Bisnis.com, JAKARTA — Emiten transportasi dan logistik, PT MPX Logistics International Tbk. (MPXL) mencatatkan kinerja moncer pada semester I/2024, dengan membukukan kenaikan laba dan pendapatan.

Berdasarkan laporan keuangan di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), laba bersih MPXL naik 69,18% secara year-on-year (YoY) menjadi Rp7,35 miliar pada enam bulan pertama 2024, dibandingkan periode sama 2023 sebesar Rp4,34 miliar.

Melonjaknya laba bersih MPXL didorong oleh pendapatan yang juga meningkat 52,83% YoY menjadi Rp97,06 miliar, dibandingkan semester I/2023 sebesar Rp63,5 miliar.

Secara terperinci berdasarkan segmen, pendapatan MPXL disumbang dari penjualan material sebesar Rp49,27 miliar, sedangkan jasa ekspedisi berkontribusi Rp47,78 miliar.

Sejalan dengan naiknya pendapatan, beban pokok MPXL juga ikut naik 44,47% menjadi Rp78,09 miliar, dibandingkan periode sama 2023 sebesar Rp54,05 miliar.

Alhasil, laba bruto perseroan mengalami kenaikan 100,63% menjadi Rp18,96 miliar pada semester I/2024, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp9,45 miliar.

Kendati demikian, kas dan bank pada akhir periode MPXL tercatat sebesar Rp561,26 juta, atau turun 92,38% dibandingkan posisi 6 bulan pertama 2023 sebesar Rp7,37 miliar.

Berdasarkan neraca, total aset MPXL naik menjadi Rp168,69 miliar per 30 Juni 2024, dibandingkan posisi akhir Desember 2023 sebesar Rp155,11 miliar.

Liabilitas MPXL naik menjadi Rp72,83 miliar, dibandingkan posisi Desember 2023 sebesar Rp65,62 miliar. Sementara itu, ekuitas MPXL sebesar Rp95,86 miliar atau naik dibandingkan akhir 2023 sebesar Rp89,48 miliar.

Berdasarkan catatan Bisnis, MPXL rajin menambah armada. Pada Juni 2024 lalu, perseroan meraih fasilitas kredit investasi senilai Rp75 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang digunakan untuk menambah unit truk tronton.

Direktur Utama MPXL Wijaya Candera mengatakan bahwa perseroan menargetkan pendapatan bersih sebesar Rp222 miliar sepanjang 2024. Target ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 57% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Dia memperkirakan segmen jasa angkutan infrastruktur juga bertumbuh pada semester II/2024 dikarenakan terserapnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta investasi swasta.

“Dari sisi armada, MPXL berkomitmen akan terus melakukan ekspansi dengan meningkatkan pembelian armada. Jumlah armada perseroan hingga akhir 2024 diproyeksikan bakal mencapai 150 unit,” ujar Wijaya.

Dengan penambahan armada, perseroan turut menargetkan volume pengiriman sepanjang Januari – Desember 2024 dapat bertumbuh di atas 50% secara year-on-year (YoY).

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di Denpasar, Rabu (25/7/2024), menetapkan investor mitra untuk proyek transportasi umum massal berbasis kereta dengan nilai investasi seluruh fase pembangunan mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun.

Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) Ari Askhara sebagai perpanjangan tangan pemda mengatakan pihaknya bersama investor terpilih nantinya akan membangun seluruh infrastruktur transportasi kereta bawah tanah secara bertahap.

“Setelah penilaian dibantu konsultan, kami mendapat investor terkualifikasi yaitu PT Bumi Indah Prima sekaligus investor utama yang mengkoordinasikan investor-investor lain untuk bergabung,” kata dia.

Nantinya pembangunan subway atau kereta bawah tanah di Bali akan dibagi dalam empat fase, dimana fase pertama dan kedua ditargetkan rampung tahun 2031 dengan nilai investasi 10,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp175 triliun.

“Fase pertama itu Bandara Ngurah Rai-Central Parkir-Seminyak-Canggu, fase kedua Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua, fase ketiga Sanur, keempat Ubud, itu totalnya 20 miliar dolar AS,” ujarnya.

Mantan Dirut Garuda Indonesia itu menjelaskan proses pencarian investor melalui pendekatan nonkonvensional, dimana para calon yang hendak mengembangkan diundang untuk mengajukan visi, rencana bisnis, struktur proyek, dan lain-lain kemudian dilakukan kualifikasi.

