IDXChannel - Pemerintah memastikan bahwa sejumlah infrastruktur utama telah siap digunakan, jelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik indonesia (HUT RI) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan oleh Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Imam Santoso Ernawi, dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, secara daring, Kamis (11/7/2024).

Menurut Imam, saat ini ada sedikitnya enam lingkup yang menjadi fokus kerja Kementerian PUPR jelang pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN.

Keenam lingkup pengerjaan tersebut, menruut Imam, meliputi pengerjaan pembangunan di Kawasan Inti Kantor Pemerintahan (KIPP), penataan kawasan, perumahan, konektivitas KIPP dan regional, Sumber Daya Air (SDA) dan drainase perkotaan, serta air minum dan sanitasi.

Imam menjelaskan bahwa jelang 17 Agustus, yang diutamakan adalah sisi fungsional. Karenanya, pasca pelaksanaan Upacara 17 Agustus, proses pembangunan masih akan terus berjalan untuk mengejar target-target pencapaian lainnya.

"Saat 17-an (upacara 17 Agustus) ini, bukan berarti bangunan ini semua selesai, tapi secara fungsional sudah bisa digunakan. Untuk kegiatan 17-an ini, kita akan fungsikan ruang-ruang mana yang fungsional untuk kegiatan di situ," ujar Imam.

Lingkup KIPP, dikatakan Imam, nantinya akan menjadi lokasi inti dalam penyelenggaraan upacara, tepatnya di lapangan yang terletak Kawasan Istana Negara.

Per 4 Juli 2024, realisasi pembangunan kawasan ini diklaim Imam telah mencapai 82,73 persen, dan secara fungsional, ruang-ruang utamanya sudah dapat digunakan.

Sedangkan, berbicara soal kantor pemerintahan, Imam juga menjelaskan bahwa wilayah Kementerian Koordinator ditargetkan dapat digunakan untuk berkantor secara optimal pada bulan September 2024 mendatang.

Meski begitu, saat ini telah fungsional untuk kapasitas sekitar 2.170 orang, dan akan semakin rampung secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan.

Sedangkan dalam lingkup penataan kawasan, yang diutamakan saat ini adalah tiga plaza yang berada di depan istana, yaitu Plaza Seremoni/Sumbu Kebangsaan, Plaza Bendera/Beranda Nusantara, dan Plaza Bhinneka.

"Plaza seremoni sudah selesai 100 persen dan saat ini sedang dilakukan penyempurnaan. Nanti, akan banyak masyarakat yang akan ikut meramaikan di sini. Paling depan dari istana ada bangunan melengkung yang adalah visitor center yang jadi pusat informasi, lalu ada lokasi yang diperuntukan bagi booth UMKM," ujar Imam.

Pada di lingkup perumahan, ada 12 gedung hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan & Keamanan (Hankam) yang siap dari total 47 gedung yang direncanakan.

Akses bagi para tamu yang akan hadir pada upacara mendatang juga telah diupayakan untuk waktu yang lebih efisien.

"Akses regular itu sekitar dua jam lewat provinsi, saat ini sedang disiapkan untuk akses dari Balikpapan ke KIPP sekitar 70 menit," ujar Imam.

Penyelenggaraan Upacara Bendera di IKN tentunya juga perlu diantisipasi di tengah cuaca yang tak menentu. PUPR telah menyiapkan sistem drainase perkotaan dan juga pemanfaatan wilayah sebagai embung/kolam retensi untuk parkir air.

Sedangkan untuk ketersediaan air bersih, minimum yang akan dioperasionalkan adalah 150 liter per detik untuk mencukupi kawasan yang akan beroperasi pada 17 Agustus.

Pada bulan Juli 2024 ini, Kementerian PUPR tengah fokus melakukan test & commissioning yang memeriksa dan menguji berbagai infrastruktur di IKN, termasuk untuk air minum.

"Yang paling krusial adalah air minum. Saat ini sudah proses pengujian juga, walau masih tahap 1 dan akan berlangsung sampai tahap 3, yang direncanakan akan selesai pada tanggal 17 Juli 2024," ujar Imam. (TSA)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa sedikitnya ada enam lingkup yang menjadi fokus jelang pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, saat hadir dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, secara daring, Kamis (11/7/2024).

Keenam lingkup pengerjaan tersebut, menruut Imam, meliputi pengerjaan pembangunan di Kawasan Inti Kantor Pemerintahan (KIPP), penataan kawasan, perumahan, konektivitas KIPP dan regional, Sumber Daya Air (SDA) dan drainase perkotaan, serta air minum dan sanitasi.

Imam menjelaskan bahwa jelang 17 Agustus, yang diutamakan adalah sisi fungsional. Karenanya, pasca pelaksanaan Upacara 17 Agustus, proses pembangunan masih akan terus berjalan untuk mengejar target-target pencapaian lainnya.

"Saat 17-an (upacara 17 Agustus) ini, bukan berarti bangunan ini semua selesai, tapi secara fungsional sudah bisa digunakan. Untuk kegiatan 17-an ini, kita akan fungsikan ruang-ruang mana yang fungsional untuk kegiatan di situ," ujar Imam.

Lingkup KIPP, dikatakan Imam, nantinya akan menjadi lokasi inti dalam penyelenggaraan upacara, tepatnya di lapangan yang terletak Kawasan Istana Negara.

