Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - MAGELANG.International Golf & Country Club, yang dikelola oleh PT Jababeka Tbk (KIJA) dan terletak di Magelang, menjadi lokasi pembekalan para menteri dan wakil menteri kabinet Merah-Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.
Lapangan golf dengan fasilitas berstandar internasional ini dimiliki oleh Akademi Militer dan dikelola oleh Jababeka (KIJA) ini memang kerap digunakan untuk acara penting baik dari sektor swasta maupun instansi pemerintah.
Haris Hudiyanto, Operational General Manager Borobudur International Golf & Country Clubmenyampaikan bahwa pihaknya merasa terhormat dapat berperan dalam kegiatan strategis ini dan siap mensukseskan kegiatan kenegaraan ini.
“Kami bangga dapat mendukung pelatihan ini, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kepemimpinan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Kami siap mensukseskan kegiatan kenegaraan di Magelang ini,” ujar Haris Hudiyanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Rabu (23/10).

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah secara resmi mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang akan mengurus tidak hanya kelapa sawit, tetapi juga komoditas kakao dan kelapa. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024.

Menanggapi perubahan tersebut, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyampaikan dukungannya terhadap transformasi ini, namun ia mengingatkan pentingnya tata kelola kelembagaan yang baik.

Eddy juga menekankan bahwa dana pungutan kelapa sawit seharusnya tetap difokuskan untuk kepentingan industri kelapa sawit dan tidak digunakan untuk komoditas lainnya.

“Industri kelapa sawit masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk produksi yang stagnan dan produktivitas yang menurun. Kebutuhan dalam negeri terhadap minyak sawit mentah (CPO) juga terus meningkat seiring dengan ambisi pemerintah untuk swasembada energi dari sawit,” ujar Eddy.

Merespons kekhawatiran tersebut, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS, Achmad Maulizal, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut terkait skema pungutan dan kebijakan yang akan diterapkan setelah perubahan status lembaga ini.

"Terkait Perpres 132/2024 ini, kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Mengenai skema pungutan, belum ada kejelasan lebih lanjut," ungkap Maulizal kepada KONTAN, Kamis (24/10).

Ketika ditanya tentang kekhawatiran pengusaha sawit mengenai penggunaan dana pungutan untuk komoditas lain, Achmad mengatakan bahwa BPDPKS tidak berada dalam posisi untuk memberikan jaminan terkait hal itu.

"Kami tidak bisa berkomentar soal kebijakan tersebut karena kami tidak terlibat secara teknis. Tugas kami lebih pada dukungan pendanaan," tambahnya.

Transformasi ini masih dalam proses, dan banyak hal yang harus dipastikan untuk menjaga keberlanjutan program-program yang selama ini dikelola oleh BPDPKS, khususnya yang berkaitan dengan kelapa sawit.

Terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang selama ini menjadi prioritas penggunaan dana pungutan sawit, Maulizal menegaskan bahwa hal ini juga akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. "Kami menunggu arahan lebih lanjut terkait prioritas penggunaan dana ke depan," pungkasnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - BANDUNG. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 22.513 triliun pada 2045.

Melihat potensi tersebut, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) kembali menghadirkan program impact startup incubator NextDev. Di tahun ke-10-nya kali ini, perseroan berharap bisa memperluas akses bagi startup digital di Indonesia untuk mengembangkan kapabilitas.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono mengatakan program ini sebagai upaya untuk memperkuat fondasi early-stage startup di Indonesia agar dapat berkembang dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan.

Program ini juga merupakan bagian dari komitmen Telkomsel dalam menciptakan dampak sosial melalui proses bisnis yang sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Dengan tema ElevatingStartups, NextDev ke-10 bertujuan untuk mendorong transformasi industri startup digital Indonesia menuju tingkatan yang lebih tinggi, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Selaras dengan semangat Indonesia yang menginspirasi Telkomsel untuk terus menciptakan dampak, kami pun terus melangkah dengan implementasi prinsip ESG secara berkelanjutan untuk masyarakat yang semakin berdaya dalam menciptakan hari yang lebih baik dan masa depan gemilang," dalam acara kick off program NextDev ke-10 di Bandung, Kamis (24/10).

Rangkaian NextDev ke-10 menghadirkan sejumlah inovasi, seperti kurikulum NextDev Academy yang diperkuat dengan kurikulum integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Kemudian, kolaborasi dengan International Hub Connector guna memperluas peluang global bagi startup peserta.

