Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan Indonesia berencana mengendalikan ekspor buah kelapa. Rencana ini tercantum dalam peta jalan atau roadmaphilirisasi kelapa yang akan diluncurkan pada 30 September 2024.

Dalam paparannya, Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, Indonesia mengekspor 756,98 juta kelapa dengan pajak 0%. Karena itu, langkah pengendalian pertama adalah melakukan pengenaan bea ekspor.

Pengenaan bea akan diatur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, yang akan berubah menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan. "Langkah selanjutnya pengendalian ekspor ilegal dan menghentikan penjualan kelapa bulat ke luar negeri," kata Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo A. A. Teguh Sambodo kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/9).

Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar kedua di dunia setelah Filipina. Luasan lahan kelapa di negara tetangga tersebut mencapai 3,7 hektare, sedangkan Tanah Air sekitar 3,3 juta hektare.

Berbeda dengan Indonesia, Filipina telah melarang ekspor komoditas pangan tersebut. Padahal, menurut Teguh, ekspor kelapa pada musim tertentu telah mengganggu stabilitas pasokan bagi industri domestik.

Praktik ekspor kelapa bulat ilegal banyak terjadi di Indonesia Timur dan pulau-pulau kecil. Pelakunya beraksi hanya dengan memanfaatkan perahu kecil. "Banyak kelapa tidak bisa dibawa ke Indonesia Barat sehingga sebagian dijual ilegal," ucapnya.

Pelarangan ekspor, harapannya, dapat mendorong banyak perusahaan mengolah buah kelapa di dalam negeri. "Ini merupakan satu keniscayaan, seperti ekspor nikel yang disetop kemudian banyak investor datang membangun smelter di Indonesia," kata Teguh.

Ketua Umum Himpunan Industri Pengelola Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudi Handiwidjaja mengatakan sangat mendukung pemerintah untuk mengendalikan tata niaga ekspor kelapa bulat. "Dana pajak yang diterima dari ekspor ini dapat diapakai untuk penanaman kembali dan kesejahteraan petani," ujarnya.

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur mengatakan ada perkembangan terbaru dalam pengusutan perkara suap yang menjerat Harun Masiku. Petunjuk itu diperoleh dari penelusuran dokumen yang ditemukan dalam mobil milik Harun Masiku.

“Memang ada petunjuk-petunjuk baru yang kita temukan terkait dengan perkaranya HM," kata Asep saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/9). Ia berharap Harun bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

"Barangkali saudara HM juga nonton, ya segera saja (menyerahkan diri), karena yang terkait dengan dia, seperti saudara W dari KPU dan lain-lain itu sudah selesai menjalankan hukuman, sudah menjadi orang bebas,” ujar Asep. .

Sebelumnya, tim penyidik KPK pada 25 Juni 2024 menemukan mobil yang diduga milik buron lembaga antirasuah itu. Di dalam mobil itu penyidik menemukan dokumen penting terkait Harun Masiku (HM).

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019–2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun Masiku, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017–2022 Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku, saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah.

Seiring perkembangan penyidikan terhadap Harun Masiku, KPK pada 23 Juli 2024, mengumumkan telah memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap lima orang terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Dalam perkara itu KPK juga sudah beberapa kali memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hal itu lantaran Hasto menjadi petinggi PDIP yang dinilai memiliki kedekatan dengan Harun yang merupakan kader PDIP.

PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) mengungkap strategi untuk memperkuat fundamental untuk menjadi Bank Digital Utama yang memberikan akses luas bagi segmen mikro dan kecil di Indonesia.

Direktur Utama Bank Raya, Ida Bagus Ketut Subagia menyampaikan hal tersebut bisa dicapai melalui peluncuran inovasi baru pada produk dan fitur, yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara digital dan mengelola keuangan.

Inovasi ini mencakup Agen Laku Pandai (Agen Bank Raya), integrasi fitur Saku Bisnis dan QRIS Bisnis, serta kemudahan transaksi tunai melalui agen BRILink dan unit kerja BRI di seluruh Indonesia.

Selain itu, Bank Raya berfokus pada pengembangan bisnis digital yang berkualitas melalui inovasi yang mengedepankan efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas.