Awalnya terdapat lima investor yang mengajukan diri baik dari perusahaan global, domestik, maupun BUMN, mereka pun mengirim dokumen sesuai syarat.

Namun, dengan dibantu peran konsultan Pemprov Bali melalui PT SBDJ menunjuk investor pemenang yang berani investasi tanpa menggunakan jaminan pembiayaan negara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan kualifikasi ini menguntungkan, sebab tidak akan menimbulkan utang bagi negara maupun daerah, justru mendatangkan keuntungan.

“Investor kok berani, karena mereka punya hitungan untuk itu. Saya tahu di mana investor bisa mendapatkan penghasilan untuk mengembalikan semua biaya investasi, bentuk seperti ini yang kami harapkan bisa dilakukan di tempat lain di tanah air,” kata dia.

Sementara Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya hanya menitip pesan agar nantinya PT SBDJ yang ditunjuk sebagai pengelola dan investor memikirkan masyarakat lokal.

Orang nomor satu di Pemprov Bali itu meminta agar nantinya pengembangan angkutan kereta bawah tanah dapat menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal.

“Kami bisa mengerti investor berminat karena pasarnya jelas wisatawan beda dengan daerah lain, kemudian trafik dari tiket, tapi masyarakat lokal Bali nanti tiketnya tidak boleh mahal-mahal, harus disubsidi perusahaan untuk masyarakat bali yang naik," kata Sang Made.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan pemerintah akan menunggu keputusan para menteri keuangan di G20 terkait ketetapan tarif pajak 2% untuk orang super kaya atau miliarder.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, pemerintah juga akan memantau implikasi dari kebijakan tersebut di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Mengingat, Indonesia tengah dalam proses aksesi menjadi anggota organisasi tersebut.

“Saya belum dengar [implementasi] ini. Tapi kalau nanti ada implikasi terkait dengan pemenuhan standar apalagi dengan OECD, pasti akan langsung kita follow up karena di tim nasional OECD untuk yang fiscal policy itu koordinatornya juga Bu Menkeu [Sri Mulyani],” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Susi juga mengaku belum ada arahan terkait hal ini dari pemimpin negara Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertemuan Ketiga Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) di bawah Presidensi G20 Brasil di kota Rio de Janeiro masih berlangsung hingga saat ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah bertolak menuju Brasil untuk pertemuan tersebut sejak Selasa (23/7/2024).

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono melihat bahwa forum FMCBG G20 memang sedang menjajaki rencana penerapan pajak minimum global terhadap 3.000 miliarder (orang super kaya) di dunia.

Tujuannya, untuk mengakhiri perlombaan menuju ke bawah atau race to the bottom karena global tax competition yang marak terjadi saat ini.

“Kondisi race to the bottom memungkinkan negara-negara berkembang berusaha menurunkan tarif PPh OP. Tujuan utamanya untuk menarik investasi asing para orang super kaya,” ujarnya, Rabu (24/7/2024).

Pada akhirnya, Prianto menjelaskan kompetisi pajak melalui race to the bottom berakibat penerimaan pajak di negara-negara yang menerapkan race to the bottom akan mengalami masalah keberlanjutan di masa mendatang.

Dari sisi wajib pajak, orang-orang super kaya atau HWI (High Wealth Individual) dapat membayar pajak lebih sedikit dari penduduk lainnya karena praktik penghindaran pajak atau tax avoidance. Hal demikian memunculkan ketidakadilan (unequal level playing field).

“Potensi penerimaan pajaknya [dari HWI] tidak signifikan karena fokusnya bukan untuk penerimaan sesuai prinsip revenue productivity. Akan tetapi, fokusnya lebih ke prinsip keadilan,” tuturnya.

Dengan kata lain, penerimaan yang bersumber dari sekitar 3.000 miliarder dunia tersebut tidak akan signifikan, namun adil untuk masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bukit Prima Bahari (BPB), perusahaan afiliasi PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang bergerak di bidang transportasi laut, melakukan penambahan armada sebanyak tiga (3) rangkaian tugboat (kapal penarik) dan barge (tongkang) untuk meningkatkan kapasitas angkutan transhipment (pemindahan muatan) batu bara.

Tiap tugboat dilengkapi dengan mesin berdaya tarik 2x1100 HP, dan barge ukuran 300 ft yang berkapasitas 7.500 Metrik Ton (MT).

