prioritas penggunaan Dana Desa mencerminkan bahwa desa tidak memiliki "otonomi" penuh dalam pembelanjaan Dana Desa. Desa harus melakukan sinkronisasi program pembangunan, program pemberdayaan dengan program pemerintah pusat c.q. pemerintah daerah.

Isu prioritas maupun kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa acapkali tidak sejalan dengan skema rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang akhirnya membuat desa membuat review atau penyesuaian RPJMDes secara periodik. Contoh isu prioritas maupun kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa yang lebih mencerminkan kepentingan menyukseskan program pemerintah pusat adalah skema penggunaan DD tahun 2024.

DD tahun 2024, penggunaan dana desa diprioritaskan: (1) Pengentasan kemiskinan ekstrem, (2) Intervensi percepatan eliminasi TBC, (3) Ketahanan pangan nabati dan hewani, (4) Pencegahan narkoba, (5) Penurunan stunting, (6) Dana operasional pemerintah Desa, dan (7) Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Saat ini, Dana Desa membuat pemerintah desa menjadi pragmatis dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dalam forum musyawarah pembangunan desa. Dalam praktiknya, RKPDes yang menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes), sangat tergantung pada jatah alokasi DD dan ADD.

Dengan adanya fenomena ini, desa yang memiliki volume pendapatan asli desa (PADes) minim tidak akan berdaya mengembangkan inovasi program pembangunan desa. Kecuali, desa dipimpin oleh sosok kepala desa yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat dan memiliki visi pembangunan yang bagus, yang dapat ngotot menggunakan DD untuk program pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, sehingga menghasilkan pembangunan yang inovatif, dan meningkatkan grafik ekonomi desa.

Karena itu, diperlukan sosok kepala desa yang cerdas, inovatif, dan menjunjung tinggi kejujuran, untuk dapat memberikan terobosan kreatif dalam penggunaan Dana Desa. Prioritas program ketahanan pangan, misalnya, oleh kepala desa yang cerdas, digunakan untuk mengembangkan program peternakan terpadu, pertanian komunal, dan juga aktivitas produktif ekonomi yang dikelola secara profesional oleh BUMDes.

Desa yang mandiri dan ingin berkembang dengan progresif tidak akan menggantungkan diri pada Dana Desa, namun berani dan cakap menggali pendapatan asli desa dengan mengembangkan sektor ekonomi produktif. Itulah desa yang benar-benar memiliki otonomi atas dirinya, bukan yang bergantung terhadap transfer fiskal pemerintah pusat yang pengaturannya berdasar optik pembangunan nasional.

Rumput laut menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir di seluruh pulau di Indonesia. Tidak kurang dari 70.000 rumah tangga usaha di Indonesia mengandalkan rumput laut sebagai mata pencarian mereka, dari laut maupun tambak.

Kerja sama riset Konservasi Indonesia (KI) dengan UNDANA dan UKAW Kupang pada tahun 2022 menyingkap bahwa pendapatan pembudidaya rumput laut melewati Upah Minimum Regional (UMR) di Sumba dan NTT pada umumnya. Musim panen rata-rata pun mencapai lima kali dalam satu tahun.

Tak terbayang 'cuan' yang bisa diraup dari budi daya rumput laut. Berkah ini tidak terlepas dari luasan laut Indonesia yang dapat dialokasikan untuk budi daya. Walaupun kenyataannya, baru sekitar 102 ribu hektare (Ha) atau 0,8% saja yang digunakan untuk budi daya rumput laut.

Bagi negara, rumput laut juga menjadi salah satu komoditas ekspor andalan selama bertahun-tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi nilai ekspor rumput laut tembus US$398,2 juta pada 2022 atau setara Rp6,3 triliun. Angkanya terus meningkat dari US$181 juta pada 2020 menjadi US$222 juta pada 2021.

Pada tahun lalu, produksi rumput laut tembus 9 juta ton, dengan target 12 juta ton pada tahun ini. Lebih dari 80% hasil budi daya rumput laut itu diekspor ke berbagai negara, terutama Cina. Padahal, Cina merupakan produsen rumput laut nomor wahid di dunia.

Menariknya, Cina piawai dalam mengolah rumput laut, termasuk bahan mentah yang dikirim oleh Indonesia. Di Cina, rumput laut bisa menjadi hidangan lezat di piring setiap rumah tangga, bahan baku kosmetik dan produk perawatan kulit, kertas, tekstil, hingga cat.

Begitu pula di Korea dan Jepang yang sekaligus menjadi konsumen rumput laut paling tinggi di dunia. Sementara di Jerman, bahkan rumput laut dapat disulap menjadi biofuel, bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik.

Hal ini sempat membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkejut sampai tercetus upaya untuk hilirisasi rumput laut. Tetapi patut diingat, potensi rumput laut yang sangat besar ini diikuti pula dengan tantangan yang tidak kalah besar.

Jika tak mau repot, sebenarnya bukan mustahil apabila Indonesia ingin mengekspor 100% rumput lautnya. Penelitian KI di sejumlah wilayah kerja program rumput laut, antara lain Sumba Timur dan Lombok, mengungkap produk yang diekspor berupa Alkali Treated Cottonii (ATC) untuk pembuatan karagenan murni.

Lebih dari itu, rasanya sumber daya manusia di Indonesia 'angkat tangan.' Memang ironi, mengingat Indonesia adalah produsen rumput laut terbesar kedua di dunia. Persoalan lainnya terletak pada derived demand atau permintaan terhadap olahan rumput laut yang nyaris nihil di dalam negeri. Tengok saja, hanya sedikit rumput laut Indonesia yang diolah menjadi bahan baku makanan.

Proteksi Dulu, Hilirisasi Kemudian

Bagi Konservasi Indonesia, budi daya rumput laut adalah peluang ekonomi yang dapat dikelola secara berkelanjutan. Tujuannya agar budi daya rumput laut segendang sepenarian alias berjalan beriringan dengan tujuan konservasi laut, termasuk dalam mendukung penghidupan masyarakat pesisir.

Proteksi merupakan bagian upaya konservasi, mengingat pertumbuhan rumput laut menjadi salah satu indikator laut yang sehat. Sebab, rumput laut tidak akan tumbuh subur pada suhu air laut yang terlampau tinggi. Kondisi itu mendorong pembudidaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, lokasi budi daya rumput laut dapat memengaruhi kesehatan terumbu karang. Karenanya, praktik budi daya rumput laut juga harus menghindari perusakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila tujuan proteksi ini terwujud, maka produksi rumput laut yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Dengan demikian, nilai ekonomi yang tercipta bisa lebih besar lagi, baik bagi petani rumput laut maupun masyarakat pesisir, mengingat budi daya rumput laut tidak menuntut banyak keterampilan.

Kita ketahui, budi daya rumput laut relatif simpel, murah, mudah, dengan lahan tanam yang terbuka lebar dan belum banyak dimanfaatkan masyarakat pesisir. Pertumbuhannya pun subur tanpa pengawasan dan pemeliharaan ekstra laiknya tanaman lain, seperti jagung, padi, dan buah-buahan.