“Serta mengedepankan customer experience untuk menopang langkah Bank Raya menuju fundamental bisnis yang sehat dan berkelanjutan," ucap ida dalam keterangan resminya, Jumat (27/9).

Selain itu Bagus menjelaskan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, Bank Raya meluncurkan Agen Laku Pandai atau Agen Bank Raya, yang bertujuan untuk mempermudah transaksi perbankan seperti tarik dan setor tunai.

Selain itu, dengan pendekatan berbasis komunitas, Agen Bank Raya juga akan melayani berbagai komunitas agar mereka dapat mengakses produk digital Bank Raya lainnya, seperti Pinang Flexi, produk pinjaman multiguna.

Kemudian demi mewujudkan layanan yang menyeluruh, Bank Raya juga terus memperkuat sinergi dengan ekosistem BRI Group yang sudah terintegrasi.

Di samping itu, Bank Raya tidak hanya menyediakan layanan tarik tunai tanpa kartu di ATM BRI dan jaringan Indomaret di seluruh Indonesia, tetapi juga kini memungkinkan transaksi tarik dan setor tunai melalui agen BRILink serta Unit Kerja BRI yang tersebar di berbagai wilayah. Bagus menilai hal itu demi mempermudah nasabah dalam kebutuhan uang tunai.

Bank Raya juga kini mengintegrasikan QRIS Bisnis dengan Saku Bisnis, fitur tabungan digital bagi pelaku usaha untuk membantu mengatur keuangan dan transaksi harian. Integrasi ini memungkinkan pemisahan antara tabungan personal dan bisnis, serta pencairan dana QRIS pada hari yang sama ke rekening nasabah.

Bagus menegaskan di tahun 2024, Bank Raya akan fokus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan produk digital yang semakin lengkap.

“Dengan menitikberatkan pada inovasi produk digital yang berkualitas sehingga mampu menopang pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," pungkas Bagus.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,61% ke level 7.696 pada penutupan perdagangan Jumat (27/9).

Pilarmas Sekuritas mengungkap beragam sentimen memberikan dampak pada perdagangan pasar keuangan jelang akhir pekan ini. Pasar tampaknya memiliki pandangan seiring dengan pernyataan Ketua The Fed dan dampak sentimen stimulus Cina, serta data ekonomi Jepang.

Pasar mencari arah pasca pernyataan Ketua The Fed yang sama sekali tidak menyinggung mengenai prospek lanjutan penurunan suku bunga acuan bank sentral. Sedangkan Gubernur The Fed, Lisa Cook, mengatakan pada Kamis malam waktu Amerika Serikat jika ia sepenuh hati mendukung penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin (bps).

"Hal ini menjadi perhatian pasar selanjutnya, di mana pasar akan menanti seberapa agresif The Fed akan memangkas suku bunga acuannya," tulis Pilarmas Sekuritas dalam keterangan resminya, Jumat (27/9).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 14,54 triliun dengan volume 20,4 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.253.895 kali.

Sebanyak 246 saham menguat, 312 saham terkoreksi, dan 243 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.911,97 triliun.

Bursa Asia mayoritas menguat seiring dengan melemahnya IHSG. Nikkei 225 menguat 2,32%, Shanghai Composite Indeks naik 2,89%, Hang Seng naik 3,55%, dan Straits Times turun 0,23%

Saham top gainers:
- PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR)
- PT Indika Energy Tbk (INDY)
- PT Summarecon Agung Tbk (SMRA)
- PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)
- PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)

Saham top losers:
- PT Bank Mayapada International Tbk (MAYA)
- PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN)
- PT MD Entertaiment Tbk (FILM)
- PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
- PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, target penerimaan cukai dari produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) turun dari Rp 4,3 triliun pada 2024 menjadi Rp 3,8 triliun pada tahun depan.

“Kenapa kok lebih rendah? Kemarin kami setelah berdiskusi dengan DPR melihat penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan perekonomian,” ujar Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC Kemenkeu Muhammad Aflah Farobi di Serang, Banten, Kamis (26/9).

Ia mengatakan, besaran tarif dan jenis produk yang akan dikenakan cukai tersebut masih dikaji dan belum diputuskan. Karena kebijakan tersebut baru akan berlaku pada era pemerintahan mendatang.