"Penambahan armada BPB ini akan membantu PTBA dalam mencapai target produksi dan penjualan yang telah ditetapkan dalam rangka menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri," kata Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Arsal Ismail.

Perbesar

BPB yang berdiri sejak 2014 merupakan perusahaan afiliasi PTBA yang bergerak dalam bidang usaha transportasi laut berupa pengoperasian kapal dan tongkang serta pelayanan keagenan kapal.

Usai penambahan armada, saat ini BPB memiliki empat (4) rangkaian tugboat dan barge yang masing-masing berkapasitas 7.500 MT.

"Dengan penambahan armada tersebut, kami dapat semakin meningkatkan layanan sekaligus berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi nasional," kata Direktur Utama PT Bukit Prima Bahari (BPB), Yanny RM Ondang.

BPB melayani pemindahan muatan batu bara PTBA dari Dermaga Kertapati menuju Tanjung Kampeh dan pelabuhan lainnya di area Sungai Musi.

Sejalan dengan rencana PTBA untuk meningkatkan produksi dalam rangka mempercepat monetisasi cadangan batu bara, BPB berencana untuk meningkatkan armadanya secara bertahap hingga 48 rangkaian tugboat dan barge pada 2029.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah bakal melakukan evaluasi secara berkala pemberian Golden Visa setiap kuartal atau 3 bulan sekali.

“Ya kita evaluasi setiap 3 bulan,” usai meresmikan Grand Launching Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, upaya evaluasi diperlukan agar kebijakan Golden Visa tidak menimbulkan risiko yang merugikan Negara. Mulai dari keamanan, pencucian uang, hingga penghindaran pajak.

Sehingga, kata Jokowi, Kementerian/Lembaga (K/L) perlu lebih selektif dalam menerima pihak yang akan mendapatkan Golden Visa.

“Saya tegaskan jangan sampai justru Orang orang yang tidak bermanfaat bagi negara kita masuk, enggak, harus diseleksi seketat mungkin,” imbuhnya.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa agar setiap pihak yang akan menerima golden visa dapat melalui skrining atau seleksi secara ketat. Mengingat, kata Jokowi, pemerintah menginnginkan ada banyak peminat untuk penerima golden visa Indonesia.

“[Ingin sebanyak-banyaknya] tetapi di seleksi sebanyak-banyaknya. Tadi saya tegaskan jangan sampai orang-orang yang tidak bermanfaat bagi kita itu masuk. harus di seleksi seketat mungkin,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengaku bahwa laporan terakhir dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Silmy Karim, menyebutkan bahwa hingga peluncuran pada hari ini telah mencapai 300 peminat yang ingin mendapatkan golden visa.

“Dan sampai hari ini tadi saya tanyakan ke pak dirjen, imigrasi yang daftar sudah 300 [WNA] saya kaget juga banyak sekali,” ucapnya.

Presiden Ke-7 RI itu menekankan peluncuran golden visa ditujukan oleh pemerintah guna menarik investasi agar lebih bergeliat di Indonesia.

“Ya, ini kan untuk mempermudah layanan kami kepada investor dan juga kepada global talent yang diberikan kesempatan untuk datang ke indo dengan fasilitas golden visa,” ujarnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa skema pemberian golden visa akan menyasar dua kategori, yaitu perorangan untuk berinvestasi minimal sebesar US$350.000 dan korporasi/perusahaan dengan minimal penyuntikan modal hingga US$25 juta.

Dia mengamini bahwa pemerintah ingin makin banyak peredaran uang yang masuk ke Indonesia. Termasuk, kata Jokowi agar global talent pun turut bergairah untuk menginjakkan kaki di Tanah Air guna berkarya dan memberikan manfaat kepada negara kita.

“Namun, dengan catatan saya sampaikan semuanya harus diseleksi seketat mungkin, yang itu akan kita harapkan memberikan manfaat nasional sebanyak-banyaknya diseleksi,” pungkas Jokowi.

Sekadar informasi, Golden Visa versi definisi yang diterbitkan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah skema izin tinggal melalui investasi (Residency by Investment) dan Kewarganegaraan melalui Investasi (Citizenship by Investment).

Kebijakan ini diberlakukan oleh suatu negara melalui mekanisme pemberian fasilitas izin tinggal atau berkewarganegaraan kepada Warga Negara Asing (WNA) melalui investasi atau membayar sejumlah biaya tertentu.