Selanjutnya, yang menjadi pekerjaan rumah (PR) adalah hilirisasi rumput laut. Misalnya, yang terbaru yang dilakukan banyak rekan-rekan di perguruan tinggi, yakni membuat beras dari rumput laut untuk campuran mengkonsumsi nasi.

Dengan inovasi tersebut, harapannya konsumsi rumput laut dapat meningkat, yang juga berarti menyehatkan anak bangsa karena mengandung serat dan nutrisi penting lainnya bagi tubuh.

Di sisi lain, beras rumput laut dapat menjadi diversifikasi konsumsi beras yang mendominasi kebutuhan pangan pokok penduduk Indonesia. Sebab bukan rahasia umum, impor beras kerap dilakukan saat produksi defisit.

Sembari juga, terus menggalakkan penelitian dan uji coba pengolahan dan inovasi rumput laut menjadi komoditas bernilai tambah tinggi. Harapannya, dengan potensi budi daya yang 70% luas Indonesia merupakan laut, cita-cita melakukan hilirisasi rumput laut menjadi biofuel tak sekadar isapan jempol belaka.

Berbagai pemberitaan akhir-akhir ini menyebutkan generasi Z yang lahir di tahun 1997-2012, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Apakah ini benar dan apa yang sebenarnya terjadi?

Data menunjukkan Indonesia memiliki tenaga kerja yang melimpah di usia produktif. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada 2023 berjumlah 147,71 juta orang. Jumlahnya meningkat 5,39% dibandingkan 2022 atau meningkat sebanyak 7,56 juta jiwa.

Artinya, ada potensi yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi, saat ini pemerintah tengah menghadapi berbagai tantangan pemenuhan kebutuhan lapangan kerja. Penyebabnya beragam, mulai dari lapangan kerja yang tersedia tidak cukup, ketidakcocokan skill pekerja, ketidaksetaraan kesempatan, dan akses ke lapangan kerja yang terbatas.

Selain itu, ketidakstabilan perekonomian dan korupsi juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, korupsi berpengaruh pula terhadap penurunan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.

Saar ini setidaknya ada delapan pekerjaan yang diminati oleg Gen Z, mencakup e-Commerce Specialist, UI UX Designer, Content Creator, Software / Website Developer, Artificial Intelligence Specialist, Digital Marketing, bahkan tidak sedikit yang menganggap gamers merupakan profesi menjanjikan.

Dengan kondisi ini, pemerintah ditantang untuk mampu menangkap peluang bekerja sama dengan otoritas ketenagakerjaan negara-negara lain. Terlebih Indonesia sendiri telah mengimplementasikan 18 Free Trade Agreement (FTA) sejak September 2023.

Pengimplementasian ini menimbulkan tantangan berupa disrupsi di sektor tenaga kerja, tetapi di sisi lain juga mendatangkan potensi. Adapun peluang dari sisi ketenagakerjaan yang dapat ditangkap antara lain pembukaan lapangan kerja dari perusahaan asing hingga potensi pasar internasional dari bisnis lokal.

Kita dapat melihat anak-anak muda dari Gen Z ini sangat kreatif tetapi potensi tersebut belum ditangkap lebar-lebar oleh perusahaan atau lembaga pemerintah di Indonesia. Belum lama ini ada berita yang viral mengenai anak bangsa yang menjadi design grafis untuk pemain sepak bola berkebangsaan Spanyol, Alejandro Grimaldo.

Ini menunjukkan karya anak-anak muda Indonesia ternyata lebih dapat diserap dan diterima oleh negara lain. Ini juga menunjukkan peluang kerja keluar negeri tanpa harus berada di luar negeri mendapatkan antusiasme yang besar bagi kalangan anak muda saat ini.

Optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di Bidang Ketenagakerjaan

Indonesia memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara tetangga di bidang ketenagakerjaan. Di antaranya kerja sama Indonesia dengan Korea melalui Employment Permit System (EPS) Agreement, kerja sama Indonesia dengan Malaysia melalui MoU on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers in Malaysia.

Indonesia juga memiliki perjanjian kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan Qatar melalui MoU on Manpower Cooperation, kerja sama dengan Jepang melalui Economic Partnership Agreement (EPA) & Memorandum of Cooperation (MoC) on Technical Intern Training Program. Kerja sama dengan Hong Kong berjalan melalui MoU on the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers in Hong Kong.

Kerja sama serupa terjalin dengan Taiwan melalui MoU on the Protection of Indonesian Workers. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Brunei Darussalam melalui MoU on Labor Cooperation. Selain itu, terdapat kerja sama dengan Uni Emirat Arab melalui MoU on Manpower Cooperation dan kerjasama Indonesia dan dengan Arab Saudi melalui Bilateral Agreement on Labor Cooperation.

Melalui berbagai skema kerja sama tersebut, setidaknya ada empat peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Pemerintah dapat memaksimalkan potensi bonus demografi dan Indonesia emas 2045 seperti Cina dan Jepang, meningkatkan aksesibilitas ke pasar melalui berbagai skema free trade agreement, meningkatkan keterbukaan terhadap teknologi baru dan memperkuat aspek digitalisasi, serta memaksimalkan sektor ekonomi digital dan industri kreatif untuk menyerap Gen Z.

Mewadahi Kreativitas Gen Z

Anak-anak muda Gen Z memiliki ciri khas sangat kreatif dan tidak terlalu menyukai hal-hal bernuansa birokratis. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah dan industri tenaga kerja saat ini.

Karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan berbagai dimensi hukum ketenagakerjaan secara lebih adaptif. Misalnya, fleksibilitas dan efisiensi kontrak PKWT menjadi PKWTT, pemberian insentif bagi industri kreatif yang erat dengan Gen Z seperti jasa, pariwisata, dan manufacturing. Sembari pemerintah meningkatkan perlindungan bagi pekerja Indonesia, baik di dalam dan luar negeri (pekerja migran).

Proses adaptasi terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja kreatif yang tak kalah penting yang harus dilakukan pemerintah dan industri adalah peningkatan kualitas tenaga kerja melalui berbagai peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah juga perlu berinovasi untuk menciptakan program pelatihan yang relevan dan berbasis kebutuhan pasar kerja kreatif.

Kolaborasi triplehelix antara lembaga pendidikan dengan industri dan pemerintah dapat ditempuh untuk meningkatkan inovasi tersebut. Selain itu, perlu adanya revitalisasi di dalam kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) supaya dapat lebih adaptif dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.

Tugas pemerintah tidak berhenti sampai menciptakan inovasi saja. Masih ada pekerjaan rumah berupa memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan birokrasi untuk menarik lebih banyak investor, sehingga dapat mendorong investasi yang lebih luas ke dalam negeri.

Investasi itu diperlukan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor. Sembari memperbaiki perlindungan terhadap tenaga kerja dari Gen Z yang berkecimpung di industri yang lebih kreatif.

Pemerintah tetap perlu memberikan berbagai jaminan seperti tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai untuk pekerja Gen Z, jaminan hunian layak, dan jaminan kehilangan pekerjaan mengingat risiko atas hal ini akan semakin besar dihadapi oleh Gen Z.