Sementara kini pemerintah masih dalam masa transisi pemerintahan. Meskipun begitu, ia mengakui bahwa telah ada usulan penentuan tarif cukai tersebut sebesar 2,5%.

Kaji Penyesuaian Harga Jual Eceran Rokok

Tidak hanya terkait cukai terhadap MBDK, pihaknya juga tengah mengkaji harga jual eceran (HJE) rokok dipastikan akan naik bakal pada tahun depan.

“Yang HJE-nya juga sedang kita kaji, HJE-nya nanti apakah berpengaruh ke pengendalian konsumsi maupun penerimaan seberapa besar,” kata Aflah.

Dia memastikan pemerintah akan berhati-hati dalam memutuskan ketentuan harga jual tersebut. Apalagi, pengenaan cukai saat ini sudah mendorong downtrading. Ini merupakan fenomena peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah semenjak tarif cukai diterapkan.

Pihaknya juga tengah menghitung pengaruh kenaikan harga jual rokok terhadap penerimaan pemerintah. Namun pada dasarnya, ketentuanya harga jual rokok harus sesuai harga jual eceran.

“Ini yang sedang dikaji. Kalau dikaitkan dengan penerimaan, saat ini belum dihitung. Tapi kita hitung adalah apakah masih sesuai dengan harga eceran yang ada dan sesuai dengan kenyataannya,” kata Aflah.

4 Pertimbangan dalam Penentuan Harga Jual Rokok:

1. Kelangsungan industri, petani dan sebagainya
2. Faktor kesehatan dan pengendalian konsumsi
3. Penerimaan negara
4. Peredaran barang kena cukai ilegal

“Jadi untuk empat hal ini, tentunya kita cari titik optimumnya, termasuk bagaimana pengaruh terhadap penerimaan dan pengendalian konsumsi. Saat ini masih kita kaji bersama,” ujar Aflah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mencabut izin pembentukan Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia, efektif sejak 9 September 2024. Menanggapi keputusan ini Head of Corporate Communications Allianz Indonesia Wahyuni Murtiani, menjelaskan bahwa pencabutan izin tersebut merupakan bagian dari proses pemisahan Unit Usaha Syariah Allianz Life melalui mekanisme spin-off.

Langkah ini diambil untuk mengalihkan pengelolaan unit usaha syariah ke PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Dengan adanya spin-off ini, Allianz berharap dapat meningkatkan efisiensi dan fokus dalam pengelolaan produk asuransi syariah, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah.

"Proses spin-off ini dilakukan dengan mengalihkan pengelolaan Unit Usaha Syariah Allianz Life kepada PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah). Langkah ini sejalan dengan berdirinya Allianz Syariah yang telah resmi beroperasi sejak 1 November 2023," tulis manajemen Allianz dalam keterangan resmi, Jumat (27/9).

Sebagai informasi, pencabutan izin Unit Usaha Syariah Allianz Life merupakan tahap akhir dari proses spin-off yang harus dilakukan sesuai aturan OJK. Usaha asuransi jiwa syariah yang sebelumnya dikelola oleh Unit Usaha Syariah Allianz Life telah sepenuhnya dialihkan kepada Allianz Syariah sejak tanggal 1 November 2023.

Pencabutan izin Unit Usaha Syariah Allianz Life ini tidak berdampak apapun, baik kepada keberlangsungan Allianz Syariah maupun pada nasabah yang telah memiliki polis asuransi syariah yang diterbitkan oleh Allianz Life.

Saat ini, polis asuransi syariah tersebut telah dialihkan kepada Allianz Syariah. Sebagaimana telah diinformasikan kepada setiap nasabah yang memiliki polis asuransi syariah, pengelolaan polis asuransi syariah tersebut telah dialihkan kepada Allianz Syariah sejak tanggal 1 November 2023, sehingga nasabah tetap dapat menikmati layanan dan manfaat yang sama seperti sebelumnya.

Allianz Indonesia menegaskan kembali bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis di Indonesia, Allianz Indonesia senantiasa mematuhi berbagai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator terkait lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mencabut izin pembentukan Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia, efektif sejak 9 September 2024. Menanggapi keputusan ini Head of Corporate Communications Allianz Indonesia Wahyuni Murtiani, menjelaskan bahwa pencabutan izin tersebut merupakan bagian dari proses pemisahan Unit Usaha Syariah Allianz Life melalui mekanisme spin-off.