Pemberian Golden Visa kepada investor dan orang penting, dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah untuk meningkatkan masuknya investasi asing ke Indonesia.

Pemegang Golden Visa akan menikmati manfaat eksklusif yang tidak diterima oleh pemegang visa pada umumnya.

Manfaat eksklusif dari Golden Visa, antara lain prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan multiple entries, jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan.

Skema Golden Visa diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing masuk di berbagai instrumen, baik itu pada investment funds, obligasi pemerintah, saham perusahaan, maupun properti.

Praktik kebijakan Golden Visa ini ternyata telah menjadi instrumen di beberapa negara dalam rangka menarik investor asing.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan memperpanjang relasi KA Blambangan Ekspres dari yang sebelumnya hanya melayani dari Semarang Tawang Bank Jateng – Ketapang pp menjadi Pasarsenen – Ketapang pp.

VP Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan, perpanjangan rute ini akan dimulai pada 26 Juli 2024 untuk relasi Ketapang – Pasarsenen dan mulai keberangkatan 27 Juli 2024 untuk relasi Pasarsenen – Ketapang.

KA (185A) Blambangan Ekspres berangkat dari Stasiun Ketapang pukul 14.50 WIB dan tiba di Stasiun Pasarsenen pukul 07.15 WIB. Adapun KA (186A) Blambangan Ekspres berangkat dari Stasiun Pasarsenen pukul 12.15 WIB dan tiba di Stasiun Ketapang pukul 04.55 WIB.

”Perpanjangan relasi KA Blambangan Ekspres ini menjadi bagian dari peningkatan pelayanan KAI kepada pelanggan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan animo masyarakat untuk menggunakan kereta api terutama di jalur yang dilewati yaitu antara Jakarta hingga Banyuwangi,” kata Anne dalam keterangan resminya, Kamis (25/7/2024).

Dia menuturkan, kini KA Blambangan Ekspres lebih nyaman karena menggunakan rangkaian eksekutif dan ekonomi new generation versi modifikasi. Upgrade kereta kelas ekonomi tersebut menggantikan jenis kursi tegak berhadapan 80 tempat duduk menjadi kereta ekonomi new generation versi modifikasi dengan 72 tempat duduk, sehingga leg room-nya menjadi lebih luas.

Selain itu, jenis kursinya juga sudah menggunakan tipe captain seat yang membuat pelanggan semakin nyaman saat bersandar dan bisa diatur kemiringannya (reclining) serta bisa disesuaikan searah laju KA ataupun berhadapan (revolving).

Peningkatan pelayanan pada KA kelas ekonomi ini adalah wujud komitmen KAI dalam mendengarkan kebutuhan dan masukan dari para pelanggan, untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan customer experience. Sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, Interior kereta juga dimodif mirip dengan kereta eksekutif seperti bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah. Tak hanya itu, modifikasi juga dilakukan pada toilet dengan nuansa yang lebih mewah dan menggunakan toilet duduk. Tersedia juga tempat ibadah di kereta restorasi.

Kereta ekonomi new generation versi modifikasi merupakan hasil peningkatan sarana yang dilakukan KAI di tempat perawatan sarana perkeretaapian atau Balai Yasa di Manggarai, Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan masalah pengelolaan keuangan dalam lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap keuangan Pemprov DKI yang berlangsung pada hari ini.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang telah dilakukan, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah,” katanya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Ahmadi menjelaskan, permasalahanpertamaterletak pada Aset Tetap Tanah di lokasi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang berpotensi tercatat ganda, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung berita acara surat terima (BAST) dari pengembang, serta penyelesaian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berlarut-larut.

Kedua, Pemprov DKI juga disebut belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya. Terdapat pula catatan bahwa potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) belum didukung oleh perjanjian kerja sama.

Ketiga, BPK menemukan adanya kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat.

“Kelima, penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan,” lanjut Ahmadi.

Meskipun demikian, berdasarkan analisis dampak-dampak permasalahan yang ditemukan, pihaknya tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemprov DKI.

Dengan demikian, menurut Ahmadi, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan raihan opini WTP untuk ketujuh kali berturut-turut.

“Capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan wacana pelarangan subsidi BBM motor dipastikan batal, tetapi tak menampik potensi pembatasan bagi kalangan tertentu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa pemerintah tak bakal membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk sepeda motor.