Selain itu, sederet alumni terbaik dari program sebelumnya dan ekosistem inovasi Telkomsel juga akan berperan sebagai co-mentor dalam startups scouting dan summit.

Dalam rangkaian NextDev ke-10, pendaftaran startups scouting dibuka secara online pada 24 Oktober - 30 November 2024. Selama periode ini, open session akan berlangsung di empat lokasi, mulai dari Bandung (24 Oktober), Makassar (7 November), Batam (14 November), hingga Bali (21 November).

Di setiap lokasi tersebut juga akan dibuka sesi local pitch untuk meraih akses langsung ke 24 besar kompetisi. Pada awal 2025, 10 startup terbaik dari tiga kategori utama yakni, productivity enhancement, emerging technologies dan digital lifestyle akan dipilih untuk mengikuti NextDev Academy selama empat bulan. Program ini akan mencakup orientation bootcamp dan expert talks yang dipandu oleh para mentor berpengalaman.

Saki menerangkan puncak dari program ini ialah NextDev Summit, platform penghargaan bagi startup terbaik sekaligus ajang diskusi dan kolaborasi bagi para pelaku ekosistem digital nasional dan global.

Acara ini akan mempertemukan alumni, startup enthusiast, dan ekosistem inovasi untuk memperluas jejaring serta mendorong kemajuan solusi digital yang berdampak positif secara berkelanjutan.

"Selama satu dekade terakhir, NextDev telah menjadi platform bagi startup Indonesia untuk tumbuh dan berkontribusi membangun ekosistem digital yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Telkomsel akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan mendukung pertumbuhan ekosistem digital yang memungkinkan startup Indonesia menghadapi tantangan global serta menghadirkan solusi berdampak positif bagi masyarakat dan industri," tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, sejak 2015, NextDev telah melibatkan lebih dari 6.500 startup dengan 152 alumni terbaik. Lima startup berhasil mengikuti akselerasi melalui program Tinc (Telkomsel Ventures), delapan startup telah berkolaborasi langsung dengan Telkomsel, dan 13 startup telah mendapatkan eksposur di kancah internasional.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Freeport Indonesia kini masih memfinalisasi rencana perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk kontrak yang berakhir pada 2041 mendatang.

"Terkait dengan perpanjangan IUPK, saat ini masih dalam proses finalisasi," kata VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia (PTFI) Katri Krisnati ketika dihubungi Kontan pada Kamis (24/10).

Meski demikian, Katri tak merinci lebih detail soal tahapan yang tengah berlangsung.

Sebelumnya, Freeport McMoran dalam laporan kuartal III 2024 memaparkan, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2024, PTFI berhak untuk mengajukan perpanjangan hak penambangan setelah tahun 2041.

PTFI pun disebut telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk mengajukan perpanjangan izin seperti kepemilikan fasilitas smelter terintegrasi yang telah beroperasi, kepemilikan saham dalam negeri melalui MIND ID minimal 51% dan perjanjian dengan Badan Usaha Milik Negara untuk tambahan kepemilikan saham PTFI sebesar 10%.

Syarat lainnya yakni komitmen untuk eksplorasi tambahan dan peningkatan kapasitas smelter yang masing-masing telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Permohonan perpanjangan dapat diajukan kapan saja sampai dengan satu tahun sebelum berakhirnya izin pertambangan khusus (IUPK) yang dimilikinya. PTFI saat ini sedang mempersiapkan pengajuan permohonannya. Sehubungan dengan permohonan perpanjangan PTFI, FCX sedang berupaya mencapai kesepakatan dengan MIND ID mengenai perjanjian jual beli pengalihan pada tahun 2041 atas tambahan 10% kepemilikan di PT-FI," ungkap President and Chief Executive FCX Kathleen Quirk, dikutip dari Laporan Kuartal III 2024, dikutip Rabu (23/10).

Perpanjangan izin operasi ini dinilai akan memberikan kepastian investasi untuk keberlanjutan operasi skala besar di Tambang Grasberg.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal fokus pada dua sektor yaitu minyak dan gas bumi (migas) dan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mewujudkan swasembada energi yang ditargetkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan Presiden Prabowo disampaikan dalam beberapa kesempatan baik saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Pengumuman Menteri Kabinet Merah Putih serta Sidang Paripurna Kabinet. Swasembada energi merupakan salah satu dari 17 program prioritas Presiden Prabowo dalam kepemimpinannya di bawah visi Asta Cita.