Per 4 Juli 2024, realisasi pembangunan kawasan ini diklaim Imam telah mencapai 82,73 persen, dan secara fungsional, ruang-ruang utamanya sudah dapat digunakan.

Sedangkan, berbicara soal kantor pemerintahan, Imam juga menjelaskan bahwa wilayah Kementerian Koordinator ditargetkan dapat digunakan untuk berkantor secara optimal pada bulan September 2024 mendatang.

Meski begitu, saat ini telah fungsional untuk kapasitas sekitar 2.170 orang, dan akan semakin rampung secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan.

Sedangkan dalam lingkup penataan kawasan, yang diutamakan saat ini adalah tiga plaza yang berada di depan istana, yaitu Plaza Seremoni/Sumbu Kebangsaan, Plaza Bendera/Beranda Nusantara, dan Plaza Bhinneka.

"Plaza seremoni sudah selesai 100 persen dan saat ini sedang dilakukan penyempurnaan. Nanti, akan banyak masyarakat yang akan ikut meramaikan di sini. Paling depan dari istana ada bangunan melengkung yang adalah visitor center yang jadi pusat informasi, lalu ada lokasi yang diperuntukan bagi booth UMKM," ujar Imam.

Pada di lingkup perumahan, ada 12 gedung hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan & Keamanan (Hankam) yang siap dari total 47 gedung yang direncanakan.

Akses bagi para tamu yang akan hadir pada upacara mendatang juga telah diupayakan untuk waktu yang lebih efisien.

"Akses regular itu sekitar dua jam lewat provinsi, saat ini sedang disiapkan untuk akses dari Balikpapan ke KIPP sekitar 70 menit," ujar Imam.

Penyelenggaraan Upacara Bendera di IKN tentunya juga perlu diantisipasi di tengah cuaca yang tak menentu. PUPR telah menyiapkan sistem drainase perkotaan dan juga pemanfaatan wilayah sebagai embung/kolam retensi untuk parkir air.

Sedangkan untuk ketersediaan air bersih, minimum yang akan dioperasionalkan adalah 150 liter per detik untuk mencukupi kawasan yang akan beroperasi pada 17 Agustus.

Pada bulan Juli 2024 ini, Kementerian PUPR tengah fokus melakukan test & commissioning yang memeriksa dan menguji berbagai infrastruktur di IKN, termasuk untuk air minum.

"Yang paling krusial adalah air minum. Saat ini sudah proses pengujian juga, walau masih tahap 1 dan akan berlangsung sampai tahap 3, yang direncanakan akan selesai pada tanggal 17 Juli 2024," ujar Imam. (TSA)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, Bandara VVIP IKN baru bisa digunakan secara fungsional pada 17 Agustus 2024. Sebab, saat ini bandara tersebut juga masih dalam tahap konstruksi.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, bandara tersebut juga kemungkinan belum siap untuk dilandasi oleh pesawat jenis Boeing, atau pesawat-pesawat berbadan besar. Sehingga, kemungkinan jika terdapat pesawat Boeing akan dialihkan ke Bandara terdekat IKN, yaitu di Balikpapan.

"Bisa (fungsional bandara), bergantung ukurannya (pesawat). Ada yang gede, ada yang kecil. Kalau yang mau pakai Boeing, yang besar ya tidak bisa (dilandasi)," ujar Endra di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Bandara IKN saat ini tengah dibangun dengan memiliki luas area 347 hektare dengan dilengkapi ruang VVIP dan VIP seluas 7.352 m2 dan targetmya dapat menampung tiga pesawat terbang.

Desain Bandara IKN memiliki panjang runway 3.000 x 45 meter yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga. Namun, pada saat fungsional, runway yang baru bisa digunakan sepanjang 2.200 meter.

Dukungan infrastruktur lainnya adalah pembangunan apron 470 meter dari total luas 102.150 m2, dan taxiway sepanjang 290 meter dengan anggaran Rp4,3 triliun.

"Kalau pesawat yang sekarang yang dipakai beliau (Presiden) (Airbus) bisa. Kalau yang badan besar itu, misalkan dari UAE, itu kan pesawatnya gede-gede ya, Amerika, tidak bisa," kata Endra.

Sebagai informasi, Bandara VVIP IKN berada di Kecamatan Penajam atau berjarak sekitar 23 km dari Titik Nol IKN atau sekitar 18 menit dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara. Dukungan konektivitas juga telah dikerjakan Kementerian PUPR dengan menyelesaikan jalan relokasi sepanjang 4 km.

Progres pekerjaan fisik Bandara IKN sampai dengan awal Juni lalu telah mencakup beberapa aspek, di antaranya pekerjaan baja, instalasi pipa plumbing, atap, dinding, dan elektrikal di Terminal VVIP; pekerjaan kolom, instalasi pipa plumbing, dan rangka baja di Terminal VIP; pekerjaan struktur atas lantai 1-4 Gedung ATC; pekerjaan pilecap dan instalasi plumbing Gedung Administrasi dan Operasional; pekerjaan minipile dan pipa plumbing di Gedung PK-PPK; serta pekerjaan struktur atas gedung substation.

Aspek lainnya, pekerjaan struktur atas gedung peribadatan, pekerjaan struktur lab karantina; pekerjaan minipile bangunan power house; pekerjaan cut & fill, galian U-ditch, geotextile, agregat di Jalan Akses Utama (uditch), Embung, dan Jalan Perimeter Barat; pekerjaan pondasi pancang Gedung Ruang Pompa dan GWT, serta STP; serta pekerjaan pondasi rumah dinas.