Luhut mengatakan bahwa BBM subsidi dijamin bakal tersedia untuk 130 juta sepeda motor, sehingga pemerintah tidak akan melakukan perubahan sistem pembelian maupun harga jual BBM subsidi untuk komoditas tersebut.

Hal ini dia sampaikan usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara resmi membuka peluncuran program Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

"Saya sudah pernah ngomong saya mau ulangi lagi. Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian, atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor. Nggak akan ada itu," ujarnya kepada wartawan.

Kendati demikian, Luhut tak menampik bahwa masih terdapat kemungkinan akan adanya pembatasan subsidi BBM untuk masyarakat yang sudah mampu.

Sehingga, mereka yang bukan merupakan sasaran tidak akan bisa menerima BBM dengan harga yang disubsidi. Dia meyakini apabila subsidi BBM bisa dikelola dengan baik dan tepat sasaran, maka Indonesia bisa menghemat sekitar Rp45 triliun.

"Yang sekarang kita hitung-hitung, ngapain mensubsidi untuk bensin saya gitu. Itu kan rugi kita banyak. Mestinya kita hemat Rp 45 triliun atau lebih. Jadi kita lagi mikir hitung sekarang bagaimana," tuturnya.

Di sisi lain, Luhut juga menyampaikan bahwa pemerintah memang tengah mengkaji untuk melakukan perbaikan kualitas kandungan sulfur pada BBM yang ada di Indonesia.

Dia menyebut bahwa pemerintah akan menekan kualitas sulfur pada BBM yang sudah ada. Sehingga, dengan opsi tersebut maka, kata Luhut turut berpotensi menambah beban produksi, sehingga akan ada kenaikan harga BBM yang dilakukan secara bertahap untuk yang non subsidi.

Meski begitu, Luhut menyebut bahwa kenaikan BBM akan tetapi dilakukan bertahap sehingga tak membebani masyarakat. "Nah pikiran kita kalau pun nanti dengan perbaikan, ini integrated ini, nanti bisa saja penaikannya nanti Rp10 atau Rp20 overtime jadi tidak terasa," pungkas Luhut.

Bisnis.com,JAKARTA - Bank sentral China (PBOC) kembali mengejutkan pasar dengan memangkas suku bunga acuan secara signifikan. Langkah ini menunjukkan upaya otoritas untuk memberikan stimulus moneter yang lebih besar guna mendukung perekonomian.

Bank Central China (PBOC) menerbitkan pinjaman satu tahun sebesar 200 miliar yuan di bawah pinjaman jangka menengah (MLF) pada 2,30%, turun 20 basis poin dari pinjaman MLF sebelumnya. Bank sentral juga menyuntikkan 235,1 miliar yuan ke pasar melalui repo tujuh hari dengan suku bunga 1,70%

Berdasarkan pernyataan POBC, suntikan mata uang tunai melalui instrumen jangka pendek tersebut dilakukan untuk mempertahankan kondisi likuiditas sistem perbankan akhir bulan yang cukup memadai.

“[Pemangkasan suku bunga MLF] pada dasarnya merupakan reaksi terhadap penurunan tajam di pasar saham," pungkas ahli strategi senior China di ANZ, Xing Zhaopeng, seperti dikutip dariReuters,Kamis (25/7/2024).

Kepala analis pasar keuangan utama di MUFG Bank (China) Marco Sun mengatakan bahwa pemotongan suku bunga kebijakan dapat mengurangi biaya pembiayaan dan melepaskan uang tunai.

Menurutnya, operasi MLF yang tak terduga ini juga disebabkan oleh sejumlah besar pinjaman MLF yang jatuh tempo.

Operasi pinjaman MLF rutin berlangsung di tengah setiap bulan. Operasi PBOC minggu lalu menghasilkan penarikan 3 miliar yuan, sementara suku bunga tetap tidak berubah.

Total pinjaman MLF yang beredar melebihi 7 triliun yuan, di mana 4,68 triliun yuan dijadwalkan jatuh tempo tahun ini. Jumlah besar pinjaman yang jatuh tempo ini memicu spekulasi bahwa PBOC dapat menggantinya dengan injeksi uang tunai permanen melalui pemotongan persyaratan cadangan bank (RRR).

Xing dari ANZ menuturkan ia memproyeksi bank sentral akan memangkas RRR pada kuartal IV/2024 untuk menggantikan pinjaman MLF yang belum dibayar.