Kementerian ESDM pada Rabu (23/10) menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk menyusun strategi untuk mencapai swasembada energi. Dua sektor yang bakal difokuskan ini antara lain peningkatan produksi siap jual (lifting) minyak dan konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik.

Wakil Menteri ESDM Yuliot mengatakan, rapim membahas indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM. Rapat ini untuk memastikan setiap direktorat teknis memiliki kinerja yang selaras dengan arahan Presiden.

Yuliot menjelaskan, arahan Presiden Prabowo terkait sektor energi menekankan dua hal utama, yaitu ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang baik untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

"Pertama, bagaimana memastikan ketahanan energi. Kedua, pengelolaan SDA harus optimal agar bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Yuliot di Kementerian ESDM, Rabu sore (23/10).

Yuliot juga menegaskan pentingnya kendali penuh oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan program tersebut, tanpa bergantung pada kementerian atau lembaga lain.

"Kita ingin memastikan kinerja tetap berada dalam kendali Kementerian ESDM, meski koordinasi dengan kementerian lain tetap diperlukan agar target dapat tercapai," ujarnya.

Tingkatkan Lifting Minyak

Untuk mencapai swasembada energi, Kementerian ESDM akan fokus pada peningkatan lifting minyak yang saat ini berada di angka sekitar 600.000 barel per hari. Yuliot menekankan perlunya peningkatan produksi minyak sesuai dengan target nasional untuk mendukung ketahanan energi.

“Jadi bagaimana kita meningkatkan sesuai dengan target yang ada, sehingga ketahanan energi kita juga bisa tercapai untuk peningkatan lifting tadi,” kata Yuliot.

Catatan Kontan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan realisasi lifting minyak berada pada level 576.000 (BOPD) pada semester I-2024.

Adapun, target lifting minyak Indonesia sebesar 1 juta barel pada 2030 akan mundur selama 2 hingga 3 tahun. Dengan demikian, target tersebut diproyeksikan baru bisa tercapai pada 2033.

Energi Hijau

Selain fokus pada peningkatan lifting minyak, Yuliot menilai bahwa konversi kendaraan BBM ke listrik juga menjadi prioritas. Salah satu yang dilakukan melalui ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang sudah mulai terbangun di Indonesia.

"Semakin banyak penggunaan kendaraan listrik, konsumsi BBM akan berkurang. Ini salah satu strategi penting kita. Kita akan melihat target bagi penggunaan EV beberapa tahun ke depan justru bagaimana pengaruhnya terhadap pengurangan konsumsi BBM di dalam negeri," jelas Yuliot.

“Untuk pengurangan konsumsi ini, kalau memang produksi kita meningkat, bisa digunakan untuk bahan baku industri lain," tambahnya.

Upaya lain yang dilakukan untuk menekan konsumsi BBM adalah pengoptimalan program Bahan Bakar Nabati (BBN), yang saat ini berada di level B35. Pemerintah berencana meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40, B50, hingga B60.

"Saat ini masih di B35, tapi ada rencana untuk naik ke B40, B50, dan B60. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk terkait bahan baku biosolar yang berasal dari kelapa sawit. Kita akan mendorong pelaku usaha yang belum mengekspor produk sawitnya untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku biosolar," pungkas Yuliot.

Upaya peningkatan lifting minyak, konversi kendaraan, dan pengembangan bahan bakar nabati menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi, sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dihubungi secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina sebagai BUMN mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi. Beberapa upaya sudah dan terus dilakukan antara lain peningkatan produksi migas di mana tren produksi Pertamina selama 10 tahun terakhir naik 8%.

"Kemudian optimalisasi bioenergi melalui biofuels, SAF, dll. Juga pengembangan energi baru terbarukan seperti panas bumi," ungkap Fadjar kepada Kontan, Rabu (23/10).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pertamina (Persero) tengah mengembangkan empat terobosan dalam bisnis rendah karbon, meliputi pengembangan biofuel, petrochemical, geothermal, dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS).

Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan swasembada energi dalam 4 tahun-5 tahun mendatang.