Dengan melakukan berbagai hal tersebut, pemerintah dapat menjamin dapat mewadahi kreativitas dan kemampuan penguasaan teknologi yang khas dari Gen Z. Jika tidak, bukan tidak mungkin mereka akan mencari peluang bekerja di luar negeri dan menetap di sana karena kreativitas mereka lebih diterima di sana dan penghasilannya lebih menggiurkan.

Ada yang berbeda dalam konferensi pers yang digelar pemerintah terkait kondisi ekonomi terkini pada awal pekan ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani duduk sejajar dengan “orang dekat” Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono.

Kedua keponakan Prabowo itu masuk dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Bersama pemerintah, mereka mencoba menenangkan pasar yang bergejolak pekan lalu dan sempat menyeret rupiah mendekati 16.500 per dolar AS.

Rupiah terperosok setelah munculnya wacana relaksasi defisit APBN pada tahun depan. Prabowo dikabarkan ingin merelaksasi rasio utang terhadap PDB hingga di kisaran 50% untuk mengakomodasi program-program janji kampanyenya, termasuk makan siang bergizi.

Sri Mulyani mengatakan, konferensi pers gabungan itu merupakan orkestrasi untuk memberikan kejelasan proses transisi, terutama berkaitan kebijakan ekonomi dan APBN. Karena itu, Thomas dan Budi dilibatkan, “Ini menjadi perhatian banyak stakeholders, yang harus kita jaga bersama,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (24/6).

Tak lama setelah konferensi pers, gejolak rupiah memang mereda. Nilai tukar rupiah pada Senin lalu ditutup menguat 56 poin ke level 16.394 per dolar AS.

Penguatan rupiah berlanjut sehari kemudian ke level 16.375 per dolar AS. Penguatan ini terjadi usai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bertemu dengan para pengusaha di Menara Kadin, Jakarta.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan, Perry memberikan pengertian terkait pergerakan rupiah saat ini kepada para pengusaha. Usai pertemuan, Arsjad mengaku optimistis terhadap peluang rupiah menguat pada kuartal ketiga 2024.

Saat rupiah anjlok ke level 16.400 per dolar AS pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo memanggil Sri Mulyani, Perry, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Usai bertemu selama 1,5 jam, Perry menjelaskan kepada awak media, pelemahan rupiah banyak dipicu faktor eksternal dan sentimen jangka pendek. Sentimen tersebut adalah persepsi pelaku pasar keuangan terhadap keberlanjutan fiskal pada 2025. "Ini yang kemudian menjadi tekanan nilai tukar rupiah," kata Perry.

Secara fundamental, ia meyakini rupiah akan menguat karena inflasi rendah di 2,8%, pertumbuhan ekonomi 5,1%, pertumbuhan kredit 12%, dan imbal hasil investasi yang positif.

(dari kiri-kanan) Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Thomas Djiwandono, dan Budi Djiwandono. (ANTARA/Bayu Saputra)

Penyebab Gejolak Rupiah dan Dampaknya

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai, melemahnya rupiah beberapa waktu terakhir tak semata dipicu menguatnya dolar AS. Ada andil kekhawatiran investor terkait kesinambungan fiskal. Para investor khawatir defisit fiskal meningkat untuk mengakomodasi program-program pemerintah baru.

“Saya memahami kekhawatiran pasar. Pasar khawatir jika fiskal Indonesia menjadi tidak sustainable,” ujar Chatib Basri melalui pesan singkat kepada Katadata.co.id, Senin lalu.

Ia mengatakan konferensi pers yang dilakukan Airlangga, Sri Mulyani, dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran penting dalam memenangkan pasar. Konferensi pers memberikan kepastian bahwa defisit anggaran akan dijaga dalam rentang 2,29% hingga 2,82% dari produk domestik bruto (PDB).

Ada pula rasionalisasi anggaran atas janji kampanye Prabowo yakni program makan bergizi menjadi Rp 71 triliun. Anggaran program ini semula diperkirakan mencapai Rp 450 triliun per tahun, sempat berubah menjadi Rp 120 triliun per tahun. “Perlu dicatat, dalam press conference itu disebut bahwa program makan bergizi sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025 sudah masuk dalam rentang defisit,” ujarnya.

Hal tersebut, menurut dia, memberikan kejelasan kepada pasar bahwa kebijakan fiskal yang berhati-hati akan dilanjutkan. Dengan kepastian rentang defisit APBN 2025 dibawah 3%, ia memperkirakan rasio utang terhadap PDB pada akhir tahun depan akan berada di kisaran 37% hingga 38%.

Angka tersebut lebih rendah dari rasio utang terhadap PDB 2023 sebesar 39%, di tengah spekulasi pasar rasionya akan menjadi 50%. “Dalam situasi ekonomi global yang tidak pasti, penjelasan fiskal disiplin akan dijaga saya kira merupakan sesuatu hal yang amat penting,” katanya.

Kepala Ekonom BCA David Sumual juga menilai kekhawatiran investor terkait arah kebijakan fiskal itu semakin menekan rupiah yang sudah dihantam gejolak eksternal. “Investor ingin kepastian, apakah memang akan ada perubahan mendasar. Kemarin, akhirnya clear setelah ada penjelasan dari pemerintah.” ujarnya kepada ketika dihubungi Katadata.co.id.

Namun, menurut dia, pelemahan rupiah sebenarnya tak terlalu buruk. Rupiah bersama banyak mata uang negara lain tertekan oleh menguatnya dolar AS seiring kebijakan The Fed (bank sentral Amerika Serikat) yang masih akan menahan suku bunga. Selain The Fed, meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah juga membebani rupiah.

Menurut David, banyak pengusaha yang saat ini belum mentransmisikan pelemahan rupiah ke harga barang karena melihat kondisi daya beli yang masih lemah. Ia menduga, para pengusaha akan menaikkan harga pada paruh kedua tahun ini jika rupiah bertahan di level 16.400 per dolar AS dan cenderung melemah.

"Kalau pelemahan rupiah sudah di atas 5%, kebanyakan akan menaikkan harga. Terutama bahan pangan, itu kan banyak diimpor dari luar negeri." ujar David.

Meski demikian, ia tak melihat kemungkinan rupiah melemah lebih dalam hingga di atas 16.500 per dolar AS. Dengan catatan, tak ada goncangan besar dari sisi eksternal.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani sejak April telah memperingatkan, harga barang-barang akan naik jika pelemahan rupiah berlanjut hingga bulan berikutnya. Ia menyebut 80% dari total impor nasional terdiri dari bahan baku dan barang modal. Pelemahan rupiah secara otomatis meningkatkan biaya produksi domestik.

"Karena itu, terbuka kemungkinan adanya kenaikan harga jual produk manufaktur di pasar bila pelemahan ini terjadi lebih dari satu bulan," kata Shinta kepada Katadata.co.id.

Shinta menduga, sebagian pabrikan sementara itu mengurangi volume produksi untuk menekan kenaikan biaya produksi seperti tahun lalu. Namun, ia mengakui tidak semua pabrikan dapat melakukan strategi tersebut.

Tren pelemahan rupiah memang terjadi sejak awal tahun ini. Mengutip data Bloomberg, rupiah telah kehilangan nilainya hampir 1.000 poin atau sekitar 6% ke level 16.375 per dolar AS sejak awal tahun hingga Selasa (25/6).

