Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelita Air Service menyatakan bahwa sistem operasi Microsoft Windows yang mengalami gangguan (down) di seluruh dunia tidak berdampak pada sistem penerbangan perusahaan.

Sebagaimana diketahui, pengguna Windows 10 di seluruh dunia menghadapi pemadaman listrik besar-besaran karena pembaruan Crowdstrike, yang menyebabkan PC terjebak di layar pemulihan dan hanya menampilkan layar berwarna biru.

Mesin Windows mengalami masalah Blue Screen of Death (BSOD) yang berdampak pada bank, maskapai penerbangan, supermarket, hingga kantor pemerintahan di seluruh dunia menjadi lumpuh.

“Alhamdulillah sistem untuk penerbangan Pelita tidak terdampak,” kata Direktur Utama Pelita Air Service Dendy Kurniawan kepada Bisnis, Jumat (19/7/2024).

Meski gangguan Windows tak berdampak pada sistem penerbangan Pelita, Dendy memastikan akan terus memonitor perkembangan dan memitigasi sistem penerbangan maskapai Pelita Air.

“Tetapi kami terus standby dan alert untuk memonitor perkembangan yang terjadi, serta memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Microsoft mengaku bahwa pihaknya mengetahui isu yang memengaruhi perangkat Windows pasca pembaruan dari platform perangkat lunak (software).

"Kami mengetahui isu yang memengaruhi perangkat Windows pasca pembaruan dari platform perangkat lunak pihak ketiga. Kami mengharapkan resolusi sesegera mungkin,” kata juru bicara Microsoft kepadaBisnis.

Dikutip dari The Verge, Jumat (19/7/2024), pembaruan yang salah dari penyedia keamanan siber asal Amerika Serikat (AS) CrowdStrike telah melumpuhkan PC dan server. CrowdStrike banyak digunakan oleh banyak bisnis di seluruh dunia untuk mengelola keamanan PC dan server Windows.

Kendati demikian, CrowdStrike memastikan bahwa gangguan sistem operasi Microsoft Windows di berbagai negara bukan disebabkan oleh serangan siber.

Melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter) pada Jumat (19/7/2024), Presiden sekaligus CEO CrowdStrike George Kurtz menyampaikan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi dan mengisolasi gangguan yang terjadi pada sistem Windows.

“Ini bukan insiden keamanan atau serangan siber. Masalahnya telah diidentifikasi, diisolasi dan perbaikan telah diterapkan,” kata Kurtz, dikutip pada Jumat (19/7/2024).

Kurtz menyatakan bahwa CrowdStrike juga secara aktif menangani pengguna yang terdampak dari pembaruan konten untuk host Windows. Namun, dia memastikan bahwa host Mac dan Linux tidak terpengaruh.

Di samping itu, perusahaan juga merujuk pengguna ke portal dukungan untuk pembaruan terbaru. Lebih lanjut, perusahaan akan terus memberikan pembaruan lengkap dan berkelanjutan di situs web.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan keamanan siber Amerika Serikat (AS), CrowdStrike memastikan bahwa gangguan sistem operasi MicrosoftWindows di berbagai negara bukan disebabkan oleh serangan siber.

Perlu diketahui, gangguan Windows terjadi karena proses pembaruan perangkat lunak (update software) yang dilakukan oleh CrowdStrike. Imbasnya, sejumlah layanan mulai dari penerbangan, perbankan, hingga stasiun televisi di berbagai negara lumpuh berjamaah.

Presiden & CEO CrowdStrike George Kurtz melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter) pada Jumat (19/7/2024) menyampaikan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi dan mengisolasi gangguan tersebut.

"Ini bukan insiden keamanan atau serangan siber. Masalahnya telah diidentifikasi, diisolasi dan perbaikan telah diterapkan," kata Kurtz, dikutip pada Jumat (19/7/2024).

Kurtz menyampaikan bahwa CrowdStrike juga secara aktif menangani pengguna yang terdampak dari pembaruan konten untuk host Windows. Namun, dia memastikan bahwa host Mac dan Linux tidak terpengaruh.