Untuk diketahui, penegasan Presiden Prabowo disampaikan dalam beberapa kesempatan baik saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Pengumuman Menteri Kabinet Merah Putih serta Sidang Paripurna Kabinet. Swasembada energi merupakan salah satu dari 17 program prioritas Presiden Prabowo dalam kepemimpinannya di bawah visi Asta Cita.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan dalam mendukung target swasembada energi, Pertamina terus menjaga ketahanan energi dengan mempertahankan dan meningkatkan bisnis eksisting, serta meningkatkan bisnis rendah karbon yang lebih ramah lingkungan.

Saat ini, Pertamina tengah mengembangkan empat terobosan dalam bisnis rendah karbon, meliputi pengembangan biofuel, petrochemical, geothermal, dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS). Terobosan tersebut merupakan komitmen Perusahaan dalam menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya target Net Zero Emission (NZE) Pemerintah Indonesia tahun 2060 atau lebih cepat.

“Terobosan ini akan memperkuat swasembada energi, sekaligus memberikan dampak dalam penurunan emisi karbon, diversifikasi portofolio bisnis yang akan membuka peluang bisnis baru di masa depan,” ujar Fadjar dalam keterangan resmi, Kamis (24/10).

Fadjar mengungkapkan, Pertamina berhasil mengembangkan energi biofuel sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dengan campuran bahan nabati. Pertamina telah berhasil memproduksi dan memanfaatkan biodiesel B35. Selain B35, sambung Fadjar, Pertamina juga mengembangan Pertamax Green dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) bahan bakar pesawat terbang dengan campuran bahan nabati.

“Biofuel yang telah dijalankan Pertamina berdampak pada pengurangan emisi, sehingga memiliki nilai tambah positif bagi masyarakat. Pada tahun 2023, penerapan B35 mampu menurunkan emisi CO2 hingga 32,7 juta ton,” jelasnya.

Dalam pengembangan Geothermal, disampaikan Fadjar, saat ini Pertamina mengelola 15 wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan kapasitas terpasang 672 MW yang akan dinaikkan menjadi 1 GW dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Pertamina memiliki potensi cadangan panas bumi yang siap dikembangkan.

Sementara itu, Fadjar menambahkan, dalam pengembangan Petrochemical, Pertamina menargetkan produksi sebesar 3,2 juta ton di tahun 2025, dari saat ini sebesar 1,9 juta ton per tahun. Untuk pengembangan bisnis ini, Pertamina terbuka untuk menjalin kemitraan dengan berbagai institusi dari dalam dan luar negeri.

Dari bisnis hulu migas, Pertamina juga akan berkontribusi pada pengurangan emisi melalui pengembangan CCS/CCUS. Pengembangan CCS/CCUS secara akumulatif berpotensi mengurangi emisi hingga 1,5 juta tahun 2029. Proyek pengembangan yang sudah dilakukan antara lain di Field Sukowati, Field Jatibarang, dan Field Ramba.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi memasarkan modal barunya yakni all-new Hyundai Santa Fe di Tanah Air. Terdapat dua pilihan mesin untuk Hyundai Santa Fe yang diluncurkan kali ini, yakni Internal Combustion Engine (ICE) dan Turbo Hybrid.

Pihak Hyundai membanderol Santa Fe Turbo Hybrid senilai Rp 869.600.000 untuk varian Calligraphy dan Rp 786.300.000 untuk varian Prime. Adapun Santa Fe versi ICE dihargai senilai Rp 784.500.000 untuk varian Calligraphy dan Rp 699.000.000 untuk varian Prime. Harga Santa Fe ini berlaku untuk on the road (OTR) DKI Jakarta.

Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia Franciscus Soerjopranoto mengatakan, Santa Fe pertama kali diperkenalkan di pasar global 20 tahun yang lalu. Model ini kemudian hadir di Indonesia pertama kali pada 2021.

Santa Fe pun menjadi kontributor utama bagi penjualan Hyundai di seluruh dunia dengan capaian sebanyak 300.000 unit pada 2023 lalu.

Pihak Hyundai telah melakukan studi mendalam untuk mengembangkan Santa Fe yang kini hadir dalam varian mesin Turbo Hybrid. Berbekal mesin tersebut, Santa Fe memiliki keunggulan efisiensi bahan bakar dan lebih rendah emisi.

Hyundai juga memperbarui desain Santa Fe sehingga lebih futuristik. Contohnya adalah tampilan lampu utama atau headlamp yang membentuk pola huruf ‘H’ yang terintegrasi.