Ini terjadi meski Bank Indonesia terbilang 'rajin' melakukan intervensi. Cadangan devisa sepanjang tahun ini turun dari US$ 146,38 miliar menjadi US$ 139 miliar meski neraca perdagangan masih mencatatkan surplus dan ada aliran dana masuk di Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

BI mencatat, investor asing mencatatkan beli neto sebesar Rp 117,77 triliun di SRBI sejak awal tahun hingga 20 Juni 2024. Sementara di pasar SBN, terjadi jual neto sebesar Rp 42 triliun, demikian dengan pasar saham yang tercatat Rp 9,35 triliun.

Beban Prabowo: Kondisi Ekonomi, APBN, dan Warisan Utang

Meski rupiah sempat menyentuh titik terlemahnya pada pekan lalu, Airlangga dalam konferensi pers memastikan, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat saat ini. Ia menggarisbawahi langkah Bank Dunia yang baru saja menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 4,9% menjadi 5% dan tahun depan dari 4,9% menjadi 5,1%.

“Inflasi kita terjaga di bawah 3%. Demikian pula postur defisit fiskal dalam APBN 2024. Rasio utang terhadap PDB juga masih sangat positif,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, sektor riil di Indonesia juga menunjukkan kondisi yang baik, tercermin dari data PMI (purchasing managers index) manufaktur Indonesia yang berada di level ekspansif selama 33 bulan berturut-turut. Indeks keyakinan konsumen juga diklaim tetap tinggi dengan indeks penjualan riil yang tumbuh.

“Sektor eksternal tetap kuat. Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$ 2,93 miliar pada Mei 2024 dan surplus ini 49 bulan berturut-turut,” kata dia.

Ia juga membandingkan defisit fiskal dan rasio utang Indonesia terhadap PDB negara lain yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Airlangga mencontohkan defisit fiskal India yang mencapai 7,9%, Cina 7,16%, Amerika 6,67%, serta Thailand dan Filipina masing-masing 4%, sedangkan Indonesia masih di kisaran 2,2% terhadap PDB.

Ketua Umum Golkar ini juga membandingkan rasio utang Indonesia yang berada di kisaran 39,8% terhadap PDB, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain. Ia mencontohkan rasio utang Jepang yang mencapai 254%, Amerika 123%, India 82%, Malaysia 64% dan Korea Selatan 56%.

Meski rasio utang pemerintah terbilang rendah, Ekonom Faisal Basri mengingatkan, beban pembayaran bunga utang Indonesia saat ini sudah mencapai 20% terhadap pengeluaran pemerintah pusat. Ia juga mengingatkan, Indonesia akan menghadapi jatuh tempo pembayaran utang mencapai Rp 800 triliun pada tahun depan, tertinggi dalam sejarah.

"Tidak pernah kita menghadapi utang jatuh tempo sebesar itu. Memang dibayar dengan menerbitkan utang baru. Tapi bayangkan jika pasar obligasi sedang gonjang ganjing," ujar Faisal di podcast Reynald Kasali, pekan lalu.

Penerbitan surat utang di tengah kondisi pasar yang tidak kondusif dapat membuat pemerintah harus memberikan suku bunga yang tinggi dan akan membebani APBN di masa depan.

Pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang APBN 2024, naik 11,55% dari realisasi tahun 2023. Alokasi pembayaran bunga utang ini mencapai 17,3% dari total pagu belanja negara 2024.

Faisal juga menekankan perlunya kehati-hatian di tengah kondisi global saat ini. Ia mengingatkan, kenaikan utang hanya boleh dilakukan jika memiliki dampak pada perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut sejumlah tantangan eksternal yang dihadapi Indonesia, yakni tensi geopolitik yang meningkat, suku bunga tinggi di negara maju, stagnansi pertumbuhan ekonomi global, ruang fiskal yang terbatas karena pemulihan setelah pandemi yang tidak sesuai harapan. "Inilah environment yang harus kita hadapi," kata dia.

Sementara di dalam negeri, Bank Dunia menilai, rendahnya penerimaan pajak masih menjadi tantangan Indonesia. Rasio penerimaan pajak baru mencapai 6% terhadap PDB.

Kinerja penerimaan pajak pada tahun ini memang tak semulus dua tahun sebelumnya. Berdasarkan data APBNKita, penerimaan pajak pada Januari hingga Mei 2024 mencapai Rp 760,4 triliun atau turun 8,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bank Dunia berpendapat, perlu reformasi tambahan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi meluasnya informalitas di kalangan dunia usaha akan menjadi hal yang penting.

Reformasi khusus dapat mencakup penurunan ambang batas pajak, peninjauan kembali pengecualian pajak terutama yang tidak menguntungkan masyarakat miskin dan kelas menengah, dan meningkatkan kepatuhan termasuk melalui upaya berbagi data dengan pihak ketiga. Pengumpulan pajak dalam jangka menengah juga perlu ditingkatkan melalui data pihak ketiga yang membantu melacak dan memverrifikasi pendapatan

Selain kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan, Bank Dunia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas belanja juga terutama untuk perlindungan sosial, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia.

Indonesia, negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah dan populasi terbesar di Asia Tenggara, harus menghadapi kenyataan bahwa Vietnam, negara tetangganya yang jauh lebih kecil secara luas wilayah, sedang melesat jauh melampauinya di berbagai sektor.

Wake up call yang terbaru adalah kalahnya Indonesia dalam menarik nilai investasi perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple. Pascapertemuan CEO Apple Tim Cook dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan tanggal 17 April lalu, terungkap bahwa Apple memiliki rencana berinvestasi di Indonesia senilai Rp 1,6 triliun.

Angka tersebut sekilas terdengar besar, namun ternyata sangat jauh dibandingkan dengan yang diperoleh Vietnam. Adapun investasi Apple di Vietnam sejauh ini telah mencapai US$ 15,84 miliar atau setara Rp 256,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.211 per dolar AS), yang menciptakan sekitar 200 ribu lapangan kerja.

Pada awal tahun ini, Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan kekhawatiran mengenai daya saing Indonesia dibandingkan Vietnam. Di tahun 2023, pendapatan per kapita Vietnam sekitar US$ 4,320, sementara Indonesia US$ 5,110. Sekilas, tampak angka Indonesia lebih besar. Namun apabila kita lihat dalam perspektif Vietnam baru selesai menghadapi perang sekitar tahun 1970-an, maka pertumbuhan Vietnam jauh lebih melesat dibandingkan Indonesia.

Mengapa Indonesia bisa kalah saing dibandingkan Vietnam sebagai destinasi investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia Tenggara?

Namun yang lebih penting, apa yang segera perlu Indonesia perbaiki dan pelajari dari kesuksesan Vietnam?

Vietnam dan Indonesia Dulu

Pada tahun 1990-an, Vietnam adalah salah satu negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita hanya sekitar US$ 98. Ekonominya sangat bergantung pada agrikultur, khususnya padi, yang mencakup sekitar 40% dari PDB dan mempekerjakan lebih dari 70% populasi.