Perusahaan keamanan siber itu juga merujuk pengguna ke portal dukungan untuk pembaruan terbaru. CrowdStrike menambahkan bahwa perusahaan akan terus memberikan pembaruan lengkap dan berkelanjutan di situs web.

Kurtz menambahkan bahwa pihaknya lebih lanjut merekomendasikan organisasi untuk berkomunikasi dengan perwakilan CrowdStrike melalui saluran resmi.

"Tim kami sepenuhnya dimobilisasi untuk memastikan keamanan dan stabilitas pelanggan CrowdStrike," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, sistem operasi Windows mengalami masalah Blue Screen of Death (BSOD) secara massal yang berdampak pada bank, maskapai penerbangan, supermarket, hingga kantor pemerintahan di seluruh dunia.

Insiden gangguan (down) ini terjadi pada pengguna Windows 10 di seluruh dunia karena pembaruan Crowdstrike, yang menyebabkan PC terjebak di layar pemulihan dan hanya menampilkan layar berwarna biru.

Pengguna di media sosial juga membagikan tangkapan layar yang tertahan di halaman pemulihan. “Sepertinya Windows tidak memuat dengan benar. Jika Anda ingin memulai ulang dan mencoba lagi, pilih Mulai ulang PC saya di bawah,” demikian tulisan yang tercantum di halaman pemulihan.

Bisnis.com, SURABAYA — Maskapai penerbangan Citilink terpaksa memberikan boarding pass manual bagi para penumpang yang akan terbang pada Jumat (19/7/2024), sebagai imbas gangguan sistem Microsoft yang berdampak secara global.

Selain memberikan tiket pesawat yang ditulis manual, untuk penerbangan hari ini, penumpang tidak bisa melakukan check in secara online.

"Tiketnya seperti tiket bus, ya," ujar Sulung, salah satu calon penumpang pesawat Citilink dari Surabaya menuju Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Namun, masalah ini ternyata dialami oleh maskapai di seluruh dunia. Dilansir dari Reuters, gangguan sistem tersebut bahkan menyebabkan penundaan, pembatalan, dan masalah check-in di seluruh dunia.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh pemadaman sistem TI besar-besaran, yang juga berdampak pada industri mulai dari bank, hingga perusahaan media.

Menurut data dari perusahaan analisis penerbangan global Cirium, ada lebih dari 110.000 penerbangan komersial terjadwal pada hari Jumat, sejauh ini 1.390 telah dibatalkan secara global dan lebih banyak lagi yang diperkirakan akan dibatalkan.

Sejumlah analis mengatakan pemadaman sistem ini kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan pada perangkat lunak Microsoft yang digunakan secara global.

Microsoft, mengatakan pengguna mungkin tidak dapat mengakses berbagai aplikasi dan layanan Office 365 karena adanya perubahan konfigurasi di sebagian sistem yang didukung oleh Azure.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto menitipkan pesan untuk Sudaryono yang kini mengemban tugas sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), menggantikan posisi Harvick Hasnul Qolbi.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa Prabowo Subianto yang juga merupakan Menteri Pertahanan meminta agar Kementan menyediakan pangan mandiri atau swasembada untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Pesan beliau [Prabowo Subianto] selalu katakan, bagaimana kita menyediakan pangan untuk penduduk 280 juta, mandiri pangan dalam arti swasembada,” kata Amran dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Menurut Amran, pesan yang dititipkan Prabowo Subianto bukan sesuatu hal yang sulit. Sebab, dia menjelaskan bahwa Indonesia pernah mencapai swasembada pangan sebanyak tiga kali di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni pada 2017, 2019, dan 2020.

“Artinya sesuatu yang kita pernah capai. Jadi, ke depan insya Allah,” imbuhnya.

Amran menyatakan bahwa Kementan akan berjuang penuh untuk Merah Putih di sektor pertanian yang harus dilakukan bersama-sama.

Sementara itu, Wamentan Sudaryono mengatakan bahwa dirinya menargetkan terwujudnya swasembada pangan dan kesejahteraan petani.

