Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah saham emiten bank digital berada pada zona hijau pada sebulan terakhir. Saham BBHI, ARTO, BBYB misalnya terpantau menguat khususnya pada sebulan terakhir.

BBHI sejauh ini telah merilis kinerja keuangan bulan untuk Juni 2024 dengan membukukan laba Rp200,59 miliar. Lantas bagaimana proyeksi kinerja saham bank digital khususnya BBHI ke depan?

Bisnis.com, JAKARTA - BPOM memerintahkan untuk menarik dan memusnahkan Roti Okko. Namun, bukan hanya karena mengandung zat berbahaya.

Dilansir dari Antaranews, BPOM meminta Roti Okko dimusnahkan setelah ditemukan unsur natrium dehidroasetat sebagai bahan tambahan pangan pada produk tersebut.

"Terhadap temuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM," demikian petikan keterangan resmi BPOM.

Akan tetapi jika dilihat dari keterangan tertulis BPOM, Roti Okko perlu dimusnahkan bukan hanya karena mengandung zat berbahaya.

Produk dari perusahaan PT Abadi Rasa Food ini juga tidak memenuhi Cara Prodiksi Pangan Olahan yang baik.

"BPOM menemukan bahwa produsen tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten," tulis BPOM.

Terhadap temuan ini, BPOM telah melakukan penghentian kegiatan produksi dan peredaran. Sebagai tindak lanjut, BPOM juga melakukan sampling dan pengujian di laboratorium.

Tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana standar CPPOB dari BPOM, akan tetapi perusahan Roti Okko disebut tidak memenuhi standarnya.

Padahal sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022, menyebut bahwa natrium dehidroasetat merupakan unsur kimia yang ditambahkan dalam produk kosmetik, dengan batasan takaran maksimum 0,6 persen sebagai asam.

Bisnis.com, SEMARANG – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola bandara yang merupakan hasil penggabungan atau merger PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II), yakni PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) akan berganti nama menjadi PT Angkasa Pura Nusantara.

Mengutip laporan pada laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Rabu (24/7/2024), akan ada beberapa langkah perubahan nama serta penggabungan usaha.

Secara terperinci, PT Angkasa Pura Indonesia akan berganti nama menjadi menjadi PT Angkasa Pura Nusantara atau nama lain sebagaimana disetujui holding BUMN pariwisata dan aviasi, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney.

Kemudian, setelah penggantian nama Angkasa Pura Indonesia rampung, Angkasa Pura II akan berganti nama menjadi Angkasa Pura Indonesia. Selanjutnya, akan dilakukan penggabungan Angkasa Pura I ke dalam Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama Angkasa Pura II.

"PT Angkasa Pura Indonesia tersebut nantinya akan bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan," demikian kutipan keterbukaan informasi tersebut.

Dengan rencana penggabungan ini, maka status badan hukum yang akan berakhir atau bubar nantinya adalah Angkasa Pura I. Kegiatan-kegiatan usaha yang saat ini dilaksanakan oleh AP I, termasuk usaha di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, akan dilanjutkan oleh PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya AP II sebagai perusahaan penerima penggabungan.

Adapun, tanggal efektif penggabungan masih menunggu persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham atas perubahan anggaran dasar PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II yang dilakukan dalam rangka penggabungan ini.

Laporan posisi keuangan penutupan (closing account) masing-masing PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II sebelum pelaksanaan penggabungan adalah per 31 Agustus 2024.

Sementara itu, laporan posisi keuangan pembukaan (opening account) PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II setelah efektifnya pelaksanaan penggabungan adalah per 1 September 2024.

Adapun, struktur permodalan Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II sebagai perusahaan penerima penggabungan saat merger berlaku efektif akan terdiri dari Saham Seri A yang dimiliki pemerintah Indonesia sebesar 0,000006%. Kemudian, Saham Seri B akan dimiliki oleh InJourney sebesar 52,078570% dan Angkasa Pura Nusantara sebanyak 47,921424%.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) dalam ajang Pilkada 2024 di tiga provinsi penting yaitu Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjelaskan, pihaknya punya sejarah panjang dengan PDIP. Oleh sebab itu, tidak ada hambatan psikologis untuk PKB jalin kerja sama politik dengan PDIP.

"Baik PKB dengan PDIP ini sahabat lama, saudara lama, dan memang secara nilai kita mengusung nilai-nilai yang hampir sama dengan PDIP, kerakyatan," jelas Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Meski demikian, dia mengingat PKB condong untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024 seusai usulan pengurus daerah.

Untuk Jateng, PKB ingin mendorong kadernya Yusuf Chodlori maju sebagai calon gubernur sesuai usulan pengurus daerah. Oleh sebab itu, Jazilul berharap PDIP mau menimbang nama-nama yang disodorkan PKB tersebut.