Sebaliknya, Indonesia di era Orde Baru mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan dengan rata-rata pertumbuhan PDB sekitar 7% per tahun antara 1967 dan 1997, didorong oleh sektor minyak dan gas serta industrialisasi yang pesat. PDB per kapita Indonesia pada 1990 sekitar US$6 70, jauh di atas Vietnam.

Reformasi "Đổi Mới", yang dimulai pada tahun 1986 memperkenalkan ekonomi pasar sosialis di Vietnam, membuka pintu bagi investasi asing dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Pada tahun 1996, Vietnam menarik Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing langsung sebesar US$ 1,6 miliar, meningkat dari hampir nol pada awal 1990-an. Pertumbuhan ekspor juga meningkat tajam, dari sekitar US$ 2 miliar pada 1990 menjadi lebih dari US$ 40 miliar pada akhir dekade tersebut.

Vietnam Kini: Destinasi Pilihan Investasi

Vietnam kini menjelma menjadi salah satu perekonomian paling menjanjikan di kawasan. Perusahaan multinasional besar seperti Samsung, Apple, Foxconn, dan Canon terus berinvestasi di Vietnam, memperkuat posisinya sebagai pusat manufaktur.

Pertumbuhan PDB tahunan Vietnam berkisar antara 6-7%, mencapai puncak 8% pada 2022, sementara Indonesia hanya tumbuh rata-rata sekitar 5% per tahun. Pada 2023, Vietnam mencatat rekor FDI sebesar US$ 36,6 miliar, meningkat 132% dari tahun sebelumnya, jauh melampaui Indonesia yang hanya mencapai US$ 18 miliar. Dalam empat bulan pertama 2024 saja, Vietnam menerima FDI sebesar US$ 9,27 miliar.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia juga mulai tertinggal dibandingkan Vietnam. Skor PISA 2018 Indonesia untuk matematika (379), membaca (371), dan sains (396) berada jauh di bawah rata-rata OECD, sementara Vietnam mencatat skor lebih tinggi (matematika 495, membaca 496, dan sains 543).

Dalam Indeks Daya Saing Talenta Global (GTCI) 2022, Indonesia berada di peringkat 82 dari 133 negara, sementara Vietnam berada di peringkat lebih tinggi. Investasi Vietnam yang agresif di bidang pengembangan SDM menghasilkan tenaga kerja terampil dan kompetitif, menjadi daya tarik tambahan bagi investor asing.

Sedangkan Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, 65% usia produktif kita hanya lulusan SMP ke bawah. Usia produktif dengan pendidikan rendah, akan menghasilkan produktivitas rendah dan daya saing dan daya inovasi yang rendah pula. Ketika kualitas SDM rendah, maka Indonesia bisa jadi kurang menarik bagi investor.

Apa yang Dilakukan Vietnam?

Vietnam telah berhasil dengan konsistensi dan keberlanjutan kebijakan reformasi ekonomi. Reformasi "Đổi Mới" yang dimulai pada tahun 1986 mengubah struktur ekonomi dari sistem terpusat ke pasar bebas, didukung oleh implementasi yang berkelanjutan.

Vietnam menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan, menciptakan lingkungan yang stabil bagi investor asing. Sebaliknya, Indonesia sering terjebak dalam birokrasi kompleks dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten, sehingga menghambat investasi asing.

Keberhasilan Vietnam dalam menarik FDI juga dipicu oleh strategi promosi agresif dan kebijakan insentif yang menarik, termasuk pengurangan pajak dan fasilitas investasi di zona ekonomi khusus. Vietnam juga aktif menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara dan blok ekonomi, seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam (EVFTA), yang dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Vietnam. Hasilnya, FDI Vietnam mencapai US$ 36,6 miliar pada 2023, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Di bidang pendidikan, Vietnam berinvestasi besar-besaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah serta fokus pada program pelatihan vokasi. Indonesia, meskipun melakukan berbagai reformasi pendidikan, kualitasnya masih di bawah rata-rata OECD, berdampak pada kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi tantangan global.

Vietnam juga unggul dalam mendukung inovasi dan teknologi dengan insentif untuk startup dan peningkatan alokasi dana untuk R&D. Pemerintah Vietnam mendorong kolaborasi antara universitas dan industri, serta mendirikan taman sains dan teknologi, mendukung ekosistem inovasi. Sektor digital Vietnam tumbuh 19% mencapai nilai US$ 30 miliar pada 2023.

Apa Pelajaran Bagi Indonesia?

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, Indonesia perlu sadar dan bergegas. Fokus pada simplifikasi dan harmonisasi regulasi untuk mengurangi birokrasi, serta mempercepat digitalisasi pelayanan pemerintahan untuk transparansi dan efisiensi sangat penting.

Mencontoh Vietnam, Indonesia bisa memperkenalkan lebih banyak zona ekonomi khusus dengan insentif pajak, infrastruktur yang baik, dan regulasi sederhana untuk menarik lebih banyak investasi asing.

Di bidang pendidikan, Indonesia harus meningkatkan kualitas kurikulum dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri. Mengadopsi model Vietnam yang fokus pada STEM dapat meningkatkan keterampilan teknis tenaga kerja.

Pemerintah bisa memperluas program beasiswa dan pelatihan untuk guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperkenalkan kurikulum yang berorientasi pada keterampilan praktis dan inovasi. Kemitraan dengan sektor swasta dan industri untuk program magang dan pelatihan kerja akan memastikan lulusan memiliki keterampilan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Untuk mendorong inovasi dan teknologi, Indonesia perlu meningkatkan dukungan terhadap start-up dan UKM melalui pendanaan dan insentif fiskal. Pemerintah bisa mendirikan lebih banyak inkubator bisnis dan technopark, serta memberikan akses pembiayaan lebih mudah melalui program hibah dan pinjaman dengan bunga rendah.

Pemerintah juga dapat meningkatkan investasi dalam R&D dengan menyediakan dana khusus dan mendorong kolaborasi antara universitas, lembaga penelitian, dan industri akan meningkatkan kapasitas inovasi. Infrastruktur digital perlu ditingkatkan, termasuk memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi ke daerah-daerah terpencil untuk memastikan akses merata ke teknologi dan informasi.

Semua yang dilakukan Vietnam ini adalah rahasia umum — tidak ada kebijakan yang tidak pernah terdengar sebelumnya oleh Indonesia. Kunci keberhasilan Vietnam terletak pada konsistensi dan fokus yang tak tergoyahkan.

Berbeda dengan Indonesia yang sering mengeluarkan kebijakan inovatif, namun terkendala di eksekusi, koordinasi, dan konsistensi. Indonesia harus berani memperkuat konsistensi kebijakan, menyederhanakan regulasi, meningkatkan pendidikan, dan mendukung inovasi. Tanpa itu, Indonesia bisa tertinggal sementara Vietnam melesat jauh ke depan.

Di tengah angka kebutuhan listrik yang terus naik dan komitmen transisi energi yang sedang gencar diupayakan oleh Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) berperan krusial sebagai satu-satunya distributor listrik di Indonesia. Emisi pembangkit listrik sebagai penghasil gas rumah kaca tertinggi saat ini akan berdampak langsung dengan masyarakat sebagai korban krisis iklim maupun pengguna secara bersamaan.