Sudaryono menyampaikan bahwa Kementan akan menyediakan pangan yang cukup bagi bangsa dan rakyat Indonesia, termasuk mensejahterakan petani.

“Saya kira ini tugas yang tidak ringan. Dan ini tugas yang mulia. Sehingga dengan mengucapinna lillahi wa inna lillahi rajiun, saya mulai hari ini dengan semangat kerja keras, insya Allah siap mensukseskan Bapak Menteri Pertanian,” kata Sudaryono.

Dia pun menginginkan agar pangan Indonesia berjalan secara mandiri, baik itu dari sisi beras, protein, hingga sayur. Hal ini sejalan dengan target yang diinginkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Karena saya paham target yang dicanangkan, yang dimaui oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto clear dan jelas bagaimana sektor pertanian ini, Kementerian Pertanian ini sebagai Panglima Pangan,” tuturnya.

Sudaryono menjelaskan bahwa Panglima Pangan yang dimaksud adalah Panglima Penyediaan Pangan dan kesejahteraan pertanian. Menurutnya, dua hal ini tidak bisa dipisahkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah pemerintah untuk membendung masuknya produk impor ilegal ke Indonesia dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu mendapat reaksi positif dari kalangan pelaku usaha.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, menyampaikan, pihaknya mengapresiasi pembentukan satgas impor ilegal, sebagai upaya pemerintah untuk membatasi ruang gerak barang impor di Tanah Air.

“Kami harap satgas ini bisa sampai wilayah penindakan sehingga bisa menangkap sindikat yang terlibat dalam praktik importasi ilegal,” kata Redma kepada Bisnis, Jumat (19/7/2024).

Mengenai efektivitas Satgas, Redma menilai bahwa hal ini sangat bergantung dari kerja sama elemen yang tergabung dalam anggota Satgas.

Sebagai informasi, anggota Satgas terdiri dari 11 kementerian/lembaga yakni Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Keamanan Laut TNI AL, dinas-dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Karena masing-masing [kementerian/lembaga] punya data, tinggal kerelaan mereka masing-masing untuk membuka data,” ujarnya.

Senada, Ketua Umum Indonesia Pengusaha Konfeksi Berkarya (IPKB)Nandi Herdiaman juga menyambut baik pembentukan Satgas. Dia mengharapkan, Satgas yang dibentuk ini betul-betul menjalankan tugasnya dan tepat sasaran, sesuai dengan harapan pelaku usaha yakni untuk melindungi produk dalam negeri.

“Kami dari IKM menyambut baik dan terima kasih banyak Pak Zulhas gerak cepat menyambut aspirasi dari kami IKM dan TPT nasional,” imbuhnya.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Hal ini diperkuat dengan ditandatanganinya Keputusan Menteri Perdagangan No.932/2024 tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor pada 18 Juli 2024.

Keputusan tersebut mulai berlaku sejak 18 Juli 2024 hingga akhir 2024 dan mulai bertugas pekan depan usai pemerintah merampungkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan setidaknya terdapat tujuh komoditas yang akan diawasi oleh Satgas ini. Komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

“Sementara itu, pengawasannya akan difokuskan pada gudang distributor dan importir,” kata Zulhas dalam konferensi pers pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Para anggota Satgas selanjutnya akan menjalankan serangkaian tugas seperti menginventarisasi permasalahan, menetapkan sasaran,program, dan prosedur kerja, memeriksa perizinan berusaha dan persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, mengklarifikasi dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha, dan menindak secara hukum sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bakal melakukan kerja sama dengan dua negara besar untuk bisa menguasai 85% pasar kendaraan listrik dunia.

Menurutnya, tidak hanya Uni Emirat Arab (UEA) untuk menitikberatkan kepada kerja sama mengenai hilirisasi industri dimulai dari hulu sampai hilir, tetapi pemerintah tengah melakukan pendekatan dengan dua negara lain.

Pembahasan difokuskan, kata Jokowi mulai dari pertambangan, nikel, kemudian di aspal, prekursor, baterai electric vehicle/EV, hingga kendaraan listrik.