“All-new Santa Fe masuk ke dalam kategori adventure SUV yang cocok untuk penggunaan dalam kota maupun offroad,” kata Soerjo dalam acara peluncuran all-new Santa Fe, Kamis (24/10).

Dia menambahkan, Hyundai telah menerima tiga digit pemesanan all-new Santa Fe selama periode pre-booking. Model baru yang diproduksi di pabrik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat ini akan mulai didistribusikan kepada para konsumen pada akhir Oktober nanti.

Hyundai pun yakin all-new Santa Fe akan diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Di tengah kelesuan industri otomotif, kehadiran all-new Santa Fe diharapkan akan menyegarkan pasar sekaligus menarik minat konsumen untuk membeli mobil baru.

Tidak menutup kemungkinan pula Hyundai akan kembali memperkenalkan mobil hybrid baru di Indonesia pada masa mendatang. Ini mengingat secara global, Hyundai telah memiliki 14 line up model kendaraan hybrid.

“Beberapa model hybrid akan diadaptasi di Indonesia dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan konsumen,” tandas dia.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa SAwit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang akan mengurus komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Merespon itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyatakan bahwa perubahan yang kini mencakup komoditas kakao dan kelapa, tidak menimbulkan masalah bagi industri sawit, asalkan alokasi dana untuk sawit tidak terganggu.

Menurut Eddy, industri sawit saat ini memerlukan dukungan dana besar, terutama untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), serta insentif biodiesel yang semakin mendesak di tengah meningkatnya konsumsi minyak sawit domestik.

"Selama dana sawit tidak terganggu tidak ada masalah, karena saat ini sawit membutuhkan dana cukup besar untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," ungkap Eddy kepada KONTAN, Kamis (24/10).

Menurutnya, selama pengelolaan dana sawit tidak terganggu, GAPKI tidak melihat adanya ancaman signifikan terhadap industri ini.

"Dengan produksi yg stagnan dan produktivitas yang turun, apalagi konsumsi minyak sawit nasional terus mengalami kenaikan, kebutuhan untuk biodisel juga terus meningkat sehingga membutuhkan dana untuk insentif biodiesel," imbuhnya.

Menanggapi potensi skema pungutan ekspor untuk komoditas kakao dan kelapa yang mungkin diterapkan BPDP, Eddy mencatat bahwa kedua komoditas ini mayoritas dimiliki oleh rakyat, dengan proporsi lebih dari 90%.

Meskipun demikian, ia belum memiliki kepastian apakah pungutan ekspor untuk kakao dan kelapa akan diperlakukan sama seperti sawit. Eddy mengakui bahwa hal ini masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam melihat dampak potensialnya terhadap kebijakan ekspor sawit.

Mengenai hubungan antara BPDP dan GAPKI, Eddy menyampaikan bahwa kolaborasi antara kedua pihak saat ini sudah berjalan dengan baik, terutama dalam mendukung keberlanjutan industri sawit.

Ia berharap kerjasama ini dapat dipertahankan, terutama dalam pengelolaan dana dari berbagai komoditas yang nantinya dapat meningkatkan daya saing industri perkebunan nasional, termasuk sawit, kakao, dan kelapa.

GAPKI menyatakan bahwa selama program-program prioritas untuk sawit, seperti PSR dan insentif biodiesel, tidak terganggu, penggunaan dana BPDP untuk komoditas lain seperti kakao, kopi, dan kelapa bukan menjadi masalah.

Eddy menekankan bahwa prioritas utama harus tetap pada sawit, mengingat pentingnya peran sektor ini dalam perekonomian nasional dan kebutuhan mendesak akan dana untuk meningkatkan produktivitas sawit.

Sebelumnya tranformasi BPDPKS menjadi BPDP tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 132 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Badan Pengelola Dana mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penganggaran, melakukan penghimpunan dana, melakukan pengelolaan dana, melakukan penyaluran penggunaan dana, melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, dan melakukan pengawasan.

Adapun, dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan Perkebunan, dan sarana dan prasarana perkebunan.

Sumber: Kompas.com | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - SEMARANG. Mengejutkan, salah satu pabrik tekstil terbesar di Indonesia PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit.

Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (kode emiten: SRIL) pailit. Keputusan Sritex pailit itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin 21 Oktober 2024.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Adapun pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk dan sejumlah perusahaan terafiliasi pemilik Sritex yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

"Menyatakan bahwa para termohon (termasuk Sritex) pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Dengan demikian, putusan Sritex pailit tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

Adapun perkara ini telah didaftarkan sejak 2 September 2024.

Sritex merupakan perusahaan tekstil legendaris. Sejarah Sritex tak bisa dilepaskan dari Haji Muhammad Lukminto atau Ie Djie Shien. Sritex merupakan perusahaan milik Keluarga Lukminto.

Saat ini, tampuk kepemimpinan perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo ini dipegang oleh kakak beradik Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto yang merupakan generasi kedua.

Dikutip dari Forbes, Iwan Setiawan Lukminto yang sempat menjadi Presiden Direktur Sritex ini beberapa kali masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Tahun 2020, Forbes pernah mencatat jumlah kekayaan pria yang saat ini berusia 49 tahun ini sebesar US$ 515 juta atau sekitar Rp 8,05 triliun (kurs Rp 15.600).

Saat ini Iwan Lukminto duduk sebagai komisaris utama perusahaan sejak 2022. Posisi direktur utama kemudian beralih ke adiknya, Iwan Kurniawan Lukminto.

Sementara dilihat dari laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sritex sudah mencatatkan diri sebagai perusahaan publik sejak 17 Juni 2013 dengan kode emiten SRIL. Perusahaan ini bergerak di industri tekstil dan produk tekstil terpadu.

Saat ini Sritex tercatat sebagai perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, bahkan disebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.

Sebanyak 59 persen sahamnya atau pengendali saham dikuasai PT Huddleston Indonesia yang terafiliasi dengan Keluarga Lukminto. Sementara kepemilikan publik tercatat sebesar 40 persen.

Berawal dari kios kecil

Sritex awalnya bermula dari usaha kios kecil bernama UD Sri Rejeki di Pasar Klewer, Kota Solo yang didirikan oleh Almarhum Haji Muhammad Lukminto pada 1966. Usahanya Muhammad Lukminto terus berkembang hingga bisa mendirikan pabrik tekstil.

Saking besarnya skala bisnisnya, Sritex menjadi perusahaan yang banyak menopang ekonomi Kabupaten Sukoharjo. Dari tahun ke tahun, perusahaan semakin berkembang pesat. Fasilitas produksinya terus bertambah.

Pabriknya yang berada di Jalan Samanhudi Kabupaten Sukoharjo bahkan terbilang sangat luas. Produksi pabriknya mencakup hulu dan hilir industri tekstil antara lain rayon, katun, dan poliester, kain mentah, bahan jadi, hingga pakaian jadi.

Di Jakarta, Sritex juga memiliki kantor yang cukup besar yakni berada di Jalan Wahid Hasyim Nomor 147, Jakarta Pusat.

Empat lini bisnis utama perusahaan sejak 2018 adalah pemintalan dengan kapasitas produksi 1,1 juta bal benang per tahun, penenunan dengan produksi 180 ribu meter per tahun.

Kemudian lini bisnis pencelupan dan pencetakan dengan kapasitas produksi 240 juta yard per tahun, serta garman sebanyak 28 juta pieces pakaian jadi per tahun.

Sritex juga dipercaya NATO sebagai salah satu pemasok seragam militernya. Saat pandemi Covid-19 melanda, perusahaan bergerak cepat menangkap peluang bisnis dengan memproduksi jutaan masker.

Penulis: Muhammad Idris

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sejarah Sritex, Raja Kain Era Orde Baru yang Kini Pailit".

Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/10/24/091119826/sejarah-sritex-raja-kain-era-orde-baru-yang-kini-pailit?page=all#page2.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan, saat ini terdapat 33 perusahaan baru yang menunggu persetujuan untuk dapat masuk ke pasar Uni Eropa.

Kepala Badan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mencatat, sejak 2017 hingga saat ini, jumlah perusahaan ekspor ikan yang berhasil masuk ke pasar Uni Eropa tak bertambah, hanya sebanyak 176.

"Sebelum 2017, dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah perusahaan berada di kisaran 176 hingga 200. Namun, pada 2017 jumlahnya menurun menjadi 176 karena banyak yang tidak memenuhi standar kepatuhan (compliance)," ungkap Ishartini dalam konferensi pers Kamis (24/10).