Sumber energi terbarukan seperti PLTS menjadi alternatif nyata dari energi kotor yang selama ini digunakan. Namun ironisnya, inisiatif itu pun kerap “tersandung” kepentingan PLN, khususnya perihal masalah oversupply yang sudah menghantui PLN selama lebih dari satu dekade.

Selain itu, terutama beberapa tahun terakhir, PLN tengah diterpa beberapa kabar kurang mengenakkan. Kondisi keuangan yang mengkhawatirkan–di akhir 2019, utang PLN mendekati angka 500 triliun, membengkaknya tagihan listrik beberapa orang secara mendadak, serta masalah oversupply yang menjadi titik awal permasalahan tak kunjung selesai adalah beberapanya.

Sebetulnya, seburuk apakah “belenggu PLN” mempengaruhi inisiatif energi terbarukan di Indonesia?

Oversupply Sebagai Kambing Hitam

Sebagai konteks, Indonesia merupakan negara yang sangat bergantung pada energi fosil tinggi emisi karbon. Indonesia merupakan produsen batubara terbesar keempat di dunia dan mayoritas sumber energi listriknya berasal dari batubara.

Ironisnya, sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia juga sangat rentan terhadap dampak krisis iklim. Indonesia berkepentingan langsung menghindari krisis iklim untuk menghindari naiknya permukaan laut, krisis pangan, bencana hidrometeorologi, dan berbagai kerusakan lain.

Namun dalam upaya transisi energi untuk menghadapi ancaman ini, masalah oversupply kerap dijadikan alasan atas permasalahan yang dihadapi PLN. Bukan hanya terkait keengganan mengadopsi energi terbarukan, tetapi juga perihal kerugian finansial triliunan yang berpengaruh pada kerugian negara.

Oversupply sendiri adalah kondisi kelebihan pasokan listrik yang tidak diseimbangkan dengan permintaan. Kelebihan listrik ini harus ditampung dalam jaringan PLN. Sebenarnya, hal ini tidak sepenuhnya buruk, terutama untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan pasokan listrik di Indonesia. Sayangnya, kondisi oversupply bukan membawa keuntungan, malah justru menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi indonesia.

Per Juni 2023, reserve margin atau cadangan daya listrik PLN pada sistem Jawa-Bali sebesar 44%, interkoneksi Kalimantan 57%, Sumatera 24%, Lombok 37% dan Sulawesi Selatan 25%. Secara total, oversupply di Indonesia mencapai angka 6 GW. Melihat angka-angka ini, sebagian orang mungkin berpikir: “Kalau begitu, mengapa tidak mengurangi kapasitas pembangkitan listriknya saja?”

Sayangnya tidak semudah itu. Ada skema take-or-pay yang mewajibkan PLN membeli listrik dari pembangkit swasta atau IPP (Independent Power Producer) baik mereka diserap konsumen ataupun tidak.

Skema ini mulai digunakan sejak krisis ekonomi 1998 untuk menarik investor agar membangun pembangkit listrik di Indonesia. Namun skema ini kebablasan hingga kini. Dalam kondisi oversupply, PLN harus tetap membeli listrik IPP secara masif. Diperkirakan, PLN akan merugi sekitar Rp 3 triliun per GW listrik yang tidak terpakai. Dengan kondisi oversupply sebesar 6 GW di tahun, kerugian PLN tahun ini saja dapat mencapai angka Rp 18 triliun.

Tanpa perubahan serius, oversupply listrik diproyeksikan akan mencapai 41 GW pada tahun 2030. Berapa ratus triliun lagi yang akan dikucurkan untuk membayar listrik oversupply yang tak terpakai?

Apabila cash flow PLN terus menerus mengalami kerugian, maka negara harus menyuntikkan dana lebih banyak, salah satunya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana ini diambil dari APBN negara, sehingga risikonya adalah berkurangnya ruang fiskal yang seharusnya bisa dipakai untuk mendanai berbagai kebutuhan yang bisa memajukan kesejahteraan masyarakat, salah satunya pengembangan energi terbarukan skala kecil. Buruknya track record keuangan PLN dan ketergantungannya pada batubara juga dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi atau membeli surat utang PLN.

Oversupply di Tengah Kesenjangan

Kondisi oversupply sendiri bukanlah hal yang baru; ia sudah terjadi setidaknya sejak tahun 2013. Namun pada 2015, Presiden Jokowi tetap meluncurkan mega proyek 35 GW yang menggencarkan pembangunan pembangkit listrik di Indonesia, yang mayoritas masih bertenaga kotor. Padahal, pada masa itu krisis iklim sudah sangat menjadi percakapan dan agenda transisi energi sudah di depan mata.

Pertumbuhan yang terlalu ambisius ini disebabkan oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi yang terlalu optimis dan komitmen lingkungan yang lemah. Pada 2022, PLN berhasil menyepakati penundaan jadwal operasi atau Commercial Operation Date (COD) beberapa pembangkit listrik milik swasta. Hal ini diklaim menghemat biaya sebesar 37 triliun dari beban take or pay. Ini pun hanya solusi sementara saja, sampai COD akhirnya harus dilaksanakan.

Masalahnya, kondisi oversupply yang melimpah ini berbenturan dengan fakta bahwa masih ada ribuan desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Pada tahun 2022, PLN mencatat bahwa 4.400 desa di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) masih belum teraliri listrik. Angka tersebut juga belum memperhitungkan daerah-daerah yang sudah mendapatkan aliran listrik namun tidak stabil atau belum mengalir selama 24 jam; ataupun sejumlah fasilitas umum seperti jalan raya yang juga belum teraliri listrik.

Pembangunan koneksi grid yang lebih stabil dan merata ditambah dengan dukungan bagi upaya-upaya penyediaan listrik mandiri oleh masyarakat seharusnya menjadi prioritas. Namun pemerintah malah terjebak dalam belenggu kontrak pembangunan PLTU baru yang tertera dalam RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik). Hal ini lebih jauh lagi membebani kondisi oversupply dengan pembangkit fosil kotor baru, serta menghambat transisi energi dengan merintangi energi bersih dari masuk ke jaringan.

Oversupply dan Misi Transisi Energi

Selain isu kerugian negara, salah satu efek terburuk kondisi oversupply dan adiksi batubara adalah hambatan yang ia timbulkan terhadap misi transisi energi Indonesia.

Melalui Enhanced-NDC (Nationally Determined Contribution), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 32% dengan usahanya sendiri; bahkan angka ini sudah naik dari 29% yang dijanjikan melalui NDC awal. Namun awal tahun 2024 ini, Dewan Energi Nasional malah merencanakan untuk menurunkan target bauran energi terbarukan dari 23% menjadi 17-19% pada 2025. Alasannya? Mereka kesulitan karena banyaknya proyek PLTU baru yang terlanjur dicanangkan.