(YNA)

IDXChannel - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan bakal terus mengupdate perkembangan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini terkait rencana pemerintah untuk dapat menggelar Upacara Bendera Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT ke-79 RI) yang jatuh tanggal 17 Agustus 2024 mendatang.

"Sebagai Government Public Relation, kami akan terus memberikan update informasi seputar perkembangan pembangunan di IKN," ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo, Septriana Tangkary, dalam keterangan resminya, Kamis (11/7/2024).

Untuk keperluan penyebaran informasi tersebut, menurut Septriana, pihaknya juga bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pelaksana teknis atas berbagai persiapan jelang pelaksanaan upacara di IKN.

"Kami berharap dapat terus membangun sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga untuk memberikan informasi yang cepat, akurat, objektif, kepada seluruh masyarakat Indonesia," ujar Septriana.

Tak hanya itu, Kemenkominfo secara aktif memberikan update terbaru atas perkembangan pembangunan ke kalangan media massa nasional. Hal tersebut dinilai Septriana sangat penting guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen Pemerintah dalam hal pembangunan IKN.

"Sehingga masyarakat kita harapkan bisa terus terupdate informasinya terkait apa saja pengerjaan yang sedang berjalan di IKN, termasuk progress pembangunannya sejauh ini," ujar Septriana. (TSA)
[16.42, 12/7/2024] Momo IDXChannel Redaktur: Oke
[16.49, 12/7/2024] taufan sukma: Berita 130 - taufan

Siapkan IKN untuk Perayaan HUT RI, Kementerian PUPR Fokus Pada Enam Lingkup Kerja

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa sedikitnya ada enam lingkup yang menjadi fokus jelang pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, saat hadir dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, secara daring, Kamis (11/7/2024).

Keenam lingkup pengerjaan tersebut, menruut Imam, meliputi pengerjaan pembangunan di Kawasan Inti Kantor Pemerintahan (KIPP), penataan kawasan, perumahan, konektivitas KIPP dan regional, Sumber Daya Air (SDA) dan drainase perkotaan, serta air minum dan sanitasi.

Imam menjelaskan bahwa jelang 17 Agustus, yang diutamakan adalah sisi fungsional. Karenanya, pasca pelaksanaan Upacara 17 Agustus, proses pembangunan masih akan terus berjalan untuk mengejar target-target pencapaian lainnya.

"Saat 17-an (upacara 17 Agustus) ini, bukan berarti bangunan ini semua selesai, tapi secara fungsional sudah bisa digunakan. Untuk kegiatan 17-an ini, kita akan fungsikan ruang-ruang mana yang fungsional untuk kegiatan di situ," ujar Imam.

Lingkup KIPP, dikatakan Imam, nantinya akan menjadi lokasi inti dalam penyelenggaraan upacara, tepatnya di lapangan yang terletak Kawasan Istana Negara.

Per 4 Juli 2024, realisasi pembangunan kawasan ini diklaim Imam telah mencapai 82,73 persen, dan secara fungsional, ruang-ruang utamanya sudah dapat digunakan.

Sedangkan, berbicara soal kantor pemerintahan, Imam juga menjelaskan bahwa wilayah Kementerian Koordinator ditargetkan dapat digunakan untuk berkantor secara optimal pada bulan September 2024 mendatang.

Meski begitu, saat ini telah fungsional untuk kapasitas sekitar 2.170 orang, dan akan semakin rampung secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan.

Sedangkan dalam lingkup penataan kawasan, yang diutamakan saat ini adalah tiga plaza yang berada di depan istana, yaitu Plaza Seremoni/Sumbu Kebangsaan, Plaza Bendera/Beranda Nusantara, dan Plaza Bhinneka.

"Plaza seremoni sudah selesai 100 persen dan saat ini sedang dilakukan penyempurnaan. Nanti, akan banyak masyarakat yang akan ikut meramaikan di sini. Paling depan dari istana ada bangunan melengkung yang adalah visitor center yang jadi pusat informasi, lalu ada lokasi yang diperuntukan bagi booth UMKM," ujar Imam.

Pada di lingkup perumahan, ada 12 gedung hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan & Keamanan (Hankam) yang siap dari total 47 gedung yang direncanakan.

Akses bagi para tamu yang akan hadir pada upacara mendatang juga telah diupayakan untuk waktu yang lebih efisien.

"Akses regular itu sekitar dua jam lewat provinsi, saat ini sedang disiapkan untuk akses dari Balikpapan ke KIPP sekitar 70 menit," ujar Imam.

Penyelenggaraan Upacara Bendera di IKN tentunya juga perlu diantisipasi di tengah cuaca yang tak menentu. PUPR telah menyiapkan sistem drainase perkotaan dan juga pemanfaatan wilayah sebagai embung/kolam retensi untuk parkir air.

Sedangkan untuk ketersediaan air bersih, minimum yang akan dioperasionalkan adalah 150 liter per detik untuk mencukupi kawasan yang akan beroperasi pada 17 Agustus.

Pada bulan Juli 2024 ini, Kementerian PUPR tengah fokus melakukan test & commissioning yang memeriksa dan menguji berbagai infrastruktur di IKN, termasuk untuk air minum.