“Dan itu kerja sama UEA—Indonesia dan nanti ada dua negara lagi yang baru kami dekati. Saya kira kalau ini berhasil kami harapkan bisa menguasai pasar 80—85% pasar dunia. itu yang kita harapkan,” ujarnya usai meresmikan turnamen sepak bola Piala Presiden Tahun 2024 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (19/7/2024).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa terdapat dua fokus yang menjadi komitmen dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk segera direalisasikan di Indonesia.

Kepala Negara itu memerinci bahwa kedua topik tersebut adalah penyediaan pengembangan Pusat Keuangan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan hilirisasi industri.

“Pertama mengenai pembangunan financial center yang di sana [akan] ada sistemnya kita ingin biro, rekrutnya seperti apa, membawa uang untuk bisa masuk ke financial center yang ada di Dubai seperti apa,” ujarnya

Dia menekankan bahwa kerja sama antara Dubai International Financial Centre (DIFC) dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjadi modal penting guna meningkatkan kerja sama keuangan Negara di mata internasional.

“Itu yang ingin kami kerja samakan dan kami sudah tandatangan MoU kerja sama antara OIKN antara DIFC. Artinya financial center yang ada di IKN ini nanti akan kita harapkan segera terbentuk dan segera bisa berjalan,” tandas Jokowi.

Sekadar informasi, Dubai International Financial Centre (DIFC), pusat keuangan global terkemuka di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan (MEASA), telah menjalin kemitraan strategis dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Dubai pada Selasa (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membantah industri hulu minyak dan gas (Migas) memasuki fase terbenam atau sunset.

Deputi Eksploitasi SKK Migas, Wahju Wibowo, mengatakan, saat ini Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dan fabrikasi sedang berjalan dengan masif.

“Jadi sekarang EPC, company, fabrikasi sekarang lagi banyak-banyaknya itu menunjukkan bahwa industri hulu migas itu gak sunset,” kata Wahju dalam Konferensi Pers Kinerja Hulu Migas Semester I/2024, Jumat (19/7/2024).

Wahju menuturkan, pihaknya saat ini sedang gencar-gencarnya untuk mencari partner guna mendukung agresifitas yang terjadi pada sektor hulu migas.

Dirinya pun berharap, situasi agresif di industri hulu migas dapat berlangsung beberapa tahun lagi sesuai dengan perkiraan SKK Migas.

“Ya semoga aja kondisi kayak gini masih bertahan sampai 2030 seperti yang kita rencanakan di dalam LTP (Long Term Plan),” ucapnya.

Di kesempatan lain, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, menepis anggapan saat ini industri hulu migas mulai terbenam atau memasuki fase sunset.

Dwi menyampaikan isu tersebut karena maraknya kampanye energi terbarukan yang dinilai jauh lebih bersih daripada minyak dan gas bumi.

"Itu semua hanya bicara energi, sedangkan minyak dan gas bukan hanya untuk energi, tetapi juga untuk petrokimia. Jadi, saya percaya tidak ada sunset untuk industri migas," kata Dwi saat membuka Peringatan 22 Tahun Mengelola Hulu Migas, yang disiarkan daring, Selasa (16/7/2024).

Bisnis.com, SEMARANG – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII telah melakukan penjaminan untuk berbagai proyek dengan nilai investasinya Rp534 triliun per Juni 2024.

Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, penjaminan dilakukan pada proyek infrastruktur dengan nilai investasi yang mencapai Rp471 triliun.

Di samping itu, penjaminan untuk proyek non-infrastruktur juga dilakukan dengan nilai investasi mencapai 63 triliun.

“Kami di PII sudah menjamin proyek dengan nilai investasi Rp 471 triliun untuk proyek infrastruktur dan Rp63 triliun proyek non-infrastruktur, dan total nilai investasi di Rp534 triliun,” katanya dalam acara Press Tour Kementerian Keuangan, Kamis (19/7/2024).

Ridho menjelaskan, PT PII melakukan penjaminan senilai Rp99 triliun untuk total sebanyak 53 proyek, termasuk diantaranya proyek sistem penyediaan air minum (SPAM).

