Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya meningkatkan realisasi investasi proyek pembangkit dan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan kementeriannya telah mendorong beleid anyar setingkat menteri untuk mempermudah masuknya dana investasi hibah dari luar negeri.

“Dana investasi hibah luar negeri dipermudah, kami undangkan Permen baru sudah disetujui Sekretaris Kabinet hari ini,” ujarnya saat dihubungi, Senin (29/7/2024).

Eniya mengatakan kementeriannya turut meninjau ulang pendataan realisasi investasi EBT dari sektor industri. Sampai saat ini investasi EBT dalam bentuk bahan bakar nonfosil serta kelistrikan lainnya di sektor industri menurutnya belum semuanya tercatat di Kementerian ESDM.

Saat ini, realisasi investasi pembangkit dan infrastruktur EBT telah mencapai US$0,565 miliar atau 45,86% dari keseluruhan target tahun ini.

Dia mengatakan kementeriannya bakal mendorong percepatan persetujuan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) untuk mengakselerasi investasi pada sektor EBT tersebut.

“Sehingga proses PPA juga perlu dipastikan gerak secepat mungkin,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) membeberkan realisasi investasi pembangkit dan infrastruktur EBT di Indonesia stagnan selama 7 tahun terakhir.

IEEFA mencatat pemerintah hanya mampu menarik investasi pada sektor EBT di level US$1,5 miliar sepanjang tahun lalu, dengan tambahan kapasitas EBT terpasang 574 megawatt (MW).

Adapun, 145 MW tersebut berasal dari PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata.

Energy Finance Specialist IEEFA Mutya Yustika mengatakan stagnannya realisasi investasi pada sektor pembangkit hijau itu disebabkan karena regulasi yang tidak ramah terhadap investasi pengembang listrik swasta (IPP).

“Salah satu hambatan tersebut adalah akibat adanya kewajiban kemitraan dengan anak usaha PLN di mana PLN akan memilikisharemajorityminimal 51% yang akhirnya menurunkan minat investor terhadap sektor energi terbarukan di indonesia,” ujarnya saat dihubungi, Senin (29/7/2024).

Selain itu, kata Mutya, sejumlah regulasi turut membuat iklim investasi EBT di Indonesia cenderung tidak menarik jika dibandingkan dengan arus investasi global yang justru meningkat selama 7 tahun terakhir.

Misalkan, dia mencontohkan, tarif setrum EBT yang terbilang rendah serta larangan untuk pengalihan saham proyek EBT yang belakangan membuat investasi di Indonesia tidak menarik bagi IPP domestik dan internasional.

“Dan juga proses pengadaan yang tidak transparan dan cukup rumit juga berperan terhadap lambatnya investasi energi terbarukan di Indonesia,” tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi investasi proyek EBT justru cenderung menurun sepanjang 7 tahun terakhir.

Otoritas kelistrikan mencatat, realisasi investasi EBT pada 2017 sempat mencapai US$2 miliar, selanjutnya sepanjang 2018 sampai dengan 2023 realisasi investasi proyek EBT berada di rata-rata US$1,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) DKI Jakarta tahun anggaran 2023 mencapai Rp6,54 triliun.

Anggota Fraksi PDIP, Sunggul Sirait menyebut bahwa adanya Silpa menunjukkan pengelolaan anggaran yang berhati-hati dari Pemprov DKI. Namun, dia menganggap jumlah tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan kritis.

“Pertama, besarnya Silpa bisa menjadi indikasi bahwa ada banyak proyek atau program yang tidak terlaksana sesuai rencana,” katanya dalam rapat paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Pihaknya berpendapat, penundaan atau kegagalan pelaksanaan program dapat berdampak negatif kepada masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dalam proyek-proyek tersebut.

Kedua, Fraksi PDIP menyoroti bahwa penyerapan anggaran yang tidak optimal seringkali disebabkan oleh masalah perencanaan dan pelaksanaan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, Pemprov perlu mengidentifikasi kendala yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Selain itu, dalam poin ketiga, Sunggul menyoroti besaran penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD). Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana penyertaan modal harus dijaga agar tidak terjadi penyimpangan.

“Meskipun penyertaan modal kepada BUMD merupakan langkah yang baik untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, kami mengingatkan agar pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut diperketat,” ujarnya.

Dengan demikian, Fraksi PDIP mendesak Pemprov DKI jakarta untuk lebih transparan dalam melaporkan penggunaan Silpa dan rencana alokasi dana tersebut di tahun anggaran 2024.

“Penggunaan Silpa harus direncanakan dengan baik dan difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar,” tandas Sunggul.

Diberitakan sebelumnya, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp6,54 triliun pada tahun anggaran 2023.