"Yang paling krusial adalah air minum. Saat ini sudah proses pengujian juga, walau masih tahap 1 dan akan berlangsung sampai tahap 3, yang direncanakan akan selesai pada tanggal 17 Juli 2024," ujar Imam. (TSA)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan penyebab banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi di tanah air. Salah satunya akibat adanya ketidaksesuaian data yang dimiliki baik dari masyarakat, swasta, dan pemerintah.

"Jadi kalau setiap hari saya mendapatkan laporan itu ya memang enggak ada habisnya. Bahkan, data di (Kemenko) Polhukam dari berbagai jenis laporan dan kasus yang terjadi itu 60 persennya terkait urusan tanah baik sengketa antar warga, warga dengan korporasi maupun warga dengan aset pemerintah maupun kombinasi di antaranya," kata AHY melalui siaran langsung di akun YouTube Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/7/2024).

AHY menjelaskan, banyaknya kasus sengketa tanah terjadi karena banyak faktor termasuk regulasi yang masih sering tumpang tindih. Untuk itu, pemerintah terus menggodok kebijakan satu peta atau one map policy.

Dengan kebijakan tersebut, AHY mengatakan dapat mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih.

"Kita berharap Indonesia menghadirkan kebijakan satu peta jangan sampai masing-masing Kementerian/Lembaga institusi punya peta dengan versi yang berbeda-beda, ini yang akan membingungkan inilah sering terjadi tumpang tindih, overlapping antara satu urusan dengan urusan yang lain," ujarnya.

AHY menegaskan, dengan adanya kebijakan satu peta dapat berdampak positif pada perekonomian nasional. Dengan kebijakan itu, para investor akan mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang digunakan.

"Yang sering terjadi diklaim ini tanah yang bisa digunakan untuk perkebunan, untuk industri tetapi di sisi lain ini masuk ke dalam kawasan hutan. Akhirnya masuk ke dalam wilayah sengketa. Kalau sengketa pasti tidak bisa digunakan dengan baik belum lagi kita juga tahu ada cukup banyak tanah yang terlantar yang tidak produktif," ujar dia.

"Ini semua harus kita bisa optimalkan ke depan, yang kita butuhkan adalah kepastian hukum untuk warga dan juga investor. Kita tahu investasi bergerak, akan menggerakkan ekonomi rakyat dan dengan demikian kita bisa tumbuh ekonominya ke depan," katanya.

Untuk itu, AHY mengajak semua pihak untuk dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah. Tujuannya, agar masalah ini dapat terselesaikan sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat, swasta, dan pemerintah.

"Saya sekali lagi dengan rendah hati mengajak semua stakeholders semua pihak yang memiliki kewenangan otoritas dan juga kepentingan untuk melakukan penataan Pengelolaan tanah dan tata ruang ini. Mari kita sama-sama bekerja keras bersinergi dan berkolaborasi karena itu yang dibutuhkan semakin kita baik sinergi dan kolaborasinya, maka semakin baik pula produk-produk dan juga outcome yang kita hasilkan," ujar AHY.

(YNA)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan beberapa keuntungan dalam penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik, terutama pertanahan.

Pertama, memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan-pengurusan administrasi tanah. Kedua, selain cepat dan semakin efisien, juga menghindarkan dari praktik-praktik yang merugikan konsumen.

"Dalam hal ini masyarakat termasuk juga dunia usaha dan juga merugikan negara. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kami berharap bahwa program sertifikasi elektronik ini juga semakin diketahui oleh masyarakat luas," ujarnya saat meresmikan implementasi layanan elektronik 29 kantor pertanahan (kantah) di Jawa Tengah melalui akun YouTube Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/7/2024).

Kemudian, lanjut AHY, sertifikat elektronik juga melindungi masyarakat dari praktik pemalsuan dokumen. Tak hanya itu, dokumen yang dimiliki masyarakat juga tidak bisa diduplikasi.

"Di samping itu kita tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus pemalsuan dokumen terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya konvensional tadi Nah dengan sertifikat elektronik kami berharap juga semakin aman justru dari potensi tersebut karena masuk ke dalam database," kata dia.

Dia menegaskan, pemerintah gencar melakukan transformasi digital bukan karena ikut-ikutan tren global, dan bukan sekadar adu keren layanan serba digital atau elektronik.

"Karena memang tuntutan zaman sekaligus tuntutan dari layanan publik harus kita bisa jawab melalui transformasi digital melalui alih media dari yang serba fisik serba konvensional menjadi serba elektronik," kata AHY.

Selain itu, AHY menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat sistem pengamanan terhadap semua data, termasuk tanah dan juga tata ruang. Sebab, itu semua berkaca pada kejadian terjadinya peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

"Warning kepada kita semua, termasuk pemerintah di tingkat pusat dan daerah agar terus menjaga data-data elektronik yang kita miliki. Tapi kalau itu bisa kita lakukan Insyaallah transformasi digital hanya akan membawa kita semakin baik dan semakin menguntungkan untuk ekonomi negara bapak Ibu yang saya," ujarnya.

(YNA)

IDXChannel - Federation of International Freight Forwarders Associations (FIATA) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) sukses menggelar acara inti FIATA Regional Asia Pasific (RAP) Meeting 2024 di Merusaka, Nusa Dua, Bali pada 11 Juli 2024.