“Selain itu juga kami melakukan penjaminan untuk korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dulu, kita ada penjaminan sebesar Rp2,3 triliun,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ridho mengatakan bahwa PT PII saat ini tercatat memiliki ekuitas sebesar Rp16 triliun, tapi penjaminan proyek yang dilakukan senilai Rp534 triliun.

“Artinya kita bisa me-leverage atas PMN [penyertaan modal negara] yang diberikan kepada PT PII sebagai enabler untuk proyek yang nilainya Rp534 triliun,” jelasnya.

Dia mencontohkan, lima proyek di Jawa Tengah yang dijamin oleh PT PII, di antaranya PLTU Batang, Tol Batang-Semarang, SPAM Semarang Barat, Tol Semarang-Demak, dan Tol Bawen-Jogja.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite tetap aman di tengah rencana peluncuran BBM jenis baru.

VP Corporate Communication PT Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, bahkan menyebut bahwa pihaknya tetap ditugaskan untuk menyediakan bbm subsidi.

“Soal BBM Subsidi ya untuk Pertalite dan Solar itu aman, karena memang kita sudah ditugaskan untuk tetap menyediakan,” kata Fadjar saat ditemui di acara pelepasan Jelajah BUMN Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Lebih lanjut, Fadjar juga sesumbar bahwa hingga saat ini tidak ada perintah khusus dari pemerintah untuk melakukan pembatasan pasokan BBM subsidi.

Menurutnya, satu-satunya arahan yang saat ini tengah dijalankan hanya sebatas diminta untuk menyediakan BBM rendah sulfur.

“Kita baru diminta menyiapkan saja BBM rendah sulfur, tapi tak menyinggung Solar dan Pertalite. Jadi, kaya Pertamax Green 95 kayak gitu,” pungkasnya.

Sebelumnya, kabar mengenai adanya pembatasan BBM Subsidi jenis solar dan Pertalite berhembus usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan melakukan pembatasan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) membidik setoran dividen ke pemerintah lebih besar dibandingkan dengan 2023 sesuai dengan profit BUMN tersebut ke depan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan nilai dividen Pertamina ke pemerintah disesuaikan dengan profit atau keuntungan berjalan. Ke depan, diharapkan dividen dapat lebih besar dibandingkan dengan setoran 2023 yang sebesar Rp14 triliun.

"Ke depan berapa belum tahu. Mudah mudahan bisa semakin besar harapannya, tapi tentu dilihat profit tahun ke depan," kata Fadjar saat ditemui usai pelepasan Tim Jelajah BUMN di Wisma Bisnis Indonesia, Jumat (19/7/2024).

Terkait dengan perolehan laba, Fadjar mengatakan berkaitan dengan harga minyak. Menurutnya pergerakan harga minyak yang fluktuatif bukan hanya terjadi baru-baru ini. Fadjar mengklaim Pertamina telah melakukan mitigasi-mitigasi terkait dengan hal itu.

Mitigasi yang dimaksud adalah melakukan beberapa efisiensi. Namun, Fadjar tidak menjelaskan lebih detail efisiensi yang dilakukan oleh Pertamina.

"Jadi efisiensi sana sini. Semua upaya kita lakukan untuk tetap positif," lanjutnya.

Seperti yang diketahui, Pertamina merupakan salah satu penyumbang dividen terbesar ke pemerintah. Pada tahun buku 2023, Pertamina menyetor dividen sebesar Rp14 triliun dan menjadi BUMN urutan kedua dengan dividen jumbo setelah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI).

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, pemerintah telah menetapkan target setoran dividen sebesar Rp85,8 triliun sepanjang 2024.

Menteri BUMN Erick Thohir sempat mengatakan bahwa jika tercapai, maka setoran dividen tersebut akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

"Jadi kalau memang tercapai, itu sejarah lagi, yang tahun ini Rp80 triliun, tahun depan jadi Rp85 triliun, itu kan sejarah dividen terbesar yang pernah diberikan," ujar Erick.