Saat ini, ada 33 perusahaan yang sedang mengajukan nomor baru untuk bisa masuk ke pasar Uni Eropa.

"Kami akan mempersiapkan dengan baik 33 perusahaan ini agar siap untuk mendaftar," tegas Ishartini.

Ia berharap pada 2025 akan ada kabar baik sehingga lebih banyak perusahaan Indonesia dapat mengekspor ikan ke pasar Uni Eropa.

Ekspor perikanan Indonesia ke Eropa mengalami hambatan karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Saat ini, Indonesia sedang menunggu hasil evaluasi dari pihak Uni Eropa untuk mendapatkan kepastian peningkatan ekspor.

"Tanggapan dari pihak Uni Eropa terhadap kami cukup positif, ini adalah awal dari sebuah kesuksesan," tambahnya.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Smart manufacturing semakin lazim digunakan. Ini adalah pendekatan yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti internet of things (IoT), analisis big data, robotics dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI). Teknologi ini mengoptimalkan proses manufaktur serta memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data.

Nah, mendukung smart manufacturing, Ericsson mengumumkan peluncuran Ericsson Hackathon 2024. Peluncuran ini untuk mendukung transformasi digital di Indonesia dengan generative AI (Gen AI) dan teknologi 5G.

Dengan memanfaatkan kekuatan AI dan 5G, para Hackathon akan menghasilkan ide-ide inovatif untuk meningkatkan otomatisasi, pemeliharaan prediktif, quality control, dan manajemen rantai pasokan di bidang manufaktur. Selama periode kompetisi, para peserta tidak hanya akan mendapatkan pengalaman langsung dalam bekerja dengan teknologi canggih, tetapi juga akan mendapatkan bimbingan dari para pakar industri. Registrasi untuk Hackathon akan berakhir pada 31 Oktober 2024 dan pemenang akan diumumkan pada 28 November 2024. Hadiahnya senilai Rp 50 juta.

Krishna Patil, Presiden Direktur Ericsson Indonesia menyatakan, Ericsson mendukung transformasi digital Indonesia dan mendorong negara untuk membuka potensi penuh Industri 4.0. "Hackathon ini juga merupakanomitmen kami terhadap inovasi di Indonesia, dengan membentuk masa depan industri, terutama di sektor manufaktur, melalui pemanfaatan kekuatan Gen AI dan teknologi 5G," terang Krishna, Rabu (23/10).

Saiful Bahri, Direktur PIDI 4.0, mengatakan, meski menawarkan banyak peluang, di era ini juga hadir tantangan-tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi baru seperti AI dan konektivitas 5G yang memerlukan investasi besar, perubahan budaya dan peningkatan keterampilan dan kreativitas.

"Melalui Ericsson Hackathon 2024 dapat menjadi jawaban atas tantangan yang dihadapi tersebut. PIDI 4.0 berupaya mengambil peran sebagai fasilitator untuk membangun ekosistem inovasi digital untuk membangun digital preneur yang mengoptimalkan aplikasi teknologi untuk mengatasi tantangan di industri manufaktur," ujarnya.

Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor prioritas utama dalam agenda transformasi digital Indonesia. Namun, transisi menuju Industri 4.0 akan bergantung pada keberhasilan adopsi berbagai teknologi baru. Teknologi 5G menawarkan konektivitas yang andal tanpa pemasangan kabel yang rumit dan mahal. Sehingga memungkinkan pengaturan pabrik dengan komunikasi dua arah antara mesin dan pekerja dalam pengaturan yang modular dan fleksibel.

Implementasi 5G secara penuh di Indonesia akan menjadi penggerak transformasi digital dan Industri 4.0. Sehingga menciptakan nilai ekonomi yang signifikan bagi negara.

Menurut studi Ericsson 5G for Business, digitalisasi dengan teknologi 5G akan menawarkan potensi pendapatan sebesar US$ 8,49 miliar untuk operator di Indonesia, dengan sektor manufaktur yang menunjukkan potensi maksimal.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT XL Axiata Tbk (EXCL) mengungkapkan sejumlah strategi dalam menghadapi tantangan dan peluang di industri telekomunikasi pada tahun 2025.

Chief Corporate Affiars XL Axiata, Marwan O Baasir mengatakan, tantangan utama bagi perseroan di tahun 2025 berupa kompetisi industri dan belum jelasnya regulasi yang berpotensi mengganggu operasi bisnis.