Beberapa analis pasar juga mengatakan bahwa pemangkasan suku bunga pada Kamis hari ini (25/7) merupakan reaksi terhadap keputusan pemberi pinjaman utama untuk menurunkan suku bunga deposito.

Ekonom senior Asia Pasifik di Natixis, Gary Ng berpendapat bahwa langkah ini menunjukan PBOC ingin lebih akomodatif terhadap bank dalam menurunkan biaya pendanaan jangka menengah.

Namun, menurut kepala riset ANZ untuk Asia Khoon Goh mengatakan bahwa dalam konteks tantangan yang dihadapi ekonomi China, pemangkasan suku bunga dalam skala sebesar ini tidak akan berdampak signifikan.

Pasar saham China bereaksi negatif terhadap berita tersebut, yang menunjukkan bahwa urgensi mendadak dari pihak otoritas untuk memberikan pinjaman berarti tekanan deflasi dan kelemahan permintaan konsumen lebih parah dari yang diperkirakan.

Indeks Hang Seng China Enterprises di Hong Kong juga menurun 1,6%, sehingga kerugian pada bulan ini mencapai 5%. Imbal hasil obligasi negara turun setelah berita tentang operasi MLF dan pemotongan suku bunga.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam 6 bulan pertama di tahun 2024, Bank Raya berhasil mencatatkan kinerja bisnis yang solid. Sejalan dengan langkah bertransformasi ke bisnis digital, PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya; Kode Emiten: AGRO) berhasil mencatatkan pertumbuhan positif untuk Total Kredit pada Kuartal II/2024 sebesar 12,1% (yoy) atau mencapai Rp6,8 Triliun.

Pertumbuhan tersebut turut menopang pertumbuhan Total Aset Bank Raya di Kuartal II/2024 menjadi sebesar Rp13,1 Triliun atau tumbuh 9,0% (yoy). Komitmen Bank Raya untuk terus memperkuat bisnis digital juga ditunjukkan dengan penyaluran kredit digital selama Semester 1/2024 yang mencapai Rp8,1 triliun atau tumbuh 60,3% (yoy), sehingga mendorong pertumbuhan signifikan outstanding kredit digital Bank Raya sebesar 81,5% (yoy) mencapai Rp1,5 Trilliun.
Pencapaian kinerja Bank Raya yang terus bertumbuh tercermin dari rasio profitabilitas dan efisiensi Bank Raya yang juga terus menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari perbaikan rasio NIM pada Kuartal II/2024 menjadi 4,31% dari sebelumnya 3,53%, serta rasio Cost to Income Ratio (CIR) pada Kuartal II/2024 yang membaik menjadi 52,44% dari sebelumnya 82,95%. Berkat profitabilitas yang membaik, Bank Raya berhasil membukukan laba bersih di Kuartal II/2O24 sebesar Rp20 Miliar dengan kenaikan 115,9% secara tahunan (yoy).
Pertumbuhan laba ini mencerminkan prospek kinerja perusahaan ke depan akan terus membaik, yang ditopang oleh kinerja yang solid melalui ekspansi bisnis, perbaikan kualitas aset, serta transformasi model bisnis dengan peralihan portofolio kredit ke digital.

Ida Bagus Ketut Subagia, Direktur Utama Bank Raya mengatakan, “Dalam kuartal kedua tahun 2024, Bank Raya terus membuktikan pertumbuhan kinerja yang positif. Kami terus berfokus untuk menjadi bank digital yang mampu memenuhi kebutuhan para nasabah melalui keunggulan produk kami untuk menghadirkan produk bank digital yang shorter, faster, smaller. Untuk itu, kami terus melakukan eksplorasi ke sektor-sektor ekonomi dan segmen bisnis yang memiliki prospek yang menjanjikan untuk menumbuhkan bisnis digital kami.”
Bagus menambahkan “Bank Raya juga akan terus mendorong keunggulan Online to Offline (O2O) untuk semakin mempermudah akses nasabah melalui Community Branch kami yang tersebar di berbagai daerah yang akan dioptimalkan untuk eksplorasi potensi dalam pemberdayaan komunitas-komunitas guna mendorong pertumbuhan transaksi di Bank Raya.”