Acara dibuka oleh Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, dengan sejumlah keynote speakers, yakni Presiden FIATA Turgut Erkeskin, Chairman FIATA-RAP 2024 Yukki N. Hanafi, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum ALFI atau ILFA) Akbar Djohan.

Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun memberi arahan secara daring terkait strategi pembangunan sektor logistik kawasan regional dalam FIATA-RAP 2024 yang dihadiri lebih dari 200 peserta pemimpin industri logistik, dan pemangku kepentingan dari seluruh dunia khususnya Asia Pasifik.

Pemimpin industri ini berkumpul untuk merumuskan rekomendasi usulan kebijakan dalam menata masa depan sektor logistik di tingkat regional, sekaligus upaya menjaga ketahanan keberlanjutan bisnis dalam rantai pasok global.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengatakan, potensi industri logistik di Kawasan Asia Pasifik didukung oleh pertumbuhan ekonomi tingginya investasi, serta peningkatan volume
perdagangan.

Namun tantangan, kata Ma'ruf masih menjadi perhatian khususnya ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan fluktuasi nilai tukar mata uang

“Pesan saya, pertama dorong adaptasi dan inovasi teknologi dengan transformasi digital di sector logistik, yang akan meningkatkan efisiensi, transparansi, kecepatan, dan akurasi, dalam proses distribusi, sehingga dapat menurunkan ongkos logistik," ujar dia dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (12/7).

"Kedua tingkatkan investasi dalam pelatihan SDM yang memadai bagi tenaga kerja, dan Ketiga perkuat reformasi regulasi kebijakan dan regulasi yang selaras antar instansi sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi memaparkan, pemerintah Indonesia telah membangun National Logistic Ecosystem (NLE). Melalui NLE diharapkan dapat menyelaraskan
arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan, sarana pengangkut, hingga barang tiba di gudang, termasuk perizinan dan penyelesaian dokumen pengiriman yang diintegrasikan dalam satu sistem kemudahan “Single Submission”.

“Tantangan industri logistik semakin beragam, mulai dari adaptasi terhadap teknologi, hingga dinamika pasar global yang terus berubah. Ini pentingnya efisiensi bidang transportasi logisti," ujar Budi Karya.

Presiden FIATA, Turgut Erkerskin mengatakan, FIATA-RAP 2024 harus menjadi contoh bagi semua negara dalam mempertemukan negara-negara mitra demi memperkuat konektivitas perdagangan internasional.

“Saat kita berada di sini, kita membahas tantangan dan peluang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh Asia Pasifik karena semua perekonomian, semua rantai pasokan saat ini saling terhubung," ujarnya.

"Sistem yang berfungsi dengan baik di satu negara saja tidak cukup. Negara-negara harus bekerja sama, dalam mengembangkan koridor transportasi dan logistik,” kata Turgut.

Pun dengan Chairman FIATA-RAP 2024, Yukki N. Hanafi mempertegas bahwa industri logistik dihadapkan pada tantangan signifikan seperti regulasi yang semakin ketat, perang dagang, dan perubahan dinamika pasar.

"Namun, dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas, kita dapat menciptakan ekosistem logistik yang efisien dan berkelanjutan," ujarnya.

ALFI/ILFA Dorong Pembentukan Badan Logistik Nasional

Sektor logistik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun dihadapkan pada tantangan global. Pada 2023, kontribusi sektor logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 5,5 persen, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7 persen.

“Investasi dalam teknologi hijau dan solusi logistik yang berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Penggunaan teknologi seperti Artificial Intelligence dan Big Data dalam manajemen rantai pasok telah menunjukkan efisiensi yang signifikan, mengurangi biaya operasional hingga 20 persen dan emisi karbon hingga 15 persen," ujar Ketua Umum ALFI/ILFA, Akbar Djohan.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ALFI/ILFA 2024 yang digelar setelah diskusi panel FIATA-RAP 2024, seluruh anggota ALFI/ILFA menyepakati rekomendasi usulan asosiasi kepada pemerintah untuk mendirikan suatu badan atau lembaga setingkat kementerian yang khusus untuk mengatur tata kelola logistik nasional dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan industri dalam negeri.

Akbar menambahkan ALFI/ILFA mengusulkan pembentukan lembaga atau badan atau dewan logistik nasional yang independen, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Badan Logistik Nasional ini merupakan langkah strategis sekaligus motor penggerak dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, integritas sistem logistik nasional kita, maupun tata kelola ekosistem logistik nasional," ujarnya.

Komitmen dan Sinergi Industri dalam Logistik Berkelanjutan

Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid mengatakan, sektor logistik telah menjadi urat nadi dalam pertumbuhan bisnis di Tanah Air. Kolaborasi dan sinergi industri merupakan urgensi dalam memastikan keberlanjutan atau sustainability bisnis logistik.

"Tanpa logistik yang baik dan efisien, ekonomi kita tidak bisa terbang tinggi. Selain menjaga pertumbuhan, industri perlu menjaga bumi kita dengan transisi energi di sektor logistik," kata Arsjad.

Adopsi pengembangan teknologi melalui digitalisasi dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan dan juga menjadi perhatian bagi kalangan industri yang bersentuhan dengan aspek logistik.

Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS), Eka Suhendra mengatakan digitalisasi mampu membuat pengaturan terhadap pergerakan kapal menjadi lebih efisien, lebih maksimal.