Sedangkan untuk Jatim, PKB belum punya nama pasti. PKB, lanjutnya, akan menegosiasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim 2024 dengan PDIP.

"Perlu diketahui di Jawa Timur, PDIP dan PKB adalah pemenang kesatu dan kedua yang mesinnya sangat kuat, tinggal mencari figurnya," ujar Jazilul

Oleh sebab itu, dia berharap beberapa hari ke depan segera bisa diputuskan siapa calon gubernur dan wakil gubernur dari PKB-PDIP dan partai politik lain yang sejalan di Jatim.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait rencana pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan cukai plastik dan MBDK masih belum diimplementasikan, meski target penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN 2024. Pasalnya,pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

Nirwala menjelaskan, dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, dibutuhkan banyak pertimbangan, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

“Pemerintah sangatprudentdan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Dia menegaskan sejumlah barang yang masuk dalam prakajian objek cukai, yaitu rumah, tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik, fast food, tissue, gawai, monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan detergen, masih merupakan usulan dari berbagai pihak.

“Sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi,” katanya.

Menurutnya, proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai sangat panjang dan melalui banyak tahapan, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa pemerintah akan mengenakan cukai plastik pada empat jenis produk, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan mengenakan cukai pada dua kelompok MBDK, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Iyan menjelaskan, untuk minuman siap saji, produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya.

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Bisnis.com JAKARTA – Delapan orang pejabat di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftarkan seleksi calon pimpinan periode 2024-2029. Dua orang di antaranya merupakan pimpinan saat ini, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut ada delapan insan lembaga antirasuah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagaimana pengumuman panitia seleksi (pansel) siang ini, di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Berdasarkan pengumuman yang telah disampaikan oleh pansel capim KPK, terkonfirmasi ada delapan insan KPK yang turut mendaftar sebagai capim KPK," jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Delapan orang calon pimpinan KPK dari insan KPK yaitu:

1. Fungsional Analisis Pemberantasan Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Anna Devi.

2. Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa.

3. Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria.

4. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko.

5. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

6. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

7. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

8. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana.

Adapun pansel calon pimpinan dan dewas KPK hari mengumumkan bahwa sebanyak 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas lembaga tersebut dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono menyampaikan seluruh kadernya bakal melaksanakan Salat Gaib untuk mendoakan Hamzah Haz.

Awalnya, kata Mardiono, pihaknya akan menggelar rapat PPP secara nasional melalui daring. Namun, agenda tersebut dibatalkan usai mendapatkan informasi duka dari Hamzah Haz.

"Hari ini sebenarnya kita akan ada rapat zoom secara nasional, tapi kita tangguhkan karena berduka. Tentu kita mengajak seluruh kader PPP di Indonesia agar melakukan Salat Gaib dan mendoakan kepada beliau agar khusnul khatimah dan ditempatkan di sisi Allah SWT," kata Mardiono di rumah duka Hamzah, Rabu (24/7/2024).

Dia juga mengenang Hamzah Haz merupakan sosok yang selalu konsisten mengabdi pada negara dan memperjuangkan kesejahteraan umat. Dengan demikian, partai berlogo Ka'bah itu PPP merasa kehilangan atas peristiwa kematian ini.

"PPP telah kehilangan tentu menyampaikan rasa duka secara mendalam namun insyaallah PPP akan senantiasa terus menindaklanjuti apa yang telah diteladani oleh beliau," pungkasnya.

Sebagai informasi, Hamzah Haz meninggal dunia pada hari ini, Rabu (24/7/2024) pukul 09.30 WIB di usia 84 tahun. Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi mengatakan Hamzah meninggal di Klinik Tegalan.

Putra Hamzah Haz, Agus Haz menyampaikan ayahnya meninggal dunia saat akan melaksanakan Salat Duha. Namun, Hamzah merasa pusing saat hendak berdiri.

"Enggak ada sih sama sekali [sakit]. Jadi begitu bangun tidur, mau Salat Duha. Jadi bangun tidur langsung berdiri tiba-tiba blank. Tapi dalam keadaan tidur," ujar Agus Haz.

Hamzah Haz rencananya akan disalatkan di masjid milik pribadi yang berada di Jalan Nenas Bogor Jawa Barat untuk kemudian dimakamkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menanggapi sinyal pemberlakuan cukai plastik yang akan diterapkan pemerintah. Ketimbang pengenaan cukai, impor ilegal dinilai lebih mendesak untuk dibereskan.

Wakil Ketua Umum Inaplas Budi Susanto Sadiman mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat protes ke pemerintahan saat ini maupun pemerintahan baru jika pengenaan cukai plastik diterapkan.

"Kalau pemerintah perlu dana jangan dari cukai, urusin illegal import yang bisa masuk tanpa pajak," kata Budi kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Budi keheranan dengan rencana cukai plastik yang dinilai tak sejalan dengan program prioritas pemerintah saat ini, yaitu penambahan lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan.