Salah satu Growth driver pertumbuhan bisnis digital Bank Raya adalah ekspansi Pinang Dana Talangan, salah satu produk pinjaman unggulan Bank Raya yang ditujukan untuk mendukung produktivitas Agen BRILink), yang pada Semester 1/2024 tercatat telah disalurkan sebanyak Rp 7,2 triliun atau tumbuh 58,9 % (yoy) kepada kurang lebih 32 ribu agen BRILink dan Agen Pegadaian.

Untuk posisi akhir kuartal 2/2024 tercatat outstanding Pinang Dana Talangan mencapai Rp 490 Miliar atau tumbuh signifikan sebesar 177,4% (yoy). Selain itu, juga tercatat pertumbuhan pada Pinang Flexi, yang merupakan pinjaman multiguna untuk karyawan tetap sebesar 89,7% (yoy) atau outstanding tercatat mencapai Rp372 Miliar.

Adapun outstanding ragam produk kredit digital Bank Raya lainnya, seperti Pinang Maxima, Pinang Performa dan Pinang Connect yang ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha nasabah Bank Raya tercatat mencapai Rp 570 Miliar atau tumbuh 28,2 % (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa Bank Raya secara aktif menyalurkan kredit kepada masyarakat untuk mendukung kebutuhan finansial dan pertumbuhan usaha mereka.

Pertumbuhan tersebut juga diimbangi dengan kualitas aset yang terjaga. Di Kuartal II/2024, Bank Raya berhasil memperbaiki Rasio NPL gross menjadi 4,14% dan NPL Net sebesar 1,80% dari sebelumnya pada Kuartal II/2023 Rasio NPL Gross tercatat sebesar 4,35% dan NPL Nett sebesar 1,75 %.

Pertumbuhan kredit diikuti dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp8,7 Triliun atau tumbuh 5,7% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pertumbuhan Giro sebesar 55,4% (yoy) menjadi Rp772 Miliar, Tabungan menjadi Rp1,5 Triliun atau tumbuh 5,1% (yoy) dan Deposito menjadi Rp6,3 Triliun atau tumbuh 1,9% (yoy). Pertumbuhan dana murah terus digenjot terutama dari pertumbuhan Digital Saving yang tumbuh sebesar 22,3% (yoy).

Pertumbuhan digital saving menunjukkan bahwa produk digital saving Bank Raya yang didukung dengan fitur yang mudah telah mampu menjawab kebutuhan para nasabah dalam bertransaksi perbankan digital sehari-hari. Pertumbuhan dana murah tersebut mendorong peningkatan rasio CASA Bank Raya pada Kuartal II/2024 menjadi 26,8% dari sebelumnya pada 24,0% di Kuartal II/2023.

Pertumbuhan dari sisi Kredit yang berhasil diimbangi dengan pertumbuhan dari sisi Dana Pihak Ketiga membuat kondisi likuiditas Bank Raya tetap terjaga, tercatat Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Raya pada Kuartal II/2024 sebesar 78,25% dari sebelumnya sebesar 73,77% pada Kuartal II/2023.

Dari sisi permodalan, Perseroan masih memiliki modal yang kuat terlihat dari rasio Total CAR pada Kuartal II/2024 sebesar 40,84%, yang mayoritas merupakan modal Tier 1 yang akan mendukung ekspansi pertumbuhan bisnis Perseroan kedepan.

Semakin Perkuat Jangkauan ke Komunitas untuk Perluas Akses Perbankan Digital

Di Kuartal II/2024 ini, Bank Raya juga aktif memperkenalkan beberapa produk dan fitur baru untuk mendukung komitmen Bank dalam menghasilkan produk perbankan digital yang berkualitas serta mendukung upaya pemberdayaan komunitas, seperti Saku Bareng untuk memudahkan komunitas dalam pengelolaan keuangan komunitas dan memantau transaksi finansial bersama.

Perluasan adopsi Saku Bisnis untuk pelaku usaha sehingga memudahkan mereka untuk mengatur keuangan dan transaksi harian usaha mereka, serta optimalisasi QRIS Bisnis untuk membantu para pelaku usaha agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen untuk bertransaksi non-tunai yang semakin tinggi.

Disamping itu, langkah untuk mendorong penetrasi produk di berbagai komunitas juga dilakukan melalui program Cluster Unggulan yang merupakan program pemberdayaan komunitas pelaku usaha lokal yang memiliki potensi agar mereka dapat mengoptimalkan kemudahan digitalisasi perbankan guna mendukung perluasan usaha mereka.