Lemahnya komitmen pemerintah terlihat dari Perpres nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Penyediaan Tenaga Listrik. Alih-alih mempercepat pengembangan energi terbarukan, Perpres tersebut malah memungkinkan pembangunan PLTU baru; seperti PLTU captive, PLTU yang sudah terancang dalam RUPTL, serta PLTU yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Padahal, Indonesia sama sekali tidak kekurangan sumber energi terbarukan. Menurut data Kementerian ESDM, total potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.686 GW. Apabila potensi tersebut direalisasikan untuk kebutuhan masyarakat, energi terbarukan akan menjadi sumber energi yang jauh lebih murah, ramah lingkungan, dan lebih dari cukup. Selain itu, setiap daerah memiliki potensi sumber energi terbarukannya masing-masing, baik itu dari aliran sungai, surya, ataupun angin. Pemanfaatan energi lokal bukan hanya soal sumber energi listrik, ia juga menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan rasa kepemilikan, serta memberdayakan komunitas lokal.

Namun upaya-upaya ini minim dukungan pemerintah. Misalnya, keengganan pemerintah mendukung PLTS Atap. Dalam revisi Permen PLTS Atap yang baru-baru ini disahkan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2024, skema jual beli listrik dihapuskan dengan alasan PLN sudah mengalami oversupply. Padahal, salah satu daya tarik pemakaian PLTS atap bagi konsumen adalah kesempatan untuk menjual kelebihan listrik kepada PLN.

Lebih jauh lagi, Permen tersebut menyatakan bahwa penetapan kuota serta izin yang dibutuhkan untuk pemasangan PLTS atap menjadi wewenang PLN. Dengan pembatasan kuota dan skema jual-beli yang dihapuskan, pengadopsian PLTS Atap akan menjadi semakin sulit.

Selain itu, banyak juga pemanfaatan energi terbarukan berskala komunitas. Beberapa daerah di Indonesia, seperti di Batusonggan, Riau; dan Kedungrong, Jogjakarta; menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagai sumber listrik. Turbin yang digerakkan oleh aliran sungai setempat dapat memasok listrik pada warga dengan harga yang sangat murah, sekitar Rp 30.000,- per bulan. Beberapa daerah lain, seperti di Nusa Tenggara Barat, menggunakan energi surya melalui solar panel untuk melistriki rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain.

Tak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan energi terbarukan berskala komunitas pun dapat membantu kegiatan perekonomian. Sebagai contoh, energi surya dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok tani di Lombok untuk mengeringkan hasil panen seperti kopi, coklat, dan pisang. Dengan penggunaan solar dryer dome, hasil panen dapat kering dua kali lebih cepat ketimbang pengeringan biasa.

Namun, upaya-upaya pemanfaatan energi terbarukan yang diinisiasi komunitas kerap menghadapi tantangan sulitnya pendanaan, kekurangan sumber daya manusia, biaya maintenance yang besar, dan lain-lain. Andaikan upaya-upaya ini mendapat dukungan penuh, pembangunan dan kesejahteraan di daerah akan lebih merata.

Sayangnya, upaya semacam ini dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Bukan hanya masih mendorong PLTU baru, pemanfaatan energi terbarukan yang dipromosikan PLN malah mengarah pada teknologi hidrogen dan CCUS (Carbon Capture and Utilization Storage), yang belum terbukti namun lebih mungkin memfasilitasi kepentingan industri energi fosil. Pemerintah nampak mendahulukan proyek padat modal berskala besar ketimbang mendorong potensi besar surya dan bayu.

Menanti Peran PLN untuk Utamakan Kemakmuran Rakyat

Kesenjangan antara kondisi oversupply, keputusan untuk terus membangun berbagai pembangkit listrik baru, serta komitmen transisi energi yang lemah membuat kelistrikan Indonesia terlihat carut-marut. Sebagai perusahaan yang memegang kontrol 100% jaringan transmisi dan satu-satunya distributor listrik di Indonesia, PLN memainkan andil yang besar dalam kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.

Penguasaan negara dalam penyediaan tenaga listrik didasari pemahaman bahwa karena tenaga listrik adalah salah satu cabang produksi yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Maka ia dikuasai negara sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Sayangnya, dengan jerat oversupply yang mencengkeram, sepertinya kepentingan dan kemakmuran rakyat masih belum menjadi penyetir utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan pembangunan infrastruktur energi di negeri ini.

Pemerintah belum mengambil sikap terkait program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Kebijakan harga gas murah ini akan ikut menentukan target produksi pangan karena dapat berdampak pada kenaikan harga pupuk.

Kekhawatiran dampak harga gas pada ketahanan pangan dikemukakan Direktur PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi saat berbincang dengan Katadata.co.id beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, kenaikan harga pupuk sebesar Rp 1.000 per kg bisa berdampak pada penurunan konsumsi pupuk hingga 13%. Adapun pupuk berkontribusi hingga 50% terhadap produktivitas lahan.

“Jadi kalau harga pupuk naik Rp 1.000 per kg, produktivitas lahan pangan bisa turun 6,65%. Jadi, dari target 34 juta ton beras, bisa berkurang 2 juta ton yang jadi harus kita impor,” ujar Rahmad.

Harga gas untuk tujuh industri pupuk saat ini sebesar US$ 6 per MMBTU. Kebijakan harga gas ini berlaku untuk sektor industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.

Pupuk Indonesia menghitung butuh subsidi Rp 2,23 triliun untuk setiap kenaikan US$1 atau sekitar Rp 16 ribu per MMBTU jika pemerintah ingin harga pupuk tak naik. Harga gas murah berhasil menghemat subsidi hingga Rp 21 triliun dalam tiga tahun terakhir.

Seperti apa kebijakan harga gas mempengaruhi industri pupuk dan bagaimana peran pupuk dalam menjaga ketahanan pangan? Berikut petikan wawancara Pemimpin Redaksi Katadata.co.id Yura Syahrul dengan Rahmad Pribadi pada awal bulan ini:

Pangan menjadi isu strategis yang kini terpengaruh tekanan geopolitik dan perubahan iklim.Peran seperti apa yang harus dimainkan pupuk dalam menjaga ketahanan pangan?

Kita harus optimistis untuk dapat memetakan potensi. Indonesia adalah salah satu produsen pupuk terbesar dunia. Kita kini ada di peringkat ke-7, naik dari sebelumnya peringkat ke-9. Indonesia bisa ditanami berbagai hal, jadi seharusnya kita tidak hanya bisa menjaga ketahanan pangan global, tetapi juga regional.

Pupuk ini berkontribusi 56-60% dari produksi pertanian tergantung pada komoditas. Jadi, pupuk memainkan peran penting pada produktivitas pertanian. Tugas kita adalah menyediakan pupuk untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami punya jargon, jangan ada satupun petani yang tertinggal tidak mendapatkan pupuk.

Pupuk itu berkontribusi pada 56-60% produksi pertanian tergantung pada komoditas. Pupuk memainkan peran penting pada produktivitas pertanian. Kita tugasnya menyediakan pupuk untuk masyarakat Indonesia. Kita selalu punya jargon jangan sampai ada satu orang petani pun yang tertinggal tidak mendapatkan pupuk.