Langkah ini diambil untuk mengalihkan pengelolaan unit usaha syariah ke PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Dengan adanya spin-off ini, Allianz berharap dapat meningkatkan efisiensi dan fokus dalam pengelolaan produk asuransi syariah, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah.

"Proses spin-off ini dilakukan dengan mengalihkan pengelolaan Unit Usaha Syariah Allianz Life kepada PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah). Langkah ini sejalan dengan berdirinya Allianz Syariah yang telah resmi beroperasi sejak 1 November 2023," tulis managemen Allianz dalam keterangan resmi, Jumat (27/9).

Sebagai informasi, pencabutan izin Unit Usaha Syariah Allianz Life merupakan tahap akhir dari proses spin-off yang harus dilakukan sesuai aturan OJK. Usaha asuransi jiwa syariah yang sebelumnya dikelola oleh Unit Usaha Syariah Allianz Life telah sepenuhnya dialihkan kepada Allianz Syariah sejak tanggal 1 November 2023.

Pencabutan izin Unit Usaha Syariah Allianz Life ini tidak berdampak apapun, baik kepada keberlangsungan Allianz Syariah maupun pada nasabah yang telah memiliki polis asuransi syariah yang diterbitkan oleh Allianz Life.

Saat ini, polis asuransi syariah tersebut telah dialihkan kepada Allianz Syariah. Sebagaimana telah diinformasikan kepada setiap nasabah yang memiliki polis asuransi syariah, pengelolaan polis asuransi syariah tersebut telah dialihkan kepada Allianz Syariah sejak tanggal 1 November 2023, sehingga nasabah tetap dapat menikmati layanan dan manfaat yang sama seperti sebelumnya.

Allianz Indonesia menegaskan kembali bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis di Indonesia, Allianz Indonesia senantiasa mematuhi berbagai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator terkait lainnya.

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) membukukan pertumbuhan kinerja yang cemerlang. Selama 2019-2023, aset TASPEN mengalami pertumbuhan konsisten.

Pada 2023, TASPEN mencatatkan aset sebesar Rp376,9 triliun, meningkat Rp113,7 triliun. Artinya terjadi kenaikan 43 persen dibandingkan dengan aset pada 2019 sebesar Rp263,3 triliun.

Kenaikan aset TASPEN itu tidak terlepas dari strategi investasi yang optimal dengan meningkatkan portofolio investasi TASPEN pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN).

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan, TASPEN sebagai BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara terus meningkatkan kinerja perusahaan dengan berhasil mencatatakan pertumbuhan aset yang konsisten dan signifikan.

Di dalam strategi investasi, TASPEN menerapkan prinsip PAHALA, yaitu Pastikan Aman, Hasil, Andal, Likuid dan Antisipatif. Artinya memastikan bahwa investasi selalu memperhitungkan tingkat risiko (Aman), memastikan investasi menghasilkan yield/return yang optimal (Hasil), memastikan instrumen yang digunakan tepat melalui analisis (Andal), memastikan instrumen investasi mudah dicairkan (Likuid), dan memastikan pengalokasian aset-aset investasi dengan memperhatikan kondisi pasar terkini (Antisipatif).

Pertumbuhan aset TASPEN ini menunjukkan momentum baik yang diikuti dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang matang. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa BUMN harus menjalankan strategi bisnis yang konsisten untuk fokus pada pertumbuhan bisnis dengan memperhatikan penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang baik.

Dengan pengalaman melayani Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 61 tahun, TASPEN berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan kinerja dengan terus meningkatkan aset perseroan.

Wacana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kian mendapatkan atensi publik. Para pakar politik beranggapan bahwa penentuan waktu tatap muka di antara keduanya dapat menjadi sinyal terbentuknya aliansi politik Prabowo-Mega.

Sejumlah petinggi Partai Gerindra memberi sinyal pertemuan akan digelar sebelum pergantian pemerintahan. Prabowo akan dilantik menjadi Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober 2024. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahkan mengatakan makanan yang disajikan untuk pertemuan sudah ditentukan.