Apabila tujuan pemerintah untuk menangani sampah plastik maupun sampah laut, menurut Budi, hal tersebut telah disokong oleh nilai sirkular ekonomi dari manajemen sampah dan peningkatan pemanfaatan sampah untuk ketahanan pangan.

"Masalah plastik sudah dapat ditangani kalau manajemen sampah diterapkan pemerintah secara menyeluruh dan tuntas," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan terus menggodok rencana pemberlakukan tarif cukai pada produk plastik. Pelaksanaan cukai bagi produk plastik menunggu peraturan pemerintah setelah disetujui DPR.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa terdapat empat jenis produk plastik yang akan dikenakan cukai, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

"Produk-produk inilah yang kami sasar ke depan,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai.

Iyan menyampaikan bahwa untuk sejumlah produk tidak akan dikenai pungutan cukai plastik, yaitu yang masuk dalam kategori angkut terus/lanjut, diekspor, dimasukkan dalam pabrik, dan musnah sebelum dikeluarkan dari pabrik.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan kerisauannya mengenai rencana pemerintah bakal mengerek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, berharap wacana tersebut batal direalisasikan. Hal itu perlu dijalankan untuk tetap menjaga pertumbuhan pada pasar properti nasional.

“[Kita berharap] pajak 12% jangan sampai dijalankan,” kata Junaidi saat ditemui di sela-sela agenda Rakernas Apersi, Selasa (23/7/2024).

Junaidi juga menuturkan bila kebijakan PPN 12% tetap diimplementasikan, maka pemerintah perlu untuk menyiapkan stimulus agar pasar properti RI dapat terus bergeliat.

Sebagai contoh, Junaidi berharap pemerintah dapat memperpanjang pemberian insentif bebas pajak atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP).

“Andai kata tetap di 12% tentu lah pemerintah harus memikirkan stimulusnya. Stimulusnya apa? Mungkin tadi diskon dulu sampai kondisi ekonomi mengalami perbaikan. Kita melihat situasi dan kondisi maunya PPNDTP tetap jalan,” tuturnya.

Hal senada juga sempat disampaikan oleh Ekonom Senior, Faisal Basri, yang menyampaikan bahwa pemerintah perlu untuk menunda wacana kenaikan PPN menjadi 12% tahun depan.

Alasannya, kebijakan kenaikan tarif itu dikhawatirkan bakal berdampak serta membebani masyarakat luas. Meskipun Keputusan mengerek PPN memang menjadi salah satu strategi yang paling mudah untuk pemerintah mempertebal penerimaan pajak.

“Kalau menurut saya wajib lah ditunda. Ini kan pertanyaannya itu tadi defisitnya tambah lebar, karena PPN paling gampang,” kata Faisal.

Sebagai informasi, pemerintah akan kembali menaikkan tarif PPN sebesar 1%, dari semula 11% menjadi 12%.

Kebijakan ini rencananya berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” tulis ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua emiten milik Grup Salim, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) dan PT Indomobil Multi Jasa Tbk. (IMJS) melakukan pembayaran dividen hari ini, Rabu (24/7/2024). Kendati demikian, gerak saham kedua emiten itu berbeda arah.

Mengacu data RTI Business pukul 14.12 WIB, saham IMAS menguat 0,77% atau 10 poin ke level Rp1.310 per saham. Sepanjang sesi, saham IMAS bergerak di rentang Rp1.300 hingga Rp1.315 per saham.

Sebanyak 132,9 ribu saham IMAS diperdagangkan dengan frekuensi transaksi 78 kali. Nilai transaksi saham IMAS pun tercatat Rp173,76 juta. Meski begitu, secara year-to-date (YtD) saham IMAS turun 6,09%.

Menilik valuasinya, saham IMAS memiliki price earning ratio (PER) 89,19 kali, sedangkan price to book value (PBV) sebanyak 0,40 kali. Kapitalisasi pasar IMAS pun tercatat sebesar Rp5,23 triliun.

Analis Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda menilai prospek saham IMAS masih positif seiring dengan langkah perseroan yang gencar memasarkan produk kendaraan listrik (electric vehicle/EV), hal itu juga akan berkorelasi positif terhadap kinerja keuangan perseroan.

"Kami memperkirakan kinerja IMAS hingga akhir tahun 2024 akan tumbuh positif dari sisi top line sekitar 5-10%, maupun bottom line 15-20%. Hal itu berkaca dengan historikal laporan keuangan IMAS yang terus mencetak pendapatan dan laba yang bertumbuh," ujarnya kepada Bisnis.

Lebih lanjut dia mengatakan, pertumbuhan permintaan mobil listrik di Indonesia dan global menjadi katalis positif untuk kinerja IMAS. Terlebih, perseroan juga menggandeng GAC AION dan Maxus untuk mengembangkan mobil listrik.