Bagus menegaskan bahwa fungsi intermediasi yang baik tersebut membuktikan komitmen pertumbuhan bisnis digital berkelanjutan dan langkah yang sejalan dengan ekspansi bisnis digital ke depan. Pencapaian-pencapaian tersebut semakin mengukuhkan roadmap Bank Raya bertransformasi menjadi bank digital yang tumbuh sehat dan tangguh, serta semakin mempercepat langkah Bank Raya menuju pertumbuhan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan belum ada pembahasan mengenai pembayaran iuran asuransi wajib bagi mobil dan motor untuk produk third party liability (TPL).

“Belum ada rapat mengenai itu [asuransi kendaraan untuk produk TPL],” katanya usai meresmikan Grand Launching Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

TPL merupakan produk asuransi yang menjamin ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Menurut catatan Bisnis, pemerintah sedang menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib third party liability (TPL) bagi pemilik kendaraan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyampaikan program asuransi wajib ini, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

PP tersebut akan menjadi payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan asuransi wajib tersebut, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya, mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga alias TPL terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/07/2024).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Dalam UU PPSK dinyatakan bahwa setiap amanat beleid tersebut, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 tahun sejak UU PPSK diundangkan.

UU PPSK diteken Presiden Jokowi pada 2023. Dengan demikian program asuransi wajib ini berlaku mulai 2025.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi.

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

"Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, OJK berharap masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Rencana wajib asuransi ini mendapat respons beragam. Kalangan buruh menolak karena dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat kalangan menengah bawah. Sementara dari asosiasi asuransi justru menyambut baik aturan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan bahwa akses internet dari dan ke Kamboja serta Davao Filipina ditutup secara permanen hingga praktik perjudian online

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pemutusan berlangsung dalam waktu yang tidak ditentukan.

“[Akses internet ditutup] Selama-lamanya, sampai aktivitas perjudian online ini berhenti, dong. Karena ada 70.000 lebih orang Indonesia di Kamboja,” kata Budi.

Perlu diketahui, Menkominfo melalui surat B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024 meminta seluruh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP) untuk memutus akses internet yang diduga digunakan untuk judi online ke Kamboja dan Filipina.

Budi mengaku penutupan akses internet yang dilakukan Indonesia dari dan ke Kamboja dan Davao Filipina berjalan efektif. “Artinya tidak ada lagi jalur komunikasi dari Kamboja ke Indonesia, berkurang drastis. Ini sudah mengurangi 50% [akses masyarakat pada situs akses judi online] yang kami lakukan saat ini,” jelasnya.

Adapun, Budi menjelaskan bahwa perang melawan judi online merupakan bagi dari pemerintah menyelamatkan negara dan masyarakat.

Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa Filipina sendiri sudah mengumumkan bahwa mereka akan melarang praktik judi online.

“Filipina itu sudah mengumumkan dia mau larang [judi online]. Kalau kami kan sudah dilarang, tinggal dibersihkan. Karena judi online ini dampaknya sangat buruk bagi perekonomian negara, masyarakat, dan keluarga,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, regulator perjudian Filipina akan mencabut izin operasional perusahaan judi online luar negeri, yang sebagian besar dari China.

Selain itu, regulator juga akan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membasmi para operator tersebut.

Penutupan ini sejalan dengan langkah Presiden Ferdinand Marcos yang memberikan waktu kepada regulator untuk menutup Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) yang diduga memiliki hubungan dengan kegiatan kriminal. Adapun, Presiden memberikan batas waktu hingga akhir tahun.

“Tidak ada masalah dalam menutup POGOs karena saya dapat meminta keamanan nasional dan perintah presiden,” kata ketua Philippine Amusement and Gaming Corp (PAGCOR) Alejandro Tengco seperti dikutip Reuters, Rabu (24/7/2024).

PAGCOR sendiri merupakan badan regulasi yang bekerja di kantor presiden.

Perlu diketahui, industri judi online menjamur di Filipina sejak 2016 karena operator memanfaatkan undang-undang liberal untuk menargetkan pelanggan di China. Warga dari Negeri Panda gemar berjudi, namun dilarang pemerintah.

Tercatat, jumlah POGO di Filipina sempat mencapai 300 operator, namun banyak perusahaan tutup atau pindah akibat pandemi dan ketatnya aturan pajak. Kini hanya tersisa 42 POGO yang beroperasi dengan izin, yang secara langsung dan tidak langsung mempekerjakan sekitar 63.000 pekerja Filipina dan asing.