Pemakaian energi yang ramah lingkungan juga menjadi fokus PT Kilang Pertamina Internasional (KIP).

“Penggunaan bahan bakar saat ini menjadi salah satu kontributor emisi. Dengan melakukan efisiensi energi, maka kita dapat menurunkan 20-25 persen konsumsi fuel,” kata VP Supply and Logistic Operation KIP, Woody Boemara.

Sementara itu, Direktur Strategi PT Pelindo (Persero), Prasetyo, mengungkapkan, optimalisasi sistem operasional perusahaan menjadi faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan biaya logistik.

Diketahui setelah merger, Pelindo fokus penerapan sistem operasi Single Enterprise Resources Planning (ERP) berbasis AP (System Application and Product).

“Kami implementasi digitalisasi, baik itu di Terminal Operating System, kemudian juga ke Single ERP. Nah, ini juga akan meningkatkan performance dari Pelindo," tuturnya.

"Upaya bersama dalam mewujudkan keberlanjutan bisnis logistik tak terlepas dari kepatuhan (compliance) terhadap regulasi, khususnya compliance pajak," sambung Prasetyo.

Managing Director TaxPrime, Muhammad Fajar Putranto memaparkan bahwa masih terdapat pengusaha Indonesia yang terdampak atas ketidakselarasan regulasi dengan kondisi bisnis logistik global, khususnya soal perpajakan

“Sehingga dampaknya terhadap compliance pajak, apalagi di Indonesia tidak ada perluasan tax allowance dalam subsektor logistik, khususnya fleet untuk pengangkutan darat, laut, dan udara. For the sake of Indonesia, saat pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan GDP, tentunya ini harus jadi perhatian,” tegas Fajar.

Agenda FIATA-RAP Meeting 2024 akan berakhir pada 12 Juli 2024 dengan agenda persetujuan atas risalah pertemuan FIATA. Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan tahun ini akan menyerahkan tongkat estafet bagi host selanjutnya.

(FAY)

IDXChannel - Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), Agung Budi Waskito, mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh membebani kinerja keuangan perseroan dan berkontribusi pada kerugian di 2023.

"Kita itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang memang dari penyertaan saja kita sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun Sehingga hampir Rp12 triliun," ujar Agung Budi di DPR, Senin (8/7/2024).

Agung mengatakan tingginya penyertaan untuk proyek kereta cepat ini membuat perseroan semakin rajin untuk menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman.

WIKA tercatat membukukan utang sebesar Rp56 triliun hingga akhir 2023. Fundamental keuangan perusahaan bergejolak lantaran beban bunga akibat nilai utang bernilai fantastis.

Sehingga total beban bunga yang ditanggung perseroan lewat penerbitan obligasi tembus Rp11 triliun.

"Memang dengan pinjaman yang cukup besar ini di dalam laporan tadi ada dua komponen, pertama adalah beban bunga yang memang cukup tinggi. Yang kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 itu kita juga sudah mulai mencatat adanya kerugian dari PSBI atau Kereta Cepat yang tiap tahun juga cukup besar, pak. Jadi kira-kira gitu, pak," kata dia.

Hal tersebut yang membuat emiten konstruksi pelat merah ini menanggung kerugian sepanjang tahun lalu sebesar Rp7,12 triliun atau naik 11,86 persen dari rugi di 2022 yakni Rp59,59 miliar.

Pada kesempatan tersebut, Agung menambahkan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung ini perseroan menjadi anggota konsorsium dibalik pembentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Selain WIKA yang memiliki saham sebanyak 39,12 persen, konsorsium itu juga melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dengan porsi kepemilikan 51,37 persen, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I dengan porsi 1,21 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan porsi 8,3 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2015 PBSI dan Konsorsium asal China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, membentuk sebuah perusahaan patungan yang diberi nama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

(FRI)

IDXChannel - Penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk keramik tengah memasuki tahap akhir. Pemerintah disebut-sebut bakal menerapkan BMAD keramik sampai 199 persen.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Forum Suplier Bahan Bangunan Indonesia (FOSSBI), Antonius Tan, mengatakan rencana penerapan BMAD keramik oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tidak sesuai aturan yang berlaku, termasuk memenuhi ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Menurutnya, perhitungan tarif Anti Dumping Final dari KADI melanggar ketentuan WTO lantaran menggunakan secondary data yang didapat dari sumber Direktorat Jenderal Bea Cukai.

“Bukan menggunakan primary data yang didapat dan sudah diverifikasi secara langsung, terutama terhadap sistem pembukuan perusahaan oleh KADI berdasarkan hasil verifikasi lapangan di China pada periode 18 sampai dengan 29 September 2023 yang lalu di 9 pabrik produsen keramik di RRT,” ujar Antonius Tan, Jumat (12/7/2024).

“Hasil perhitungan sementara KADI berdasarkan primary data ini disampaikan pada Laporan Data Utama (Essential Facts), dengan temuan 6 - 99 persen,” ujar dia menambahkan.

Namun demikian, dia menilai KADI pada laporan akhir secara sepihak memutuskan untuk tidak menggunakan Primary Data masing-masing perusahaan tersebut karena adanya tuduhan terkait keabsahan data produsen keramik China yang disampaikan oleh pihak industri dalam negeri. Anton menyebut, data dari industri dalam negeri pun tidak memiliki dasar yang kuat.