Sinyal yang sama juga sempat diungkap Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga merupakan putri Megawati. Bahkan Puan mengatakan pertemuan dirancang akan digelar di tempat yang asyik. Puan pun mengatakan partainya mempersilakan bila ada kader PDIP yang akan digandeng Prabowo masuk dalam kabinet.

Pakar Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpendapat bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober memiliki nilai strategis yang lebih besar dibandingkan jika terjadi setelah pelantikan. Menurut Ujang pertemuan sebelum pelantikan bisa menjadi penentu apakah PDIP akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Pertemuan itu juga sekaligus berpengaruh terhadap penyusunan kabinet.

"Pertemuan sebelum pelantikan ini jadi tonggak penting. Punya nilai dan makna besar dibandingkan setelah pelantikan, karena dapat menentukan arah PDIP untuk masuk koalisi atau tidak," kata Ujang melalui pesan suara WhatsApp pada Jumat (27/9).

Sebaliknya, jika pertemuan baru terjadi setelah pelantikan, tatap muka Prabowo-Mega dianggap tidak punya makna signifikan. Pertemuan setelah pelantikan menurut Uang tidak bisa dilihat sebagai kode kuat PDIP bergabung ke koalisi Prabowo dan menjadi oposisi.

"Jadi berbeda, pertemuan yang dilakukan setelah pelantikan dianggap sudah tidak menarik lagi. Itu menandakan PDIP tidak masuk pemerintahan, tidak masuk kabinet," ujar Ujang.

Di samping persoalan waktu pertemuan, menguatnya isu tatap muka Prabowo-Mega juga bisa dilihat sebagai upaya Prabowo mengamankan pemerintahan. Pertemuan itu menurut Ujang sebagai bentuk kepentingan Prabowo untuk merangkul PDIP guna memperkuat posisinya di kabinet maupun parlemen nantinya.

Sejauh ini baik PDIP maupun Gerindra belum menyampaikan termin pasti ihwal pelaksanaan pertemuan Prabowo-Mega. Mereka hanya menyebut terus berupaya untuk mempertemukan Prabowo-Mega sebelum pelantikan.

Dampak Psikologis kepada Jokowi

Di sisi lain, Ujang berpendapat pertemuan Prabowo-Mega nantinya bisa memberikan dampak psikologis terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini karena hubungan Jokowi dengan Megawati cenderung tidak akur sejak pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Secara psikologis kalau pertemuan Prabowo-Megawati terjadi, yang tidak enak hanya Jokowi saja. Karena memang hubungannya tidak baik dengan Megawati," kata Ujang.

Sementara itu Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, beranggapan adanya isu tentang rencana agenda pertemuan Prabowo dan Megawati merupakan indikasi PDIP bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Arifki menilai masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo bakal menambah kekuatan politik pemerintah, terutama dalam politik parlemen.

Menurut Arifki, posisi PDIP sebagai pemenang pemilihan legislatif (Pileg) punya kekuatan dominan untuk menjadi oposisi kritis terhadap Prabowo nantinya. "PDIP pernah teruji sebagai oposisi yang kritis di era pemerintahan SBY. Tak menutup kemungkinan hal itu terjadi lagi di era Praboowo, jika PDI-P memilih sikap sebagai oposisi total," kata Arifki melalui keterangan tertulis pada Jumat (27/9).

Dia menambahkan, PDIP juga melihat potensi memperoleh dukungan suara rakyat apabila memilih untuk menjadi partai oposisi. Dukungan terutama suara dari pemilihnya yang kalah di Pilpres saat mendukung Ganjar Pranowo.

Arifki berpendapat pertemuan Prabowo-Megawati cenderung dapat terlaksana. Ini karena kedua tidak memiliki masalah pribadi. Selain itu, dua tokoh ketua partai politik ini pernah punya histori duet Mega-Pro di Pilpres 2009.

Sejarah dua tokoh ini bakal memperkuat alasan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo. “Terkadang kita harus tahu bahwa Megawati punya cara sendiri dalam menentukan sikap politiknya. Itu terlihat di Pilkada 2024. Pilihan politiknya tidak hanya mengetjukan lawan politik, tetapi juga kader-kader PDIP sendiri," ujar Arifki.