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan hal tersebut dalam pidato rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Dia menjelaskan, nominal tersebut diperoleh berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam lingkup Pemprov DKI.

"Maka sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp 6,54 triliun,” katanya, Kamis (25/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan emas Grup Bakrie dan Grup Salim, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), membukukan lonjakan kinerja keuangan pada semester I/2024.

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2024 yang dipublikasikan Senin (29/7/2024), Bumi Resources Minerals membukukan pendapatan US$61,26 juta per akhir Juni 2024. Realisasi itu naik 286,99% dari US$15,83 juta periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan kondisi rapat terbatas di Istana Negara yang membuat Presiden hingga Kapolri terkejut.

Dia menjelaskan, dalam rapat itu turut hadir Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk membahas terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Saat saya menyampaikan dalam rapat internal, di istana. Karena temanya adalah tentang TPPO itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan," ujarnya di Bareskrim Polri, Senin (29/7/2024).

Selain T, kata Benny, dirinya mengungkapkan sejumlah inisial terkait dengan TPPO mereka di antaranya S atau J, ALO atau AIN, RS, S dan MN terkait penempatan ilegal di Singapura.

Dihadapan pejabat negara itu, Benny menyampaikan sejumlah informasi terkait TPPO seperti modus, tujuan diberangkatkan, jumlah orang yang terlibat penempatan ilegal.

"Angka dan data bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah rekrutmen dan sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, pekerjaannya pekerja rumah tangga," tambahnya.

Masih dalam rapat di Istana, politikus Hanura ini mengatakan dirinya juga mengungkapkan temuannya soal WNI yang bekerja di Kamboja. WNI itu terlibat dengan pekerjaan judi dan scamming online.

Dia juga mencatatkan WNI yang berada di Kamboja sebesar 89.440 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.914 migran di Indonesia telah dipulangkan dari Kamboja.

"Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja adalah judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian, untuk scamming online judi online kita sebut inisialnya T," pungkasnya.

Meskipun begitu, Benny masih enggan menjelaskan sosok T ke awak media. Dia menegaskan soal T bisa ditanyakan langsung kepada penyidik Bareskrim Polri.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menegaskan geothermal bakal menjadi tulang punggung atau backbone dari pengembangan bisnis energi baru terbarukan (EBT) saat ini.

VP Corporate Social Responsibility (CSR ) dan Small Medium Enterprise Partnership Program (SMEPP) Fajriyah Usman mengatakan potensi sumber daya panas bumi yang dimiliki Pertamina terbilang besar.

“Yang paling besar memang geothermal, itu yang menjadi backbone kami dalam energi baru terbarukan (EBT),” ujarnya dalam dalam acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges (BIMC) 2024 di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Selain itu, kata Fajriyah, Pertamina turut mengembangkan sejumlah lini bisnis anyar untuk mendukung portofolio bisnis EBT perseroan. Misalnya, dia mencontohkan, pengembangan biofuel di sejumlah kendaraan hingga pesawat terbang.

“Ada juga bisnis lain yang sedang kami kembangkan, biofuel untuk kendaraan bermotor dan pesawat terbang kami sudah uji coba dengan Garuda Indonesia untuk terbang menggunakan sustainable aviation fuel,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) atau PGE mencatat total potensi sumber daya panas bumi milik perseroan mencapai hingga 3 gigawatt (GW).

Adapun, total potensi sumber daya panas bumi itu hasil kajian potensi dari 10 wilayah kerja panas bumi (WKP) yang dikelola sendiri oleh PGE sampai saat ini.

“Di mana angka tersebut dapat diperbarui dengan kajian lebih lanjut,” kata Direktur Utama PGE Julfi Hadi saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Julfi mengatakan, perseroan terus intensif melakukan eksplorasi dan pengembangan di seluruh WKP yang dimiliki.

Saat ini, PGEO memiliki total kapasitas sebesar 1.887 megawatt (MW) dari 13 wilayah kerja panas bumi dengan perincian 672 MW dari operasional sendiri dan 1.205 MW dari kontrak dengan klien.

“Lapangan Panas Bumi Lahendong Unit 7 dan 8 telah menyelesaikan tahapan pengeboran 2 sumur eksplorasi dan saat ini sedang dalam tahapan uji produksi,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri logistik menyiapkan sejumlah siasat memperkecil celah para mafia impor beraksi di tengah huru-hara banjir barang impor ilegal.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan mengakui bahwa perusahaan logistik berisiko dimanfaatkan oleh oknum importir. Mafia impor itu disebut kerap memalsukan nama perusahaan (undername) untuk memuluskan aksinya.

"Mereka [mafia impor] menggunakan jasa perusahaan logistik, khususnya perusahaan pengurusan jasa kepabeanan [PPJK] itu biasanya importir menggunakan perusahaan lain, biasanya kalau sudah terungkap tindakannya importir yang sebenarnya kabur," ujar Akbar saat dihubungi, Senin (29/7/2024).