Bisnis.com, JAKARTA - Platform social commerce asal China, TikTok, kini menyediakan layanan pesan antar makanan dan minuman. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buka suara mengenai hal tersebut.

Mendag Zulhas menyebut, platform social commerce seperti TikTok diizinkan untuk melakukan kegiatan promosi. Sementara, untuk proses transaksi harus dilakukan di luar platform TikTok.

“Ini kan platform digital bisa terima iklan, kalau iklan boleh tapi pembayarannya yang nggak boleh. Sama kayak Tokopedia kemarin bayarnya kan tetap di Tokopedia,” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (19/7/2024).

Adapun, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Melalui beleid itu, pemerintah melarang social commerce memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya. Platform digital hanya dapat melakukan penawaran atau promosi barang dan/atau jasa.

Respons senada juga disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim. Dia menegaskan, TikTok sebagai social commerce tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan transaksi pembayaran dalam platformnya.

“Jadi aplikasi yang media sosial, atau sosial commerce itu kan tetap nggak boleh transaksi. Yang boleh transaksi tetap yang e-commerce,” tegas Isy.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Jumat (19/7/2024) aplikasi TikTok tampak menampilkan sejumlah brand makanan dan minuman. Tak sekedar mengiklankan brand tersebut, pengguna juga dapat memesan makanan dan minuman langsung dari platform ini.

Saat Bisnis mencoba untuk membeli salah satu brand minuman, pengguna langsung diarahkan pada akun TikTok brand tersebut. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk mengklik salah satu alamat gerai brand minuman yang tersedia dan keluar pilihan menu yang bisa dipilih.

Selanjutnya, klik Menu Pesan dan pengguna akan diarahkan pada halaman GoFood brand minuman tersebut. Pilih minuman yang akan dipesan lalu melakukan pembayaran.

Saat memasuki tahap ini, pengguna akan keluar dari laman TikTok dan pembayaran langsung diarahkan ke halaman layanan GoFood. Adapun tahapan pemesanan selanjutnya kurang lebih sama seperti layanan GoFood pada aplikasi Gojek.

Bisnis.com, JAKARTA - Platform social commerce asal China, TikTok, kini menyediakan layanan pesan antar makanan dan minuman. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buka suara mengenai hal tersebut.

Mendag Zulhas menyebut, platform social commerce seperti TikTok diizinkan untuk melakukan kegiatan promosi. Sementara, untuk proses transaksi harus dilakukan di luar platform TikTok.

“Ini kan platform digital bisa terima iklan, kalau iklan boleh tapi pembayarannya yang nggak boleh. Sama kayak Tokopedia kemarin bayarnya kan tetap di Tokopedia,” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (19/7/2024).

Adapun, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Melalui beleid itu, pemerintah melarang social commerce memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya. Platform digital hanya dapat melakukan penawaran atau promosi barang dan/atau jasa.

Respons senada juga disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim. Dia menegaskan, TikTok sebagai social commerce tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan transaksi pembayaran dalam platformnya.

“Jadi aplikasi yang media sosial, atau sosial commerce itu kan tetap nggak boleh transaksi. Yang boleh transaksi tetap yang e-commerce,” tegas Isy.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Jumat (19/7/2024) aplikasi TikTok tampak menampilkan sejumlah brand makanan dan minuman. Tak sekedar mengiklankan brand tersebut, pengguna juga dapat memesan makanan dan minuman langsung dari platform ini.

Saat Bisnis mencoba untuk membeli salah satu brand minuman, pengguna langsung diarahkan pada akun TikTok brand tersebut. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk mengklik salah satu alamat gerai brand minuman yang tersedia dan keluar pilihan menu yang bisa dipilih.

Selanjutnya, klik Menu Pesan dan pengguna akan diarahkan pada halaman GoFood brand minuman tersebut. Pilih minuman yang akan dipesan lalu melakukan pembayaran.

Saat memasuki tahap ini, pengguna akan keluar dari laman TikTok dan pembayaran langsung diarahkan ke halaman layanan GoFood. Adapun tahapan pemesanan selanjutnya kurang lebih sama seperti layanan GoFood pada aplikasi Gojek.