Kalau kita bisa menjaga produktivitas pabrik pupuk di Indonesia, maka pertanian juga tidak akan mengalami masalah. Ibaratnya, kalau tidak ada urea, tanaman itu seperti orang, bisa stunting. Jadi, kami memastikan bahwa dimanapun di Indonesia ada kegiatan menanam, itu kami sediakan pupuk.

Faktanya, dimana ada pabrik pupuk, ketahanan pangan pasti baik. Di Papua, akhirnya kita membangun kawasa industri pabrik pupuk setelah tidak pernah membangun kawasan pabrik pupuk sejak 1982.

Bagaimana dengan pasokan gas yang dibutuhkan industri pupuk?

Hubungan antara ketahanan gas dan pangan itu riil. Komponen dari biaya produksi pangan itu disumbang lebih dari 70% energi. Ketahanan energi dan pangan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Saya bersama direksi dan anak usaha sudah menghadap Menteri ESDM terkait aspirasi kebutuhan gas. Pak Menteri sangat menyadari hubungan antara energi dan angan tak bisa dipisahkan. Kita ada masalah memang di suplai gas, tetapi kemarin alhamdulillah sudah dijanjikan kebutuhan gas akan disuplai sehingga kami bisa beroperasi penuh.

Bagaimana jika harga gas naik?

Ketahanan pangan dan energi tidak hanya masalah ketersediaan tetap juga keterjangkauan. Saat ini sudah ada keputusan menteri terkait harga gas tertentu yang berlaku hingga desember 2024. Ini harus kita upayakan agar affordability pangan dengan harga gas yang terjangkau bisa diteruskan.

Kami sudah mendapat beberapa indikasi dari pemerintah kemungkinan besar akan ditindaklanjuti. Saya meyakini pemerintah yang baru, Pak Prabowo. sudah menekankan ketahanan pangan menjadi fokus utama.

Kalau harga pupuk naik Rp 1.000 per kg karena harga gas, konsumsi pupuk akan turun 13%. Sekitar 13% ini berkontribusi 50% terhadap produktivitas, jadi dapat menurunkan produktivitas 6,65%. Dengan target produksi beras 34 juta ton, maka akan ada kekurangan 2 juta ton. Daripada harus mengimpor beras, lebih baik menjaga harga pupuk tidak naik. Caranya adalah dengan kebijakan harga gas saat ini dilanjutkan.

Kalau harga gas naik, dampaknya ke pertanian akan signifikan. Indonesia mungkin bisa kesulitan pangan. Apalagi, tiga negara eksportir dunia, India, Vietnam, dan Thailand sedang mengurangi ekspor cukup signifikan. Yang jelas, Indonesia bisa kesulitan pangan.

Berapa harga gas yang bisa diterima industri pupuk saat ini?

Kontribusi energi pada biaya produksi pangan signifikan. Kalau naik, runtutannya panjang sekali. Harga gas sekitar US$6 dolar per MMBTU saat ini sudah cukup baik. Harga yang saya rasa pemerintah sudah punya kalkulasi. Dengan harga US$6, pemerintah tidak perlu menaikkan subsidi pupuk. Kami harap harga tersebut bisa diperpanjang.

Selain faktor harga gas, apalagi kebijakan yang mempengaruhi industri pertanian terkait pupuk?

Saya melihat pemerintah sudah mengambil langkah tepat dalam waktu singkat merespons kebutuhan petani. Pemerintah mengubah kebijakan pupuk subsidi dari berbasis anggaran menjadi volume. Jadi, subsidi pupuk yang semula itu dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Kenapa 9,5 juta ton? Karena secara historis pada 2015 saat subsidi pupuk mencapai 9,5 juta ton, Indonesia tidak kekurangan.

Kebijakan baru pemerintah yang juga sangat baik adalah kebijakan nutrisi yang disesuaikan. Sebelumnya pupuk subsidi di arahkan ke urea, sekarang 50% urea, 50% NPK. Jadi, 4,7 juta urea, 4,3 juta NPK. Tanaman tidak bisa produksi maksimal kalau tidak subur. Sekarang muncullah subsidi pupuk organik.

Pemerintah terkait pupuk subsidi juga ingin kemudahan penebusan pupuk oleh petani. Akhirnya Pak Jokowi pada Januari 2024 meminta agar petani yang ingin tebus pupuk bersubsidi hanya perlu KTP. Ini kemudian kami respons dengan digitalisasi. Kami Digitalisasi 27 ribu kios dan berhasil melakukan itu dalam waktu 1,5 bulan. Pada 11 Februari, kita golive seluruh indonesia. Dengan digitalisasi kios, kita bisa pastikan penyaluran pupuk tepat sasaran. Dengan digitalisasi kita bisa lihat penebusan puuk secara real time siapa dan dimana. Siapa yang nebus, berapa volumenya ada semua datanya. Ketepatan penerimaan subsidi bisa kelihatan. Bahkan di command center bisa lihat dari produksi, masuk kapal, di antar ke kios sampai menebus pupuk terpantau. No one left behind.

Banyak orang mengkritik soal penyelewengan pupuk bersubsidi, apakah digitalisasi membantu?

Saat ini sudah ada satgas yang mengawasi jika terjadi penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi. Secara sistem, kita sudah bantu mencegahnya. Karena sistem sangat transparan dengan digitalisasi ini, maka tidak bisa menyelewengkan tanpa melibatkan orang secara masif. Jadi, semakin masif. Kalaupun masih ada penyimpangan, itu ada regulasi dan pengawasan pupuk bersubsidi yang melibatkan aparat penegak hukum.

Dengan digitalisasi ini, banyak persoalan di lapangan yang sebenarnya bisa terselesaikan dan bisa mendorong potensi perbaikan.

Kita juga ingin mendorong modern farming. Salah satunya yakni pemupukan dengan berbasis komoditas. Saat ini, menanam pada, tebu, atau tanaman lain itu pupuknya sama. Padahal kebutuhannya berbeda. Kami merekomendasikan agar pemupukan berbasis komoditas. Pupuk Indonesia sudah menyiapkan pupuk khusus untuk tebu, kami akan luncurkan setelah mendapat masukan dari pemerintah.

Kebijakan yang mendukung pupuk bersubsidi, ini bisa menjadikan indonesia punya ketahanan pangan yang baik dan swasembada pangan

Implementasi digitalisasi sudah seperti apa dan apa dapat mendorong produktivitas?

Kami sudah menghubungkan 27 ribu kios ini di seluruh indonesia termasuk di tempat-tempat terpencil. Realitanya, begitu ada orang tebus pupuk bersubsidi di seluruh indonesia, itu langsung kelihatan. Ternyata data yang kita kumpulkan cukup menarik, banyak hal yang bisa kita kumpulkan terutama terkait perencanaan.

Dengan demikian kita bisa memastikan pasokan pupuk tersedia saat petani membutuhkan. Ini bisa menjadi leading indikator di pertanian. Kapan sih panen? Berapa luasnya?

Kami juga melakukan digitalisasi sistem internal yang akhirnya bisa meningkatkan efisiensi pabrik dan operasional kita. Kalau tidak efisien dan sustainable, tidak bisa produksi pupuk. Digitalisasi menjadi 3 strategi utama. Pertama, harus tumbuh. Kedua, Environmentally friendly/sustainability. Ketiga, digitalisasi.