Pertemuan Prabowo - Mega Tunggu Kecocokan Waktu

Ihwal waktu pertemuan Megawati - Prabowo, Puan menyampaikan belum ada jadwal pasti terkait pertemuan Megawati dan Prabowo. Kendala utama adalah menyesuaikan waktu yang cocok antar dua sosok politisi tersebut.

Meski belum ada kepastian terkait jadwal pertemuan antara Mega dan Prabowo. PDIP berharap pertemuan keduanya bisa terjadi sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. "Jadi tunggu saja. Mudah-mudahan segera bisa dilakukan sebelum pelantikan. Update-nya baru sebatas itu," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga telah menyampaikan bahwa rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati sudah disusun. "Insya Allah akan terjadi," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (9/9).

Muzani mengatakan hal tersebut seusai MPR bertemu dengan Megawati menyangkut pencabutan TAP XXXIII/MPRS/1967. Ia mengatakan [pertemuan antara dua Ketua Umum partai itu akan terlaksana dalam waktu dekat. "Pokoknya insyaallah akan terjadi sebelum pelantikan," ujar Muzani.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan konstruksi 47 menara rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara atau ASN rampung akhir tahun ini. Hingga kini, terdapat 12 unit rusun yang telah rampung.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga menargetkan jumlah rusun ASN yang dapat dihuni bertambah delapan unit setiap bulan hingga Januari 2025. Dengan demikian, jumlah rusun ASN yang dapat dihuni pada bulan depan mencapai 20 unit.

"Intinya, penyelesaian konstruksi rusun ASN akan bertahap supaya betul-betul siap dihuni, sebab seluruh rusun ASN akan dilengkapi dengan perabotan," kata Danis di kantornya, Jumat (27/9).

Danis mengakui perkembangan konstruksi rusun ASN di IKN kini tidak dapat diprediksi akibat kondisi cuaca di IKN. Oleh karena itu, ia menilai seluruh konstruksi dapat rampung selambatnya awal Januari 2025.

Sebanyak 47 menara rusun ASN akan memuat ribuan ASN TNI-Polri dengan hitung-hitungan 3.200 orang apabila menggunakan skenario berbagi hunian, dan 1.700 ASN TNI-Polri jika menerapkan skema hunian individu.

Adapun tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam lima fase, yakni:

1. Fase pertama, 2020-2024, pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan.
2. Fase kedua, 2025-2029, dilakukan pengembangan shared office di IKN.
3. Fase ketiga, 2030-2039, dilakukan pengembangan agile government
4. Fase keempat (2035-2039) pembangunan kota cerdas industri 4.0. Adapun fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (Al).
   
   Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto sebelumnya mengatakan, pemerintah masih belum menentukan skema yang akan dikenakan bagi ASN yang tinggal di rusun tersebut. Saat ini ada 12 menara rusun yang dapat beroperasi secara fungsional.

Namun, Iwan memastikan pengelolaan rusun ASN akan diserahkan ke Otorita IKN. Alhasil, status ke-47 rusun hunian tersebut akan menjadi rumah negara atau biasa disebut rumah dinas.

"Rusun ASN dan aparat penegak hukum rencananya diserahkan ke OIKN karena ada pejabat setingkat deputi atau direktur yang menangani hal tersebut," kata Iwan di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8).

Sebanyak 47 menara rusun tersebut baru dapat menampung 7.755 personil ASN dan memakan anggaran negara hingga Rp 9,4 triliun. Artinya, rata-rata harga satu unit rusun tersebut mencapai Rp 1,21 miliar.

Ukuran terkecil dalam unit rusun yang akan didapatkan ASN tersebut adalah 98 meter persegi. Luas tersebut lebih besar jika dibandingkan apartemen kelas menengah bawah atau rumah 36 meter persegi yang ada di Jakarta.

Selain itu, tinggi per rusun akan dibatasi maksimal 12 lantai. Tingkat eselon seorang ASN akan menentukan luas unit rusun yang akan didapatkannya.

Mewujudkan kesejahteraan saat memasuki usia pensiun harus dipersiapkan sejak pekerja memasuki usia produktif. Mengacu kepada survei Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia (PDLPK), 90 persen milenial tak memiliki persiapan di hari tua.

Sejumlah tantangan seperti tingginya biaya hidup, upah yang tidak sesuai, dan tanggungan keluarga menjadi faktor di balik ini. Melihat kondisi tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan QLola by BRI.