“Lebih jauh, sistem cara perhitungan berdasarkan Secondary Data ini juga tidak dapat diberikan kepada pihak eksportir untuk dikonfirmasi dan diklaim oleh KADI sebagai data rahasia, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan pembelaan,” tuturnya.

Apalagi pihak yang mengajukan petisi anti dumping hanya diwakili oleh tiga perusahaan di bawah Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) yakni PT Jui Shin Indonesia, PT Satyaraya Keramindoindah, dan PT Angsa Daya. Ketiganya beralasan geliat industri keramik sedikit melambat akibat kerasnya persaingan di pasar.

“Saat penyampaian Petisi Anti Dumping Ubin Keramik, yang melakukan hanya 26 persen dari total produsen dalam negeri, yang artinya 74 persen lainnya tidak terpengaruh dengan import,” kata Antonius.

Di sisi lain, kebutuhan terhadap keramik khusus seperti ubin porcelain sangat besar, dengan kapasitas produksi maksimum yaitu kurang lebih 70 Juta M2, sedangkan kebutuhan dalam negeri per tahun mencapai 150 Juta m2. Artinya terdapat selisih sebesar kurang lebih 80 juta m2 yang dipenuhi melalui impor.

“Adanya selisih antara kebutuhan pasar domestik dengan kemampuan produksi produsen keramik dalam negeri mengakibatkan impor menjadi satu-satunya solusi yang logis oleh importir legal yang melakukan impor dengan membayar Pajak Bea Masuk, yang sudah dikenakan Lartas SNI, Surveyor SGS, Safeguard Tax (BMTP), PPh dan PPn Impor,” ujarnya.

(FRI)

IDXChannel - Nilai tukar rupiah kembali ditutup menguat 58 poin atau 0,36 persen ke level Rp16.136,5 setelah sebelumnya di Rp16.194 per dolar AS pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp16.143 per dolar AS.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS dipengaruhi Greenback yang terpukul oleh data CPI yang lebih lemah dari perkiraan, yang menunjukkan inflasi sedikit lebih tenang dari perkiraan pada bulan Juni. Angka tersebut meningkatkan spekulasi bahwa Federal Reserve akan lebih percaya diri untuk mulai memangkas suku bunga.

"Para pedagang memperkirakan kemungkinan sebesar 83,4 persen bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada bulan September, dibandingkan dengan peluang sebesar 64,7 persen yang terlihat pada minggu lalu, menurut CME Fedwatch," kata Ibrahim dalam risetnya, Jumat (12/7/2024).

Namun penurunan tajam yen memicu pertanyaan apakah pemerintah Jepang secara aktif melakukan intervensi di pasar mata uang. Para pejabat memberikan sedikit petunjuk mengenai masalah ini, bahkan setelah memberikan serangkaian peringatan dalam beberapa minggu terakhir mengenai taruhan agresif terhadap yen.

Di Asia, data neraca Bank of Japan, yang akan dirilis pada bulan Juli, diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai apakah pemerintah melakukan intervensi. Para pedagang juga berspekulasi apakah posisi short pada yen tertekan oleh penurunan tajam dolar, menyusul lemahnya pembacaan CPI pada bulan Juni.

Surplus perdagangan China melonjak mendekati level tertinggi dalam dua tahun terakhir, sementara ekspor juga tumbuh lebih besar dari perkiraan. Namun peningkatan tarif perdagangan terhadap ekspor utama Tiongkok, seperti kendaraan listrik, dapat mengimbangi tren ini.

"Fokus saat ini adalah pada Sidang Pleno Ketiga Partai Komunis Tiongkok untuk mengetahui lebih banyak isyarat mengenai perekonomian dan stimulus. Rencananya, pertemuan tersebut akan dilakukan pada minggu depan," kata Ibrahim.

Dari sentimen domestik, pemerintah telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tetap tumbuh 5,2 persen hingga akhir tahun sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN sebesar 5,2 persen.

"Meskipun, ekonomi global saat ini masih stagnan, dan berbagai lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 di bawah level itu," kata Ibrahim.

Dana Moneter Internasional atau IMF bahkan memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya sebesar 5 persen. Demikian juga Bank Dunia atau World Bank yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 5 persen. Bank Indonesia juga menganggap pertumbuhan ekonomi 2024 hanya sebesar 5,1 persen.

Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,2 persen sampai akhir tahun itu akan ditopang oleh bergeliatnya ekspor dan investasi di Indonesia. Untuk ekspor bulan Juni yang akan di rilis tanggal 15 Juli diprediksi akan cukup bagus sehingga akan menunjukkan lagi pemulihan ekspor. Sedangkan untuk investasi, terlihat dengan berjalannya proyek-proyek infrastruktur pemerintah, termasuk proyek strategis nasional atau PSN.

Di sisi lain, konsumsi masyarakat juga berpotensi kembali menggeliat pada paruh kedua tahun ini, ditopang oleh dukungan belanja pemerintah yang akan naik 2,6 persen sampai akhir tahun dari pagu yang telah ditetapkan, belanja negara akan membengkak menjadi sebesar Rp3.412,2 triliun, atau mencapai 102,6 persen dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 persen.

Berdasarkan data diatas, mata uang rupiah untuk perdagangan berikutnya diprediksi bergerak fluktuatif, namun kembali ditutup menguat di rentang Rp16.080-Rp16.150 per dolar AS.