Secara teknikal, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan saham IMAS milik Grup Salim mendapatkan rekomendasi trading buy dengan support Rp1.290 dan level resistance Rp1.350 per saham.

"Saham IMAS memiliki target harga Rp1.390 sampai Rp1.430 per saham,” jelasnya.

Beralih ke IMJS, saham perseroan justru mencatatkan koreksi 0,57% ke posisi Rp175 per saham, meskipun sempat menguat ke zona hijau di level Rp178 sesaat setelah pembukaan. Sepanjang sesi, saham IMJS bergerak di rentang Rp174 hingga Rp178 per saham.

Saham IMJS ditransaksikan sebanyak 2,43 juta saham dengan frekuensi 351 kali, alhasil nilai transaksi tembus Rp426,45 juta. Kendati demikian, saham IMJS justru ambles 37,5% secara YtD.

Adapun, saham IMJS memiliki PER sebesar 7,47 kali, sedangkan PBVR 0,35 kali. Kapitalisasi pasar emiten pembiayaan otomotif Grup Salim itu sebesar Rp1,51 triliun.

Mengacu keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) IMAS membagikan dividen sebesar Rp10 per saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 20 Juni 2024.

Mengacu jumlah saham yang beredar sebanyak 3,99 miliar saham, maka total dividen yang akan dibagikan IMAS sebesar Rp39,94 miliar.

Menilik jadwalnya, cum dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 28 Juni 2024 lalu, sementara itu recording date pada 2 Juli 2024. Alhasil, dividen tersebut akan dibayarkan pada hari ini, Rabu 24 Juli 2024.

Sementara itu, hari ini IMJS membagikan dividen sebesar Rp0,75 per saham, jika menghitung jumlah saham yang beredar sebanyak 8,65 miliar saham, maka total dividen yang dibayarkan IMJS sebesar Rp6,49 miliar.

Adapun, cum date dividen IMJS jatuh pada 28 Juni lalu, sedangkan recording date pada 2 Juli 2024. Alhasil, pembayaran dividen juga dilakukan pada 24 Juli 2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan stimulus restrukturisasi kredit, khususnya segmen kredit usaha rakyat (KUR).

Airlangga menegaskan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit KUR berlaku untuk akad kredit yang dilakukan pada 2022.

“Kan sudah [diputuskan], khusus untuk KUR, yang berbasis akad kredit 2022,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (24/7/2024).

Airlangga mengatakan implementasi dari restrukturisasi KUR menunggu aturan yang akan dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).“Sesuai regulasi yang ada di OJK, iya [tunggu diatur OJK],” jelasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Airlangga mengatakan bahwa perpanjangan restrukturisasi KUR sebagai injeksi bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.

“Kami melihat memang denyutnya mengendur sedikit sehingga perlu kita injeksi dengan waktu seperti yang sebelumnya kita lakukan [saat Covid-19],” katanya.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga menyampaikan bahwa pengaturan restrukturisasi secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh OJK.

“Restrukturisasi masih lanjut, nanti dievaluasi lagi. Teknisnya di Pak Mahendra [Ketua Dewan Komisioner OJK],” jelasnya.

Adapun, berdasarkan catatan OJK, nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau 2 bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 mencapai Rp192,52 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) bersama perusahaan jasa asuransi lainnya teken Surat Perjanjian Kerjasama untuk Konsorsium Jasa Asuransi Aset operasional PT Perusahaan Listik Negara (PLN) dan anak-anak perusahaan.

Askrindo mengcover penutupan Aset PLN seperti Comprehensive Machinery Insurance yang menjamin risiko pada power plant, refinery, mesin-mesin pabrik, serta asuransi terrorism dan sabotage yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang secara langsung disebabkan terorisme maupun sabotase.

Perjanjian kerjasama ini diwakili oleh Budhi Novianto selaku Direktur Bisnis PT Askrindo dengan para direksi dari masing masing perusahaan jasa asuransi lainnya. Fankar Umran, Direktur Utama Askrindo yang juga hadir pada saat bersamaan mengatakan bahwa perjanjian ini bukan hanya bentuk kerjasama formal, tetapi juga menunjukkan adanya sinergi antar BUMN.

"Dengan Premi sebesar 2,27 juta USD setiap tahunnya, Askrindo memberikan perlindungan atas seluruh asset PLN dan anak perusahaan," Fankar.

PT Askrindo memberikan perlindungan terhadap Aset PLN dan anak perusahaan di seluruh Indonesia seperti PT PLN Indonesia Power, PT PLN Nusantara Power, PT PLN Batam, dan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara dalam periode 2024 hingga 2026.

"Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat menghadirkan manfaat jangka panjang bagi kedua belah pihak dalam menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tambah Fankar.