Oleh karena itu, Akbar mengaku bahwa ALFI terus mendorong dan mengingatkan perusahaan logistik yang menjadi anggota agar lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan. Misalnya dengan melakukan pengecekan mendetail ihwal pemilik barang sebelum melakukan kontrak pengiriman dan pengurusan barang impor maupun ekspor.

"Setelah itu, disarankan untuk melakukan kontrak, yang mana dalam kontrak tersebut mencantumkan ketentuan, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai Standard Trading Condition [STC] ALFI," ungkapnya.

Dia pun menyarankan perusahaan logistik anggota ALFI yang bertindak sebagai PPJK agar tidak melayani importasi bagi perusahaan importir yang tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang. Para importir nakal yang tidak memiliki izin itu, kata Akbar, kerap menggunakan nama perusahaan lain yang memiliki izin impor.

Akbar mengeklaim, sebagai asosiasi yang menaungi perusahaan logistik dan forwarder, ALFI telah bekerja sama dengan hampir seluruh Kementerian/Lembaga untuk mencegah terjadinya impor ilegal.

Industri logistik pun berharap Satuan Tugas (Satgas) impor dapat menelusuri pintu-pintu masuk barang ilegal hingga ke "pelabuhan tikus".

"Dengan adanya digitalisasi di pelabuhan internasional barang ilegal pasti terpantau, sehingga keberadaan pelabuhan tikus ini perlu dicari di mana tempatnya, mengingat Indonesia memiliki ribuan pulau," ucapnya.

Sebelumnya, temuan gudang penyimpanan barang-barang impor ilegal senilai lebih dari Rp40 miliar di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara oleh Satuan Tugas (Satgas) impor diduga turut menyeret perusahaan jasa logistik dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa hasil penyelidikan awal Satgas impor menemukan bahwa warga negara asing (WNA) telah menjalankan bisnis barang selundupan tersebut. WNA tersebut menyewa gudang kepada perusahaan logistik hingga menjual barang ilegal itu secara online.

"Ternyata ini importirnya orang asing. Nyewa gudang, minta dipacking barangnya, dia bayar, kemudian dijual secara online," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang mengatakan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang. Selanjutnya, penyedia saja logistik itu pun akan memproses pesanan barang berdasarkan permintaan dari penyewa gudang.

Dia memastikan barang impor tersebut ilegal lantaran pihak pengelola gudang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan legalitas barang tersebut.

"Yang jelas barang dikirim melalui logistik masuk ke gudang, nah nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka kirim," jelasnya.

Bisnis.com, KUNINGAN- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memastikan, kejadian gempa bumi yang mengguncang beberapa kali wilayah Kabupaten Kuningan tidak pengaruhi aktivitas vulkanik Gunung Ciremai.

Ketua PVMBG Pos Pengamatan Gunung Ciremai Jajat Sudrajat mengatakan, aktivitas Gunung Ciremai masih terpantau normal. Sehingga, tidak membahayakan kepada masyarakat di sekitar gunung tersebut.

Menurutnya, gempa bumi yang terjadi pada pekan lalu pun terjadi karena aktivitas tektonik sesar Baribis, bukan dari Gunung Ciremai.

"Masyarakat diimbau selalu tenang dan tidak perlu cemas, karena status Gunung Ciremai masih aman dan tidak ada gempa vulkanik yang terekam. Gunung Ciremai tetap normal dan tidak terpengaruh dengan peristiwa gempa,” kata Jajat, Senin (29/7/2024).

Gempa bumi berkekuatan 4.1 mengguncang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Kamis (25/7/2024) pukul 17.36 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di darat dengan ke dalaman lima kilometer.

Pusat gempa pun berada di satu kilometer arah Tenggara Kabupaten Kuningan.

Gempa bumi tersebut pun dirasakan tidak hanya oleh masyarakat di Kabupaten Kuningan. Melainkan hingga Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar.

Warga Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Muhammad Asyauqi menyebutkan, gempa tersebut sangat terasa dan berlangsung selama hampir enam detik. Warga di dekat tempat tinggalnya pun berhamburan ke luar rumah untuk menyelematkan diri.

"Alhamdulillah tidak ada kerusakan, cuma sangat kerasa," kata Asyauqi kepada Bisnis.com, Kamis (25/7/2024).

Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan, gempa bumi mengakibatkan 35 bangunan mengalami kerusakan.

Puluhan bangunan tersebut yakni, 32 unit rumah, dua fasilitas kependidikan, dan satu rumah ibadah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Saham PT Bank Jago Tbk. (ARTO) berada pada Rp2.490 per lembar pada penutupan pasar Senin (29/7). Dengan harga itu, saham ARTO melemah 14,14% sejak awal tahun, tetapi masih tumbuh 15,28% untuk periode 3 bulan terakhir.