(SLF)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan uji coba tol nir sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada 9 ruas tol di Indonesia.

Penambahan ruas uji coba itu menyusul terbentuknya Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang terdiri dari PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Hutama Karya (Persero).

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan, penambahan ruas yang akan diujicobakan menggunakan MLFF nantinya 2 ruas di Pulau Sumatera, 6 ruas di Pulau Jawa, dan 1 ruas di Pulau Dewata Bali. Meski demikian belum ada tanggalan pasti uji coba tersebut akan dilakukan.

"Ada 9 ruas di uji coba, masih kita pelajari juga. Trans Sumatera setau saya ada 2 ruas, Jawa, dan Bali," ujar Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Endra menjelaskan pemilihan ruas tol yang akan diujicobakan ini menimbang aspek kesiapan dari operator jalan tol sendiri. Adapun terkait penerapan sistem jalan tol nir sentuh ini masih dalam pembahasan dengan Bank Indonesia untuk sistem pembayaran baru ini.

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah menunjuk PT Hutama Karya (persero) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menjadi operator atau badan usaha pelaksana (BUP) jalan tol nirsentuh bersama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

Menteri Basuki menjelaskan, kehadiran dua BUMN Karya tersebut dalam project tol nir sentuh ini akan mengambil bagian untuk mengumpulkan hasil transaksi pengendara di jalan tol.

Sebab nantinya metode pembayaran tol berbasis pada platform dan tidak lagi dilakukan di gardu tol.

"Kami berpikir begitu makanya kita ajak BUJT untuk masuk sebagai pengelola. Jadi BUJT bagian dari pengelola nanti. Jadi bukan RITS sendiri, tapi sudah ada BUJT, Jasa Marga, Hutama Karya itu jadi pengelola," kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menjelaskan penggabungan 3 perusahaan tersebut menjadi operator tol nir sentuh untuk menjawab kekhawatiran Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam mengimplementasikan teknologi tol nir sentuh.

Sebab, selama ini yang kerap menjadi bahan pertimbangan diskusi adalah terkait penarikan tarif pengguna tol yang sudah tidak lagi dikelola oleh BUJT, melainkan penyedia jasa teknologi dalam hal ini Roatex Indonesia.

"Jadi sudah kita lebur, tidak hanya RITS. Karena kalo RITS sendiri pasti BUJT khawatir. Nah sekarang (BUMN) kita masuk dan alhamdulillah mereka bersedia," ujar Menteri Basuki.

(SLF)

IDXChannel—Ketahui cara menggunakan SMS banking BRI dengan mudah. SMS banking adalah layanan perbankan melalui medium pesan singkat di ponsel. Pengguna dapat melakukan pengecekan saldo dan transfer dana dengan SMS banking.

Meskipun layanan perbankan telah tersedia secara digital, layanan SMS banking tetap berguna dan digunakan oleh sebagian nasabah. Terutama bagi nasabah yang awam dengan penggunaan aplikasi dan internet secara umum.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sendiri menyediakan layanan perbankan dengan beragam medium untuk perluasan jangkauan. Yakni melalui mesin ATM, agen BRILink, mobile banking BRImo, internet banking, dan SMS banking.

Untuk menggunakan layanan SMS banking BRI, nasabah dapat mendaftarkan diri di kantor cabang terdekat, atau mendaftar secara mandiri melalui ATM. Nasabah hanya perlu nomor ponsel aktif yang terdaftar untuk pembuatan rekening BRI.

Berikut ini adalah cara mendaftarkan layanan SMS banking BRI secara mandiri melalui mesin ATM:

• Kunjungi ATM BRI terdekat
• Masukkan kartu ATM dan PIN
• Pilih menu ‘Transaksi lain’
• Pilih menu ‘Registrasi’
• Pilih ‘SMS banking’
• Masukkan nomor ponsel aktif yang digunakan untuk pembukaan rekening
• BRI akan meminta nasabah membuat PIN dengan enam digit angka
• Setelah selesai, mesin ATM akan mencetak struk konfirmasi bahwa nasabah telah terdaftar di layanan SMS banking

Berikut ini adalah cara menggunakan SMS banking BRI untuk keperluan cek saldo rekening dan transfer dana ke sesama BRI dan antar bank:

Cek Saldo

• Buka menu SMS di ponsel
• Ketik SMS dengan format ‘SALDO (spasi) PIN’
• Kirim SMS ke nomor 3300
• Tunggu balasan, BRI akan mengirimkan informasi saldo rekening nasabah

Transfer ke Sesama BRI

• Buka menu SMS di ponsel
• Ketik pesan dengan format ‘TRANSFER (spasi) BRI + nomor rekening tujuan (spasi) nominal dana yang ditransfer (spasi) PIN’
• Kirim pesan ke 3300
• Tunggu notifikasi dan ikuti instruksi selanjutnya dari BRI
• Selesai

Transfer Antar Bank

• Buka menu SMS di ponsel
• Ketik SMS dengan format ‘TRANSFER (spasi) kode bank + nomor rekening (spasi) nominal yang ingin ditransfer (spasi) PIN’
• Kirim SMS ke 3300
• Tunggu notifikasi dan ikuti instruksi selanjutnya dari BRI
• Selesai

Itulah langkah dan cara menggunakan SMS banking BRI dengan mudah untuk cek saldo dan transfer dana. (NKK)