“Hal tersebut terutama mengenai keberadaan RT/RW Net, kemunculan Starlink, belum jelasnya aturan tentang OTT (Over The Top) yang menumpang di jaringan milik operator, hingga kebijakan mengenai regulatory charge dan lelang frekuensi,” ujarnya dalam Media Gathering XL Axiata, Rabu (23/10).

Pertama, terkait maraknya praktik penjualan kembali layanan internet ilegal (RT/RW Net).

Marwan menyebut, praktik ini merugikan pelanggan, operator, dan pemerintah karena mengabaikan kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP) frekuensi. Akibatnya, harga layanan internet menjadi tidak sehat, dan berpotensi mengancam keamanan data pelanggan.

Praktik RT/RW Net ini juga melanggar aturan antara lain UU nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019.

“Untuk itu, pemerintah perlu segera melakukan pengaturan dan penertiban terhadap praktik ini secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait,” ungkapnya.

Kedua, terkait kemunculan Starlink. EXCL sebenarnya menyambut kehadiran Starlink di Indonesia. Namun, manajemen perseroan menekankan perlunya pemerintah untuk menerapkan secara tegas regulasi yang seimbang untuk menciptakan playing field yang adil bagi semua pemain di industri.

“Hal ini akan mendorong persaingan sehat dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Kami pun siap untuk berkolaborasi dengan Starlink dan membuka peluang kerjasama untuk memperluas jangkauan layanan internet,” paparnya.

Ketiga, terkait layanan OTT yang menumpang di jaringan milik operator. Regulasi diperlukan bukan untuk memberikan keistimewaan ke operator, tapi justru agar tercipta kompetisi yang adil.

Sebab, pelaku bisnis OTT mendapatkan keuntungan yang besar dari kenaikan pendapatan yang signifikan dari kenaikan trafik. Sementara, operator telekomunikasi tidak mendapatkan manfaat yang signifikan.

Selain itu, operator diharuskan membayar PNBP, spektrum, dan USO, serta selalu berinvestasi untuk memastikan layanan kepada pelanggan. Sedangkan, OTT tidak membayar sama sekali.

“Pajak pun belum tentu mereka benar bayar. Jadi, perlu regulasi yang tegas untuk mengatur dan memastikan adanya perlakuan yang setara antara operator dengan OTT,” tuturnya.

Lebih lanjut, EXCL berharap pemerintah bisa membantu menciptakan iklim yang positif dan sehat tersebut yang juga akan bisa mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan nasional.

Marwan menuturkan, perlu intervensi segera dari pemerintah dalam menangani sejumlah persoalan yang hingga saat ini belum ada kejelasan padahal sudah sangat jelas akan mengganggu pelaku industri telekomunikasi nasional, terutama para operator.

Tantangan regulasi yang tengah diperjuangkan oleh EXCL salah satunya juga menyangkut insentif untuk biaya regulasi. Beban biaya yang harus dipikul oleh perseroan untuk menopang operasional ini, termasuk pajak spektrum frekuensi, semakin mahal dan memberatkan.

“Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari spektrum frekuensi, yang secara berkala terus mengalami peningkatan. Hal tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan biaya operasional operator,” tuturnya.

Pemerintah juga diharapkan bisa memperhatikan beban regulasi yang saat ini dibebankan kepada industri telekomunikasi. Sebab, rasio BHP terhadap pendapatan kotor operator telah mencapai 13-14%, ini melebihi batas wajar yang ideal 5-10%.

Terkait dengan kebutuhan atas tambahan spektrum atau frekuensi untuk peningkatan kualitas layanan, XL Axiata juga mendorong pemerintah untuk menggelar lelang spektrum yang cocok untuk jaringan 4G dan 5G.

“Kami berminat mengikuti lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz yang akan diselenggarakan, dan berharap pemerintah menetapkan reserved price yang lebih terjangkau dan tidak memberatkan operator,” ungkapnya.

Selain itu, harga awal yang minim dan penerapan faktor pengurang dalam regulasi akan membantu memastikan kelayakan ekonomis bisnis operator, serta mendorong pengembangan jaringan, termasuk di wilayah pelosok.

“Karena itu, XL Axiata juga menekankan pentingnya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan operator dalam membangun jaringan di lokasi yang menjadi kewajiban pemenang lelang frekuensi,” tuturnya.