Inovasi di bidang perbankan ini dinilai menjadi solusi terintegrasi yang memudahkan nasabah non individual dalam mengakses layanan perbankan. Cukup dengan satu kali login (Single Sign On), perusahaan bisa menggunakan berbagai layanan dan produk BRI untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

Salah satu layanan yang tersedia di QLola by BRI Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Layanan ini yang merupakan bagian dari fitur Investment Service.

Fitur Investment Service menyelenggarakan program pensiun untuk peserta perusahaan dengan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), Program Pengelolaan Dana Kompensasi Pasca-Kerja (PPDKP), dan Program Pengelolaan Dana Santunan Kesehatan (PPDSK).

Ada berbagai keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan yang menggunakan layanan DPLK pada QLola by BRI di antaranya:

1. Melihat Update Net Asset Value (NAV)
2. Melihat Informasi Program DPLK
3. Melihat laporan investasi melalui download fund fact sheet.
4. Melihat Report e-Card
5. Melihat Report Bukti Potong Pajak
6. Pra-Registrasi DPLK.

Menariknya, fitur NAV layanan DPLK pada QLola bisa dilihat secara realtime. QLola by BRI tidak hanya mempermudah akses dan pengelolaan DPLK, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Keuntungan bagi perusahaan yaitu kebutuhan terkait pensiun dapat dikelola dalam satu platform, mengurangi beban administratif, dan menghindari potensi kesalahan dalam pengelolaan dana pensiun. Dengan fitur-fitur canggih dan kemudahan akses yang ditawarkan, QLola by BRI menjadi alat yang sangat berharga, khususnya bagi nasabah perusahaan.

Platform QLola by BRI menjawab tantangan dalam pengelolaan program pensiun dan memastikan kesejahteraan karyawan tetap menjadi prioritas utama perusahaan. Layanan ini menyediakan banyak fitur bermanfaat yang mampu mendukung bisnis semakin moncer dan sukses dengan aman serta praktis dalam satu kali login saja.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Muchamad Arifin menegaskan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun dan apartemen hanya terhadap jasa pengelolaan saja.

“Di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 di situ ada tuh nama-nama yang dikecualikan. Jasa yang dipungut oleh pengelola apartemen tidak termasuk yang dikecualikan,” ujar Muchamad Arifin di Serang, Banten, Kamis (26/9).

Ia mencontohkan bahwa jika penghuni memiliki tagihan listrik sebesar Rp 50 ribu dan dibayarkan kepada pengelola lingkungan tempat tinggal melalui IPL dengan jumlah yang sama, maka tidak dikenakan PPN.

Namun, jika penghuni tersebut dibebani biaya tambahan sehingga harus membayar IPL sebesar Rp 70 ribu, maka selisih antara tagihan listrik dan IPL yang dibayarkan tersebut dianggap sebagai jasa pengelolaan dan dikenakan PPN.

Arifin juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak didasarkan pada suatu aturan baru, tapi berdasarkan PP yang dikeluarkan pada 2022 lalu tersebut.

“Aturan itu bukan aturan baru yang tiba-tiba ada tahun ini. Sebenarnya itu kan aturan sudah lama mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak, Itu kalau mau cek di PP Nomor 49 Tahun 2022,” katanya.

Permintaan Agar Rumah Susun Tidak Kena PPN

Sebelumnya, Persatuan Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) meminta agar Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) di rumah susun tidak dikenakan PPN.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta mengatakan bahwa mayoritas anggaran pengelolaan rusun itu defisit karena banyak dari penghuni yang menunggak IPL sehingga adanya PPN justru akan memberatkan bagi pengelola dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Menurut Adjit, untuk menaikkan tarif IPL membutuhkan upaya karena tidak semua penghuni menyetujui. Apalagi dengan dikenakan PPN maka tunggakan IPL akan semakin besar.

Bahkan karena defisit dalam perawatan rusun tersebut, membuat beberapa pengelola harus merumahkan beberapa pekerja (teknisi, satpam, petugas kebersihan, dan sebagainya).

Adjit juga menilai bahwa pengenaan pajak terhadap IPL juga berpotensi terjadi pengenaan pajak ganda mengingat iuran yang diserahkan kepada pengelola juga dikenakan PPN.