Bank Jago telah merilis kinerja semester I/2024 dengan raihan laba Rp49,96 miliar, naik 23,32% secara tahunan (year-on year/YoY). Sinergi dengan ekosistem GOTO dan Bibit disebut-sebut ikut mengerek kinerja ARTO.

Bisnis.com, MANADO - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulut Hari Utomo mengatakan realisasi kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran hingga posisi 31 Mei 2024.

"Penyaluran KUR oleh sejumlah perbankan di Sulut kepada sektor perdagangan besar dan eceran, yakni mencapai Rp288,53 miliar atau sebesar 51,22 persen dari total penyaluran dan kepada 3.869 debitur," kata Utomo, di Manado, Senin (29/7/2024).

Kemudian, katanya, disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp96,82 miliar atau 17,19% dan kepada 2.157 debitur.

Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 10,57% atau Rp59,54 miliar dan kepada 460 debitur.

Untuk sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya sebesar 8,52 persen atau Rp48,98 miliar dan kepada 719 debitur.

Kemudian industri pengolahan sebanyak 384 debitur dengan jumlah pinjaman sebesar Rp29,22 miliar atau 5,19%. untuk sektor lainnya sebanyak 3.430 debitur dengan nilai pinjaman Rp41,17 miliar atau 7,31% dari total penyaluran KUR.

Secara nasional, katanya, Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan ke-25 baik dari sisi jumlah debitur maupun penyaluran yakni sebesar Rp1,67 triliun kepada 33.503 debitur.

Pada regional Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara memiliki capaian persentase debitur tertinggi 104,30%. Meskipun begitu, capaian ini tidak sebanding dengan persentase nominal penyaluran hanya 57,93%.

"Kondisi ini mengindikasikan debitur mengambil kredit dengan jumlah yang tidak terlalu besar," jelasnya.

Sampai dengan 31 Mei 2024, perbankan telah menyalurkan KUR di Sulut hingga mencapai Rp549,71 miliar atau sebesar 32,01% dari total target Rp1,71 triliun.

Dia mengatakan dari penyaluran tersebut, mampu membiayai 8.023 debitur atau telah terealisasi 41,97% dari target 19.118 debitur di Sulut.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melarang keras pedagang menjual rokok dan rokok elektronik di sekitar sekolah dan area bermain anak.

Regulasi ini diatur pemerintah dalam PP Nomor 28 tahun 2024 dalam pasal 434 terkait larangan menjual produk tembakau rokok elektronik. Regulasi ini bertujuan untuk menekan jumlah perokok anak di Indonesia.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak," seperti dikutip dari aturan tersebut, Senin (29/7/2024).

Selain itu, regulasi tersebut juga melarang setiap pedagang minimarket dan warung-warung untuk menjual produk tembakau ke setiap orang yang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil.

Selain itu, pemerintah juga melarang penjualan rokok secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Poin lain yang diatur yakni pemerintah melarang minimarket dan waarung untuk menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui.

Presiden Jokowi merilis regulasi ini untuk melindungi anak-anak dari gempuran industri rokok. Sebab, jumlah perokok anak semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Saat ini, prevalensi perokok aktif di Indonesia dalam tren meningkat. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun.

Adapun kelompok anak dan remaja merupakan kelompok yang mencatatkan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan.

Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintahan naik menjadi Rp8.444,87 triliun hingga akhir Juni 2024 atau tiga bulan jelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip buku APBN Kita, posisi utang pemerintah pada Juni 2024 ini mengalami peningkatan dari Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024 (month-to-month/mtm).

Dengan posisi utang tersebut, rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13% terhadap produk domestik bruto (PDB).Kemenkeu menyatakan, rasio ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Kemenkeu merincikan, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,85%.

Per akhir Juni 2024, tercatat lembaga keuangan memegang sekitar 41,1% kepemilikan SBN domestik, terdiri dari perbankan 22,1% dan perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 19,0%.

Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia (BI) tercatat sekitar 23,1% yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.

Sementara itu, asing tercatat hanya memiliki SBN domestik sekitar 13,9% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

Lebih lanjut, Kemenkeu mencatat kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3% menjadi 8,6% per akhir Juni 2024.

Hal ini, sebut Kemenkeu, sejalan dengan upaya pemerintah yang memperluas basis investor, inklusi keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society.

Kemenkeu menegaskan pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

“Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita edisi Juli 2024, dikutip Senin (29/7/2024).

Adapun, Kemenkeu menyatakan, profil jatuh tempo utang pemerintah per akhir Juni 2024 terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,98 tahun.

Perbesar